Republika Yogya Kamis (4-6-2009)

  • Uploaded by: heri purwata
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Republika Yogya Kamis (4-6-2009) as PDF for free.

More details

  • Words: 3,950
  • Pages: 2
Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA Kamis, 4 Juni 2009 M ASADI/REPUBLIKA

kilas I Like Monday di JHoB

UMY Bangun Student Center Tiga Lantai

DPT DIY Bertambah, TPS Berkurang YOGYAKARTA — Pada Pemilu Presiden (Pilpres) mendatang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DIY akan mengalami peningkatan dibanding jumlah DPT pada pemilu legislatif lalu. Sedangkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) justru dikurangi. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi KPU DIY, M Najib, Rabu (3/6) mengatakan pergeseran DPT dipicu oleh tiga faktor utama, yakni pergeseran domisili penduduk, pertumbuhan positif penduduk, serta perubahan sistem pendaftaran pemilih. Dari lima di DIY, Kota Yogyakarta merupakan daerah dengan pergeseran pemilih paling besar, yakni dengan penambahan 12.150 pemilih atau 3,69 persen, disusul Sleman 10.947 pemilih, Gunungkidul 4.920 pemilih, dan Bantul 1.164 pemilih. Sedang Kulon Progo justru turun sebanyak 45 orang. ■ mg1

Pecandu Narkoba Didominasi Mahasiswa YOGYAKARTA — Provinsi DIY menduduki peringkat kedua secara nasional sebagai daerah rawan narkoba, sedangkan daerah peringkat pertama yang rawan narkotika dan obat terlarang (Narkoba) adalah DKI Jakarta. Hal itu dikemukakan anggota Kelompok kerja Fungsional Pusat Pencegahan Narkoba Badan Narkotika Nasional (Pakjafung Puscegah BNN) Yudi Kusumayadi, Rabu (3/6). Berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI) tahun 2008, jumlah pemakai narkoba di DIY sebanyak 68.980 jiwa atau 2,72 persen dari jumlah populasi berusia 10-64 tahun sebanyak 2.537.100 orang. Sedangkan jumlah pemakai narkoba di DKI Jakarta sebanyak 286.494 orang dari populasi berusia 10-64 tahun sebanyak 6.980.700 orang . Lebih lanjut ia mengatakan Yogyakarta menjadi pasar yang luar biasa dalam

YOGYAKARTA — Pusat kecantikan Jogja House Of Beauty (JHoB) yang berlokasi di Jalan Sagan Kidul No 10 Yogyakarta meluncurkan program baru yaitu I Like Monday serta perawatan baru Healthy with extract Green tea dan Back Waxing di awal Juni 2009 ini. D. Marlinawati Puspaningsih selaku asisten manajer JHoB menjelaskan bahwa program I Like Monday merupakan program baru di bulan Juni-Juli 2009 berupa program discount khusus untuk pelajar dan mahasiswa sebesar 25 persen setiap melakukan perawatan pada setiap hari Senin. Sedangkan untuk jenis perawatannya sendiri berlaku untuk seluruh jenis perawatan yang ada di JHoB. Lina menambahkan bahwa tujuan lain dari program I Like Monday with JHoB adalah untuk mendukung kebersihan dan kecantikan diri yang dimulai sejak dini. Mengajak mereka, level teenagers untuk menjaga kebersihan dan kecantikan diri sendiri sejak dini. Kulit tubuh jika dirawat dan dijaga sejak dini akan memberikan manfaat yang lebih ketika sudah menginjak usia 40 an ke atas tutur Lina dikantornya, Rabu (3/6). ■ yli

BANTUL — Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) akan membangun Student Center yang akan berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan kreativitas dan ekspresi mahasiswa di kampus tersebut. Pemancangan perdana tiang SC dilakukan Rabu (3/6) di Kampus Terpadu, Kasihan Bantul. Rektor UMY, Dasron Hamid mengatakan, SC nantinya diharapkan bermanfaat bagi kegiatan kemahasiswaan. ‘’Dengan adanya fasilitas yang memadai seperti Student Center, merupakan bentuk dukungan universitas agar proses kegiatan kemahasiswaan berjalan lebih maksimal,’‘ kata Rektor. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, Husni Amriyanto Putra mengatakan SC akan menjadi pusat berkumpulnya beragam UKM UMY yang selama ini banyak menempati ruang di Gedung Plaza, Kampus Terpadu UMY. Ia mengatakan SC akan dibangun tiga lantai dan direncanakan selesai Februari 2010. Di masing-masing lantai terdapat 10 ruangan dan 2 gudang, totalnya 30 dan 6 gudang. ■ yoe

