Republika Yogya Kamis (5-11-2009)

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

15

Kamis, 5 November 2009 REGINA SAFRI/ANTARA

kilas Software Penentu Kelayakan Kredit YOGYAKARTA — Seseorang layak mendapatkan kredit bisa diketahui menggunakan software dengan memasukkan data-data untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. Sehingga sebuah perbankan akan cepat mengambil kebijakan menggunakan software Datamining untuk status kredit. Demikian diungkapkan Agus Mansyur, peneliti dari Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia (FTI UII) kepada wartawan di sela-sela The Second Asia Pasific Conference on Manufacturing System (APCOMS) dan Seminar Nasional Sistem Produksi IX (SNSP) di Yogyakarta, Rabu (4/11). Software Datamining untuk status kredit, kata Agus, menjadi salah satu topik yang dibahas di APCOMS yang digelar FTI UII dan FTI ITB. Ia mengharapkan software ini akan masukan dari peserta sehingga akan menjadi software yang handal sebelum diterapkan pada perbankan. Ada 59 makalah yang dibahas di APCOMS yang berasal dari Indoensia, Thailand, Malaysia, dan Tawian. Sedangkan SNSP ada 22 makalah yang berasal dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. ■ heri, ed: indra

YOGYAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap surat keputusan (SK) tentang pemberhentian Azizah sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 segera ditandatangani Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Hari ini (Rabu) masih dalam proses verifikasi di provinsi dan kami berharap SK itu cepat turun untuk proses peresmian anggota dewan baru dari PKS, karena dewan telah mulai melakukan tugas dan fungsinya,” kata Ketua Fraksi PKS Ardianto di Yogyakarta, Rabu (4/11). Menurut dia, Bambang Anjar Jalu Murti dipastikan menggantikan posisi Azizah yang meninggal dunia pada akhir Agustus lalu. Sesuai dengan aturan, lanjut dia, calon pengganti adalah calon anggota legislatif dari dapil yang sama, dengan perolehan suara terbanyak kedua setelah anggota dewan yang diganti. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 8 April lalu, Azizah mendapatkan suara terbanyak dari dapil IV dengan 590 suara diikuti Bambang dengan perolehan 479 suara. Sebelumnya, PKS berharap pelantikan anggota dewan pergantian antar waktu (PAW) tersebut dapat dilakukan sebelum DPRD Kota Yogyakarta menetapkan tata tertib atau menetapkan alat kelengkapan dewan. ■ antara, ed: indra

Dewan Kota Tetapkan Alat Kelengkapan YOGYAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menetapkan alat kelengkapan yang terdiri atas empat komisi dan empat badan, yaitu badan legislasi, badan musyawarah, badan anggaran dan badan kehormatan, Rabu (4/11). “Penetapan itu baru sebatas anggota komisi dan badan-badan, pada 6 November nanti akan ditetapkan pimpinan alat kelengkapan dewan,” kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Koencoroyekti usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Yogyakarta. Khusus pada komisi di DPRD Kota Yogyakarta yaitu Komisi A,B,C dan D, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing menempatkan tiga anggotanya, Fraksi Partai Demokrat paling banyak menempatkan tiga anggota di Komisi D yang menangani masalah kesejahteraan rakyat. Tiga fraksi lain yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Golongan Karya yang rata-rata hanya memiliki lima anggota menempatkan anggotanya dengan jumlah yang hampir merata di setiap komisi. Mengenai kemungkinan terpilihnya anggota DPRD incumbent sebagai pimpinan komisi, salah satu anggota DPRD Kota Yogyakarta Chang Wedryanto menegaskan bahwa kemungkinan tersebut belum bisa dipastikan. “Pimpinan alat kelengkapan dewan yang terdiri atas ketua dan wakil ketua akan ditentukan melalui musyawarah antaranggota,” katanya. ■ antara, ed: indra

R

Hubungi (0274) 541582

memberikan tanda tangan adalah Ketua sementara DP RD, Nuryadi, Arif Nur Hartanto dari fraksi PAN, Sukamto dari PKS, Janu Ismadi dari Golkar, dan Putut Wiryawan dari Demokrat. Para mahasiwa juga datang membawa keranda, yang mereka sebut sebagai simbol matinya keadilan. Dalam orasinya, koordinator aksi, Saukani, mengatakan sampai kapanpun mahasiswa akan terus menyuarakan perjuangan untuk penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. “Kebenaran itu harus selalu diperjuangkan. Entah itu dari polisi, KPK atau manapun, asalkan mereka benar dan tidak membodohi rakyat, maka akan kita bela,’‘ kata dia. Pada saat yang sama, pemberantasan korupsi juga disuarakan Kaum Muda Indonesia (KIM). Mereka menuntut agar Presiden SBY dan Wakil Pre-

