04. Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Bmn_20 April 20

Disampaikan pada

Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Mei 2009

Dasar Hukum • • • • • • • • • • •

Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

2

Pokok Bahasan 1

2

•

3

•

4

•

Cakupan Barang Milik Negara dan urgensi SIMAK-BMN dalam pengelolaan BMN Atribut Barang Milik Negara

Output SIMAK-BMN

Sistem dan Prosedur SIMAK-BMN

| 3

Barang Milik Negara •

Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

•

Perolehan lainnya yang sah: – Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; – Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; – Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau – Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. 4

Penyajian BMN dalam Laporan Keuangan • Neraca – Aset Lancar • Persediaan

– Aset Tetap • • • • • •

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pegerjaan

– Aset Lainnya • Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan Aktif Pemerintah

• Catatan atas Laporan Keuangan – Aset Bersejarah – Ekstrakomptabel – Penjelasan atas BMN yang disajikan di Neraca 5

Pengelolaan BMN

6

Atribut BMN • Nama BMN • Nomor Aset/Nomor Urut Pendaftaran (NUP) • Kode Kepemilikan • Label BMN (Register) • Tanggal Perolehan • Tanggal Pembukuan • Satuan BMN • Dasar Harga • Kondisi BMN 7

Nama Barang Milik Negara • Nama BMN dirumuskan dalam suatu tabel BMN, dilambangkan dalam bentuk kode angka dan dibakukan dalam PMK. • Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang mengusulkan BMN yang belum tercantum dalam Lampiran PMK kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. • Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan kajian bersama Kementerian Negara/Lembaga atas usulan penambahan kode BMN. • Dalam hal berdasarkan kajian usulan dinilai layak, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri menetapkan pencantuman Barang Milik Negara dalam Penggolongan dan Kodefikasi Barang. 8

Semakin Detil

• • • • •

Golongan Bidang Kelompok Sub Kelompok Sub-sub Kelompok

Semakin Global

Levelisasi Penggolongan BMN

9

Tabel Kode BMN

10

Nama dan Kode BMN: Sebuah Contoh X . XX . XX. XX . XXX Sub-sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang

2 . 12 . 01 . 02 . 001

` PC Unit Personal Komputer Komputer Unit Komputer Barang Bergerak 11

Nama dan Kode BMN: Sebuah Contoh

X . XX . XX.

XX . XXX Sub-sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang

2 . 12 . 02 . 03 .

003 Printer Peralatan Personal Komputer Peralatan Komputer Komputer Barang Bergerak 12

Kode Kepemilikan XXX . XX . XX. XXXXXX . XXX

UAPKPB (Pembantu Satuan Kerja) UAKPB (Satuan Kerja)

UAPPB-W (Kantor/Koordinator Wilayah)

UAPPB-E1 (Eselon 1) UAPB (Kementerian Negara/Lembaga)

015 . 11 . 0199. 477198 . 000

N/A STAN Instansi Pusat BPPK Departemen Keuangan

13

Nomor Urut Pendaftaran (NUP)/ Nomor Aset KB: 2 .12 .01. 02 . 001

`

NUP: 1

P.C

UNIT

`

NUP: 2

`

`

NUP: 3

NUP: 4

KB: 2.12.

NUP: 5

PRINTER

02.03.003

NUP: 1

`

NUP: 2

NUP: 3

NUP: 4

NUP: 5

14

Label (Register) BMN

UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W UAKPB UAPKPB Tahun Perolehan

XXX . XX . XXXX. XXXXXX . XXX. XXXX X. XX . XX. XX . XXX. XXXXXX

Nomor Urut Pendaftaran Sub-sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang 15

Label (Rerister) BMN: Sebuah Contoh Printer milik STAN, diperoleh tahun 2007, nomor urut pendaftaran 7

015 .11 . 00 . 477198 . 000 . 2007 2 . 12 . 02 . 03 . 003 .

7

16

Kondisi BMN Bergerak

17

Kondisi BMN Tanah

18

Kondisi BMN Jalan dan Jembatan

19

Kondisi BMN Bangunan

20

Tanggal Perolehan dan Pembukuan • Tanggal perolehan  tanggal saat terjadi serah terima BMN yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang • Tanggal pembukuan  tanggal pencatatan/ penginputan transaksi BMN ke dalam aplikasi SIMAK-BMN • Tanggal perolehan harus lebih dulu atau sama dengan tanggal pembukuan.

21

Dasar Harga • BMN dicatat/dibukukan sebesar biaya perolehannya. • Biaya perolehansemua biaya yang dikeluarkan sampai BMN siap digunakan. • Apabila biaya perolehan tidak tersedia, digunakan harga taksiran.

