Republika Yogya Kamis (22-10-2009)

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

15

Kamis, 22 Oktober 2009 NOVERADIKA/ANTARA

kilas Soal Ibnu, RSUP Sardjito Independen YOGYAKARTA — RSUP Dr Sardjito baru menerima surat dari jaksa dengan terdakwa Bupati Sleman non aktif Ibnu Subiyanto, Senin (19/10). ‘’Suratnya sampai di RSUP Dr Sardjito Senin siang (19/10), tetapi baru saya terima hari ini (Selasa (20/10). Sementara surat baru ditulis tanggal 15 Oktober,’‘ kata Tim Hukum RSUP Dr Sardjito Banu Hermawan, SH, Selasa (19/10). Padahal menurut Jaksa terdakwa Ibnu, Yusrin Nico Riawan pada waktu sidang pemeriksaan Ibnu, Rabu (14/10) tetapi akhirnya ditunda, pihaknya sudah mengirim surat ke RSUP Dr Sardjito untuk membuat tim dokter independen. Mengenai permintaan tim dokter independen tersebut, Banu mengatakan baru akan dibicarakan dengan Direktur Utama dan Direktur RSUP Dr Sardjito. Namun sebetulnya para dokter di RSUP Dr Sardjito itu sudah independen, karena tidak berpihak pada siapapun. ‘’Kemungkinan kalau dokter Sardjito diminta untuk membentuk tim dokter untuk Ibnu Subiyanto namanya bukan tim medis, melainkan tim medis atau tim dokter RSUP Dr Sardjito saja,’‘jelas Banu. ■ nri

Dua Fraksi DPRD Kota Minta Keadilan YOGYAKARTA — Dua fraksi di DPRD Kota Yogyakarta yang tidak memperoleh jatah kursi pimpinan dewan, yaitu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS, berharap keadilan dalam menentukan pimpinan alat kelengkapan dewan. “Belum ada pembicaraan tentang pimpinan alat kelengkapan dewan, karena penyusunan tata tertib (tatib) juga belum selesai. Tetapi kami berharap pimpinan alat kelengkapan dewan bisa proporsional,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Sri Retnowati didampingi anggota Bagus Sumbarja dan Fatchiyatul Fitri di Yogyakarta, Rabu (21/10). Fatchiyatul menambahkan Fraksi Partai Golkar bahkan belum melakukan rapat internal untuk membahas siapa saja yang akan duduk dalam alat kelengkapan dewan termasuk komisi. ‘’Apalagi pembahasan tatib DPRD Kota Yogyakarta masih alot. Lokomotifnya saja belum jalan, sehingga kami belum bisa memutuskan tentang pimpinan alat kelengkapan dewan yang menjadi gerbongnya,” jelasnya. Hal senada juga dinyatakan Ketua Fraksi PKS, Ardianto yang menyatakan pimpinan alat kelengkapan dewan akan dibicarakan bersama fraksi-fraksi lain di DPRD. “Secara informal lobi tentang kursi pimpinan alat kelengkapan dewan sudah dilakukan,” kata Ardianto yang enggan menyebut kursi pimpinan alat kelengkapan dewan yang diincar. ■ ant

Guru Bahasa Jawa Dominasi CPNS SLEMAN — Guru Bahasa Jawa mendominasi formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Penerimaan CPNS 2009 dari pelamar umum paling banyak formasi guru bahasa Jawa untuk SMP, SMA dan SMK,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman Iswoyo Hadiwarno, Rabu (21/10). Menurut dia dari 367 formasi pengadaan CPNS, 200 formasi di antaranya diperuntukkan tenaga pendidik (guru) dengan rincian 167 formasi untuk guru SD dengan kualifikasi pendidikan S-1 dan D-2 PGSD. “Sebanyak 32 formasi bidang ketenagaan guru lainnya, untuk guru Bahasa Jawa SMP sebanyak 13 formasi, guru bahasa Jawa SMA 12 formasi dan guru bahasa Jawa SMK tujuh formasi,” jelasnya. Ia mengatakan sedangkan sisanya satu formasi guru pendidikan teknik otomotif untuk SMK dengan kualifikasi S-1 pendidikan teknik otomotif. “Guru Bahasa Jawa kualifikasi yang dibutuhkan adalah S-1 kependidikan Bahasa Jawa atau bahasa dan Sastra Jawa, serta S-1 nonkependidikan sastra nusantara jurusan Bahasa Jawa atau Sastra Jawa yang telah memperoleh akta IV,” ujarnya. ■ ant

Wayang Golek: Seorang dalang memainkan wayang golek di Kraton Yogyakarta, Rabu (21/10). Wayang golek merupakan suatu seni pertunjukan wayang yang terbuat dari boneka kayu, yang terutama sangat populer di wilayah Tanah Pasundan dan menurut dugaan sebagaimana wayang kulit di daerah Jawa, wayang golek juga digunakan oleh para wali untuk menyebarkan Agama Islam di Tanah Pasundan.