A

PROPERTI

siden Boediono mundur dari jabatannya. Tuntutan yang disampaikan KIM itu berlangsung di perempatan Kantor Besar Yogyakarta. Selain itu, mereka juga mendukung langkah KPK untuk membongkar kasus skandal Bank Century yang diduga melibatkan Boediono, Sri Mulyani dan Susno Duaji. Aksi ini sempat mencuri perhatian warga Yogyakarta yang kebetulan sedang melalui jalan tersebut. Pasalnya, mereka berdemo dengan mengenakan pakaian serba hitam, dan juga membawa spanduk warna hitam yang bertuliskan KPK. Dalam siaran persnya yang ditandatangani, Muhammad Dadang Iskandar, Sekretaris Jenderal Kaum Muda Indonesia atau Radikal Revolusioner, mereka menyerukan aktivis antikorupsi bersatu untuk mengulingkan SBY-Boediono. ■ yoebal, ed:indra

Mutasi Ratusan Pejabat di Pemkab Kendal Dinilai Bermuatan Politis KENDAL — Sebagian anggota DPRD Kabupaten Kendal menilai mutasi ratusan pejabat pemerintah di daerah itu terkesan politis karena waktunya berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada 2010. “Mutasi adalah kewenangan bupati, hanya saja mutasi yang sekarang dilakukan saat ini kental nuansa politisnya,” kata Ketua Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kabupaten Kendal, Sakdullah di Kendal, Rabu (4/11). Selain itu, kata dia, mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kendal Rabu ini terkesan dilakukan secara mendadak, sehingga mutasi tersebut terkesan melahirkan kesan hukuman untuk pegawai yang tidak dekat dengan bupati. Pada Rabu (2/11) pagi ini, Bupati Kendal melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 196 pejabat struk-

Mulia

tural pemerintah Kabupaten Kendal. Pejabat yang dilantik itu terdiri 10 orang pejabat struktural eselon IIb, 25 orang pejabat struktural eselon IIIa, 13 orang pejabat struktural eselon IIIb, 111 orang pejabat struktural eselon IVa dan 37 orang pejabat struktural eselon IVb. Pejabat Dinas di Kendal yang dimutasi seperti Kepala Inspektoriat, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepala Badan Narkotika Kabupaten, dan lain-lainnya. Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi mengatakan, dirinya menyangkal kalau mutasi pejabat struktural ini dinilai politis. Menurutnya, mutasi yang dilakukan ini sudah dipersiapkan sejak September 2009 lalu. “Banyak kursi

”MULIA”

AUTHORIZED MONEY CHANGER

Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta B U M I A RTA (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00, Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

CURRENCY

Masih bingung mau bangun rmh? dsain arsitektural, anggaran dan pelaksanaannya, t: 0274-8222463 www.klikarsitek.blogspot.com

RENTAL MOBIL

YOGYAKARTA — Gelombang aksi menolak usaha kriminalisasi pimpinan KPK terus berlanjut di Yogyakarta. Rabu (4/11) Kemarin, puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam cabang Yogyakarta mendatangi DPRD DIY, untuk mendesak para anggota dewan memberikan dukungannya menolak usaha-usaha kriminalisasi KPK. Para anggota dewan diminta membubuhkan tanda tangannya pada selembar kain, sebagai tanda ikut memberi dukungan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Sebelum sampai di DPRD, massa puluhan aktivis HMI ini berjalan kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali. Mereka bertahan di gedung DPRD hampir satu jam, sebelum akhirnya diterima beberapa anggota dewan dan membubuhkan tanda tangannya di kain putih yang dibawa mahasiswa. Anggota dewan yang turut

Tanggal : 4 November 2009

IKLAN BARIS

MJ Rent Avanza APV Kjang Inova Travelo ELF MobilManten Xenia Bus Truk 7876569,6656321,6656331,632609

Sejumlah pekerja membuat miniatur tank (kendaraan perang), di Sleman, Yogyakarta, Rabu (4/11). Miniatur tank tersebut dijual dari harga Rp 250 ribu hingga Rp 1,5 juta.

