Republika Yogya Sabtu (27-6-2009)

REPUBLIKA Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabar

kota

SABTU 27 Juni 2009

10 ANIS EFIZUDIN/ANTARA

kilas Wehrkreis Peringati Yogya Kembali YOGYAKARTA — Tahun 2009 ini, peristiwa bersejarah direbutkan Yogya dari tangan pemerintahan Belanda oleh pada pejuang 29 Juni 1949 lalu genap berusia 60 tahun. Paguyuban pejuang Wehrkreis (daerah perlawanan) III Yogyakarta yang merupakan para pejuang dan anak-anak pejuang yang melakukan penyerangan merebut Yogyakarta akan memperingati peristiwa bersejarah di halaman Monumen Yogya Kembali, Ahad 28/6) mendatang. Peringatan 60 tahun Yogya Kembali itu akan dilakukan dengan upacara bendera. Menurut Ketua Panitia peringatan 60 tahun Yogya Kembali, KRT Jatiningrat atau lebih akrab dipanggil Romo Tirun, peringatan 60 tahun Yogya Kembali tersebut akan digunakan untuk meluruskan sejarah peristiwa tersebut. ‘’Pak Harto (presiden Soeharto-red) mengatakan pada peresmian monumen Yogya Kembali bahwa peristiwa penyerbuan untuk merebut kembali Yogya dari tangan Belanda jatuh tanggal 6 Juli 1949. Itu tidak benar, yang benar tanggal 29 Juni 1949. Kita sudah katakan itu sejak lama dan ini upaya kami meluruskan sejarah,’‘ paparnya, Jumat (26/6). Melalui peringatan tersebut, pihaknya berusaha meluruskan sejarah yang selama ini keliru tersebut. ■ yli

Sendratari Ratu Boko Tingkatkan Kunjungan Wisata YOGYAKARTA — PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (TWC BPRB) mengagendakan menggelar sendratari Sumunaring Abhayagiri di kawasan taman wisata situs Istana Ratu Boko, 18 Juli mendatang, sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. “Selama ini jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata taman wisata situs Istana Ratu Boko yang letaknya di selatan Candi Prambanan itu memang belum sesuai harapan,” kata Kepala Unit Taman Wisata Ratu Boko Sriyanto di Yogyakarta, Jumat (26/6). Menurut dia, jika di Candi Prambanan sudah lama dikenal pergelaran sendratari Ramayana, kemudian di Candi Borobudur digelar sendratari Mahakarya, kini di situs Istana Ratu Boko akan digelar sendratari Sumunaring Abhayagiri. Sendratari yang menceritakan perjalanan berdirinya istana ratu Boko di bukit Boko tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat wisatawan baik dari mancanegara maupun nusantara untuk berkunjung ke taman wisata Ratu Boko. Ia mengatakan untuk Mei 2009 target kunjungan wisatawan di objek wisata tersebut sebanyak 9.083 orang. Namun, realisasinya bisa melapau target yaitu tercapai 11.724 wisatawan yang berkunjung ke situs istana Ratu Boko. ■ ant

RSI Klaten dan Bazda Gelar Khitanan Massal KLATEN — Rumah Sakit (RS) Islam Klaten bekerjasama dengan Bazda ( Badan Amil Zakat Daerah ) Kabupaten Klaten, FKRM ( Forum Komunikasi Remaja dan Pelajar Masjid ) kecamatan Jatinom pada Rabu (24/6) lalu menyelenggarakan Khitanan Massal yang berlangsung di Kantor Kecamatan Jatinom. Dalam Aksi sosial tersebut RSI Klaten mengirimkan 9 tenaga paramedis dan seorang Apoteker dengan koordinator lapangan H Ismadi. Public Relation dan Marketing RSI Klaten, Agus Susanto mengungkapkan, kegiatan tersebut dibuka oleh oleh Kepala Bagian Kesra Klaten H Rantiman mewakili Bupati. ‘’Khitanan diikuti oleh sekitar 100 anak yang datang dari berbagai wilayah di kabupaten Klaten antara lain Klaten Tengah, Cawas, Trucuk, Wonosari, Klaten Utara dan dari daerah Jatinom sendiri,’‘ jelas Agus, Jumat (26/6). Acara yang berlangsung pukul 08.00 itu merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Bazda bersama RSI Klaten. ■ wab

