Republika Yogya Sabtu (15-8-2009)

REPUBLIKA Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

Berlangganan REPUBLIKA

kabar

kota

Hubungi (0274) 541582

SABTU 15 Agustus 2009

10

YULIANINGSIH/REPUBLIKA

kilas Grand Final :

Dana Desa Sleman Tahun 2009 Capi Rp 10 Miliar SLEMAN — Pada APBD tahun 2009 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 10,198 miliar. Jumlahnya itu meningkat dibanding anggaran ADD yang pada APBD tahun 2008 lalu berjumlah Rp 9,396 Miliar. Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sleman, Purwatno widodo, tujuan pemberian ADD ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan, pemerataan pembangunan dan untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. ‘’Selain itu Pemkab Sleman juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan dana stimulan yang disebut dengan dana gotong royong, yang disalurkan melalui kecamatan,’‘ kata Purwanto, Jumat (14/8), saat menerima rombongan PNS dari Pemkab Kampung, Provinsi Papua. Katanya, ADD ini sebenarnya merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa sebagai salah satu pembiayaan program pemerintahan desa. ■ yoe

Di Pemprov, Bahasa Jawa Berlaku Tiap Sabtu YOGYAKARTA — Setiap seminggu sekali khususnya hari Sabtu seluruh pegawai di seluruh lingkungan dinas Pemerintah Provinsi (pemprov) DIY serta kabupaten/kota akan menggunakan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari. Sebenarnya penggunaan bahasa Jawa ini telah dilakukan sebelumnya di tingkat kabupaten/kota namun harinya belum seragam. “ Sebenarnya sudah jauh hari lalu diterapkan khususnya di tingkat kabupaten/kota tapi bedabeda harinya. Nah, mulai besok Sabtu (15/8) itu diseragamkan. Jadi tiap hari Sabtu semua pegawai dinas di seluruh DIY menggunakaan bahasa Jawa,î kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X usai menghadiri pidato kenegaraan SBY di DPRD DIY, Jumat (14/8). Menurut Sultan, penggunaan bahasa Jawa dalam aktifitas sehari-hari ini merupakan bentuk penghargaan atas nilai-nilai budaya masyarakat Jawa. Apalagi sejak Indonesia belum merdeka masyarakat Jawa sudah memiliki tradisi sendiri, filosofi sendiri, cara berbusana sendiri, maupun makanan sendiri. ‘’Langkah ini sebagai bentuk penghargaan nilai-nilai budaya masyarakat Jawa yang sudah lama diajarkan oleh para orang tua kita,’‘kata dia. Sementara itu Kepala Biro Umum, Humas, dan Protokol Pemprov DIY, Sigit Sapto Raharjo menjelaskan bahwa aturan penggunaan bahasa Jawa ini terutama untuk komunikasi lisan. Sedang untuk komunikasi tertulis secara formal tetap menggunakan bahasa Indonesia. ■ nri

39 Tim Mahasiswa Ikuti Lomba Roket YOGYAKARTA — Sebanyak 39 tim mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ikut dalam lomba roket di Pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul, DIY, 14-16 Agustus 2009. “Lomba roket bertujuan mengembangkan teknologi roket dan memperkenalkannya kepada masyarakat,” kata Kepala Pusat Teknologi Dirgantara Terapan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Handoko S Riyadhi di Yogyakarta, Jumat (14/8). Lapan ingin merangsang minat generasi muda agar mampu mengembangan roket pada masa mendatang. Lomba roket ini juga dapat mendorong kreativitas mahasiswa untuk terus berkarya dan menciptakan roket modern. Ia mengatakan, semua roket yang ikut lomba adalah roket asli buatan Indonesia karena diproduksi anak bangsa dalam satu ta-hun terakhir. Penilaian meliputi penampilan, inovasi, manufaktur, rekayasa dan desain. ■ ant

GM Coca Cola Botling Indonesia Kadri Sudarto, duta Sprite Ahmad Dani serta Brand Manager Sprite Shinta Ekaputra berpose di depan wartawan sebelum kontes ajang Rock’N’Dut Sprite’D’Plong di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta, Kamis (13/8) malam. Dalam kontes yang diikuti 6 kontestan itu keluar sebagai pemenang dan berhak masuk grand final adalah kontestan Yogyakarta Dewi Muninggar. Dewi akan ikut grand final di Jakarta bersama kontestan pemenang semi final dari daerah lain di Jakarta, Oktober mendatang.

