Hal 17-20 Fc

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

perwakilan daerah

Verifikasi Faktual Dukungan Calon Anggota DPD

P

erseorangan yang menjadi peserta Pemilu adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka yang menjadi peserta Pemilu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, DPD dan DPRD. Menurut Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH, persyaratan anggota DPD diantaranya adanya dukungan masyarakat yang tersebar sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi dimana bakal calon anggota DPD tersebut mendaftar. ‘’Dukungan dari masyarakat dibuktikan dengan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP),’‘ kata Siti Ghoniyatun di ruang kerjanya, awal Januari lalu. Proses verifikasi dukungan calon angota DPD ini hampir sama dengan verifikasi parpol peserta Pemilu, yaitu meneliti kebenaran dukungan dengan mengunjungi kediaman masing-masing pendukung. Hal ini dimaksudkan untuk agar seorang mendukung lebih dari satu bakal calon anggota DPD. ‘’Sesuai dengan pasal 69 ayat 2, seorang pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang bakal calon anggota DPD,’‘ tandas Ghoniyatun. Lebih lanjut Ghoniyatun mengatakan bila ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal

pemilih bakal calon DPD dikenai sanksi. Yaitu, pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Proses verifikasi terhadap bakal calon anggota DPD yang dilakukan KPU ini diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota. Bila Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota menemukan kelalaian maka temuan tersebut akan disampaikan ke KPU agar ditindaklanjuti. Setelah tidak dinyatakan memenuhi persyaratan, KPU Menetapkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPD yang ditanda tangani ketua dan anggota KPU. Kemudian DCS anggota DPD diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya pada satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan satu media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana penguman lain untuk mendapat masukan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU paling lambat 10 hari sejak DCS anggota DPD diumumkan. Masukan ini harus dilakukan secara tertulis disampaikan kepada KPU disertai bukti identitas diri. Berdasarkan masukan yang masuk, KPU meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD. Bila ditemukan adanya dugaan penggunakan dokumen palsu, KPU berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Negara RI untuk melakukan

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No Nama Calon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Drs HA Hafidh Asrom MM Cholid Mahmud ST MT GKR Hemas Idham Ibty Muhammad Afnan Hadi Kusumo Drs R Anggoro Rahardjo Harry Anwar SH H Soetardjo Soerjo Goeritno BSc Drs H Subechi MM MSi Drs H Sugito MSi Sulistya SH Tigan Solin SE Wahyu Witono

proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ‘’Bila dalam putusan pengadilan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen maka KPU menetapkan daftar calon tetap DPD,’‘ kata Ghoniyatun. Daftar calon tetap DPD disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi foto diri terbaru untuk diumumkan kepada masyarakat. Sehingga dari pengumuman ini, masyarakat bisa mengetahui calon anggota DPD yang akan dipilih dalam Pemilu 2009 mendatang. Untuk Provinsi DIY tercatat ada 12 Calon Anggota DPD yang berlaga pada Pemilu 2009 nanti. ●

17

daftar calon tetap

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Pencalonan Legislatif

D

alam era demokrasi sekarang ini, setiap warga negara bebas (yang bertanggung jawab) berekspresi termasuk dalam hal berpolitik.Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen mengamanatkan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, bebas berpartisipasi dalam proses gegap gempita demokrasi pemilu 2009 termasuk kebebasan dasar memilih dan dipilih mencalonkan dan dicalonkan. Peserta pemilu 2009 adalah Partai Politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, oleh karena itu pengajuan calon anggota DPR dan DPRD harus melalui partai, pimpinan partai mengajukan calon anggota DPR/DPRD ke KPU sesuai tingkatannya.Dalam konteks Kulonprogo maka yang mengajukan calon anggota DPRD Kulonprogo pada pemilu 2009 nanti adalah pimpinan parpol ditingkat kabupaten Kulonprogo. Rekruitmen Bakal Calon oleh Parpol haruslah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai mekanisme internal parpol dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Pada pencalonan, ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi calon anggota DPRD, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil terkait dengan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon,sedangkan syarat materiil adalah berkenaan dengan syarat-syarat seseorang utuk dapat menjadi calon. Surat pengajuan calon harus ditandatangani oleh ketua parpol atau sebutan lain dan sekeratris atau sebutan lain. Surat pengajuan calon ini dilampiri dengan daftar calon

