Republika Yogya Sabtu (2-5-2009)

REPUBLIKA

Berlangganan REPUBLIKA

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabar

kota

Hubungi (0274) 541582

IDHAD ZAKARIA/ANTARA

SABTU 2 Mei 2009

18

Buruh Tolak Sistem Kontrak

Sistem kontrak telah menghilangkan tunjangan yang harus diterima buruh.

SEMARANG — Ratusan elemen buruh Semarang dan berbagai kota di Jawa Tengah serta Yogyakarta turun ke jalan, Jumat (1/5). Mereka menolak sistim kerja kontrak atau sub kontrak (outsourching). Sebab sistem tersebut secara sistematis telah menghapus hak-hak para buruh. Aksi di Semarang dilaksanakan di halaman kantor gubernur Jateng (gubernuran) dan sekitar bundaran videotron Jl Pahlawan Semarang. Berbagai orasi dan happening art digelar dalam aksi massal ini. Sementara di Yogyakarta, demo digelar di perempatan Tugu hingga ke Jalan Mangkubumi. ‘’Baik secara ekonomis maupun secara politis, sistem kontrak telah merugikan kami (kaum buruh-red),’‘ ungkap Ketua DPC SPN Kota Semarang, Nanang Setyono dalam orasi di pintu masuk kantor gubernur Jateng. Secara Ekonomis, jelas Nanang, dengan sistim kontrak telah menghilangkan tunjangan-tunjangan yang harusnya diterima buruh. Sedangkan secara politis, sistim ini juga mengekang para buruh untuk berorganisasi secara bebas.

Sementara, lanjutnya, hingga saat ini hak- hak normatif para buruh juga masih banyak yang belum terakomodasi. Sehingga menjadikan posisi para buruh semakin lemah. ‘’Belum lagi berbicara masalah hak-hak buruh yang bisa disengketakan melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,’‘ tegas Nanang. Karena itu, Mayday 2009 ini, para buruh, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng dan Kota Semarang menegakkan norma-norma hukum ketenagakerjaan, sekaligus pengawasannya. Kepada eksekutif dan legislatif yang terpilih pada Pemilu 2009 ini juga diminta untuk memperjuangkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Selain itu, menghapuskan sistim kerja kontrak dan sub kontrak. Pasalnya, sistim ini telah mencabut harkat dan martabat kaum buruh. ‘’Kami juga meminta agar para buruh diberikan upah yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk diberikannya hak-hak normatif buruh lainnya yang telah diatur dalam undang-undang,’‘ imbuhnya. Sementara di Banyumas, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi setempat menggelar unjuk rasa. Para mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan, tergabung dalam kelompok ‘Alat Bambu’ (Aliansi Rakyat Banyumas Bersatu). Dalam aksinya, mereka melakukan long march yang depan kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Pur-

wokerto menuju RRI Purwokerto. Dalam aksi di RRI ini, mahasiswa yang hendak memasuki halaman kantor penyiaran publik tersebut sempat dihadang polisi. Namun setelah bernegosiasi dengan polisi, mahasiswa akhirnya dapat memasuki halaman RRI Purwokerto dan berorasi selama 10 menit. Sepanjang perjalanan, mereka membagikan selebaran dan berorasi tentang kesejahteraan buruh. Para mahasiswa yang antara lain berasal dari organisasi HMI MPO, PMKRI, LMND dan berbagai organisasi tersebut, membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan pemberian upah yang layak bagi seluruh buruh, pencabutan Undang-Undang Nomor 13/2003, dan penghentian perampasan tanah rakyat. Koordinator aksi Andhika Febrian, mengatakan mahasiswa berharap pemerintah dapat menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mahasiswa juga meminta pemerintah segera merelisasikan anggaran 20 persen dari APBD untuk pendidikan, pencabutan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, serta memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan di Yogyakarta, Forum Rakyak Anti Imperialisme (FRAI) menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah buruh dan mencabut seluruh perundang-undangan yang tidak berpihak pada buruh. Mereka juga menuntut pemerintah lebih berpihak kepada para buruh. ■ owo/wid/nri

Jamu BKO: Seorang petugas polisi memeriksa alat-alat produksi jamu hasil razia yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di kantor Polwil Banyumas di Purwokerto, Jumat (1/5). Polwil Banyumas mengamankan lima truk jamu, bahan jamu, dan alat-alat produksi milik perusahaan jamu Jaya Guna di Kesugihan, Cilacap serta tidak disertai dengan izin usaha.