32 Ribu Desa Blank Spot

Depkominfo akan dorong pembangunan lembaga penyiaran di daerah terpencil.

YOGYAKARTA — Sekitar 32 ribu desa di Indonesia masih blank spot atau daerah yang tidak terjangkau sinyal karena belum memiliki menara telekomunikasi, kata staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sukemi. “Kondisi itu disebabkan belum meratanya pembangunan infrastrutktur terutama di sebagian daerah Indonesia bagian timur,” katanya pada sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Yogyakarta, Rabu (21/ 10). Menurut dia tidak terhubungnya saluran informasi di desa-desa blank spot itu karena belum terjangkau pembangunan menara telekomunikasi. Meskipun menara belum dibangun, sebagian besar masyarakat di desa tersebut telah siap menerima teknologi informasi dan komunikasi. “Masyarakat telah siap menerima kehadiran teknologi informasi dan komunikasi tetapi infrastrukturnya yang belum siap,” katanya. Ia mengatakan pemerintah juga berencana membuat program 10

desa punya internet atau desa pintar dengan hadirnya pelayanan internet. Program itu dimulai dengan komunikasi suara, kemudian dilanjutkan dengan komunikasi data. Direktur Kelembagaan Komunikasi Sosial Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) James Pardede mengatakan salah satu usaha yang dilakukan Depkominfo untuk mengurangi jumlah desa blank spot dengan cara melakukan program Universal Service Obligation (USO). Program itu dilakukan melalui pembangunan telekomunikasi pedesaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses telekomunikasi di daerah-daerah termasuk daerah terpencil. “Biaya program itu diambil dari hasil keuntungan operator seluler yang didorong untuk ikut membangun pemancar di daerah,” katanya. Selain membangun menara telekomunikasi, menurut dia, Depkominfo akan terus mendorong pembangunan lembaga dan media penyiaran di daerah terpencil. “Kami akan terus mendorong radio dan media komunitas di daerah perbatasan,” katanya.

CPNS Online Umumnya di Pulau sarana infrastruktur telekomunikasi sudah terhubung dengan baik. Bahkan kecanggihan dalam teknologi komunikasi sudah diterapkan dalam

layanan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), salah satunya di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, untuk penerimaan CPNS tahun ini menyediakan dua unit komputer dan area hot spot gratis kepada para pelamar calon pegawai negeri sipil (CP NS) 2009. “Pelayanan ini untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran CPNS. Di kantor BKD akan disediakan dua unit komputer dan printer yang dapat digunakan para pelamar,” kata Kepala BKD Kabupaten Sleman Iswoyo Hadiwarno, Rabu (21/10). Menurut dia selain itu pihaknya juga telah menyediakan area hotspot gratis untuk kelancaran akses bagi pelamar yang akan online ke internet khususnya situs untuk memasukkan lamaran. “Perangkat tersebut saat ini siap dioperasikan dan kami harapkan ini dapat membantu para pelamar,” katanya. Ia mengatakan penerimaan CP NS Pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan secara online yang diawali dengan registrasi online mulai 31 Oktober hingga 6 November. “Penyerahan berkas lamaran mulai 3 hingga 7 November di BKD Kabupaten Sleman dan seleksi administratif dilaksanakan pada 3 hingga 10 November, sedangkan hasil seleksi diumumkan 14 November,” katanya. ■ ant/wab

Probo Menolak Bertanggungjawab CILACAP — Sidang perkara kasus korupsi Bupati Cilacap dengan agenda penyampaikan eksepsi (pembelaan) atas dakwaan jaksa, akhirnya dapat berlangsung juga pada Rabu (21/10). Dalam persidangnya yang dipimpin ketua majelis hakim, Solahuddin, Bambang Sri Wahono pengacara terdakwa menyatakan bahwa kliennya tidak bisa dianggap orang yang paling bertanggungjawab terhadap sejumlah dakwaan kasus korupsi seperti yang dituduhkan jaksa. Menurutnya, yang paling berwenang justru Probo, sebagai pemegang wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya. ‘’Karena itu, kasus korupsi sekitar Rp 20,7 miliar yang didakwakan kepada kliennya tidak memenuhi syarat formal dan materiil,’‘ kata Bambang. Menurut dia, tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan kebijakan di Pemkab Cilacap, ada pada pejabat yang memperoleh kewena-

