Republika Yogya Jumat (30-10-2009)

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

Jumat, 30 Oktober 2009

ANTARA/REGINA SAFRI

Lomba Roket Air: Sejumlah panitia mengawasi pembuatan roket air yang terbuat dari botol minum bekas di rumah dinas Bupati Bantul, Yogyakarta, Kamis (29/10). Lomba roket air tersebut diikuti siswa SMP tingkat Nasional.

ICM Ajukan Judicial Review ’Pasal Izin Presiden’ SLEMAN — Indonesian Corruption Monitoring (ICM) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mempolitisasi ‘izin presiden’ terkait kasus korupsi di daerah. Presiden SBY dituntut segera menindaklanjuti permohonan aparat penegak hukum di daerah — kejaksaan dan polisi — yang meminta izin pemeriksaan terhadap kepala daerah tertentu yang diduga terkait kasus korupsi. Tri Wahyu KH, direktur ICM, menilai Presiden SBY terkesan tak adil dalam menerbitkan izin pemeriksaan terhadap kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. ‘’Salah satunya jelas terlihat dalam kasus dugaan korupsi anggaran rangkap di Kota Semarang, yang diduga me-

libatkan Wali Kota Sukawi Sutarip,’‘ kata Tri Wahyu di Yogyakarta, Kamis (29/10). Menurut dia, kasus menyangkut Sukawi ini menjadi tak jelas kapan selesainya. Karena sampai saat ini Presiden SBY belum juga mengabulkan permohonan aparat hukum di daerah agar diizinkan memeriksa yang bersangkutan. Dalam kasus ini, terkesan Presiden SBY tak adil, karena kebetulan Sukawi Sutarip adalah petinggi Partai Demokrat di daerah. Menurut dia, sampai saat ini penegakan hukum menyangkut kasus Sukawi ini terkendala karena tak turunnya izin presiden. Walaupun sebenarnya tuntutan masyarakat sudah sedemikian besar.

‘’Lebih dari satu tahun sejak diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, izin pemeriksaan terhadap Sukawi yang kebetulan kader Partai Demokrat tak kunjung turun. Jelas ini menjadi kendala untuk upaya penegakan hukum di daerah,’‘ katanya. Ia mengakui permasalahanya sebenarnya berkaitan dengan adanya pasal 36 UU Pemerintahan Daerah, yang mana menyebutkan bahwa untuk memeriksa seorang kepala daerah yang diduga terlibat pidana diperlukan adanya izin presiden. Menurut dia, pasal itu sangat mengganggu karena bertentangan dengan semangat yang dikandung KUHP dan UU Antikorupsi. Dia sendiri tak habis mengerti

15

kenapa pasal itu tetap dipertahankan. Untuk itu, katanya, ICM juga akan ikut dalam usaha bersama dengan organisasiorganisasi publik lainnya. Seperti Indonesian Corruption Watch, untuk mengajukan judicial review untuk menghapus ayat itu dalam UU Pemerintahan Daerah. Menurut dia, sebenarnya bila pemerintah atau DPR ingin menghapus ayat itu jalannya mudah saja, yakni dengan mengajukan eksekutif review ataupun legislatif review. ‘’Tapi kami tak melihat akan ada upaya itu, sehingga jalan terbaiknya adalah kami bergabung untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,’‘ tandasnya. ■ yoe

GTT Belum Terima Tunjangan Profesi Mereka telah lulus sertifikasi sejak tahun 2007 lalu. YOGYAKARTA — Bagi guru-guru swasta non PNS, telah lulus ujian sertifikasi tidak serta merta bisa menikmati tunjangan profesi satu kali gaji rata-rata Rp 1,5 juta per bulannya. Setidaknya inilah yang dialami 188 orang guru swasta di Kota Yogyakarta. Mereka sebenarnya telah lulus ujian sertifikasi sejak tahun 2007. Tapi hingga mereka belum mendapat tunjangan profesi hak mereka untuk tahun 2008, apalagi yang tahun 2009. Masalah ini kemarin dilaporkan pengurus Perkumpulan Guru dan Karyawan Sekolah Swasta Indonesia (PEGSSI) DI Yogyakarta ke LBH Yogyakarta. Mereka meminta bantuan hukum agar hak-hak mereka dapat segera direalisasikan pemerintah. Menurut Ketua PEGSSI DI Yogyakarta, Maruli Taufiq SE, seharusnya 45 orang di antara guru berhak atas tunjangan profesi sejak April 2008 sampai Desember 2008), dan 73 lainnya berhak atas tunjangan profesi sejak Juni 2008. ‘’Padahal menurut SK Dirjen PTMK jelas disebutkan bahwa anggaran tunjangan profesi pendidik dibebankan pada dana dekon-

sentrasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta tahun 2009,’‘ tandasnya. Tunjangan profesi bagi guru-guru PNS/Swasta yang lulus sertifikasi pendanaanya berasal dari APBN. Selain itu, menurutnya ada masalah lain. ‘’Anehnya ada di antaranya, walau belum mendapat tunjangan profesi, untuk para guru swasta yang sudah mendapat sertifikasi, malah tunjangan fungsional dan tunjangan insentif sudah dihentikan,’‘ katanya. Ia mengatakan di DI Yogyakarta ini ada sekitar 21 ribu guru/pegawai sekolah swasta (GTT/PTT), yang sebenarnya berhak atas tunjangan fungsional (untuk guru), dan tunjangan insentif (untuk guru/ pegawai). Tunjangan fungsional Rp 100 per bulan dan tunjangan insentif Rp 100 per bulan yang anggaran diadakan melalui AP BD provinsi/kabupaten/ kota. Menurut dia, masalah ini tak dialami para guru PNS, karena tunjangan fungsional mereka melekat pada gaji mereka. Masalah ini, kata Maruli, sebenarnya sudah ditanyakan pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan DIY. Mereka menjawab bahwa tunjangan fungsional dan insentif untuk guru swasta itu dihentikan setelah yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi. Dasarnya adalah SK Dirjen PMPTK. Syamsudin Nurseha dari LBH mengatakan penghen-

tian tunjangan fungsional dan insentif yang seharusnya diterima guru-guru swasta tak bisa dihentikan begitu mereka lulus sertifikasi. ‘’Bila dihentikan itu bertentangan dengan UU No 14 tahun 2005 tentang profesi guru dan dosen, terutama yang berkaitan dengan pasal 14 dan 15,’‘ kata Syamsudin. Menurut Syamsudin, seharus tunjangan-tunjangan itu bersifat kumulatif seperti yang diberlakukan pada guru PNS, bukan bersifat alternatif. Artinya, bila sudah menerima salah satunya (tunjangan profesi), bukan berarti lalu tunjangan yang lainnya hilang. Menurut Maruli, kasus 118 itu adalah yang terjadi di Kota Yogyakarta. Saat ini, organisasinya juga sedang mencari tahu apakah kasus ini juga dialami guru-guru swasta di Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo dan Sleman. Selain tentang guru swasta, PEGKSSI juga melaporkan adanya penghentian pemberian tunjangan fungsional dan insentif Rp 100 ribu/bulan untuk para GTT/ PTT yang sudah berumur di atas 56 tahun. Padahal, katanya, mereka masih aktif bekerja di sekolah swasta tersebut seperti menjadi staf tata usaha dan penjaga sekolah. Penghentian itu dialami oleh Sumohadi, pegawai TU di SMK Muhammadiyah I Sleman yang berumur 64 tahun dengan masa kerja 34 tahun. Ia masih aktif bekerja tapi tunjangan insentifnya dihentikan Dinas Pendidikan Sleman. ■ yoe

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

16

Jumat, 30 Oktober 2009

EDY SETIYOKO/REPUBLIKA

kilas

Musnahkan Miras:

