20091009 Penegakan Disiplin Dan Pemberhentian Pegawai

OLEH SUB BAGIAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SETDITJEN PERBENDAHARAAN







UU No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 2906); UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019); UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No. 3851);







Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 3874) UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara No. 3890); Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);







PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 No.7, Tambahan Lembaran Negara No. 2797); PP No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 3149) PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3176)







PP No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 13, Tambahan Lembaran Negara No. 3250) PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 61, Tambahan Lembaran Negara No. 3424) PP No. 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil (Lembaran Negara tahun 2000 No. 195)





 

PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil PP No.9  tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS (LN tahun 2003 No. 15, TLN No. 4263) PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Keputusan Menteri Keuangan No. 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Di Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia;





Keputusan Menteri Keuangan No. 725/KMK.01/UP.6/1985 tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk Dan Terlambat Masuk Kerja/Kuliah/Belajar Serta Pulang Sebelum Waktunya; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 462/ KMK.09/2004 Tentang Tata Cara Investigasi Oleh Inspektorat Bidang Investigasi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan;







Keputusan Menteri Keuangan No. 580/KMK.01/UP.11/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin PNS; Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS; Intruksi Menteri Keuangan No. 01/IMK.01/2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Di Lingkungan Departemen Keuangan.

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI





Disiplin berarti tertib, ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan(Kamus besar Bahasa Indonesia, 2002) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam kewajiban dan larangan PNS (lihat Pasal 4 PP 30 th 1980)

1. 2.

3. 4. 5.

Presiden. Menteri / Jagung/ Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Pimpinan Tinggi Negara/ Pimpinan Lemb. Pemerintah Non Dep. Gubernur Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri. Pejabat Lain yang mendapat pendelegasian wewenang.

Dijatuhkan kepada PNS yang berpangkat Pembina Tk.I sepanjang mengenai: 1. Pemberhentian dari PNS. 2. Pembebasan dari Jabatan Eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya di tangan Presiden.



   

Meliputi segala hukuman kecuali hukuman berupa PEMBERHENTIAN DARI PNS. ESELON I :  pembebasan dari Jabatan. ESELON II :  penundaan kenaikan pangkat. ESELON III:  penundaan KGB. ESELON IV:  pernyataan tidak puas dengan tertulis.







Pada dasarnya setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai harus menerima hukuman oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang sebelum menjatuhkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus memperhatikan beberapa aspek yang terkait. Aspek-aspek itu antara lain jenis pelanggaran,kelalaian atau kesengajaan, motivasi pelanggaran dan berat ringannya tingkat kesalahan.





Pemberian hukuman atas pelanggaran disiplin oleh pejabat yang berwenang, pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk proses pembinaan kepada pegawai Untuk itu, pejabat yang berwenang dalam mengambil suatu keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus diliputi rasa keadilan dan kebijaksanaan.



Selain itu, pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan haruslah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas tersebut merupakan salah satu sebagai alat uji oleh Hakim PTUN selain peraturan yang berlaku lainnya di dalam memutuskan sengketa kepegawaian yang ada.



Pasal 53 ayat (2) poin a UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan bahwa keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan AAUPB. Untuk itu asas tersebut harus dipahami dan dipedomani oleh pejabat yang berwenang dalam setiap pengambilan keputusan.

AAUPB terdiri dari: 1. asas bertindak cermat 2. asas motivasi 3. asas kepastian hukum 4. asas kesamaan dalam pengambilan keputusan 5. asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal 6. asas menanggapi penghargaan yang wajar 7. asas kebijaksanaan 8. asas jangan mempercampuradukkan kewenangan 9. asas keadilan dan kewajaran 10. asas penyelenggaraan kepentingan umum 

Ada 3 (tiga) jenis hukuman disiplin berdasarkan PP No. 30 tahun 1980, yaitu :

Hukuman disiplin ringan 2. Hukuman disiplin sedang 3. Hukuman disiplin berat 1.

Hukuman disiplin ringan terdiri atas: 1. teguran lisan 2. teguran tertulis 3. pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman disiplin sedang terdiri atas: 1. penundaan KGB untuk paling lama 1tahun 2. penurunan gaji sebesar satu kali KGB untuk paling lama 1tahun 3. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun

Hukuman disiplin berat terdiri atas: 1. penurunan pangkat pada pangkat yg setingkat lebih rendah untuk paling lama 1tahun 2. pembebasan dari jabatan 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 4. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

1.