Polisi Gerebek Pabrik Jamu BKO PURWOKERTO — Jajaran Kepolisian Wilayah (Polwil) Banyumas kembali menangkap pelaku usaha jamu yang diduga menggunakan bahan kimia obat (BKO). Pengusaha jamu berinisial KM (52), warga Desa Kesugihan, Kabupaten Cilacap, kini diamankan di Polwil Banyumas. Selain diduga menggunakan BKO, KM juga diduga tidak memilikli izin dalam membuka usahanya. Kapolwil Banyumas, Kombes Pol M Ghufron melalui Kasubag Reskrim Kompol Syarif Rahman SIK, Jumat (1/5) mengatakan, penggerebegan ke gudang jamu dilakukan Kamis (30/4). Saat penggerebegan, KM dan beberapa karyawan yang kebanyakan ibu rumah tangga, sedang membuat racikan jamu. Dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) petugas menemukan obat-obatan jenis CTM sebanyak 15 plastik ukuran 2 kg, serta satu karung plastik bekas bungkus obat. Selain itu, petugas juga menemukan delapan drum besar bahan jamu bubuk kunyit, dan satu kardus potongan buah mahkota dewa. ‘’Kita sudah mengamankan semua barang

bukti tersebut, termasuk sampel jamu racikan serta jamu yang sudah dikemas dalam sachet, mesin penghalus jamu, mesin cetak dan mesin pres,’‘ katanya. Menurut Syarif, semua barang bukti sudah di Mapolwil. Sementara hasil interograsi awal, diketahui bahwa dalam melakukan usahanya, KM juga tidak mempunyai izin usaha. Hanya anehnya, Syarif mengaku bahwa pengusaha KM tersebut sebenarnya merupakan ‘pemain’ yang sudah cukup lama bergerak dalam usaha jamu. Selain itu, dia juga diketahui pernah ditangkap petugas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Balai POM Jateng. ‘’Karena itu, Polwil Banyumas berupaya untuk menuntaskan kasus ini. Dalam waktu dekat, kita juga akan beberapa karyawan KM yang akan kita mintai keterangan,’‘ jelasnya. Kata Syarif, KM dijerat dengan dua pasal berlapis. Pertama Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan Undang-Undang nomor 53 tahun 2002 tentang kesehatan. ■ wid

Banyak Sekolah Masih Pungut Iuran TEMANGGUNG — Kendati dana BOS sudah dinaikkan dua kali lipat, tetap saja banyak sekolah, terutama SMP Negeri di Temanggung masih memungut iuran bulanan. Besaran iuran berkisar antara Rp 25-80 ribu perbulan. Hal itu terungkap, sejumlah sekolah masih melakukan tagihan pada walimurid menjelang ulangan semester genap saat ini. ‘’Setahu kami, dana BOS sudah dinaikkan dan Menteri Pendidikan melarang ada pungutan bulanan. Tapi kami masih harus membayar Rp 25 ribu perbulan,’‘ ujar beberapa walimurid SMP Negeri 5 Temanggung. Bahkan di SMP Negeri 1 Kranggan, iuran bulanan Rp 80 ribu perbulan. Iuran itu dibayarkan pada saat penerimaan siswa baru sebanyak Rp 600 ribu untuk 12 bulan, dan sisanya dibayar setiap bulan Rp 30 ribu. Sementara sejumlah SMP Negeri, seperti SMP Negeri 1 Temanggung dan SM Negeri 2 Ngadirejo dan beberpa SMP Negeri lainnya, sejak Januari tidak lagi memungut dana dari walimurid. Bahkan SMP Negeri 1 mengembalikan uang titipan selama tiga bulan yang semula untuk iuran bulanan, dan tidak lagi