DPRD Didesak Tolak Kriminalisasi KPK

PKS Tunggu SK Pemberhentian Alm Azizah

Berlangganan E P U B L I K

Miniatur Tank:

USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD WON NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

BELI BN 9,500 14,000 8,550 8,875 15,600 9,250 6,800 1,215 104.75 2,725 31,500 7.25/7.75 270/280 6,750 6,800 190 280 1,370 2,500

TC 9,350 13,850 8,400 15,400 9,000 98.75

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

JUAL 9,625 14,125 8,700 9,000 15,900 9,375 6,925 1,290 107.75 2,850 34,500 9.00 315 6,900 6,950 225 315 1,470 2,625

struktural yang masih kosong dan banyak pula pejabat yang sudah pensiun, sehingga mutasi pegawai dan pejabat itu untuk mengisi kekosongan itu,” katanya. Menurut dia, mutasi yang dilakukan ini dengan pertimbangan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Kendal, sehingga penempatan jabatan itu dianggap sudah sesuai dengan golongan dan pengabdiannya. “Kami berharap penempatan jabatan itu sudah sesuai dengan pengabdian dan kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh pegawai, sehingga bisa bekerja maksimal,” jelasnya. Ia berharap, pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan maksimal dan benarbenar menjalankan sumpah dan janji yang dilakukan saat pelantikan. ■ antara, ed:indra

RSUD Kembalikan Jasmed Rp 3,5 M

Eko Widiyatno

Besaran insentif yang benar 25 persen dari pendapatan. BANYUMAS — Karyawan dari kalangan tenaga medis maupun non medis di RSUD Banyumas, belakangan ini dibikin kalang kabut. Kebingungan menghinggapi mereka lantaran tiba-tiba muncul peraturan Bupati yang secara tidak langsung memangkas uang insentif jasa medis (Jasmed) yang telah diterima sejak Januari hingga Agustus 2009. Dengan ketentuan itu maka semua karyawan dan tenaga medis di instansi tersebut harus mengembalikan uang Rp 3,5 miliar. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Agus Nur Hadie, menyatakan pengembalian dana insentif ini dilakukan menyusul keluarnya surat peraturan bupati (Perbup) Banyumas No 28/2009 tentang Remunerasi RSUD Banyumas. ‘’Perbup ini keluar dalam rangka memperbaiki pelayanan RSUD dan juga standarisasi pemberian insentif bagi pegawai yang bekerja di BUMD. Jadi bukan semata-mata hendak memotong pendapatan pegawai RSUD Banyumas,’‘ katanya, Rabu (4/11). Dia mengakui, sesuai ketentuan Perbup tersebut, maka pegawai di RSUD Banyumas yang telah menerima insentif jasa medis sejak Januari 2009 hingga Agustus 2009, memang wajib mengembalikan dana tersebut. Hal ini karena Perbup tersebut dikeluar pada 12 September 2009, dan berlaku surut mulai Januari. ‘’Sesuai sistem anggaran, perhitungan anggaran memang dimulai sejak awal tahun. Karena itu, dana yang sudah diterima karyawan RSUD harus dikembalikan,’‘ jelasnya. Meski demikian Agus juga menyebutkan, pengembalian insentif jasa medis tersebut tidak dilakukan melalui setoran uang dari para karyawan. Namun melalui pemotongan

insentif mulai bulan September. ‘’Kalau mereka harus mengembalikan dalam bentuk tunai, mungkin nanti terlalu berat,’‘ katanya. Ihwal penarikan kembali dana insentif jasa medis tersebut, berawal dari klausul dalam Perbup 28/ 2009 yang menyebutkan bahwa besarnya insentif yang diberikan pada karyawan RSUD adalah sebesar 25 persen dari pendapatan bersih rumah sakit. Padahal sebelumnya, pihak RSUD menetapkan bahwa besarnya insentif adalah 40 persen. ‘’Jadi insentif yang diberikan pada karyawan RSUD Banyumas berkurang 15 persen,’‘ jelas Agus.

Semangat turun Terkait ketentuan pengembalian insentif jasa medis karyawan RSUD Banyumas ini, Direktur RSUD Banyumas dr Gempol Suwandono, sebelumnya sempat dipanggil Komisi D DPRD setempat. Dalam kesempatan itu, Gempol mengakui jika pemotongan dan pengambalian dana insentif memang sempat membuat semangat kerja karyawan menjadi menurun. ‘’Namun setelah diberi penjelasan bahwa pengembalian dana insentif ini dilakukan dengan pemotongan dana insentif yang diterima sejak Bulan September, para karyawan dapat memahami dan semangat kerja karyawan bisa dikembalikan lagi,’‘ jelasnya. Anggota Komisi D DPRD Banyumas, Danan Setianto, mengaku dapat memahami keluarnya perbup tersebut. Menurutnya, hal ini untuk menata sistem penggajian PNS BUMD dan PNS yang berkerja di luar BUMD. ‘’Sebelum adanya perbup tersebut, pendapatan direktur RSUD Banyumas mungkin lebih besar dari pendapatan bupati,’‘ katanya. Meski demikian, dia meminta agar masalah pemberlakukan Perbup yang berlaku surut sehingga insentif yang diterima karyawan RS UD harus dikembalikan, agar dicermati kembali. ‘’Apakah hal ini tidak akan menurunkan semangat kerja di RS tersebut. Soalnya, selama ini RSUD Banyumas sudah dikenal memiliki layanan yang cukup baik,’‘ katanya. ■ ed: indra