16 Warga Malaysia Jadi Dokter Lewat UGM YOGYAKARTA — Enam belas mahasiswa asal Malaysia yang kuliah di Fakultas Kedokteran UGM kemarin turut dilantik menjadi dokter di Auditorium FK-UGM. Lulusan terbaik dalam wisuda kali ini diraih Noor Sheereen Binti Adzaludin dengan IPK 3,56. Menurut Dekan FK-UGM, Prof Dr dr Ali Gufron Mukti MSc, warga Malaysia ini berasal dari program internasional yang sudah beberapa tahun digelar di FK-UGM di samping program reguler. Program internasional di Fakultas Kedokteran ini, kata dia, baru dilakukan oleh sekitar lima perguruan tinggi, seperti Unpad, Unhas, Unair dan UGM. ‘’Di UGM, program internasional ini, selain oleh warga Malaysia, juga diikuti mahasiswa dari beberapa negara, seperti dari Vietnam, Myanmar dan Jerman,’‘ katanya. Menurut dia, program internasional ini juga bisa diikuti mahasiswa Indonesia. ‘’Kalau dulu di program internasional memang hanya khusus mahasiswa asing. Namun saat ini mahasiswa Indonesia sudah mulai diberi porsi yang lumayan banyak,’‘ jelasnya. Ia menjelaskan program internasional ini sekaligus sebagai upaya UGM untuk meraih world class research university (WCRU). Menurut dia, dari sisi pembelajaran kelas/program internasional ini sama dengan program reguler, hanya saja bahasa pengantar dan bahasa kuliah menggunakan bahasa Inggris. ■ yoe

Ratusan Pelanggar Light On Ditilang KLATEN — Ratusan pelanggar lalu-lintas, khususnya tak menyalakan lampu sepeda motor (light on) pada siang dan malam hari ditindak tegas. Pengendara melanggar Pasal 107 (2) UU NO 22 Tahun 2009, tentang Lalu lintas. Mereka kena tindakan langsung (Tilang), dan menjalani proses sidang ditempat lengkap ada polisi, jaksa, dan hakim. Pengendara dikenai hukuman denda Rp 15 ribu bagi pelanggar yang tidak menyalakan lampu. Sedang pelanggar yang tidak membawa SIM (Surat Ijin Mengemudi) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dijatuhi hukuman denda Rp 20 ribu. ‘’Anda tidak menyalakan lampu, digedok Rp 15 ribu. Anda tidak bawa SIM atau STNK digedok Rp 20 ribu,’‘ ujar Joko Wongso Sanjoyo (60) menirukan pertanyaan hakim Tilang, Kamis (29/10). Kasatlantas Polres Klaten, AKP Nicolas Dedy Arifianto SH SIK, membenarkan tindakan tegas petugas. ‘’Sekarang mulai ada tahap tindakan tegas. Ini dilakukan setelah sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi berbagai media dalam rangka Bulan Tertib Lalu-lintas Seri VI. Sekarang ini, polisi menetapakan kawasan light on. Persis ketika polisi menetapkan kawawan tertib lalu-lintas saat menerapklan penggunakan helm standar. ■ eds

Wisnu Siap Bersaing di Musda Golkar Jateng BANYUMAS — Pelaksanaan Musyawarah Daerah Partai Golkar Jateng, masih sebulan lagi. Direncanakan, Musda partai berlambang beringin ini akan dilaksanakan 3-5 Desember mendatang, di Semarang. Namun saat ini, bursa persaingan antar calon ketuanya sudah sangat terasa. Dua kandidat yang diperkirakan akan bersaing ketat dalam Musda tersebut, adalah Bambang Sadono yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jateng, dan Wisnu Suhardono, pengusaha asal Banyumas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Golkar Jateng. Terkait pelaksanaan Musda tersebut, Wisnu menyatakan kesiapannya untuk bersaing dalam bursa calon ketua. ‘’Saya mengemban amanat dari DPP untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Jateng, dan memperbaiki kinerja partai di masa datang,’‘ jelasnya, kepada wartawan, Kamis (29/10). Bahkan dia mengaku optimistis bisa memenangkan persaingan calon ketua, karena sejauh ini sudah mendapat dukungan dari 28 DPD kabupaten di Jateng. ‘’Sudah 28 DPD yang secara terbuka mendukung saya. Tujuh DPD lainnya, masih saya tunggu agar juga ikut mendukung saya,’‘ tambahnya. ■ wid

Polres Klaten memusnahkan 14.123 botol minuman keras (Miras) dan 589 liter ciu hasil operasi penyakit masyarakat. Pemusnahan dipimpin Wakil Kapolres Kompol Nurhandono dan disaksikan pejabat Muspida Klaten, Kamis (29/10).

