Pengelolaan Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (phln)

Wha

PERTIMBANGAN DALAM MELAKUKAN PINJAMAN LUAR NEGERI  

  



Adanya defisit pembiayaan yang tidak dapat diusahakan dari sumber pembiayaan dalam negeri. Pinjaman tersebut memang diperlukan untuk mendukung pembiayaan negara, misalnya dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan. Pinjaman tersebut diperlukan untuk memperkuat cadangan devisa, misal : pinjaman dari IMF. Masih dalam batas kemampuan negara untuk membayar kembali beban pinjaman berkenaan. Bertambahnya jumlah pinjaman tidak boleh menimbulkan kerentanan ekonomi terhadap guncangan external maupun internal karena tingginya beban pembayaran hutang. Dalam peminjaman tersebut tidak boleh ada syarat atau ikatan dalam bentuk apapun yang merugikan kepentingan nasional atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

PERTIMBANGAN DALAM PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI   



 

Ditujukan untuk menambah penerimaan negara. Untuk membiayai bantuan teknis. Tidak boleh ada syarat atau ikatan dalam bentuk apapun yang merugikan kepentingan nasional atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Sedapat mungkin tidak membebani APBN, misalnya membutuhkan penyediaan dana pendamping yang relatif besar. Tidak boleh digunakan untuk tujuan mendekte atau mengendalikan sesuatu kebijakan pemerintah. Hibah luar negeri kepada pemerintah harus mengikuti prosedur administrasi APBN.

ACUAN DALAM PERENCANAAN PHLN 

Landasan hukum :    

GBHN Propenas Keppres Nomor 42 Tahun 2002 SKB Menteri Keuangan dan Meneg PPN/Ketua Bappenas No.185/KMK.03/1995 dan No.KEP031/KET/5/1995.

PROSEDUR PERENCANAAN PHLN



Perencanaan pinjaman luar negeri pemerintah pada dasarnya dilakukan berdasarkan bottom-up planning, yaitu :  Menteri/Ketua LPND mengusulkan proyek-proyek yang direncanakan untuk dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pinjaman/hibah luar negeri kepada Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas.  Usulan tersebut mencakup proyek yang belum didukung oleh sumber PHLN.  Untuk proyek Pemda/BUMN/BUMD usulan proyek dikoordinasikan dan diajukan oleh Menteri/Ketua LPND yang memberikan pembinaan teknis.  Usulan proyek tersebut harus memuat keterangan dan penjelasan secara rinci mengenai proyek berkenaan disertai dengan kerangka acuan kerja dan studi kelayakan.

PROSEDUR PERENCANAAN PHLN (Lanjutan)





Penilaian terhadap usulan proyek yang akan dibiayai dari PHLN dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :  Kesesuaian antara kebijaksanaan, sasaran, dan program nasional.  Proyek yang diusulkan memiliki prioritas tinggi dan layak untuk dibiayai dengan PHLN.  Pertimbangan-pertimbangan lain yang sejalan dengan perkembangan kebijaksanaan pembangunan nasional. Terhadap proyek-proyek yang dinilai prioritas dituangkan dalam Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPHLN atau Buku Biru).

PROSES PENGUSULAN PROYEK KEPADA CALON PEMBERI PHLN 





Sebelum diusulkan kepada calon Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN), setiap proyek dibahas terlebih dahulu dengan Departemen Keuangan dan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Bappenas, serta disusun laporan penilaian kelayakan proyek (LPKP) untuk mendukung pengusulan ke calon PPHLN. LPKP tersebut mencakup aspek-aspek antara lain : lingkup proyek, penyediaan dana pendamping, keterkaitan dengan proyek-proyek lain, kesiapan instansi pelaksana, syaratsyarat penerusan pinjaman (dalam hal pinjaman akan diteruspinjamkan), kesiapan kelembagaan dan SDM. Pengusulan kepada calon PPHLN dilakukan dengan persetujuan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.