ngan tugas yang terkandung dalam Peraturan Bupati Cilacap. Dengan demikian, seluruh tindakan yang dilakukan pejabat tersebut, bukan merupakan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah sebagai pejabat yang menerbitkan peraturan. Sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor 23 Tahun 2007, pejabat dalam birokrasi pemerintah daerah yang memperoleh kewenangan dan tugas yang bersumber dari peraturan gubernur, bupati, atau wali kota yang bersangkutan, maka tanggung jawab pelaksanaannya ada pada pejabat bersangkutan. Bukan menjadi tanggung jawab dari pembuat peraturan. ‘’Jadi dalam dakwaan ini, bupati seolah-olah menjalankan kewewangan publik yang over head yang berkaitan jabatan dan kewenangan yang diberikan secara atributif oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,’‘ katanya. Dalam perkara korupsi terese-

but, lanjutnya, yang mempunyai niat membuat konsep keputusan bupati yang dianggap salah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau yang sekarang disebut Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengguna anggaran. ‘’Jadi fakta hukumnya yang harus bertanggung jawab adalah saudara Fajar Subekti (Kepala DPKD) dan saudara Sayidi selaku Sekretaris Daerah saat itu,’‘ katanya. Untuk itu, Bambang menilai, dakwaan JPU terhadap kliennya dengan menerapkan Pasal 65 KU HP adalah tidak cermat dan tidak tepat karena tidak berdiri sendiri. Sebagaimana diberitakan Selasa (20/10), Bupati Cilacap didakwa melakukan korupsi yang sebagian dananya dipakai untuk membiayai bisnisnya. Probo didakwa merugikan keuangan negara Rp 20,7 miliar dan diancam hukuman seumur hidup. ■ wid

LBH dan Walhi Laporkan Polisi Kulonprogo ke Kapolri YOGYAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengirim surat protes keras kepada Kepala Kepolisian RI dan Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, berkaitan dengan terjadinya bentrokan antara masyarakat pesisir Selatan Kulonprogo dan polisi, saat berlangsungnya cara konsultasi publik rencana proyek penambangan pasir besi di kabupaten tersebut. LBH dan Walhi menilai tindakan polisi dalam pengamanan acara konsultasi publik tersebut berlebihan, dan menyebabkan jatuhnya korban di kalangan warga. Disebutkan, 13 warga luka berat akibat bentrokan itu. Selain itu, dua lembaga advo-

kasi publik ini juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun untuk melakukan investigasi. ‘’Sebenarnya kehadiran warga ke acara itu merupakan hak mereka untuk mendapatkan kejelasan tentang rencana proyek yang akan mengenai lahan dan tempat tinggal mereka, tapi mereka mendapatkan perlakuan yang tak semestinya dari polisi, yang seharusnya netral dan dapat memfasilitasi tujuan warga datang kesana,’‘ kata Irsyad Thamrin, direktur LBH Yogyakarta, Rabu (21/10). Suparlan, direktur Walhi DI Yogya, mengatakan dalam konsultasi publik untuk penyusunan dokumen Amdal

proyek tersebut, siapapun seharusnya diperbolehkan untuk mengikutinya, apalagi warga yang akan terkena proyek tersebut. Tapi, pada acara warga yang diperbolehkan ikut acara itu sudah ditentukan oleh Pemkab Kulonprogo, sebagai fasilitator acara tersebut. Padahal, untuk acara semacam itu, seharusnya tak boleh ada pembatasan terhadap warga, apalagi terhadap mereka yang akan terkena proyek itu. Koordinator Paguyuban Petani Lahan Pasir Kulonporgo (PPLH), Supriyadi, mengatakan bahwa warga tak akan mempermasalahkan lagi tindakan polisi saat itu, karena ia tahu bahwa polisi hanya menjalankan

tugasnya. Tapi, katanya, warga tetap menolak rencana penambangan pasir besi itu, apapun hasil kesimpulan yang dibuat dari acara yang disebut konsultasi publik itu. Menurut dia, kedatangan warga ke acara itu sebenarnya untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk menolak proyek tersebut, karena kekhawatiran mereka acara itu akan direkayasa bahwa sebenarnya tak ada masalah dalam rencana proyek tersebut. Sejak dari awal, katanya, warga telah menyatakan menolak. Lalu kenapa Pemkab Kulonprogo dan PT Jogja Magasa Iron (investor swasta untuk proyek itu) tetap me-

maksakan kehendak. Widodo, 34 tahun, salah satu petani PPLP, menyatakan sejak awal para petani jelas-jelas menolak, tetapi pemerintah masih ngotot untuk melanjutkan proyek penambangan pasir besi tersebut. Terpisah, Kepala Kepolisian Resor Kulonprogo, AK BP Darmanto, mempersilakan rencana protes kepada Kapolri dan Kapolda. Ia yang sedang rapat di Mapolda DI Yogyakarta menyatakan tindakan aparat membubarkan para peserta aksi karena dianggap sudah membahayakan aparat dan mengancam terjadinya kerusakan fasilitas publik. Ia mengatakan tindakan polisi sudah sesuai prosedur. ■ yoe