Perwita Siap Tempuh Jalur Hukum Jika kasusnya berlarut dikhawatirkan menganggu iklim investasi. YOGYAKARTA — Hasil penilaian atas aset Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) paska pemutusan kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dengan PT Perwita Karya (PK), bakal bergulir ke meja hijau. Hasil penilaian tim appraisal PT Satya Graha Tara yang ditunjuk kedua belah pihak itu tampaknya tidak dapat diterima oleh PK. Direktur Utama PK, Frananto Hidayat mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh sinyal apapun dari Pemkot untuk berembug tentang pengambilalihan TPY tersebut. PK menurut Frananto tetap bersikukuh mengajukan tiga aset yang belum masuk dalam penilaian

tim appraisal untuk dimasukan dalam hasil penilaian tim dari PT SGT tersebut. ‘’Kita masih berusaha menyelesaikan ini secara baik-baik, tetapi jika tetap tidak ada respon akan kita tempuh jalur hukum,’‘ tandas Frananto kepada wartawan, Jumat (14/8). Dikatakannya, berdasarkan perhitungan pihaknya harusnya dana yang dikembalikan Pemkot untuk pengambilalihan TPY dari PK sebesar Rp 50,7 miliar. Padahal hasil penilaian tim appraisal dana tersebut hanya Rp 41,5 miliar. Menurut PK, hal itu karena masih ada tiga aset miliknya yang belum dimasukkan tim appraisal pada perhitungan tersebut. Ketiga aset tersebut adalah pematangan tanah yang diklaim senilai Rp 2,48 miliar, 600 sambungan jaringan telepon senilai Rp 319,4 juta, dan piutang sewamenyewa pokok senilai Rp 6,37 miliar. ‘’Penilaian itu mestinya tidak dilihat

Terancam di PHK, Sopir Taksi Mengadu ke LBH YOGYAKARTA — Sekitar dua puluh sopir taksi ‘’Rajawali’‘ milik Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) II, Jumat (14/8) datang ke kantor LBH Yogyakarta. Mereka meminta pendampingan hukum, sehubungan dengan adanya rencana peremajaan armada taksi, yang mungkin berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Berkaitan dengan peremajaan ini, rupanya, koperasi meminta mereka mendaftar ulang, agar tetap bisa diikutkan lagi sebagai pengemudi untuk taksi-taksi baru hasil peremajaan. ‘Padahal, kami rata-rata sudah bekerja paling sedikit 10 tahun, bahkan ada yang 18 tahun,’‘ kata Syamsul Bachtiar, seorang sopir taksi yang didaulat teman-temannya menjadi juru bicara pada pertemuan dengan LBH. Syamsul mengatakan masalahnya timbul saat koperasi akan meremajakan 35 taksi mereka, dari 85 armada yang ada. Tapi, katanya, bersamaan dengan rencana itu, pengurus koperasi meminta para sopir yang jatah mobilnya akan diremajakan untuk mengisi dua formulir. Mereka menilai isi dua formulir itu sangat merugikan mereka. Kata dia, ada sekitar 170 orang sopir yang bekerja di koperasi taksi ini. Formulir disebar tanggal 3 Agustus dan harus diserahkan 14 Agustus ini. Dengan formulir ini, kata dia, intinya koperasi meminta mereka seakan mendaftar ulang. Syarat-syaratnya juga memberatkan, diantaranya, dicantumkan mereka yang dapat

mendaftar harus berumur 25 tahun sampai 50 tahun. ‘’Padahal umur kami rata-rata sudah di atas usia persyaratan,’‘ kata Syamsul. Selain itu, pelamar harus berijazah minimal SMA, padahal rata-rata mereka hanya lulusan SD dan SMP. Pada formulir kedua, kata dia, mereka juga diminta untuk memeriksa ulang kesehatan dengan biaya hampir Rp 200 ribu, membayar Rp 20 ribu untuk membeli formulir itu, dan juga membayar Rp 40 ribu untuk pembuatan perjanjian notaris, ‘’Kami juga diminta mengurus ulang surat keterangan berkelakuan baik dari polisi,’‘ katanya. Paling memberatkan, kata dia, koperasi mensyarakat pelamar harus menyerahan uang Rp 3 juta sebagai jaminan. Dana itu akan dipotong oleh koperasi, bila setoran mereka kurang dari target, dan dipotong juga untuk biaya perbaikan kerusakan bila sewaktu-waktu pada ada masalah dengan mobil yang mereka kendarai. Menurut dia, para sopir telah menanyakan persyaratan itu kepada pengurus. ‘’Jawabannya, kami dianggap bukan berkerja di koperasi, tapi pekerja dari pemilik taksi [anggota koperasi yang umumnya adalah angggota TNI-AU,’‘ kata dia. Iwan Kurniawan dari LBH Yogya melihat dalam kasus ini pengurus koperasi sepertinya berusaha menyiasati agar status para sopir lama ini bisa berubah dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak baru. ■ yoe