15

peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan termasuk dalam 10 besar provinsi yang rawan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. ‘’Yogyakarta ada di peringkat kedua setelah Jakarta. Kemudian disusul Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Jambi, Sulteng, Sultra, Lampung dan Kepulauan Riau,’‘jelas dia. Selanjutnya anggota BNP DIY Anyoko Priatno mengatakan ganja menduduki peringkat pertama dalam penyalagunaan dan peredaran narkoba di Yogyakarta dan disusul selanjutnya jenis ekstasi. ‘’Berdasarkan data dari Polda, setelah adanya pembinaan terkait hal tersebut, ternyata memang usia pelajar dan mahasiswa mendominasi dalam penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta. Prosentasenya mencapai 53 persen. Namun para pelajar dan mahasiswa tersebut kebanyakan bukan asli Yogyakarta atau terbilang pendatang,’‘ungkap dia. ■ nri

Petik Kopi: Gubernur Jateng H Bibit Waluyo melakukan pencanangan petik kopi merah Sindoro-Sumbing di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6). Harga kopi kering di daerah ini, sekarang mencapai Rp 14.500 per kg glondong kering, bahkan yang berkualitas bagus atau petik merah bisa mencapai Rp 22 ribu per kg kopi glondong kering.

Jelang Panen Raya Harga Cabai Anjlok Untuk modal tanam dan perawatan petani mengeluarkan biaya Rp 5 juta. YOGYAKARTA — Harapan petani cabai menangguk untung pada musim panen raya sekarang ini tampaknya harus dikubur jauhjauh. Pasalnya baru memasuki musim panen raya, harga komoditas tersebut di sentra tanaman cabai keriting di Kulonprogo dan Bantul mengalami kejatuhan. Di dua daerah tadi, petani menjual cabai merah keriting cukup bervariasi. Jika di Kulonprogo, para petani melepas di kisaran Rp 4 ribu per kg maka di Bantul justru lebih rendah lagi yakni Rp 2 ribu per kg. Padahal harga cabai untuk jenis ini biasanya dijual pada kisaran Rp 10 ribu per kg. Akibat harga jual yang jatuh para petani mengalami kerugian yang tak sedikit. Widodo misalnya seorang petani cabai di lahan pasir Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kulonprogo, mengatakan tingkat harga pada panen kali ini paling buruk. ‘’Panen kali ini petani tak bisa mendapat penghasilan maksimal,’‘ kata Widodo, Rabu (3/6). Pendapat senada juga dikemukakan Sarjiman, petani di Desa Srigading, Kecamatan Sanden,

Bantul yang terpaksa harus memilih memanen dini karena takut harga semakin anjlok. ‘’Bisa-bisa nantinya kami tambah rugi, karena hasil panen tak bisa menutupi biaya produksi,’‘ kata dia. Widodo menambahkan dengan harga jual Rp 4 ribu per kg jelas sangat memukul semua petani cabai di Kulonprogo. Bahkan ia menilai semua petani mengalami kerugian yang cukup lumayan. Mengenai berapa besarnya, Widodo enggan menyebutkan. ‘’Boleh dikatakan kali ini kami akan merugi,’‘ tambahnya. Ia mengungkapkan, untuk menanam cabai paling tidak modal yang diperlukan mulai dari tanam hingga perawatan mencapai Rp 5juta. Dalam satu tahun jika perawatannya bagus maka petani dapat memanen cabai hingga 40 kali. Bagaimana dengan di Bantul? Menurut Sarjiman, saat ini terdapat sekitar 1.000 hektar tanaman cabai siap panen. Tanaman tersebut tersebar di tiga kecamatan yaitu kecamatan Kretek, Sanden dan Bambanglipuro.