18

REKAPITULASI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KULONPROGO

NO. DAERAH PEMILIHAN 1

2

3

4

5

Dapel 1 ( Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo )

Dapel 2 ( Nanggulan, Sentolo )

Dapel 3 ( Pengasih, Kokap )

Dapel 4 ( Wates, Temon, Panjatan )

Dapel 5 ( Lendah, Galur )

Total

beserta nomor urutnya dan persyaratan masing-masing calon. Pengajuan bakal calon ini selama 6 (enam) hari (14 s/d 19 Agustus 2008) KPU Kabupaten Kulonprogo melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD dengan melakukan penelitian terhadap keabsahan pemenuhan syarat pengajuan dan keabsahan pemenuhan syarat bakal calon. Kegiatan yang dilakukan adalah : meneliti jangka waktu pengajuan bakal calon, meneliti kebenaran dan keabsah-an surat pencalonan, meneliti kebenaran jumlah calon anggota DPRD yang diajukan untuk setiap daerah pemilihan sebanyakbanyaknya 120 % dari jumlah kursi, meneliti kebenaran jumlah bakal calon yang diajukan sekurangkurangnya 30 % adalah bakal calon perempuan, meneliti nama-nama bakal calon berkenaan dengan daftar calon bahwa setuip 3 (tiga) bakal calon yang diajukan sekurangkurangnya ada 1 (satu) bakal calon perempuan. Jika kelengkapan/kebenaran persyaratan tidak terpenuhi, KPU mengembalikan dokumen persyaratan Balon pada parpol untuk diperbaiki atau dilengkapi. Masa perbaikan persyaratan selama 7 (tujuh) hari. KPU kembali

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN 48

48

47

64

43

250

22

23

29

31

24

129

JUMLAH 22

23

29

31

24

379

melakukan verifikasi berkas perbaikan tersebut selama 7 (tujuh) hari pula. Dalam melakukan verifikasi ini KPU membentuk kelompok kerja yang unsurnya dari KPU Kabupaten, Diknas dan Depag. Balon yang lolos verifikasi disusun dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan diumumkan, masyarakat dapat memberi masukan serta tanggapan kemudian KPU meminta klarifikasi kepada parpol atas masukan masyarakat. Jika masukan masyarakat berkenaan dengan syarat calon yang berakibat menggugurkan calon, maka partai politik dapat mengajukan calon pengganti, KPU melakukan verifikasi terhadap calon pengganti yang diajukan parpol. DCS yang telah diumumkan, mendapat masukan masyarakat dan di-klarifikasi oleh parpol disusun dan ditetapkan oleh KPU dalam daftar calon tetap (DCT). DCT ini diumumkan melalui media masa dan pengumuman lainnya kepada masyarakat untuk diketahui. Di kabupaten Kulonprogo, terdapat 28 parpol yang mengajukan calon legislatif (Caleg) dengan jumlah caleg keseluruhan yang ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 379 (250 caleg lakilaku, 129 caleg perempuan). ●

