Republika Yogya Rabu (7-10-2009)

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

15

Rabu, 7 Oktober 2009 EKO WIDIYATNO/REPUBLIKA

Segera Disusun

kilas

Perda Rumah Tahan Gempa

Kurikulum PAI SMA Perlu Pembenahan YOGYAKARTA — pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah menengah atas, dengan memberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Para Guru PAI hanya mengadopsi contoh yang disusun BNSP. Demikian dikatakan H Rahmat Raharjo (53) pada ujian terbuka promosi doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, Senin (5/10). Ia berhasil mempertahankan desertasi berjudul ‘’Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Purworejo.’‘ Ia merupakan doktor ke-231 yang telah berhasil diluluskan PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dijelaskan Rahmat, pengembangan silabus masih bersifat untuk memenuhi tuntutan administrasi. Sehingga belum mampu mendorong terwujudnya kurikulum yang kontekstual pada setiap sekolah. Karena tidak adanya kesiapan yang matang dari sekolah-sekolah dan belum intensifnya bimbingan maupun pendampingan dari dinas terkait. ‘’Hal ini disebabkan keterbatasan kreatifitas SDM Guru PAI dalam mengembangkan pola-pola pembelajaran,’‘ tandas Rahmat. ■ hep

Dana Beasiswa Baru Terserap 73,3 Persen YOGYAKARTA - Sebanyak 536 siswa berprestasi jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK se-Kota Yogyakarta menerima beasiswa Prestasi Akademik dari APBD Kota Yogyakarta 2009 sebesar Rp 396.100.000. Penyerahan beasiswa dilakukan oleh Wali Kota H Herry Zudianto di Ruang Utama Atas Balai Kota, Selasa (06/10). Beasiswa Prestasi Akademik Jaminan Pendidikan Daerah ini diberikan kepada siswa Kelompok Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Non KMS di 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta yang telah menyelesaikan studi pada satuan jenjang pendidikan. Pada masing-masing kelurahan tersebut diberikan beasiswa prestasi akademik peringkat satu dan dua kepada masing-masing lulusan jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK masing-masing sebanyak empat siswa. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Syamsury, dana yang tersedia dalam APBD 2009 ini sebanyak Rp 540 juta dari jumlah tersebut terserap Rp 396,1 juta atau 73,3 persen. ‘’Peserta yang mengajukan berkas calon penerima sebanyak 2012 orang, tetapi sesuai kuota hanya 536 orang,’‘ jelas dia. ■ nri

Dana Pengentasan Kemiskinan tak Fokus BANTUL — Anggaran pengentasan kemiskinan yang diajukan eksekutif dalam prioritas Platforsm Anggaran Sementara (PPAS) 2010 dinilai kalangan wakil rakyat di Kabupaten Bantul belum fokus. Menurut anggota DPRD Bantul Agus Effendi, belum fokusnya usul anggaran program kemiskinan dalam PPAS 2010 karena tidak dimasukkan dalam satu pos anggaran, melainkan terdapat di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Hal ini akan menimbulkan ketimpangan pada beberapa SKPD, misalnya untuk program obat dan perbaikan kesehatan warga miskin masuk dalam anggaran melalui Dinas Kesehatan,” katanya. Ia mengatakan anggaran kemiskinan yang diusulkan tersebut turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 9 miliar. Sementara tahun 2010 hanya sekitar Rp 2 miliar saja. ‘’Dana yang diusulkan itu terlalu sedikit untuk mencukupi kebutuhan warga miskin di Bantul,’‘ ujarnya. Menurut dia, Pemkab Bantul menargetkan pada 2010 sebanyak 34.832 kepala keluarga terentaskan dari kemiskinan. “Seharusnya ada perubahan usul dengan melihat angka kemiskinan yang cukup tinggi di Bantul.” ■ ant

MES

MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH

13 persen rumah di DIY tidak tahan gempa.

Demo SKTM: Sejumlah warga yang mengaku dari kelompok Forum Peduli Masyarakat Miskin dan juga dari KAMMI Banyumas , menggelar aksi di Kantor Bupati Banyumas, Selasa (6/10). Mereka menuntut pemerintah daerah agar memberlakukan kembali Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sangat membantu warga miskin.

