Kebijakan Luar Negeri

KEBIJAKAN LUAR NEGERI Definisi Pola KLN Sumber KLN Aktor Pembuat KLN Tujuan KLN Instrumen Pengaruh Global

DEFINISI 

Kebijakan luar negeri adalah segala tindakan suatu pemerintah terhadap negara lain dalam politik internasional, dengan didasarkan pada serangkaian asumsi dan tujuan tertentu,serta dimaksudkan untuk menjamin keamanan nasional.



Kebijakan luar negeri dapat dijalankan melalui berbagi cara, namun tiga yang paling umum adalah perang, perdamaian dan kerja sama ekonomi.

POLA KLN 1. 2. 3. 4.

Isolasionis Internasionalis Intervensionis Unilateralis

1. Isolasionis (PD I – sebelum PD II) 

Amerika Serikat menutup dirinya dari keterlibatan secara internasional dan lebih memusatkan pembangunan domestik.



Setelah berakhirnya Perang Dunia I, ciri ini sempat diselingi dengan niatan presiden Woodrow Wilson untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations). Kehendak Wilson agar Amerika Serikat terlibat dalam liga tersebut ditolak oleh Senat sehingga kembali AS mengisolasi diri sampai pecahnya Perang Pasifik.

2. Internasionalis (Perang Dingin) 

Dimulai ketika AS mengeluarkan kebijakan Marshall Plan, bantuan untuk memulihkan perekonomian Jepang, Perang Dingin (yang dipelopori kampanye antikomunis Senator Joseph McCarthy), Krisis Misil Kuba (Peristiwa Teluk Babi), Perang Vietnam, hubungan diplomatik dengan RRC (1979), sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan krisis energi.

3. Intervensionis 

Dimulai ketika AS mencampuri urusan negara-negara yang berada di “halaman rumahnya”, yaitu Kanada dan Amerika Latin/Tengah.



Kebijakan ini berlangsung sejak internasionalis dijalankan hingga sekarang.

4. Unilateralis 

Dimulai pasca September 2001, yang dilegalkan dengan pelaksanaan NSS 2002 dikeluarkan.



AS menyerang secara sepihak Afganistan dan Irak atas dasar perang melawan terorisme internasional.

SUMBER KLN 1. 2. 3. 4. 5.

External Sources Societal Sources Governmental Sources Role Sources Individual Sources

1.

Sumber eksternal (external sources), yaitu atribut sistem internasional dan karakteristik dan prilaku negara-negara dan aktor-aktor negara yang ada di dalamnya, yang mempengaruhi pilihan-pilihan AS.

2.

Sumber masyarakat (societal sources), yaitu aspek non-pemerintahan dari sistem politik yang mempengaruhi prilaku eksternal AS. Misalnya: orientasi nilai, kesatuan nasional, lingkup industri, dsb.

3.

Sumber pemerintah (governmental sources), yaitu struktur pemerintahan yang membatasi atau memperluas pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pembuat keputusan. Struktur ini adalah: a. b. c. d.

Konstitusi yang membagi tanggung jawab antar lembaga. Dominasi presiden dalam pembuatankeputusan. Birokrasi dalam pembuatan keputusan. Pertumbuhan ukuran institusi pemerintah.

4.

Sumber peran (role sources), yaitu pengaruh institusi/instansi terhadap prilaku penderita/occupant/pekerja, pejabat, dsb. Peran yang dimainkan oleh seseorang dipengaruhi norma dan aturan lembaga tempat ia bekerja.

5.

Sumber Individu (individual sources), yaitu semua aspek dari pembuat keputusan (nilai, bakat, pengalaman, dsb).

AKTOR DALAM PEMBUATAN KLN 

Tahun 1936, MA mengakui adanya perbedaan mendasar dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Keduanya dianggap sangat berbeda sehingga MA berpendapat bahwa batasan-batasan konstitusi tentang pembuatan kebijakan dalam negeri tidak bisa diberlakukan untuk kebijakan luar negeri.



