Republika Yogya Jumat (10-7-2009)

Berlangganan

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA Hubungi (0274) 541582

REPUBLIKA

15

Jumat, 10 Juli 2009 YULIANINGSIH/REPUBLIKA

KOLOM ENTREPRENEUR

kilas Pemenuhan Giizi Jadi Prioritas Pemerintah YOGYAKARTA — Faktor kesehatan terutama pemenuhan gizi bagi masyarakat hendaknya menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Walaupun anggaran pendidikan sudah dinaikkan menjadi 20 persen, namun apabila tidak diikuti oleh peningkatan kualitas gizi bagi peserta didik tentu saja hal tersebut menjadi sia-sia, kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X saat menerima bantuan secara simbolis dari Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Indonesia (YK PMI) di Gedhong Wilis, Kepatihan Yogyakarta, Kamis (9/7). Karena itu Sultan mempunyai keinginan untuk menurunkan angka gizi buruk yang terjadi di DIY. ‘’Jangan sampai ada lagi kasus gizi buruk di Yogyakarta. Pemerintah Provinsi DIY yang dalam hal ini diwakili Gubernur DIY menerima bantuan secara simbolis dari YK PMI senilai 250 juta rupiah dalam bentuk sepatu, beras high-nutrition dan vitamin. Menurut Ketua YKPMI Sudjono Halim, lembaga YKPMI di Yogyakarta telah berdiri sejak tahun 2006 ini. Secara rutin memberikan bantuannyakepada pemerintah DIY maupun di daerah lain yang ada di seluruh Indonesia. ‘’Gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 lalu juga menjadimomentum yang tepat dalam memberikan bantuan. Untuk masalah penyaluran bantuan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Sultan selaku kepala daerah di DIY,’‘kata dia. Berkaitan dengan bantuan dari YKPMI, Sultan mengatakan akan memprioritaskan bantuan ini terutama kepada balita dan anakanak di daerah. Pada kesempatan ini Gubernur DIY memaparkan beberapa programnya yang berkaitan dengan peningkatan gizi masyarakat serta pemulihan pasca-gempa. ■ nri

Lima Persen Surat Suara di Yogya tak Sah YOGYAKARTA — Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Kota Yogyakarta menemukan 5 persen surat suara tidak sah di 180 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Yogyakarta. Dalam pemantauan pelaksanaan Pilpres itu Panwaslu Yogyakarta menerjunkan 90 relawan yang disebar ke seluruh TPS di Yogyakarta. ‘’Memang ada penurunan dibandingkan pada pemilihan legislatif. Pada Pileg lalu jumlah surat suara tidak sah ada 10 persen, tetapi saat Pilpres jumlah surat suara tidak sah turun menjadi 5 persen,’‘ papar Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Anik Pujiastuti, Kamis (9/7). Menurutnya, para relawan yang diterjunkan Panwaslu tersebut ditugasi untuk mengawasi 2 TPS sehingga di dapatkan 180 TPS yang bisa diawasi oleh seluruh relawan pengawas atau 20 persen dari TPS yang ada di Kota Yogyakarta yang sebanyak 866 TPS. Surat suara tidak sah tersebut antara lain berupa tanda 2 kali penyotrengan, ada tulisan-tulisan yang berada di surat suara. ■ yli

SBY-Boediono Raih 62 Persen Suara di DIY YOGYAKARTA — Pasangan Capres dan cawapres SBY-Boediono menang mutlak di seluruh wilayah di DI Yogyakarta. Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DIY, pasangan yang diusung Partai Demokrat ini berhasil memperoleh 62,9 persen suara di DIY mengalahkan dua pesaingnya yaitu pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto. Megawati-Prabowo hanya memperoleh 26,8 persen suara dan JK-Wiranto 10,2 persen suara. ‘’Hingga pukul 11.45, baru data dari 1.456 TPS yang masuk ke kita atau 210.649 suara,’‘ papar Ketua Panwaslu DIY Agus Triyatno, Kamis (9/7). Menurutnya dari data tersebut pasangan SBY-Boediono memperoleh 132.575 suara, disusul pasangan Mega-Prabowo 56.476 suara dan pasangan JK-Wiranto 21.598 suara. Berdasarkan data itu, kemenangan pasangan SBY-Boediono mutlak terjadi di seluruh kabupaten/kota di DIY. Bahkan di basis PDIP yaitu di Kabupaten Sleman,Kulonprogo dan Bantul pasangan itu juga menang telak mengalahkan pasangan Mega-Prabowo. ■ yli

Seminar Internasional di UIN Suka YOGYAKARTA — Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta akan menggelar seminar internasional The 1st International Industrial Informatics. Seminar ini digelar bersama Fakultas Teknologi Maklumat dan Multimedia Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Menurut ketua pelaksana, Agus Mulyanto, seminar ini akan digelar di Gedung Multi Purpose Kampus UIN Suka, Rabu (15/7) mendatang. ‘’Forum ini merupakan pertukaran pengetahuan dan pengalaman teknologi komunikasi dan informasi untuk industri,’‘ kata Agus , Kamis (9/7). Lebih lanjut Agus mengatakan seminar ini juga untuk membangun jejaring antara kalangan profesional, peneliti, pendidik dan pembuat kebijakan bidang teknologi informasi, memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar berbagai pihak. ■ hep