Pencuri Spesialis Kost Diringkus YOGYAKARTA — Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polda DIY yang tergabung dalam tim Susjatanras berhasil menangkap seorang pencuri spesialis kost-kostan putri berinisial Is (30) di desa Taji Prambanan Klaten. selain IS, Sat Reskrim Polda DIY juga berhasil menangkap penadah barang-barang hasil pencurian tersebut yang berinisial Hm. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu sepeda motor Shogun, satu kamera digital, serta lima buah handphone. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi telah mengungkap dua belas rumah kost yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari dua belas rumah tersebut, sepuluh diantaranya merupakan rumah-rumah kost putri di DIY dan sisanya di Purwokerto. “Modus yang digunakan tersangka dalam melaksanakan aksinya adalah dengan mengawasi rumah kost yang akan dijadikan target. setelah memastikan rumah tersebut kosong dan lingkungannya aman tersangka langsung melakukan aksinya,” ungkap Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) Polda DIY, AKBP Napoleon Bonaparte, Jumat (26/6). ■ mg1

Kebijakan Pangan tak Jelas UGM sedang mengembangkan penelitian terhadao 11 jenis umbiumbian. YOGYAKARTA — Kebijakan pemerintah soal pangan selama ini selalu tidak jelas. Hal itu antara lain menyebabkan pemanfaatan sumber pangan tradisional tidak pernah berkembang, misalnya yang bersumber dari umbiumbian. Problem ini makin komplek ketika masyarakat Indonesia belum mampu mengubah kultur sumber karbohidrat tidak saja dari beras. “Untuk ketela atau ubi kayu, misalnya, selama ini pemanfaatannya masih jadi rebutan untuk kepentingan industri, sumber energi, pangan, maupun pakan, sehingga kebijakan untuk memanfaatkan jenis umbi itu menjadi tidak jelas dan tuntas,” ujar pakar pangan UGM, Prof Murdijati Gardjito, yang juga Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM,Jumat (26/6). Karena itulah, usaha pembuatan tiwul instan yang per-

nah dilakukan sebuah perusahaan makanan besar tidak berhasil karena kesulitan mendapat pasokan bahan baku yang memadai. “Mestinya ada kejelasan kebijakan lebih dulu sehingga pemanfaatan umbiumbian lebih optimal,” tambahnya. Kalau saja pemerintah bersedia mengeluarkan kebijakan untuk memanfaatkan umbiumbian, barangkali kasus gizi buruk yang sering terdengar di beberapa daerah di tanah air tidak perlu ada. “Selain itu, akan sangat menghemat penggunaan beras sehingga kita tidak perlu impor,” ujarnya. Bahkan dengan lebih banyak mengkonsumsi umbiumbian, yang notabene merupakan makanan tradisional, berbagai penyakit degeneratif yang saat ini terus meningkat barangkali bisa lebih ditekan. Menurutnya, beras menyumbangkan peningkatan paling tinggi sebesar 96 persen dalam komposisi bahan pangan. ‘’Disusul kemudian ubi jalar sebesar 66 persen, singkong sebesar 54 persen, dan garut yang hanya berpotensi meningkatkan gula darah sebesar 14 persen,’‘ tandasnya. Karena itu, lanjutnya beras

sebagai sumber karbohidrat utama masyarakat Indonesia harus disubstitusi dengan sumber karbohidrat yang lain, dari umbi-umbian yang berdasarkan riset ilmiah lebih aman bagi kesehatan. Untuk kepentingan itu, PSPG UGM sampai saat ini melakukan penelitian terhadap 11 jenis umbi-umbian serta enam jenis kacang-kacangan untuk diversifikasi pangan.

Kendala budaya Masih terkait soal bahan pangan, Pertanian organik di Indonesis masih terkendala permasalahan sosial budaya masyarakat yang merasa ketakutan akan kegagalan setiap mencoba sesuatu yang baru. “Masyarakat Indonesia masih takut untuk mencoba sesuatu yang baru, mereka takut gagal sehingga kerugian yang diterima akan lebih besar,” kata Dr Graeme Mc Ra dari School of Social and Cultural Studies, Massey University, Auckland, Selandia Baru pada “Stadium General” di Fakultas Teknologi Biologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Jumat (26/6). ■ yli/ant

Kelebihan Muatan: Sebuah kendaraan bak terbuka mengangkut barang rongsokan yang menjulang tinggi melebihi ketentuan melintas di jalan raya Prngsurat, Temanggung, Kamis (25/6). Kendaraan dengan kelebihan muatan sangat membahayakan kendaraan itu sendiri juga membahayakan pengguna jalan lain.