Separuh Jumlah Guru SD - SMP Belum Bersertifikat BANTUL — Sekitar 55 persen dari 5.255 guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum bersertifikat. “Dari total 5.255 guru SD dan SMP di Kabupaten Bantul, hanya 2.336 guru yang telah tersertifikat, kemudian sisanya 2.919 guru belum tersertifikat,” kata Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Sumardjo di Bantul, Jumat (14/8). Menurut Sumardjo, guru yang belum bersertifikat tersebut karena kurang aktif mengikuti kegiatan pendukung di luar jam mengajar. Dari 3.343 guru SD di Bantul, sebanyak 1.246 guru telah bersertifikat, sedangkan 2.097 guru lainnya belum bersertifikat. “Untuk guru SMP yang berjumlah 1.912 orang, sebanyak 1.090 guru telah bersertifikat dan 822 guru lainnya belum bersertifikat,” jelasnya. Ia mengatakan, pada 2009 sebanyak

1.220 guru SD dan SMP sudah mengajukan program sertifikasi guru, namun hanya 489 guru yang lolos sertifikasi, dan sebanyak 731 lainnya belum bersertifikat. “Guru yang tidak lolos sertifikasi tersebut karena belum memenuhi persyaratan portofolio seperti mengikuti seminar.” Ia mengatakan, dalam penilaian portofolio untuk sertifikasi disyaratkan adanya bukti atau sertifikat keikutsertaan dalam sejumlah kegiatan seperti seminar, karya tulis dan workshop. “Guru juga disyaratkan menerapkan proses belajar yang baik,” paparnya. Menurut dia, guru yang mengajukan sertifikasi namun belum lolos masih memiliki kesempatan dengan mengikuti pendidikan dan latihan selama 10 hari di lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). “Meski demikian guru yang bersang-

kutan tidak dijamin akan lolos, sehingga guru harus benar-benar aktif dan menerapkan sistem pembelajaran yang baik. Kalau tidak aktif, kemungkinan bisa tidak lolos lagi,” tuturnya. Sumardjo mengatakan, usia guru tidak mempengaruhi proses sertifikasi, hanya ada perlakukan yang berbeda dalam pemenuhan syarat administrasi sertifikasi. “Misalnya guru yang berusia 50 tahun dengan masa pengabdian 20 tahun tidak diharuskan memiliki ijazah S1. Sedangkan guru dengan golongan IV/b, portofolio hanya menjadi pelengkap,” imbuhnya. Sementara itu, anggota DPRD Bantul Agus Effendi mengatakan guru sebaiknya bertindak jujur untuk memenuhi syarat sertifikasi sehingga mereka memiliki kompetensi yang baik. “Guru hendaknya tidak hanya terpaku pada pemenuhan sertifikasi, tetapi juga ikut mengembangkan metode pembelajaran,” pintanya. ■ ant

sepotong-sepotong,’‘ tandasnya. Sementara itu Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto mengatakan siap jika pihak PK akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan pengambilalihan TPY tersebut. Menurutnya, Pemkot telah memberikan jawaban atas keberatan PK terhadap hasil penilaian tim appraisal tersebut. ‘’Kita sebenarnya juga punya beberapa catatan yang jika dihitung hasil penilaiannya akan lebih sedikit dari hasil penilaian tim appraisal. Tetapi itu untuk apa karena memang tidak ada ruang hukum untuk mendiskusikan catatan itu. Sekali lagi kita sudah sepakat menerima hasilnya, jadi cukup,’‘ tegas Herry.