Yogyakarta akan Selenggarakan Festival Malioboro YOGYAKARTA - Selama ini Malioboro sebagai destinasi yang banyak didatangi orang dan hanya dijadikan tempat untuk berbagai kegiatan/festival dan belum pernah menjadi nama dari suatu kegiatan/festival. Karena itulah maka untuk mengangkat Malioboro, akan diselenggarakan Malioboro Festival yang diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata dan dijadikan even tahunan seperti halnya Festival Kesenian Yogyakarta, Jogja Java Carnival, Carnaval Museum dan Jogja Fashion Week yang selama ini sudah menjadi even tahunan,’‘ kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DIY, Tazbir dalam jumpa pers Malioboro Festival 2009, Rabu (21/10). Menurut Tazbir, Malioboro Festival ini merupakan yang pertama kali dan akan diselenggarakan selama tiga hari (tanggal 6-8 November). Tentu saja diharapkan dalam Malioboro Festival ini akan berbeda kegiatannya dengan keempat kegiatan tahunan yang selama ini sudah ada. Karena dalam Malioboro Festival ini selain ada karnaval (Nusantara Carnaval Performance dan Carnaval sepeda) sebagai puncak acara, juga akan menampilkan Mural on the street, arts exibition on the street, Malioboro fotografi fest, fashion show on the street, Malioboro Indie movie, Malioboro Food Bazar Festival dan Indie Band Festival. ‘’Jadi ada berbagai kegiatan yang dikombinasi, tidak sekedar karnaval, melainkan ada kuliner, budaya, kesenian dan atraksi anak muda. Dalam Malioboro Festival ini tidak berpikir hanya tampilan, tetapi diharapkan juga bisa berpikir bagaimana mengelola penonton, ada lokasi tertentu sehingga wisatawan dapat duduk saat menikmati festival, tidak berdesak-desakan dengan orang lain, bisa mengambil foto dengan bagus,’‘jelas dia. Selanjutnya Hanung dari

salah satu Event Organizer mengatakan dalam Malioboro Festival yang temanya The Spirit of Culture ini diharapkan bisa mewakili denyut nadi Malioboro. Dalam kesempatan ini, dia menambahkan Gedung Agung yang selama ini terlihat sakral dan dijaga ketat, akan ikut serta dalam Malioboro Festival dengan open house. ‘’Selama ini orang kalau mau masuk ke Gedung Agung harus melalui izin yang ketat, tetapi dalam Malioboro Festival, selama tiga hari masyarakat bisa masuk ke Gedung Agung secara gratis. Namun yang akan diutamakan adalah rombongan pelajar. Barangkali kalau masyarakat umum bisa juga masuk tetapi dengan mendaftar dan menunjukkan KTP,’‘ jelas Ibnu Novel Hafidz dari Kirana Events. Menurut Novel, dana untuk Malioboro Festival Rp 240 juta dari APBN dan sekitar Rp 240 juta APBD. ‘’Tetapi itu masih dikurangi pajak 14 persen. Kami juga sedang memasukkan proporsal ke beberapa perusahaan dan kami berharap proporsal tersebut bisa lolos,’‘ jelas dia. Lebih lanjut Tazbir mengatakan sebetulnya Malioboro sudah punya potensi. Tingkat pertumbuhan wisatawan baik karena image Yogyakarta relatif bagus. Namun dengan adanya Malioboro Festival, kami ingin memberikan sesuatu melalui festival dan diharapkan seniman dan budayawan yang ada di Yogyakarta punya wadah untuk mengekspresikan/menampilkan kreasinya,’‘ tutur dia. Selain itu, dia menambahkan, dengan Malioboro Festival ini harapannya akan muncul aspek positifnya, seperti kebersihan. ‘’Selama ini masih ada papan nama toko yang sudah kusam dan tidak diganti. Dengan kegiatan ini kami ingin menggugah komunitas Malioboro untuk lebih menjaga kebersihan,’‘ pintanya. ■ nri

Berlangganan

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA Hubungi (0274) 541582

REPUBLIKA

16

Kamis, 22 Oktober 2009

ANIS EFIZUDIN/ANTARA

Dendeng:

kilas BUMDes Diarahkan Kelola Usaha Huller KLATEN — Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Klaten diarahkan pada usaha huller atau penggilingan. Kegiatan usaha tersebut dinilai prospektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini usaha huller padi BUMDes telah dikembangkan di 15 desa. Salah satunya di Desa Beji, Kecamatan Pedan, yang peresmiannya dilakukan Bupati Klaten Sunarno, Rabu (21/10). Kegiatan usaha BUMDes di bidang huller difasilitasi Forum Komunikasi dan Informasi Simpul Petani (FKISP) Klaten bekerjasama dengan lembaga bantuan asing. Total dana pengembangan usaha itu Rp 1,480 miliar. Kalangan petani, kata Kepala Desa Beji Marsidi, menyambut gembira dengan adanya penggilingan padi yang dikelola BUMDes. Pengembangan usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. ■ eds