Sungai di Bantul dan Yogya Tercemar Limbah Kotoran Babi YOGYAKARTA — Air sungai yang terkadang dimanfaatkan untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) masyarakat khususnya di Bantul dan Yogyakarta ternyata tidak cukup streril. Bahkan disinyalir sejumlah sungai di dua kota tersebut seperti Code, Winongo, Gajahwong, Oya ditengerai tercemar limbah (kotoran) babi. Terkait masalah tersebut Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi DIY, Indiah Priyono meminta kepada peternak mempunyai tempat untuk membuang limbah. Diakui kemungkinan cemaran limbah di sungai tersebut cukup besar mengingat ada sebagian kecil peternak babi yang berada di pinggir sungai. ‘’Para peternak babi harus mem-

punyai tempat untuk membuang limbah,’‘kata Indiah saat dihubungi Republika, Jumat (26/6). Sejak adanya kasus flu babi, menurutnya para peternak harus mengandangkan babi dan tidak boleh membuang limbah sembarangan. Apalagi sekarang ada tim gabungan yang melakukan pengawasan terhadap peternak babi termasuk amdalnya juga diperhatikan. Indiah mengaku tidak hafal jumlah peternak babi di DIY tetapi kalau jumlah populasi babi di DIY sekitar 8 ribu ekor dan 3 ribu ekor di antaranya berada di kabupaten Bantul. Ihwal cemaran limbah kotoran babi pada sungai di Bantul dan Yogya sempat dikemukakan Sekretaris Eksekutif Lembaga Peng-

Panwaslu Adukan Polda ke Kompolnas YOGYAKARTA — Pengembalian berkas laporan Panwaslu DIY terkait kampanye Boediono Mendengar beberapa waktu lalu, tampaknya bakal berbuntut panjang. Panwaslu DIY hari Jumat (26/6) melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kepastian pelaporan tersebut dikemukakan Ketua Panwaslu DIY, Agus Triyatno. Agus bersama anggota Panwaslu Divisi Hukum, Endang Wihdatiningtyas telah bertolak ke Jakarta. Selain menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Panwaslu, Agus berniat mengadukan kasus tersebut. Saat dihubungi Republika, Agus mengatakan pelaporan ini dilakukan karena dalam tengat waktu tiga hari yang diberikan Panwaslu kepada Polda untuk mengubah keputusannya menolak menyidik kasus “Boediono Mendengar,” tidak di indahkan Polda. “Harapannya dengan pelaporan ini, Polda dalam menangani kasus tersebut, dapat bekerja profesional dan proporsional. Termasuk kasuskasus politik, khususnya kampanye Pemilu,” katanya. Sementara itu, Direktur Reserse dan Kriminal (Dir Reskrim) Polda DIY AKBP Napoleon Bonaparte menyatakan Polda siap untuk menanggapi hasil laporan Panwaslu tersebut. Menurutnya pihak polda DIY telah melakukan koordinasi dengan semua pihak serta memenuhi semua prosedur yang diperlukan untuk mengambil keputusan menolak laporan panwaslu. “Setelah melakukan perundingan, maka keputusannya laporan tersebut tidak memenuhi unsur untuk diteruskan ke penyidikan,” tegasnya. Menurut Napoleon, ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi dalam berkas laporan yang disampaikan oleh Panwaslu. Dalam laporannya, Panwaslu mencantumkan tiga delik aduan, yakni mengundang pejabat dan PNS, anak-anak serta menggunakan fasilitas negara. Diantara ketiga delik tersebut tak ada satupun yang bisa memenuhi unsur pelanggaran, karena tidak ada bukti bahwa terlapor mengundang mereka. ■ mg1

kajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Provinsi DIY Nanung Danar Dono. Menurut analisis Nanung, Sungai Winongo akan menerima aliran limbah babi dari peternakan babi di daerah Gamping dan sekitarnya (Mejing, Kadipiro, Banyuraden). Kemudian Sungai Oya akan menerima aliran limbah babi dari peternakan babi di Daerah Pandansimping dan Tegalsari (Klaten). Sedang Sungai Gajahwong akan menerima aliran limbah babi dari peternakan babi di Daerah Sleman. Diakui Nanung memang secara visual sulit menentukan apakah air sungai tersebut tercemar apa tidak. ■ nri