memungut dari walimurid. ‘’Karena sudah ada BOS, kalau pengelolaannya benar dan sesuai aturan, untuk biaya operasional kami rasa cukup, makanya kami tidak memungut lagi, aturan mainnya memang begitu,’‘ kata Joko Pitono, Kepala SMP Negeri 2 Ngadirejo. Kepala Dinas P dan K Temanggung Tri Marhaen, ketika ditemui tidak mengelak jika di daerahnya ada sekolah negeri, terutama SMP yang masih menarik iuran dari orang tua murid. Alasannya dana BOS belum bisa mencukupi kebutuhan operasional sekolah. ‘’Sebenarnya yang boleh memungut itu hanya sekolah-sekolah berstatus SBI atau sekolah berstandar internasional, namun persoalannya, pemkab yang seharusnya menopang sebagian beban operasional sekolah belum mampu memenuhi, jadi ya kami tidak bisa berbuat apa-apa,’‘ katanya. Meski pihak Dinas P dan K belum mengetahui kebutuhan riil setiap sekolah. Namun berdasarkan penelitian USAID di enam kabupaten, kebutuhan operasional Rp 750 ribu/anak/tahun, sedang BOS Rp 475. ■ asd

‘’Advan Masuki Jaringan Notebook Mini’‘

S

ejak awal tahun 2009 lalu, PT Intech Surya Abadi sebagai produsen notebook di Indonesia dengan merk Advan mulai merambah pasar notebook berukuran mini. Varian terbaru dari Advan yang diproduksi khusus untuk ukuran mini ini adalah Vanbook A1-N70T. Notebook mini ini menggunakan processor intel Atom N270 1,6 Ghz, memori 1 GB DDR dan Chipset 945 GME/ GSE serta kapasitas 160 Gb SATA. Menurut Public Relation PT Intech Surya Abadi, Era Laraswati, dengan ukuran layar 10,2” LED Screen, notebook ini hanya memiliki berat 1,25 kg. ‘’Ukurannya kurang dari kertas A4 atau hanya 258 mm X 189 mm X 28 mm sehingga cukup ringan dan mudah dibawa kemana-mana,’‘ kata Era saat berkunjung ke Kantor Republika Yogyakarta, Jumat (1/5) kemarin.

YULIANINGSIH/REPUBLIKA

Menurutnya, vanbook ini memang khusus diproduksi Advan untuk masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi termasuk pada mahasiswa dan pelajar. Untuk memperkenalkan varian baru Advan fihaknya, kata Era, mengikuti pameran national IT Exhibition 2009 yang diselenggarakan Asosiasi Perusahaan Komputer Indonesia (Apkomindo) di Yogyakarta, 2-6 Mei 2009 di Jogja Expo Center (JEC). Sebelumnya, Advan juga mengikuti pameran yang sama di empat kota besar lain di Indonesia yaitu, Semarang, Bandung, Bali dan Surabaya. Selain vanbook sebagai varian terbaru, Advan juga memperkenalkan produk notebook lainnya yaitu Notebook G2T64 dan EC60, Notebook G2D-20S/G2D-40S dan notebook G2T-35F. Melalui produk-produknya tersebut Advan mentargetkan penjualan tahun 2009 ini men-

capai 10 persen dari total pasar notebook nasional. Menurut Marketing Director Advan,

