Hal 13-16 Fc

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Anngota ppk

Susunan dan Personalia Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kulonprogo Pemilu 2009 Kecamatan Temon ●

●

●

●

●

E nda ng Pujia t i, A. md Gebang I,Plumbon,Temon Fa rid a La il a T sa ni, S P Siwates,Kaligintung,Temon S u dj en d ro Kedungbanteng,Temon Wa g ima n, S .P d Seling,TemonKulon, Temon Y u l i a n t o, S E Ngringgit,Palihan,Temon

Kecamatan Wates ●

●

●

●

●

Ari s T ria na Grantiwetan,Ngestiharjo,Wates In d ro Ku rn ia n t o Kawirejan,Sogan,Wates S et i adi Gu s wa n t o Wonosidi Lor,Wates S r i ya n t o Bendungan Lor,Wates Wa h y u K u rn i aw at i A s ih , S . P si Kriyanan,Wates

Kecamatan Panjatan ●

●

●

●

●

Guna wa n, SI P DK. IX, Desa Bugel,Panjatan Ke l i k S u m a n t or o, S P PedukuhanV,Tayuban,Panjatan Mur di Y ulia nt a , SE Pedukuhan II,Krembangan P ri h an d ar i, S . P s i Pedukuhan II, Desa Bugel S it i M u sli ch ah , S . S i Dusun IX, Desa Bugel,Panjatan

Kecamatan Galur ●

●

●

●

●

R u s m i y a ti Kutan Pedukuhan I,Brosot,Galur S ai fu l A f an . R Banaran dk VIII,Galur S u w i y ot o , S P Sungapan XIV Tirtorahayu,Galur T ria s T u t i H ida y at i, S IP Prembulan,Padowan,Galur T ris ula Ds IV,Klampok,Brosot,Galur

Kecamatan Lendah ●

●

●

●

●

Akhi ri Geden,Sidorejo,Lendah B a dru n Wi dar sa n a Bulu,Wahyuharjo,Lendah M a rw an t o , S . S o s Maesan III,Wahyuharjo,Lendah Suma rn o Temben,Ngentakrejo,Lendah T ri M ar y at i Sumberejo,Jatirejo,Lendah

Kecamatan Kokap ●

●

●

●

●

M u h S i g i t P u r w ot o , S P Tapen,Hargomulyo,Kokap R . S u h ar di Tangkisan III,Hargomulyo,Kokap S u h a r y a n t o, A m a. P d Kalibiru,Hargowilis,Kokap S u m a r j i y a n to Clapar,Hargowilis,Kokap S u p ard i Clapar,Hargowilis,Kokap

Kecamatan Pengasih ●

●

●

●

●

Ahma d Sa li m, SAg .MPd Gunung Pentul ,Karangsari D ar m a n a, S . IP Dukuh,Karangsari,Pengasih I sm a il M al iq, A . M d Milir,Kedungsari,Pengasih M u st af a Yu n a n t ar i Kepek,Pengasih T r i an a H a r i s i s w a n t o, A . M d Gletak,kedungsari,Pengasih

Kecamatan Sentolo ●

●

●

●

●

A g u n g P u ji h ar jo n o , S . E Jangkang Kidul,Sentolo A g u s S u tr i s n o, S . P t Dlaban,Sentolo Sa pa rdi , S.Pd Suren,Sukoreno,Sentolo S u b i n t o m o, Dr s. H Kalimenur,Sukoreno,Sentolo W i n d u Is ta n t o, S . H Gembongan,Sukureno,Sentolo

Kecamatan Girimulyo ●

●

●

●

●

B am b an g N a ri m a, Ir Karanganyar,Giripurwo,Girimulyo Dw i S u li st iy a n t o Jetis,Pendoworejo,Girimulyo S u p an ga t Sokomoyo,Jatimulyo,Girimulyo S u dar y an t i , S S Kluwih,Pendoworejo,Girimulyo Sukir Sabrang kidul,Purwosari,Girimulyo

Kecamatan Nanggulan ●

●

●

●

●

F ai sa l, S P Pundak Tegal,Kembang,Nanggulan R i s d i y a n to Karang VI,Jatisarono,Nanggulan Sri Sug iy a t i, D ra Tegalsari,Wijimulyo,Nanggulan To t o H ad i y an to , S E Soronanggan,Jatisarono W a h y u ti S et y a B u d i an t i Temanggal,Wijimulyo,Nanggulan

Kecamatan Kalibawang ●

●

●

●

●

A gu s S u m a r w a t a, S H Sentul,Banjararum,Kalibawang Ist a di, S A g Banjaroyo,Kalibawang M ar sid i Banjaroyo,Kalibawang Muly a di Paras, Banjarsari,Kalibawang S u r y an ti , S p d Klepu, Banjararum,Kalibawang

Kecamatan Samigaluh ●

●

●

●

●

Ari W iba wa Tukharjo,Purwoharjo,Samigaluh Dh e n i R u sm a wa n Gorolangu,Sidoharjo,Samigaluh Es t i N u r w a h y u n i n g s i h Trayu,Ngargosari,Samigaluh W a l g i y an to Sebo, Sidoharjo,Samigaluh Wi w i t T r i r ah a r j o, S . S i Sumbo Gerbosari,Samigaluh

