Hk Lingkungan.docx

  • Uploaded by: Tiara Limbong
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Hk Lingkungan.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 331
  • Pages: 1
C. Ganti Rugi, Tindakan Tertentu, dan Pembayaran Uang Paksa Menurut pasal 87 ayat ( 1 ) UUPLH-2009 ada dua jenis ganti rugi yaitu : (1)ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan. (2) ganti rugi kepada linkungan hidup itu sendiri.Selain kewajiban membayar ganti rugi tersebut pencemaran dan/ atau perusak lingkungan dapat kenakan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk : a) Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan. b) Memulihlkan fumgsi linkungan hidup; dan/atau c) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup. Dalam kaitan dengan pembebanan untuk melakukan tindakan hukum tertentu tersebut, dalam pasal 87 ayat (3) dan (4) UUPPLH-2009 ditentukan bahwa pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap keterlibatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran uang paksa ini harus melalui pengadilan untuk menjamin agar putusannya dilaksanakan, sehingga berbeda dengan maksaud pembayaran uang paksa ( dwangsom) sebagai sanksi hukum administrasi. Dalam UUPPLH-2009 tidak dinyatakan bagaimana bentuk jenis dan besarnya ganti rugi yang dapat digugat. Untuk itu, sebagai perbandingan menurut yurisprudensi di jepang bahwa bantuan terhadap korban pencemaran tidak hanya terbatas pada biaya perawatan medik, melainkan meliputi rasa sakit dan penderitaan atau cacat. Bahkan menurut jurisprudensi kasus Nigato dan Komamoto, ganti kerugian yang dituntut dapat berupa jilangnya kesempatan untuk menikah,hilangnya mata pencaharian, dan terhadap keluarga yang ditinggal oleh penderita yang meninggal dunia dapat menuntut ganti kerugian berupa : a) b) c) d)

Bantuan kekurangan pada anak yang msih ditanggung Suami/istri, orang tua dan anak yang belum dewasa Tunjangan anak Wanita hamil yang terganggu kehamilannya dsb.

Dalam kasus itu padanya umumnya penggugat hanya menggugat hal yang berhubungan dengan derita emosional dan mental serta biaya pengacara. Kemungkinan dapat terjadi gugatan terhadap hilangnya mata pencarian ( loos of income ) karena cacat fisik ( loos of ability to work ). Disamping itu, bentuk ganti kerugian dapat pula menyangkut hilangnya kesempatan untuk menikah ( the loos of opportunity for marriage ).

ARIS ISKANDAR

Related Documents

Hk Maritim
June 2020 19
Hk Investasi
October 2019 35
Hk Lingkungan.docx
May 2020 11
Hk-hotel
July 2019 34
Hk Newton
November 2019 28
Print Hk Ni
May 2020 0

More Documents from ""