Hk Investasi

Aspek dan Prosedur Investasi

http://www.kic.co.id/bkpm_ind.htm, diakses tgl 29 September 2006

Aspek Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Abstraksinya : Perusahaan PMA (penanaman modal asing) diijinkan untuk beroperasi untuk 30 tahun setelah disetujui secara resmi. Selama itu, pihak perusahaan PMA dapat memperpanjang operasinya untuk 30 tahun mendatang. Dengan demikian perusahaan PMA dapat memperluas proyeknya atau mengadakan investasi ulang. Kepemilikan Saham 

Setiap perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia harus merupakan kerjasama usaha (joint venture) dengan perusahaan Indonesia. Merger ini dapat dilakukan atas nama pribadi atau badan hukum, yang kemudian menjadi suatu perusahaan baru dengan status PT (perseroan terbatas) dibawah hukum Indonesia. Tidak ada batasan minimum dalam nilai investasi maupun permodalannya. Total investasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan perhitungan- perhitungan ekonomi mereka.



Investasi asing dalam proyek infrastruktur seperti pelabuhan, pembangkitan & distribusi listrik untuk keperluan umum, telekomunikasi, perkapalan, penerbangan, suplay air, jalan tol, reaktor nuklir dan media massa, diharuskan untuk komposisi kepemilikan saham untuk perusahaan Indonesia minimum 50%.



Investasi asing dapat saja berupa 100% kepemilikan saham pada perusahaan asing. Namun bila tidak beroperasi lebih dari 15 tahun, maka kepemilikan sahamnya harus dijual kepada perusahaan

Indonesia atau dengan merger bisnis dengan pertukaran saham domestik secara langsung atau tidak langsung.

BKPM BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam memformulasikan, merencanakan, mempromosikan, menyetujui, mengontrol dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan investasi nasional. Persetujuan investasi dan ijin operasionalnya diputuskan oleh team resmi BKPM yang mewakili 13 Menteri. Persetujuan investasi juga termasuk persetujuan insentif dan fasilitas yang akan didapatkan. Investasi ini diharuskan untuk mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1997 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Di setiap provinsi telah mempunyai Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). BKPMD diketuai oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Gubernur. BKPMD bertugas untuk membantu investor dalam memperoleh ijin daerah setelah BKPM menyetujui berkas pengajuan investor.

EPTE EPTE adalah suatu kawasan atau bangunan suatu industri yang dipergunakan untuk menyimpan atau memproses material impor tanpa harus keluar dari batas kepabeanan. Sehingga setelah diproses dapat langsung dikirim (expor) ke negara lain tanpa proses kepabeanan. Bila harus dikeluarkan dari kawasan ini, hanya akan melalui inspeksi minimum dari kepabeanan. Status EPTE ini dapat diberikan kepada industri yang terdapat di dalam suatu kawasan industri atau di luar kawasan industri. Permintaan status EPTE ini harus seijin Menteri Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perpajakan

Pajak penghasilan. Di Indonesia pajak penghasilan bersifat progresif.

Nilai penghasilan

Pajak

Rp. 0 ~ Rp. 25 juta

10%

Rp. 25 juta ~ Rp. 50 juta 15% •

Rp. 50 juta keatas

30%

Pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah. Pada umumnya, pajak pertambahan nilai untuk barang impor dan jasa adalah 10% dan untuk tanah 8 %. Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak ini di dibayar setahun sekali. Rata-rata nilai nominal, tidak lebih dari 1/10 dari 1% nilai jual bangunan.