Komisi E Minta Usulan UMK Hanya Satu Angka Bila dua angka kemungkinan gubernur meminta untuk membahasnya lagi. SEMARANG — Pengajuan dua angka usulan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) pada pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan Jawa Tengah dinilai rawan persoalan. Pengajuan dua angka yang diusulkan kepada Gubernur ini dinilai tak efektif. Pasalnya dengan adanya dua pilihan justru akan menghadirkan berbagai pertimbangan. ‘’Karena yang disodorkan dua angka, bisa saja Gubernur akan menanyakan atau meminta dewan pengupahan untuk membahasnya lagi,’‘ ujar Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Mahmud Mahfudz di Semarang, Kamis (29/10). Karena itu, ujarnya, Dewan Pengupahan Jawa Tengah diminta bisa memunculkan satu angka dalam pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2010. Menurut Mahmud, saat ini dewan pengupahan masih memiliki waktu yang cukup untuk menemukan satu angka dalam penetapan UMK masingmasing daerah. Pasalnya penetapan UMK oleh Gubernur, baru akan dilakukan 20 November 2009 mendatang. ‘’Karena itu, kami berharap, sisa waktu yang ada bisa dimanfaatkan betul oleh Dewan Pengupahan, agar dapat disepakati

adanya satu angka,’‘ kata politisi PKS ini. Untuk menghindari adanya aksi penolakan dari buruh, Mahmud meminta agar penetapan UMK diupayakan mendekati kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, perbedaan besaran UMK antar wilayah, juga tidak terlalu besar. Sebab dengan tidak adanya perbedaan yang cukup mencolok, maka tidak terjadi pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Sementara itu, sejauh ini di Jawa Tengah masih ada tiga daerah yang masih alot dalam menentukan besarnya usulan UMK 2010 yang akan dibawa ke Gubernur. Masing-masing, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sukoharjo. Kondisi itu akibat pihak buruh masih bersikukuh menginginkan besaran UMK sesuai KHL. Ketua Dewan Pengupahan Jawa Tengah, Siswo Laksono mengatakan, pihaknya terus berusaha memunculkan satu angka UMK di 35 kabupaten/kota yang ada. Hanya saja, jelas Siswo, jika tidak ada kesepakatan di dewan pengupahan, maka akan diselesaikan oleh Gubernur. ‘’Karena kita tidak bisa mengambil keputusan, maka kita serahkan kepada Gubernur,’‘ ujarnya. Sebelumnya, Rabu (28/10) lalu, ratusan buruh yang tergabung dalam dua elemen serikat pekerja menggelar aksi demo menolak usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Kota Semarang tahun 2010 yang diusulkan Wali Kota Semarang. Para buruh yang mengatasnamakan Serikat Pe-

kerja Nasional (SPN) dan Federasi Serikat Buruh Indonesia (FS BI) Kota Semarang ini menggelar aksi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pantauan Republika di lapangan, elemen serikat pekerja sepakat menolak UMK 2010 usulan Wali Kota Semarang sebesar Rp 893.000 atau 95 persen dari angka kebutuhan hidup layak (KHL). Pasalnya, hal ini dinilai merupakan bentuk kemunduran dalam pemenuhan hak-hak buruh dan pekerja di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. ‘’Ini langkah mundur bagi kesejahteraan buruh,’‘ ujar Ketua DPC SPN Kota Semarang, Nanang Setiyono. Padahal, terangnya, selama tiga tahun terakhir Pemkot Semarang sudah melaksanakan UMK 100 persen KHL. Artinya kebijakan yang dilaksanakan bisa mengakomodir keinginan buruh. Bahkan dalam berita acara yang diusulkan kepada Wali Kota Semarang dan ditandatangani Dewan Pengupahan Kota Semarang jelas menyebutkan usulan serikat pekerja sebesar Rp 944. 548 dan usulan pengusaha (Apindo) sebesar Rp 939.755. ‘’Bagi kami, ini sebuah kemunduran. Bahkan Wali Kota Semarang dinilai telah mengebiri kesejahteraan kaum buruh dengan usulan UMK-nya,’‘ tegas Nanang di sela aksi. Karena itu, tegas Nanang, DPC SPN Kota Semarang menolak usulan Wali Kota Semarang tentang UMK tahun 2010. Karena tidak sesuai rekomendasi dewan pengupahan Kota Semarang. ■ owo

