[idepol] Tugas Pertama.docx

  • Uploaded by: arneta
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View [idepol] Tugas Pertama.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,242
  • Pages: 7
Nama: Putu Arneta Arma Putri NIM: 151170039 Kelas/ Mata Kuliah: A/ Ide-Ide Politik Dosen Pengampu: Dra. Harmiyati, M.Si

1. Terkait dengan definisi ideologi dan ideologi politik, apakah Pancasila dapat dikategorikan sebagai ideologi politik? Berikan penjelasannya dengan mengaitkan dengan ciri-ciri ideologi politik yang memiliki faktor pembeda! Jawab: Istilah ideologi sendiri mulai dikemukakan oleh seorang filsuf Perancis, Antoine Destutt de Tracy, yang menyebutkan bahwa ideologi merupakan suatu studi tentang asal-mula, hakekat, dan perkembangan ide-ide manusia atau science of ideas. Sedangkan ideologi politik memiliki pengertian sebagai suatu keyakinan atau kepercayaan yang mampu memberikan penjelasan dan sekaligus justifikasi terhadap tertib politik yang ada ataupun didambakan oleh suatu masyarakat, termasuk di dalamnya strategi untuk merealisasikannya. Ideologi politik mencakup seperangkat asumsi dasar, baik yang normative maupun empiris mengenai sifat dan tujuan manusia dan masyarakatnya yang bisa dipakai sebagai landasan untuk menjelaskan dan mempertimbangkan kondisi manusia, dan sekaligus bisa dipakai sebagai pendorong dalam upaya mengembangkan ataupun mempertahankan tertib politik yang didambakan. Berangkat dari pengertian ideologi dan ideologi politik tersebut, maka Pancasila dapat dikategorikan sebagai ideologi dan ideologi politik. Pancasila merupakan salah satu bentuk dari perkembangan ide-ide manusia, yang kala itu dibentuk oleh panitia yang disebut dengan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pada sidangnya yang pertama, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, Moh.

Yamin mengemukakan rumusan asas dasar negara, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kerakyatan

yang

Dipimpin

oleh

Hikmat

Kebijaksanaan

dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada sidangnya yang kedua, yakni pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengungkapkan rumusan asas dasar negaranya, antara lain: Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat. Pada sidang hari terakhir, 1 Juni 1945, giliran Ir. Soekarno mengemukakan rumusan asas dasar negaranya,

yang

isinya:

Kebangsaan

Indonesia,

Internasionalisme

atau

Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Ir. Soekarno ini kemudian dikenal dengan dengan sebutan Pancasila. Lalu pada sidang Panitia Sembilan 22 Juni 1945, pada perumusan Piagam Jakarta, yang didalamnya tercantum rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Moh. Hatta mengusulkan adanya perubahan pada sila pertama, sehingga rumusan Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini sampai sekarang lalu dikenal menjadi Pancasila dan ditetapkan menjadi ideologi bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila ini membuktikan bahwa Pancasila lahir dari pemikiran-pemikiran dan perkembangan ide-ide manusia, sehingga Pancasila dapat dikategorikan sebagai ideologi.

Pancasila juga dapat dikategorikan sebagai ideologi politik karena Pancasila merupakan landasan yang dapat meyakinkan serta memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia. Sebagai contoh, pada sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, menjawab bahwa masyarakat Indonesia bebas memeluk agama. Bila Pancasila dikaitkan dengan faktor-faktor yang membedakan ideologi politik dan bentuk-bentuk pemikiran lainnya, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: a. Ruang lingkup ideologi politik jauh lebih luas dan komprehensif. Pancasila memiliki jangkauan yang luas dan komprehensif, dibuktikan dengan sila-silanya yang mencakup berbagai bidang, sila pertama berkaitan dengan agama, sila kedua menyangkut kemanusiaan, sila ketiga berkaitan dengan rasa persatuan, sila keempat menyangkut pemerintahan, dan sila kelima berkaitan dengan keadilan. Pancasila juga mampu diterima serta mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia. b. Ideologi politik secara tegas merumuskan premis-premis dasarnya. Premis-premis dasar dari Pancasila telah secara tegas dirumuskan melalui sidang-sidang BPUPKI, Panitia Sembilan sebagaimana termaktub dalam Piagam Jakarta, serta pada sidang PPKI. c. Ideologi politik lebih sistematis dalam mengintegrasikan satu atau lebih kepercayaan yang cukup menonjol dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam kepercayaan, misalnya agama. Sila pertama dari Pancasila, yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, mampu mengintegrasikan seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda itu. d. Ideologi politik lebih menekankan tumbuhnya kesetiaan dan kesepakatan.

