Makalah Pengawasan Sarpras Fix.docx.docx

PENGAWASAN SARANA DAN PRASARANA MAKALAH UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH Pengawasan Pendidikan yang dibina oleh Ibu Dr. Hj. Maisyaroh, M.Pd.

Oleh Ika Alifiyah 140131602643 Intan Dina Kartika 140131604093 Nuri Shabrina Putri Ardi 140131604225 Paxia Izzatul Umam Irhami 140131602241 Sinta Septia Anggra Cahyani 140131602788

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG Mei 2017

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ........................................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................................ A. B. C. D.

E.

F.

G.

H.

Latar Belakang ........................................................................................ Kajian Pustaka ........................................................................................ Yang Bertindak sebagai Pengawasa (360 Derajat) .............................. Permasalahan 1. Permasalahan dari Sisi Subyek Pengawasan ...................................... 2. Permasalahan dari Sisi Objek Pengawasan ......................................... Masalah Pokok 1. Masalah dari Sisi Subyek Pengawasan ............................................... 2. Masalah dari Sisi Objek Pengawasan ................................................. Alternatif Pemecahan Masalah 1. Alternatif dari Sisi Subyek Pengawasan ............................................. 2. Alternatif dari Sisi Objek Pengawasan ............................................... Penilaian Masing-masing Alternatif Pemecahan Masalah 1. Penilaian Alternatif dari Sisi Subyek Pengawasan ............................. 2. Penilaian Alternatif dari Sisi Objek Pengawasan................................ Alternatif Terbaik 1. Alternatif dari Masing-masing Subyek ............................................... 2. Alternatif dari Masing-masing Objek .................................................

DAFTAR RUJUKAN .........................................................................................

A. Latar Belakang B. Kajian Pustaka 1. Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Barnawi & Arifin (2012: 40) mengemukakan bahwa “manajemen sarana dan prasarana adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana agar mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara tepat guna dan tepat sasaran”. Manajemen sarana dan prasarana merupakan proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan (Arum dalam Nurabadi, 2014: 72). Menurut Barnawi & Arifin (2012: 29) pengawasan merupakan kegiatan untuk menjamin program-program telah berjalan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan. Setiap program maupun kegiatan selalu terdapat pengawasan di dalamnya, tak terkecuali kegiatan manajemen sarana dan prasarana. Pengawasan sarana dan prasarana dilakukan dalam rangka mengendalikan jalannya manajemen sarana dan prasarana agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Nurbadi (2014: 72) “pengawasan (control) terhadap sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan usaha memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan sebaik mungkin demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah”. Winardi dalam Malik (2012: 1) mengatakan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Kimbrough dan Nunnery dalam Nurabadi (2014: 72) menyatakan bahwa engawasan sebagai proses memonitor kegiatan-kegiatan. Tujuannya untuk menentukan harapan-harapan yang secara nyata dicapai dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Harapan-harapan yang dimaksud tersebut adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dan program-program yang telah direncanakan untuk dilakukan dalam periode tertentu.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapaatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau pekerjaan kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yan gada denga yang seharusnya terjadi (Kurniadin & Machali, 2012: 367). Robbins dalam Nurabadi (2014:72) “pengawasan yang baik mampu memonitor pelaksanaan program-program organisasi, sehingga apabila terjadi beberapa penyimpangan yang berarti, dapat segera dilakukan perbaikan seperlunya dan sekaligus masukan bagi perencanaan berikutnya”. Pengawasan terhadap sarana dan prasarana sangat penting dilakukan oleh kepala sekolah. Seperti yang dikemukakan oleh Daryanto (2008: 59) bahwa tanggung jawab kepala sekolah untuk melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap kondisi-kondisi ruangan sekolah dan perlengkapannya termasuk halaman dan tempat-tempat bermain murid, harus dilaksanakan terus menerus dan teratur. Pemeriksaan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga hal-hal yang sekecil-kecilnya pun tidak sedemikian rupa sehingga hal tersebut tidak lepas dari tanggung jawab (Daryanto, 2008: 59). Kegiatan pengawasan dan pengendalian ini harus dilakukan secara kontinyu, objektif, transparan, dan akuntabel (Danim, 2011: 38). Dapat disimpulkan bahwa pengawasan sarana dan prasarana merupakan serangkaian kegiatan mengamati, mengukur, membandingkan memeriksa dan menilai seluruh jalannya manajemen sarana dan prasarana untuk menghindari penyimpangan, penyalahgunaan, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuanketentuan yang ada.