Ganggu investasi Menurut Herry, pihaknya tidak mungkin menambah dana pengambilalihan TPY diluar hasil tim appraisal. Pasalnya jika hal itu dilakukan maka dirinya akan

dianggap melakukan mark-up. ‘’Ruang hukumnya tidak ada, kita sudah sepakat bahkan sejak tahun 2002 saat perjanjian kerjasama dilakukan bahwa jika ada masalah akan menunjuk pihak ketiga, dan itu telah dilakukan yaitu tim appraisal tersebut. Bagaimana saya akan menambah jika hasil penilaian tim appraisal saja seperti itu,’‘ papar Herry. Diakui Herry, persetujuan terhadap hasil penilaian tim appraisal tersebut adalah sebuah komitmen. Sebelum penilaian dilakukan pihak PK dan Pemkot sudah sepakat bersama-sama untuk menerima apapun hasilnya. Ketua Sementara DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014, Henry Kuncoroyekti meminta kepada Pemkot untuk segera menyelesaikan pengambilalihan TPY. Pasalnya, jika kasus itu berlarut dikhawatirkan akan menggangu iklim investasi di Yogyakarta. ■ yli

Suara kampus

Ospek (Tanpa) Kekerasan

I

su kekerasan dalam Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) bukanlah barang baru. Isu ini mengemuka ke hadapan publik semenjak tahun 1995 seiring bertambahnya korban. Meskipun kasus kekerasan yang terjadi pada masa OSPEK telah banyak terjadi jauh sebelum itu. Korbannya tak lain mahasiswa baru yang memang diwajibkan mengikuti kegiatan tahunan tersebut. Yang terbaru adalah meninggalnya seorang mahasiswa ITB pada OSPEK Jurusan Teknik Geodesi—yang dikatakan sebagai OSPEK yang ilegal oleh pihak ITB— di awal tahun ini. Hal ini menunjukkan pada kita, walau bukan merupakan isu yang baru, kekerasan dalam OSPEK tetap menjadi hal yang patut dicermati. Kekerasan dalam OSPEK bisa terjadi karena banyak hal. Namun penyebab utamanya adalah ketidakpahaman atas tujuan dari kegiatan itu sendiri. OSPEK yang diadakan setiap tahunnya, sejatinya merupakan momen yang bertujuan mulia, yaitu mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus. Hal ini menjadi penting karena kampus adalah lingkungan pendidikan yang baru dan sama sekali berbeda dengan ketika mereka masih di sekolah menengah atas. Namun tujuan mulia OSPEK ini seringkali terdistorsi oleh metode pelaksanaannya yang sarat kekerasan. Ketidakpahaman akan tujuan OSPEK biasanya menjangkiti panitia kegiatan tersebut (yang notabene merupakan mahasiswa senior) yang menjadi eksekutor kegiatan di lapangan. OSPEK seringkali bertumpu pada ketidakjelasan konsep. Hal ini bisa dilihat dari perintah-perintah yang ada ketika OSPEK. Misalnya perintah pemakaian atribut ‘aneh’ atau penugasan yang tidak logis seperti menghitung jumlah rumput yang ada di halaman. Belum lagi hukuman-hukuman fisik yang diberikan jika junior tidak bisa memenuhi tugas tersebut. Perintah-perintah yang diberikan ini sama sekali tidak relevan dan konstruktif terhadap

