Tugas Hukum Dan Kebudayaan

BAB II PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG Pengertian Perkawinan Menurut pasal 1 UU Perkawinan dikatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bardasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang dimana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan barsama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja. Antara seorang pria dan wanita artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Suami Istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahit batin. Tidak adanya ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri. Sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 UU No1 Th 1974 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No 1 Th 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dimana setelah adanya undang-undang ini tidak menjamin bahwa masalah perkawinan khususnya masalah perceraian mudah tarselesaikan apalagi disangkutpautkan dengan unifikasi hukum yang unik bangsa Indonesia, Unifikasi artinya suatu kesatuan hukum yang berlaku di wilayah tertentu yang dijalankan oleh sutu Negara dimana masyarakatnya mematuhi. Di Indonesia mengapa unifikasi bangsa Indonesia dikatakan unik disebabkan oleh masih dihargainya hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan dari masing-masing daerah di Indonesia. Bangsa Indonesia masih

1

mengenal adatnya di setiap daerah yang berbeda-beda. Setiap masalah bisa saja diselesaikan dengan hukum adat maupun hukum negara. Masalah-masalah perkawinan khususnya masalah putusnya perkawinan (Perceraian) harus diputuskan melalui PENGADILAN. Kebanyakan proses pengadilan barjalan cukup memakan waktu yang lama, maka tidak jarang masyarakat terutama masyarakat bali mengambil jalan menyalesaikannya dengan jalan memakai hukum adat, tetapi sangat disayangkan jika masyrakat bali memilih hal tersebut karna barkaitan dengan akta perceraian dan hak asuh anak sangat sulit untuk diwujudkan. I.2 Rumusan Masalah Wanita Bali banyak yang belum mengetahui prosedur barcerai, yang biasanya diawali dengan pertengkaran, tidak saling menyapa dan pada akhirnya akan kembali ke rumah orang tua masing-masing. Statusnya mengambang bertahun-tahun pisah ranjang, statusnya sebagai janda tidaklah sah. Sering dirugikan haknya dalam pembagian harta dan hak asuh anak. Benarkah barcerai lewat pengadilan lebih manjamin haknya, walau lebih mahal dan labih lama?

2

BAB II PEMBAHASAN Perkawinan dan perceraian orang Bali sebelum tahun 1974 dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Bali dan agama Hindu. Sejak tahun 1974 hingga sekarang menggunakan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, tidak dengan sendirinya menghilangkan sama sekali aturan adat dan agama yang sebelumnya berlaku saat melangsungkan perkawinan. UU Perkawinan memberi peluang bagi berlakunya hukum agama dan kepercayaannya yang dianut sesuai dengan pasal 2 UU No 1 Th 1974, yang bunyinya ‘Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.’’ UU No.1 Thn 1974 termasuk unifikasi yang unik. Artinya unifikasi hukum yang masih memberikan peluang untuk tetap berlakunya hukum yang lain dalam hal ini hukum adat. Proses perceraian menurut adat Bali lebih singkat dan lebih sederhana dibandingkan proses perceraian menurut UU Perkawinan. Jika pasangan suami istri tidak cocok, proses perceraian biasanya dimulai dengan menyampaikan ketidak cocokan tersebut kepada keluarga masing-masing dan sekalian menyampaikan niat untuk bercerai. Setelah itu biasanya pihak wanita tidak mau kembali ke rumah suaminya. Ia menetap di rumah orangtuanya atau keluarga dekatnya, dikenal dengan istilah nyala atau ngambul dan dalam ungkapan sekarang lebih dikenal dengan pisah ranjang. Jika sudah didamaikan mereka masih bersikukuh tidak mau rukun,maka masalah ini dibawa ke prajuru (perangkat pimpinan) desa untuk memohon perceraian. Maka perceraian menjadi sah. Menurut hukum adat Bali setelah prajuru mengumumkan perceraian itu dalam rapat desa atau banjar, masing-masing akan berstatus daha atau bajang bagi wanitanya dan yang laki-laki teruna seperti anak muda umumnya. Selama menjanda