Suara kampus

Ancaman Eksistensi RUU Pengadilan Tipikor

K

omitmen para calon presiden (Capres) pada debat putaran pertama untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pengadilan tipikor, memberikan sedikit optimisme terselamatkannya pengadilan tipikor. Mengingat sampai hari ini masih tidak jelasnya nasib RUU Pengadilan Tipikor di DPR RI. Padahal, eksistensi Pengadilan Tipikor terancam hapus dengan adanya pengajuan oleh beberapa terdakwa kasus korupsi yang ditangani pengadilan Tipikor pada yang diputus tahun 2006 melalui Putusan Nomor 012-016-019/ PUU-IV/2006. Putusan tersebut mengamanahkan kepada DPR RI untuk memperkuat landasan konstitusi bagi pengadilan Tipikor karena terhitung 3 tahun dari 19 Desember 2006, Pasal 53 UU KPK yang menjadi landasan pengadilan Tipikor dinyatakan tidak berlaku. Artinya, ketika 19 Desember 2009 ini belum ada peraturan baru yang melandasi maka Pengadilan Tipikor hapus di Indonesia. Terlebih, perhatian publik tersita oleh berbagi tahapan dalam pemilu legislatif maupun presiden sehingga isu mengenai pengadilan Tipikor bukan menjadi isu utama dalam pengawasan publik hari ini. Dikesampingkannya isu tersebut semakin diperkuat ketika para capres, yang katanya peduli dengan pemberantasan korupsi, ternyata salah menyebutkan undang-undang yang dimaksud oleh Anis Baswedan. Meraka malah menyebut Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi (RUU Tipikor).

● Lakso Anindito Padahal RUU Tipikor merupakan pembahasan tersendiri terpisah dari RUU Pengadilan Tipikor. Usaha untuk melemahkan bahkan menghilangkan eksistensi Pengadilan Tipikor dalam perjalanannya seakan-akan dilakukan secara sistematis. Dimulai dari adanya pengajuan judicial review oleh Mulyana dan kawankawan sampai dengan tidak jelasnya pembahasan baik dari substansi maupun penjadwalan. Hal tersebut sangat realistis karena Pengadilan Tipikor merupakan momok yang menakutkan bagi para koruptor. Untuk tahun 2008 yang lalu contohnya, tidak ada terdakwa yang diputus bebas. Bertolak belakang dengan Pengadilan Umum yang membebaskan 62,38 persen dari keseluruhan. Selain itu, hakimhakim pengadilan tipikor relatif bersih bila dibandingkan dengan hakim pada pengadilan umum. Ketidakseriusan dalam pembahasan salah satunya ditunjukkan dengan tidak dibawanya RUU Pengadilan Tipikor pada saat adanya pertemuan dengan presiden. Hal tersebut hanya salah satu indikator bahwa RUU ini bukanlah prioritas. Sangat bertolak

belakang dengan pembahasan UU Mahkamah Agung yang dibahas dengan sangat cepat. Secara substansi materil pun RUU Pengadilan Tipikor di DPR RI terkesan melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Masalah komposisi Hakim yang tidak jelas dengan komposisi ditentukan oleh Ketua Pengadilan menjadi salah satu masalah krusial. Padahal, selama ini salah satu metode para mafia peradilan adalah dengan menetapkan hakim-hakim yang tidak kompeten atau korup dalam memimpin sidang korupsi melalui ketua pengadilan. Ketika kita melihat beberapa putusan, salah satu yang membuat pengadilan tipikor menjadi kuat adalah karena adanya komposisi hakim ad hoc yang lebih banyak. Selain itu, dibentuknya di tingkat kabupaten membuat sulitnya mempertahankan kualitas pengadilan tipikor. Serta lama proses dan alat bukti yang tidak ditegaskan dalam substansi yang sama dengan semangat UU KPK, menjadi permasalahan serius dalam menciptakan proses pemberantasan korupsi yang cepat dan cermat. Sehingga wajar ketika berbagai elemen termasuk BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak RUU Pengadilan Tipikor versi pemerintah tersebut. Sehingga diadakan pertemuan di Juni awal lalu untuk membuat RUU Pengadilan Tipikor versi BEM SI. Masa Penentuan Masa sidang ke empat akan berakhir bulan ini sedangkan belum adanya kemajuan signifikan dalam pembahasan oleh pansus