DOKUMEN

pencapaian tujuan OSPEK itu sendiri dan lebih tepat disebut teror mental dan fisik dibanding mengatakannya sebagai sebuah pelatihan. Posisi inferior mahasiswa baru juga turut memperparah kondisi ini. Posisi seperti ini akan menimbulkan kepasrahan atas perintah yang diberikan oleh senior. Bisa jadi hal ini juga bersumber dari ketidakpahaman bahwa OSPEK merupakan kegiatan yang diselenggarakan atas nama perguruan tinggi, dan tak ada satu perguruan tinggi di negara ini yang berniat ‘menyiksa’ anak didiknya sehingga seharusnya tidak perlu ada rasa takut untuk membuka kasus kekerasan dalam OSPEK. PPSMB UGM 2009 Hari ini perwajahan OSPEK telah berganti. Mulai dari pergantian nama hingga pergantian sistem pengelolaan. Begitu pula yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Di tahun 2009 ini, dalam menyambut mahasiswa baru UGM mengusung nama ìPelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru” (PPSMB). Melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 274/AK/HT/2009 tanggal 18 Juni 2009, UGM memiliki itikad yang sangat baik untuk menghilangkan sama sekali kesan dan praktik ‘kekerasan’ dalam ajang penyambutan mahasiswa barunya, mulai dari nama kegiatan maupun pelaksanaannya sendiri. PPSMB menekankan pada pembentukan karakter diri mahasiswa baru yang akan menunjang dalam proses pembelajaran di kehidupan kampus nantinya. Kegiatan PPSMB yang dipusatkan di fakultas ini meskipun membebaskan konsep penyampaian materi dan nilai sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan fakultas, namun wajib mengikuti tata tertib yang menjadi lampiran dari Surat Keputusan Rektor UGM di atas. Untuk beberapa poin yang krusial seperti penugasan dan penyimpangan metode pelaksanaan (yang sering berujung pada kekerasan) dicantumkan secara khusus secara berturut-turut di poin lima (5) dan enam (6). Penugasan yang diberikan harus terkait dengan materi PP SMB, dan bentuk penyimpangan yang terjadi akan ditindaklanjuti melalui wakil dekan fakultas masing-masing. Antisipasi senioritas yang kebablasan juga dilakukan melalui pengesahan panitia PPSMB dengan Surat Keputusan. Jika panitia melakukan praktik kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dalam kegiatan PPSMB, maka akan berimplikasi pada sanksi akademis kepada panitia yang bersangkutan. Namun bukan berarti konsep kegiatan penerimaan mahasiswa baru tanpa kekerasan yang cukup ideal ini justru melengahkan kita. Beberapa fakultas di UGM memiliki tradisi kekerasan yang sangat kuat dalam penerimaan mahasiswa baru. Ketentuan PP SMB yang cukup strict ini bukan tidak mungkin memicu munculnya ‘OSPEK’ ilegal, seperti kasus ITB. Selain pengawasan dari pihak fakultas dan universitas, dibutuhkan kecermatan dari mahasiswa baru dan juga orang tua mahasiswa. Kepedulian mahasiswa yang lebih senior juga sangat diperlukan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan ini. Atau dengan kata lain kita semua harus aware dan terlibat dalam mewujudkan OSPEK yang tanpa kekerasan. Bagaimanapun, kekerasan berlawanan dengan nilai humanis yang diperjuangkan oleh lembaga pendidikan. Dini Suryani Menteri Pelayanan dan Pemberdayaan Mahasiswa BEM KM UGM Kritik dan saran atas tulisan ini dapat dialamatkan ke: suarakampusbemkmugm @gmail.com

REPUBLIKA Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabar

SABTU 15 Agustus 2009

kota

11 BOWO PRIBADI/REPUBLIKA

kilas Dudi Herawadi Pimpin BI Purwokerto

Bijih Emas: Syech Achmad Syakir, menunjukkan butiran bijih emas sekunder yang ditemukan di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Kamis (13/8). Hasil penelitian Laboratorium Geologi UGM tanah di wilayah desa ini mengandung emas.

PURWOKERTO — Mantan Deputi Pemimpin Bank Indonesia Tasikmalaya, Dudi Herawadi dilantik sebagai Pemimpin Bank Indonesia Purwokerto yang baru. Pelantikan berlangsung di Banyumas Room, Hotel Dinasty Purwokerto, Jumat (14/8). Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter Hartadi A Sarwono mengatakan, Dudi Herawadi dipercaya menggantikan Isa Anshori yang sebelumnya menjabat Deputi Pemimpin Bank Indonesia Purwokerto. Selanjutnya, Isa Anshori akan menduduki jabatan barunya sebagai Pemimpin Bank Indonesia Tasikmalaya. Menurut dia, alih tugas tersebut terjadi di tengah-tengah tantangan bangsa Indonesia untuk segera bangkit dari sulitnya perekonomian global. ‘’Jalinlah kerja sama yang baik dengan Muspida untuk mendukung pembangunan perekonomian daerah,’‘ tegasnya. Selain itu, dia mengatakan, Bank Indonesia siap membantu memfasilitasi permodalan khususnya usaha kecil dalam mengembangkan perekonomian di daerah. ■ ant