Pemkab Banyumas Hapus Ekonomi Biaya Tinggi BANYUMAS — Tekad Pemkab Banyumas untuk menarik investasi di wilayahnya, seperti cukup serius. Terbukti, dalam salah satu kebijakannya Pemkab Banyumas akan menghapuskan seluruh komponen yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Untuk itu, Pemkab telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FE UI) berupa pendampingan penanggulangan ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy). ‘’Upaya penanaman investasi di berbagai daerah, seringkali terhambat adanya kebijakan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Karena itu, kita menjalin kerjasama dengan LPEM-FE UI, untuk mengidentifikasi komponen apa saja yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi di Banyumas,’‘ kata Bupati Banyumas, Mardjoko, dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) di Setda setempat, Rabu (21/10). Diskusi tersebut, antara lain diikuti Dinas/Lemtekda/Instansi di Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pengambangan investasi, serta pejabat yang pernah mengikuti diklat penanggulangan Ekonomi Biaya Tinggi, serta para Camat eks Kotip, Sokaraja, Ajibarang, Lumbir, Tambak dan Baturraden. Tema yang diangkat dalam diskusi adalah perihal perizinan, dengan nara sumber Surjadi SE MA, dari LPEM-FE UI. ■ wid

Gedung Kesenian Belum Pasti Digusur

Dua warga menata Dendeng (daun tembakau kering) di sebuah penampungan Dendeng desa Tegalroso, Parakan Temanggung, Selasa (20/10). Pada akhir musim tembakau kali ini harga Dendeng turun dari Rp 10 ribu menjadi Rp 6 ribu per kilogram, menurut pedagang Dendeng hal itu disebabkan menurunnya kualitas Dendeng akibat hujan yang mulai turun.

Analisis Neutron untuk Kesehatan Lingkungan

T

Penertiban PKL Ricuh

Ketegangan terjadi ketika barang milik PKL diangkut ke atas truk.

SEMARANG — Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang di kawasan Taman Keluarga Berencana (KB) Jalan Menteri Supeno Semarang, Rabu (21/10), ricuh. Kericuhan bermula saat petugas Satpol PP mengambil paksa tenda dagangan milik beberapa pedagang tahu gimbal dan es campur. Beberapa pedagang yang mengetahui hal tersebut langsung memprotes tindakan petugas Satpol PP yang mengambil paksa barang-barang miliknya diangkut ke atas truk. Akibat kejadian tersebut, sempat terjadi ketegangan antara petugas Satpol PP dengan para pedagang. Para pedagang beralasan berjualan di kawasan tersebut karena harus menghidupi keluarga mereka. Karena tidak menemukan titik temu, salah seorang pedagang yang emosi kemudian menendang ember dan mengenai salah seorang petugas Satpol PP. Beberapa petugas Satpol PP kemudian menarik seorang pedagang yang tidak diketahui identitasnya tersebut sempat dipukuli. Kemudian ia dibawa ke kantor Satpol PP Kota Semarang untuk dimintai keterangan. Selain bersitegang dengan pe-

tugas Satpol PP, beberapa pedagang juga sempat bersitegang dengan beberapa wartawan yang meliput penertiban ini. Bahkan, salah seorang wartawan media elektronik yang meliputi dilempar tikar oleh beberapa pedagang dan hendak dilempar batu namun dapat dicegah. Para pedagang di kawasan tersebut sebenarnya sudah sering ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Karena telah melanggar peraturan tentang larangan tempat berjualan di suatu daerah. Sementara di Purbalingga dan Cilacap juga melakukan penertiban terhadap PKL. Hal ini dilakukan menjelang pemantauan lomba Anugerah Adipura 2009/2010. Menurut jadwal, penilaian Adipura, akan dilakukan pada sekitar akhir Oktober 2009 ini. ‘’Berdasar pemantauan tim Adipura Purbalingga, masih dijumpai para PKLyang berjualan tidak pada tempatnya. Mereka berada di seputar kota seperti di Jalan Jenderal Soedirman, jalan Ahmad Yani, serta ruas jalan lainnya. Selain itu, juga penertiban PKL di alun-alun,’‘ kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Purbalingga, Kodadiyanto SH MM, saat memimpin rapat persiapan penilaian lomba Adipura di ruang rapat Bupati, Rabu (21/10). Menurutnya, Pemkab Purbalingga pada prinsipnya tidak melarang PKL untuk berjualan. Namun hendaknya, aktivitas PKL tersebut harus tetap tertib dan sesuai dengan lokasi serta waktu yang telah ditentukan. PKL alun-alun, misalnya,