LPKKM akan Wujudkan Malioboro Lebih Bersih dan Nyaman YOGYAKARTA — Rudianto (44 tahun) terpilih menjadi ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro untuk masa kepengurusanan 20092011. Ia meraih suara terbanyak dalam pemilu yang digelar Senin lalu, mengalahkan enam kontestan lainnya. Rudiarto mengumpulkan 563 suara, diikuti oleh kontestan lainnya, yakni Sigit Karsana Putra (346 suara), Ari Wanani (177 suara), Sigit Purwanto (140 suara), Edi Susanto (132 suara), Retnantoro (188 suara), dan Rukamto (102 suara). Jumlah suara tak sah 276. Tingkat partisipasi pemilu ini mencapai 52,91 persen, dari 3.504 warga Malioboro yang tercantum dalam daftar pemilih tetap. Mereka semuanya berasal dari 21 komunitas yang beraktivitas disana. ‘’Saya berterima kasih atas kepercayaan ini. Dengan bantuan rekan-rekan lainnya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memajukan Malioboro,’‘ kata Rudiarto, Selasa (6/10). Rudiarto sendiri bukan asli Yogyakarta, tapi berasal dari Cilacap, Jateng. Selama ini ia telah memimpin komunitas Tri Dharma, yang beranggotan sekiar 850 pe-

YOGYAKARTA — Krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia dikhawatirkan dapat memudarkan wawasan kebangsaan, kata Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Suswanta. “Kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini menunjukkan beragam fenomena yang secara jelas mengindikasikan sebagai bentuk kemerosotan penghayatan dan degradasi aktualisasi wawasan kebangsaan,” katanya di Yogyakarta, Selasa (6/10). Ia mengatakan, dalam kondisi keterpurukan akibat krisis

Menjawab

Adakah Kredit Pendidikan di Bank Syariah?

P

warga Malioboro, dari komunitas transportasi (pengemudi becak/delman, juru parkir), komunitas pedagang (kerajinan/pakaian/makana n) dan komunitas seniman (pengamen), untuk bersamasama menjadikan Malioboro menjadi kawasan yang nyaman dikunjungi wisatawan. ‘’Jangan sampai ada lagi wisatawan kecewa karena merasa tertipu saat berbelanja ataupun saat membeli makanan,’‘ katanya. Purwanto, kepala Unit Pelaksana Teknis Malioboro Pemkot Yogyakarta, mengatakan ia bersyukur dengan suksesnya pemilu LPK KM ini. LPKKM lanjut dia akan menjadi mitra UPT-nya untuk menata kembali Malioboro sebagai aset wisata Yogyakarta. Ia berharap dengan selesainya pemilu ini, Rudiarto dapat segera menyelesaikan pembentukan kepengurusan LKPPM. Setelah kepengurusan terbentuk, Purwanto akan mengajak LKPPM untuk bersama merealisasikan kebersihan di kawasan ini. ‘’Saya melihat permasalahan di Malioboro memang cukup komplek, tapi tahap awal kita ingin berusaha dulu menjadikan kawasan ini bersih.’‘ ■ yoe

Bencana longsor Menurut dia, Pemprov DIY bersama lima fakultas teknik dari sejumlah perguruan tinggi telah melakukan identifikasi, dan hasilnya mencatat 87 persen bangunan yang dibangun setelah gempa sudah sesuai dengan pedoman konstruksi bangunan tahan gempa. “Hanya 13 persen dari jumlah pembangunan rumah dan gedung pascagempa di DIY yang belum sesuai dengan standar kelayakan bangunan tahan gempa,” kata Sultan. Gubernur mengatakan jika konstruksi bangunan tidak tahan gempa, saat terjadi gempa berkekuatan di atas tujuh skala Richter menyebabkan banyak bangunan mengalami kerusakan parah sehingga menimbulkan korban jiwa yang jumlahnya banyak. Sementara itu untuk mengantisipasi bencana alam yang berpotensi terjadi di musim penghujan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memaksimalkan sistim mitigasi bencana lintas sektoral. Upaya yang didukung penuh oleh lembaga dan institusi-institusi terkait ini, difokuskan untuk mengefektifkan kewaspadaan melalui manajemen sistim deteksi dini (EWS) secara terpadu. Melalui kiat ini, jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda yang lebih besar akan dapat dihindarkan, jika bencana alam sewaktu waktu kembali melanda wilayah provinsi ini. Kepala Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Tengah, M Khaeran mengatakan, menghadapi musim penghujan di Jawa Tengah — yang umunya akan mulai berlangsung bulan November— telah dilakukan langkah- langkah antisipatif. Dengan memanfaatkan radar cuaca, jelasnya, BMKG sudah melaksanakan ‘Meterologi EWS’ berupa pelaporan hasil prakiraan cuaca yang terus di perbarui tiap tiga jam sekali. Sistim ini telah bekerja penuh selama 24 jam. “Dengan mulai berlangsungnya musim penghujan nanti, tugas BMKG akan didukung dengan pendirian Posko Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) yang mengakomodasi semua instansi yang terkait,” imbuhnya. Sedangkan untuk mendukung sistim peringatan dini, masih papar Khaeran, pihaknya telah membuat pemetaaan kawasan atau wilayah kerawanan bencana, baik tanah longsor, banjir maupun ancaman angin puting beliung. ■ owo/ant