Oleh: Heppy Trenggono Presdir United Balimuda

Pengetahuan dan Ketrampilan Berbisnis (1)

A Tuntut Jamsostek: Ratusan mantan karyawan PT Hotel Inna Nataour (HIN) yang PHK lima tahun lalu, Kamis (9/7) mendemo Hotel Inna Garuda di Jalan Malioboro Yogyakarta. Para karyawan ini memblokir tiga pintu masuk ke hotel tersebut guna menuntut pembayaran uang Jamsostek yang sampai saat ini belum dibayarkan.

Panwaslu Temukan Pelanggaran Pemilu di DIY PDIP akan mengambil langkah hukum terkait pelanggaran pemilu YOGYAKARTA — Sehari pasca pemilu presiden (Pilpres), Panitian Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi DIY telah menemukan 14 indikasi pelanggaran yang terjadi di 22 TPS di wilayah Provinsi DIY. Dari 14 pelanggaran tersebut, ditengarai 3 kasus masuk dalam pelanggaran pidana, sedang sisanya adalah pelanggaran administrasi. Selain 14 pelanggaran hasil temuan Panwaslu tersebut, Panwaslu juga telah menerima 2 laporan dari masyarakat terkait pelanggaran seputar pemilu. Kedua laporan tersebut ditujukan kepada pasangan nomor urut dua dalam Pilpres, SBY-Boediono. Ketua Panwaslu Provinsi DIY, Agus Triyatno mengatakan dari 3 kasus pidana temuan panwaslu, kemungkinan kasus yang bisa dikenai sanksi adalah kasus dengan pelaku pelanggaran Rusmidi. Menurut Agus, Rusmidi telah melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan pencontrengan dua kali di tempat terpisah, yakni di TPS 26 Kadibeso Argodadi Sedayu dan TPS 17 Jaten Argosari Sedayu di Kabupaten Bantul. “Rusmidi akan di jerat dengan pasal 236 undang-undang No 42 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan atau dengan denda minimal Rp 6 juta dan mak-

simal Rp 18 juta,” katanya, Kamis (9/7). Sementara menyangkut pelanggaran Administratif, Agus mengatakan akan segera merekomendasikannya kepada KPU Provinsi DIY. Hal itu dilakukan karena dalam undang-undang Pilpres diatur bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu adalah KPU. Menanggapi temuan Panwaslu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD DIY) Partai Golkar, Gandung Pardiman saat di temui di kantornya mengatakan, hasil pemilu ini memang merupakan kehendak rakyat. Meskipun tidak mau mengakui kekecewaan atas hasil pemilu ini Gandung menyatakan bahwa pemilu kali ini tidak berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

Langkah hukum Dari Semarang dilaporkan, DPP PDIP tengah menyiapkan langkah hukum atas sejumlah pelanggaran yang ditemukan pada pelaksanaan pilpres 2009, Rabu (8/7) lalu. Ketua DPP PDIP, Tjahyo Kumolo dalam siaran persnya mengatakan, mensikapi kemenangan pasangan SBY- Boediono, pihaknya masih menunggu hasil final penghitungan suara oleh KPU. Namun, tim hukum tengahnya menyiapkan langkah-langkah pasca pemungutan suara. Yakni menginventarisasi indikasi pelanggaran yang ada diberbagai daerah, sambil mencermati gelagat dan perkembangan politik yang terjadi. “Pada dasarnya, kita belum berfikir kemana strategi ke

depan. Namun kita ingin menyelesaikan dulu secara tuntas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pilpres 2009,î ujarnya, Kamis (9/7). PDIP telah menginstruksikan kepada struktur partai dan tim sukses di daerah untuk melaksanakan apa yang menjadi instruksi DPP PDIP dan Tim Sukses MegaPro. Antara lain, meminta semua kader dan struktural PDIP menginstruksikan kepada setiap saksi pilpres tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara, jika menemukan adanya kecurangan. Bagaimana dengan di Jateng? Pelanggaran administratif atas persyaratan penggunaan hak suara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata mendominasi temuan pelanggaran. Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jateng, Abhan Misbach dalam keterangannya mengatakan, di luar pelanggaran ini, indikasi politik uang juga mewarnai jelang pelaksanaan pilpres. Namun dalam pelaksanaan pemungutan suara kemarin ditemukan adanya pemilih dari luar kota yang hanya menggunakan KTP untuk menggunakan hak suara di sejumlah TPS di Kota Semarang dan Banjarnegara. Sebanyak 11 warga asal Medan yang sedang bebergian di Semarang bisa memilih di TPS 22, Kelurahan Genuksari. Demikian pula seorang warga Tangerang yang memilih di TPS 2, Kelurahan Kranggan, Kota Semarang. “Panwas menemukan empat warga Jabar yang memilih di TPS di Banjarnegara.’‘ ■ owo/mg1