Pemeriksaan: 1. 2.

2. 3.

Lisan ~ untuk pelanggaran dengan hukuman disiplin ringan. Secara tertulis dengan Berita Acara ~ untuk pelanggaran yang dapat dijatuhkan hukuman disiplin sedang dan berat.

Penjatuhan hukuman disiplin dengan Surat Keputusan. Terhukum boleh mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum (paling lambat 14 hari setelah diterima SK) kecuali: 1. 2. 3.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Presiden. Hukuman disiplin ringan. Hukuman yang dijatuhkan Menteri /Pimpinan Lembaga Tertinggi /Tinggi/ Pimpinan Lemb. Nondep, Gubernur, dsb yang berupa: Penundaan KGB, Penurunan Gaji, Penundaan Kenaikan Pangkat, Penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan.

4. Pejabat yang menerima surat keberatan harus sudah menyampaikan kepada atasannya paling lambat 3 hari. 5. Pejabat yang berwenang yang telah menjatuhkan hukuman harus membuat tanggapan tertulis atas keberatan. Tanggapan tsb beserta dg surat keberatan dan BAP disampaikan ke pejabat atasannya paling lambat 3 hari. 6. Pejabat atasan tsb harus sudah membuat keputusan (mengukuhkan atau mengubah hukuman) sebulan kemudian.

 

 

Sengketa yang dapat diajukan keberatan ke BAPEK yaitu suatu sengketa yang diputuskan berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980. Hal di atas berbeda dengan suatu sengketa yang diputuskan berdasarkan PP No. 32 tahun 1979. Sengketa tersebut dapat langsung diajukan ke PTUN tanpa perlu melalui saluran hirarkhis PNS golongan IV / a ke bawah yang dijatuhi hukuman pemberhentian. PENYELESAIANNYA:  Terhukum menyampaikan keberatan ke BAPEK melalui saluran hirarkis.  Pejabat yang menghukum wajib membuat tanggapan tertulis paling lambat 3 hari dan menyampaikan ke BAPEK beserta surat keberatan, BAP, dan SK Hukuman Disiplin.  BAPEK melakukan pemeriksaan, membuat pertimbangan dan memutuskan untuk mengukuhkan atau mengubah keputusan dalam waktu singkat.

  



Hukuman disiplin ringan berlaku sejak saat diterimanya keputusan hukuman. Hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berlaku sejak ditetapkan. Terhadap Hukuman disiplin yang masih boleh banding berlaku sejak hari ke 15 setelah ditetapkannya hukuman (jika tak ada keberatan). Jika ada keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin yang dimungkinkan banding, maka jika banding keputusannya baru berlaku sejak ada putusan pengukuhan atau perubahan dari Pejabat yang berwenang atau Bapek.

1. 2.

Habis masa hukumannya. Meninggal / Pensiun dalam hal: a. b. c.

Hukuman penundaan KGB Penurunan Gaji Penurunan Pangkat.

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Ditinjau dari PP No. 32 tahun 1979 dan PP No. 4 tahun 1966)





1. 2.

Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS (lihat pasal 1 huruf a PP 32 tahun 1979) Ada beberapa macam pemberhentian menurut PP N0. 32 tahun 1979, yaitu: Atas permintaan sendiri (Pasal 2) Mencapai usia batas usia pensiun (BUP) (Pasal 3-5)

3.

4.

5.

6. 7. 8.

Adanya penyederhaan organisasi (pasal 6-7) Melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan (Pasal 8-10) Tidak cakap jasmani atau rohani (Pasal 11) Meninggalkan tugas (Pasal 12) Meninggal dunia atau hilang (Pasal 13-14) Karena lain-lain (Pasal 15)

Selain pemberhentian sebagaimana disebutkan diatas, dikenal pula pemberhentian sementara yang diatur pada PP No. 4 tahun 1966. Syarat-syarat pemberhentian sementara, yaitu: 1. Untuk kepentingan peradilan, seorang PNS yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan /pelanggaran jabatan. Untuk itu pihak yang berwajib melakukan penahanan sementara. Pemberhentian sementara sejak penahanan 

2.

