Hal 5-8 Fc

  • Uploaded by: heri purwata
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Hal 5-8 Fc as PDF for free.

More details

  • Words: 1,881
  • Pages: 4
K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

jelang perubahan

Mari Jelang Perubahan

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo telah menetapkan Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT). Ada 379 calon legislatif yang telah diumumkan di berbagai media. Di antaranya, kantor-kantor kecamatan se Kabupaten Kulonprogo, Kantor Humas Kulonprogo dan tempat-tempat strategis lain-lainnya. Pengumuman DCT ini sangat penting, karena masyarakat bisa melihat dan mencermati siapa saja yang telah ditetapkan sebagai calon legislatif di Kulonprogo. Setelah melihat di papan pengumuman, calon pemilih bisa merenungkan siapa saja calon-calon legislatif yang dianggap berkualitas. Kemudian dibuat skala prioritas yang selanjutnya bisa menentukan siapa yang paling mantap untuk dipilih. ‘’Pencermatan DCT ini penting, sebab bisa menjadi dasar nanti untuk menentukan pilihan di Pemilu Legislatif, 9 April 2009 mendatang. Sehingga jangan sampai masyarakat ibarat membeli kucing dalam karung,’‘ tegas Marwanto SSos, anggota KPU Kulonprogo pada Sosialisasi Pemilu 2009 di Dusun Tonogoro, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, 26 Oktober 2008. Marwanto menambahkan, KPU Kulonprogo telah melaksanakan sejumlah tahapan Pemilu 2009. Di antaranya, pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, juga telah dibentuk panitia penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) maupun tingkat desa (PPS). Karena itu, Marwanto mengharapkan agar para pemilih yang sudah masuk dalam DPT bisa menggunakan hak

Sosialisasi Pemilu di Tonogoro. suara dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hak yang telah dimiliki pemilih hilang percuma. Sedangkan R Panggih Widodo S.Si, Divisi Rumah Tangga, Umum, Pengembangan SDM dan Organisasi KPU Kabupaten Kulonprogo dalam acara Sosialisasi Pemilu 2009 di Dusun Semawung Banjaroyo awal November 2008 mengingatkan kepada para pemilih bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2009 nanti tidak lagi mencoblos. Namun pemilih dalam memberikan suaranya dengan cara memberi tanda centang (✓) satu kali pada nomor atau nama calon legislatif dan partai yang dipilihnya. Pemilu, kata Panggih, sebagai sarana legitimasi politik untuk memilih wakil rakyat. Pemilu juga sebagai sarana penggantian elit politik dan sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. ‘’Dengan ikut Pemilu, maka berkesempatan untuk

merubah keadaan melalui wakilwakil rakyat yang kita pilih. Karena itu, mari kita sukseskan Pemilu dan mari bersama menjelang perubahan di Tanah Air,’‘ tegas Panggih. Panggih mengharapkan bila calon legislatif yang dipilih berkualitas tentu akan bisa mengemban amanah rakyat yang diwakilinya. Sehingga diharapkan perubahan yang dilakukan wakil rakyat tersebut bisa membawa kepada perubahan yang lebih baik yaitu pening-katan kesejahteraan. Ia melanjutkan agar pemilih tidak terpengaruh terhadap iklaniklan partai politik. Namun pemilih diharapkan bisa memilih calon legislatif yang benar-benar sesuai dengan hati nuraninya. Sosialisasi di Dusun Tonogoro dan Semawung tersebut terselenggara berkat kerjasama KPU Kabupaten Kulonprogo dengan mahasiswa KKN dari STPDM “APMD” Yogyakarta. ●

5

partisipasi pemilu

K o m i s i

P e m i l i h a n

Hindari Partisipasi Minimalis

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo sangat mengharapkan agar masyarakat tidak hanya sebagai partisipan minimalis. Artinya, pemilih jangan hanya datang ke tempat pemungutan suara (TPS) kemudian membubuhkan tanda centang pada pilihannya lalu tidak mencermati hasil pemilihan di daerahnya. Namun masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam Pemilu 2009 secara maksimal. Artinya, masyarakat diharapkan mengkuti seluruh tahapan Pemilu termasuk pasca hari pemungutan suara. Sehingga mengetahui secara keseluruhan hasil pemilihan umum, minimal di wilayahnya sendiri. Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH dan Marwanto SSos (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi) mengungkapkan hal tersebut pada Sosialisasi Tahapan Pemilu 2009 di Radio Rosala, 15 November 2008. Acara yang terselenggara atas kerjasama Kantor Humas Kulonprogo dengan KPU Kabupaten Kulonprogo ini dimoderatori Wibisono, penyiar radio Rosala Wates, Kulonprogo. Siti Ghoniyatun menjelaskan bahwa sejumlah tahapan Pemilu telah dilaksanakan. Yaitu pemutakhiran data pemilih, pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan PPDP, panitia pengawas (Panwas) kabupaten. Selain itu, juga telah dilakukan verifikasi faktual kantor dan pengurus serta keanggotaan partai politik, verifikasi dukungan Dewan Perwa-