22

Satuan BMN

• Setiap BMN dicatat dengan nama satuan yang baku. • Contoh: Tanah dengan M2, Peralatan dan Mesin dengan Buah, Set, atau Unit, dsb.

23

Output SIMAK-BMN: Laporan Barang • Laporan BMN Intrakomptabel  Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi yang berakhir pada tanggal tertentu. • Laporan BMN Ekstrakomptabel  Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi yang berakhir pada tanggal tertentu. 25

Output SIMAK-BMN: Buku BMN • Buku BMN Intrakomptabel Catatan kronologis mutasi BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal transaksi ke tanggal transaksi per klasifikasi tertentu. • Buku BMN Ekstrakomptabel Catatan kronologis mutasi BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal ke tanggal per klasifikasi tertentu. 26

Output SIMAK-BMN: Jurnal BMN

• Data elektronis yang berisi jurnal BMN untuk meng-update posisi BMN di Neraca (UAKPA). • Hanya berkaitan dangan BMN yang mutasi nilainya memenuhi syarat kapitalisasi.

Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 27

Output SIMAK-BMN: Posisi BMN di Neraca • Menyajikan nilai akhir BMN yang akan tersaji di neraca. • Cakupan: – Aset Lancar Persediaan. – Aset Tetap. – Aset Lainnya Aset Tetap yang dihentikan dalam kegiatan Pemerintah. – Aset Lainnya  Aset Tidak Berwujud: Hak Cipta, Paten, dsb. Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 28

Output SIMAK-BMN: Berbagai Kartu Pengontrol • DBR Kartu pengendali barang-barang yang ada di dalam ruangan. • KIB Kartu pengendali untuk BMN berupa Tanah, Bangunan Air, Gedung dan Bangunan, Alat Besar, Alat Angkutan dan Alat Besar. • DBL Kartu pengendali untuk BMN yang tidak masuk dalam DBR maupun KIB. Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 29

Alur Pengiriman dan Rekonsiliasi Data SAI KANWIL DJKN

UAPB

UAPPBE1

UAPA

KANWIL DJPBN

UAPPAE1

KANWIL DJKN

UAPPBW

UAPPAW

KANWIL DJPBN

KPKNL

UAKPB

UAKPA

KPPN

Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 31

Pemrosesan BMN dalam Aplikasi SAI

Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 33

Ikhtisar Tugas KPB Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna secara berkala Uraian

H

Membukukan BMN berdasarkan dokumen sumber



Memberi tanda registrasi pada BMN



Membuat/meng-update DBR/KIB/DBL



Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke UAKPA

B

S

T







Menyusun LBKP Menyusun LKB



Menyusun Catatan atas LBKP



Melakukan rekonsiliasi data dengan KPKNL





Menyampaikan LBKP dan CaLBKP ke UAPPBW/E1





Menyampaikan LKB ke UAPPBW/E1 Memelihara dokumen sumber dan laporan

 

 

 34

Cakupan Persediaan • • • •

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 36

BAS Persediaan (1/3) Kode BAS 1151

Uraian Persediaan

11511 Persediaan Bahan Operasional 11511 Barang Konsumsi 1 11511 Amunisi 2 11511 Bahan Untuk Pemeliharaan 3 11511 Suku Cadang 4 37

BAS Persediaan (2/3) Kode BAS 11512

Uraian

Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada 115121 masyarakat Pita cukai, Meterai dan Leges 115122 Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat 115123 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 115124 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 115125 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 115126 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan Masyarakat 115127 kepada Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat

38

BAS Persediaan (3/3) Kode BAS 11513 115131 115132 11519 115191 115192 115193

Uraian Persediaan Bahan untuk Proses Produksi Bahan Baku Barang Dalam Proses Persediaan Bahan Lainnya Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Lainnya

39

Contoh Persediaan per Kode Akun

40

Contoh Persediaan per Kode Akun

41

Kebijakan Akuntansai Persediaan

42

Input-Proses-Output SIMAK BMNKPB

43

Prosedur Akuntansi Persediaan Mulai Akhir semest er?

T

Terdap at mutasi ?