PROSES PENGUSULAN PROYEK KEPADA CALON PEMBERI PHLN (Lanjutan) 

Dalam hal proyek diusulkan untuk dibiayai dari Fasilitas Kredit Ekspor (FKE), dilakukan sbb : 









Berdasarkan DRPHLN, Menteri/Ketua LPND mengajukan Alokasi Kredit Ekspor (AKE) kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan. Dilakukan penilaian persiapan proyek oleh Tim Penilai yang dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon I pada Departemen/LPND dengan melibatkan unsur-unsur Bappenas, Departemen Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan dokumen hasil penilaian tersebut, Meneg PPN/Ketua Bappenas merekomendasikan kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, untuk menetapkan AKE. Berdasarkan AKE tersebut, Departemen/LPND/Pemda/BUMN/BUMD dapat melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Setalah ditetapkan pemenang lelang pengadaan barang/jasa, Menteri/ Ketua LPND instansi pelaksana mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan NPPHLN.

PROSES NEGOSIASI DENGAN CALON PEMBERI PHLN 









Proses negosiasi dengan calon PPHLN dilakukan setelah dicapai kesepakatan antar instansi terkait atas dokumen penilaian persiapan proyek. Negosiasi dengan PPHLN dilakukan oleh Tim Negosiasi yang terdiri dari Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen/LPND pelaksana proyek dan instansi terkait. Dalam hal negosiasi dilakukan di luar negeri, pembentukan Tim negosiasi ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Kabinet. Sedangkan perundingan di dalam negeri, pembentukan Tim negosiasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Meneg PPN/Ketua Bappenas. Hasil perundingan dituangkan dalam laporan Tim dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Meneg PPN/Ketua Bappenas, Menteri Luar Negeri, dan Menteri/Ketua LPND terkait.

Khusus untuk proyek yang akan dibiayai dari Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) negosiasi dengan calon PPHLN dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.

PROSEDUR PENCAIRAN PHLN 

TATACARA PENCAIRAN DANA PHLN PADA DASARNYA DILAKUKAN MELALUI :

Pembiayaan Pendahuluan (PP)  Rekening Khusus (RK)  Pembayaran Langsung (PL)  Pembukaan Letter of Credit (L/C) 

TATACARA PENCAIRAN PHLN MELALUI PEMBIAYAAN PENDAHULUAN 







 



Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pendahuluan (SP3) disertai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dan DIP/dokumen yang dipersamakan serta dokumen pendukung lainnya kepada Direktur Jenderal Anggaran. Dirjen Anggaran menerbitkan SPM-PP dan dikirimkan kepada BI sebagai dasar pemindahbukuan dari Rekening BUN ke rekening rekanan atau rekening bendaharawan proyek. Dirjen. Anggaran mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN dilampiri dengan SPM-PP dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan PPHLN, dengan tembusan kepada BI. Berdasarkan APD di atas, PPHLN melakukan penggantian (reimbursement) untuk Rekening BUN pada BI serta mengirimkan asli debet advice kepada Menteri Keuangan cq. Ditjen Anggaran dengan tembusan kepada BI. Berdasarkan debet advice, Dirjen Anggaran menerbitkan SPM dan disampaikan kepada BI. Atas dasar SPM di atas, BI membuat Nota Perhitungan dan membukukan : Debet : Rekening BI Kredit : Rekening BUN Nota Perhitungan dimaksud segera disampaikan kepada Dirjen Anggaran, Pimpro, dan dalam hal proyek dibiayai melalui SLA (NPPP), disampaikan kepada Dirjen LK.

SKEMA PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

1

4

DJLK

DJA

PPHLN 6

8

10

4A

2

7

BANK INDONESIA REKENING BUN DEBET

KREDIT

6A

5

9 3 PROYEK

REKANAN

KETERANGAN SKEMA PEMBIAYAAN PENDAHULUAN : 1.

2. 3. 4. 4A. 5. 6. 6A. 7. 8. 9. 10.