Pemkab memberikan izin para pedagang mulai mendirikan tenda pada pukul 15.00 WIB. Namun belakangan, tenda-tenda PKL tersebut sudah ada yang didirikan pada jam 14.00, bahkan ada yang didirikan lebih awal lagi. ‘’Kami menghimbau kepada PKL khususnya di alun-alun tetap memenuhi kesepakatan seperti sebelumnya. PKL juga kami harap ikut menjaga kebersihan lingkungannya, termasuk kebersihan toilet umum di pojok alun-alun,’‘ katanya. Sementara Pemkab Cilacap juga melakukan penertiban PKL di sejumlah titik lokasi yang sebenarnya sudah termasuk daerah terlarang untuk berjualan. Antara lain, Jalan Juanda, Katamso, dan Ahmad Yani. Kasie Pembinaan dan Penertiban Satpol PP Cilacap, Indarto, mengatakan, untuk para pedagang yang berjualan di beberapa titik tersebut, akan disterilkan dahulu selama masa penilaian Adipura. Menurut rencana, agenda ini akan terus dilakukan secara berkala agar Cilacap tetap terjaga baik dari segi kebersihan dan keindahan kota. Indarto menyatakan, sasaran penertiban juga dilakukan terhadap spanduk-spanduk liar yang dipasang di tempat yang tidak semestinya. ‘’Sebagai upaya tersebut, saya berharap ada dukungan penuh dari seluruh masyarakat dan pihak pihak terkait, agar kota Cilacap bisa kembali meraih penghargaan Adipura yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat Cilacap,’‘ jelasnya. ■ wid/ant

Dua Kebijakan Hilangkan PAD Senilai Rp 50 Miliar

PURWOKERTO — Para seniman di Banyumas, sepertinya harus meredam dulu kegelisahaannya dalam menanggapi rencana pembongkaran Gedung Sutedjo. Hal ini menyusul penjelasan dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) yang menyebutkan bahwa rencana pembongkaran gedung kesenian di Banyumas tersebut, masih belum dipastikan. ‘’Soal pembongkaran itu, masih belum dipastikan, kok. Memang sebelumnya pernah ada rencana untuk membongkar gedung itu, menyusul rencana revitalisasi Pasar Manis yang ada di sebelahnya. Tapi itu baru sekedar rencana. Belum ada kepastiannya,’‘ kata Kepala Disperindagkop Banyumas, Didi Ruswiyanto, Rabu (21/10). Untuk itu, rangkaian aksi demo yang dilakukan para seniman sebagai bagian dari gerakan silang putih yang digelar seniman Banyumas, dinilai Didi terlalu tergesa-gesa.■ wid

eknik Analisis Aktivasi Neutron (AAN) yang telah dikembangkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) perlu dimasyarakatkan. Sebab teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bidang, di antaranya kedokteran, industri, lingkungan hidup dan lain-lain. Demikian diungkapkan Hudi Prastowo, Kepala BA TAN kepada wartawan seusai membuka seminar ‘Peran teknik nuklir Analisis Aktivasi Neutron (AAN) di bidang industri, kesehatan lingkungan dan forensik dalam pembangunan nasional’ di Yogyakarta, Selasa (20/10). Seminar ini menghadirkan pembicara di antaranya, Dr Nigel Paylor dari Ortec Inggris, Dr Andrzej Markowicz dari IAEA dari Austria, Dr Roto dari FMIPA UGM. Teknik AAN, kata Hudi, merupakan teknik analisis unsur yang unggul, selektif, multi elemen, tidak merusak dan sensitif. Sehingga teknik ini memberikan peringatan dini terhdap terjadinya penyimpangan suatu kondisi fisik yang tidak mampu terdeteksi dengan metode lain. ‘’Karena itu, teknik ini harus dapat dimanfaatkan agar peningkatan hasil industri dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas serta pengelolaan lingkungan yang tepat sasaran dapat dicapai,’‘ kata Hudi. Teknik AAN memiliki tingkat limit of detection (LOD) untuk sebagian besar unsur yang sangat diharapkan. Di mana masing-masing unsur dapat diidentifikasi dari energi radiasi sinar gamma dari radioisotop yang telah dibuat tingkat presisi dan akurasi pengukuran yang tinggi. Karena limit diteksi yang sangat baik, teknik AAN dapat digunakan di berbagai aplikasi penting di berbagai bidang. Di antaranya, kedokteran, biologi, geokimia, industri, seni, dan arkeologi, kimia lingkungan dan kimia forensik. Aplikasi di bidang forensik, berawal dari investigasi yang dilakukan Vincent P Guinn dan kawan-kawan dari University California at Irvine sekitar tahun 1962-1970. Ketika itu digunakan untuk mendeteksi residu bubuk mesiu dan peluru pada kasus pembunuhan Presiden AS John F Kennedy. Sejak saat itu, teknik AAN mendapat tempat yang penting dalam analisis forensik. Sedang kegunaan di bidang industri, bisa diterapklan salah satunya industri sepatu yang akan diekspor ke Eropa. Kulit yang digunakan sebagai bahan baku sepatu mengandung gadulinium yang bisa mempengaruhi kesehatan. Karena itu, untuk menetralisir dapat digunakan teknik AAN. Sementara Agus Taftazani, peneliti AAN BATAN mengatakan di Yogyakarta, teknik AAN telah diterapkan di pengemboran air Bribin Gunungkidul. Sebelum dilakukan pengeboran air di bawah tanah telah diteliti dengan teknik AAN dan air bawah tanah dinyatakan layak untuk bahan baku air minum. ‘’Hasil penelitian menggunakan teknik AAN, air bawah tanah bersih dan tidak mengandung limbah pabrik. Hasil penelitian ini kemudian diserahkan ke Bappeda Provinsi DIY,’‘ kata Agus Taftazani. Bahkan banyak mahasiswa S1 dan S2 dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta telah menggunakan teknik AAN untuk mendukung penelitiannya. Karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, teknik AAN perlu lebih dimasyarakatkan lagi. ■ hep