3

atau menduda mereka dapat melekukan perkawinan pada pasangan mereka selanjutnya. Dalam perceraian masyarakat Bali, biasanya mereka memilih bercerai dengan hukum adat Bali, agar lebih sederhana, murah dan cepat selesainya. Jika mereka bercerai dan akan mempersoalkan hak asuh atas anak, adanya keinginan mendapatkan bagian dari harta bersama, maka perceraian menurut hukum adat Bali agak sulit untuk memenuhi keinginan tersebut. II.1 Sosialisasi Prosedur Perceraian Sosialisasi prosedur perceraian memang masih sangat kurang. Umumnya masyarakat awam mengetahui proses bercerai lewat hukum adat Bali, pihak wanita dirugikan. Mereka berpikir kalaupun pulang belum tentu banjar menerima dan sebagainya yang memberatkan kaum wanita. Selain masalah guna kaya, mengenai hak asuh anak juga semua tahu di Bali sistemnya purusa. Anak ikut keluarga bapak. Jika perceraian melalui pengadilan dengan hukum nasional masih ada plusnya. Secara administratif wanita mendapatkan pengakuan dan masih punya hak atas harta benda selama perkawinan apalagi kalau istri juga bekerja. Kenyataannya wanita Bali yang bercerai tidak memperoleh apa-apa, tidak juga mendapat hak asuh. Hal ini menjadi dasar pertimbangan kaum wanita. Mereka berpikir, bahwa menjadi janda tidak lebih baik sehingga mereka tetap bertahan di keluarga suami. Sampai di mana pakar-pakar hukum wanita Bali, mensosialisasikan hal yang menjadi hak-hak kaum wanita itu, agar harkat dan martabat wanita Bali terangkat.

4

II.2 Ditinggalkannya Hukum Adat Perkawinan menurut Hindu sesuatu yang sakral. Perkawinan, ikatan lahir batin antara pria dan wanita, sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan memahami perkawinan seperti itu, maka perkawinan itu harus dijaga, dipelihara agar langgeng. Dengan adanya UU Perkawinan ini, praktis hukum adat tentang perceraian ditinggalkan. Bahkan prajuru desa dianggap tidak berhak untuk mengesahkan perceraian karena sudah ada UU Perkawinan. II.3 Menggunakan Jalur Pengadilan Jika ingin menyelesaiakan pereraian lebih baik dengan UU Perkawinan, melalui putusan pengadilan. Banyak suami-istri yang ingin becerai memilih mengurus perceraian lewat pengadilan dan sesuai dengan ketentuan UU N0 1 Th 1974. Terdapat keuntungan- keuntungan memilih perceraian melalui pengadilan. Utamanya, sangat mudah membuktikan bahwa mereka telah ada perceraian, dan status mereka jelas. Jika ingin kawin lagi tinggal menunjukkan akte perceraian atau fotocopinya. Sesudah demikian mau kawin dengan siapa pun tidak menjadi soal. Selain itu juga terbuka peluang untuk membahas masalah pengasuhan anak dan pembagian harta bersama. Kalau hal ini dilakukan tentu akan mendekati keadilan. II.4 Belum Sah Sebagai Janda Jika seorang wanita yang dikembalikan begitu saja oleh suaminya tanpa dilanjutkan dengan proses hukum, statusnya belum sah sebagai janda. Perceraian sah menurut hukum adat Bali setelah diumumkan dalam rapat banjar atau desa. Jika belum diumumkan, status wanita ini masih jadi tanggung jawab suaminya atau keluarga suami. Bagi pasangan yang bercerai dan memilih penyelesaiannya dengan hukum adat Bali untuk kepentingan satu warga atau desa pekraman tidak masalah. Perceraian

5

menu rut hukum adat Bali memang sudah bergeser atau ditinggalkan sesudah berlakunya UU No 1 Th 1974. Dalam buku pengantar hukum Adat Bali karangan Windya P, UU No 1 Th 1974 juga mengatur tentang perceraian yang pada prinsipnya mempersulit perceraian. II.5 Harta Kekayaan Harta dalam perkawinan ada tiga kelompok, harta bawaan, harta warisan dan harta bersama. Harta bersama di Bali disebut guna kaya, di Jawa namanya gono gini. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing oleh pihak suami maupun istri. Harta warisan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri, harta ini diperoleh dengan cara adanya hak waris dalam keluarga masing-masing istri maupun suami. Harta bersama diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan jerih payah masing-masing pihak. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Tetapi mengenai harta bersama, mungkin akan menuai masalah. Menurut ketentuan pasal 37 UUP, bila perkawinan putus karena perceraian, harta diatur dalam hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adapt, dan hukum-hukum lain. Dalam UU No 1 Th 1974, pembagian harta bersama tidak begitu jelas, hanya disebutkan pembagian harta bersama, sama rata menurut hukumnya masing-masing. Dalam konteks ini, hukum agama, hukum adat dan hukum atau peraturan lain yang berlaku bagi mantan pasangan suami-istri, terkait perjanjian perkawinan tentang harta bersama. Dalam hukum adat Bali dikenal ategen atau asuunan, berarti pembagian harta suami dan istri, dua berbanding satu.