yang dipimpin Dewi Asmara. Sehingga September ini akan menjadi pembuktian komitmen yang sesungguhnya dari anggota dewan dalam memberantas korupsi dan membuktikan bahwa hasil beberapa lembaga riset termasuk BEM KM UGM mengenai persepsi mahasiswa UGM terhadap lembaga paling korup yaitu DPR RI tidaklah benar. Karena akan sangat sulit ketika anggota dewan yang baru terpilih untuk menyelesaikan UU tersebut hanya dalam jangka waktu beberapa bulan kecuali mempunyai komitmen, terhitung dari berakhirnya masa tugas efektif DPR RI pada September esok. PERPU bukanlah alternatif yang cukup kuat ketika kita bicara mengenai pengadilan tipikor. Selain karena akan sulit mengevaluasi dari rancangan yang sesuai semangat anti korupsi karena Perpu pasti dikeluarkan dalam jangka waktu yang dekat dengan deadline dengan rancangan yng tidak dipublikasi sebelumnya. Selain itu, bila kita melihat peraturan perundang-undangan, setelah berlaku maka Perpu akan dibahas oleh anggota dewan sehingga sangat mungkin untuk adanya perubahan substansi ketika Perpu tersebut mempunyai semangat anti korupsi. Hasilnya, sangat mungkin kelembagaan pengadilan tipikor akan terombangambing dalam “momok perubahan” sesuai dengan pesanan politik yang ada selama belum menjadi undang-undang. Lakso Anindito Menteri Koordinator Kebijakan Eksternal BEM KM UGM

REPUBLIKA Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

Berlangganan REPUBLIKA

ANDIKA BETHA/ANTARA

kilas Bupati akan Tindak Penghambat Investasi PURBALINGGA — Komitmen Bupati Purbalingga Triono Budi Sasongko dalam memacu pertumbuhan tingkat investasi di wilayahnya, cukup serius. Bahkan Bupati mengancam akan mengambul tindakan tegas terhadap siapa saja yang menghambat investasi. ‘’Siapa pun yang mengganggu investor laporkan pada saya. Saya akan mengambil tindakan tegas,’‘ kata Bupati, dalam acara ‘Purbalingga Bisnis Forum’, Jumat (26/6). Dia menyebutkan, masalah yang dihadapi Purbalingga saat ini masih cukup berat. Antara lain, masalah angka pengangguran yang berdampak pada kemiskinan. Oleh karena itu keberadaan investor, baik PMA dan PMDN sebagai salah satu solusi penyelesaian masalah pengangguran, harus benar-benar mendapat perhatian khusus dari seluruh aparat yang ada diwilayahnya. ‘’Jadi, kalau sampai ada staf saya yang berani mengganggu, laporkan saja. Tidak usah ragu atau sungkan,’‘ tegasnya. Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga, Budi Susetiono, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan diadakan forum ini adalah sebagai salah satu bentuk komunikasi yang kondusif, sehingga investor yang menanamkan modalnya di Purbalingga semakin berkembang. ■ wid

Dewan Minta Pungutan TPR Dihapus SOLO — Panitia Khusus (Pansus) Raperda Retribusi Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Lalu-Lintas Angkutan (RPPBLA) DPRD Kota Solo berupaya menekan tingkat kebocoran pungutan retribusi. Caranya, dewan mendesak eksekutif agar menghapus TPR (Tempat Pungutan Retribusi) karena rawan kebocoran. Selanjutnya, kendaraan angkutan didaftarkan di Dinas Perhubungan (Dishub). Sementara, aliran dana retribusi masuk ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD). Ketua Pansus RPPBLA DPRD Kota Solo, Supriyanto, menilai, pungutan TPR sudah tidak efektif lagi — sebagai salah satu upaya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. ‘’Selama ini sistem administrasi TPR kurang terkontrol dengan baik,’‘ kata dia di Gedung DPRD Karangasem, Solo, Jumat (26/6). Menurutnya, angkutan umum yang beroperasi di jalan setiap hari mestinya bisa diinventarisasi, dan diawasi dengan cara yang lebih elegan. Soal teknisnya, bisa diatur dalam Perwali (Peraturan Walikota). ■ eds