http://www.ima-api.com/news.php?pid=598&act=detail, diakses tgl 28 Sept. 2006

News, IMA Source

Monday, January 24, 2005 Investasi dan Kepastian Hukum B.N. Wahju Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki kesempatan sangat baik untuk meyakinkan masyarakat keuangan internasional dalam Pertemuan Kerja Sama Infrastruktur Swasta-Publik (Private-Public Partnership Infrastructure Summit) yang berlangsung mulai Senin (17/1) di Jakarta. Hampir semua pejabat tinggi keuangan dunia hadir, dan tentunya tidak ada peserta yang lebih baik lagi daripada mereka. Yang harus diperhatikan adalah walaupun para peserta mengerti tujuan konferensi, mereka juga bisa menyikapinya dengan skeptis. Itu karena pemerintah sebelumnya pernah memberikan janji-janji tinggi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yang ternyata tidak disertai upaya memadai dalam menindaklanjuti dan mewujudkannya. Saat ini kalangan investor sudah mafhum terhadap adanya perbedaan antara rencana dan pelaksanaan berbagai hal di Indonesia, dan itu membuat mereka menjadi sangat hati-hati terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana dan janji-janji pemerintah dalam hal investasi. Karenanya, jika pemerintah SBY mau meyakinkan para investor itu bahwa saat ini semuanya berbeda dan aman untuk berinvestasi di negeri ini, bukan hanya katakata yang diperlukan, tapi juga perbuatan. Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran para investor itu adalah kepastian dan prediksi hukum, yang terutama sangat penting bagi investor dalam industri modal seperti infrastruktur dan pertambangan. Itu sebabnya, sungguh tepat jika pada hari kedua konferensi tersebut, Menteri Kehakiman dan HAM menyampaikan makalahnya yang berjudul "Kepastian dan Prediksi Hukum". Menteri Kehakiman dan HAM harus meyakinkan peserta bahwa hukum dan masyarakat

http://business.fortunecity.com/buffett/842/art040199_tanggungjawab.htm, diakses tgl 28 Sept. 2006. Tanggung Jawab Hukum Manajer Investasi oleh Indra Safitri

Manajer Investasi adalah pihak yang melakukan pengelolaan dana-dana investor atau sponsor, yang selanjutnya dana yang terkumpul tersebut diinvestsikan kedalam saham, obligasi, surat berharga pasar modal atau pasar uang, yang mana investasi yang dilakukan tersebut terkumpul didalam portofolio.Nilai portofolio tersebut setiap hari dihitung dengan metode yang disebut Net Adjusted Value (NAV), yang mana merupakan benchmark dari setiap unit trust atau unit-unit Reksadana yang dikeluarkan dan dikelola oleh Manajer Investasi tersebut. Kita mengenal Reksadana dan ini sangat populer, diparuh awal tahun 1997 yang lalu, sebelum badai moneter menghantam Indonesia. Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana-dana tersebut adalah Manajer Investasi yang terikat kontrak pengelolaan dengan bank kustodian yang memegang harta-harta investasi dalam bentuk surat berharga yang telah kami sebutkan satu persatu diatas. Bagaimana ketentuan hukum di pasar modal, melindungi kepentingan dari pada pemegang unit-unit Reksadana ini, bila ternyata didalam pengelolaan, Manajer Investasi telah melakukan miss-kelola atas dana-dana tersebut, sehingga menimbulkan kerugian dan penurunan nilai investasi yang dilakukan oleh investor. Sejauh ini persoalan hukum yang meliputi Reksadana di Indonesia, belum mencuat dan tidak tedapat gugatan langsung yang muncul kepermukaan, padahal kita mengetahui bahwa nilai dana yang dikelola oleh para manajer investasi sebelum krisis tergolong besar, dan kemudian ada juga yang berhubungan dengan dana-dana yang berasal dari danapensiun berbagai BUMN yang ada. Walaupun informasi yang diterima serta performa dari beberapa Reksadana yang menginvestsikanny kedalam saham-saham unggulan dan surat berharga pasar uang lainya, namun terdapat kelemahan didalam peraturan tentang Reksdana dimana belum diperbolehkannya para manajer investasi untuk menginvestsikan dana Reksadana kedalam surat berharga di bursa luar negeri. Mungkin tujuan semula adalah untuk

