[hk Inter].pptx

SENGKETA PERD AGANGAN ROKO K KRETEK INDO NESIA AUSTRALI A HUKUM INTERNASION AL

anggota WENTA PRASETYA GINTING 151170027 KEVIN AUGUSTA WIDYADHANA 151170031 MELY FAUZIYAH LAELI 151170035 MUHAMMAD HAKIM 151170037 PUTU ARNETA ARMA PUTRI 151170039

ALDEBARAN

Perdagangan menjadi salah satu hal t erpenting dalam memajukan perekono mian suatu negara. Dalam sistem eko

01 PENDAHULUAN

nomi internasional, adanya WTO yang mengakomodasi hal tersebut. Meski t elah mengatur berbagai hal dalam bid ang ekonomi, konflik perdagangan tida k dapat dipungkiri. Salah satu sengket a yang terjadi ialah sengketa rokok kre tek antara Indonesia dan Australia.

2 PEMBAHASAN K ASUS

Penerapan kebijakan pengemasan pr oduk tembakau termasuk rokok yang dilakukan oleh Australia atau disebut

juga Tobacco Plain Packaging Act me nuai kecaman dari beberapa negara.

Kebijakan ini didasari oleh prinsip nat ional treatment dalam WTO, namun s

eharusnya prinsip ini tidak merugikan negara lain.

2 PEMBAHASAN K ASUS

Indonesia menilai penerapan kemasan r okok polos ini akan memaksa industri r okok lokal untuk menyesuaikan harga, s erta merugikan produsen rokok kecil da n menengah yang tidak memiliki kewen angan untuk melakukan hal tersebut. W alaupun jumlah ekspor rokok Indonesia ke Australia tidak terlalu tinggi namun d aya saing produk yang lemah serta kine rja ekspor produk tembakau dan rokok I ndonesia akan dipengaruhi.

2 PEMBAHASAN KASUS

Indonesia juga menilai kebijakan ini diterapkan tanpa bukti ilmiah terkait dengan pernyataan Australia bahwa kebijakan ini dapat mengurangi juml ah perokok. Selain itu perkembanga n industri rokok illegal akan mening kat dan jelas merugikan semua piha k.

7

2 PEMBAHASAN K ASUS

Karena beberapa alasan tersebut menjadikan Indonesia menggugat Australia ke World Trad e Organitation (WTO). Indonesia meyakini ke bijakan Australia itu bertentangan dengan Pa sal XXIII GATT 1994 dan dengan tiga perjanji an WTO lainnya tentang prosedur penyelesai an sengketa antarnegara, hak paten dalam p erdagangan, serta hambatan teknis dalam pe rdagangan. Namun, gugatan ini dimenangka n oleh Australia.

2 PEMBAHASAN K ASUS

Pemerintah Indonesia mulai mengkaji opsi b

anding, serta pemerintah Honduras menyata kan akan mengajukan banding. Setelah sem

pat protes, Indonesia memilih akan mematuh

i kebijakan kemasan rokok yang berlaku di A ustralia. . Indonesia merupakan pihak ketiga

dalam banding atas putusan WTO. Karena ha l tersebut

Indonesia punya hak untuk memihak sedang

kan Indonesia memutuskan untuk memberik

an dukungan terhadap kebijakan Australia te sebut. Bentuk dukungannya adalah dengan mematuhi aturan yang berlaku di Australia.

Australia menyalahi peraturan perdagangan yang diatur dala m GATT 1994, yakni menyalahi pasal XXII dan pasal XXIII. M enurut Pasal XXII ayat (1) GATT, setiap negara peserta harus memberikan pertimbangan yang simpatik kepada negara pe serta lain, serta memberikan kesempatan yang cukup untuk berkonsultasi mengenai hal-hal yang diajukan negara pesert a lain yang ada pengaruhnya terhadap pelaksanaan Perjanjia n. Pasal ini mengatur konsultasi dua tahap. Pertama, di anta ra sesama negara peserta GATT, kemudian Contracting Parti es, negara peserta secara bersama-sama. Pasal ini telah dis empurnakan dari waktu ke waktu. Sedangkan Pasal XXIII me nentukan kapan suatu negara peserta dapat menggunakan p rosedur ini guna melindungi kepentingannya, serta menyalah i tiga ketentuan WTO, yakni: Understandings on rules and pro cedures governing the settlement of dispute; agreement on tr ade-related aspects of intellectual property rights; dan agree ment on technical barriers to trade.

3 pembahasa n

1 0 Kebijakan mewajibkan kemasan polos terhad ap semua produk tembakau termasuk rokok yang diterapkan Australia sejak tanggal 1 Des ember 2012 ini juga dianggap menyalahi sala h satu annex utama dalam WTO, yakni TRIPs, atau perlindungan atas hak merk/paten.

3 pembahasa n

1 1

Pasal-pasal dalam TRIPs memuat hal-hal beri kut: Hak Cipta (pasal 9-14) Merek (Pasal 15-21) Indikasi Geografis (pasal 22-24) Desain produk industri (pasal 25-26) Paten (pasal 27-35) Lay-out rangkaian elektronik terpadu (pasal 35-38) Perlindungan bagi informasi yang dirahasiak an (pasal 39) 

3 pembahasa n

Usaha untuk melindungi kepentingan nasional negara perlu diup ayakan semaksimal mungkin, mengingat perekonomian negara sangat berdampak pada kemakmuran rakyat. Indonesia pun har us mengusahakan hubungan kerja sama yang baik dengan nega ra lain. WTO telah menyediakan mekanisme agar setiap sengket a yang dihadapi diselesaikan secara damai.

4 SIMPULAN DAN SOLUSI

Solusi yang ditawarkan: 1. Capacity-building harus dilakukan Indonesia dari segi hukum, ekonomi, dan politik, sehingga meningkatkan kuatnya argum en dan pengumpulan bukti.

2. Reformasi dalam hal pengawasan kepatuhan dan kompensa si serta penangguhan konsesi. Proposal peningkatan kapasit as Compliance Panel dan pengaturan spesifik mengenai pem berian kompensasi dalam bentuk finansial ataupun akses pa sar diharapkan dapat mendorong negara-negara dalam mela ksanakan rekomendasi dalam waktu yang telah disepakati.

13

SEKIAN DAN TERIMAKASIH ( SESI DISKUSI )