Konpensasi Proyek SUTET tak Jelas SOLO — Warga yang bermukim dibawah proyek SUTET (Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi) PT PLN didaerah Jajar dan Karangasem, Solo, menagih janji. Mereka minta kejelasan dana konpensasi yang dijanjikan setahun lebih tersebut, hingga kini belum kunjung cair. Wajar pihak warga mempertanyakan masalah tersebut. Masalahnya, mereka sudah berulang kalimenyerahkan semua data yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana konpensasi. Namun, sampai sekarang juga belum ada realisasi. Menurut penuturan warga, data persyaratan diserahkan sejak sebelum lebaran tahun 2008 silam (2008). Baik berupa foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kepala Keluarga), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Pihak PT PLN sudah menjajikan dana konpensasi cair sebelum lebaran. ‘’Namun, hingga kini akan memasuki lebaran lagi jugab belum ada kabar realisasi,’‘ tutur Winarno, warga Kelurahan Karangasem, Solo, kemarin. Heru Suhardi, Pelaksana tugas (Plt) Lurah Jajar yang juga menjabat Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Laweyan, mengaku belum tahu persoalan tersebut. Ia akan mengecek persoalan ini ke PT PLN. ■ eds

Film Pelajar Tayang di Courts-Circuits PURBALINGGA — Film-film pendek karya pelajar SMA di Purbalingga, kembali unjuk gigi. Kali ini dalam acara Courts-Circuits yang diselenggarakan oleh Pusat Kebudayaan Prancis mulai 14-16 Agustus 2009 di ruang audiovisual Galeri Nasional, Jakarta Pusat. Aktivis film Purbalingga, Bowo Leksono, menyatakan film-film pendek karya pelajar Purbalingga itu akan diputar dalam program khusus kumpulan film siswa SMA, Ahad (16/8). Film yang akan ditayangkan, antara lain bertajuk ‘Sandal Jepit’ (SMA Negeri 1 Purbalingga), ‘Sekitar Midnight’ dan ‘Tasmini’ (SMA Negeri 2 Purbalingga). Menurut Bowo, acara pemutaran film pendek Indonesia-Prancis kali ketiga ini terbuka untuk umum dan gratis. Selain pemutaran film, juga diadakan program diskusi yang membahas ‘film pendek dan semangat anak muda’ yang difasilitasi Klub Kajian IKJ dengan menghadirkan pembicara Dennis Adhiswara serta diskusi mengenai ‘tips penulisan skenario film pendek’. Diharapkan kajian ini bisa meningkatkan kualitas film pendek. Tidak hanya itu, di acara tersebut Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga dan Jaringan Kerja Film Banyumas (JKFB) bersama beberapa komunitas film lain, akan turut berpartisipasi. ■ wid

Pancaroba, Ratusan Siswa Terserang Influenza Gerakan ini juga untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. KEBUMEN — Pancaroba mengakibatkan ratusan siswa SD dan MI di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, terserang influenza. Sehingga pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat mencanangkan Gerakan Memakai Masker dan Cuci Tangan. Pencanangan gerakan itu dilakukan Bupati Kebumen, KH Nashiruddin Al Mansyur, di SD Grogolbeningsari. ‘’Selain untuk mencegah merebaknya influenza, juga untuk meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),’‘ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Kebumen, dr Dwi Budi Satrio didampingi Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Kebumen, Kusbiantoro, di Kebumen, Jumat (14/8). Sejak awal Agustus 2009, katanya, tercatat 541 siswa berasal dari

tujuh SD dan MI di Kecamatan Petanahan dan Kuwarasan, Kebumen terserang influenza. Mereka terdiri atas 374 siswa MI Tanjungsari, SD Grogolbeningsari, SD Karangduwur (Kecamatan Petanahan), serta 167 siswa SD Purwogondo, SD Madureso, SD Sidomukti, dan MI Karanduwur (Kuwarasan). Dwi menjelaskan, penanganan terhadap penderita influenza yang terjadi relatif dalam waktu bersama-sama itu telah dilakukan petugas Dinkes setempat. Di antaranya melalui penyelidikan epidemologi, pengobatan secara massal, pembagian masker khususnya bagi penderita, dan sosialisasi PHBS. ‘’Kita menangani secara cepat terhadap penderita dan sekaligus sosialisasi untuk pencegahannya,’‘ katanya. Pihaknya telah meminta kepada berbagai pihak terkait terutama pengelola sekolah untuk memberikan dispensasi libur selama lima hari kepada siswa yang menderita influenza. Ia menjelaskan tentang pentingnya meminimalisasi kon-