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

tahapan pileg

Tahapan Pemilu Legislatif 2009 1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (5 April s/d 24 Oktober 2008) Penduduk yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah pernah kawin, berhak untuk didaftar sebagai pemilih. 2. Pendaftaran Peserta Pemilu dan Penetapan Peserta Pemilu (5 April s/d 31 Oktober 2008) Peserta pemilu legislatif terdiri atas 2 kategori: partai politik dan perseorangan. Partai politik merupakan peserta pemilu yang mengusung para calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan perseorangan merupakan peserta pemilu calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Untuk dapat menjadi peserta pemilu, mereka terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ke KPU, dan dinyatakan lolos verifikasi. Setiap peserta pemilu harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilu, sehingga tidak semua partai politik dan perseorangan yang mendaftar sebagai peserta pemilu bisa menjadi peserta pemilu. Terlebih dahulu, KPU beserta jajarannya melakukan verifikasi atas data yang disampaikan partai politik dan perseorangan pada saat mendaftar sebagai peserta pemilu. Jika mereka memenuhi persyaratan, maka mereka diloloskan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Jika Anda memiliki informasi valid yang menyimpang tentang calon peserta pemilu, maka sampaikanlah hal itu kepada KPU.) 3. Penetapan Jumlah Kursidan Penetapan Daerah Pemilihan (1 Juni s/d 20 Juli 2008) Setiap daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Provinsi-provinsi yang ada di Jawa, misalnya, jumlah penduduknya Iebih besar dan provinsiprovinsi yang ada di luar Jawa. Wilayah yang jumlah penduduknya Iebih banyak, tentunya mendapatkan kursi perwakilan yang lebih banyak pula. Oleh karenanya, perlu ditetapkan daerah pemilihan yang berbasis pada jumlah penduduk, bukan berbasis pada wilayah. Masing-masing daerah pemilihan memiliki jumlah kursi yang berbeda-beda pula untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU menentukan jumlah kursi dan daerah pemilihan sesuai dengan undang-undang pemilu. Khusus untuk DPD, jumlah kursi dan daerah pemilihannya sama untuk masing-masing provinsi. Daerah pemilihannya ialah wilayah provinsi yang bersangkutan. Sedangkan jumlah kursinya ialah 4 kursi untuk masing-masing provinsi. 4. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (11 Juli s/d 31 Oktober 2008) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Sedangkan Calon anggota DPD mendaftarkan diri dengan menyertakan daftar dukungan dari masyarakat sesuai dengan persyaratan KPU kemudian memverifikasi berkas pencalonan, dan calon yang lolos dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) kemudian diumumkan untuk ditanggapi masyarakat. Tanggapan dari rnasyarakat ini akan menjadi dasar penyusunan Daftar Calor Tetap (DCT). (Jika Anda menemukan adanya calon yang tidak memenuhi syarat seperti ijazah palsu dukungan palsu dan lain lain, maka laporkanlah

segera kepada KPU terdekat) 5. Masa Kampanye (13 Juli 2008 s/d 5 Arpil 2009) Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; media massa cetak dan media massa elektronik; penyebaran bahan kampanye kepada umum; Pemasangan alat peraga di tempat umum; rapat umum; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. (Jika Anda menemukan pelanggaran kampanye, maka laporkanlah segera kepada pengawas pemilu terdekat dengan disertai bukti-bukti yang kuat. Jika Anda ingin mengikuti kegiatan kampanye, maka ikutlah de-ngan tertib dan hindari kekerasan!) 6. Masa Tenang (6 s/d 8 April 2009) Masa tenang merupakan waktu jeda setelah kampanye dan sebelum hari H pemungutan suara. Waktunya hanya selama 3 hari. Filosofi masa tenang ini ialah memberi waktu ke pemilih untuk merenung dan menimbang-nimbang pilihan calon yang akan dipilih pada saat pemungutan suara. 7. Pemugutan dan Penghitungan Suara (9 April s/d 9 Mei 2009) Pemungutan suara merupakan inti dan seluruh proses pemilu, dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara memberikan suara memilih para wakil rakyat. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya, jangan menjadi golput. Para pemilih hadir di TPS yang sudah ditentukan guna memberikan suara untuk memilih calon yang disukai dengan memberi tanda CENTANG (✓) pada kertas suara. Pemilu sekarang beda: dulu coblos, sekarang centang. Segera, setelah pemungutan suara selesai di TPS, petugas menghitung semua suara yang diberikan de-ngan disaksikan oleh berbagai pihak: saksi peserta pemilu, pengawas lapangan, pemantau pemilu, dan masyarakat umum. Proses ini dilanjutkan dengan rekapitulasi suara secara berjenjang dan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional. KPU sudah harus mengumumkan hasil Pemilu secara nasional paling lambat satu bulan setelah hari pemungutan suara. (Awasi proses pemungutan dan penghitungannya, jangan sampai ada yang curang!) 8. Penetapan Hasil Pemilu (19 April s/d 12 Mei 2009) Setelah penghitungan suara di tingkat nasional selesal, maka hasilnya bisa diketahui. Berdasarkan hasil akhir penghitungan suara itu, KPU kemudian menetapkan perolehan suara peserta pemilu, penetapan jumlah perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. 9. Pengucapan Sumpah/Janji Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Mereka yang terpilih kemudian dilantik menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dengan mengucapkan sumpah janji sebagai wakil rakyat. (Awasi terus kinerja mereka untuk melaksanakan amanat rakyat). ●