Pemugaran Candi Siwa Terganjal Dokumen YOGYAKARTA — Pemugaran candi Siwa di komplek Candi Prambanan akibat gempa bumi 27 Mei 2007 belum dapat dilakukan. Pasalnya, tim pemugar belum menemukan dokumen pemugaran terakhir candi tersebut, pada masa sebelum kemerdekaan. Berdasarkan pengamatan, kerusakan yang terjadi pada Candi Siwa terletak pada struktur bangunan. Demikian ditandaskan Hari Untoro Drajat, Dirjen Sejarah dan Purbakala kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (4/11). Untuk mengatasi masalah tersebut kini dilakukan International Coordination Meeting Safeguard Borobudur dan Prambanan World Heritage Sites. Dijelaskan Hari, koordinasi yang berlangsung 3-6 November 2009 diikuti delegasi dari Unesco, Inggris, Australia, Italia, Jepang dan Indonesia. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menganalisa ke-

rusakan, tindakan penanganannya, dan juga biaya yang dibutuhkan. Saat ini, lanjut Hari, telah dilakukan pemantauan terhadap Candi Siwa menggunakan Mikro Tremor. Alat yang didatangkan dari Tsuba University Jepang ini bisa mendeteksi gerakan atau gempa kecil yang bisa berpengaruh terhadap kondisi Candi Siwa. Melalui alat ini diharapkan dapat memperkaya data untuk memutuskan kebijakan apa yang akan digunakan untuk memugar Candi Siwa. Sehingga bisa ditemukan cara yang tepat, aman dan murah. ‘’Hasil rapat koordinasi ini akan disampaikan kepada pemerintah dan Unesco,’‘ kata Hari. Sementara Masanori Nogaoka, perwakilan Unesco mengatakan rapat koordinasi ini tidak hanya untuk konservasi Prambanan dan Borobudur saja. Tetapi juga pengembangan manajemen, masyara-

kat sekitar dan museum. Sehingga keberadaan Candi Prambanan dan Borobudur benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Hari Untoro mengharapkan pemugaran Candi Siwa ini tidak menghambat akses masyarakat yang ingin berwisata di Prambanan. Selama ini, PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur dan Ratu Boko telah melaksanakan pemagaran terhadap candi yang masih dalam kondisi ‘rusak’ atau belum dipugar. Sehingga masyarakat tetap bisa menikmati keindahan candi, tetapi dari luar pagar. Hanya saja, masyarakat tidak bisa masuk atau naik ke candi. Sedangkan candi yang sudah selesai dipugar seperti Candi Garuda sudah bisa dinaiki. Hanya saja, untuk menjaga agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan pengunjung diminta bergilliran untuk naik ke candi. ■ heri p/yoebal g ed: indra

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

16

Kamis, 5 November 2009 AKBAR NUGROHO GUMAY/ANTARA

Gubernur Tolak Usulan UMK Tiga Daerah

kilas Undip Kembangkan Student Centered Learning SEMARANG — Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Keperawatan Universitas Diponegoro (Undip) menerapkan metode Student Centered Learning (SCL). Metode yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir ini, memungkinkan mahasiswa dilibatkan sebanyak mungkin dalam aktivitas perkuliahan. Kepala Prodi Keperawatan Undip, Meidiana Dwidiyanti MSc dalam acara magang pembelajaran SCL, Rabu (4/11), mengatakan, selama ini pembelajaran dilakukan secara konvensional dengan dosen menjadi tokoh utama. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, perlu dilaksanakan metode lain dalam pengajaran yaitu dengan menerapkan SCL. Dengan metode ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya belajar dari dosen tetapi juga dari internet. Magang pembelajaran SCL yang bertempat di Kampus PSIK Undip ini, diikuti oleh puluhan peserta Dosen dari Universitas Riau, Stikes Mataram, Stikes Bali, Stikes Muhammadiyah Banjarmasin (Stikes M). ‘’Metode belajar yang berpusat pada mahasiswa lebih dapat memicu mahasiswa aktif dalam belajar, sedangkan metode belajar yang satu arah cenderung membuat mahasiswa mengantuk,’‘ ujarnya. ■ bowo, ed: heri