mengoptimalkan investasi Reksadana kepada saham-saham ataupun surat berharga domestik. Dengan kondisi moneter saat ini serta keadaan dari emiten-emiten Indonesia yang berada didalam kondisi yang "parah" serta berbagai program pemerintah yang saling menimbulkan kerugian dalam berinvestasi di lantai bursa maka ada baiknya keberadaan Reksadana dan mekanisme yang mungkin dapat dirubah dan disesuaikan sehingga para manajer investasi akan dapat leluasa didalam mengoptimalkan strategi investasi mereka. Namun sebelum itu kita juga harus mengingatkan otoritas agar landasan hukum serta tanggung jawab yang ketat kepada para manajer investasi agar dipersiapkan serta dilakukannya pengawasan dan perlindunganyang optimal kepada para investor. Bagaimanapun juga ditengah-tengah gelombang krisis ini, hendaknya para pelaku pasar dan terutama pihak-pihak yang memegang amanat untuk menciptakan policy dan kebijaksanaan baru di pasar perlu juga mencari terobosan-terobosan baru yang mungkin akan dapat memberikan angin segar kepada pasar modal Indonesia.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/09/opini/1060569.htm, diakses tgl 28 Septe 2006. SEORANG pengusaha Inggris mengingatkan, ada tiga hal mendasar yang harus diperbaiki pejabat dan pengusaha Indonesia bila Indonesia benar-benar ingin berdaya saing terhadap negara-negara sedang berkembang lainnya. Dalam bahasa Inggris ketiga hal itu adalah "3 L" (Legal, Labour, Local). Pertama, Indonesia harus membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakan hukum yang ramah bagi investasi dan perdagangan; kedua, Indonesia harus membenahi masalah perburuhan, termasuk berbagai peraturan yang menyangkut hubungan kerja yang akrab bagi investor; dan ketiga, Indonesia harus membenahi masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia sudah puluhan, bahkan ratusan kali, diseminarkan sejak Mei 1998. Pengamat politik, ekonomi, dan hukum sebenarnya sudah samasama maklum bahwa di Indonesia sulit sekali disebut ada "sistem hukum" karena tidak adanya "sistem" akibat terlalu banyak hukum. Banyaknya perundang-undangan tumpang tindih, tak jelas hierarki dan susunannya, menyebabkan munculnya "rimba hukum" dan "hukum rimba". Perkara-perkara cenderung diselesaikan dari, oleh, dan untuk yang kuat uang. Terlalu banyak pengacara atau "tarzan- tarzan hukum" yang melakukan "hukum fulus" atau "fulus hukum" dengan menggugat perusahaan-perusahaan asing di daerah-daerah terpencil, menyalahgunakan semangat desentralisasi yang belum didukung oleh aparat hukum setempat. Kasus-kasus Manulife tahun 2001-2002, Semen Gresik/Semen Padang dengan Cemex tahun 2001, kasus