13

panitia panwascam

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

U

ntuk mengawasi jalannya Pemilu 2009, dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat. Tingkat di bawahnya dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PPPK) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). ‘’Pengawasan menjelang hari H ditekankan pada sosialisasi pembubuhan tanda centang (✓) agar masyarakat benar-benar mengetahuinya. Ini penting karena jangan sampai pemilih salah membubuhkan tanda centang (✓) yang membuat kartu suara jadi tidak sah dan mereka kehilangan suaranya,’‘ kata Ketua Pan-waslu Provinsi DIY, Agus Triyatno SH, Januari lalu. Dijelaskan Agus Triyatno, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang mengawasi tahapan penyelenggaran Pemilu di wilayahnya. Di antaranya, mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Hal yang perlu diawasi dalam pemutakhiran data meliputi mengawasi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Mengawasi proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Mengawasi pelaksanaan kampanye, mengawasi perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu. Selain itu, mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara. Mengawasi pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU

14

Tes tertulis Paswascam.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan. Mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan. Serta mengawasi proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Panwaslu juga menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu. Selanjutnya, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Panwaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai kewajiban. Yaitu, bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Melakukan pembinaan dan pen-

gawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya. Serta menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu. Sementara Bupati H Toyo Santoso Dipo pada pelantikan Panwascam se Kabupaten Kulonprogo mengatakan agar anggota Panwascam dituntut untuk secara sinergis bekerja dibawah komando dan koordinasi Panwaslu Kabupaten. Selain itu, juga dituntut untuk menjalin dan membina hubungan kerja dengan siapa pun dan apa pun terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009. ‘’Jika terdapat permasalahan maka pelajarilah masalah itu. Kumpulkan data, koordinasi dengan pihak terkait, serta dicarikan solusi yang terbaik dengan arif dan bijak tentunya dengan tidak meninggalkan aspek normatif,’‘ tegas Toyo Santoso Dipo di Wates, Desember 2008 lalu. ●

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

pendaftaran pemilih

Proses Pendaftaran Pemilih

E

lemen terpenting demokrasi ialah adanya jaminan warga negara untuk memilih (righ to vote) dan dipilih (right to stand for election). Terkait dengan hak untuk memilih, akurasi data pemilih adalah sebuah keniscayaan. Karena itu KPU sebagai penyelenggara bekerja keras untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Artinya memastikan penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah didaftar dalam daftar pemilih. Juga memastikan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) secara LUBERJURDIL. Dijelaskan Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH, untuk akurasi data pemilih setidaknya ada 3 (tiga) elemen pendukung yaitu kepastian aturan, kecermatan petugas pemutakhiran dan peran aktif masyarakat. Pemilu 2009, lanjut Ghoniyatun, pendaftaran pemilih berbasiskan administrasi kependudukan (de jure) KPU Kabupaten menerima data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan

“

Sesungguhnya masa pengumuman dan pendaftaran pemilih tambahan ini adalah tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan

“

Siti Ghoniyatun SH

Ketua KPU Kulonprogo

dan Catatan Sipil kabupaten untuk selanjutnya dimutakhirkan menjadi daftar pemilih. Proses pemutakhiran diawali dengan pencocokan dan penelitian DP4, penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), pendaftaran pemilih tambahan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPS HP). ‘’Kemudian baru dilakukan penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT). Namun DPT ini masih dimungkinkan adanya perubahan karena ada calon pemilih tamban yang disebut dengan daftar pemilih tambahan (DPT Tambahan). Pemutakhirannya melibatkan petugaspetugas dari tingkat pedukuhan sampai tingkat kabupaten,’‘ kata Ghoniyatun, di ruang kerjanya, pekan lalu. Data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) adalah data pemilih berbasis data kependudukan. Artinya setiap orang yang tercatat sebagai penduduk setempat maka yang bersangkutan pasti terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut. Data ini perlu dimutakhirkan karena adanya perubahan status kependudukan seseorang yaitu pindah tempat tinggal, datang ke tempat yang baru, lahir, meninggal, dan menikah. Dalam pemutakhiran, pencermatan, pencocokan dan penelitian DP4 KPU Kabupaten merekrut petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk setiap TPS yang sebagian besar adalah para dukuh. Sehingga data-data yang masuk merupakan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi terakhir. Kemudian hasil pencermatan DP4 yang dilakukan PPDP diserahkan kepada panitia pemungutan suara (PPS) untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS). Selan-