Mantan Karyawan Hotel Garuda Tanyakan Jamsostek YOGYAKARTA — Ratusan mantan karyawan PT Hotel Inna Nataour (HIN) yang di putus hubungan kerja (PHK) sejak lima tahun lalu menggerudug Hotel Inna Garuda di Jalan Malioboro Yogyakarta, Kamis (8/7). Ratusan mantan karyawan itu bahkan memblokir tiga pintu masuk ke hotel tersebut dari samping depan dan samping kiri hotel. Para mantan karyawan yang tergabung dalam Himpunan Mantan Karyawan Hotel Indonesia dan Inna Wisata (HIMKHI) serta Himpunan Mantan Karyawan Hotel Ambarukmo (HIMKHA) merupakan mantan karyawan PT HIN di tiga hotel yaitu Hotel Indonesia (HI) dan Inna Wisata Jakarta serta Hotel Ambarukmo Yogyakarta. Para mantan karyawan PT HIN tersebut bermaksud meminta uang Jamsostek mereka yang belum dibayarkan oleh PT HIN walaupun mereka telah di PHK sejak lima tahun lalu. Sedikitnya ada 1.200 karyawan PT HIN yang tergabung dalam HIMKHI dan 300 karyawan yang tergabung dalam HIMKHA. ‘’Kita kesini karena ini satu satunya hotel milik PT HIN yang terdekat,’‘ kata Joko Sujono SE, ketua HIMKHI. Menurutnya, saat menjadi karyawan PT HIN seluruh karyawan dipotong gajinya untuk pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) rata-rata sebesar Rp 55 ribu/karyawan. Dana itu dipotong dari gaji

karyawan sejak tahun 1992 hingga 2003. Namun ironisnya uang sebesar itu tak diberikan sepenuhnya oleh PT HIN ke PT Jamsostek. Karenanya para karyawan itu menangih janji PT HIN untuk memenuhi tanggungjawabnya tersebut. Tuntutan itu menurut Joko sudah dilakukan puluhan kali ke PT HIN. Bahkan melalui mediasi Dinas tenaga Kerja DKI Jakarta dan DIY, PT HIN akhirnya diwajibkan membayar Jamsostek tersebut kepada 900 mantan karyawan Hotel Indonesia dan Inna Wisata sebanyak Rp 1,7 miliar dan 250 orang mantan karyawan Hotel Ambarukmo sebesar Rp 620 juta. ‘’Masing-maisng dari kita akan memperoleh jamsostek Rp 2 - 7 juta tergantung masa kerjanya,’‘ kata Ketua HIMKHA Wayan Patra SE. Walaupun keputusan Disnakrestrans tersebut telah dikeluarkan sejak tiga tahun lalu namun hingga saat ini keputusan itu belum terealisir. ‘’Karenanya kita menagih hak kami ke PT HIN,’‘ terangnya. Kuasa Hukum PT HIN, Tony mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih keputusan Disnakrestrans DKI dan DIY tersebut. ‘’Kita akan melakukan penelusuran dan penyelidikan terlebih dahulu,’‘ paparnya. Dikatakan Joko, jika tuntutan para mantan karyawan tersebut tak dipenuhi maka pihaknya akan terus mendatangi hotel milik PT HIN setiap hari. ■ yli