Panen bersamaan Ia mengatakan untuk tanaman cabai seluas 1.400 m2 miliknya, ia harus mengeluarkan biaya pupuk sampai Rp 1,5 juta, dan biaya pestisida Rp 2 juta. Selain itu, ia juga masih harus mengeluarkan ongkos kerja dan sewa lahan.

Mengenai penyebab anjloknya harga, kedua petani itu memperkirakan kemungkinan karena di daerah lain saat ini sedang panen raya. Ia hanya berharap ke depan harga bisa membaik, sehingga setidaknya petani bisa menutupi biaya produksinya. Widodo mengatakan jumlah petani di pesisir pantai selatan Kulonprogo lebih dari 20 ribu orang, yang menggarap lahan pasir sekitar 1.300 hektar. Setiap hari di daerah ini bisa dipanen sampai 25 ton cabai. Rata-rata petani di pesisir Kulonprogo menggarap lahan seluas 300-800 m2. Anjloknya harga komoditas pertanian seperti sayuran juga terjadi di Desa Pratin Kecamatan Karangreja Purbalingga. Menurut para petani, harga sayuran yang ajloknya cukup besar adalah kol dan kentang yang mencapai 50 persen lebih. Sukarso (37) petani di lereng Gunung Slamet itu mengatakan, kol kini hanya dijual Rp 500 per kilogram. Padahal sebelumnya harga komoditas ini bertengger di kisaran Rp 1.500 - 2 ribu per kg. Demikian pula dengan kentang yang sebelumnya dijual Rp 3 - 4 ribu kini hanya Rp 2 ribu per kg. Anjloknya harga membuat petani frustasi dan membiarkan panenannya membusuk di pohonya. ■ yoe/wab

YULIANINGSIH/REPUBLIKA

Kerjasama: Rektor UGM Prof Sudjar wadi (Kiri) dan Direktur Utama Indosat Jhonny Swandi Sjam menandatangani nota kesepakatan kerjasama pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) dalam bidag pendidikan di UGM, Rabu (3/6). Indosat memberikan bantuan 60 buah monitor komputer, beasiswa dan sebagainya.

Forum akademia DOKUMEN

● Hadi Suyono

A

khirnya pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) terbentuk. Setelah melalui manuver politik berliku, tiga pasangan capres dan cawapres mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Ketiga pasangan capres dan cawapres berlaga memperebutkan tahta RI-1 dan RI-2. Pasangan capres dan cawapres itu adalah Jusuf Kalla/Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono/Boediono, dan Megawati Soekarnoputri/Prabowo Subiyanto. Berbagai cara dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres merebut simpati rakyat. Aksi pasangan capres dan cawapres meraih perhatian publik dimulai saat deklarasi. Jusuf Kalla/Wiranto mengumumkan secara resmi pencalonannya di Tugu Proklamasi dengan mengusung slogan lebih cepat, lebih baik.

Menakar Daya Kritis Rakyat Pada Pilpres Tidak mau kalah dengan pesaingnya, Susilo Bambang Yudhoyono/Boediono membikin deklarasi di Sasana Budaya Ganesa, Bandung dengan acara megah. Peristiwa politik itu menelan biaya besar. Megawati Soekarnoputri/Prabowo Subiyanto sekedar ingin tampil beda dan terkesan berpihak pada wong cilik membikin deklarasi di tempat penampungan sampah Bantar Gebang, Bekasi. Setelah mendeklarasikan diri, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden bergerak cepat membuat tim sukses, melakukan pendekatan pada kelompok masyarakat, kunjungan ke pasar, turun ke daerah-daerah, dan mencuri start kampanye tampil di televisi. Perjuangan keras memang ditempuh oleh capres dan cawapres merayu rakyat. Pasangan capres dan cawapres menebar pesona supaya rakyat jatuh hati. Meski politik tebar pesona menggunakan beragam pendekatan dilakoni oleh pasangan capres dan cawapres, rakyat sebagai pemilih harus kritis dan cerdas menentukan sosok kandidat yang dipilihnya Daya kritis rakyat sangat diibutuhkan untuk mengamati, mengevaluasi dan mengambil keputusan memilih salah satu kandidat presiden dan wakil presiden. Sehingga rakyat secara cerdas menggunakan hak pilihnya mencontreng capres dan cawapres yang membawa kemajuan bangsa.