6

kilan Daerah (DPD), kampanye non rapat umum, penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Juga penetapan dan pengumuman daftar calon legislatif tetap (DCT). ‘’Adanya tahapan ini diharapkan agar masyarakat menjadi pemilih yang rasional dan cerdas. Memilih calon legislatif berdasarkan visi misi dan program yang ditawarkan,’‘ kata Siti Ghoniyatun. Dijelaskan Siti Ghoniyatun, dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Kulonprogo dibagi dalam lima daerah pemilihan (Dapil). Daerah pemilihan satu, meliputi kecamatan Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dengan jumlah penduduk 87.262 jiwa dan mendapat jatah delapan kursi. Daerah pemilihan dua, meliputi kecamatan Nanggulan dan Sentolo dengan jumlah penduduk sebanyak 85.860 jiwa dan mendapat jatah tujuh kursi. Daerah pemilihan tiga, meliputi kecamatan Kokap dan Pengasih

U m u m

D a e r a h

dengan jumlah penduduk 86.753 orang dan memperoleh delapan kursi. Daerah pemilihan empat, kecamatan Wates, Panjatan, dan Temon dengan jumlah penduduk 122.899 orang, dan mendapat jatah 10 kursi. Sedangkan daerah pemilihan lima meliputi kecamatan Lendah dan Galur dengan jumlah penduduk 74.324 orang, mendapat tujuh kursi. ‘’Secara keseluruhan Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah penduduk 458.298 orang akan diwakili 40 orang anggota DPRD,’‘ kata Siti Ghoniyatun. Saat ini tercatat dalam daftar calon legislatif (DCT) di Kabupaten Kulonprogo sebanyak 379 orang. Dari calon sejumlah itu, nantinya hanya akan terpilih 40 orang yang akan duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo. Untuk bisa memilih yang terbaik, masyarakat diharapkan tidak boleh terbujuk rayu politik uang (money politic). Sehingga para wakil rakyat tersebut benar-benar bisa menyerap dan menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Selanjutnya, mereka bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. ●

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KULONPROGO PEMILU 2009 DAERAH PEMILIHAN

KECAMATAN

DAPIL 1

GIRIMULYO SAMIGALUH KALIBAWANG NAGGULAN SENTOLO KOKAP PENGASIH WATES PANJATAN TEMON LENDAH GALUR

DAPIL 2 DAPIL 3 DAPIL 4

DAPIL 5 J U M L A H

JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH PEMILIH

26.177 30.151 31.934 31.298 54.662 38.776 48.077 51.179 41.609 30.111 40.716 33.608

22.830 37.053 31.783 25.682 30.997 36.835 37.169 30.219 20.589 24.187 22.981 24.570

458.298

344.895

KURSI DPRD 2009

8 7 8 10 7 40

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

sosialisasi pemilu

Tak Ada Alasan untuk Golput

Sosialisasi Pemilu 2009 di RM Bu Hartin.

‘’P

emuatan DCS dan DCT di media massa memungkinan masyarakat luas dapat leluasa membaca dan menyeleksi secara seksama siapasiapa saja yang pantas dipilih menjadi legislatif. Termasuk ditetapkan sebagai calon terpilih dengan suara terbanyak,’‘ kata Siti Ghoniyatun SH, Ketua KPU Kulonprogo pada Saresehan Sosialisasi Pemilu 2009 di Rumah Makan Bu Hartin, 24 November 2008 lalu dengan peserta para camat se Kabupaten Kulonprogo, perwakilan lurah dan dukuh, tokoh masyarakat serta insan pers. Dijelaskan Siti Ghoniyatun, Pemilu 2009 merupakan masa transisi tata cara pemungutan suara. Sebab Pemilu kali ini tidak lagi menggunakan cara mencoblos surat suara, tetapi dengan memberikan tanda centang (✓) sekali pada surat suara. Pemberian tanda ini sesuai dengan peraturan KPU Nomor 35

Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. ‘’Namun jika nanti ada petugas KPPS menemui surat suara dengan tanda centang yang tidak sempurna atau bahkan tanda coblos sekalipun (tapi syaratnya hanya satu kali), surat suara tersebut dianggap sah,’‘ kata Siti Ghoniyatun. Drs R Agus Santosa selaku moderator mengatakan saresehan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan tentang Pemilu 2009. Selain itu, juga untuk mengenali permasalahan-permasalahan Pemilu baik ketika sudah berlangsung maupun yang akan dilaksanakan. ‘’Diharapkan dari sejumlah problem yang ditemui di lapangan bisa digunakan sebagai bahan masukan kepada penyelenggaran Pemilu,’‘ kata Agus Santosa. Karena itu, ia mengharapkan peserta sarasehan dapat