Pimpro/pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3) disertai KPBJ dan DIP/dokumen yang dipersamakan serta dokumen pendukung lainnya kepada DJA. DJA menerbitkan SPM Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) dan dikirim ke BI. Atas dasar SPM-PP, BI memindahbukukan dari rekening BUN ke rekening rekanan atau ke rekening Benpro. DJA mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN dilampiri SPM-PP dan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh PPHLN. DJA mengirim tembusan APD kepada BI. Atas dasar APD, PPHLN melakukan reimbursement untuk Rekening BUN pada BI. PPHLN mengirim asli debet advice kepada DJA. PPHLN mengirim tembusan debet advice kepada BI. Atas dasar debet advice, DJA menerbitkan SPM dan dikirim ke BI. Atas dasar SPM, BI membuat Nota Perhitungan Rekening BUN dan dikirim ke DJA. BI mengirim Nota Perhitungan ke Proyek. Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, BI mengirim Nota Perhitungan kepada DJLK.

TATACARA PENCAIRAN PHLN MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG 







Berdasarkan KPBJ, Pimpro atau Pejabat yang berwenang menyampaikan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada PPHLN melalui Dirjen Anggaran dengan tembusan kepada BI dan melampirkan KPBJ. Berdasarkan APD, PPHLN melakukan pembayaran langsung kepada rekening rekanan serta mengirimkan asli debet advise kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran dan tembusannya kepada BI. Dalam hal PHLN diteruspinjamkan melalui NPPP, Dirjen Anggaran mengirimkan rekaman debet advice kepada Dirjen. Lembaga Keuangan. Atas dasar debet advice, Dirjen Anggaran menerbitkan SPM sebagai dasar pengeluaran dan penerimaan APBN sebesar nilai ekuivalen rupiah kepada Bank Indonesia. Berdasarkan SPM tersebut, BI membuat Nota Perhitungan yang mencantumkan nomor dan tanggal SPM dan membukukan : Debet : Rekening BUN Kredit : Rekening BUN



Nota Perhitungan dimaksud disampaikan kepada Dirjen Anggaran, Pimpro atau pejabat yang berwenang, dan dalam hal PHLN diterspinjamkan melalui NPPP disampaikan pula kepada Dirjen LK.

SKEMA PEMBAYARAN LANGSUNG 6-VALAS

REKANAN

KORESPONDEN BANK “A”

BANK “A”

5

6A

1

DEPOSITORY DARI PPHLN

REKENING BI DI LUAR NEGERI

BANK INDONESIA

5A

Nota perhitungan Tembusan APD

PROYEK KPBJ

2

4 debet advice SPM

MENKEU KPKN JAKARTA VI APD

3

PPHLN

KETERANGAN SKEMA PEMBAYARAN LANGSUNG: 1. 2. 3. 4. 5.

5A. 6.

6A. 7.

Rekanan mengajukan tagihan kepada Proyek. Proyek mengajukan APD ke DJA cq. KPKN Jakarta VI. KPKN Jakarta VI meneruskan APD ke PPHLN. PPHLN memberi perintah membayar melalui depository Bank-nya. Apabila pembayaran dalam bentuk valas ditransfer ke koresponden bank “A” (di Luar Negeri). Apabila pembayaran dalam rupiah ditransfer ke rekening BI di luar negeri dalam bentuk valas dan pemberitahuan ke BI Pusat. Bank “A” (bank-nya rekanan) menerima transfer dari ban koresponden. BI mentransfer ke rekening rekanan di Bank “A” dalam bentuk rupiah. Bank “A” melakukan pembayaran ke rekanan.