Seorang PNS yang oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan tersebut berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.(lihat pasal 2 UU No. 4 tahun 1966)



Apabila pegawai masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka pemberhentian pegawai yang bersangkutan mengacu pada PP No. 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil.



Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :

1. 2. 3. 4.

mengajukan permohonan berhenti; tidak memenuhi syarat kesehatan; tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan; tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;

5.

6. 7. 8.

9.

menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

SELANJUTNYA KE BAHASAN PEMENSIUNAN PEGAWAI





Pensiun adalah hak yang diberikan setiap bulan oleh negara setelah berakhirnya masa dinas sebagai pegawai negeri sipil jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan adanya pensiun yakni sebagai jaminan hari tua dan merupakan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri sipil yang selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah

PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai BUP, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila: 1.Memiliki masa kerja sebagai PNS selama: a. Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir; b. Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; c. Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir,

Masa kerja sebagai PNS secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak CPNS sampai dengan yang bersangkutan mencapai BUP dan tidak terputus statusnya sebagi PNS. 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BERLANJUT KE BAHASAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN





Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku

Asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, begitupun sebaliknya. Kecuali atas izin pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  Syarat-syaratnya yaitu: a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 



PNS yang menikah wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat (atau yang diberi delegasi wewenang, serendah-rendahnya Eselon IV) selambatlambatnya 1 th setelah menikah.





Cerai berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Perceraian berarti proses, cara,perbuatan menceraikan hubungan suami istri. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002) Setiap PNS yang akan melakukan perceraian Wajib mendapat ijin/srt keterangan tertulis dari Pejabat yang berwenang.



Alasan yang membolehkan PNS melakukan perceraian, antara lain sebagai berikut: 1. Salah satu pihak berzina 2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi. 3. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 th berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas. 4. Salah satu pihak dihukum penjara 5 tahun atau lebih berat. 5. Salah satu pihak melakukan kekejaman. 6. Antara suami istri bertengkar terus menerus (dengan surat keterangan Kepdes disahkan Camat).



 





Bikin surat permohonan ijin beserta alasan/bukti disampaikan kepada Pejabat secara hirarkis (dalam rangkap dua). Atasan memberi pengarahan dan berusaha merukunkan. Kalau usaha merukunkan tidak berhasil kmd. meneruskan permohonan ke Pejabat disertai dengan pertimbangan tertulis. [selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterima permohonan]. Pejabat mengambil keputusan [menolak memberi ijin/ memberi ijin] selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan. Sebelum membuat keputusan, Pejabat berusaha merukunkan. Setelah ada ijin, dan setelah cerai, PNS paling lambat dalam 1 bulan harus lapor tertulis ke Atasan.



 



Bertentangan dengan agama PNS pemohon. Tidak ada alasan yang sah. Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Alasan yang disebut bertentangan dengan akal sehat.



Bila cerai atas kehendak PNS pria:  



Bila cerai karena kehendak istri:  



Eks istri tak mendapat bagian gaji suami. Eks istri mendapat bagian gaji, kalau cerainya dengan alasan suami mau menikah lagi.

Bila perceraian atas kehendak berdua:  



Masing-masing 1/2, bila tak ada anak. Masing-masing 1/3, bila ada anak.

Pembagian sesuai kesepakatan. Bagian anak 1/3 bagian.

Bila istri yang dicerai kawin lagi: 

Hak bagian gaji hapus.



ALASAN ALTERNATIF:  



Istri sakit atau cacad sehingga tak dapat menjalankan tugasnya. Istri tak melahirkan anak setelah pernikahan 10 tahun (bukan karena suami mandul).

ALASAN KOMULATIF:   

Ada persetujuan istri secara tertulis disahkan atasan langsung serendah-rendahnya Eselon IV. PNS punya penghasilan cukup, dibuktikan dengan Sket Pajak. Ada pernyataan tertulis bahwa ia akan berbuat adil.

1. 2. 3.

4.

Melengkapi syarat-syaratnya. Mengajukan ijin kepada Pejabat melalui atasan. Atasan memberi pertimbangan kepada Pejabat selambatnya 3 bulan setelah permohonan. Pejabat membuat keputusan selambatnya 3 bulan setelah diterimanya permintaan ijin. Sebelum membuat keputusan, Pejabat harus memberi nasihat kepada suami istri