da banyak alasan mengapa kita memulai sebuah bisnis, namun dari banyak alasan tersebut setidaknya ada tiga alasan utama yang membuat kita memulai bisnis, tiga alasan itu adalah Financial Freedom, Passive Income, dan More Time. Financial Freedom, kita memulai bisnis karena keinginan kita untuk terbebas dari masalah ñ masalah keuangan dan juga terbebas dari batasan kemampuan keuangan. Kita ingin mampu memiliki segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, ingin membeli rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, membeli baju bagus tanpa harus menunggu saat - saat diskon, ingin makan di restaurant favorit bersama keluarga dan bebas memilih makanan kesukaan tanpa harus melihat angka yang ada di sebelah kanan menu yang kita inginkan. Passive Income, dengan memilili bisnis kita membayangkan akan memiliki penghasilan tanpa harus selalu bekerja untuk mendapatkannya, kita ingin bisnis yang kita miliki mengirimkan secara terus menerus , ingin memiliki pendapatan yang terus mengalir selagi kita berlibur, selagi kita bepergian, kalau perlu selagi kita tidur. More Time, hampir sebagian besar orang yang memulai bisnis membayangkan akan memiliki waktu yang lebih fleksible, tidak seperti ketika menjadi pekerja yang sangat terikat dengan aturan dan disiplin, harus masuk sesuai jam kerja lima hari dalam seminggu, bahkan kadang - kadang harus masuk di hari libur. Dengan memiliki bisnis sendiri kita berharap bisa berlibur kapan saja, mengantar dan menjemput anak ke sekolah, pulang kampung (buat saya sesuatu yang istimewa), atau mau melakukan apapun kapan saja tanpa harus izin sakit, izin ke ini, izin ke itu yang tidak menyenangkan sama sekali. Setelah kita memulai berbisnis, hampir semua Entrepreneurs yang saya jumpai dan termasuk saya, tentunya pada awal - awal saya berbisnis, bukannya mendapatkan tiga hal di atas malah justru semakin jauh dari yang kita harapkan. Bukan Financial Freedom yang kita dapatkan malah semakin hari semakin banyak hutang yang kita gali, bisnis seolah - olah tak pernah henti membutuhkan tambahan modal. Bulan lalu kita menyuntik dana, bulan ini tak terhindarkan lagi kita harus mencari hutang kesana kemari untuk menutupi cash flow, kalau tidak kita tutupi maka karyawan tidak gajian, maka supplier tidak akan mengirimkan lagi barangnya kepada kita, dan begitulah terus tanpa ada hentinya sehingga hutang semakin dalam. Kita jadi frustasi karena team kita sangat tergantung dengan kita, tidak bisa memutuskan sendiri, tidak ada inisiatif, harus selalu kita kejar kejar, bahkan banyak perintah - perintah kita yang tidak berjalan atau tidak dijalankan. Bukannya passive income yang kita dapat tetapi very very very active income yang ada. Banyak Entrepreneur yang kehilangan orientasi dalam berbisnis karena semakin peliknya situasi, semakin dalamnya permasalahan dan semakin kompleksnya proses bisnis yang dihadapi seiring dengan bertumbuhnya bisnis yang dimiliki. Umumnya Entrepreneur memulai bisnis dengan bekal semangat dan mimpi besar, dan terus demikian semakin lama bisnisnya bertumbuh tanpa mengimbangi dirinya dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan dalam berbisnis secara memadai. Kalau kita lihat berbagai profesi yang ada dalam kehidupan sehari -hari, hampir semua membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan, apa itu menjadi dokter, pengacara, dosen, guru, bahkan tukang kayu, tukang las, ataupun pengemudi, semuanya memerlukan bekal pengetahuan dan ketrampilan. Pengemudi perlu pengetahuan tentang jalan jalan, pengetahuan tentang kendaraan yang dibawanya, dan juga perlu ketrampilan dalam mengemudi, menghadapi kemacetan, melewati jalan menanjak, dan memberhentikan kendaraannya dengan aman. Demikian juga dengan Entrepreneur, kita tidak dapat membangun bisnis sesuai dengan keinginan kita tanpa pengetahuan dan ketrampilan, membangun bisnis yang menjadi mesin pencetak uang bagi kita, bisnis yang jalan tanpa setiap saat mengharuskan kehadiran kita. Pengetahuan dan Ketrampilan, itulah kuncinya menjadi Entrepreneurs dituntut untuk selalu menuntut ilmu dan belajar, tidak hanya belajar dari pengalaman kita sendiri tetapi juga harus belajar dari pengalaman orang lain, dengan membaca buku, majalah, atau mencari mentor dari Entrepreneur yang sudah berhasil membangun bisnis. Dengan pengetahuan dan ketrampilan yang kita miliki sebagai Entreprenuer kita akan terhindar dari berbagai persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. ■

Tahun Ajaran Baru, Pegadaian Diserbu Masyarakat YOGYAKARTA — Memasuki tahun ajaran baru 2008/2009, beberapa pegadaian di Yogyakarta mulai di banjiri nasabah yang ingin menggadaikan barangnya. Bahkan akibat tingginya animo masyarakat, jumlah nasabah di kantor pegadaian cabang Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, mengalami peningkatan sampai 25 persen. Pimpinan Pegadaian Kantor Cabang Yogyakarta, Widjatmo mengatakan dalam sepekan ini pegadaian tempatnya bekerja mengalami peningkatan jumlah nasabah yang cukup signifikan. jika pada hari-hari biasa jumlah nasabah di pegadaian tersebut hanya berkisar antara 55 hingga 65 orang, maka dalam sepekan ini rata-rata nasabah yang datang ke pegadaian meningkat menjadi 80 hingga 95 orang atau meningkat sebesar 25 persen. Dari besarnya jumlah nasbah tersebut, lebih dari 90 persen barang yang dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang adalah perhiasan emas. sedang sisanya berupa kendaraan bermotor roda dua, dan barang-barang elektronik. Widjatmo mengatakan banjirnya nasabah di bulan Juli yang bertepatan dengan masa dimulainya tahun ajaran baru merupakan masalah klasik di pegadaian. “kisaran uang yang mereka pinjam ke pegadaian berkisar antara Rp 3 - 5 juta rupiah. Jumlah itu hanya rata-ratanya