Krisis Multidimensional Pudarkan Wawasan Kebangsaan

Diasuh Oleh Tim MES Yogyakarta

engelola rubrik MES yang baik hati. Dua bulan yang lalu, saya singgah ke rumah teman di Kelantan Malaysia bertemu dengan sahabat yang saya kenal melalui facebook. Teman saya itu seorang mahasiswa. Dari pembicaraan diketahui, jika dia kuliah dari duit yang dipinjam dari bank syariah setempat. Bank syariah disana ternyata tidak hanya mengurus pinjaman untuk konsumsi saja tapi juga memikirkan pendidikan. Yang ingin saya tanyakan

dagang kaki lima di kawasan Malioboro. Katanya, dalam waktu dekat ini bersama wakil-wakil komunitas Malioboro lainnya, ia segera menyusun kepengurusan LPKKM 2009-2011. Sebagai orang yang sehari-hari beraktivitas di Malioboro, Rudiarto menyadari masih banyak persoalan yang harus dibenahi agar icon pariwisata Yogyakarta ini bisa menjadi lebih baik lagi — menjadi kawasan yang indah, aman dan tertib. ‘’Sebagai orang yang dituakan, melalui LPKKM ini saya akan membangun komitmen bersama rekan-rekan untuk menjadikan Malioboro lebih bersih,’‘ katanya. Untuk tahap awal, kepengurusan LPKKM mungkin masih akan bicara dalam tataran bagaimana mewujudkan Malioboro lebih bersih lagi. ‘’Selama ini banyak pengunjung yang mengeluhkan kebersihan Malioboro, karena banyaknya sampah dan bahkan berbau tak enak,’‘ jelasnya. Tanpa ada komitmen dari setiap warga Malioboro, Rudiarto mengaku tak akan bisa berbuat apa-apa. ‘’Jadi saya ingin membangun komitmen bersama dulu,’‘ katanya. Ia juga akan mengajak

GUNUNGKIDUL — Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memperketat pengawasan pembangunan gedung, baik rumah perorangan, gedung perkantoran maupun bangunan lainnya agar dibuat dengan konstruksi tahan gempa. Kebijakan ini tampaknya terkait dengan kasus gempa yang sedang melanda Tanah Air mulai dari Tasikmalaya hingga Padang yang terjadi dalam sebulan terakhir. “Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY akan memperketat pengawasan melalui penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pemprov hanya akan merekomendasikan pembangunan rumah maupun bangunan lainnya yang tahan gempa,” kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X usai menghadiri halal bihalal dengan masyarakat Gunungkidul di Wonosari, Selasa (6/10). Ia mengatakan DIY merupakan salah satu daerah lintasan gempa di Indonesia, sehingga diharapkan masingmasing pemerintah kabupaten/ kota membuat peraturan daerah (perda) yang mewajibkan setiap bangunan menggunakan konstruksi tahan gempa. “Dari sisi budaya rumah warisan leluhur Jawa sesungguhnya telah didesain tahan terhadap gempa. Namun, bangunan modern sekarang sering mengabaikan konstruksi tahan gempa, sehingga perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur agar pembangunan gedung maupun rumah dengan menggunakan konstruksi tahan gempa,” katanya. Menurut gubernur, semuanya harus belajar dari pengalaman, karena gempa di daerah ini sudah berulang kali terjadi. Untuk itu, Sultan mengimbau agar setiap pemerintah kabupaten/kota di DIY segera membuat perda tentang pembangunan rumah dan bangunan dengan konstruksi tahan gempa. Hal itu, menurut dia akan mencegah kerusakan yang parah apabila terjadi gempa di wilayah ini. Kewenangan penuh pembuatan perda tersebut, kata Sultan berada di masing-masing daerah, sehingga setiap pemerintah kabupaten/kota harus segera membuat perda yang mengatur agar pembangunan gedung maupun rumah perorangan menggunakan konstruksi tahan gempa. “Pembangunan rumah maupun bangunan lainnya pascagempa di DIY 2006 terus diawasi ketat. Pemprov bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi telah melakukan identifikasi

untuk mengetahui konstruksi bangunan dalam pembangunan kembali rumah yang roboh akibat gempa,” jelasnya.

dalam rubrik ini, apakah bank syariah disini juga seperti di Malaysia? Mohon jawabannya. M Iqbal Semarang Jawab : Saudara Iqbal, ditinjau dari sisi regulasi dan produk hukum, perbankan syariah di Indonesia sudah memiliki kelengkapan. Hampir semua jenis bentuk kebutuhan dana oleh masyarakat telah dikaji dan

multidimensional yang belum sepenuhnya pulih, gelombang besar globalisasi telah mengempaskan bangsa Indonesia pada jurang ketidakberdayaan, kehilangan kepercayaan diri, dan semakin memudarnya jati diri bangsa. “Kasus lepasnya beberapa pulau dan wilayah Indonesia merupakan bukti nyata yang tidak bisa dibantah betapa lemahnya posisi bangsa ini dalam percaturan politik internasional,” katanya. Menurut dia, dalam era reformasi tidak tertutup kemungkinan tantangan yang menjurus kepada disintegrasi bangsa. Hal itu disebabkan berbagai isu yang sengaja digulirkan oleh

