20091007 04 Sistem Akuntansi Belanja Subsidi Dan Belanja Lain-lain (bsbl)

Sosialisasi PMK 196/PMK.05/2008 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2009

Berdasarkan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (1) berbunyi:  “Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/ Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.”

Berdasarkan PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah: Pasal 1 ayat (24): “Anggaran pembiayaan dan perhitungan adalah dana APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan / BUN sebagai PA selain yang dialokasikan untuk K/L, yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada K/L/pihak lain sebagai KPA”



Pihak lain adalah instansi/unit organisasi di luar Kementerian Negara/Lembaga dan berbadan hukum yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas Pemerintahan Daerah, dan karenanya wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sesuai ketentuan yang berlaku.

                    

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah BELANJA NEGARA I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 5. Belanja Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Belanja Bantuan Sosial 8. Belanja Lainnya II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otsus dan Penyesuaian SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN (Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri)

PRESIDEN Pemegang kekuasaan PKN

MENTERI………

MENTERI……

MENTERI KEUANGAN

PENGGUNA ANGGARAN

PENGGUNA ANGGARAN

PENGGUNA ANGGARAN

UTANG DAN HIBAH

INVESTASI PEMERINTAH

PENERUSAN PINJAMAN

TRANSFER KE DAERAH

BELANJA SUBSIDI & BELANJA LAIN-LAIN

999.01 999.02

999.03

999.04

999.05

999.06

BADAN LAINNYA

TRANSAKSI KHUSUS

999.07

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainlain yang disajikan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan wajib di reviu oleh Aparat Pengawasan Intern sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). {PP 60/2008 pasal 48 & 49}  Reviu dimaksud dapat dilakukan oleh BPKP berdasarkan penetapan terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan, selama terkait dengan kegiatan kebendaharaan umum negara. 

 Berdasarkan

PP-8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang menerima alokasi APP wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahunan yang dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab.

Desentralisasi (UU 33/2004) (oleh DJPK)

1.  

1. 2. 3.

Dana Perimbangan (DAU, DAK & DBH) Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian

Dekonsentrasi (oleh K/L) Tugas Pembantuan (oleh K/L) Hibah (Oleh DJPU)

 Pemerintah

Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. (pasal 22 ayat 2)

 Pemerintah

Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum /ditetapkan dalam UU APBN.

Penjualan

Tukar Menukar

Hibah

Penyertaan mdl Pempus/da

Pengalihan Kepemilikan BMN/D kpd pihak lain dg menerima penggantian dlm bentuk uang

Pengalihan kepemilikan BMN/D yg dilakukan antara pempus dg pemda, antar pemda, atau antara pempus/pemda dg pihak lain, dg menerima penggantian dlm btk barang, sekurang2nya dg nilai seimbang Pengalihan kepemilikan brg dr pempus kpd pemda, dr pemda kpd pempus antar pemda atau dr pempus/Pemda kpd phk lain, tanpa m’p’o/ penggantian Pengalihan kepemilikan BMN/D yg sml mrp’ kekayaan yg tdk dipisah’ mjd kekayaan yg dipisah’ u. dip’htg’sbg mdl/saham ngr/daerah pd BUMN BUMD/bdn hk lain’ yg dimiliki negara

Objek

• Kepentingan Sosial • Keagamaan • Kemanusiaan • Penyelengg. pem. Negara/Daerah

• Tanah/Bangunan yg tlh diserahkan kpd Pengelola • Tanah/Bangunan yg dr awal direnc. utk dihibahkan sesuai dok. penganggaran • BMN selain Tanah/Bangunan

Subjek Pengelola Lapor

Pertimbangan

Pengguna dg perset. Pengelola

Pihak Lain • Pemda • Yayasan Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan

21

 Barang

Milik Negara (BMN) pada akhir tahun diserahkan dari Pembantu Pengguna Barang(PB) atau KPB Belanja Lain-lain kepada satuan kerja kementerian negara/lembaga/pihak lain yang mengelola Belanja Lain-lain selambat-lambatnya tanggal 31 Desember dan/atau sampai dengan telah selesainya kegiatan dimaksud.  Penyerahan BMN dilakukan dari Pembantu Pengguna Barang Belanja Lain-lain (DJA) atau yang diberi kuasa kepada SKPD, diperlakukan sebagai Hibah.

 Pengelola

Barang > DJKN  Pengguna Barang > DJA (Dit. A3)  Koordinator Wilayah > Ditetapkan K/L ybs  Kuasa Pengguna Barang: Satker

PEMDA

SK Penghapusan, berdasarkan SK Persetujuan Penghapusan dari DJKN

BAST-BMN berdasarkan SK Penghapusan dari DJA

7

6

Satker (KPB) 1

5 Korwil (UAPPB-W)

DJA (PB)

2

SK Persetujuan penghapusan, dgn tindak lanjut pengalihan BMN kepada PEMDA (Hibah)

3 Permohonan/ usulan penghapusan untuk pengalihan status penggunaan BMN kepada PEMDA (Hibah)

4

DJKN

Satker BA 999.06 (KPA-BSBL)

Setjen Depperin (Penggabungan KPA-BSBL)

Satker BA-019 (KPA BA-019)

Menteri Perindustrian (Penggabungan BA-019) cq Setjen Depperin

Menkeu cq DJA (sebagai PABSBL)

Menteri Keuangan cq DJPB (sebagai Pengelola Fiskal)