Pancasila sebagai ideologi politik menumbuhkan rasa kesetiaan bagi masyarakat Indonesia, sehingga setiap tindakan berlandaskan pada Pancasila. Selain itu munculnya kesepakatan yang terjalin oleh panitia perumusan Pancasila itu sehingga Pancasila sah menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia. e. Ideologi politik selalu terkait dengan organisasi yang akan merealisasikannya. Pancasila selalu direalisasikan dan diterapkan ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, organisasi yang begitu terkait dengan Pancasila ialah pemerintah Indonesia itu sendiri. Dalam melaksanakan atau merumuskan kebijakannya, selalu berlandaskan pada Pancasila itu sendiri. Misalnya juga partai-partai politik yang berkembang saat ini selalu dilandasi oleh Pancasila, sehingga partai-partai politik itu merealisasikan ideologi politik Pancasila.

Nama: Putu Arneta Arma Putri NIM: 151170039 Kelas/ Mata Kuliah: A/ Ide-Ide Politik Dosen Pengampu: Dra. Harmiyati, M.Si

2. Apakah ideologi Pancasila sesuai dengan/memenuhi syarat 10 karakteristik ideologi? Jawab: 10 karakteristik ideologi dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Bila kita menelisik sejarah kembali, maka dapat kita lihat bahwa Pancasila sebenarnya terbentuk akibat urgensi kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia memerlukan adanya dasar negara, sehingga muncullah Pancasila. 2. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Pancasila memiliki ruang lingkup jangkauan yang luas dan komprehensif, mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdiri atas beragam suku, agama, dan ras. Sila-sila tersebut juga terdiri atas beragam bidang yang komprehensif. 3. Ideologi menganut beberapa strata pemikiran dan panutan. Pancasila sebagai ideologi menganut beberapa strata pemikiran dan panutan, dibuktikan dengan perumusannya yang lahir dari pemikiran berbagai kalangan seperti Moh. Yamin, Supomo, dan Ir. Soekarno. 4. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Pancasila sebagai ideologi dihasilkan dari pemikiran-pemikiran yang berkaitan satu sama lain. Sila-sila yang ada dalam Pancasila meskipun memiliki bidang yang berbeda namun saling mengait satu sama lain. Misalnya sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila ketiga, “Persatuan Indonesia”

memiliki keterkaitan dimana bila masyarakat Indonesia selalu bersikap adil, maka dapat tercipta rasa persatuan atau Indonesia yang selalu bersatu. Misalnya juga dalam pembentukan kebijakan juga selalu berkaitan, seperti Repelita pada rezim Soeharto dengan GBHN. 5. Ideologi mencakup unsur empiris dan normatif. Bahwa Pancasila sebagai ideologi dalam pelaksanaannya bersifat empiris, yakni berdasarkan pengalaman dan diperoleh dari adanya percobaan, dibuktikan dengan perumusan sila-sila yang dikemukakan oleh beberapa tokoh hingga lahirlah Pancasila saat ini. Pancasila juga mencakup unsur normatif karena sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. 6. Ideologi cenderung eksklusif, absolut, dan universal. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi yang eksklusif, tidak dimiliki oleh negara lain dan hanya diterapkan di Indonesia. Pancasila memiliki kekuatan yang absolut dan mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Sifatnya yang universal membuatnya dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. 7. Ideologi biasanya diwujudkan dalam pernyataan yang persuasif. Sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, dimana disebutkan pada alinea pertama, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Kalimat tersebut merupakan salah satu bentuk pernyataan yang persuasif, menunjukan bahwa di dunia ini seharusnya seluruh bangsa itu merdeka.

8. Ideologi dapat dipersonalisasikan dan didokumentasikan. Pancasila sebagai ideologi telah banyak dipersonalisasikan, dikaitkan dengan penulisnya, serta didokumentasikan. Misalnya dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, serta di sekolah-sekolah dapat kita jumpai dengan mudah Pancasila terpampang di dinding. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila sebagai ideologi dapat dipersonalisasikan dan didokumentasikan. 9. Ideologi

mengalami

perkembangan,

tetapi

menentang

perubahan

yang

fundamental. Ideologi Pancasila terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih, namun tidak semata-mata ditelan arus globalisasi. Pancasila berkembang namun tidak menyerap hal-hal yang sekiranya kurang relevan dengan ideologi serta masyarakat Indonesia itu sendiri. 10. Ideologi terjalin dalam gerakan-gerakan politik. Di Indonesia, terdapat banyak sekali gerakan-gerakan politik, misalnya partai politik yang selalu dilandasi oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Related Documents

Tugas
October 2019 88
Tugas
October 2019 74
Tugas
June 2020 46
Tugas
May 2020 48
Tugas
June 2020 45

More Documents from ""