Gapoktan Serang Jadi Percontohan PURBALINGGA — Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Serang Sukses Makmur Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah, diusulkan menjadi model percontohan bagi gapoktan lainnya. ‘’Usulan tersebut disampaikan Ketua Tim Penilai Gapoktan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah, Syamsul Bahri, saat melakukan penilaian terhadap Gapoktan Serang Sukses Makmur kemarin,’‘ kata Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Purbalingga, Mukodam, di Purbalingga, Jumat (26/6). Ia mengatakan, usulan itu disampaikan karena kemampuan Gapoktan Serang Sukses Makmur berhasil dalam pengelolaan keuangan melalui kerja sama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga. ■ ant

Karnaval Batik:

Peserta Solo Batik Carnival 2 menyusuri jalan-jalan Kota Solo dengan becak, di depan Pasar Gede, Solo, Jumat (26/6). Kegiatan tersebut merupakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Solo Batik Carnival 2 yang akan berlangsung pada Minggu (28/6).

Kuota Dibatasi, Peternak Susu Terjepit Koperasi Unit Desa Getasan semula memasok 4.000 liter per hari, kini dibatasi hanya 2.000 liter. SEMARANG — Nasib para peternak sapi perah di Jateng saat ini kian sulit, menyusul adanya pembatasan kuota susu sapi petani oleh Industri Pengolahan Susu (IPS). Hal ini masih diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang melakukan penghapusan bea impor susu. Akibatnya, produksi susu lokal pun kelimpungan akibat harga susu yang terus anjlok. Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah dan Persusuan Indonesia (APSPI) Jateng, Agus Warsito mengatakan saat ini merupakan situasi yang berat bagi para peternak susu di Jateng. Sebagai satu- satunya harapan para peternak sapi perah, IPS telah melakukan pembatasan kuota susu. Artinya penerimaan susu dari peternak loal dibatasi IPS, seperti Ultra Jaya, Frisian Flag, Sari Husada dan Indomilk. Padahal, rata-rata produksi susu di Jateng saat ini mencapai 190 ton per hari. Sementara pembatasan penerimaan susu berlaku 130 ton per hari untuk wilayah Jatim, Jateng dan Jabar. Pembatasan ini, pada akhirnya juga berimbas pada penerimaan susu oleh KUD penampung susu.

Salah satunya di KUD Getasan, Kabupaten Semarang. ‘’Koperasi susu yang semula memasok 4.000 liter susu per hari kepada IPS ini, kini dibatasi hanya sebesar 2.000 liter per hari,’‘ ungkap Agus kepada wartawan, Jumat (26/6). Hal yang sama, lanjutnya, juga terjadi di KUD Pabelan, Kabupaten Boyolali yang semula memasok 5.000 liter susu per hari, kini menyusut menjadi 3.000 liter per hari. Akibatnya, pembatasan kuota penerimaan susu ini telah mengakibatkan ribuan liter susu sapi produksi peternak tak terbeli. Terakhir para peternak susu di Kabupaten Semarang membuang susu produksi ternak mereka. ‘’Karena susu tidak bisa tahan lama, akibatnya para peternak sapi perah di Jateng mengalami kerugian yang tak sedikit,’‘ ungkapnya. Sementara, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang tak mendukung sektor usaha sapi perah disejumlah sentra produksi di Jateng. Karna harga susu impor lebih murah dibandingkan dengan produk susu lokal. Sehingga, kebijakan penghapusan bea impor susu ini kian berdampak pada anjloknya harga susu lokal. Kebijakan ini telah menyebabkan harga susu lokal turun hingga Rp 200 per liter. ‘’Celakanya lagi, tak sedikit IPS yang justru memilih susu impor dengan dalih harga dan kualitas yang lebih baik,’‘ ujarnya. Untuk menyiasati agar susu tidak terbuang percuma, para