Pasokan Mitan Bersubsidi Dihentikan PURBALINGGA — Warga Purbalingga yang masih menggantungkan kebutuhan BBM rumah tangganya dengan minyak tanah, harus mulai memikirkan pengganti BBM jenis itu. Hal ini karena mulai 1 Novermber besok, pasokan minyak tanah bersubsidi di wilayah kabupaten tersebut akan dihentikan seluruhnya. Sebagai gantinya, Pertamina hanya akan memasok mitan non subsidi yang harganya bisa mencapai Rp 8.000 per liter. Kabag Perekonomi Setda Purbalingga, Mukodam, menyatakan kejelasan mengenai penarikan minyak tanah dari peredaran ini, sudah ditegaskan dengan surat edaran Bupati Purbalingga nomor 500/3566 tentang penarikan minyak tanah non subsidi. ‘’Surat tersebut didasari surat dari General Manajer Pertamina

(Persero) pemasaran BBM retail region IV yang menyebutkan bahwa penarikan minyak tanah itu dilakukan seiring dengan selesainya penyaluran paket konversi minyak tanah ke gas elpiji,’‘ jelasnya, Kamis (29/10). Disebutkan Mukodam, penyaluran paket konversi berupa kompos dan tabung gas 3 kg hingga pertengahan Oktober lalu, telah melampaui target dari yang diperkirakan sebelumnya. Penyaluran paket konversi tersebut, telah mencapai 246.492 paket dari estimasi 235.000 paket atau telah mencapai 105 persen. ‘’Pada Oktober ini, Purbalingga masih disuplai minyak tanah sebanyak 250 kilo liter. Sesuai ketentuan, jika paket konversi sudah tersalurkan 100 persen, maka minyak tanah yang beredar akan ditarik seluruhnya. Karena

itu, mulai November nanti seluruh minyak tanah akan ditarik dari peredaran,’‘ tambahnya. Dia menambahkan, pada November itu tetap masih ada minyak tanah. Hanya saja harganya tidak sama seperti harga minyak tanah yang masih bersubsidi saat ini. ‘’Harga yang ditetapkan untuk mitan non subsidi ini sesuai dengan harga keekonomian yang berlaku. Kalau dihitung dengan kurs rupiah dan angkos produksi, harga jual mitan non subsidi tersebut mencapai Rp 8.000 per liternya,’‘ ungkapnya. Untuk itu, kata Mukodam, masyarakat Purbalingga diharapkan sudah menggunakan bahan bakar gas dalam memenuhi kebutuhan memasak keluarganya. Untuk itu dia menjamin, masyarakat tidak akan kesulitan dalam mendapatkan gas elpiji itu. ■ wid

Bocah Hilang itu Namanya Surati ocah tak berdosa itu namanya Surati. Usianya kira-kira antara delapan hingga sembilan tahun. Anaknya sehat, lincah, dan lucu. Tapi sorot raut wajah, dan perilakunya, menampakkan rasa kurang kasih sayang dari orangtua. ‘Kehausan’ belaian kasih sayang tampak sekali. Bocah itu gampang akrab dengan orangtua siapapun. Malah, dia sudah berani memanggil Endi Dwi Haryati (36) ‘ibu’, dan Yusuf Usman (49) ‘bapak’ walau baru kenal beberapa saat. Bocah itu langsung lengket dengan pasangan suami-isteri warga Kampung Driyan, Kelurahan Siswodipuran, Boyolali Kota. Alkisah Surati belum terkuak semuanya. Entah sebab-musabab karena apa, bocah itu terlantar hingga ke ‘Kota Susu’ Boyolali. Ini berawal dari Endi Dwi Haryati hendak menjemput suaminya, Yusuf Usman ke Terminal