Y

T

Y

Input dalam aplikasi Persediaan Buku/ Laporan Persediaan

Lakukan pengiriman data ke SIMAK-BMN

Lakukan inventarisasi

Hasil inv vs. catatan berbeda ? Y

T

Input perbedaan dalam Aplikasi Buku/ Laporan Persediaan

Selesai 44

Jenis Transaksi Persediaan Persediaan Masuk

Persediaan Keluar

• Saldo Awal • Pembelian • Transfer Masuk • Hibah Masuk • Rampasan • Perolehan Lainnya

• Habis Pakai • Transfer Keluar • Hibah Keluar • Usang • Rusak • Penghapusan Lainnya

Koreksi Hasil Opname Fisik

Mencatat hasil opname fisik tiap akhir semester

45

Jurnal Persediaan Penambahan

Dr. ... RpXXXX Cr. Cadangan persediaan …………………..…… … RpXXXX Penguranga n

Dr. Cadangan persediaan ……..……… RpXXXX Cr. ……… …..... RpXXXX 46

Kebijakan Akuntansi Tanah

48

Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca

Aset Tetap Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Konstruksi Aset Irigasi,dan Dalam Tetap Jaringan Pengerjaan Lainnya

1.01—Tanah dengan biaya perolehan > Rp 1 Dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca 49

Jurnal Standar Tanah

Jurnal Pengurangan Tanah Dr . Cr .

3212 11 1311 11

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Tanah

XXXX XXXX 50

Kebijakan Akuntansi: Peralatan dan Mesin

51

Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca Aset Tetap Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

2.01—Alat Besar 2.02—Alat Angkutan 2.03—Alat Bengkel dan Alat Ukur 2.04—Alat Pertanian 2.05—Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.06—Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 2.07—Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.08—Alat Laboratorium

Jalan, Irigasi,dan Jaringan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya

2.11—Alat Persenjataan 2.12—Komputer 2.13—Alat Eksplorasi 2.14—Alat Pemboran 2.15—Alat Produksi & Pemurnian 2.16—Alat Bantu Eksplorasi 2.17—Alat Keselamatan Kerja 2.18—Alat Peraga 2.19—Unit Peralatan Proses Produksi

• Biaya perolehan > Rp 300.000; yang diperoleh sejak 1/1/2002; dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca • Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK. 52

Jurnal Standar Peralatan dan Mesin

Jurnal Pengurangan Peralatan dan Mesin Dr . Cr .

32121 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1 13131 Peralatan dan Mesin 1

XXXX XXXX 53

Kebijakan Akuntansi: Gedung dan Bangunan

54

Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca Aset Tetap Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi,dan Jaringan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya

1.06—Bangunan Gedung 1.08—Bangunan Menara 1.09—Rambu-rambu 1.10—Tugu Titik Kontrol/Pasti •biaya perolehan > Rp 10.000.000, yang diperoleh sejak 1/1/2002, dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca •Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK. 55

Jurnal Standar Gedung dan Bangunan

Jurnal Pengurangan Gedung dan Bangunan Dr . Cr .

32121 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1 13151 Gedung dan Bangunan 1

XXXX XXXX 56

Kebijakan Akuntansi: Jalan, Irigasi, dan Jaringan

57

Jurnal Standar Jalan Irigasi dan Jaringan (1/2)

Jurnal Pengurangan Jalan, irigasi dan Jaringan Dr . Cr .Cr

13171 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1 13171 Jalan dan Jembatan 2 13171 Irigasi .Cr 3 13171 Jaringan . 1

XXXX XXXX XXXX XXXX

58

Jurnal Standar Jalan Irigasi dan Jaringan (2/2)

59

Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca Aset Tetap Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi,dan Jaringan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya

1.02—Jalan dan Jembatan 1.03—Bangunan Air 1.04—Instalasi 1.05—Jaringan dengan biaya perolahan > Rp 1 60

Kebijakan Akuntansi: Aset Tetap Lainnya

61

Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca Aset Tetap Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi,dan Jaringan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya

2.09—Koleksi Perpustakaan/Buku 2.10—Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga 3.01—Hewan 3.02—Ikan 3.03—Tanaman dengan biaya perolahan > Rp 1 Aset Renovasi 62

Jurnal Standar Aset Tetap Lainnya

Jurnal Pengurangan Gedung dan Bangunan Dr . Cr .Cr .

32121 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1 13191 Aset Tetap dalam Renovasi 1 13192 Aset Tetap Lainnya 1

XXXX XXXX XXXX

63

Kebijakan Akuntansi: Konstruksi Dalam Pengerjaan

64

Jurnal Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jurnal Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Dr . Cr .

32121 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1 13211 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1

XXXX XXXX 65

Kebijakan Akuntansi Barang Bersejarah

66

Kebijakan Akuntansi Perolehan BMN Gabungan

Biaya perolehan dari masingmasing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masingmasing aset yang bersangkutan. 67

Input-Proses-Output SIMAK BMNKPB

68

Transaksi BMN-AT Non KDP Saldo Awal Perolehan

• Pembelian • Transfer masuk • Hibah • Rampasan • Penyelesaian Pembangunan • Pembatalan Penghapusan • Reklasifikasi Masuk • BSG • BGS • Pertukaran • Perolehan Lainnya

Perubahan

• Pengurangan kw/nilai • Pengembanga n Langsung • Pengembanga n  dengan KDP • Perubahan Kondisi • Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas • Penerimaan aset dari engembangan aset Renovasi

Penghapus an • Penghapusan • Transfer Keluar • Reklasifikasi Keluar • Koreksi Pencatatan • Hibah

Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset 69

Transaksi BMN-AT KDP Sald

oA KDP wal

men Untuk akh catat s i aldo tah r KDP akh un l ir a belu lu y a m n di A diinpu g SIM plikas t i AKBMN

a h e ol P r Pe KD

n

Pe

ng em n K bang DP a Un uk t t a n me tuk U cat n nca pe a n n h am tat me ole tuk ba KD r n ha e P p P u ma y p an n e D r a g o K ert ya pe l e h p lin unte rtam an h a an a dn lah k t ya a d a ar i m i d i np pa gg lanA enu ut n S w a a al K aldo rj e m b au DP p Pe rol un e KD han P 70

Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/PMK.06/2007 ke Akun Neraca Aset Tetap Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi,dan Jaringan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya

5.00 Konstruksi dalam Pengerjaan

71

Input-Proses-Output SIMAK BMNPPB-W

72

Ikhtisar Tugas PPB-W Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah secara berkala Uraian

S

Membukukan BMN ke dalam Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah berdasarkan LBKP/ADK Menyusun LBPPW



T





Menyusun LKB



Menyusun Catatan atas LBPPW



Melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil DJKN Menyampaikan LBPPW dan CaLBPPW ke









UAPPB-E1 Menyampaikan LKB ke UAPPB-E1 Memelihara dokumen sumber dan laporan

 

 73

Input-Proses-Output SIMAK BMNPPB-E1

74

Ikhtisar Tugas PPB-E1 Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 secara berkala Uraian

S

Membukukan BMN ke dalam Buku Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 berdasarkan LBKP(LBPPW)/ADK



Menyusun LBPPE1



T



Menyusun LKB



Menyusun Catatan atas LBPE1



Melakukan rekonsiliasi data dengan DJKN





Menyampaikan LBPPE1 dan CaLBPPE1 ke UAPB





Menyampaikan LKB ke UAPB Memelihara dokumen sumber dan laporan

 

 75

Input-Proses-Output SIMAK BMNPB

76

Ikhtisar Tugas PB Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna secara berkala Uraian

S

Membukukan BMN ke dalam Buku Barang Pengguna berdasarkan LBPP-E1/ADK



Menyusun LBPP



T



Menyusun LKB



Menyusun Catatan atas LBP



Melakukan rekonsiliasi data dengan DJKN





Menyampaikan LBP dan CaLBP ke DJKN





Menyampaikan LKB ke DJKN Memelihara dokumen sumber dan laporan

 

 77

Jadwal Pelaporan BMN Semester 1 Unit Organisasi

Terima

Proses

Kirim

UAKPB

-

-

05 Juli 20x0

Waktu Pengiriman

2 hari UAPPB-W

06 Juli 20x0

3 hari

11 Juli 20x0 2 hari

UAPPB-E1

12 Juli 20x0

3 hari

14 Juli 20x0 3 hari

UAPB

17 Juli 20x0

3 hari

20 Juli 20x0 1 hari

Menkeu cq. DJKN

21 Juli 20x0

-

-

Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 79

Jadwal Pelaporan BMN Semester 2 Unit Organisasi

Terima

Proses

Kirim

UAKPB

-

-

10 Januari 20x1

Waktu Pengiriman

5 hari UAPPB-W

15 Januari 20x1

5 hari

20 Januari 20x1 3 hari

UAPPB-E1

23 Januari 20x1

5 hari

28 Januari 20x1 2 hari

UAPB

30 Januari 20x1

5 hari

4 Februari 20x1 1 hari

Menkeu cq. DJKN

5 Februai 20x1

-

-

Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 80

Jadwal Pelaporan BMN Tahunan Unit Organisasi

Terima

Proses

Kirim

UAKPB

-

-

15 Januari 20x1

Waktu Pengiriman

5 hari UAPPB-W

20 Januari 20x1

5 hari

25 Januari 20x1 3 hari

UAPPB-E1

28 Januari 20x1

5 hari

2 Februari 20x1 2 hari

UAPB

4 Februari 20x1

15 hari

19 Februari 20x1

(termasuk pemutakhiran data) Menkeu cq. DJKN

20 Februai 20x1

-

1 hari

-

Disiapkan Wanto | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2009 | 81

Terima Kasih