saja, sebab ada yang meminjam lebih banyak dan lebih sedikit dari itu,” ujarnya. Seperti di Kantor Pegadaian Cabang Kota, Pegadaian Cabang Bantul juga mengalami peningkatan jumlah nasabah cukup signifikan dibanding hari biasa. Pimpinan Pegadaian Kantor Cabang Bantul, Sukirno mengatakan peningkatan jumlah nasabah di Kantor pegadaian cabang Bantul telah mengalami peningkatan sejak pertengahan bulan Juni 2008. Akan tetapi peningkatan itu baru mencapai 10 persen dibanding hari biasa. Memasuki bulan Juli, nasabah terus bertambah hingga mencapai 25 persen. Menurut Sukirno peningkatan paling tinggi terjadi pada hari Kamis dan Jumat (9-10/7), yang bertepatan dengan harihari terakhir pendaftaran ulang di sekolah. “Sebagian besar alasan orang yang menggadaikan barangnya ke sini adalah untuk membayar biaya masuk sekolah anak-anaknya,” katanya. Bonijo, salah seorang warga Bantul mengaku terpaksa menggadaikan BPKB sepeda motornya karena membutuhkan uang yang besar untuk melunasi biaya pendaftaran ulang anaknya di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Bantul. “kemarin pihak sekolah meminta Rp 1,7 juta. Kalau saya tidak menggadaikan BPKB motor, dari mana buruh tani seperti saya bisa mendapatkan uang,” katanya. ■ mg1

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

16

Jumat, 10 Juli 2009 NOVERADIKA/ANTARA

Investor Disarankan Temui Menbudpar

kilas Polisi Periksa Kasus Penambang Liar KLATEN — Polres mulai intensif memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Ini terkait dengan penyidikan kasus penambangan Bahan Galian Golongan C di Lereng Gunung Merapi. Kegiatan penambangan di Kecamatan Kemalang sana dianggap ilegal, alias tidak berijin. Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Pemkab Klaten, Sri Sumanto SE, mengaku, sudah menjalani pemeriksaan beberapa jam sebagai saksi. Kedatangan ke Polres berdasar surat panggilan polisi terkait dengan pemeriksaan kegiatan penambangan di Kemalang. ‘’Sekali lagi, saya dipanggil sebagai saksi. Ini terkait dengan jabatan saya sebagai Kabag Perekonomian. Jadi saya menjelaskan seputar antara penambangan resmi dan ilegal itu bagaimana, saya terangkan,’‘ kata dia kepada Republika di Kantor Pemkab, Kamis (9/7). Selain itu, Sri Sumanto menjelaskan tentang prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh SIPD (Surat Ijin Penambangan Daerah). Dan, proses pengajuan perizinan penambangan memang masuk salah satu Sub Bagian (Subag) Perekonomian Setda. yakni, Subag Pengelolaan Sumber Daya Alam. ■ eds

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk KUDUS — Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk bersumbu yang bermuatan besi, dalam kecelakaan di Jalan Kudus-Pati kilometer 13, Kamis (9/7). ‘’Pengendara motor yang tewas adalah pembonceng sepeda motor yang terlindas roda truk,’‘ kata warga sekitar, Pardi (40). Kecelakaan yang diperkirakan terjadi sekitar pukul 07.00 WIB itu, berawal ketika kendaraan sepeda motor Yamaha Vega bernopol K-5792-PK yang dikendarai Sugiyarto (24) berboncengan dengan Arifin (31) dari arah Kudus menuju Pati hendak mendahului truk bernopol H-1808-CA. Belum sempat pengendara sepeda motor tersebut mendahului truk bersumbu yang dikemudikan Kusen (34), tiba-tiba dari arah berlawanan muncul kendaraan truk. Sehingga pengendara berupaya menghindari tabrakan. Tiba-tiba sepeda motor oleng ke kiri dan menyenggol truk. Pengendara terjatuh dan terpelanting ke jalan. Sedangkan pembonceng sepeda motor Arifin terlindas roda truk bagian belakang. Kanit Laka Satlantas Polres Kudus, Ipda Wasito membenarkan, kecelakaan yang melibatkan kendaraan truk dan sepeda motor tersebut menyebabkan salah seorang pembonceng sepeda motor meninggal dunia. ‘’Saat ini, korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Mardirahayu Kudus. Sedangkan korban selamat Sugiyarto dirawat di Rumah Sakit Islam Kudus,’‘ ujarnya. ■ ant

PDAM Targetkan 10 Ribu Pelanggan Baru PEKALONGAN — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada 2009 menargetkan 10 ribu pelanggan baru. Karena dua pipa jaringan di Kecamatan Kedungwuni dan Bojong telah selesai dibangun. ‘’Jaringan pipa yang telah dibangun ini akan kami arahkan ke Kedungwuni, Kajen, Bojong, dan Karanganyar dengan target mampu memproleh 10 ribu pelanggan,’‘ kata Direktur PDAM Kabupaten Pekalongan, Dharmaji, di Pekalongan, Kamis (9/7). Menurut dia, pembangunan dua jaringan tersebut didanai dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). ‘’Namun berapa jumlah dana untuk pembangunan dua jaringan ini kami tidak tahu persis,’‘ katanya. Ia mengatakan, pemasangan dua jaringan baru diharapkan mampu mengatasi persoalan air PDAM yang sering macet di Kedungwuni dan daerah lainnya. ‘’Program ini juga sebagai upaya untuk menghemat anggaran operasional selama ini,’‘ katanya. ■ ant

LAYANAN KONSUMEN

0274-3050444

Pameran Tunggal: Seorang pengunjung mengamati karya yang dipamerkan di Jogja National Museum, Yogyakarta, Kamis (9/7). Pameran tunggal kar ya Agus Suwage dari tahun 1985 - 2009 yang menampilkan 24 judul kar ya (gambar), 41 judul karya (lukisan), dan 34 judul karya (seni instalasi) dengan tema Still Crazy After All These Years” tersebut berlangsung hingga tanggal 31 Juli ‘09.