B

Boyolali, Kamis (22/10) dinihari. Endi mengetahui bocah itu berkeliaran di depan Kantor Transito Disnas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekitar pukul 02.30 dinihari. Endi segera menghentikan laju kendaraan bermotornya ketika melihat sosok bocah perempuan dalam suasana malam. Bocah itu bukan gelandangan. Penampilan bersih dan rapih. ‘’Ketika saya tanya bisa menjawab meski agak cedal,’‘ kata Endi. Bocah itu ia tinggalkan. Endi melanjutkan perjalanan menjemput suaminya. Begitu sudah mendapatkan suami, bocah itu masih ada di tempat semula. Endi dan suami menghampiri lagi. Tanpa pikir panjang bocah itu langsung diajak pulang rumah. Bocah itupun manut. Lengket. Ikut mendekap ditengah jok motor boncengan bertiga. Begitu di rumah, bocah itu diajak bicara banyak. Ditanya namanya Surati.

Alamat rumahnya, juga bisa menjawab Keradan, Geladah, Kabupaten Demak. Bocah itu tanpa rasa kikuk seperti tinggal di rumah sendiri. Ia berani menghidupkan televisi. Dan, memperbaiki mobilmobilan yang rusak. ‘’Bocah itu pinter, cerdas, dan energik,’‘ komentar Endi. Esok harinya, bocah itu langsung bermain bersama anak-anak sebayanya. Malah, sudah berani keluar-masuk rumah tetangga. Ini yang membuat Endi dan suami khawatir terjadi apa-apa dengan tetangga. Ia terpaksa melapor kasus temuan bocah itu ke Markas Kodim 0724 Boyolali. Lokasinya, tak jauh dari rumah tinggalnya. Petugas Kodim menyarankan, kasus ini dilaporkan ke Polres saja. Setiba di Mapolres, Surati ditanya seputar keluarganya. Padi, nama bapaknya. Ibunya, Lik Tun. Katanya, keduanya bekerja di Jakarta. Surati sendiri ikut neneknya, Sumilah. Ia tidak