Ujian Mandiri tak Lemahkan Koordinasi SEMARANG — Pelaksanaan ujian mandiri seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilangsungkan di 13 kabupaten/kota, tidak akan memperlemah koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) Jateng. Pasalnya, pemprov Jateng tetap memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi CPNS. Terlebih, dengan adanya sinyalemen yang disampaikan anggota DPRD Jateng, terkait dugaan pejabat yang ‘bermain’ dalam proses perekrutan CPNS kali ini. Ketua Panitia Seleksi CPNS Jateng, Hadi Prabowo, menegaskan untuk menjaga netralitas pejabat, pihaknya telah membuat edaran kepada masing-masing daerah penyelenggara ujian mandiri CPNS. ‘’Intinya, pihak panitia meminta agar panitia di daerah melangsungkan seleksi CPNS dengan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),’‘ ujar Hadi Prabowo yang juga Sekda Jateng ini. Ia juga menjelaskan, Pemprov Jateng juga terus melakukan pengecekan di setiap kabupaten/kota. Pihaknya juga meminta agar masyarakat, wartawan, maupun LSM ikut terlibat dalam pengawasan setiap seleksi di daerah. Seleksi CPNS tahun ini, Jateng membuka lowongan sebanyak 20.029 formasi. Masing-masing terdiri dari, 1.243 formasi di tingkat provinsi dan 18.786 formasi di tingkat kabupaten/kota. Seleksi tahun ini digelar 13 kabupaten/kota, yakni, Kota Semarang, Surakarta, Kabupaten Semarang, Kendal, Rembang, Pemalang, Pekalongan, Wonosobo, Banjarnegara, Sukoharjo, Klaten, Sragen dan Karanganyar. ■ bowo, ed:heri

Purbalingga Mendapat DAK Rp 44,8 M PURBALINGGA — Program pembangunan di Kabupaten Purbalingga tahun 2010 mendapat aliran dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang cukup besar. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Purbalingga, Ir Setiadi MSi, menyatakan untuk tahun 2010, DAK dari pemerintah pusat yang mengalir ke Purbalingga mencapai sebesar Rp 44,8 miliar ‘’Dana sebesar itu, paling banyak untuk bidang pendidikan, yakni Rp 24.293.100.000. Kemudian disusul DAK untuk program pembangunan kesehatan dasar sebesar Rp 4.907.900.000,’‘ kata Setiadi, Rabu (4/11). Meski demikian dia mengatakan, untuk mendapat DAK sebesar itu, Pemkab harus menyediakan dana pendampingan dari APBD minimal 10 persen dan biaya umum sekitar empat persen, yaitu sebesar Rp 4,48 miliar. ■ eko ed:heri

Banyumas, meninggal dunia akibat diare dan muntah yang terus menerus. Kematian warga ini hanya berlangsung dalam waktu singkat, selang waktu tiga hari. Selain korban meninggal, juga ada belasan warga yang mengalami gejala serupa. Namun mereka dapat diselamatkan setelah dirawat intensif di RSU Margono Sukaryo. Terkait dengan upaya pencegahan agar kasus ini tidak kembali muncul, pihak pemerintah Desa Pamijen, kini sedang melakukan pembenahan terhadap sarana kebersihan warga. Sekretaris Desa Pamijen, Anshori, menyatakan, melakukan dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, saat ini sedang dibangun beberapa septic tank komunal di desa tersebut. ‘’Saat ini, di Desa kami ada sekitar 600 rumah. Sebagian besar rumah tersebut, memang sudah memiliki jamban keluarga. Namun sekitar 60 persen dari yang memiliki jamban tersebut, tinjanya langsung dibuang ke sungai. Hanya 40 persen yang sudah punya jamban dan septic tank-nya. Karena itu, melalui dana PNPM Mandiri, pada November ini kita akan membangun septic tank komunal,’‘ jelas Anshori.