TATACARA PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS 

 





Dirjen Anggaran membuka Rekening Khusus (RK) pada BI atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk Menteri Keuangan, untuk selanjutnya mengajukan initial deposit kepada PPHLN untuk kebutuhan pembiayaan proyek selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam NPPHLN untuk dibukukan ke dalam RK. Pimpro/Pejabat yang berwenang mengajukan SPP dilampiri dengan dokumen pendukung kepada Dirjen Anggaran (KPKN). Berdasarkan SPP dimaksud, Dirjen Anggaran (KPKN) menerbitkan SPM-RK dan disampaikan kepada BI atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan. Atas dasar SPM-RK dimaksud, BI/Bank Pemerintah lain yang ditunjuk MK membebani RK untuk dipindahbukukan ke Rekening Rekanan/Bendahara Proyek. Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, BI/Bank Pemerintah lain yang ditunjuk MK menyampaikan tembusan nota debet RK kepada Dirjen Lembaga Keuangan. Dirjen Anggaran mengajukan permintaan pengisian kembali RK (replenishment) kepada PPHLN dilampiri dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan masing-masing PPHLN.

TATACARA PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS (Lanjutan) 

Berdasarkan debet advice atas transfer Initial Deposit dan Replenishment yang diterima dari PPHLN :  BI membuat : • Nota pemindahbukuan uang : • Debet : Rekening Bank Koresponden • Kredit : Rekening Khusus

• Berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) Menteri Keuangan, BI membukukan Nota Perhitungan PHLN : • Debet : Rekening BUN • Kredit : Rekening BUN Dalam nota perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal APD.

Atau 

Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan membuat : • Nota pemindahbukuan uang : • Debet : Rekening Bank Koresponden • Kredit : Rekening Khusus

• Laporan Nota Perhitungan PHLN disampaikan segera kepada Dirjen Anggaran.

TATACARA PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS (Lanjutan) 

Dirjen Anggaran menyampaikan Laporan Nota Perhitungan kepada BI untuk dibukukan :  





Debet : Rekening BUN Kredit : Rekening BUN

BI menyampaikan Nota Perhitungan kepada Dirjen Anggaran, Pimpro, dan Dirjen LK dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP. Berdasarkan SPM-RK dan Nota Debet, Dirjen Anggaran membukukan seluruh realisasi SPM-RK sebagai pengeluaran dan sekaligus penerimaan PHLN.

SKEMA PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS 3

15

LENDER

12 2

9

BI REK. KHUSUS

REKANAN

11

4

7A 11

BPKP

PROYEK

DJA KPKN JKT VI

6

8

13 3A 7

KCBI

10 KPKN KCBI

5

10

3A 7B

7 BOI

14

KPKN NON KCBI 7B

FISSA

KETERANGAN CHART : 1. 2. 3.

3A 4. 5. 6. 7.

7A

Atas dasar NPHLN DJA cq. Dit. TUA mengajukan permintaan pembukaan Rekening Khusus (Reksus) ke BI. Setelah Reksus dibuka, sesuai ketentuan dalam NPHLN DJA (Dit. DLN) mengajukan permintaan Initial Deposit kepada Lender. PPHLN mengisi dana Initial Deposit ke Reksus di BI. SE DJA disampaikan ke KPKN KCBI dan non KCBI. Rekanan mengajukan tagihan ke Proyek. Proyek mengajukan tagihan ke KPKN. Atas dasar SPP Proyek, KPKN menerbitkan SPM-RK atas beban Reksus atau rekening BUN dikirim ke BI. Atas dasar SPP proyek, KPKN KCBI/Non KCBI menerbitkan SPM dan dikirim ke KCBI/BO I. Atas dasar SPM yang diterbitkan SPM yang diterbitkan KPKN Jkt VI, BI melakukan pembayaran : • • •

Kepada Rekanan untuk SPM-LS atas beban reksus ; Kepada Benpro untuk SPM-GU atas beban reksus ; Kepada Benpro untuk SPM-DU/TU atas beban rekening BO I.

KETERANGAN CHART (lanjutan) : 7B.

