Hal 9-12 Fc

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

fokus group discussion

Focus Group Discussion KPU

P

erubahan tatacara pemberian suara yang diberlakukan pada Pemilu 2009 tentu saja mengundang banyak hal dan pertanyaan untuk didiskusikan. Atas dasar itulah maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). FGD dilangsungkan dua putaran, 25 November 2008 (yang diikuti pengurus partai politik) dan 3 Desember 2008 (yang diikuti oleh tokoh masyarakat). Dalam FGD tersebut, Siti Ghoniyatun SH selaku Ketua KPU Kabupaten Kulonprogo bertindak sebagai pemandu. ''Focus Group Discussion diadakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari masyarakat dan partai politik. Sehingga diharapkan pelaksanaan Pemilu 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku,'' kata Siti Ghoniyatun SH. Dalam FDG dengan pengurus partai politik, Siti Ghoniyatun mengingatkan agar partai politik segera melaporkan rekening dan kampanyenya. Paling lambat satu minggu sebelum memasuki masa kampanye rapat umum. ''Parpol juga perlu melaporkan tentang pelaksanaan kampanye dan para juru kampanyenya,'' kata Siti Ghoniyatun. Problem yang paling hangat didiskusikan adalah tentang kriteria sahnya surat suara. Sejumlah pengurus parpol mengkawatirkan masyarakat awam belum terbiasa dengan cara mencentang sehingga nantinya banyak surat suara yang gugur alias tidak sah. Atas dasar inilah, mereka memberi masukan agar KPU Kabupaten membuat rekomendasi pada KPU Pusat tentang tanda lain (misal coret) agar diakomodir dalam peraturan.

FGD Mencari Format Sosialisasi Tatacara Pemberian Suara. Menjawab pertanyaan tesebut, Marwanto (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi KPU Kulonprogo) mengatakan akan menampung setiap kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan isi peraturan KPU No. 35 tahun 2008. Ia menambahkan, berdasarkan peraturan KPU nomor 35 tata cara pemberian suara yang benar adalah memberi tanda centang satu kali. ''Sepanjang tidak ada perubahan atas peraturan KPU Nomor 35, tanda centang satu kali inilah yang akan terus kita sosialisasikan'' kata Marwanto. Selain mendiskusikan tentang tata cara pemberian suara, dalam FGD ini juga terungkap berbagai pertanyaan yang terkait dengan larangan pemasangan alat peraga kampanye. Dijelaskan Intan Widiastuti (Divisi Hukum, Pengawasan

dan Hubungan Antar Lembaga KPU Kulonprogo), berdasarkan peraturan Bupati Kulonprogo, telah ditetapkan beberapa tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye seperti bendera dan sejenisnya. Tempat terlarang tersebut adalah Jl P Diponegoro, Jl Brigjen Katamso, lingkungan pemerintah daerah, tempat ibadah, pasar, rumah sakit, terminal dan stasiun. Namun kemudian muncul pertanyaan: bagaimana jika di tempattempat terlarang tersebut ada kantor partai politik atau rumah calon legislatif. Menurut peraturan tersebut, jika ada kantor partai politik yang berada di lokasi tersebut, tetap diperbolehkan memasang alat peraga kampanye. Namun untuk rumah caleg yang berada di kawasan tersebut tetap tidak dibolehkan memasang alat peraga kampanye. ●

9

distribusi logistik

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Mencari Format Pendistribusian Logistik

A

da sejumlah kendala yang bakal dihadapi dalam pendistribusian logistik Pemilu 2009 mendatang. Di antaranya, penghantaran logistik ke wilayah-wilayah yang relatif terpencil, keamanan logistik yang dikirim dari KPU ke PPS yang minimal 10 hari sebelum hari H dan jika perhitungan suara melewati pukul 24.00 pada hari H. Itulah kendala yang terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KPU Kulonprogo dengan tema Distribusi Logistik Pemilu 2009, di Wates, Selasa (18/12/2008). Peserta diskusi seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). ‘’Dipilih PPK karena mereka lebih mengetahui kondisi geografis di masing-masing wilayah kerjanya,’‘ kata R Panggih Widodo SSi, Divisi Rumah Tangga, Umum, Pengembangan SDM dan Organisasi, awal Januari lalu. Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 141 ayat 1 bahwa KPU bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Ayat 2 Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab

10

dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana ayat 1. Berdasarkan undang-undang di atas maka KPU Kabupaten Kulonprogo telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) ini. Materi yang dibahas mengenai jarak dan waktu tempuh dari KPU ke PPS, PPS ke TPS, TPS ke PPK dan PPK ke KPU. Selain itu, kondisi geografis jalan, sarana angkutan dan beaya angkut logistik menjadi bahan pembahasan. Muh Isnaini STP (Divisi Perencanaan Program, Keuangan dan Logistik KPU Kulonprogo) menjelaskan, secara geografis, Kabupaten Kulonprogo mempunyai dua wilayah yang berbeda yaitu bagian utara, tengah dan selatan. Bagi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Lendah, Galur, Sentolo, Nanggulan dan Pengasih (wilayah tengah dan selatan) baik dari jarak, kondisi geografis dan waktu tempuh diperkirakan tidak mengalami hambatan. Ia menambahkan, kecamatan yang perlu mendapat perhatian serius adalah kecamatan di wilayah utara yang mempunyai wilayah berbukit-bukit dan jalan terjal. Ada empat kecamatan yaitu Kokap, Kalibawang, Samigaluh dan Girimulyo. ‘’Dari ke empat kecamatan terse-

but ada beberapa TPS yang sarana pengangkutan logistik tidak dapat menggunakan kendaraan mobil. Tetapi harus ditempuh menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar satu jam dari PPK ke TPS. Lokasi tersebut adalah TPS di Desa Purwosari, Kecamatan Giri-mulyo; Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh; dan TPS di Desa Hargo-wilis Kecamatan Kokap,’‘ kata Isnaini. Mengingat peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 pasal 48 ayat 5 bahwa KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama. Untuk melaksanakan peraturan ini pun ada kendala. Seperti diungkapkan Ketua PPK Kecamatan Kokap, Suharyanto Ama.Pd bahwa penghitungan suara kemungkinan melebih pukul 24.00. Sehingga tidak bisa menyerahkan hasil Pemilu 2009 pada hari yang sama. ‘’Kalau kotak suara harus disampaikan pada hari dan tanggal yang sama, bagaimana kalau penghitungan suara melebihi jam 12 malam. Belum lagi pengerjaan berita acara dan pengiriman kotak yang rawan karena malam hari dengan jarak tempuh lebih dari satu jam hanya menggunakan sepeda motor. Apakah hal ini tidak menyalahi peraturan?’‘ tanya Suharyanto. Berdasarkan hasil FGD, direkomendasikan untuk diadakan perubahan peraturan KPU terkait pendistribusian logistik dengan pertimbangan kondisi di lapangan. ●

FGD Pemetaan Distribusi Logistik.

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Tes tertulis KPU.

Susahnya Memilih yang Terbaik

M

elakukan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo periode 2008-2013 memang tidak mudah. Namun begitu Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah melaksanakan dengan obyektif berdasarkan kriteria yang ada di peraturan. Selain tidak mudah, Timsel harus berani menanggung segala resiko untuk menunjukkan bahwa pilihannya memang orang-orang yang terbaik. Ini dibuktikan dengan ada seorang calon anggota KPU yang rumahnya bersebelahan atau berhimpitan dengan Ketua Timsel namun calon tersebut tidak lolos menjadi 10 besar. ‘’Cukup berat juga untuk mengambil keputusan itu. Tetapi kita telah mempunyai komitmen untuk menerapkan penilaian yang obyektif. Karena Timsel mempunyai tanggung jawab moral atas pilihannya,’‘ kata Drs HM Jumarin MPd, Ketua Timsel, awal Agustus 2008 lalu. Pendaftar calon anggota KPU Kulonprogo ada 50 orang, namun setelah dilakukan seleksi administrasi yang lolos sebanyak 49 orang. Mereka kemudian mengikuti ujian tertulis yang diselenggarakan di Aula IKIP

PGRI Wates, Kulonprogo, Senin (25/8/2008). Dari 49 peserta tertulis, 20 orang yang dinyatakan lolos. Mereka sesuai urut abjad sebagai berikut: Biasmara SE, Dedy Kristiyanto SE, Endah Subekti SPt MP, Faisal SP, Ibah Muthiah SH MSi, Intan Widiastuti SH MKn, Kelik Sumantoro SP, Lestari Budiasih STp, Marwanto SSos, Muh Isnaini, M Afnan Zamhari BA, M Umar Maksum SH, R Panggih Widodo SSi, Ir Sapardiyono MH, Siti Ghoniyatun SH, Toto Hadiyanto SE, Tukadi, Warsono SH, Wahyu Kurniawati Asih SPsi, Wiwit Triraharjo SSi. Namun dalam tahap Tes Asesmen Psikologi, hanya diikuti 19 peserta. Seorang mengundurkan diri yaitu Ibah Muthiah SH MSi karena memilih melanjutkan tes di KPU Provinsi DIY. Tahap selanjutnya, mereka mengikuti tes wawancara untuk diambil 10 besar. Mereka yang lolos 10 besar sesuai dengan abjad adalah: Faisal SP, Intan Widiastuti SH MKn, Marwanto SSos, Muh Isnaini, M Umar Maksum SH, R Panggih Widodo SSi, Ir Sapardiyono MH, Siti Ghoniyatun SH, Toto Hadiyanto SE, Warsono SH. Dari 10 besar tersebut, satu orang mengundurkan diri (yakni Ir Sapardiyono MH ) karena diterima sebagai anggota KPU Provinsi DIY. Jadi ting-

memilih anggota

gal Sembilan orang. Kesembilan calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo mengikuti fit and proper test yang dilaksakan oleh KPU Provinsi DIY. Tes ini digelar di Kantor KPU Kabupaten Kulonprogo, Rabu (15/10/ 2008). Akhirnya diperoleh lima orang yang oleh KPU Provinsi DIY ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Periode 2008-2013. Kelima orang yang dinyatakan lolos fit and proper test tersebut berdasarkan abjad adalah: Intan Widiastuti SH MKn, Marwanto SSos, Muh Isnaini, R Panggih Widodo SSi, dan Siti Ghoniyatun SH. Mereka dilantik bersama calon anggota KPU kabupaten/kota lain se-DIY di Kantor KPU Provinsi DIY, Jumat Kliwon, 24/10/2008. Sebetulnya pergantian anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang berlangsung bulan Oktober 2008 dapat disebut sebagai pergantian ‘ditengah jalan.’ Sebab, tahapan Pemilu 2009 sudah dilaksanakan sejak bulan April 2008. Sejumlah tahapan Pemilu 2009 sudah dilaksanakan oleh komisioner KPU kabupaten terdahulu. Di antaranya, pemutakhiran data pemilih dan verifikasi peserta Pemilu (partai politik dan calon anggota DPD). Keanggotaan KPU Kabupaten Kulonprogo periode 2003-2008 sebetulnya berakhir bulan Juni 2008. Namun untuk mengantisipasi pemilihan gubernur Provinsi DIY, masa tugasnya diperpanjang. Seleksi calon anggota KPU Kabupaten dilakukan Agustus-Oktober 2008. Berdasarkan keputusan KPU No 13 tahun 2008 perlu dibentuk Tim Seleksi Calon anggota KPU Kabupaten. Berikut anggota tim seleksi Drs HM Jumarin MPd (diajukan bupati), Jujur Santosa SPd (diajukan DPRD), Drs H Heri Purwata (diajukan DPRD), dr Sunarto (diajukan KPU Provinsi DIY) dan Eny Nurbaningsih SH MH (diajukan KPU Provinsi DIY). ●

11

komponen penyelenggara

K o m i s i

P e m i l i h a n

Ujung Tombak Penyelenggara Pemilu

D

alam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten mempunyai tiga ujung tombak yaitu Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). PPK bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan, PPS bertanggung jawab untuk menggelar Pemilu di tingkat desa atau kelurahan sedang KPPS bertugas menyelenggarakan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH, seleksi tertulis PPK telah dilaksanakan 22 Mei 2008 lalu di masing-masing kecamatan. Seleksi tertulis ini untuk menentukan 10 orang yang terpilih dari masingmasing kecamatan untuk diusulkan kepada KPU Kulonprogo yang kemudian ditetapkan lima orang anggota PPK. Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan KPU telah memilih 60 orang untuk anggota PPK. Pelantikannya telah dilaksanakan bersamaan dengan rapat kerja (Raker) PPK di Wates, 6 Juni 2008 lalu. Dijelaskan Ghoniyatun, tugas PPK adalah membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakkan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Membantu

Pelantikan anggota PPK.

12

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, lanjut Ghoni, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah kerjanya. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu. Juga mengumumkan dan menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota. Serta menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan. Sementara seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah dilak-

U m u m

D a e r a h

sanakan oleh masing-masing PPK se Kabupaten Kulonprogo awal Juli 2008 lalu. Anggota PPS terdiri dari tiga orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. ‘’Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama kepada desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan,’‘ kata Ghoniyatun. Sedangkan tugas PPS adalah membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan menentukan jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel dengan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara atau tidak menghilangkan kotak suara. Kemudian meneruskan kotak sura dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS. ●