dikeluarkan produknya oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa DSN ini kemudian juga telah dikodifikasikan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi bagi perbankan (termasuk perbankan syariah) dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI). Praktik perbankan sebenarnya hanya tinggal memilih dari sekian akad yang dibolehkan (disahkan oleh DSN dan BI) untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan sistem tata kelola perbankan (good governance). Dalam hal pembiayaan untuk pendidikan pada dasarnya bisa dilayani melalui akad pembiayaan ijarah maupun qard. Akad ijarah diperuntukkan bagi calon nasabah bank yang memerlukan pemanfaatan suatu komoditi atau jasa, seperti pembiayaan terhadap perhelatan pernikahan, pembiayaan sewa kontainer, atau penyelenggaraan bisnis jasa lainnya.

golongan atau kelompok tertentu karena ingin memaksakan kehendak tanpa memandang adanya rasa kepentingan yang sama serta cita-cita dan idiologi yang sama. “Padahal wawasan kebangsaan tidak dilandasi oleh asal kedaerahan, asal usul suku, keturunan, sosial, dan agama. Wawasan kebangsaan adalah persatuan dan kesatuan bangsa yang hidup dalam kebersamaan,” katanya. Ia mengatakan, beragam fenomena destruktif itu cepat atau lambat akan menggerogoti bangunan kebangsaan kenegaraan Indonesia, kala kesadaran keindonesiaan anak bangsa saat ini

Untuk pembiayaan berbagai variasi jasa bisa menggunakan akan multijasa, misalnya dalam hal pembiayaan paket pengobatan di rumah sakit atau paket pendidikan. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penyewa dari penyedia jasa dan kemudian bank menyewakan kembali kepada nasabah setelah mengambil tingkat keuntungan yang disepakati. Tingkat keuntungan ini boleh ditentukan dalam jumlah rupiah tertentu atau persentase tertentu dari besarnya pembiayaan. Sedangkan akad qard merupakan akad simpan pinjam tanpa bunga dan tanpa imbalan tambahan yang dipersyaratkan di awal. Bank bisa menyediakan pinjaman qard pendidikan dan memungut biaya-biaya riel yang muncul akibat adanya kontrak pembiayaan. Meskipun bank tidak boleh meminta atau menetapkan tambahan atas pinjaman yang diberikan, namun pihak peminjam (mahasiswa/wali siswa) dibolehkan

tidak segera dirangsang dan diaktifkan kembali. “Upaya merangsang, mengaktifkan, dan terus memekarkan wawasan kebangsaan dapat disebut sebagai penguatan wawasan kebangsaan dengan menggerakkan dan melibatkan sebanyak mungkin komponen bangsa,” katanya. Fenomena itu, menurut dia, yang kemudian mendorong Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY bekerja sama dengan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyelenggarakan seminar bertajuk Menyatukan Tujuan dan Langkah Umat Islam dalam Memantapkan Wawasan Kebangsaan. Ia mengatakan, seminar itu

memberikan tambahan secara sukarela pada saat pembayaran dilakukan. Tentu hal ini hanya akan dilakukan ketika bank telah mengenal secara baik siapa nasabahnya. Dalam praktik di Indonesia belum banyak dijumpai pembiayaan untuk sektor pendidikan kecuali dari sisi bisnis pendidikannya. Salah satu permasalahannya adalah tingginya rasio pembiayaan di perbankan syariah yang melebihi 100 persen dari dana pihak ketiga (DPK). Hal ini mencerminkan bahwa permintaan kredit (pembiayaan) di perbankan syariah relatif lebih tinggi daripada penawaran dana masuk (DPK), sehingga perbankan tentu akan memilih dan menyeleksi aplikasi pembiayaan yang disamping halal namun juga aman dan menguntungkan. Selain itu, selama ini pandangan masyarakat pada umumnya adalah bahwa biaya pendidikan belum terfasilitasi oleh perbankan, bahkan

akan diselenggarakan di Kampus Terpadu UMY pada 10 Oktober 2009 dengan menghadirkan pembicara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa dan penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii. “Pada kesempatan itu juga akan diresmikan Pusat Kajian Kebijakan dan Manajemen Pemerintahan (PK2MP), yang memfokuskan pada pelaksanaan penelitian, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan masyarakat mengenai kebijakan dan manajemen pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,” pungkasnya. ■ ant

oleh perbankan konvensional. Pengeluaran untuk pendidikan belum dipandang sebagai suatu bisnis yang prospektif maupun suatu bentuk belanja (konsumsi) yang bisa dibiayai oleh perbankan. Ketidaklaziman pelayanan perbankan terhadap dunia pendidikan ini mestinya merupakan suatu potensi yang bisa digarap oleh perbankan syariah. Perbankan syariah mestinya tidak selalu mengikuti jejak saudara tuanya, yaitu perbankan konvensional, dalam memberikan layanan ke masyarakat. ■

Redaksi: Rubrik “MES DIY Menjawab“ menerima pertanyaan seputar masalah ekonomi serta perbankan syariah dari pembaca. Pertanyaan dapat dikirimkan melalui email: [email protected], [email protected] atau faks 0274-882589.

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

Berlangganan

REPUBLIKA Hubungi (0274) 541582

REPUBLIKA

16

Rabu, 7 Oktober 2009

M ASADI/REPUBLIKA

Puluhan Hektar Sawah Berubah Jadi Sawah Tadah Hujan

kilas Pemohon Kartu Kuning Meningkat PURBALINGGA — Menjelang pendaftaran CPNS pertengahan Oktober ini, jumlah pemohonan kartu kuning (AK1) di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Purbalingga, mengalami lonjakan. Jumlah pencari kerja yang mengajukan permohonan kartu kuning, mencapai puluhan hingga ratusan orang per hari. ‘’Sejak 24 September lalu, peningkatannya permohonan kartu kuning mengalami lonjakan luar biasa. Bila pada hari biasa hanya 8-10 orang per hari, saat ini mencapai puluhan hingga ratusan orang per hari,’‘ kata Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Purbalingga, Mamik Sumitro, Selasa (6/20). Menurutnya, pemohon kartu kuning itu, kebanyakan akan digunakan pencari kerja sebagai salah satu persyaratan mendaftar lowongan PNS. Namun ada juga pencari kerja yang hendak mencari kerja di luar daerah. ■ wid

Turun: Para petani jagung manis di Kabupaten Temanggung kini benar-benar merasakan pahitnya harga salah satu komoditas pertanian andalan mereka ini. Sebab ketika permintaan sedang tinggi, harga jual justru cenderung turun dari Rp 3.000 per kg menjadi Rp 950 per kg. Tampak para petani jagung di Desa Danupayan, Kecamatan Bulu, tengah memanen jagung dari ladangnya. Jagung manis asal daerah ini biasa dipasarkan ke Ambarawa dan Semarang.

Bantuan Korban Gempa Cilacap Cair

BKSDA Jateng Boyong Macan Klangenan Kelik PURWOREJO — Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi JawaTengah memboyong seekor harimau sumatera (Pantheratigris Sumatrae) yang selama ini berada di kandang dekat pendopo Kabupaten Purworejo. Boyong harimau betina tersebut sekaligus merupakan pengambilalihan kepemilikan dari Bupati Purworejo non aktif Kelik Sumrahadi ke KSDA. Setelah dilakukan negosiasi antara BKSD dan pihak Bupati Purworejo. Harimau bernama Kliwon dan sudah berada di kandang Kelik sejak tahun 2005 itu dibawa ke Gembiraloka Yogyakarta. ‘’Beberapa waktu lalu, perintah pengambilalihan sudah disampaikan ke pemilik dan Pak Kelik sangat respek serta merelakan Kliwon dipelihara negara. Bagaimanapun juga binatang itu dilindungi undang-undang,’‘ terang Kepala Seksi Konservasi SDA, BKSDA Jateng, Thomas Suryo Utomo, Selasa (6/10). Selain masalah perizinan pemeliharaan yang diajukan Pemkab belum selesai, umur yang makin dewasa, yaitu tiga tahun 8 bulan, alasan yuridis dan keamanan menjadi alasan pengambilalihan. ■ asd

Diskriminasi Tunjangan Guru Negeri-Swasta SOLO — Guru sekolah swasta boleh kecewa. Ini berkait dengan tunjangan profesi, sertifikasi guru swasta yang diterima selama ini hanya Rp 1,5 juta. Sedangkan besaran tunjangan yang diterima guru negeri jauh lebih besar. Perbedaan besar tunjangan profesi — antara guru swasta dan negeri — ini, dianggap lumrah Sekretaris Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13 UNS Solo, Sajidan. Menurutnya, perbedaan ini disebabkan karena guru swasta belum memiliki aturan tentang jenjang karier golongan maupun kepangkatan. Sajidan menungkapkan hal ini sebagai bentuk tanggapan atas keluhan hasil rapat kerja daerah (Rakerda) PGKSI (Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia) Jateng di puncak Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, belum lama ini. Dikatakan, sertifikasi guru memang diperuntukkan bagi guru PNS, swasta, guru tetap yayasan, dan guru yang diangkat pemerintah daerah. Bagi seorang guru yang mengikuti sertifikasi harus mempunyai kriteria masa kerja minimal empat tahun, sudah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) atau Diploma (D-4). Sedang bagi guru yang belum meraih S-1, tapi masa kerja mencapai 20 tahun, atau guru berusia 50 tahun, dan atau mencapai jenjang kepangkatan IV-A, bisa mengikuti sertifikasi. ‘’Jadi, struktur jenjang karier guru di sekolah negeri dan swasta berbeda,’‘ tambah Sajidan.