jutnya PPS mengumumkan DPS ini selama 7 (tujuh) hari untuk memperoleh tanggapan dari peserta Pe-milu dan masyarakat. Tanggapan dan masukan dicatat PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan. ‘’Sesungguhnya masa pengumuman dan pendaftaran pemilih tambahan ini adalah tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena pada saat inilah kesempatan bagi warga negara yang belum terdaftar untuk dapat didaftar dalam daftar pemilih,’‘ tegas Ghoniyatun. Masukan dan tanggapan peserta pemilu dan masyarakat dirangkum dalam DPS hasil perbaikan (DPS HP awal dan DPS HP akhir) yang kemudian diumumkan lagi selama 3 (tiga) hari untuk mendapat masukan. ‘’Hasil perbaikan DPS inilah yang dilaporkan PPS kepada KPU melalui PPK untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT),’‘ katanya. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun dalam besaran TPS ditetapkan KPU kabupaten dan diumumkan PPS sampai pada hari pemungutan suara. Salinan DPT diberikan kepada peserta Pemilu dan kepada petugas KPPS untuk dipergunakan pada hari pemungutan suara. Sementara daftar pemilih tambahan (DPT) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat H-3. Daftar pemilih tambahan ini untuk menfasilitasi pemilih yang karena sakit, pindah domisili, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, tugas belajar atau karena menjalan-kan pekerjaan kepemiluan. Sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dimana yang bersangkutan ter-daftar. Pemilih tersebut harus me-nunjukkan identitas diri dan bukti telah terdaftar di DPT asal dan melaporkan ke PPS tujuan. ●

15

K o m i s i

partai peserta

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Verifikasi Faktual Partai Politik

P

eserta Pemilu 2009 adalah partai politik (parpol) untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Untuk dapat menjadi perserta Pemilu, parpol maupun perseorangan harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten mempunyai tugas untuk meneliti apakah parpol dan perseorangan tersebut memenuhi syarat untuk berlaga/menjadi pesaing dalam Pemilu 2009, proses ini dikenal sebagai verifikasi peserta Pemilu. ‘’Tidak semua parpol peserta Pemilu harus melalui tahap verifikasi,’‘ kata Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH di ruang kerjanya, pekan lalu. Sesuai ketentuan perundang-undangan parpol peserta Pemilu 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3 (tiga per seratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-

kurangnya 4 % (empat per seratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah Kabupaten di seluruh Indonesia ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu 2009 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Parpol yang lolos sebagai peserta Pemilu 2009 secara nasional ada 44 partai (termasuk 6 parpol di NAD. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan dikenal dengan istilah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi ini harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Agar lolos verifikasi administrasi parpol harus mempunyai bukti tertulis. Yaitu, berstatus ba-dan hukum, memiliki kepengurus-an di 2/3 jumlah provinsi, memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten di provinsi yang ber-sangkutan, menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus) keterwakilan

Partai Peserta Pemilu 2009 di DIY

16

No Na ma Partai

Singkatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Hanura PKPB PPPI PPRN Gerindra Barnas PKPI PKS PAN PPIB — PPD PKB PPI — PDP Pakar Pangan PMB PPDI

Partai Hati Nurani Rakyat Partai Karya Peduli Bangsa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Partai Peduli Rakyat Nasional Indonesia Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Barisan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional Partai Perjuangan Indonesia Baru Partai Kedaulatan Partai Persatuan Daerah Partai Kebangkitan Bangsa Partai Pemuda Indonesia PNI Marhaenisme Partai Demokrasi Pembaruan Partai Karya Perjuangan Partai Matahari Bangsa Partai Penegak Demokrasi Indonesia

No Nama Partai

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 41. 42. 43. 44.

Partai Demokrasi Kebangsaan Partai Republika Nusantara RepublikaN Partai Pelopor Partai Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Partai Damai Sejahtera Partai Nasional Benteng Kerakyatan Partai Bulan Bintang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Bintang Reformasi Partai Patriot Partai Demokrat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Partai Indonesia Sejahtera Partai Kebangkitan Nasional Ulama Partai Merdeka Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Partai Sarikat Indonesia Partai Buruh

perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Kemudian, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan di provinsi maupun kabupaten, mempunyai kantor tetap pada kepengurusan di provinsi maupun kabupaten tersebut dan mengajukan nama dan tanda gambar partai politik. Proses verifikasi administrasi dilakukan KPU Pusat. Sedangkan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten untuk membuktikan kebenaran dari data-data administrasi tersebut. Implementasi verifikasi faktual melalui 3 (tiga) tahapan. Pertama, melihat kebenaran keberadaan kantor. Kedua, melihat dan meneliti kebenaran dan keberadaan kepengurusan (ketua, sekeretaris dan bendahara). Ketiga, meneliti kebenaran keanggotaan parpol yang dilakukan dengan mengunjungi kediaman masing-masing anggota yang ter-sample untuk menanyakan apakah betul yang bersangkutan Singkatan adalah anggota parpol PDK tersebut dan bukan anggota parpol lain. — Khusus untuk meGolkar PPP neliti kebenaran keangPDS gotaaan ini dilakukan PNBK sample secara acak 10 % PBB (sepuluh per seratus) PDIP PBR dari jumlah keanggotaan — yang diajukan. Hasil — verifikasi faktual KPU — kabupaten dilaporkan ke PIS KPU (pusat) sebagai PKNU — bahan penetapan parpol PPNU menjadi peserta Pemilu PSI 2009. ● —