Teddy Tjan, pihaknya memang menawarkan produk pada smart customer. ‘’Hanya pelanggan yang pintar akan menjatuhkan pilihan pada notebook berdasarkan keterjangkauan harga dengan tehnologi terdepan,’‘ papar Teddy. Menurut Era, walaupun berukuran mini, tetapi keyboard di vanbook dirancang lebih besar seperti halnya notebook pada umumnya. Itu dilakukan agar konsumen semakin nyaman saat menjelajah dunia maya. Vanbook juga dilengkapi dengan Wifi untuk koneksi internet nirkabel. Selain itu Webcam 1,3 Mp teknologi Digital Crystal Screen (DCS) dengan kualitas gambar yang tajam dan jernih juga melengkapi notebook mini produk Advan tersebut. ‘’Kita menyediakan tiga warna untuk produk vanbook ini dengan design yang stylish,

baik itu hitam, pink dan putih,’‘ tandas Era. Diakuinya, vanbook ini juga memiliki kelebihan lain dibandingkan produk lainnya. Selain daya tahan baterai hingga tiga jam, juga tersedianya slot tambahan untuk penambahan HSDPA tanpa perlu memakai USB Port. Dengan begitu lanjut Era, konsumen hanya tinggal memasang modem HSDPA pada slot yang tersedia. Dengan kelebihan dan ukuran mini sehingga cocok untuk konsumen dengan mobilitas tinggi, pihak Advan hanya mematok harga Rp 3.999.000 untuk vanbook ini. Advan sendiri merupakan produk lokal dengan vendor dari Taiwan. Saat ini produk tersebut telah dirakit di pabriknya di Semarang Jawa Tengah. Sejak tahun 2007 lalu, Advan telah dilengkapi dengan jaringan service center di 28 kota di Indonesia ■ yli

REPUBLIKA Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabar

SABTU 2 Mei 2009

kota

17

REGINA SAFRI/ANTARA

Mendesak Dana Berobat untuk Orang Miskin

kilas Sleman Gelar Ragam Pesona Budaya SLEMAN — Pameran Potensi Kabupaten Sleman, Jumat (1/5) dibuka oleh Wakil Bupati Sri Purnomo. Kegiatan ini menampilkan produk-produk industri kecil, seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kerajinan. Acara berlangsung di Lapangan Dengung, Sleman, 1-11 Mei 2009. Pamaren digelar dalam rangka memeriahkaan Hari Jadi Kabupaten Sleman yang ke93. Selain pameran, akan digelar juga perlombaan seni tradisi yang diikuti wakil-wakil dari setiap kecamatan di Sleman. Acara bertajuk Festival Ragam Pesona Budaya ini berlangsung 3-10 Mei di Gedung Serba Guna Pemkab Sleman. Panitia pameran menyediakan 312 kapling stand dan yang sudah terisi 238 stand. Mereka terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan lembaga sosial (118 stand). Selain itu ada stand UKM industri makanan olahan dan binaan Dinas Pertanian. ■ yoe

Makam Raja Imogiri Dihiasi Pohon Langka BANTUL — Pohon cengkeh, pala dan pohon manis jangan merupakan pohon asli yang tumbuh di Makam Raja-raja Mataram di Imogiri sejak makam itu berdiri. Tiga jenis pohon tersebut sekarang ini sudah berusia tua bahkan hampir punah. Untuk itu, jajaran Departemen Kehutanan (Dephut) RI melakukan penanaman kembali. Diharapkan penanam kembali ini bisa melestarikan pohon yang hampir punah. Penanaman kembali dilaksanakan Kamis (30/4), oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, H Darori MM yang bergelar KRT Wonodipuro dan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, R Ay Indriastuti MM. Dephut menyerahkan bibit pohon cengkeh sebanyak 100 batang, manis jangan 30 batang dan pala 40 batang. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memelihara keseimbangan alam terkait rencana pelaksanaan program Satu Orang Satu Pohon di Provinsi DIY. Juga sebagai rasa kepedulian sebagai Abdi Dalem Keraton Yogyakarta. ‘’Pelaksanaan penghijaun ini untuk pelestarian lingkungan dan memelihara keseimbangan alam yang merupakan karunia Allah SWT. Juga untuk menanggulangi pemanasan global, menghindari bencana alam seperti banjir, tanah longsor sekaligus sebagai wujud bakti kepada para leluhur, mikul dhuwur mendhem jero,’‘ ungkap Ir H Darori. ■ hep