19

regrouping

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Kisah Tentang Regrouping TPS

P

asal 150 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 menyebutkan pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Atas dasar pasal inilah maka jumlah pemilih tiap TPS yang disusun oleh KPU Kabupaten (lewat masukan dari PPS) berkisar pada angka 400. Bahkan di TPS tertentu, jumlah pemilihnya ada yang mencapai 450 lebih. Jika dibanding Pemilu 2004, jumlah pemilih tiap TPS tentu jauh lebih banyak. Sebab saat itu UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu menyebutkan jumlah pemilih tiap TPS maksimal 350 orang. Jumlah TPS (beserta jumlah pemilih per-TPS) di Kulonprogo mulai dirancang oleh PPS bersamaan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih, penetapan daftar pemilih sementara (DPS) hingga ditetapkannya daftar pemilih tetap (DPT). Racangan jumlah pemilih tiap TPS yang dibuat PPS tersebut tentu sudah mengacu beberapa pertimbangan, selain tidak melanggar undangundang juga sudah memerhatikan letak geografis. Dari rancangan PPS itulah, yang kemudian digodok dalam sebuah rapat antara PPK dan KPU kabupaten, lalu ditetapkan ada 985 TPS (plus 3 TPS mobil. ) Namun jumlah pemilih tiap TPS yang sudah dianggap ideal tadi, dalam perkembangan waktu ternyata sulit dilaksanakan. Hal ini diketahui setelah KPU Pusat mengadakan simulasi pemungutan suara. Simulasi menunjukkan, kotak suara yang pernah dipakai

20

mencapai 400 orang. Realita di lapangan menunjukkan, tidak mudah melakukan regrouping atau penataan ulang/pemindahan jumlah pemilih tiap TPS. Sebab, salah satu pertimbangan PPS dalam merancang TPS adalah letak geografis. Sehingga jika dilakukan pemindahan terhadap pemilih tiap TPS, menyebabkan jarak pemilih dengan TPS menjadi jauh. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS. Karena itu, tidak semua TPS berhasil dilakukan pemindahan pemilih atau regrouping. Dari lebih 200 TPS yang jumlah pemilihnya di atas 400, masih ada 89 TPS dengan jumlah pemilih 400 – 409, TPS dengan pemilih 410– 419 ada 45 sedangkan 420 – 429 ada 20. Sementara 45 TPS jumlah pemilih di atas 430 Jumlah TPS orang. di Kabupaten Kulonprogo Kedua, mengingat tidak Pemilu 2009 semua TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 400 orang No Kecamatan Jumlah TPS bisa diregrouping, maka KPU Kulonprogo menenmpuh jalan 1 Temon 62 kedua yakni dengan mendesak 2 Wates 107 KPU Pusat untuk merevisi 3 Panjatan 89 ketentuan tentang jumlah kotak 4 Galur 70 suara di tiap TPS agar bisa lebih 5 Lendah 87 dari 4 buah. Tambahan kotak 6 Sentolo 117 suara tersebut dimaksudkan untuk menampung surat suara 7 Nanggulan 65 yang tidak tertampung pada 8 Pengasih 102 keempat kotak suara yang 9 Kokap 83 tersedia. Namun hingga tulisan 10 Girimulyo 67 ini dibuat, belum ada ketentuan 11 Kalibawang 68 atau keputusan dari KPU Pusat 12 Samigaluh 71 yang menyatakan jumlah kotak suara di tiap TPS boleh dari 4 Jumlah Total TPS di Kulonprogo 988 buah. ● pada Pemilu 2004 (dan sesuai peraturan KPU No. 27 tahun 2008 tentang kotak suara, jika kotak suara sisa Pemilu 2004 masih maka harus dipakai lagi pada Pemilu 2009) hanya memuat maksimal 400 surat suara. Dalam peraturan itu disebutkan: kotak suara sisa Pemilu 2004 digunakan untuk memuat 400 surat suara. Sementara untuk pengadaan kotak suara baru memang didesain memuat 500 surat suara (pasal 11 peraturan KPU No. 27 tahun 2008). Ada 2 solusi yang ditempuh KPU Kulonprogo untuk menyelesaikan problem ini. Pertama, menata ulang jumlah pemilih tiap TPS agar tidak