Menurut Aaron Wildavsky, AS memiliki dua kepresidenan, yaitu satu kepresidenan luar negeri dan satu kepresidenan dalam negeri. Kekuasaan presiden di arena luar negeri lebih besar dibanding dalam negeri.



Richard M.Pious berpendapat bahwa besarnya kekuasaan presiden dalam hubungan internasional sebagai hak prerogatif (kekuasaan yang diperoleh melalui interpretasi khusus konstitusi) dibanding jaminan formal konstitusi. Presiden selalu bersandar pada hak prerogatif pemerintah untuk membuat kebijakan luar negeri. Mereka memperluas interpretasi terhadap kekuasaan konstitusinya untuk membenarkan tindakannya. Jarang kongres mendominasi pembuatan keputusan luar negeri meskipun seringkali memeriksa inisiatif presiden.

Pembuat Keputusan Eksekutif  Legislatif 

Eksekutif 1.

Departement of State   

2.

Foreign service staff memberi informasi pada sekretaris negara. Department’s Policy Planning Staff bertanggung jawab untuk perumusan strategi kebijakan luar negeri. Memberikan masukan untuk diplomasi dan negosiasi.

Department of Defense   

Terdiri dari 3 kesatuan, yaitu angkatan darat, laut dan udara. Tugas utamanya adalah mempertahankan pertahanan negara. Dipimpin oleh seorang sipil.

3.

The Joint Chiefs of Staff    





Terdiri dari pemimpin-pemimpin militer AD, AL dan AU danmarinir. Dinominasikan oleh presiden disetujui senat. Masa jabatan 2 tahun untuk 1 x masa jabatan. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa negara memiliki kapasitas untuk mempertahankan diri. Lebih menekankan pendekatan militer dari pada diplomasi dan negosiasi. Fokus pada masalah first strike and second strike / hawks rather than doves. Karena dalam sistem politik AS terdapat prinsip supremasi sipil atas militer maka presiden sebagai sipil terpilih menjadi commander in chief of the armed forces.

4.

The National Security Council (NSC)   



5.

Dipimpin oleh seorang National Security Adviser (NSA). Dibentuk 1947 oleh Kongres terdiri dari agen sipil dan militer. NSC adalah agen yang mengkoordinasikan proses perumusan kebijakan luar negeri di lembaga eksekutif dengan penekanan pada masalah militer. Memberikan masukan dan nasehat kepada presiden untuk mengambil langkah atau keputusan.

Central Intelligence Agency (CIA)   



Dibentuk 1947. Secara struktural merupakan bagian dari NSC. Fungsinya mengumpulkan dan menganalisa informasi dari berbagai wilayah di dunia yang akan memberi kontribusi pada pembuatan kebijakan luar negeri yang efektif. Tugasnya termasuk pencarian kembali, spionase, penyamaran, dsb.

Legislatif 

Meskipun kekuasaan legislatif lebih kecil dibanding eksekutif dalam pembuatan kebijakan luar negeri, konstitusi mengatur hak kongres, yaitu   



traktat harus disetujui dan diratifikasi oleh senat, penunjukkan duta besar harus mendapat persetujuan senat, dan kongres menjadi satu-satunya agen yang berhak mendeklarasikan perang.

Selain itu, kongres terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri melalui komite-komitenya.



Komite HoR:  International

Relations Committee  Armed Service Committee  Interstate and Foreign Commerce Committee  Appropriation Committee  Way and Mean Committee 

Komite Senat :  ASC  IRC  AC  Finance

Committee

TUJUAN KLN 1. 2. 3.

Promoting Democracy Promoting Prosperity Enhancing Security

INSTRUMEN PENGARUH GLOBAL 1. 2. 3. 4.

Diplomasi Publik Militer Ekonomi Intelligence and Covert Actions