Belum Ada Investor Sama Pabrik Semen SEMARANG — Kepastian atas rencana pembangunan pabrik PT Semen Gresik di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sudah pasti memudar. Namun Gubernur Jawa Tengah, H Bibit Waluyo tetap tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Orang nomor satu di Jawa Tengah ini mengaku hengkangnya PT Semen Gresik dari Pati sangat disesalkannya. ‘’Investasi yang begitu besar dan sudah di depan mata lepas,’‘ ujar Bibit Waluyo, usai menghadiri Rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, di gedung Berlian, Semarang, Jumat (14/8). Ia pun mengaku masih kecewa dengan batalnya rencana pembangunan pabrik semen ini. Pasalnya pembatalan ini juga akan mempe-

ngaruhi kepercayaan investor di Jawa Tengah. Menurut Bibit, rencana investasi Rp 5 triliun untuk pembangunan pabrik semen nilainya sangat besar dan dipastikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jateng. Karena orang kecil bisa bekerja dengan berjualan makanan dan minuman. ‘’Dengan hengkangnya PT Semen Gresik, sekarang mau kerja apa, pertumbuhan apa yang ada di sana (di Sukolilored),’‘ tegasnya. Karena itu, ia mengharapkan masyarakat untuk berperilaku yang baik dan pro investasi. Dengan begitu para investor bisa kembali melirik Jawa Tengah sebagai daerah investasi. Setelah batalnya pendirian pa-

‘’Candi Borobudur Salah Urus?’‘

B

agaimana sebaiknya mengelola sebuah cagar budaya? Pakar arkeologi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Arkeologi Nasional (Arkenas) Dr Bambang Sulistiyanto MA, punya pandangan sendiri. Menurutnya, upaya pelestarian suatu cagar budaya tidak boleh bersifat eksklusif, dengan hanya menyerahkan upaya pelestarian itu pada satu lembaga. Tapi justru harus mengedepankan peran serta masyarakat. Berdasarkan pandangan itu, Bambang menilai pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya Candi Borobudur dan Prambanan secara eksklusif oleh satu lembaga sebagai satu kekeliruan. ‘’Itu salah, seharusnya tidak bisa begitu. Apalagi belakangan sampai terjadi konflik antara masyarakat sekitarnya dengan pengelola Candi Borobudur,’‘ jelas Bambang Sulistiono, dalam acara lokakarya ‚“Menggali Potensi Geologi dan Arkeologi Kabupaten Purbalingga di Convention Hall Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong),

tak antara siswa yang menderita influenza dengan kawan-kawannya di sekolah guna menghindari penularan dan pentingnya masyarakat melaksanakan PHBS. ‘’Jika bersin atau batuk harus menutup hidung dan mulut dengan tisu lalu dibuang di tempat sampah. Atau gunakan masker, cuci tangan secara benar dengan menggunakan air bersih dan sabun. Jaga jarak minimal satu meter dari penderita influenza, dan segara periksakan anak yang terserang influenza ke dokter, Puskesmas, atau rumah sakit,’‘ katanya. Saat pencanangan gerakan itu, Bupati Nashiruddin, Kepala Dinkes Dwi Budi, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemkab Kebumen, Mahar Moegiyono melakukan demo mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun di hadapan para siswa. ‘’Gerakan ini tidak hanya untuk Petanahan. Tetapi juga dikembangkan di kecamatan lainnya. Apalagi akhir-akhi ini merebak kasus influenza,’‘ kata Nashiruddin. ■ ant/eds

Purbalingga, Selasa (11/8). Lokakarya tersebut digelar Forum Wartawan Purbalingga (FWP), bekerjasama dengan Pemkab Purbalingga, Fakultas Sains jurusan teknik Geologi Unsoed, Balai Arkeologi, dan Teknik Geologi ITB Bandung. Menurut Bambang, model pengelolaan yang diterapkan terhadap Candi Borobudur masih menerapkan pandangan konservatif yang menerapkan warisan budaya sebagai sesuatu yang eksklusif. Melalui pandangan tersebut, pemerintah menganggap bahwa pengelolaan suatu cagar budaya hanya pemerintah yang boleh melakukan. Padahal, lanjut Bambang, dalam pemahaman global yang kini berkembang luas, terdapat paradigma yang menyebutkan bahwa pengelolaan warisan budaya justru harus mengedepankan peran serta masyarakat. ‘’Bukan justru menyisihkan warga sekitar cagar, dan menempatkan mereka sebagai penonton,’‘ katanya. Menurut Bambang, warisan budaya