KOLOM ENTREPRENEUR

Indonesian Islamic Business Forum

Oleh: Heppy Trenggono Founder & CEO United Balimuda

Membangun Bisnis Yang Kuat eseorang yang memiliki bisnis yang sedang growth biasanya sangat bersemangat untuk memperbesar skala bisnisnya. Karena memang passionate akan muncul bila bisnis dengan grafik yang naik. Maka bila ada seorang entrepreneur mengeluh tentang bisnis yang dikelolanya hampir bisa dipastikan bisnis sedang dalam keadaan turun. Dalam sebuah workshop di Bandung saya menjelaskan bahwa salah satu trap yang membuat bisnis itu mati adalah speed. Seorang peserta kemudian menanyakan bagaimana cara mengembangkan bisnis agar tidak menjadi trap. Kurang lebih pertanyaannya begini, ‘’Pak Heppy, apa ada jalur cepat untuk mengembangkan bisnis? Dan bagaimana caranya agar speed itu tidak menjadi trap?’‘ Speed yang menjadi trap itu terjadi bila keinginan dan kemampuan tidak seimbang. Artinya keinginan untuk memperbesar skala bisnis itu tidak diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan bisnis yang cukup. Ketika bisnis itu masih kecil maka masalah yang munculpun adalah masalah kecil dan sederhana. Namun semakin besar bisnis itu maka masalahnyapun akan semakin komplek dan rumit. Pada bisnis skala kecil itu masalah biasanya seputar masalah produksi, sale dan inventory. Dalam skala yang lebih besar akan muncul masalah tambahan seperti cash flow yang chaos, tim yang mandek, restrukturisasi dan lain-lain. Maka kepada kawan yang bertanya tadi saya sampaikan agar dia memperhatikan cara orang mengembangbiakkan kelinci. Bila seseorang telah memiliki ilmu tentang bagaimana merawat dua ekor kelinci mulai dari memilih induk kelinci yang bagus, suhu ideal, makanan, kandang, musim kawin dan semua hal yang berkaitan dengan kelinci maka akan sangat mudah untuk membuat kelinci itu berkembang biak. Artinya jika kita sudah sangat mahir memelihara sepasang kelinci maka sangat mudah untuk mengembangkan kelinci itu dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, bila kita belum cukup ilmu dan skill tentang dua ekor kelinci maka memperbanyak jumlah kelinci itu akan membuat masalah menjadi lebih besar. Karena kita belum fluence tentang ilmu perkelincian. Demikian juga dengan bisnis. Akan mudah membangun skala bisnis yang lebih besar jika bisnis kita sudah kuat. Namun bukan perkara gampang menjadikan bisnis kita kuat jika sudah terlanjur besar duluan. Pertanyaan selanjutnya bagaimana mengukur apakah bisnis yang kita kelola sudah kuat apa belum sehingga siap diperbesar? Yang tahu pasti jawabannya hanya kita sendiri. Tinggal kita mengukur apakah kita sudah fluence atau belum dengan knowledge dan skill bisnis kita kelola. Jika sudah maka itulah saatnya untuk memperbesar bisnis anda. Tugas anda selanjutnya adalah membentuk tim yang solid yang berisi para Talent (The right man on the bus). Di mana mencari Talent yang hebat itu? Paling mudah mencarinya adalah dari kompetitor. Pada saat yang sangat segera kita membutuhkan orang yang memiliki keahlian yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis yang ingin kita perbesar. Namun mencari Talent perlu waktu dan biaya. Untuk mempersingkat salah satu jalan caranya adalah dengan mencarinya pada kompetitor. Bisa juga mendapatkan para Talent dari dalam perusahaan kita sendiri. Dari beberapa orang yang sudah ada dan bekerja lama dengan kita dapat kita pilih untuk memegang sebuah tanggung jawab. Hanya perlu sedikit effort untuk menemukan Talent yang tepat. Perhitungan itu pasti. Karena bisnis yang ingin kita kembangkan bukanlah sebuah usaha yang trial and error. Agar para Talent yang sudah ada dapat bertahan dan bekerja dengan baik seperti yang kita inginkan mereka harus dirawat dengan baik. Salah satunya dengan jalan membangun corporate culture yang hebat. Uang bukanlah satu-satunya alasan orang untuk bertahan di sebuah perusahaan. Untuk ini banyak sekali referensi yang bisa digunakan. Tinggal mempelajari ilmunya mengapa para Talent pergi dan mengapa mereka bertahan. Talent ini yang akan menjadi leverage buat kita, bekerja untuk kita dan kita sendiri hanya perlu mengerjakan hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh kita sendiri. ■

S

IKLAN BARIS ingin Bkj di LN HTL DARAT / KPL PESIAR??? Tdk Pny Pengalaman?? Ikuti Plthn Singkat Disalurkan Hub. MIAMI FLEET tlp. 373218,3022197

Mulia

”MULIA”

AUTHORIZED MONEY CHANGER

Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00, Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

B U M I A RTA

bisa menceritakan kejadian terlantar sampai Boyolali. Bocah itu tidak mau ditinggal oleh Endi dan Yusuf Usman usai laporan diterima polisi. Ia malah menangis. Mau ikut pulang bersama kedua orangtuanya yang baru itu. Dan, pasangan suami-isteripun dengan ikhlas membawa pulang kembali Surati. Resiko lahir bathin menghantui keduanya. Ia tidak ingin disalahkan oleh tetangga jika terjadi sesuatu dikemudian hari. Namun, keduannya merasa ikhlas merawat sementara bocah tak berdosa itu. Ini dilakukan sembari menunggu upaya petugas Sentra Pelayan Kepolisian (SPK) menindaklanjuti laporan kasus ini. Setidaknya, melakukan koordinasi dengan Polres Demak, untuk mengkomunikasikan perkara ini kealamat keluarga, dan sebagainya. Kini anak itu masih ada di rumah keluarga Endi dan Yusuf Usman. ■ eds

Tanggal : 29 Oktober 2009 CURRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD WON NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

BELI BN 9,625 14,150 8,650 8,875 15,700 9,325 6,875 1,225 106.00 2,775 32,250 7.5/8 280/290 6,825 6,875 200 285 1,400 2,575

TC 9,425 13,900 8,450 15,450 8,925 100.00

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

JUAL 9,775 14,350 8,775 9,000 16,000 9,450 7,000 1,300 109.00 2,900 35,250 9.00 325 6,975 7,025 240 335 1,490 2,700