Tak mempan disogok Manfaat berikutnya daya kritis membikin rakyat tak mempan disogok money politic. Daya kritis menjadi benteng yang kuat terhadap politik uang. Rakyat kritis tak akan hanyut terhadap pemberiaan materi sebagai godaan memilih salah satu pasangan kandidat presiden dan wakil presiden. Daya kritis juga membuat rakyat tak bisa dibohongi oleh program bombastis selama kampanye. Ketika bakal presiden dan wakil presiden menabuh genderang perang menawarkan program-program kampanye, rakyat cerdas bisa memilah isi dan slogan-slogan kampanye membawa kemaslahatan bagi rakyat atau sekedar janji-janji politik kosong yang sekedar bertujuan untuk meningkat perolehan suara pilpres. Hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan adalah daya kritis bisa berbuah pada perilaku rakyat memilih secara cermat. Rakyat memiliki daya kritis mengarahkan pilihannya pada capres dan cawapres yang dalam dirinya terkandung mentalitas berkelimpahan. Sifat kepribadian ini mengandung makna seorang presiden dan wakil presiden suka memberikan pertolongan dan tumbuh kepuasan batin bila menolong orang lain. Sifat kepribadian lain dari capres dan ca-

wapres menjadi pilihan rakyat berkaitan dengan kemampuan berempati. Empati menjadi keterampilan sosial capres dan cawapres merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Dengan empati bila capres dan cawapres terpilih akan trenyuh menyaksikan rakyat berdesak-desakan antri memperoleh bantuan langsung tunai, buruh di PHK, balita mengalami busung lapar, dan berjibun antrian anak muda mencari kerja. Selain itu, komunikasi tranformasional diperlukan bagi calon presiden dan wakil presiden bila ingin diminati oleh rakyat. Capres dan cawapres unggul dalam berkomunikasi tranformasional berpotensi menciptakan situasi minim konflik. Seandainya capres dan cawapres berselisih paham bisa berbahasa menyejukkan hati pada orang yang berbeda pendapat. Dengan begitu lawan yang menyerang merasa segan. Mengapa? Karena serangan yang ditujukan padanya ditanggapi memakai bahasa santun yang berefek menyentuh hati musuh-musuh politik. Sifat melayani merupakan bagian menguatkan dari profil capres dan cawapres mendapat dukungan dari rakyat. Sifat melayani dapat diterjemahkan sebagai sifat dari capres dan cawapres senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah.

Capres dan cawapres bersifat melayani tidak akan mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepada kepentingan bersama. Capres dan cawapres yang mempunyai sifat melayani tidak akan mau menarinari di atas penderitaan rakyat untuk mencapai keniktaman duniawi. Perlunya Pendidikan Politik Begitu pentingnya daya kritis rakyat sebagai pisau analisis mengambil keputusan pilpres 2009. Maka masih ada waktu bagi lembaga perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan institusi berwenang untuk mengadakan pendidikan politik bagi rakyat. Pendidikan politik bermanfaat menumbuhkan daya kritis rakyat menghasilkan presiden dan wakil presiden berkualitas. Sebaliknya minimnya pendidikan politik menjadikan rakyat salah memilih presiden dan wakil presiden. Maka kalau Pilpres 2009 menghasilkan capres dan cawapres tidak mampu mengangkat Indonesia dari krisis, sebenarnya semua elemen bangsa memberi kontribusi! Hadi Suyono Dosen Fakultas Psikologi dan Kepala Bidang Pengelolaan Citra Universitas Ahmad Dahlan

Berlangganan

REPUBLIKA Hubungi (0274) 541582

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

16

Kamis, 4 Juni 2009 BOWO PRIBADI/REPUBLIKA

Bulog Jateng Beli 480.673 Ton Beras

kilas Ratusan Hektar Tambak di Brebes Rusak

Di sejumlah daerah masih berlangsung panen padi gadu sehingga mendukung pengadaan pangan.