memiliki kedudukan yang sama dengan sumber daya lain yang ada di masyarakat. Karena itu, warisan budaya tidak lagi ditempatkan sebagai sesuatu yang ekslusif, dan bukan pula hanya milik arkeolog maupun antropolog. ‘’Tapi milik semua stakeholder yang terkait.’‘ Untuk itu, Bambang menilai sudah saatnya pemerintah mengubah pandangannya yang konsenservatif. Pelestarian warisan budaya di berbagai cagar budaya yang selama ini kurang memberdayakan

brik semen di Pati, lanjut Bibit, saat ini sudah ada beberapa investor yang melakukan penjajakan di Blora. Antara lain dalam perbaikan Bandara Ngloram, Kabupaten Cepu yang kerjasamanya hampir terwujud. Selain itu masih ada investor produksi pakan ternak. Namun dari seluruh investasi yang menjajaki Jawa Tengah ini, nilai investasinya belum ada yang menyamai rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo. Pasalnya, besaran investasi yang ditanamkan baru berkisar Rp 200-300 miliar. Nilai ini sangat jauh dengan investasi pabrik semen yang hampir terwujud. Bibit sangat mengharapkan dukungan warga Jateng agar investor kembali melirik peluang investasi yang ada. ■ owo

HERIPURWATA/REPUBLIKA

masyarakat setempat, agar diubah. Hal itu pula yang sebaiknya segera dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik antar masyarakat dengan pengelola Candi Borobudur seperti yang terjadi saat ini. ‘’Sistem pengelolaan Candi Borobudur harus segera direhabilitasi seperti saat pertama kali candi itu dikonservasi. Peran serta masyarakat setempat harus dilibatkan, untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur sudah berjalan baik,’‘ kata Bambang. ■ wid

”MULIA”

AUTHORIZED MONEY CHANGER Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00 WIB Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

CURRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD WON NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

Tanggal : 14 Agustus 2009 BELI BN TC 9,900 14,100 8,325 9,050 16,350 9,150 6,875 1.260 103,50 2,760 32,750 6.5/7 275/285 6,825 6,625 195 280 1,450 2,575

9,700 13,850 8,075 16,100 8,750 97,50

JUAL 10,050 14,300 8,475 9,200 16,650 9,300 7,000 1.345 107,00 2,860 35.750 8.50 315 6,975 6,775 230 320 1,535 2,700

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

Siswa SD Meninggal Setelah Dimarahi Ayahnya BANYUMAS — Nasib mengenaskan dialami Roni Iskandar, siswa kelas 2 SD yang baru berusia delapan tahun. Anak kedua dari pasangan Taswanto dan Tatik Idatanti, warga Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas ini, meninggal dunia setelah dimarahi ayahnya. Jenazah Roni, dimakamkan di pekuburan desa setempat, Jumat (14/8). Kepala Puskesmas Kebasen, dr Purwanto, yang melakukan visum terhadap jenazah korban, menuturkan korban meninggal akibat aspirasi atau masuknya air ke paru-paru. Meski demikian dia juga mengaku menemjukan adanya beberapa luka lain di bagian tubuh korban. Antara lain, luka bekas sabetan benda tumpul di paha kiri serta luka memar di alis mata bagian kanan. ‘’Tapi yang menjadi penyebab kematian korban, adalah adanya cairan yang masuk ke paru-paru. Hal ini bisa dilihat dari keluarnya busa cairan dari hidung kor-

ban setelah meninggal. Tapi kalau ingin tahu lebih jauh penyebab kematian korban, harus dilakukan otopsi,’‘ jelasnya, kemarin. Soal kemungkinan korban tenggelam dalam genangan air, dr Purwanto menampik kemungkinan itu. Menurutnya, bila anak itu meninggal karena tenggelam, maka tubuhnya akan membengkak dan paru-paru dipenuhi air. ‘’Tapi waktu saya melakukan visum, kondisi tubuhnya tidak seperti itu,’‘ tambahnya. Dia menyebutkan, berdasarkan informasi dari keluarga korban, anak itu meninggal setelah sempat dimarahi ayahnya, pada Kamis (13/8) petang. Sedangkan ihwal masuknya cairan ke dalam paru-paru, karena ayahnya telah memandikan anaknya yang sedang dalam kondisi menangis. Polisi Polsek Kebasen masih melakukan pengusutan terhadap kasus ini. Namun hingga kemarin, polisi belum melakukan penahanan. ■ wid