SEMARANG — Penerapan kebijakan toleransi muatan nol persen dan pelimpahan pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) ke masing-masing kabupaten/kota berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Jawa Tengah. Dampak kebijakan yang mulai diberlakukan tahun 2010 nanti, setidaknya Pemprov Jawa Tengah bakal kehilangan pemasukan hingga Rp 50 miliar. Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Bambang Eko Purnomo mengatakan, penerapan toleransi muatan nol persen berdampak terhadap penutupan seluruh jembatan timbang di seluruh Jawa Tengah. Padahal, selama ini jembatan timbang mampu memberikan kontribusi bagi PAD Jawa Tengah

sebesar Rp 35 miliar per tahun. ‘’Dengan penutupan tersebut, tahun depan pemasukan dari sektor jembatan timbang sudah dapat dipastikan hilang,’‘ kata Bambang Eko Purnomo, di Semarang, Rabu (21/10). Selain penerapan kebijakan toleransi muatan nol persen, masih kata Bambang, kebijakan perpindahan pengelolaan TPI juga berpotensi yang sama. Sementara dari sektor pengelolaan TPI ini, mampu menyumbang Rp 15 miliar bagi PAD Jawa Tengah. Namun begitu, masih paparnya, ada persoalan lain yang lebih penting ketimbang pengurangan PAD ini. Yakni jika jembatan timbang ditutup maka Dinas Perhubungan bakal kelebihan personel lapangan.

Karena itu, Pemprov Jawa Tengah harus memikirkan pengganti PAD yang hilang dan ledakan karyawan Dinas Perhubungan tersebut. Di sektor PAD misalnya, Pemprov harus mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Jateng serta bank perkreditan rakyat. Sementara Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo menjelaskan dalam nota keuangan RAPBD tahun 2010, mengatakan untuk mengantisipasi hilangnya sumber PAD Pemprov Jaw Tengah akan mengoptimalkan pajak dan retribusi lainnya. Selain itu juga melakukan pemberdayaan kontribusi badan usaha milik daerah, peningkatan dana perimbangan, serta mengoptimalkan aset-aset daerah. ■ owo

”MULIA”

Mulia

AUTHORIZED MONEY CHANGER

Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00, Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

B U M I A RTA

Tanggal : 21 Oktober 2009 CURRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD WON NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

BELI BN 9,400 14,025 8,650 8,900 15,350 9,225 6,735 1,185 103.00 2,700 31,500 7.1/7.6 275/285 6,675 7,000 200 285 1,370 2,500

TC 9,250 13,775 8,450 15,100 8,825 97.00

JUAL 9,525 14,175 8,800 9,025 15,650 9,350 6,860 1,260 106.00 2,825 34,500 8.75 315 6,825 7,150 240 335 1,460 2,625

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

fokus NENI RIDARINENI/REPUBLIKA

Mengkritisi Tontonan Anak Lewat Literasi

ayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) bekerjasama dengan LPPA dan UNICEF membuat pilot project untuk mengembangkan media literasi lewat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di tiga kabupaten/kota yaitu Wonosobo, Klaten dan Kota Yogyakarta. Maksud dari media literasi ini adalah bagaimana anak-anak itu menjadi kritis dalam menonton tele-

Y

visi. Sehingga tidak sembarang acara televisi ditonton oleh mereka. Media literasi akan melalui guru yang akan dilatih dan diarah kemudian menjadi agen perubahan yang memberikan pemahaman kepada murid-murid. ‘’Karena guru menjadi agen yang sangat luar biasa. ‘’Anak-anak itu biasanya role modelnya guru,’‘ kata Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (LPPA) Tri Hastuti Nur Rochimah, MSi pada Republika. Selain guru, orangtua murid juga akan dilibatkan dalam media literasi. ‘’Karena kalau guru banyak bicara di sekolah, sementara di rumah tidak mendukung, nanti tidak akan nyambung. Dulu yang pernah kami kembangkan pada orangtua adalah community leader lewat kelompok pengajian dan guru-guru,’‘ kata Hastuti. ‘’Pada bulan November 2009 ini kami baru melakukan semacam need assessment, kemudian merancang modul dan awal Januari 2010 baru implementasi media literasi,’‘ tutur dia.