2. Tipe Pengawasan Robert J Moker dalam Barnawi dan Arifin (2012: 29-30) berpendapat bahwa terdapat tiga tipe pengawasan yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan concurrent, dan pengawasan umpan balik. a. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalahmasalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan. b. Pengawasan Concurrent Pengawasan concurrent merupakan proses ketika aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bias dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. c. Pengawasan Umpan Balik Pengawasan umpan balik mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis. Kombinasi antara ketiga bentuk pengawasan tersebut dapat meminimalisir kesenjangan-kesenjangan yang ada.

3. Perencanaan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menurut Barnawi & Arifin (2012: 21) “perencanaan merupakan proses memutuskan kegiatan apa, bagaimana melaksanakannya, kapan, dan oleh siapa”. Perencanaan perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan tindakan sehingga menyebabkan kerugian bagi organisasi”. Maksud dari perencanaan menurut Sonhadji dan Huda (2014: 80) adalah untuk mengurangi dampak perubahan, memperkecil pemborosan, dan menentukan standar yang digunakan dalam pengendalian. Sedangkan Siagian (2011: 88) mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses pemikiran yang matang serta penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Berkaitan dengan pengawasan sarana dan prasarana, perencanaan dimaksudkan untuk memikirkan dan menentukan tujuan pengawasan, menentukan

standar pengawasan, siapa yang bertugas, kapan dilaksanakannya dan bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut. Kegiatan pengawasan memerlukan perencanaan yang matang agar tujuan pengawasan itu sendiri dapat dicapai secara efektif dan efisien.

4. Tujuan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Adapun tujuan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Nurabadi (2014: 73) adalah, a. Mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari segi biaya karena membeli peralatan akan jauh lebih mahal daripada menjaga atau memelihara. b. Menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga di peroleh hasil yang optimal. c. Menjamin ketersediaan peralatan yang di perlukan melalui pengecekan secara rutin. d. Menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan peralatan tersebut.

5. Jenis-Jenis Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menurut Nurabadi (2014: 73) terdapat 4 jenis pengawasan yang dapat dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan antara lain sebagai berikut. a. Pengawasan dari Dalam (Internal Control) Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi tersebut. Pengawasan dan penilaian dilakukan oleh bagian pengawas atau unit pengawasan dari lembaga sendiri. b. Pengawasan dari Luar (Eksternal Control) Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi tersebut. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga pengawas dari luar organisasi. c. Pengawasan Preventif

Yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan. Tujuannya agar didapatkan suatu pencegahan terhadapa sesuatu yang dapat merugikan organisasi. Dengan diadakannya pengawasan preventif tindakan perbaikan akan cepat dilakukan. d. Pengawasan Represif Yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan ini bermaksud untuk memperbaiki kerusakan dan kesalahan yang ada agar tidak terulang kembali pada kegiatan selanjutnya.

6. Tahap-Tahap Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan yang dilakukan oleh manajer ataupun atasan maka perlu dilakukan tahapan atau proses pengawasan. Menurut Kadarman dalam Malik (2012) tahap-tahap proses pengawasan yaitu: a. Menetapkan Standar Perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal irri berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar. b. Mengukur Kinerja Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. c. Memperbaiki Penyimpangan Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Sedangkan menurut G. R. Terry dalam Malik (2012) proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu: a. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan. b. Mengukur pelaksanaan c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada. d. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan standar perencanaan sehingga dalam melakukan pengawasan manajer mempunyai standar yang jelas. Proses pengawasan juga dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. a. Menetapkan standar, berbentuk fisik, kuantitas produk, kualitas produk, waktu b. Melakukan penilaian, membandingkan hasil dengan standar, hasil diketahui dari laporan atau mengangkat pengawas. c. Mengadakan perbaikan, menganalisis sebab terjadinya perbedaan hasil dan standar, meliputi faktor produksi, kemampuan personal d. Pengawasan yang baik yaitu: (a) bersifat fact finding, menemukan fakta tentang pelaksanaan, (b) bersifat preventif, mencegah timbulnya penyimpangan, (c) bersifat membimbing, menemukan kesalahan untuk dikoreksi, bukan mencari siapa yang sala, (d) alat efisiensi, mempermudah pencapaian tujuan, pengawasan bukan tujuan, (e) dilaksanakan secara efisien, (6) diarahkan untuk masa mendatang.