400 KK korban longsor membutuhkan bantuan.

CILACAP — Setelah lama dinanti, bantuan pemerintah untuk rehabilitasi rumah-rumah yang hancur dan rusak akibat gempa bumi yang melanda Cilacap tanggal 2 September lalu akhirnya ada titik terang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap memastikan bantuan atau pemberian ganti rugi kepada para korban gempa berkekuatan 7,3 Skala Richter yang melanda wilayah tersebut pada 2 September 2009 segera cair. “Mudah-mudahan minggu ini dana tersebut ditransfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Cilacap, Dangir Mulyadi di Cilacap, Selasa (6/10). Menurut dia, tim verifikasi dari Pemprov Jateng telah melakukan validasi data jumlah kerusakan akibat gempa di Kabupaten Cilacap. Hasil validasi tersebut, kata dia, dijadikan “database” atau daftar penerima bantuan tanggap darurat yang akan dikucurkan oleh Pemprov Jateng. “Jika sudah

ada kepastian pencairan dana bantuan tersebut, kami akan segera mengumpulkan para camat agar bantuan yang akan diberikan tepat sasaran dan tidak terjadi perubahan data lagi,” katanya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo, di Semarang, Kamis (1/10), mengatakan, proses pemberian ganti rugi terhadap para korban gempa di Cilacap terkendala validasi data jumlah kerusakan. Menurut dia, data jumlah bangunan rusak yang diajukan ke pemerintah provinsi masih berubah-ubah. Ia memperkirakan, proses validasi data ini akan selesai dalam satu pekan ke depan. “Jadi bukannya para warga tidak memperoleh bantuan, tetapi ganti rugi belum disalurkan karena data belum valid,” katanya. Selain itu, lanjut dia, saat ini masih dalam masa tanggap darurat untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal. Ia menuturkan, untuk segara membantu warga yang kehilangan tempat tinggal tersebut, saat ini pemerintah kabupaten dan provinsi sedang melakukan upaya percepatan masa tanggap darurat. Seperti diketahui, gempa berkekuatan 7,3 SR yang berpusat di barat daya Tasikmalaya, Jawa Ba-

rat, itu telah menyebabkan berbagai kerusakan di Kabupaten Cilacap dengan total kerugian mencapai Rp 21,809 miliar. Kerusakan akibat gempa di Kabupaten Cilacap, antara lain 258 rumah roboh, 962 rumah rusak berat, dan 2.345 rumah rusak ringan. Sementara infrastruktur yang mengalami kerusakan berupa balai desa (satu roboh, empat rusak berat, dan enam rusak ringan), sekolah (11 rusak berat dan 10 rusak ringan), tempat ibadah atau masjid (satu roboh, enam rusak berat, dan 20 rusak ringan) serta pasar (empat roboh, satu rusak berat dan satu rusak ringan).

Masih mengungsi Masih soal bencana alam, hingga saat ini sekitar 400 kepala keluarga (KK) korban tanah longsor yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Cilacap, pada 1 Februari 2009 hingga kini masih tinggal di pengungsian. “Mereka berada di Dusun Bunter, Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung serta Desa Karangsari dan Desa Negarajati, Kecamatan Cimanggu,” kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Dangir Mulyadi di Cilacap, Selasa (6/10). ■ ant

TEMANGGUNG — Puluhan hektar sawah tiga desa di Kecamatan Bulu, berubah jadi sawah tadah hujan. Bahkan pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, tidak ada petani yang bisa menanam padi. Hal ini disebabkan menurunnya debit sumber air dan meningkatnya jumlah konsumen PD AM di wilayah perkotaan sejak lima tahun terakhir, mengakibatkan Ketiga desa tersebut meliputi Desa Pandemulyo, Danupayan Kacamatan Bulu dan Desa Joho Kecamatan Temanggung. Para petani di tempat itu mengaku, harus menunggu hujan turun untuk memulai mengolah sawah mereka. ‘’Semua saluran air termasuk irigasi yang bersumber di Tuk Mulyo, Desa Pandemulyo sudah sangat kecil, karena disedot PDAM,’‘ ungkap Saryono (57) salah seorang petani di Desa Danupayan, Selasa (6/10). Kondisi semacam itu sudah berlangsung lebih lima tahun, sejak pipa PDAM diganti dari 150 inc menjadi 350 inc air yang tumpah ke saluran irigasi mengecil. Terlebih lagi pada musim kemarau, air sama sekali tidak mengalir, sehingga sebelum ada hujan petani tidak bisa mengolah sawah. ‘’Padahal sebelum PDAM mengganti pipa sekitar tujuh tahun lalu, air mengalir deras, saluran irigasi tidak pernah kering walau musim kemarau, paling-paling mengecil,’‘ katanya. Hal senada dikemukakan Muh Sanudi (60), petani Desa Pandemulyo. Menurutnya, sebelum pihak PDAM memperbesar pipa, meski sejak lama dimanfaatkan perusahaan milik daerah tersebut, luberan sumber air Tuk Mulyo mampu mengairi sawah puluhan hektar di beberapa desa. ‘’Sekarang, apalagi kalu musim kemarau, semua saluran air termasuk yang dipinggir-pinggir sawah mengering, padahal dulu air mengalir sepanjang tahun.’‘ kata Muh Sanudi yang juga Kaur Umum Desa Danupa-

yan. Para petani, baik di Pandemulyo, Danupayan maupun Joho serta Gilingsari minta kepada pihak PDAM agar tidak terus menambah jumlah pelanggan di perkotaan, terutama Kota Temanggung. Sebab semakin banyak jumlah pelanggannya, tentu akan semakin banyak menyedot air Tuk Mulyo. ‘’Para petani minta agar PDAM tidak terus menambah pelanggan, sekarang saja sudah susah mendapatkan air untuk irigasi, apalagi jika air yang disedot dari Tuk Mulyo makin banyak.’‘ tambah Saryono. Kedes Pendemulyo, Suwaji, ketika ditemui menyatakan cukup prihatin dan tidak membantah jika puluhan hektar sawah yang semula memanfaatkan sumber air Tuk Mulyo kini telah berubah jadi sawah tadah hujan. Padahal berada di wilayah yang sebenarnya kaya akan air. ‘’Ini menjadi dillema memang, Tuk Mulyo sejak dulu memang dimanfaatkan PD AM dan para petani hanya mendapat jatah luberan atau rembesannya saja. Nah ketika PDAM membangun bak baru untuk mencukupi kebutuhan air di kota, para petani gigit jari, tak lagi mendapat jatah air,’‘ katanya. Selain terus disedot PD AM, karena warga Desa Danupayan mulai kesulitan mendapatkan air bersih, sebagian dialirkan ke desa itu. Sedangkan untuk kebutuhan sawah hanya mengandalkan air hujan. Sebagian luberannya juga dialirkan untuk mengairi sawah di Desa Gilingsari. Hanya saja yang sampai saat ini menjadi soal, kata Suwaji, kompensasi yang diberikan pihak PDAM ke desa tidak sebanding dengan kerugian masyarakat. Sebab rata-rata sebulan hanya Rp 400 ribu. Suwaji berharap, PDAM lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan di lokasi sumber air. Dan sesuai harapan masyarakat, PDAM tidak terus menambah pelanggan. ■ asd

DOKUMEN/REPUBLIKA

M Fanni Rahman: Berdakwah Lewat Buku ada awal usaha di bidang percetakan, Muhammad Fanni Rahman sama sekali belum mengenal dunia percetakan. Namun karena mengurusi buletin masjid di sekitar tempat tinggalnya yaitu Masjid Jogokariyan, dia akhirnya tahu bahwa membuat usaha percetakan ternyata bisa tanpa harus mempunyai mesin cetak. Fanni yang kemudian menjadi Direktur Pro-U Media ini bersama seorang rekannya Nur Hardiyanto pada tahun 2000, mulai merintis usaha percetakan dan sablon “Pro-U Cetak-cetak”. ‘’Waktu itu kami hanya bermodal satu komputer dan pinjam kamar bapak saya. Pertama kali kami mencetak undangan nikah karena dari situlah kita bisa mendapatkan laba banyak. Ini merupakan barokah dari masjid. Alhamdulillah,’‘ kata pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ini.

P

Ternyata pada tahun 2002 ada trend bahwa undangan nikah menggunakan foto kedua calon pengantin. ‘’Karena terbentur dengan norma, kami menerima pesanan cetak undangan nikah tetapi tidak mau bila ada foto,’‘ tutur dia. Pada tahun 2003 Pro-U Cetakcetak membeli mesin pra-cetak dan mempunyai empat karyawan. ‘’Namun waktu itu usaha kami stagnant, karena di Yogyakarta semakin banyak usaha percetakan.’‘ Pada September 2003 Fanni mengaku dipertemukan Allah dengan seorang penulis muda Salim A. Fillah yang merupakan salah seorang teman satu aktifivitas di forum remaja masjid. Lagi-lagi dia mengaku mendapat barokah dari masjid. ‘’Alhamdulillah Allah memberi jalan lewat dakwah di masjid,’‘ tutur dia. Waktu itu Fanni melihat di suatu percetakan yang besar banyak buku-buku yang diterbitkan. Tapi buku-buku tersebut kebanyakan buku tentang