menyerap dan menguasai peraturan Pemilu 2009. Selain itu, dengan menguasai dan memahami peraturan Pemilu, para tokoh masyarakat ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di wilayah masing-masing. Bahkan para tokoh masyarakat bisa menjamin penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya benar-benar berkualitas baik Sementara narasumber lain, Marwanto S.Sos (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi KPU Kabupaten Kulonprogo) mengemukakan peraturan penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu terus mengalami perbaikan. Diantaranya, peraturan tentang penyelenggara Pemilu (UU No 22 Tahun 2007) dipisahkan dari peraturan tentang Pemilu (UU No 10 Tahun 2008). Hal lain, diumumkannya daftar calon legislatif sementara dan daftar calon legislatif tetap (DCS dan DCT) melalui media massa. Semua itu untuk mewujudkan Pemilu berkualitas, yang ditandai adanya kebebasan warga masyarakat menentukan pilihannya. Meski bebas menentukan pilihan, namun masyarakat diharapkan menjadi pemilih yang cerdas: yakni memilih calon wakil rakyat yang berkualitas. Dengan terpilihnya wakil rakyat yang berkualitas, niscaya prinsip representative (keterwakilan) dapat dipertanggungjawabkan. Wakil rakyat yang dihasilkan pun dapat menyerap dan menyuarakan aspirasi warga negara secara baik. Atas dasar itulah, maka pada Pemilu 2009 mendatang tak ada alasan bagi warga negara untuk Golput. Pilihan rakyat akan menentukan masa depan bangsa ini, lima tahun ke depan ●

7

hak pilih

K o m i s i

P e m i l i h a n

Gunakan Hak Pilih dengan Bijaksana

B

upati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo berpesan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bijaksana pada Pemilu 2009. Sebab Pemilu merupakan salah satu proses pembangunan demokrasi bangsa. ''Karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kulonprogo untuk mensukseskannya. Pemilu adalah bagian dari upaya rekrutmen pemimpin,'' kata Bupati Toyo Santoso Dipo dalam sam-butan tertulis yang dibacakan Wabup Drs H Mulyono pada Sosialisasi Pemilu 2009 yang berlangsung di Gedung Kaca Wates Desember 2008 lalu. Toyo juga mengharapkan agar pada hari pemilihan warga mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Di samping itu warga juga diminta untuk

menjaga kerukunan antar warga negara, antar pendukung parpol, dan antar pendukung caleg. Sosialisasi yang dibuka Wabup Drs H Mulyono ini diadakan Pemkab Kulonprogo bekerjasama dengan Pemprov DIY menampilkan narasumber Kapolres AKBP Drs Sumego Adie Soetojo, Ketua KPU Kabupaten Kulonprogo Siti Ghoniyatun SH, dan Ketua Panwas M Puja Rasa Satuhu SPd dengan moderator Assek I Drs H Sutedjo Wiharso. ''Kebebasan yang dimiliki setiap warganegara dalam Pemilu 2009 agar dapat digunakan secara bertanggung jawab. Jika kebebasan telah disikapi sebagai suatu hak yang dimiliki seseorang dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam Pemilu 2009 maka orang tersebut tidak akan mungkin melakukan sikap golput, mengajak golput pada orang lain, atau bahkan mengacaukan

Muh Isnaini menunjukkan contoh Surat Suara.

8

U m u m

D a e r a h

pelaksanaan Pemilu,'' kata Toyo. Dijelaskan Toyo, reformasi politik yang dimulai tahun 1998 lalu telah menghasilkan perubahan besar perilaku, sikap, dan pemikiran warga negara. Mulai tahun 1998, warga negara kita semakin mendapat kesempatan untu mengemukakan pendapat serta menentukan sikap politik tanpa harus dibayang-bayangi rasa takut dari pihak yang tidak sependapat atau lawan politik. ''Kondisi seperti ini patut disyukuri karena hal semacam ini pada era sebelumnya, warga negara terkekang oleh kekuatan politik yang berkuasa saat itu,'' katanya. Sedangkan Ketua KPUD Siti Ghoniyatun, yang menanggapi tentang Golput mengatakan secara umum memang ada kecenderungan meningkat. ''Karena itu partisipasi dari masyarakat yang mempunyai hak pilih diharapkan menggunakan hak pilihnya. Demikian pula parpol agar aktif melakukan sosialisasi sehingga warga menggunakan hak pilihnya,'' kata Ghoniyatun. Dalam Pemilu 2009 ini, tambah Siti Ghoniyatun, banyak perbedaan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Di antaranya dalam menggunakan hak pilih warga tidak lagi mencoblos dengan paku seperti Pemilu 2004, namun sekarang dengan memberi tanda centang. Demikian pula dalam penghitungan suara dilakukan di tingkat kecamatan bukan lagi di TPS atau desa. Sementara Kapolres, Sumego Adie Soetojo mengatakan pengamanan Pemilu 2009 sudah dilakukan sejak 12 Juli 2008 lalu. Dalam pengamanan Polres Kulonprogo akan mengerahkan 660 personil, Linmas sebanyak 5.192 orang. ''Rencana penambahan (back up) juga berasal dari Polda DIY. Sedangkan dalam pos terpadu bekerjasama dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri,'' kata Sumego. ●

Related Documents

Hal 1-4 Fc
December 2019 9
Hal 9-12 Fc
December 2019 14
Hal 13-16 Fc
December 2019 13
Hal 17-20 Fc
December 2019 14
Hal 20-24 Fc
December 2019 15
Hal 5-8 Fc
December 2019 21

More Documents from "heri purwata"