7. Prinsip-Prinsip Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menurut Nurabadi (2014: 74-75) “prinsip pengawasan merupakan landasan atau acuan dalam melakukan kegiatan pengawasan agar pengawasan tersebut dapat terarah sesuai dengan yang diharapkan”. Beberapa prinsip pengawasan sarana dan prasarana pendidikan antara lain sebagai berikut. a. Pengawasan Berpedoman Pada Kebijakan Yang Berlaku Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan yang tercantum dalam tujuan,sasaran, pedoman, dan yang telah ditetapkan. b. Pengawasan Bukan Tujuan Utama Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan utama, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. c. Prinsip Organisasi

Fungsi pengawasan adalah untuk memudahkan jalannya organisasi oleh karena itu pengawasan ada pada setiap pimpinan atau satuan kerja dan atasan menurut fungsi masing-masing. d. Prinsip Penyesuaian Kebutuhan Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. e. Prinsip Penemuan Fakta Pengawasan hendaknya didasarkan pada penemuan fakta tentang pelaksanaan tugas/pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. f. Prinsip Pencegahan Kegiatan pengawasan hendaknya mampu melihat jauh kedepan sehingga secara dini dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dan terjadinyakesalahan-kesalahan berkembang dan terulang. g. Prinsip Pengendalian Kegiatan pengawasan harus mampu memberikan bimbingan teknik operasional, teknik administrasi, dan bantuan pemecahan masalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Selain itu juga terdapat beberapa prinsip pengawasan lain yaitu: a. Prinsip Perbaikan dan Pengembangan Kegiatan pengawasan berusaha mencari dan menemukan apayang salah dan sifat kesalahan dan menemukan penyebab kesalahan, serta cara bagaimana memperbaiki untuk tercapainya hasil yang lebih baik dan dikembangkan sesuaidengan tujuan yang telah ditetapkan. b. Prinsip Komunikasi Kegiatan pengawasan berfungsi sebagai sarana hubunganantara pusat dan daerah, antara pimpinan dengan bawahan sehingga tercapai pendekatan. c. Prinsip Pemahaman Kegiatan pengawasan hendaknya dipahami oleh semua pihakbaik oleh pemerintah, lembaga pendidikan maupun masyarakat. d. Prinsip objektivitas

Kegiatan pengawasan harus berdasarkan kepribadian yangdilandasi unsur jujur, nurani, bijaksana, dan tanggung jawabsehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. e. Prinsip koordinasi Kegiatan pengawasan harus dapat melaksanakan pengaturan kerjasama yang baik sehingga dapat mewujudkan kegiatan yang terpadu dan selaras. f. Prinsip Protektif Kegiatan pengawasan harus berusaha menghindarkan timbulnya kerugian pada pihak yang ternyata tidak bersalah. g. Prinsip Efektif dan Efisien Kegiatan pengawasan harus berusaha menghindarkan secaratepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pengawasan bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan tetapi untuk hemat tenaga, waktu dan biaya sehingga hasil pengawasan dapat tepat guna dan berhasil guna.

8. Prosedur Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Nurabadi (2014:75) mengemukakan beberapa prosedur pengawasan sarana dan prasarana antara lain sebagai berikut a. Observasi Digunakan untuk mengadakan penilaian atau evaluasi baik terhadap pimpinan atau bawahannya, untuk audit dan review terhadap yang telah dilakukan. b. Pemberian Contoh Apa yang dikerjakan oleh pimpinan seharusnya dikerjakan pula oleh bawahannya dan pimpinan akan segan menindak terhadap bawahannya kalau ia sendiri tidak dapat melakukannya. c. Pencatatan Pelaporan Sebagai suatu alat pembuktian, dapat berupa catatan atau laporan. d. Pembatasan Wewenang Untuk menjaga seseorang agar tidak melakukan hal yang melebihi wewenangnya serta unutk menghindari penyimpangan. e. Menentukan Peraturan Perintah Prosedur

Peraturan pada umumnya melarang bentuk tingkah laku yang khusus atau jika diizinkan akan menganggu usaha-usaha serta membahayakan organisasi. Prosedur mengatur kegiatan yang harus dilakukan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan melalui anggota-anggota organisasi untuk melayani dan menerima dalam suatu situasi tertentu. Prosedur pengawasan sarana dan prasarana di sekolah seharusnya dengan jelas agar pelaksanaan pengawasan itu sendiri dapat berlangsung lancar dan tepat. Prosedut pengawasan bermanfaat untuk menunjang jalannya pengawasan agar selain pengawasan tersebut tidak hanya lancar namun juga agar efektif dan efisien.

9. Laporan Pengawasan Hasil Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menurut Danim (2011: 38-39) pelaporan merupakan salah satu kegiatan organisasi. Subtansi yang dilaporkan harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dengan pelaporan ini akan diketahui hasil-hasil yang dicapai, kendala yang muncul, dan pengimpangan yang terjadi. Laporan dapat dibuat secara berkala, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan juga harus menjadi acuan dasar dalam kerangka menyususn program lanjutan. Karena itu lapran harus memunculkan umpan balik yang relevan dan segera bagi perbaikan organisasi. Laporan hasil pengawasan sarana dan prasarana sekolah sangat diperlukan mengingat kegiatan pengawasan adalah mengamati seluruh rangkaian manajemen sarana dan prasarana, maka hasil dari pengamatan dan penilaian tersebut dapat ditulis dalam bentuk laporan. Laporan pengawasan tersebut dapat bermanfaat untuk perencanaan selanjutnya.

10. Tindak Lanjut Laporan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tindak lanjut laporan hasil pengawasan sarana dan prasarana merupakan kegiatan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana melalui pertimbangan-pertimbangan dan keseluruhan hasil laporan pengawasan tersebut. Tindak lanjut tersebut merupakan langkah selanjutnya setelah diadakannya pengawasan dan penilaian sarana dan prasarana. Tindak lanjut tersebut haruslah

didasarkan pada hasil temuan-temuan selama pengawasan dan penilaian sarana dan prasarana dilakukan yang sudah dituliskan dalam bentuk laporan.

C. Yang Bertindak sebagai Pengawasa (360 Derajat)

D. Permasalahan 1. Permasalahan dari Sisi Subyek Pengawasan 2. Permasalahan dari Sisi Objek Pengawasan

E. Masalah Pokok 1. Masalah dari Sisi Subyek Pengawasan Banyak masalah yang ditemui dari sisi subyek pengawasan, masalah pokok yang dibahas kali ini adalah mengenai masalah penghapusan sarana dan prasarana. Berikut ini masalah penghapusan sarana dan prasarana dilihat dari sisi subyek pengawasan: a. Kepala Sekolah Mengajukan usulan penghapusan barang dan pembentukan panitia penghapusan yang dilampiri dengan data barang yang rusak. Terkadang, usulan penghapusan barang tidak kunjung dikabulkan oleh pemerintah, pihak sekolah harus menunggu dengan waktu yang tidak sedikit untuk penghapusan barangbarang yang sudah tidak layak pakai. b. Waka Sarana dan Prasarana Mengelompokan serta mencatat menginventaris perlengkapan sekolah yang akan dihapus tersebut dengan cara mencatat jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut. c. Staf Sarana dan Prasarana Membantu waka sarpras dalam mengelompokan dan mencatat perlengkapan yang akan dihapus, dan meletakkannya di tempat yang aman namun tetap di dalam lokasi sekolah. d. Panitia Penghapusan Sarana dan Prasarana Memeriksa kembali barang yang rusak berat dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksanaan. Setelah melakukan pemeriksaan, panitia mengusulkan

barang-barang atau perlengkapan sekolah yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksanaan untuk dilakukan penghapusan. e. Pihak yang Berwajib Mengawasi jalannya penghapusan sarpras, untuk menjaga keamanan serta menjadi saksi atas kegiatan penghapusan yang dilakukan sekolah. 2. Masalah dari Sisi Objek Pengawasan a. Meja dan kursi yang berlebih tetapi masih dapat digunakan dibiarkan terbengkalai di dalam gudang. b. Terjadi pemborosan biaya pengamanan perlengkapan sekolah yang tidak berguna lagi. c. Tidak melibatkan pihak yang berwajib atau polisi yang menjadi salah satu subyek pengawasan dalam pelaksanaan penghapusan. d. Beberapa unit komputer telah dicuri tetapi tidak dilakukan penghapusan. e. Tidak sesuai dengan syarat penghapusan sarana dan prasarana sekolah. f. Menyalahi prosedur penghapusan.

F. Alternatif Pemecahan Masalah 1. Alternatif dari Sisi Subyek Pengawasan Alternatif pemecahan masalah penghapusan sarana dan prasarana dari sisi subyek pengawasan, antara lain: a. Kepala Sekolah 1) Mengadakan rapat 2) Membentuk panitia penghapusan sarana dan prasarana 3) Membagi tugas pada para anggota. 4) Mengecek laporan yang telah diberikan pada waka sarana dan prasarana 5) Menyempurnakan laporan dari waka sarana prasarana jika ada kekurangan 6) Mengajukan usulan penghapusan pada dinas pendidikan b. Waka Sarana dan Prasarana 1) Melakukan pencatatan barang di sekolah 2) Mengelompokkan barang yang masih dapat digunakan dan yang rusak 3) Memberikan laporan tertulis kepada kepala sekolah 4) Dokumentasi barang yang rusak atau tidak layak pakai

c. Staf Sarana dan Prasarana 1) Melakukan pencatatan barang di sekolah 2) Mengelompokkan barang yang masih dapat digunakan dan yang rusak 3) Meletakkan barang yang rusak di tempat aman, seperti gudang. 4) Dokumentasi barang yang rusak atau tidak layak pakai 5) Memberikan laporan tertulis kepada waka sarana dan prasarana d. Panitia Penghapusan Sarana dan Prasarana 1) Melihat kesesuaian laporan dengan keadaan di lapangan 2) Mengisi Berita Acara Pemeriksaan 3) Mempersiapkan barang yang akan dihapuskan 4) Melaksanakan penghapusan sesuai dengan peraturan yang ada e. Pihak yang berwajib 1) Mengawasi jalannya pengawasan 2) Menjaga keamanan saat pelaksanaan 3) Mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan

2. Alternatif dari Sisi Objek Pengawasan a. Meja dan kursi yang berlebih tetapi masih dapat digunakan dibiarkan terbengkalai di dalam gudang. 1) Mengajukan penghapusan barang. b. Terjadi pemborosan biaya pengamanan perlengkapan sekolah yang tidak berguna lagi. 1) Meminimalisir pengeluaran untuk biaya pengamanan. 2) Mengajukan penghapusan barang. c. Tidak melibatkan pihak yang berwajib atau polisi yang menjadi salah satu subyek pengawasan dalam pelaksanaan penghapusan. 1) Mengundang pihak yang berwajib. 2) Memberi alternatif pengawas selain polisi. d. Beberapa unit komputer telah dicuri tetapi tidak dilakukan penghapusan. e. Tidak sesuai dengan syarat penghapusan sarana dan prasarana sekolah. 1) Barang yang masih bisa diperbaiki tidak dihapus 2) Melihat keadaan barang sebelum diadakan penghapusan

3) Memenuhi syarat untuk penghapusan sarana dan prasarana f. Menyalahi prosedur penghapusan. 1) Mematuhi prosedur yang telah ditetapkan 2) Memberi sanksi bagi pihak yang menyalahi prosedur yang ada

G. Penilaian Masing-masing Alternatif Pemecahan Masalah 1. Penilaian Alternatif dari Sisi Subyek Pengawasan 2. Penilaian Alternatif dari Sisi Objek Pengawasan H. Alternatif Terbaik 1. Alternatif dari Masing-masing Subyek 2. Alternatif dari Masing-masing Objek

DAFTAR RUJUKAN Barnawi & Arifin, M. 2012. Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Danim, S. 2011. Administrasi Sekolah & Manajemen Kelas. Bandung: CV Pustaka Setia. Daryanto. 2008. Administrasi Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Kurniadin, D. & Machali, I. 2012. Manajemen Pendidikan, Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Malik, A. 2012. Dasar-Dasar Proses Pengawasan, (Online), (http://abdulmalik007.blogspot.com/2012/01/manajemen-umumdasardasar-proses.html), diakses 01 Mei 2017. Nurabadi, A. 2014. Manajemen Sarana Dan Prasarana. Malang: Universitas Negeri Malang. Siagian, S.P. 2011. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sonhadji, A & Huda, M. 2014. Asesmen Kebutuhan, Pengambilan Keputusan, dan Perencanaan: Matarantai dalam Manajemen Pendidikan. Malang: UM Press.