Prudential dan Rowe Evans tahun 2004 adalah contoh- contoh ungkapan pujangga William Shakespeare, "there is system in the madness and madness in the system", sedang berkecamuk di lapangan. Ironi dari semangat "penegakan hukum" dan rule of law yang dikumandangkan dalam ratusan seminar hukum sejak Mei 1998 adalah bahwa perilaku "membengkokkan hukum" dan rule of lawyers lebih berjaya di persidangan. Penyelesaian perkara menjadi perkara penyelesaian, di mana polisi, jaksa dan hakim membagi rezeki "segi empat uang" dengan para pengacara "sekali tembak 350.000 dollar". Ironi dari demokrasi dengan peran DPR yang menonjol adalah bahwa peraturan perundang-undangan dalam rapat-rapat panitia kerja atau panitia khusus "diselesaikan" dengan pemasangan tarif; anggota DPR yang bersangkutan tak perlu hadir karena tarif pasal-pasal tertentu sudah dititipkan melalui pesan telepon genggam. "L" kedua (Labour) adalah pembenahan masalah peraturan dan implementasi ketentuan perburuhan, yang boleh jadi adalah masalah yang paling pelik yang dihadapi pemerintah apa pun dan kapan pun di Indonesia. Dengan angkatan kerja yang meningkat sekitar 1,8 juta setahun, pengangguran terbuka 10 juta dan 36 juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, siapa pun jadi pejabat departemen tenaga kerja akan pusing tujuh keliling 24 jam sehari 7 hari seminggu. Perusahaan asing sebenarnya ingin membantu pimpinan dan anggota serikat buruh Indonesia mengatasi aneka masalah yang berkait upah kerja, jam kerja, ketentuan hak mogok, uang pesangon, wewenang pemecatan, dan sebagainya. Seperti dalam penegakan hukum, perusahaan asing sering menghadapi pemelintiran "nasionalisme" melawan "globalisme" atau "kapitalisme asing". Diperlukan peningkatan kemampuan mandor-mandor buruh yang semakin andal yang mampu mengaitkan kepentingan nasional dengan kehadiran modal asing dalam berbagai jenis usaha. Nasionalisme sempit yang kerap dikumandangkan sebagian pimpinan buruh harus diimbangi dengan kesadaran bahwa musuh utama buruh Indonesia bukanlah perusahaan asing yang "pelit" atau "rakus". Musuh besar buruh Indonesia adalah jumlah dan kualitas buruh yang menawarkan jasa lebih murah dan lebih berdi- siplin di Vietnam, Kamboja, China, Banglades, di samping buruh-buruh mancabenua seperti di Amerika Latin dan Afrika. Perusahaan asinglah yang memberi harapan hidup bagi sejumah besar karyawan Indonesia dengan tanggungannya melalui jaminan kesehatan, beasiswa pendidikan, dan tunjangan sosial lain. HAL ketiga yang perlu dibenahi secara saksama adalah penyelesaian pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semangat desentralisasi telah melahirkan ikhtiar agar di sekitar 435 pemerintahan tingkat kabupaten, kotamadya di seluruh Indonesia dibangun "lingkar-lingkar demokrasi" yang secara keseluruhan memperkuat tumbuhnya negara kesatuan. Pengusaha asing mengamati bahwa desentralisasi luas dan cepat yang dikumandangkan sejak 1 Januari 2001, apa pun kekurangannya adalah hal yang baik bagi hari depan demokrasi Indonesia. Namun, mereka mencatat beberapa hal yang bisa merugikan pengembangan demokrasi di daerah apabila sejumlah persoalan pembagian kewenangan antara daerah dan pusat tidak diatasi dalam waktu dekat. Masalah penerapan pajak, ketentuan tentang syaratsyarat kerja serta peraturan mengenai hak serta kewajiban majikan dan buruh, penetapan upah minimum, tunjangan yang berlaku menurut sektor dan lokasi cenderung menambah beban anggaran perusahaan. Sebuah penelitian yayasan asing belum lama ini mencatat bahwa sekitar 36 persen dari sekitar 400 kabupaten dan kotamadya sudah menunjukkan tanda-tanda kemampuan untuk

mendatangkan investor asing. Bupati Kebumen di Jawa Tengah, Bupati Sidoarjo di Jawa Timur, Wali Kota Tarakan di Kalimantan, otorita di Batam dan Riau adalah sebagian dari contoh keberhasilan yang patut di banggakan. Kepemimpinan bupati atau lurah yang mantap, dibantu kerja sama polisi, jaksa, pengadilan yang semakin bersih dan jujur dapat mempercepat kepercayaan investor ikut membangun prasarana listrik, air minum, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Pentingnya pembenahan tiga L "Legal, Labour, Local" adalah tantangan yang harus dijawab guna memenuhi pesan Menko Dorodjatun bahwa Indonesia benar-benar "demokrasi yang sedang bangkit". Perhatian dan minat investor asing atas Indonesia cukup mantap. Iktikad baik dan uluran tangan dari kalangan investor asing, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, sudah disampaikan. Kini, tinggal pejuang penegak hukum, para pahlawan perburuhan dan pendekar pemerintahan daerah yang harus memenuhi harapan Menko Dorodjatun dengan langkah-langkah nyata. Sementara pesaing-pesaing Indonesia di China, Vietnam, Kamboja, India, Banglades, Sri Lanka juga berusaha keras agar masalah 3 L di negerinya dibenahi secepatnya. Meminjam bahasa proklamasi kemerdekaan, terpulang pada kita semua, apakah tantangan daya pikat investasi dapat kita menangkan "dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya". Siapa cepat, dia dapat. Juwono Sudarsono Duta Besar RI di London