Atas dasar SPM yang diterbitkan KPKN, KCBI BO I melakukan pembayaran : Kepada Rkanan untuk SMP-LS atas beban reksus ybs. di BI Pusat ; Kepada Benpro untuk SPM-GU atas beban reksus ybs. di BI Pusat ; • Untuk KPKN Non KCBI yang dikirim ke KCBI adalah Surat Perintah Pembebanan (SPB). •

8.

KCBI mengirim Nota Debet dengan teleks (NDT) ke BI Pusat untuk perhitungan reksus atas SPM-SPM KPKN (GU dan LS) serta atas dasar SPB dari KPKN Non KCBI. BI mengirim laporan Rekening Khusus untuk masing-masing reksus dan Laporan Rekening Antara ke DJA. KPKN KCBI/Non KCBI setiap hari Senin mengirim lembar ke-4 semua SPM BLN yang telah diterbitkan minggu sebelumnya beserta dokumen pendukungnya ke DJA. DJA/Dit. DLN mengajukan aplikasi :

9. 10. 11.

• •

8. 9.

Replenishment dalam jumlah valas untuk semua SPM PHLN KPKN yang telah membebani reksus beserta dokumen pendukungnya kepada PPHLN untuk mengisi kembali dana RK. Reimbursement dalam jumlah Rupiah/Valas untuk semua SPM PHLN KPKN yang telah membebani Rekening Antara (BUN) beserta dokumen pendukungnya kepada PPHLN untuk mengganti dana Rekening BUN.

PPHLN mentransfer dana ke reksus atau ke rekening BUN. Pada setiap akhir tahun anggaran, Dit. DLN menyususn FISSA atas dasar semua aplikasi replenishment dan reimbursement yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran ybs. dan atas dasar laporan Reksus selama satu tahun anggaran.

KETERANGAN CHART (lanjutan) : 14. 15.

BPKP mengadakan audit menurut ketentuan yang berlaku terhada Financial Statement on Special Account (FISSA) yang disusun Dit. DLN. Hasil audit FISSA oleh BPKP disampaikan ke PPHLN.

TATACARA PEMBAYARAN MELALUI PEMBUKAAN L/C 





Pimpro/Pejabat yang berwenang mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) sebesar bagian nilai KPBJ yang memerlukan pembukaan L/C kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran (KPKN Jakarta VI) dengan melampirkan KPBJ. Berdasarkan SPP-SKP, Menkeu cq. Dirjen Anggaran (KPKN Jkt VI) menerbitkan SKP dan mengirimkan kepada BI dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) – Pejabat Eselon I yang bersangkutan dan Pimpro atau Pejabat yang berwenang. Berdasarkan SKP, Pimpro atau Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada rekanan atau importir sebagai kuasa dari rekanan untuk membuka L/C. Selanjutnya, rekanan/importir sebagai kuasa dari rekanan yang ditunjuk mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada BI dengan melampirkan daftar barang yang akan diimpor (master list) yang dibuat dan atau disetujui Pimpro serta KPBJ.

TATACARA PEMBAYARAN MELALUI PEMBUKAAN L/C (Lanjutan) 







Atas dasar SKP dan permintaan pembukaan L/C dari rekanan atau importir, BI mengajukan permintaan kepada PPHLN untuk menerbitkan pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (Letter of commitment). BI membuka L/C kepada Bank Koresponden dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada Dirjen Anggaran. Berdasarkan pembukaan L/C dari BI, Letter of Commitment atau dokumen yang disamakan dari PPHLN, dan dokumen realisasi L/C, Bank Koresponden melakukan penagihan kepada PPHLN untuk dibayarkan kepada rekanan atau pemasok. PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Koresponden dan mengirimkan debet advice kepada BI. Selanjutnya, BI mengirimkan rekaman debet advice kepada Dirjen Anggaran, dan dalam hal PHLN diteruskan sebagai NPPP, rekaman debet advice dikirimkan pula kepada Dirjen LK.