esek-esek untuk remaja yang justru merusak moral. Fanni meminta Salim untuk membuat buku berjudul “Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan”. Inti dari buku tersebut, kata dia, meminta seseorang untuk tidak berbuat maksiat dan menikah dulu baru pacaran. ‘’Buku yang pertama diterbitkan Pro-U Media ternyata menjadi best seller,’‘ ungkap aktivis masjid kelahiran Yogyakarta, 11 Juli 1978 ini. Pada tahun 2006 dibukalah usaha penerbitan buku yang diberi nama Pro-U Media, sedangkan untuk percetakan masih bernama Pro-U Cetak-cetak. Di Pro-U Media ada beberapa lini yaitu: Pertama, Uswah khusus untuk buku dakwah; Kedua, Bookmagz khusus untuk buku remaja yang di desain seperti majalah; ketiga, Pro-You khusus untuk buku motivasi; Keempat, Semesta khusus bukubuku sastra; Kelima, Pro-Kids khusus buku anak-anak. Buku-

● Fanni Rahman bersama Syekh Musthafa Al-Bugho. buku yang diterbitkannya sangat beragam yaitu buku-buku keluarga, motivasi, parenting, anakanak, cerita, novel dan juga buku terjemahan. ‘’Alhamdulillah pada bulan Agustus lalu kami berkunjung ke Damaskus, Syuriah dan menjalin kerjasama dengan penerbit di Damaskus (Darul Mustofa dan Darul Yamama) serta bertemu dengan ulama besar Syuriah Syekh Dr Musthafa Al-Bugho. Kami mendapat hak menerje-

mahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menerbitkan sebanyak delapan buku,’‘ kata suami dari Dini Istiana ini. Sampai saat ini Pro-U Media sudah menerbitkan sekitar 130 judul 32 buku dengan sekitar 32 penulis dan 130 karyawan. Yang menjadi ciri khas dari buku-buku yang diterbitkan oleh Pro-U Media adalah buku yang memberi inspirasi untuk menggugah kebaikan dan ketakwaan. ‘’Brand kami ‘Menggugah Hidup ini.’‘ ■ nri

■ eds

PT Opsico Klaim Kantongi Izin Prinsip SEMARANG — Pihak pemrakrsa pembangunan Terminal Penampungan Elpiji, Tanjung Emas, Semarang, PT Optima Sinergi Comvestama (Opsico) membantah jika belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Bahkan, kontraktor yang beralamat di Jl Pondok Pinang Center Blok VIII Ciputat Raya ini mengaku telah merevisi IMB pada 2 juli 2009, atau sebelum surat penghentian pengerjaaan dilayangkan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan (DT KP) Kota Semarang. Menurut Project Representative PT Opsico, Budijanto, mengatakan pihaknya telah memiliki IMB dan melengkapi seluruh persyaratan dan ijin prinsip yang dibutuhkan untuk pembangunan terminal

penampungan elpiji ini. ‘’Tanggal 2 Juli 2009, kita sudah mengajukan revisi IMB. Jadi terlalu naif jika kami dikatakan membangun tanpa IMB,’‘ ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Semarang. Budijanto juga mengaku telah menyerahkan kajian keselamatan dari Universitas Indonesia (UI). Hanya saja, belum dilakukannya pemaparan bersama instansi terkait dengan alasan waktu yang belum disepakati. ‘’Sebenarnya kami telah berulang-ulang meminta kepada Kepala DTKP Kota Semarang untuk mengadakan pemaparan sebelum Lebaran. Namun, selalu ditunda,’‘ tegasnya. Terkait Izin Gangguan (HO), Budijanto menjelaskan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Mendagri) menyebutkan bahwa izin HO tidak lagi memerlukan izin tetangga (lokasi sekitar). Pasalnya, di kawasan industri Tanjung Emas, pemegang hak mendukung sepenuhnya atas investasi di area yang dikembangkannya. Sementara itu, pihak DT KP masih bersikukuh pembangunan terminal penampungan elpiji ini bermasalah. Dasarnya surat penghentian pengerjaan tertanggal 13 Juli 2009 perihal penghentian pembangunan. Pihak PT Opsico dinilai belum mengantongi izin prinsip, berupa IMB Sprinkle Tanker dan kolam pendingin. Bahkan Kepala DTKP Kota Semarang, Arief Rudianto juga mengakui kontraktor tak mengindahkan suratnya. ■ owo

Mulia

”MULIA”

AUTHORIZED MONEY CHANGER

Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00, Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

B U M I A RTA

Tanggal : 06 Oktober 2009 CURRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD WON NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

BELI BN 9,400 13,840 8,250 8,775 14,950 9,125 6,725 1,200 105.00 2,685 32,000 7/7.5 270/280 6,675 6,825 190 280 1,385 2,475

TC 9,250 13,590 8,050 14,700 8,725 99.00

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

JUAL 9,550 13,990 8,400 8,900 15,250 9,250 6,875 1,300 108.00 2,810 35,000 8.75 325 6,825 6,975 235 320 1,460 2,600