peternak sapi perah di Jateng saat ini melakukan pengurangan jumlah pakan yang diberikan. Sehingga sapi perah tidak memproduksi susu banyak. Yang memprihatinkan, lanjutnya, salah satu anggota IPS cenderung membeli susu impor. Karena harganya yang lebih murah dibandingkan harga susu lokal. ‘’Ini tidak adil jika IPS justru membeli susu dari luar negeri. Sementara produksi susu di dalam negeri juga melimpah dan kadang terbuang dengan sia-sia,’‘ imbuhnya. Di Jateng, sentra produksi susu sapi tersebar di berbagai daerah, seperti Kabupaten Semarang, Salatiga, Wonosobo, Banyumas, Grobogan dan yang terbesar di Kabupaten Boyolali. Sementara itu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jateng-DIY mencatat produksi susu sapi perah di wilayah Jateng dan DIY sebesar 205 ton per hari. Ketua GKSI Jateng-DIY, Sri Kuncoro mengatakan pihaknya telah mendesak pemerintah untuk merevisi bea masuk susu impor. Saat ini, GKSI tengah mengusulkan stimulus sebesar 10-25 persen atau Rp 300 hingga Rp 500 per liter. Hal ini didasarkan pada harga ideal peternak menerima harga dari IPS minimal 3.600 hingga Rp 3700 per liter. ‘’Karena IPS membeli susu dari koperasi hanya sebesar Rp 3.300 per liter. Di lain pihak, kami juga terus meningkatkan kualitas produksi,’‘ imbuh Sri Kuncoro. ■ owo

‘’Disdik Kota Semarang Tegaskan PPD Gratis’‘

D

27 Juni 2009

kota

Hubungi (0274) 541582

inas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang menegaskan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik (PPD) 2009 untuk SD dan SMP tidak akan ditarik pungutan atau gratis. Kepala Disdik Kota Semarang, Akhmat Zaenuri melalui Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan, Nana Storada, Kamis (25/6), mengatakan, masyarakat dapat mengadukan kepada Tim Penanganan Pengaduan PPD 2009 apabila menemukan siswa miskin ditarik pungutan. Namun, kata dia, untuk SMA memang diperbolehkan menarik sumbangan pengembangan institusi (SPI), tetapi pihaknya tetap akan memantau besaran pungutan agar tidak berlebih. Sedangkan untuk siswa miskin tetap tidak akan dipungut biaya, baik sumbangan pengembangan institusi (SPI) maupun biaya pendaftaran. ‘’Mereka (siswa miskin, red) dapat menunjukkan kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), bantuan langsung tunai (BLT), dan beras untuk masyarakat miskin (Raskin),’‘ katanya. Sebab, menurut dia, penggunaan surat keterangan tidak mampu (SK

kabar

SABTU

TM) tidak dapat dipergunakan dalam pelaksanaan PPD tahun ini karena pendataan masyarakat miskin masih terus berjalan. Berkaitan dengan adanya pungutan yang akan ditarik oleh pihak sekolah, ia mengatakan, kalau memang ada laporan, pihaknya akan menindak setiap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan. Terlebih lagi, kata dia, pelaksanaan PPD 2009 berlangsung transparan karena telah dibentuk Tim Penanganan Pengaduan gabungan pihak Dinas Pendidikan dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sementara itu, dalam pelaksanaan pendaftaran PPD 2009 secara online sampai hari Kamis (25/6) terlihat para peserta mulai mendaftar ke sekolah yang diinginkan. Seperti terlihat pada pendaftaran di SMAN 5 Semarang, sampai saat ini tercatat calon peserta didik yang mendaftar telah mencapai sekitar 700 peserta dari kuota yang disediakan sebanyak 324 siswa. ‘’Jumlah kuota dari 324 siswa sebenarnya berkurang dua menjadi hanya sebanyak 322 siswa karena ada dua siswa yang tidak naik kelas,’‘ kata Kepala SMAN 5 Semarang, Widodo.

Berkaitan dengan SPI yang boleh ditarik oleh sekolah tingkat SMA, ia mengakui bahwa pihaknya memang akan menarik SPI kepada siswa. Akan tetapi, kata dia, pihaknya akan menentukan dan menarik SPI setelah siswa benar-benar dinyatakan diterima dan untuk siswa miskin akan dibebaskan dari SPI. ‘’Mereka yang tidak mampu dapat menunjukkan kartu Jamkesmas atau Jamkesda, BLT, serta Raskin, dan kami tidak akan menarik SPI kepada mereka, termasuk biaya pendaftaran,’‘ katanya.