BREBES — Ratusan hektar (ha) lahan tambak bandeng di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, rusak terkena rob. Sehingga petambak mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Abdul Khalim, petambak bandeng di Brebes, Selasa (2/6), mengatakan, rob yang mencapai ketinggian 1,1 meter pada Senin (1/6) petang memutus harapan petambak mendapatkan keuntungan. ‘’Saat ini kami hanya pasrah melihat musibah ini padahal biaya untuk budi daya bandeng diperoleh dari hasil pinjaman,’‘ kata Abdul Khalim. Menurut dia, saat ini lahan tambaknya seluas lima hektare telah berubah seperti lautan, sehingga ratusan bandeng terbawa air pasang. ‘’Rob yang terjadi Senin (1/6) merupakan peristiwa terbesar sepanjang delapan tahun terakhir. Pematang tambak dan bandeng habis diterjang rob,’‘ katanya. Menurut dia, akibat rob dirinya mengalami kerugian sekitar Rp 5 juta untuk tambak seluas lima hektare. Namun, jumlah kerugian itu belum termasuk tenaga kerja dan pemeliharaan tambak selama dua bulan terakhir ini. ‘’Saat terjadi rob, 10 ribu ikan bandeng yang baru berumur dua bulan hilang terbawa air pasang,’‘ katanya. Kepala Desa Randusanga Kulon, Akhmad Zaeni, membenarkan terjadinya rob yang menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Tambak bandeng milik petani yang diterjang rob, katanya, diperkirakan mencapai 395 ha yang terdiri atas tambak di wilayah pesisir seluas 100 ha, tambak di Dukuh Banjangsari 60 ha, Blok Truntun 25 ha, Blok Pemuda 70 ha, dan sisanya berada di Blok Kali Ngisor serta Kali Duwur. ‘’Kami kasihan terhadap nasib para petambak sehingga pemkab diminta membantu agar mereka bisa kembali membudidayakan bandeng lagi,’‘ kata Akhmad Zaeni. ■ ant

KP2KKN Sambut Baik Langkah Kejari Slawi SEMARANG — Penetapan nama anggota DPRD Jateng sebagai tersangka dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) AP BD Provinsi Jateng disambut gembira oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Menyusul ditetapkannya anggota Komisi B DPRD Jateng, Johan Firdaus sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan dana Bansos oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Slawi. Johan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyimpangan penyaluran dana bansos untuk Masjid Baiturrahman, Desa Tegal Wangi, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Namun, KP2KKN berharap langkah maju ini tak sekedar ‘simbol’ di depan. Artinya penetapan ini bukan yang terakhir. Pasalnya masih ada sejumlah nama yang diindikasikan juga terlibat dalam kasus dana bansos ini. ‘’Setahu kami setidaknya lebih dari empat anggota dewan yang diindikasikan terlibat. Namun dalam ekspose kasus ini beberapa waktu lalu, pihak Kejati belum juga menyebut nama- nama tersebut,’‘ ungkap Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto, Rabu (3/6). Langkah ini diharapkan diikuti Kejari lainnya di wilayah Jateng. Pasalnya, hingga saat ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng masih ‘menyimpan’ sejumlah nama wakil rakyat yang banyak disebut juga terlibat. Menurutnya, penetapan satu tersangka dari anggota DPRD Jateng belumlah cukup. Karena itu harus ditindaklanjuti agar masyarakat tidak bertanya-tanya siapa sebenarnya yang terlibat dalam penyimpangan dana bansos ini. Semua untuk kejelasan dan transparansi penyaluran dana bansos dari pemprov. Apalagi duit tersebut berasal dari APBD yang notabene juga merupakan duit rakyat. ■ owo

Mengganggu: Sejumlah truk tengah melakukan aktivitas bongkar muat di tengah genangan rob di dermaga pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menurut laporan Badan Meteorologi dan Geofisika dipengaruhi iklim sehingga menyebabkan permukaan air laut meningkat. Rob yang kian meluas di kawasan pelabuhan ini sangat mengganggu aktivitas pelabuhan.