Flu Babi Ancam Dunia Pariwisata YOGYAKARTA — Virus flu Babi yang merebak di beberapa negara di Amerika dikhawatirkan akan mengancam dunia pariwisata di Indonesia termasuk di Yogyakarta. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Istidjab, mewabahnya flu babi jelas akan mengakibatkan penurunan tingkat kunjungan wisatawan asing ke Indonesia termasuk Yogyakarta. PHRI sendiri memprediksikan penurunan kunjungan wisatawan asing tersebut bisa mencapai 20 persen. Dengan penurunan kunjungan wisatawan asing ini kata dia, pasti juga akan diikuti dengan penurunan tingkat hunian hotel dan restoran. Karenanya, PHRI kata dia, mengimbau agar upaya penanganan virus flu babi ini dapat berjalan maksimal mengingat kunjunga wisatawan asing di Yogyakarta tergolong cukup tinggi yakni sebanyak 350.000 orang/ tahun. Sementara itu, Asisten Manajer Pelayanan PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto, Hanad Prayitno mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KPP) Semarang telah memasang body clean dan thermoscanner. ‘’Rata-rata penumpang dari Singapura, Malaysia ke Yogyakarta ini tiap harinya sebanyak 250 orang,’‘ jelasnya. ■ yli

Bupati Purworejo Segera Disidang PURWOREJO — Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Bupati Purworejo, Kelik Sumrahadi, yang menjadi tersangka korupsi APBD sekitar Rp 2,7 miliar, ke Pengadilan Negeri (PN) Purworejo, Jumat (1/5). “Kami selanjutnya menunggu jadwal sidang, Ketua PN (Aroziduhu Waruwu - red) akan mempelajari BAP terlebih dahulu,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Purworejo yang juga anggota Tim JPU perkara itu, Sarwo Edhi, di Purworejo, Jumat (1/5). Kelik ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jateng sebagai tersangka korupsi dana fasilitasi yang berasal dari APBD Kabupaten Purworejo tahun 2006 sekitar Rp 2,7 miliar. Sejak tanggal 16 hingga 29 April 2009, Kelik menjadi tahanan kejaksaan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang. Pada hari Kamis (30/4), penahanan atas dirinya dipindahkan ke Rumah Tahanan Purworejo. ■ ant

Sambut Hardiknas: Puluhan siswa SD Tukangan 1 belajar membuat makanan khas Yogyakarta yaitu Bakpia di pabrik Bakpia Djava Yogyakarta, Jumat (1/5). Belajar membuat Bakpia merupakan salah satu kegiatan untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei.

Ditemukan Jajanan Sekolah tak Halal Di Yogya terdapat ribuan UKM yang berjualan makanan. YOGYAKARTA — Ini peringatan buat orang tua yang memiliki anak di bangku sekolah dasar. Para pedagang makanan yang berjajar di halaman sekolah ternyata belum tentu menjual makanan halal. Mengapa bisa begitu? Menurut hasil penelitian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil (Disperindagkop dan UKM), temuan makanan halal itu antara lain nugget dan otak-otak. ‘’Makanan jajanan ini mudah dijumpai di semua sekolah yang ada di Yogyakarta,’‘ kata Kepala Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY, F Kusdarto kepada Republika usai memberikan sosialisasi sertifikasi halal bagi produsen makanan dan minuman, Jumat (1/5). Ia mengatakan, dari penelitian yang dilakukan bersama instansi terkait lainnya itu menemukan nugget yang dijual itu ternyata dari daging ayam yang sudah menjadi bangkai. Kemudian untuk otak-

