Tugas Hukum Adat Dan Sistem Hukum Nasional.docx

Tugas Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional Posisi Hukum Adat dalam Konteks Hukum Nasional

Kurniasari E0017257 Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional kelas A Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret 2018/2019

Daftar Isi Bab I Pendahuluan Latar Belakang ........................................................................................... 1 Bab II Pembahasan 1. Pembahasan I ............................................................................... 4 2. Pembahasan II .............................................................................. 6 Bab III Penutup A. Kesimpulan ....................................................................................... 8 B. Saran ................................................................................................. 8 Daftar Pustaka ............................................................................................. 9

Bab I Pendahuluan Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara Indonesia sebagai hukum ini sangat jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan landasan pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai Falsafah Negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus Tahun 1945, Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk Republik yang berdasarkan UUD 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam dan macam corak dan bermacam macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. (Airil Safrijal : Analisis Yuridis Normatif Empiris terhadap kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia Khususnya di Aceh) Di dalam suatu negara pasti terdapat hukum, yaitu hukum nasional. Hukum nasional di Indonesia adalah berupa hukum positif, yaitu undang-undang. Di dalam hukum nasional Indonesia, sebelum amandemen UUD 1945 tidak secara tegas menujukkan kita pada pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Lalu setelah amandemen, UUD 1945 menyatakan dalam pasal 18B (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuia dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal tersebut, maka saya dalam mengerjakan tugas ini saya memilih tema “Posisi Hukum Adat dalam Konteks Hukum Nasional” karena saya ingin membahas hukum adat dalam hukum nasional Indonesia.

Rumusan Masalah 1. Apa peran hukum adat dalam hukum nasional di Indonesia? 2. Bagaimana dominasi hukum nasional di Indonesia?

BAB II Pembahasan 1.

Peran hukum adat dalam hukum nasional di Indonesia Pengertian hukum adat menurut Van Vollenhoven adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi. Terhar berpendapat bahwa hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusankeputusan yang berwibawa dan berkuasa dari kepala rakyat (para warga masyarakat hukum). Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) dan bersifat

paksaan

(mempunyai

akibat

hukum).

Bushar

Muhammad

menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum adat sulit sekali dilakukan karena hukum adat masih dalam pertumbuhan secara sifat dan pembawaan hukum adat. Supomo & hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. Dari pengertian hukum adat dari para ahli tersebut dapat diartikan hukum adat merupakan hukum yang asalanya dari adat istiadat yaitu kaidah sosial yang dibuat oleh seseoarang yang berwibawa dan seseoarang yang dapat dikatakan sebagai penguasa dan berlaku dalam mengatur hubungan hukum tiap tiap individu. Di Indonesia sendiri hukumnya sangat mementingkan hukum adat, karena Indonesia merupakan negara yang terdapat bermacam-macam suku yang di dalam suku tersebut pasti memiliki hukum sesuai dengan karakteristik suku tersebut masing-masing. Von Savigny pernah mengajarkan

bahwa hukum mengikuti volkgeist dari masyarakat tempat hukum itu berlaku, karena volkgeist masing-masing masyarakat berlainan (Ibid:hlm49). Indonesia mengenakan hukum positif yaitu hukum konstitusional (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Sumber hukum di Indonesia salah satunya adalah hukum adat, namun tidak seluruh hukum adat adalah dasar dari hukum nasional, karena adat di setiap wilayah di Indonesia adalah berbeda-beda. Disinilah peran hukum adat, yaitu menjadi salah satu sumber materil dari hukum nasional. Sesuai dengan Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 pada lampiran A paragraf 402 telah menetapkan hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional yang merupakan garisgaris politik di bidang hukum yang intinya : a. Asas-asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. b. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. c. Dalam penyempurnaan undang-undang hukumperkawinan dan pewarisan supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lain. (Sri Sudaryatmi:Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi) Melihat dalam Tap MPR tersebut di atas, maka peranan hukum adat dalam konteks hukum nasional menjadi lebih jelas dan tegas, sepanjan tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur. Sangatlah tepat Tap MPR tersebut karena hukum adat merupakan dari kebudayaan Indonesia, yang dipatuhi dan ditaati serta dipertahankan oleh rakyat Indonesia, sehingga dapat dikatakan hukum adat adalah hukum rakyat Indonesia. Hukum adat yang dipakai dalam hukum nasional adalah bukan hukum adat yang murni, melainkan yang sudah bersih dan memenuhi syarat-syarat seperti yang dikatakan Van Vollenhoven yaitu ada 19 lingkaran hukum (rechtskringen) dimana tiap-tiap lingkaran hukum itu memperlihatkan sifat