TATACARA PEMBAYARAN MELALUI PEMBUKAAN L/C (Lanjutan) 

Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari Bank Koresponden serta SKP dari Menkeu, BI membuat Nota Disposisi L/C dan Nota Perhitungan serta membukukan :  





Debet : Rekening BUN Kredit : rekening BUN Dalam Nota Perhitungan dicantumkan nomor dan tanggal L/C serta nomor dan tanggal SKP.

Nota Perhitungan dan Nota Disposisi L/C, disampaikan kepada Dirjen Anggaran dan Pimpro atau pejabat yang berwenang. Dalam hal PHLN diteruspinjamkan melalui NPPP, disampaikan pula kepada Dirjen LK. Atas dasar Nota Perhitungan, Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPMP).

SKEMA PEMBAYARAN MELALUI LETTER OF CREDIT 3 4

PROYEK

REKANAN/ IMPORTIR

8A

SUPPLIER

14 1

8 2

BI

7 DJA

12

REK. BUN Debet

16

6A

Kredit

6

L/C

BANK KORESPONDEN

10

9A

13

5

13A 11 DJLK

PPHLN

15

KETERANGAN SKEMA PEMBUKAAN L/C : 1.

2. 3. 4.

5.

6A

6. 7.

Proyek mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) kepada Menteri Keuangan cq. DJA (KPKN Khusus Jkt VI) disertai KPBJ. DJA/KPKN Khusus Jakarta VI menerbitkan SKP dan mengirimkan ke BI. Pimpro memberitahukan kepada rekanan/importir ybs. Rekanan atau importir yang diberi kuasa oleh rekanan, atas dasar KPBJ dan master list yang disetujui oleh Pimpro mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada BI. BI mengajukan permintaan kepada PPHLN untuk menerbitkan pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (letter of commitment). PPHLN menerbitkan Special of Commitment/Letter of Commitment dan kemudian disampaikan kepada Bank Koresponden mitra BI dalam membuka L/C. Atas dasar SPKBJ dan permintaan pembukaan L/C dari rekanan/importir disertai master list. BI melaksanakan pembukaan L/C. BI menyampaikan tembusan dokumen pembukaan L/C kepada DJA dengan diberi keterangan : (1) Nama dan Kode Proyek, (2) Tanggal, dan (3) Tahun Anggaran.

KETERANGAN SKEMA PEMBUKAAN L/C (lanjutan) : 8A. 8.

9A. 9. 10. 11. 12.

13A. 13.

Rekanan/importir melaksanakan impor barang dari Supplier luar negeri. Atas dasar pembukaan L/C dari BI dan Letter of Commitment serta dokumen realisasi L/C, Bank Koresponden melakukan pembayaran kepada rekanan/supplier luar negeri. Bank Koresponden menyampaikan realisasi L/C. Dengan telah dilakukannya pembayaran kepada rekanan, Bank Koresponden melakukan penagihan kepada PPHLN. PPHLN melaksanakan pembayaran kepada Bank Koresponden. PPHLN mengirimkan debet advice atas pembayaran Bank Koresponden kepada BI. BI menyampaikan rekaman Debet Advice kepada DJA. Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, rekaman debet advice disampaikan juga kepada DJLK. Atas dasar realisasi L/C dan SKP, BI membuat Nota Disposisi L/C dan Nota Perhitungan Rekening BUN, serta mengirimkan nota perhitungan dimaksud yang telah diberi keterangan tanggal dan nomor L/C serta tanggal dan nomor SKP kepada DJA.

KETERANGAN SKEMA PEMBUKAAN L/C (lanjutan) : 14. 15. 16.

BI menyampaikan Nota Perhitungan (NP) kepada Proyek. Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, NP juga dikirimkan kepada DJLK. Atas dasar nota perhitungan yang diterima dari BI, DJA menerbitkan SPM pengesahan (SPM-P) sebagai realisasi PHLN dan dikirim kepada BI.

The The end end

Thank Thank You You for being patient and kind attention