otak yang dibuat dari ikan yang sudah tidak segar lagi. Dari sisi kesehatan lanjut Kusdarto tentu tidak baik. ‘’Kemudian dari segi agama jelas tidak halal karena kita tidak boleh makan daging atau ikan yang sudah menjadi bangkai,’‘ imbuhnya. Dari pengamatan Disperindagkop dan UKM, para pedagang makanan itu umumnya berjualan di sekolah-sekolah yang tidak memiliki kantin. Diakui, kasus jajanan tak halal ini menjadi perhatian serius dinas yang dipimpinnya. Menurutnya, setiap tahun Disperindagkop dan UKM selalu mengadakan sosialisasi sertifikasi halal. Namun apakah sosialisasi itu sudah menyentuh penjual makanan dan sekolah atau tidak, Kusdarto mengaku belum tahu.

Sosialisasi terbatas Koesdarto mengungkapkan, di DIY ada ribuan UKM yang berjualan makanan. Namun karena kemampuan pemerintah serba terbatas, maka setiap kali sosialisasi hanya sekitar 25 UKM di bidang makanan/minuman yang mendap-

Awal Juli, Tarif PDAM Naik YOGYAKARTA — Para pelanggan atau pengguna air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Yogyakarta nampaknya harus bersiap-siap. Pasalnya tahun 2009 ini PDAM Tirta Martha Yogyakarta berencana menaikkan tarif penggunaan air produknya hingga 20 persen. Sebelumnya PDAM Tirta Martha memberlakukan tarif dasar Rp 1.500 per meter kubik dan tarif impas sebesar Rp 2.300 per meter kubik. Kenaikan tarif tersebut rencanaya akan diterapkan mulai awal Juli mendatang. Menurut Direktur PDAM Tirta Martha Yogyakarta, Imam Priyono, pihaknya tidak pernah menaikkan tarif penggunaan air sejak dua setengah tahun lalu. ‘’Berdasarkan perhitungan kami dan sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri, tarif akhirnya kita naikkan sesuai dengan aturan yang ada,’‘ paparnya di Balaikota Yogyakarta, Jumat (1/5). Berdasarkan data hingga saat ini 40 persen penduduk di kota Yogyakarta masih belum dapat dilayani PDAM untuk kebutuhan air bersih. Pasalnya, kata Imam mereka masih memanfaatkan air sumur tanah. Menurut dia, sumur tanah masih rentan terhadap pencemaran terutama mengandung bakteri e-coli. Rencananya, pihak PDAM akan melakukan perawatan air secara gratis untuk sumur penduduk yang digunakan secara bersama-sama. ‘’Perawatan sumur yang digunakan berjamaah ini akan jadi program gratis dari PDAM untuk sumur penduduk yang kotor, terutama di perkampungan yang penduduknya kurang mampu,’‘ tambah Imam. Diakuinya, selama ini pihak PDAM masih menggantungkan kebutuhan air dari wilayah kabupaten Sleman sebanyak 70 persen, selebihnya berasal dari kota Yogya yang berada di Bener, Gondokusuman dan Kotagede. Menurut Ony Hartono, ahli sanitasi dari ESP (Environment Services Program) sebanyak 86 persen dari 1.200 sumur tanah yang ada di Kota Yogyakarta tercemar oleh bakteri e-coli penyebab diare dan muntaber. Ditambahkan Imam, selama ini PDAM bukan sekadar berjualan air saja namun menyediakan kebutuhan air bagi masyarakat. ■ yli