dan coraknya sendiri (Van Vollenhoven:Het Adatsrecht van Nederlandch Indie:Jilid III). Maka dapat diambil syarat-syarat hukum adat untuk dijadikan sumber bagi hukum nasional Indonesia adalah sebagai berikut : -

Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa

-

Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

-

Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan undangundang

-

Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat feodalisme, kapitalisme, dan penghisapan manusia atas manusia

-

Hukum

adat

tidak

bertentangan

dengan

agama

(Sri

Sudaryatmi:Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi) Ketentuan atau syarat-syarat di atas mengharuskan kita untuk melakukan penelitian yang saksama dalam menjadikan peran hukum adat terlaksana, yaitu menjadi sumber hukum nasional Indonesia.

2.

Dominasi Hukum Nasional di Indonesia Di Indonesia terdiri dari bermacam-macam hukum, yakni hukum konstitusi, hukum adat, hukum Islam, hukum Hindu, hukum Barat, dan lainlain. Pada hukum adatpun setiap orang pasti mematuhi hukum adat daerahnya masing-masing, begitu pula pada hukum agama yang pasti dipatuhi setiap orang sesuai agamanya masing-masing. Sesuai dengan kondisi sistem hukum Indonesia yang plural ini, pasti ada satu yang mendominasi dalam sistem hukum di Indonesia ini. Yang mendominasi hukum nasional di Indonesia adalah pastinya hukum positif yaitu hukum yang tertulis/terkodifikasi yang menyeluruh/nasional dan jelas kepastian hukumnya. Seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Untuk hukum lain selain hukum postif, seperti hukum adat, hukum Inslam, hukum Hindu, dan lain-lain itu hanyalah sebagai sumber saja yang

dapat diambil hukumnya ketika tidak melanggar perundang-undangan yang sudah dibuat yang syarat-syaratnyapun sudah tertulis pada pembahasan nomor 1. Mengapa hukum positif yang menjadi dominan dari hukum nasional, yaitu karena Indonesia adalah terdiri bermacam-macam suku dan budaya yang menghasilkan hukum yang bermacam-macam pula sesuai karakteristik masing-masing. Bagaimana caranya agar ada hukum yang dapat menjadi pengatur bagi masyarakat yang heterogen ini yaitu hukum positif dengan cara mempertimbangkan macam-macam hukum yang ada agar menjadi hukum nasional yang adil dan membuat masyarakat dapat mematuhi hukum dengan baik.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Hukum adat merupakan hukum yang penting di Indonesia karena hukum tersebut merupakan hukum asli sesuai karakteristik masyarakat Indonesia. Maka peran hukum adat dalam hukum nasional adalah sebagai sumber materil yang dapat menjadi sumber hukum nasional. Namun, dalam hal melaksanakan peran dari hukum adat tersebut, tidak semerta-merta dengan mudahnya dijadikan aturan nasional, harus dengan pertimbangan-pertimbangan dari peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan pula. Di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya sehingga terdiri dari berbagai hukum pula. namun hukum yang mendominasi dalam sistem hukum nasional adalah hukum postif, karena hukum positif adalah aturan yang menyeluruh, terkodifikasi, dan jelas kepastian hukumnya.

B. Saran Dalam melaksanakan peran hukum adat terhadap hukum nasional, haruslah benar-benar dan teliti dalam mempertimbangkan sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia (heterogen) secara menyeluruh. Karena jika tidak menyesuaikan keadaan masyarakat Indonesia hukum nasional tersebut akan tidak cocok dengan karakteristik Indonesia dan bisa menyebabkan perpecahan.

Daftar Pustaka Safrijal, Airil, “Analisis Yuridis Normatif Empiris terhadap kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia Khususnya di Aceh” Vollenhoven, Van, “Het Adatsrecht van Nederlandch Indie:Jilid III” Sudaryatmi, Sri:Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi