Manajemen Aparatur Sipil Negara(baru).docx

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

A. Pengertian Umum Pegawai Aparur Sipil Negara adalah :pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian . Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

B. Jenis, Status. Dan Kedudukan a. Jenis ASN adalah - Pegawai Negeri Sipil status sebagai pegawai tetap - PPPK

status sebagai pegawai dengan perjanjian dalam waktu tertentu.

b. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara

C. TUGAS ASN Tugas pegawai ASN adalah: 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina sesuaidengan ketentuan peraturan per undang undangan. 2. Memberikan pelayanan publk yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. HAK DAN KEWAJIBAN 1. Hak PNS ; a, Mendapat gaji,tunjangan dan fasilitas b. Cuti.

Kepegawaian

c. jaminan pension dan jaminan hari tua d. perlindungan e. pengembangan kompetensi. Sedangkan pegawai PPPK berhak memperoleh: a. b. c. d.

Gaji dan tunjangan Cuti Perlindungnan dan pengembangan kompetensi

Berdasarkan Pa 92 UU ASN pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: A. B. C. D.

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja .Jaminan kematian bantuan hukum

CUTI PNS Cuti PNS sebagamana diatur dalam PP No 24 Tahun 1976 terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

Cuti tahunan Cuti besar Cuti sakit Cuti bersalin Cuti karena alas an penting Cuti diluar tanggungan Negara

a. Cuti Tahunan Syarat mendapatkan cuti tahunan adalah bila pegawai tersebut sudah bekerja 1 tahun terus menerus maka mendapat cuti tahunan 12 hari kerja,dandiberi tambahan paling lama sampai 14 hari kerja bila yang bersangkutan tinggal atau cuti di tempat yang sulit transportasinya b. Cuti besar Pegawai yangbekerjanya se kurang kurangnya 6 tahun ber turut turut, maka berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 bulan. Dan masih berhak mendapatkan cuti tahunannya dalam tahun tersebut.

c. Cuti sakit. 1) Pegawai yang sakit selama 1 atau 2 hari berhak cuti sakit dengan ketentuan yangbersangkutan memberitahukan kepada atasan 2) Pegawai yang sakit lebih dari 2 sampai 14 hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada atasan dengan melampirkan surat keterangan dokter Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 hari kerja berhak cuti sakit dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada yang berwenang disertai surat dokter yang ditunjuk oleh Men Kes, Cuti sakit dapat diberikan 1 tahun, bila belum sembuh maka ditambah 6 bulan, bila penambahan 6 bulan maka PNS tersebut harus diuji kesehatannya oleh dokter yang ditunjk oleh Men KES, bila hasil pengujian penyakitnya belum sembuh maka PNS tersebut di berhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku. d) Cuti bersalin Cuti bersalin diberikan kepada PNS yang melahirkan anak pertama dan kedua, sedangkan anak ke tiga dan seterusnya diberikan cuti diluar tanggungan negara. Lama cuti bersalin 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah persalinan. e) Cuti karena alasan penting cuti ini diberikan bila salah satu anggota keluarga sakit keras atau meninggal dunia,atau yang bersangkutan melangsungkan pernikahan yang pertama. Cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang, paling lama 2 bulan. f) Cuti diluar tanggungan Negara, diberikan kepada PNS yang bekerja sekurang kurangnya selama 5 tahun terus menerus, karena alasan pribadi dapat cuti diluar tanggungan Negara. Yang bersangkutan tidak berhak mendapat gaji dan harus melepas jabatannya. 2) KEWAJIBAN PNS Kewajiban PNS sebagaimana diatur dalam PP no 53 Tahun 2010 adalah 1. Mengucapkan sumpah /janji PNS 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan. 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Negara kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah 4. Menaati segala ketentuan peraturan per undang undangan.

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab 6. menjunjung tinggi kehormatan Negara,pemerintah dan martabat PNS 7. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiridan golongan 8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan 9. bekerja dengan jujur tertib, cermat untuk kepentingan Negara 10. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui hal hal yang dapat membahayakanatau merugikan Negara atau pemerintah 11. masuk kerja dan memenuhi ketentuan jam kerja 12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 13. menggunakan dan memelihara barang barang milik Negara dengan sebaik baiknya, 14. memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat. 15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

E. HUKUMAN DISIPLIN PNS. PNS yang tidak menaati ketentuan kewajiban akan dijatuhi hukuman disiplin . Adapun berat ringannya hukuman disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.

Disiplin Ringan Hukuman disiplin sedang Hukuman disiplin berat Hukuman disiplin Ringan terdiri dari: Teguran lisan Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin Sedang a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun. b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1( satu) tahun Hukuman Disiplin berat a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

c. Pembebasan dari jabatan d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri e. Pemberhentian tidak dengan hormat.

F. PNS sebagai anggota KORPRI KORPRI merupakan satu satunya wadah bagi PNS yang dibentuk berdasarkan KEPPRES No 82 Tahun 1971( 29 november 1971) Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan pengabdian PNS dalam mengisi kemerdekaan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Landasan etika KORPRI tertuang pada munas pertama th 1978 yaitu “SAPTA PRASETYA”yang merupakan janji KORPRI yang pada munas th 1989 dirubah bunyinya,kemudian pada munas th 1999 disempurnakan lagi menjadi”PANCA PRASETYA KORPRI” yang berbunyi: Kami Anggota KORPS Pegawai Republik Indonesia adalan insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung Tinggi kehormatan bangsa dan Negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara. 3. Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan 4. Memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa serta kesetiakawanan KORPS Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran,keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Kenaikan pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. Dalam PP No 99 tahun 2000 jo PP NO 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS ada 2 jenis yaitu kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkatpilihan. Dalam lingkungan PNS ada 17 (tujuh belas ) jenjang pangkat, dan 4 golongan yaitu :