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, H Bibit Waluyo tak mau memutuskan usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tiga daerah. Alasannya, gubernur menilai masalah penetapan usulan UMK ini menjadi kewenangan tri partit di tingkat daerah. Masing-masing Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Magelang serta Kota Semarang. Karena itu gubernur memilih mengembalikan dua angka UMK itu kepada daerah bersangkutan untuk secepatnya dirumuskan usulan satu angka. ‘’Jangan saya yang ambil keputusan. Saya sudah sampaikan kepada kepala dinas tenaga kerja, agar dirembug tri partit di daerah,’‘ ujar Bibit Waluyo di Semarang, Rabu (4/11). Sebelumnya, terkait dengan usulan besaran UMK 2010 tingkat Jawa Tengah masih ada tiga daerah yang belum memunculkan usulan satu angka. Karena masih adanya tarik ulur antara pengusaha dan serikat pekerja (buruh) mengenai besaran UMK yang akan dibawa ke meja gubernur Jawa Tengah. Namun oleh dewan pengupahan provinsi, usulan dua angka dari tiga daerah itu diserahkan kepada gubernur. Bibit juga menjelaskan, masalah UMK itu harus diputuskan di daerah bersangkutan. Atas dasar itu, Gubernur meminta walikota/bupati bersangkutan bersama tri partit untuk melakukan pembahan UMK itu lagi. Karena itu, gubernur berharap, daerah bersangkutan bisa menyelesaikan masalah itu dalam waktu cepat. Sebab, UMK di Jawa Tengah akan segera diputuskan. ‘’Jangan sampai berlarut-larut. Pasalnya daerah lain sudah di-acc (setujui,red) dan ini harus diselesaikan secepatnya oleh ketiga daerah tersebut,’‘ ujar Bibit. Ia juga menambahkan, besaran UMK di sejumlah daerah tahun 2010 mengalami kenaikan. Hanya saja ia tak menyebutkan besaran kenaikan dan daerah yang dimaksud. Namun persentasi kenaikan UMK tersebut berkisar dari lima hingga enam persen. ‘’Kenaikan antar daerah jelas berbeda-beda. Namun kisarannya seperti itu (5 hingga 6 persen,red),’‘ imbuhnya. Terpisah, anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, Fajar Eib Utomo mengaku tidak masalah dengan pengembalian usulan dua angka ini. Dia mengakui, dalam rekomendasi UMK kepada Gubernur, masih ada tiga daerah yang belum satu angka. ‘’Hal ini akibat pihak-pihak terkait, seperti buruh maupun pengusaha belum menyepakati usulan UMK mereka,’‘ jelasnya. Meski demikian, ia mengaku kecewa. Pasalnya besaran UMK tahun ini tidak ada yang mencapai kebutuhan hidup layak (KHL). ‘’Karena itu kita juga sangat prihatin,’‘ ujar pengurus Forum Serikat Buruh Indonesia (FSBI) Jawa Tengah ini.

■ ed: heri

■ bowo, ed; heri

Daftar CPNS: Ribuan pelamar mengantri untuk memasukkan berkas lamaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kantor Pos Besar Solo, Rabu (4/11). Pegawai negeri sipil masih merupakan daya tarik bagi pencari kerja dibandingkan pekerjaan lain sebab selain dianggap penghasilan serta tunjangan yang mencukupi, pegawai negeri sipil juga dianggap pekerjaan yang bergengsi.

Penyakit Kolera Renggut Enam Orang Eko Widiyatno

Dalam sampel tinja dan muntahan ada bakteri vibro collera. BANYUMAS — Penyakit jaman dulu yang sebenarnya sudah dinyatakan tidak ada lagi di Indonesia, ternyata muncul kembali di Kabupaten Banyumas. Kasus kematian enam warga Desa Pamijen Kecamatan Sokarja Kabupaten Banyumas yang semula diduga akibat penyakit diare, ternyata disebabkan penyakit kolera. Kepastian itu diperoleh dari hasil uji laboratorium terhadap sampel muntahan dan tinja pasien, air sumur warga, dan juga air sungai yang mengalir di desa tersebut. Pengujian laboratorium terhadap keseluruhan sampel tersebut, dilakukan di laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah. ‘’Dari hasil penelitian laboratorium, memang disebutkan adanya bakteri vibro collera dalam sampel tinja dan muntahan dari beberapa pasien dan korban yang meninggal dunia. Namun

dalam sample tersebut, yang banyak adalah bakteri e-colinya yang menyebabkan diare,’‘ kata Kabib Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Banyumas, dr Ani Pratiwi, Rabu (4/11). Penyebab meninggalnya enam warga Pamijen akibat penderita kolera, sebelumnya pernah dilontarkan Wakil Direktur RSUD Margono Sukaryo Purwokerto, dr Tarqib SpBS. Menurutnya, dari ciri fisik korban yang meninggal, ada dugaan mereka terkena kolera. Ciri fisik ini berupa buang air besar terus menerus, muntah, dan gagal ginjal yang disebabkan oleh dehidrasi. Namun saat itu, Tarqib belum bisa memastikan sebelum ada hasil uji laboratorium. Terkait dengan kepastian penyebab kematian warga akibat kolera tersebut, dr Ani Pratiwi mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar penyakit tersebut tidak menyebar. Antara lain dengan melakukan kaporitasi sumur-sumur warga dan lisolisasi jamban warga. ‘’Kami juga menghimbau warga agar memperhatikan masalah kebersihan. Kasus ini terjadi karena warga kurang menjaga kebersihan,’‘ jelasnya. Seperti diketahui, pada akhir Oktober lalu, sebanyak enam warga Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten

Koalisi ’Merah Putih’ Bakal Terganjal Keputusan Partai

SEMARANG — Koalisi Merah Putih antara PDIP dan PKS untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan wali kota (Pilwakot) Semarang 2010, diprediksi tak berjalan mulus. Hirarki pengambilan keputusan di PDIP ditengarai bakal mengganjal rencana ini. Yakni kewenangan DPP PDIP untuk menentukan kebijakan partai. Meski bagi PKS, hal ini tidak menjadi soal, sejumlah petinggi PDIP Kota Semarang, jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Ketua DPC PDIP Kota Semarang, Sriyono mengatakan, pihaknya tidak bisa menjamin koalisi itu bisa terjadi. Sebab kebijakan di partainya, berbeda dengan kebijakan di PKS. Teruta-

ma menyangkut pilkada atau Pilwakot Semarang. ‘’Bagi kami, wacana koalisi sangat terhormat bagi kami. Namun — sekali lagi — kewenangan untuk menentukan kebijakan Pilwakot ini ada di tangan DPP, bukan di DPC,’‘ ujarnya. Saat ini, kata Sriyono, pihaknya hanya bertugas menjaring empat nama calon wali kota dan wakil wali kota, untuk diusulkan ke DPP melalui DPD. Plh Sekretaris DPC PDIP, Supriyadi juga mengamini pernyataan Sriyono. Menurutnya, wacana koalisi Merah Putih ini sangat menjanjikan. Apalagi, memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkan Pilwakot nanti. Tetapi, pihaknya tidak bisa me-

nentukan hal ini secara pribadi. Namun, hasil dari pembicaraan ini akan kami sampaikan ke partai untuk dirapatkan. Terpisah, Ketua DPD PKS Kota Semarang, Johan Rifai mengatakan, bagi pihaknya, koalisi Merah Putih ini tidak begitu menjadi persoalan. Meskipun, keputusan nantinya tidak berada di pihaknya melainkan di DPW PKS Jawa Tengah. Namun hasil Musda DPD yang diselenggarakan pihaknya beberapa waktu lalu, sudah diambil keputusan. Yakni adanya sejumlah kader internal yang akan diajukan sebagai calon wakil wali kota. Setidaknya sudah ada empat nama internal yang akan diajukan sebagai ca-

lon wakil wali kota oleh PKS. Yaitu Ahmadi, Ari Purbono, Joko Widodo, dan Zuber Safawi. Jika koalisi Merah Putih itu terjadi, maka pihaknya akan mengerucutkan pada satu nama. Satu nama dari PKS itulah nanti yang akan dipasangkan dengan calon dari PDIP jika koalisi Merah Putih bisa dilakukan. Sementara Ketua FPKS DP RD Kota Semarang Imam Mardjuki, di Semarang, Rabu (4/11), mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan penjajakan dan negosiasi dengan PDIP. Imam menjelaskan, sebelumnya partainya mengarah ke Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat mengalami permasalahan di internal partai

dan PKS memilih untuk berganti arah. Ia mengatakan, kemungkinan besar PDIP juga mengajukan calon dari internal partai. Namun, belum ada kejelasan apakah calon yang diusung untuk posisi wakil wali kota atau wali kota. Menurutnya, jika PDIP mengusung calon untuk wali kota, maka keinginan PKS bersambut karena tinggal menyatukan dengan calon wakil wali kota dari PKS. ‘’Namun, jika akhirnya PDIP sesuai instruksi DPP yang bersangkutan menunjuk untuk posisi wakil wali kota, maka kami dari PKS siap untuk dijadikan calon wali kota,’‘ katanya. ■ bowo,antara ed:heri

fokus Oleh Yoebal Ganesha

T

Giat Memperkenalkan Yogya di Luar Negeri Jumlah itu sama dengan dana Pusaka Tour untuk mempromosikan kegiatannya per tahun,’‘ katanya. Sesuai dengan namanya sebagai lembaga promosi, kata Ferry, BP2KY lalu menyusun program promosi potensi pariwisata terutama untuk pasar luar negeri. ‘’Kami berbagi tugas dengan dinas pariwisata, yang lebih fokus memasarkan potensi pariwisata Yogya di dalam negeri,’ jelasnya.