Bukan Peringkat Sementara Akhmat Zaenuri mengatakan data yang terdapat dalam pendaftaran penerimaan peserta didik (PPD) 2009 secara online belum menunjukkan peringkat peserta. Data yang terdapat dalam situs PPD hanya berupa rekapitulasi jumlah pendaftar. ‘’Data tersebut belum menunjuk peringkat, apalagi langsung menentukan peserta yang diterima berdasarkan kuota masing-masing sekolah,’‘ kata dia yang juga Ketua Panitia PPD Kota Semarang 2009. Ia mengatakan, penjelasan bahwa data tersebut belum menunjuk

peringkat perlu disampaikan karena banyak pihak yang belum memahaminya. ‘’Masyarakat mungkin mengira bahwa urutan pendaftar yang ditampilkan tersebut langsung menunjuk peringkat calon peserta didik di sekolah tersebut dan bersifat final,’‘ katanya. Padahal, kata dia, urutan pendaftar yang ditampilkan hanya berupa rekapitulasi jumlah peserta PPD, meskipun ditampilkan berdasarkan urutan jumlah nilai yang diperoleh dalam Ujian Nasional (UN) atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Menurut dia, dalam situs PPD memang hanya diminta untuk memasukkan nilai UN atau UASBN yang diperoleh. Karena itu data pendaftar juga ditampilkan berdasarkan urutan jumlah nilai tersebut. Namun, penerimaan calon peserta didik nantinya tetap akan ditentukan dari penjumlahan nilai ujian (UN dan UASBN), nilai kemaslahatan, nilai prestasi, dan nilai lingkungan. Ia mengatakan, proses verifikasi data baru akan dimulai, untuk SMK pada 27 Juni, sementara untuk SMP dan SMA baru dimulai pada 29 Juni mendatang. ■ ant

11

Pengusutan Mantan Kapolsek Terus Berlanjut PURWOKERTO — Pengusutan polisi terhadap mantan Kapolsek Rawalo AKP BI yang menjadi tersangka kasus pencabulan gadis di bawah umur, masih terus berlanjut. Pengacara tersangka dari Lembaga Kontrol dan Advokasi Masyarakat (Elkam) Purwokerto, Budiyono SH MHum menyatakan, saat ini polisi masih mengusut kasus ini. ‘’Terakhir yang saya tahu, penyidik sedang meminta keterangan sejumlah saksi. Namun ada saksi kunci yang ternyata kabur, sehingga keberadaannya masih dicari,’‘ jelasnya, kepada wartawan, Jumat (26/6). Saksi kunci itu adalah DG (30), warga Desa Rawalo, Kabupaten Banyumas. Kepada wartawan, Budiyono juga membantah bahwa kasus ini adalah pencabulan gadis di bawah umur. Menurutnya, yang terjadi adalah memang hubungan badan yang didasari transaksi jual-beli. Dalam hal ini, AKP BI memang menggauli Jelita (nama samaran) yang masih berumur 15 tahun. Namun gadis itu yang menawarkan diri melalui seorang ‘calo perempuan nakal’ bernama DG.

‘’Klien saya mengaku memang sudah dua kali menggauli gadis itu. Namun semuanya merupakan hubungan yang didasari transaksi jual beli secara sukarela,’‘ katanya. Budi juga menyebutkan, keterangan yang diperoleh dari tetangga korban, selama ini Jelita dikenal sebagai gadis nakal. Sebelum AKP BI yang menggunakan jasa Jelita, pihak pengacara tersangka juga menemukan ada beberapa laki-laki lain yang pernah memanfaatkan jasa gadis itu. Seperti diketahui, Kapolsek Rawalo AKP BI, sebelumnya telah ditetapkan kepolisian sebagai tersangka dalam kasus pencabulan. Dia dituduh telah menggauli Jelita, seorang gadis yang masih di bawah umur warga Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Pengusutan dilakukan pihak kepolisian, setelah pihak keluarga korban melaporkan hal ini ke Polres. Terkait kasus tersebut, AKP BI kini telah dicopot dari jabatannya. Namun meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun dia tidak menjalani penahanan. ■ wid

”MULIA”

AUTHORIZED MONEY CHANGER Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00 WIB Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

CURRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD WON NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

Tanggal : 26 Juni 2009 BELI BN TC 10,150 14,175 8,125 8,725 16,575 9,225 7,000 1.300 105,00 2,850 33,500 7/7.5 280/290 6,925 6,450 205 290 1,500 2,675

9,950 13,875 7,875 8,125 16,250 8,825 99,00

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

JUAL 10,275 14,325 8,275 8,875 16,800 9,375 7,125 1.375 108,00 2,975 36,500 9.00 340 7,075 6,600 245 340 1,600 2,800