at kesempatan.’‘Karena itu dalam setiap kali sosialisasi saya berpesan agar peserta dapat menyebarluaskan informasi ini ke tetangga atau teman seprofesi,’‘ungkap dia. Dalam acara sosialisasi ini juga menghadirkan pembicara Tri Indratmi dari Kementerian Negara Koperasi, Saryono, Apt dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) MUI Yogyakarta, Dr Tridjoko Wisnu Murti DEA. Direktur LPPOM MUI Yogyakarta Tridjoko mengatakan semua makanan sehat, murni dan bersih semua diizinkan untuk manusia, kecuali bangkai atau binatang mati, darah mengalir/membeku, babi dan semua produk terkait. Menurutnya, ternak yang mati atau bangkai tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Sebab akan memunculkan senyawa kimia yang merusak manusia, seperti protein (amina biogenik) bersifat pembusuk (cadaverin, putrefacin, tryptamin, tyramin, histamine). Protein itu menyebabkan sindrom sesak nafas, asma, migren yang cukup berat. ■ nri

SLEMAN — Pemkab Sleman diminta menganggarkan Rp 5 miliar dalam APBD 2009 Perubahan, yang khusus dialokasikan untuk bantuan bantuan biaya kesehatan keluarga miskin. ‘’Anggaran ini untuk mengantisipasi banyaknya warga tidak mampu yang ternyata belum masuk dalam data warga miskin,’‘ kata Sekretaris FP KS di DPRD Sleman, Huda Tri Yudiana, Jumat (1/5). Huda mengatakan saat ini masih banyak warga di Sleman yang tidak mampu membayar biaya pengobatan, karena mereka sakit dalam waktu lama. Mereka lalu jatuh miskin, sementara itu tidak ada solusi untuk masalah kesehatan lantaran tidak tercatat dalam data warga miskin. Ia mengatakan setiap hari ada warga yang datang ke DPRD mengadukan masalahnya tersebut. Menurut Huda, persoalan tersebut, sebenarnya bisa diselesaikan tahun 2008 yang lalu dengan adanya surat keterangan tidak mampu. Soal dana Rp 5 miliar itu, kata Huda, anggaran tersebut dapat digunakan untuk warga tidak mampu yang mengajukan surat permintaan bantuan biaya kesehatan, tetapi tidak tercantum da-

lam data kemiskinan kabupaten. Huda melihat banyak kasus warga tidak mampu tapi tidak masuk dalam data kemiskinan disebabkan karena pertama, warga tersebut semula mampu atau setengah miskin tapi jatuh miskin karena sakit sehingga tidak dimasukkan data. Persoalan kedua, katanya, adalah karena kesalahan pendataan, karena data kemiskinan meskipun telah dilakukan uji publik tidak sepenuhnya valid. Menanggapi masukan dari FPKS, Kepala Bagian Humas Pemkab Sleman, Endah Sri Widiastuti menyatakan, masalah tersebut masih perlu dicek ulang. Karena masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pengobatan karena sakit lama, jatuh miskin tidak dimasukkan daftar data keluarga miskin mungkin saja belum masuk kriteria miskin. Kata Endah, penanganan kemiskinan yang tepat sasaran memerlukan kerjasama, kebersamaan dan komunikasi semua pihak. ‘’Sangat diharapkan masalah kemiskinan tidak menjadi komoditas politik ataupun publisitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. ■ yoe

”MULIA”

AUTHORIZED MONEY CHANGER Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00 WIB Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

Tanggal : 01 Mei 2009 URRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD KPW NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

BELI BN 10,600 14,000 7,675 8,800 15,550 9.250 7,150 1.360 106,50 2,900 35,000 7/7.5 290/300 7,125 5,900 200 290 1,550 2,775