Sebelumnya sekitar tahun 2007 LPPA bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional melakukan media literasi karena prihatin dengan kondisi anak-anak yang jam nonton televisinya lebih banyak daripada jam belajar di sekolah. Sementara minat membaca buku anak-anak di Indonesia nol persen. ‘’Dari hasil penelitian YPMA menunjukkan bahwa setiap harinya, sekitar 4-6 jam seorang anak menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. Hal ini sudah sangat membahayakan karena termasuk adiktif (kecanduan). Sehingga anak-anak menjadi tidak suka membaca buku,’‘ jelasnya. Selain itu, dia menambahkan, anak-anak juga menonton televisi yang tayangannya tidak mendidik. ‘’Kalau melakukan kampanye untuk stop melihat televisi susah. Makanya kami berupaya untuk mengembangkan media literasi bagaimana anak-anak menonton televisi supaya kritis dan sehat. Yang pernah kami kembangkan pertama kali tahun 2007 pada anak-anak SD dan SMP,’‘

kata Koordinator Program Media Literasi LPPA ini . Sehubungan dengan hal itulah YPMA di Jakarta bekerjasama dengan LPPA dan UNICEF ingin mengembangkan media literasi lewat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Harapannya nanti bisa masuk ke media pembelajaran, misalnya satu minggu 1-2 jam anak-anak bisa mengkritisi tayangan televisi mana yang baik dan buruk. Misalnya yang termasuk klasifikasi merah antara lain: Tom and Jerry, Power Rangers, Sinchan, Ronaldo Wati. ‘’Karena hal itu sangat dehumanisasi,’‘ungkap dia. Selanjutnya tayangan televisi yang masuk klasifikasi kuning misalnya Spong Bob, karena banyak kata-kata yang kasar. Tayangan televisi yang masuk klasifikasi hijau misalnya, “Bolang”. Namun televisi yang memperhatikan tayangan seperti itu sangat sedikit. Kalau mengharapkan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) juga susah. Untuk melawan tayangan televisi yang tidak mendidik harus dengan

gerakan masyarakat sipil. ‘’Kita sendiri sebagai konsumen harus cerdas dan pintar untuk memilih tayangan televisi yang mendidik,’‘ tutur dia. Menurut Tri Hastutli, dewanya televisi itu rating. ‘’Kalau kita tidak menonton tayangan televisi yang tidak mendidik kan ratingnya menjadi rendah. Kita harus mempunyai posisi tawar di situ. Kita tidak mungkin mengharapkan KPI meskipun pemerintah mempunyai wewenang di situ, karena itu hanya masuk tempat sampah saja,’‘ungkap dia. Sebetulnya media literasi ini tidak hanya televisi, melainkan internet, komik, handphone. ‘’Tetapi kami fokuskan dulu ke televisi karena hampir 90 persen rumah tangga di Jawa mempunyai televisi. Kita harus kampanye bersama-sama karena tidak bisa melawan pemilik modal, tidak bisa melawan negara dan tidak mempunyai kekuatan,’‘ kata dosen Jurusan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Lebih lanjut dia mengatakan pilot project media literasi lewat PAUD

rencananya untuk masing-masing Kabupaten ada empat PAUD, sehingga seluruhnya ada 12 PAUD. PAUD tersebut ada yang untuk uji coba modul dan ada juga yang untuk treatment. ‘’Treatment ini sebagai bentuk evaluasi apakah yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak. Jadi, nanti ada sekolah yang diberi pelatihan dan yang tidak diberi pelatihan dan apa bedanya,’‘jelas Tri Hastuti. Dengan adanya media literasi diharapkan anak-anak yang selama ini suka menonton televisi akan kritis terhadap tayangan televisi dan mengalihkan perhatiannya ke suka membaca buku. Disamping itu, waktu menonton televisinya akan berkurang dan acara yang dilihat bukan yang masuk kategori merah maupun kuning. Setelah adanya pilot project media literasi PAUD tersebut, nantinya akan diadopsi secara nasional. PP Aisyiyah sendiri saat ini mempunyai sekitar 8000 TK ABA/PAUD. ‘’Apabila model Media Literasi PAUD sudah jadi, maka nantinya modul maupun model pembelajaran media literasi bisa diaplikasikan ke sekolah-sekolah yang lain,’‘tutur dia. ■ nri