Golput di Banyumas Mencapai 26,45 Persen

Jumlah pemilih menggunakan KTP sebanyak 1.849 orang.

BANYUMAS — Angka partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden di Banyumas pada Rabu (8/7) lalu, meningkat sedikit dibanding saat pelaksanaan pemilihan anggota legislatif. Dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 1.262.346 orang, yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 928.401 orang. Dengan demikian, jumlah warga terdaftar di DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres kemarin, mencapai 333.945 orang atau sekitar 26,45 persen. Jumlah golput ini lebih kecil sedikit dibandingkan jumlah golput dalam Pileg lalu, yang mencapai 30 persen. ‘’Tapi kalau dihitung dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP, kemungkinan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebenarnya bisa lebih besar lagi. Soalnya, dalam Pilpres kemarin, cukup banyak

pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, yang masih belum menggunakan hak pilihnya,’‘ kata Ketua Panwas Banyumas, Tri Wuryaningsih, Kamis (9/7). Menurut Tri, jumlah pemilih di Banyumas di luar DPT yang menyodorkan KTP agar dapat menggunakan hak pilihnya, tercatat sekitar 1.849 orang. Bahkan dari jumlah itu, ada dua pemilih yang ternyata ber-KTP luar Banyumas. ‘’Menurut perkiraan saya, masih banyak pemilih di luar DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya,’‘ tambahnya. Panwas sendiri, kemarin telah selesai melakukan penghitungan suara hasil pilpres. Dari data panwas tersebut, pasangan capres SBY-Boediono memperoleh dukungan suara yang tak beda jauh dengan hasil penghitungan cepat di tingkat nasional. Dalam hal ini, pasangan Capres incumbent tersebut mendapat 442.527 suara atau 50,5 persen dari total peserta pemilih 928.401 orang. Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo mendapat 365.498 suara atau 41,7 persen, dan pasangan JK-Wiranto hanya mendapat 68.180 suara atau 7,8 persen. Sementara untuk surat suara

tidak sah, mencapai 52.194 suara, atau 6,0 persen. Terkait masalah pelaksanaan Pilpres di Banyumas ini, tim sukses Mega-Prabowo Kabupaten Banyumas sebelumnya sempat meminta agar dilakukan perhitungan ulang pada suara yang tidak sah di wilayah Kecamatan Sumbang. Pasalnya, di TPS 6 Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang tanda centang tidak sempurna dinyatakan tidak sah. Padahal sebagian besar suara tersebut memilih Mega-Pro. Salah satu tim sukses MegaPro, Slamet Sudarso mengatakan, di TPS 6 sebelum dilakukan perhitungan ulang, Mega-Pro unggul dengan perolehan suara 136 suara. Sesudah dilakukan perhitungan ulang pada surat suara yang dinyatakan tidak sah, suara Mega bertambah menjadi 173. ‘’Ini baru kita temukan di TPS 6, kemungkinan hal ini juga terjadi di TPS-TPS lain. Karena waktunya mendesak, kita akan lakukan koordinasi dengan para saksi dan kita meminta agar para saksi mengajukan permohonan perhitungan ulang untuk surat suara yang dinyatakan tidak sah,’‘ jelasnya. n wid

SOLO — Wali Kota Solo, Joko Widodo alias Jokowi, sepertinya tak gampang memberi ijin pendirian Hotel Beauty di kawasan cagar budaya, Beteng Vestenberg. Ia bukan bermaksud ‘mempersulit’ tapi pihak pengelola disarankan menemui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik terlebih dahulu. Saran tersebut ditempuh setelah pihaknya menerima rekomendasi dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Wilayah Jateng — ihwal rencana pendirian Hotel Beauty yang sempat jadi polemik sehubungan didirikan dikawasan cagar budaya Beteng Vestenberg. ‘’Memangnya tahapan yang harus dilakukan investor setelah menerima rekomendasi dari BPKP musti menghadap Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,’‘ tutur Jokowi di Balaikota Solo, Kamis (9/7). Masih menurut Jokowi, ‘’nanti setelah menemui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, baru menghubungi saya’‘. Jadi, masih ada taha-