Ferry lalu aktif melobi seluruh komunitas pariwisata di Yogyakarta. Entah kenapa, awalnya yang terpikir Malaysia. Lalu Ferry dan pengurus BP2KY pun rajin mengikuti Matta Fair, event promosi pariwisata yang rutin digelar setiap tahun di kota-kota besar di negara jiran itu. Di antaranya, BP2KY membuka website

● Ferry Astono

IKA BL PU RE A/ SH NE GA

tahun) seorang praktisi pariwisata yang mengelola Pusaka Tour. Mendapat kepercayaan sebagai ketua BP2KY, praktis Ferry sehariharinya bertindak sebagai agen pemasaran pariwisata Kota Yogyakarta. Ia tak tahu kenapa dipilih Wali Kota untuk mengemban tugas ini. Ia sempat keder. Apalagi, pada awal dibentuk, lembaga ini banyak mendapat pertanyaan, tentang efektivitasnya dan bagaiamana mengukur kinerjanya. Menurut Ferry, BP2KY diisi oleh para praktisi pariwisata di Yogya, wakil-wakil dari unsur pendidikan dan artshops, serta heritage club. ‘’Saya saat itu tak bisa menjawab, pokoknya bekerja dulu,’‘ katanya. Sejak saat itu, ia mengurangi kegiatan di travel bironya, fokus mengurusi BP2KY. Awalnya, BP2KY ini hanya mendapatkan dana Rp 500 juta per tahun. ‘’Saya bertanya, bagaimana bisa mempromosikan Yogya dengan dana itu.

AL EB YO

anggal 29 September lalu, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat penghargaan Best Of Public Relation Campaign dalam acara The 4th General Essembly Of Tourism Organisation For Asia Pasific Cities, di Kinabalu, Sabah, Malaysia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh wakil 35 kota dari 10 negara di Asia Pasifik, diantaranya Rusia, Jepang, Cina, Korea dan lain lain. Pemerintah Kota Yogyakarta, dibawah kepemimpinan Wali Kota Herry Zudianto, dinilai berhasil menginisiasi pembentukan lembaga non pemerintah yang bertindak sebagai Public Relation Tourism — yang di Yogya diwujudkan dalam lembaga Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta. Keberadaan BP2KY ini diwadahi oleh Pemkot Yogya melalui APBD kota Yogya, dan dibentuk berdasarkan SK Walikota No 289/2005. Dananya bersumber dari pendapatan Pemkot dari pajak hotel dan restoran —maksimal 4 persen dari pendapatan dari pajak tersebut. Sejak didirikan 1 Juni 2005 lalu, BP2KY dipimpin Ferry Astono (56

Ferry Astono tersendiri, dan juga rutin memasang iklan pariwisata Yogya di koran-koran lokal Malaysia. ‘’Kami juga mengajak pelaku bisnis pariwisata di Yogya untuk aktif dalam event promosi di luar negeri. Kami hanya memfasilitasi, dan hampir kebanyakan dana untuk promosi itu dikeluarkan sendiri oleh mereka,’‘ ungkapnya. ‘’Saat itu, kami tahu bahwa tak banyak orang Malaysia tahu tentang Kota Yogya. Disana kami menyebarkan brosur-brosur tentang Kota Yogya,’‘ katanya. Intinya di Malaysia, BP2KY mencoba memperkenalkan Kota Yogyakarta — what to see, what to buy, and what to do. Alhamdulillah, katanya, dengan melobi pebisnis pariwisata di Malasyia, akhir pada awal tahun 2008 Malaysia Airlines dan Air Asia bisa membuka penerbangan langsung dari Kualalumpur ke Yogya (dengan jumlah penerbangan 10 kali seminggu).

Dan sejak adanya penerbangan langsung itu, katanya, kunjungan wisatawan Malaysia ke Yogya meningkat sampai 400 persen, rata-ratanya 2.000-2.500 orang per minggu. ‘’Artinya, kita bisa membuka pasar baru. Dulu wisatawan mancanegera yang ke Yogya masih didominasi warga Belanda,’‘ kata Ferry. Rupanya keberadaan BP2KY ini dilirik pemerintah pusat, dan lembaga ini lalu diundang untuk presentasi di depan DPR dalam rangka penyusunan UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan. Selanjutnya, kata dia, BP2KY lalu diadopsi dalam undang-undang itu —yang lalu mengamanatkan setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk membentuk lembaga serupa. Menurut Ferry, sampai saat inipun ia tak bisa menjelaskan apakah BP2KY telah bisa bekerja sesuai dengan harapan insan pariwisata di Yogya. Tapi, katanya, tentang masalah ini coba tanyakan kepada pengelola hotel, toko-toko di Malioboro, pengelola restoran ataupun tour agency —setidaknya kini mereka sudah mengetahui keberadaan BP2KY. ■ ed: indra