Mekanisme Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (phln) Melalui Rekening Khusus

MEKANISME PENARIKAN/PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI MELALUI REKENING KHUSUS (REKSUS)

1

TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI Menurut SKB MENKEU dan KETUA BAPPENAS No. 185/KMK.03/1995 dan KEP.031/KET/5/1995

Pembukaan Letter of Credit (L/C) oleh Bank Indonesia ■ Pembayaran Langsung (Direct Payment) ■ Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement) ■ Rekening Khusus (Special Account) ■

2

REKENING KHUSUS (RK) ■

Rekening Pemerintah pada Kantor Pusat BI atau bank lainnya yg ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung dana dan bersifat ‘revolving fund / bergulir ’, di mana dana yang telah digunakan untuk suatu pengeluaran dapat diganti kembali dengan cara mengajukan aplikasi Replenishment ke Lender sehingga jumlah Initial Deposit menjadi pulih (utuh) kembali 3

ALASAN PENGGUNAAN TATA CARA REKENING KHUSUS (RK) Memperpendek jarak antara kantor bayar dengan lokasi proyek ■ Mempercepat proses pembayaran ■ Mengurangi dokumen yang dikirim ke Lender ■ Agar pengawasan pembayaran ada pada pihak Pemerintah Indonesia (GOI: Government of Indonesia) ■

4

TAHAPAN KEGIATAN DALAM PROSEDUR REKENING KHUSUS  Persiapan Pelaksanaan Rekening Khusus  Pelaksanaan Pembayaran dengan Cara Rekening Khusus  Pertanggungjawaban ke PPHLN  Penutupan Rekening Khusus

5

PERSIAPAN PELAKSANAAN REKENING KHUSUS Pembukaan rekening pada BI ■ Permintaan pengisian Initial Deposit kepada Lender ■ Penyusunan SE DJPb mengenai petunjuk pelaksanaan pembayaran ■

6

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN CARA REKENING KHUSUS Pengajuan SPM ■ Pengujian SPM ■ Penerbitan SP2D-RK ■ Pengiriman copy SP2D-RK beserta dokumen pendukungnya ■

7

PERTANGGUNGJAWABAN KE PPHLN Replenishment ■ Reimbursement Rekening Talangan Reksus ■ Financial Statement of Special Account (FISSA) ■

8

PENUTUPAN REKENING KHUSUS Refund sisa dana Reksus ■ Penutupan Reksus ■

9

Pembukaan REKENING KHUSUS ■

Setelah loan efektif, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengajukan permohonan pembukaan rekening pada Kantor Pusat Bank Indonesia

10

Permintaan INITIAL DEPOSIT (ID) ■

■ ■

■

Setelah rekening dibuka, DJPb mengajukan permintaan pengisian Initial Deposit (dana awal) kepada lender berdasarkan usulan dari executing agency Besar initial deposit sesuai yang tercantum pada Loan agreement Dapat juga dimintakan disesuaikan dengan kebutuhan Proyek (Mis. Untuk kebutuhan 46 bulan) Dana ini bersifat ‘Revolving Fund’ 11

Penerbitan SURAT EDARAN (SE) DJPb ■

■

■

Bersamaan dengan pembukaan rekening, dipersiapkan juga Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai tata cara pembayaran loan berkenaan. SE disampaikan kepada KPPN dan Kanwil DJPb, dengan tembusan a.l. kepada Kantor Pusat Bank Indonesia, Executing Agency, Bappenas, DJAPK, dan Perwakilan Lender/Donor. Berdasarkan SE DJPb tersebut, Kantor Pusat BI akan mengeluarkan SE intern kepada kantor cabang BI di lokasi proyek.

12

Pokok-Pokok Isi SURAT EDARAN (SE) DJPb ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Peruntukan Loan/Grant berkenaan beserta Executing Agency-nya Spesifikasi Loan/Grant, seperti: Nomor Perjanjian, Nomor Register, Nomor Rekening Khusus, Tanggal Penandatangan, Tanggal Efektif, dan Closing Loan/Grant, Jumlah Loan/Grant, Jumlah Initial Deposit Kantor Bayar Aturan-aturan yang harus dipedomani dalam pembayaran Persyaratan Pembayaran Porsi Pembayaran Pelaporan dan Pengiriman SPM Penyiapan Aplikasi Replenishment/Reimbursement Lain-lain

13

PENGAJUAN SPM REKENING KHUSUS Harus dipahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SPM-BLN, seperti: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ), Surat Perintah Kerja (SPK), Kuitansi, Invoice, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran (BAP), Persetujuan Final dari Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NOL/Notice Regarding Contract/Approval Contract), Surat Jaminan Bank, Faktur Pajak PPN dan SSP PPh, Rekapitulasi Pengeluaran Per Katagori.

14

PENGAJUAN SPM, Harus Memperhatikan: ■ ■

■ ■ ■

Loan Agreement. Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Keppres No. 42/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Surat Edaran DJA Loan berkenaan. Lain-lain SE DJA yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek-proyek berbantuan luar negeri dan yang berhubungan dengan mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN.

15

PENGUJIAN SPP-RK Terhadap SPM Yang masuk, KPPN melakukan pengujian terhadap: 1. Data umum dalam SPM 2. Lampiran SPM

16

PENGUJIAN LAMPIRAN SPM-LS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengujian Kontrak/KPBJ Pengujian BAP Pengujian NOL Pengujian BAPB/P Pengujian Kuitansi Pengujian Garansi Bank Faktur Pajak Pernyataan Satker bahwa penetapan rekanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 17

PENGUJIAN LAMPIRAN SPM UP/TU ■ ■ ■

Penyediaan Uang Persediaan hrs sesuai ketentuan Rincian penggunaan dana Dalam hal permintaan Uang Persediaan lebih besar dari ketentuan, harus dilampiri: 1. Surat pernyataan Satker bahwa UP tsb dipergunakan guna membiayai kegiatan/kebutuhan dalam satu bulan dan bukan untuk SPM-LS. 2. Rincian penggunaan dana dalam satu bulan

18

PENGUJIAN SPM-GU ■ ■

■ ■ ■

Hanya merupakan nilai porsi pembiayaan PHLN Rekapitulasi pengeluaran perkategori harus proporsional. Selain itu harus tercantum Nomor NPLN, Kode/Uraian Kategori serta porsi PHLN. Kuitansi Approval sepanjang dipersyaratkan SSP atau daftar penerimaan dan penyetoran pajak 19

PENERBITAN SP2D-RK

20

PENERBITAN SP2D-RK SP2D-LS ■

■

■

Atas dasar SPM-LS yang diajukan oleh Satker, KPPN akan menerbitkan SP2D-RK LS atas beban rekening Kas Negara A pada Bank Indonesia, yang selanjutnya akan diperhitungkan dengan rekening khusus berkenaan dan gironya dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Indonesia setempat. KCBI mentransfer dana dimaksud ke rekening rekanan, selanjutnya KCBI akan membuat Nota Debet Telex (NDT) ke Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) atas pengeluaran tersebut untuk diperhitungkan dengan rekening khusus. Berdasarkan NDT tersebut KPBI membebankan (mendebet) SP2D-RK tersebut ke rekening khusus berkenaan. 21

Penerbitan SPM-RK:

SP2D-UP/TU ■

■ ■

Atas dasar SPM-UP/TU yang diajukan oleh Satker, KPPN akan menerbitkan SP2D-UP/TU dan mengirimkannya ke Bank Operasional atas beban rekening Kas Negara. Bank Operasional akan mentransfer dana ke rekening Bendaharawan Proyek. SP2D-UP/TU tidak boleh dibebankan pada rekening khusus, oleh karena pembayaran tersebut belum berupa pengeluaran tetapi baru merupakan uang muka. Lebih khusus lagi, SPM UP/TU atas beban loan IBRD dan ADB, tidak boleh dibebankan pada rekening khusus loan berkenaan. 22

Penerbitan SPM-RK:

SP2D-GU (ISI) ■

■

■

Atas dasar SPM-GU yang diajukan oleh Satker, KPPN akan menerbitkan SP2D-RK GU isi atas beban rekening Kas Negara A pada Bank Indonesia yang selanjutnya akan diperhitungkan dengan rekening khusus berkenaan dan gironya dikirimkan kepada KCBI. KCBI mentransfer dana ke rekening Bendaharawan Proyek dan mengirimkan NDT (Nota Debet Telex) ke KPBI untuk diperhitungkan dengan rekening khusus berkenaan. Atas dasar NDT tersebut KPBI membebankan (mendebet) SP2D-RK tersebut ke rekening khusus berkenaan 23

KPKN KCBI RK:

Penerbitan SPM-

■

SP2D-GU (Nihil/Potongan)

■

sesuai SE DJA No. SE-41/A/61/0394 tanggal 17 Maret 1994, apabila KPPN menerbitkan SP2D-RK GU Nihil/Potongan, maka pada hari yang sama harus menerbitkan SP2D Penggantian sebesar SP2D-RK GU Nihil/Potongan tersebut. Selanjutnya Giro SP2D Penggantian tersebut dikirimkan ke KCBI setempat. KCBI mentransfer dana ke rekening kas negara No. 500.000.000 atas nama Dirjen Perbendaharaan dan mengirimkan NDT atas pembayaran tersebut ke KPBI. Atas dasar NDT tersebut KPBI membebankan (mendebet) SP2D-RK tersebut ke rekening khusus berkenaan.

■ ■

■

24

PENGIRIMAN DOKUMEN oleh KPPN Dokumen apa saja yang dikirim? ■ Jadwal Pengiriman ■ Apa kegunaan dokumen tersebut dikirim? ■

25

DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN oleh KPPN: ■

Berdasarkan SE Direktur Jenderal Anggaran tanggal 27 Oktober 1992 No. SE-124/A/61/1092, KPKN diinstruksikan agar SETIAP HARI SENIN mengirimkan: – Copy SP2D & dok. pendukungnya ke Dit PPHLN – Daftar Pengantar yang memuat tanggal dan nomor SP2D yang dikirim. 26

KETERLAMBATAN PENGIRIMAN DOKUMEN oleh KPPN,

mengakibatkan: Proses Pengajuan Aplikasi Replenishment terganggu / terlambat. ■ Dana dalam RK akan semakin habis. ■ Pemerintah harus memberikan talangan dengan Rekening BUN. ■

27

BACKLOG ■

■ ■

Suatu keadaan dimana Rekening Khusus sudah terbebani oleh SPM-RK tetapi aplikasinya belum bisa diajukan kepada lender mengingat SP2D-RK dan dokumennya belum lengkap atau di terima Kantor Pusat. Keadaan yg tidak dapat dihindari karena adanya ’time lag’ antara KPPN, Dit. DLN, BI dan Lender Backlog yang diperbolehkan lender : 50 % tetapi toleransi backlog yang ditetapkan DJPb adalah sebesar: 30 %.

28

REPLENISHMENT ■

Replenishment adalah pengisian kembali dana yang ada pada rekening khusus yang bersangkutan sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada PPHLN atas pelaksanaan pembayaran melalui penerbitan SP2D-RK. 29

PROSEDUR REPLENISHMENT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(1) Verifikasi terhadap SP2D dan dokumen

pendukung; (2) Pencocokan SP2D dengan laporan rekening khusus dari BI Pusat; (3) Pembuatan form summary sheet atau SOE; (4) Pembuatan daftar backlog/not yet claim (form 1A7); (5) Pembuatan daftar rekonsiliasi (form 1-A) (6) Pengisian form withdrawal application (form 1903 untuk IBRD); (7) Pembuatan surat pengantar aplikasi replenishment kepada PPHLN; (8) Pengiriman aplikasi replenishment kepada lender.

30

REIMBURSEMENT REKENING TALANGAN REKSUS Apabila saldo rekening khusus tidak cukup atau kosong, maka SP2D yang diterbitkan oleh KPPN oleh KPBI akan dibebankan ke rekening talangan reksus. SP2D tersebut kemudian dipertanggungjawabkan ke PPHLN sekaligus dimintakan penggantian dana rekening talangan reksus tersebut ke PPHLN dengan aplikasi reimbursement ke PPHLN.

31

FISSA FISSA (Financial Statement of Special Account) adalah laporan keuangan tentang penggunaan dana rekening khusus untuk masa satu tahun anggaran yang disusun oleh Direktorat PPHLN. Selanjutnya laporan ini disampaikan kepada BPKP (bulan Juni) untuk diaudit. Pelaksanaan audit FISSA, yang didukung dengan dokumen replenishment dan reimbursement dengan SP2D-SP2D beserta dokumen pendukungnya (bulan September), hasil auditnya akan disampaikan ke PPHLN bersangkutan, sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri oleh Pemerintah sebagai borrower kepada lender.

32

PENUTUPAN REKSUS (1) ■

■

■

Setelah loan closing date dan masa closing account lewat, DJPb memerintahkan KPBI untuk melakukan refund sisa dana Rekening Khusus dan penutupan Rekening Khusus. Penutupan Rekening Khusus baru dapat dilakukan apabila saldo Rekening Khusus sama dengan jumlah yang diminta untuk direfund oleh Lender. Selisih antara saldo Rekening Khusus dengan jumlah yang diminta untuk direfund oleh Lender merupakan: (a) SP2D Backlog Aplikasi DJPb; (b) SP2D ineligible.

33

PENUTUPAN REKSUS (2) Terhadap selisih saldo tersebut, pihak proyek harus melakukan refund ke Rekening Khusus bersangkutan, agar penutupan Rekening Khusus dapat segera dilakukan. 34

SISA KEWAJIBAN PROYEK ■

Selain hal itu, pihak proyek juga berkewajiban untuk mengembalikan dana rekening talangan rekening khusus yang tidak dapat diclaim kepada PPHLN (tidak dapat dilakukan reimbursement) karena ineligible, baik karena kesalahan administratif maupun karena overdrawn.

35

SISA KEWAJIBAN PROYEK (2) Mengenai penyelesaian kewajiban proyek atas pengeluaran-pengeluaran yang dinyatakan ineligible ini, peraturan yang perlu dipedomani adalah SKB Menkeu dan Meneg PPN/Ketua Bappenas No. SE32/A/0392 955/d.IV/3/1992 tanggal 6 Maret 1992 perihal penatausahaan dana bantuan luar negeri yang dinyatakan ineligible. 36

TERIMA KASIH

37