Semarak 25 Tahun Kejurnas PAMI 2009 YOGYAKARTA — Persatuan Atlet Master Indonesia (PAMI) bekerjasama dengan Dini Mediapro sebagai event organizer akan menggelar kejuaraan nasional atletik untuk atlet usia lanjut. Rencananya akan digelar di Stadion Atletik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Jumat-Ahad (17-19/7). Menurut Wiwih Wirahana, Humas PP PAMI Pusat yang didampingi Rindy Gadis Prasetyani, Project Manager Dini Mediapro, kejuaraan ini diselenggarakan setiap tahun sekali. Penyelenggaraan tahun 2009 ini dipilih kota Yogyakarta sebagai ajangnya. Tema yang dipilih adalah ‘Bugar, Bersemangat, Berprestasi.’ ‘’Event ini membuktikan usia lanjut bukan halangan bagi para atlet atletik untuk berpresatsi mengharumkan nama bangsa,’‘ kata Wiwih di Kantor Republika Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Rangkaian acara, lanjut Wiwih, hari pertama Jumat

ngan,’‘ kata Hakam. Menurut dia, warga Kelurahan Krapyak merencanakan akan melakukan pertemuan dan menemui Wali Kota Pekalongan, Basyir Achmad untuk membatalkan rencana pembangunan pengolahan sampah di kelurahan itu. ‘’Kami akan menolak pembangunan pengolahan sampah di Kelurahan Krapyak dan meminta wali kota agar memindahkan ke daerah lainnya,’‘ katanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan, Moh Faizal mengatakan, dengan adanya protes dari warga Kelurahan Krapyak, pihak Pemkot akan segera melakukan sosialisasi me-

ngenai adanya rencana pembangunan tersebut. ‘’Pembangunan pengolahan sampah ini merupakan kebijakan dari pusat sehingga harus kami lakukan. Prinsip 3D, yaitu dipilah, diolah, dan diproduksi harus dilaksanakan dalam mengelola sampah tanpa merusak lingkungan,’‘ katanya. Sementara sebelumya, Pemkot Pekalongan, menutup pabrik pengolah tepung ikan UD Java. Pabrik yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa itu menebarkan bau busuk dan meresahkan warga setempat. Penutupan berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) bersama DPRD Kota Pekalongan dan pabrik ini tidak berizin. ■ ant

(17/7), akan dilaksanakan rapat kerja nasional (Rakernas) yang dihadiri 60 peserta dari 13 provinsi di Indonesia. Malam harinya, temu kangen yang dilaksanakan di UC UGM dan dihadiri 400 atlet atletik se Indonesia. Sedang kejuaraannya digelar selama dua hari Sabtu dan Ahad (18-19/7) pukul 07.00-17.00 WIB. Ada sejumlah cabang yang dipertandingkan dan disesuaikan dengan usia para atlet dalam kejuaraan ini. Dini sebagai event organizer mengajak pelaku usaha di Yogyakarta untuk ikut menyemarakan kejuaraan ini. Pihaknya telah menyediakan sejumlah stand di sekeliling lintasan atletik. ‘’Para atlet ini datang ke Yogyakarta tidak sendirian. Mereka ditemani, suami atau istri, anak, cucu dan keluarga lain. Sehingga satu atlet bisa membawa minimal lima orang. Ini peluang bisnis memasarkan oleh-oleh khas Yogyakarta,’‘ kata Dini. ■ hep

”MULIA”

AUTHORIZED MONEY CHANGER Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00 WIB Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

Warga Tolak Pembangunan Pengolahan Sampah PEKALONGAN — Warga Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menolak adanya rencana pemerintah kota setempat membangun pengolahan sampah di sekitar pemukiman warga. Hakam, seorang warga Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan, Kamis (9/7), mengatakan, warga menolak adanya pembangunan pengolah limbah tersebut karena mereka akan merasa terganggu dengan bau busuk. ‘’Timbunan sampah yang belum dikelola dipastikan akan menimbulkan bau tidak sedap dan memicu rusaknya lingkungan setempat sehingga warga menolak dengan rencana Pemkot Pekalo-

pan-tahapan harus dilalui. Jadi, setelah menerima rekomendasi dari BPKP belum final. Masalahnya, yang mengeluarkan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) walikota. Sekadar mengingatkan saja, saat pembukaan acara Indonesian Perfomence Art Mart (IPAM) di Istana Mangkunegaran, Solo, beberapa waktu lalu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, mengungkapkan, pihaknya tidak memberikan kemudahan pendirian Hotel Beauty di kawasan cagar budaya, Beteng Vestenberg. Komunitas Peduli Cagar Budaya Nasional (KPCBN) sudah sejak lama menentang rencana investor membangun hotel dikawasan cagar budaya. Rencana tersebut, jelas bertentangan dengan Undang Undang Cagar Budaya N0 20 Tahun 2005. KPCBN juga mengkritik pernyataan Menteri Budaya dan Pariwisata, Jero wacik, yang tidak tegas menolak memberi izin. Setyawan, budayawan aktivis KPCBN mengatakan mestinya, menteri menolak tegas. ■ eds

CURRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD KPW NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