6

II.6 Hak asuh anak Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan pasca perceraian. Bahkan tidak jarang antar mantan suami dan mantan istri saling berebut mendapat hak asuh anak tersebut.

Sesuai hukum adat Bali, anak-anak biasanya mengikuti garis

keturunan ayahnya. Mengenai harta agak sulit dijelaskan karena biasanya perceraian menurut hukum adat Bali dilandasi semangat pada lasia (mereka ikhlas tidak mempersoalkan anak-anak dan kekayaan). Di sinilah sebenarnya titik permasalahan. Dalam konteks ini hukum adat tidak berpihak pada wanita Bali. Sedangkan menurut Undang undang No1 tahun 1974 tentang Perkawinan hak asuh anak dapat diselesaikan melalui Putusan dari Pengadilan dimana semua pihak dapat mempunyai kesempatan untuk mengasuh anak ( hak asuh anak )

berada

ditangan masing masing Pihak ( bapak atau ibu ). 1. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka samata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan Ibu ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas Istri (pasal 41 UUP)

7

BAB III KESIMPULAN Berdasarkan dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Karena disebabkan oleh unifikasi hukum Bangsa Indonesia yang baragam, maka perceraian dilakukan berdasarkan aturan-aturan adat, sehingga tidak menjamin status perkawinan, karena di Indonesia sudah ada UU yang mengatur yaitu UU No 1/1974. Melakukan perceraian dengan cara hukum adat bali tidak menjamin bahwa status hukum dari wanita sebagai janda sangatlah tidak jelas karena tidak ada akta yang menjelaskan status tarsebut, sehingga wanita tidak bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain. Karena dengan perceraian

menggunakan aturan adat sehinnga tidak

menjamin status, maka perlahan-lahan perceraian menggunakan aturan adat ini mulai ditinggalkan, masyarakat baralih pada pengadilan, walaupun lewat jalan pengadilan adalah prosesnya lama, tetapi menjamin status janda bagi pihak perempuan dan keadilan bagi pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak.. Mengenai hak asuh anak dalam hal adat bali terang saja tidak menguntungkan pihak wanita bali karena di bali menggunakan system purusa atau menarik garis keturunan dari ayah, sehingga wanita bali jika bercerai tidak membawa harta maupun hak asuh anak. Sedangkan jika perceraian lewat pengadilan sudah dapat sedikit tidaknya mendekati keadilan, karena putusan pengadilan sudah ada dan sudah pasti pengadilan mempertimbangkan dan terdapat jaminan keadilan sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

8

DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata, Penerbit Alumni, Bandung,1986 Mr.Gde Panetje Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, CV Kayumas Agung, Bali, 2004

9

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR.............................................................................

i

DAFTAR ISI............................................................................................ ii BAB I

PENDAHULUAN.................................................................... 1 II.1 Latar Belakang .................................................................... 1 II.2Rumusan Masalah ............................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN....................................................................... 2 II.1. Sosialisasi Prosedur Perceraian.......................................... 3 II.2. Ditinggalkannya Hukum Adat........................................... 4 II.3. Menggunakan Jalur Pengadilan ….................................... 4 II.4. Belum Sah Sebagai Janda.................................................. 4 II.5. Harta Kekayaan.................................................................. 5 II.6 Status Anak……………………………………………….

5

BAB III KESIMPULAN........................................................................ 6 DAFTAR PUSTAKA

10 ii

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan paper ini tepat waktu. Banyak hal yang penulis dapatkan dari penulisan paper ini, termasuk juga pengetahuan serta masukan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak/ Ibu selaku Dosen Mata Kuliah Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang telah memberikan pengetahuan tentang Hukum Perdata khususnya mengenai Hukum Keluarga. Serta kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan paper ini. Penulis sadar paper ini belum sempurna, untuk itu guna mencapai kesempurnaannya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat meningkatkan paper ini dikemudian hari. Denpasar, Januari 2007

Penulis

JAMINAN HAK WANITA BALI

11 i

DALAM KONTEKS PERCERAIAN

Oleh: RANNY INDRA MEGA SAPUTRI 050 300 5160

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR BALI 2007

12