SEMARANG — Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah dalam pengadaan pangan tahun ini hingga 3 Juni 2009 telah membeli beras/gabah petani sebanyak 480.673,13 ton setara beras. Pembelian masih terus berlanjut di semua Sub Divre Perum Bulog di Jateng. Kepala Humas Perum Bulog Divre Jateng Hj SR Farida di Semarang, Rabu (3/6), mengatakan pembelian beras/gabah dari petani saat ini masih berlanjut. Ia mengatakan pasokan beras yang masuk ke gudang Bulog secara keseluruhan setiap hari sekitar 4.500 ton. Berlanjutnya pengadaan pangan di Jateng itu terkait dengan masih berlangsungnya panen padi gadu di beberapa wilayah di provinsi ini sehingga mendukung pengadaan pangan nasional. Realisasi pengadaan pangan di Jateng tersebut terbanyak dari Sub Divre Perum Bulog Wilayah Pati sebanyak 98.511,48 ton setara beras, kemudian Pekalongan 96.952,12 ton, Surakarta 80.416,67 ton, dan selebihnya dari Semarang, Banyumas, dan Kedu. Menyinggung prognosa pengadaan pangan Perum Bulog Jateng 2009 sebanyak 620.000 ton setara beras, dia menyatakan optimistis, dapat tercapai karena pengadaan masih berlanjut. ‘’Di beberapa daerah Jateng seperti Kabupaten Grobogan, Demak, Pati, dan produsen beras lain di provinsi ini masih berlangsung panen padi sehingga mendukung pengadaan pangan,’‘ katanya. Sementara itu, Ketua Persatuan Pedagang Beras Pasar Dargo Semarang, Kastawar secara terpisah mengatakan pasokan beras dari daerah produsen beras ke pasar itu saat ini lancar dengan volume sekitar 75 ton setiap hari. Permintaan konsumen terhadap bahan pokok beras di Pasar Dargo, kata dia, tanpa menyebutkan secara rinci, sekarang sedang lesu seperti minggu sebelumnya. Harga beras di Semarang, kata dia, pekan ini naik Rp 100 per kilogram dibandingkan minggu sebe-

Demo Menuntut Penuntasan Korupsi Ricuh SEMARANG — Aksi demo menuntut dituntaskannya kasus dugaan korupsi Kota Semarang di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Rabu (3/6), nyaris ricuh. Aksi demo yang dilakukan elemen mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI Daerah Semarang, BEM Undip dan BEM Unnes ini diwarnai aksi dorong anatara mahasiswa dengan aparat keamanan. Insiden ini terjadi setelah sekitar 100 mahasiswa mencoba menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng untuk beraudiensi tentang perkembangan penanganan dugaan korupsi yang menyeret nama Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip. Namun polisi dan sejumlah petugas Provost Kejati sudah mengantisipasi dengan memasang barikade badan di pintu masuk kantor Kejati Jateng. Aksi saling dorong pun tak terlakkan dan sejumlah mahasiswa

yang berhadapan langsung dengan aparat terjatuh. Aksi saling dorong ini baru berhenti setelah Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Uung Abdul Sakur menemui mahasiswa. Di hadapan mahasiswa Uung menyatakan proses penanganan dugaan kasus dugaan korupsi di Kota Semarang masih dilakukan sesuai dengan tahapan. ‘’Tidak ada niatan tebang pilih atau pengecualian terhadap penanganan kasus dugaan korupsi sejumlah daerah di Jateng,’‘ ungkapnya. Namun koordinator aksi, Arif Eka Atmaja tak mengamini pernyataan Uung. Menurutnya, itikad baik Kejati Jateng dalam menterjemahkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 09/ Tahun 2009 tidak ada. Dengan adanya surat edaran MA ini, harusnya Kejati sudah bisa menyeret Sukawi ke meja penyidik. Kenyataannya hingga kini Sukawi belum tersentuh. ‘’Karena dalam

waktu 60 hari surat ijin pemeriksaan presiden belum turun, Kajati memiliki kewenangan untuk memeriksa kepala daerah yang kesandung kasus korupsi,’‘ tegasnya. Namun hingga 10 bulan Sukawi sudah ditetapkan sebagai tersangka, belum ada respon menggembirakan dari Kejati Jateng atas penanganan kasus dugaan korupsi ini. Padahal penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi kepala daerah lain sudah menunjukkan perkembangan dengan dijebloskannya Bupati Purworejo dan terbaru Bupati Cilacap. ‘’Kami malah menduga sudah ada skandal antara pihak Kejati dengan Sukawi. Buktinya, penanganan kasus korupsi Kota Semarang masih belum jelas,’‘ tegas Arif. Sebelumnya mahasiswa memulai aksi di bundaran videotron. Mereka juga melakukan aksi merangkak menuju kantor Kejati yang berjarak 500 meter. ■ owo

lumnya. Harga beras C4 biasa minggu ini Rp4.900/kg, C4 super Rp 5.500/kg, membramo Rp 5.800/kg, dan mentik wangi Rp 6.200 - Rp 6.300/kg.

Hama sundep Sementara ratusan hektare lahan padi di Kabupaten Klaten, diserang hama sundep atau penggerek batang. Akibatnya, tanaman padi yang saat ini memasuki masa primordia (merkatak) terancam gagal panen. ‘’Dari laporan petugas di lapangan, luas keadaan serangan hingga awal Juni mencapai 232 hektare. Ini tersebar di 19 wilayah kecamatan,’‘ kata Koordinator Pengamat Hama Dinas Pertanian Klaten Sunarno, Rabu (3/6). Kondisi lahan padi yang terancam gagal panen, yaitu di beberapa wilayah penghasil utama beras di Klaten. Seperti di Kecamatan Delanggu, Trucuk, Wonosari, Cawas, Karangdowo, Karanaganom, dan Polanharjo. Klaten, menurut Sunarno, merupakan daerah rawan serangan hama. Salah satu penyebabnya adalah, kesalahan petani menerapkan pola tanam. Lahan sawah hanya ditanami padi terus menerus tanpa diselingi palawija. Untuk mengendalikan penggerek batang, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah membantu pestisida sebanyak 200 liter. “Bantuan obat semprot ini telah dibagikan langsung kepada petani,” ujarnya. Serangan hama sundep dan wereng mengakibatkan petani nyaris gagal panen. Puluhan petak hamparan tanaman padi di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, misalnya, mulai meranggas. Bahkan, batang tanaman mulai membusuk. Serangan hama sundep dan wereng coklat cepat bagai kilat. Serangan dalam tempo singkat batang tanaman meranggas. Usia tanaman baru sebulan dirombak langsung, mulai tanam lagi. ‘’Puluhan petak sawah sudah dirombak tanaman baru,’‘ tutur Sri Daryono, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Jetis, Kecamatan Juwiring. Menurutnya, petani pemilik maupun penggarap sawah sengaja mengganti tanaman baru, karena sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Sebab, kalau tidak diganti tanaman tumbuh kerdil. Lebih dari itu, tumbuhan rumput lebih lebat katimbang tanaman padinya. ■ ant/eds

”MULIA”

AUTHORIZED MONEY CHANGER Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00 WIB Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

Tanggal : 03 Juni 2009 CURRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD KPW NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

BELI BN 10,150 14,500 8,325 9,300 16,800 9,500 7,050 1.300 105,50 2,850 33,750 7/7.5 285/295 7,000 6,550 210 290 1,475 2,650

TC 9,975 14,200 8,075 8,700 16,550 9,100 99,50

JUAL 10,275 14,650 8,475 9,450 17,100 9,625 7,175 1.400 108,50 2.975 38,750 8.75 345 7,150 6,700 250 340 1,575 2,775

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

fokus

‘’Idealnya Tanah Sawah Tidak Dikenai Pajak’‘

P

emerintah Kabupaten Sleman akan memperjuangkan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan sehingga nilainya bisa sekecil mungukin. Pemikiran ini timbul karena tanah sebagai faktor produksi seharusnya disamakan seperti faktor produksi lainnya yakni faktor produksi modal dan manusia. ‘’Jadi seharusnya yang dikenakan pajak itu adalah hasil dari aktivitas faktor produksi. Misalnya bila seseorang punya modal Rp 100 juta, yang dipajaki adalah bunga atas deposito uang tersebut,’‘ kata Bupati Ibnu Subiyanto, Selasa (2/6). Menurut Ibnu, saat ini tanah sebagai faktor produksi dikenakan pajak yang wujudnya PBB. Disisi lain, faktor produksi modal yang dimiliki pengusah /kapitalis tidak dikenai pajak. Semua ini, kata Ibnu, memperlihatkan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi dalam kegiatan/usaha pertanian tidak diperlakukan seimbang. Artinya juga,

YOEBALRASYID/REPUBLIKA

katanya, dengan aktivitasnya para petani menyumbangkan sesuatu yang esensial bagi kehidupan bangsa dan negara ini, tetapi ironisnya faktor produksi tanah yang dimilikinya dikenakan pajak. ‘’Jadi mestinya pertama-tama tanah sebagai faktor produksi itu harus diproteksi. Oleh karena itu untuk tanah-tanah pertanian seyogyanya ada kebijakan perlakuan tentang pengenaan pajaknya dibandingkan dengan tanah yang bukan pertanian,’‘ tandas Ibnu. Menurut Ibnu, idenya ini telah disampaikannya kepada sejumlah LSM di bidang pertanian, diantaranya, Improsula, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Bogor, dan Jaringan Pemandu Sekolah Lapang. Tentang idenya ini, kata Ibnu, sebagai bupati ia tidak bisa berbuat banyak karena yang dihadapi adalah undang-undang — yang menyatakan bahwa pajak atas tanah itu menyangkut masalah pertanahan pertanian juga.

● Ibnu Subiyanto Pengaruhi tarif Saat ini yang bisa dilakukan, lanjutnya, ia hanya berusaha agar PBB untuk tanah pertanian itu tidak banyak berubah secara drastis. ‘’Saya hanya bisa mempengaruhi tarifnya saja, karena undang-undangnya berlaku secara nasional.’‘ Menurut dia, berdasarkan undang-un-

dang, Nilai Jual Pajak (NJOP) dijadikan sebagai salah satu komponen yang menjadi dasar untuk menetapkan pajak, dan sama sekali tidak mengacu pada penghasil atau obyek pajak/tanah/bangunan. Ia melihat pajak PBB dalam undang-undang adalah merupakan pajak kebendaan yang melekat pada masing-masing orang. ‘’Yang berarti bahwa seseorang yang memiliki/memanfaatkan atau menguasai ada suatu kewajiban yaitu pajak,’‘ tandasnya. Berkaitan dengan ide ini, kata Ibnu, Pemkab Sleman tahun 2008 yang lalu telah mengajukan surat permohonan kepada pemerintah pusat untuk membebaskan tanah pertanian di Sleman dari PBB, dan memberlakukan tarif yang berbeda antara tanah pertanian dan non pertanian. ‘’Namun sampai saat ini pemerintah pusat tidak pernah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemkab Sleman tersebut,’‘ katanya. Apapun pandangan pemerintah pusat,

kata Ibnu, Pemkab Sleman selalu berkoordinasi dengan Kantor Pratama Sleman untuk senantiasa memberikan keringanan PBB pada tanah pertanian. Selain itu, tambahnya, selama ini Pemkab Sleman melalui BPKKD juga senantiasa memberikan rekomendasi pada masyarakat yang mengajukan keringanan PBB atas tanah pertanian yang diajukan keringanan oleh pemiliknya. Ia mengatakan tahun 2008 ada wajib pajak yang minta rekomendasi ke BPKKD untuk mengajukan keringanan pajaknya secara kolektif dan telah dikabulkan. ‘’Sebelum dikabulkan obyek wajib akan dicek di lapangan tentang kebenarannya kondisi tanah dan wajib pajaknya,’‘ katanya. Sebaliknya, terhadap tanah-tanah yang digunakan untuk nonproduksi pertanian, Bupati Ibnu mempersilahkan untuk dipajaki, misalkan tanah untuk bangunan, atau tanah untuk fungsi untuk kegiatan usaha. ■ yoe

Related Documents


More Documents from "heri purwata"