Tanggal : 09 Juli 2009 BELI BN TC

10,125 9,925 14,075 13,775 7,850 7,600 8,650 8,050 16,225 15,975 9,250 8,850 6,925 1.275 108,25 102,25 2,800 33,000 7/7.5 285/295 6,875 6,250 210 295 1,475 2,650 Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

JUAL 10,250 14,275 8,050 8,800 16,625 9,400 7,075 1.375 111,25 2.950 36,000 9.00 340 7,025 6,400 250 345 1,575 2,775

‘’Penarikan Sumbangan di SMA 1 Dipertanyakan’‘

P

ermintaan sumbangan dari siswa baru di SMA Negeri 1 Purwokerto, dinilai mengherankan. Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas, Edi Wibowo, menyatakan penarikan sumbangan pendidikan sebesar itu memang mengundang tanda tanya. Apalagi, hal serupa juga pernah dilakukan SMA Negeri 1 pada tahun 2006, saat sekolah itu membuka kelas khusus yang siswanya direkrut berdasarkan besarnya sumbangan. ‘’Besarnya dana sumbangan yang ditetapkan SMA Negeri 1 itu memang mengherankan. Untuk apa saja uang sebanyak itu? Apalagi, hal serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2006. Mestinya, dana sumbangan dari siswa baru itu hanya menjadi dana pendamping karena sekolah SMA 1 sudah berstatus RSBI. Sehingga mendapat dana cukup besar dari APBN, APBD Provinsi dan

APBD kabupaten,’‘ kata Edi, kepada wartawan di Purwokerto, Kamis (8/7). Edy menyebutkan, kalau dana sebesar itu hanya untuk kegiatan untuk operasional sekolah, maka hal itu dinilainya sangat berlebihan. ‘’Ya, tidak match-lah. Masa dana sebesar itu hanya untuk operasional? Kalau begitu, satu bulannya mereka menghabiskan dana sekitar Rp 150 juta untuk operasional. Itu jelas berlebihan,’‘ tambahnya. Edy menyebutkan, anggaran operasional lembaga dinas di jajaran Pemkab Banyumas saja, tidak menghabiskan dana sebesar itu. Padahal jumlah pegawainya, lebih banyak dari pada pegawai di SMA Negeri 1 yang kebanyakan sudah berstatus PNS. Hal serupa juga dikemukakan Kabag Humas Pemkab Banyumas, Agus Nur Hadie. Menurutnya, anggaran operasional institusi yang dipimpinannya bahkan tidak sampai

angka miliaran. ‘’Di lembaga Humas, anggaran operasional itu, kebanyakan untuk membeli peralatan surat menyurat dan SPJ. Dan anggarannya, tidak sampai miliaran,’‘ jelas Agus. Agus mengaku, dalam Peraturan Bupati yang mengatur masalah sumbangan pendidikan dari masyarakat bagi sekolah, khusus sekolah-sekolah yang berstatus RSBI memang masih diizinkan untuk menarik sumbangan orang tua murid untuk membiayai program pendidikannya. ‘’Namun besarnya tentu tidak jor-joran. Harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS),’‘ jelasnya. Terkait masalah ini, Edy mengaku pihaknya sudah menerjunkan tim untuk mengaudit masalah penggunaan dana di sekolah tersebut. Bahkan menurutnya, pihaknya juga su-

dah menerjunkan tim sekolah-sekolah lain yang juga melakukan penarikan sumbangan terhadap siswa baru. Antara lain, SMA Negeri 2, SMP negeri 1 dan SMP Negeri 2. ‘’Tim kita akan bekerja selama 18 hari. Nanti kalau sudah selesai, hasilkan akan kita umumkan,’‘ katanya. Edy juga mengkritisi masalah keanggotaan komite sekolah yang menurut penilaiannya selama ini cenderung asal ‘comot’. Menurutnya, pihak Dinas Pendidikan mestinya mengeluarkan aturan masalah pemilihan komite sekolah. ‘’Dengan demikian, orang yang menjadi anggota komite sekolah di sekolah tertentu, adalah orang yang memang anaknya sekolah di sekolah tersebut. Bukan orang yang anaknya sudah lulus dari sekolah itu, tapi masih menjadi komite sekolah tersebut,’‘ jelasnya. Sebelumnya diberitakan Wakil Ketua

Komite Sekolah Bidang Pengembangan dan Pembangunan SMA Negeri 1, Hardiat Gembong, mengakui ada 36 siswa yang diterima melalui jalur belakang. Mereka telah ditetapkan untuk diminta sumbangan minimal sebesar Rp 10 juta per siswa. Namun demikian, dia membantah kalau penetapan sumbangan sebesar itu merupakan bentuk komersialisasi sekolah. Menurutnya, sebagai sekolah yang bestatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), SMA Negeri 1 membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan sarana pendidikan yang dimiliki. ‘’Kalau kita hanya mengandalkan dana bantuan dari pemerintah maka tidak akan memadai. Dan masalah besarnya sumbangan tersebut, juga sudah atas persetujuan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas,’‘ katanya. ■ wid