TC 10,450 13,700 7,425 8,200 15,200 8.900 100,50

JUAL 10,750 14,200 7,825 8,950 15,850 9,375 7.275 1.460 110,50 3,025 39,000 9.00 350 7,275 6,050 250 350 1,650 2,900

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

Suara kampus

Liberalisasi Pendidikan di Indonesia

S

ebuah pernyataan umum bahwa kemajuan sebuah Negara pada masa yang akan datang ditentukan oleh generasi sekarang ini. Dan potensi generasi sekarang ini ditentukan oleh pendidikan yang didapatkan. Jadi kesimpulannya, bahwa kemajuan sebuah negara akan banyak ditentukan oleh kemajuan pendidikan di negara tersebut. Pendidikan adalah proses yang terus-menerus dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensinya dan mentransfer nilai-nilai pengetahuan dan kebudayaan kepada generasi penerus. Sehingga pendidikan terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan teknologi. Adalah menjadi sebuah dilema, ketika perubahan yang harus terjadi sesuai dengan zaman diterjemahkan berbeda oleh yang berwenang dalam hal ini adalah Negara. Dengan dalih yang dinamakan globalisasi, Negara mengorbankan hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan, artinya semua warga Indonesia (tanpa memandang status ekonominya) mempunyai kesempatan yang sama. Lagi-lagi pemerintah sebagai penyelenggara negara yang

Oleh :

Fudianto Setia Pramono Menteri Advokasi BEM KM UGM seharusnya menjamin aksesibilitas pendidikan bagi rakyat, tidak memenuhi tanggung jawabnya dan bahkan mulai mengalihkan pertanggungjawaban itu kepada pihak lain. Hal ini tampak jika kita melihat dari perspektif pendidikan tinggi di Indonesia, yang kemudian dihubungkan dengan perdagangan bebas yang terjadi di seluruh belahan dunia. Mulai dari ratifikasi WTO dan ditandatanganinya General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan di dua belas sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan tinggi serta jasa lainnya.

Kemandirian bangsa Pendidikan tinggi dilihat sebagai salah satu peluang bisnis yang menggiurkan bagi dunia luar karena dilihat dari potensi penduduk Indonesia

yang besar dan kualitas pendidikannya yang belum baik sehingga masyarakat tentu mencari bentuk pendidikan yang berkualitas tanpa memandang pembiayaan. Sistem yang bernafaskan neoliberalisme ini berdalih untuk memperbaiki mutu dan akses ke pendidikan tinggi, padahal merupakan gangguan terhadap kedaulatan Indonesia dalam mengatur salah satu tujuan kemerdekaannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemandirian bangsa ini dalam perumusan kebijakan nasional untuk mengatur bidang pendidikan, mau tidak mau harus dikorbankan. Dilanjutkan lagi dengan permasalahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang lahir dari rahim Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Produk legislasi ini tidak dapat dilepaskan dari rangkaian liberalisasi institusi pendidikan yang semakin menampakkan bahwa Negara melepaskan tanggungjawabnya terhadap pendidikan. Dunia pendidikan berteriak keras akan disahkannya undang-undang tersebut oleh DPR, bahkan beberapa elemen masyarakat telah mengajukan judicial review terhadap beberapa pasal. Tidak dapat dibayangkan seperti apa wajah pendidikan tinggi Indonesia jika tidak segera dilakukan pembe-

nahan baik di dalam maupun di luar tubuh para penyelenggara pendidikan sampai semua bentuk turunan-turunan konstitusinya. Semua itu semakin jauh dari nilai-nilai dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ketika orientasi penyelengaraan sudah bergeser ke arah liberalisasi, maka outputnya pun hanya akan menghasilkan manusia-manusia serupa robot permintaan pasar yang tidak punya ciri khas. Momentum bulan Mei ini seharusnya digunakan untuk refleksi dan mencari bentuk pendidikan tinggi di Indonesia. Setidaknya ketika kita mulai memikirkan kembali untuk menemukan bentuk pendidikan tinggi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kita tidak boleh melupakan sebuah landasan yang telah dibangun yaitu pendidikan haruslah mencerdaskan, harus membebaskan pula seperti kata Paulo Freire. Perlu dilihat pula pendidikan ke depan dibutuhkan campur tangan negara di dalamnya. Negara harus menjamin aksesbilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin tetapi tidak boleh dilupakan pula tentang kualitas. Perlu diingat pula jangan sampai dengan alasan pendidikan berkualitas, biaya yang dibebankan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin menjadi besar. ■