Himpunan Peraturan Perbendaharaan Tahun 2008 Triwulan 4

HIMPUNAN PERATURAN PERBENDAHARAAN

TRIWULAN IV OKTOBER 2008 - DESEMBER 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan administrasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hakekatnya merupakan praktek hukurn administrasi Keuangan Negara. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi dimaksud harus dilakukan berdasarkan ddatau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan dari waktu ke waktu, Pemerintah menjawab berbagai permasalahan administrative yang berdirnensi hukum ini dengan menerbitkan berbagai ketentuan/peraturan perundang-undangan. Sebagai sarana pelaksanaan peraturm perundang-undangan dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendahmenerbitkan surat-swat edaran sebagai pedoman pelaksanaan bagi se1uru.h instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendahtiraan, khususnya, dan instansi kementerian teknis terkait serta instansi mitra keja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada umumnya Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan kemudahan untuk melakukan mjukm terhadap surat-surat edaran yang telah diterbitkan, Direktorat Jenderal Perbendahmenyajikan "Himpunan Peraturan Perbendaharaan Direktorst Jenderal Perbendaharaan Triwulan N Tahun Anggaran 2008 " yang merupakan kornpilasi dari Bulan Oktober 2008 s/d Desember 2008. Semoga bermanfaat dalam melengkapi khazanah kepustakaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Desember 2008

kDirektorat Jenderal Perbtmdaharaan

( $ STSWO SUJANTO NIP. 06003 /

1000

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

DAFTAR PENGELOMPOKAN MASALAH

PENDAPATAN / PENERIMAAN NEGARA BELANJA PEMERINTAH PUS AT (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Lain-lain) BELANJA DAERAH (Dana Perimbangan, Dana 0tono;mi: Khusus, Dana Penyesuaian) IV.

v. VI. VII. VIII.

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI PEMBIAYAAN LUAR NEGERI PENGELOLAAN BARANG MILIKKEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KAS NEGARA INFORMASI & AKUNTANSI

IX.

UMUM (Tata Usaha, Kesekretariatan)

X.

ORGANISASI & TATA LAKSANA

XI.

KEPEGAWAIAN

XII.

KEUANGAN

XIII.

PERLENGK'APAN

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

DAFTAR IS1 SE DITJEN PERBENDAHARAAN DAN PERATURAN DITJEN PERBENDAHARAAN TRIW. IV TAHUN 2008

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diterirna sebelum ditetapkan sebagai satuan kej a yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (PK BLU). 11. BELANJA

PEMERINTAH PUSAT 1.

2.

3.

4.

'

Batas Maksimal Pencairan Dana Yang B e r a ~ l dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan Perhubungan Tahap ITahun Angqaran 2008. Batas Maksimal Pencairan DIPA (PNBP) Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kej a Indonesia (DPKKTKI) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kej a sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2008. Jabatan Tunjangan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Tranfusi Darah, dan Teknisi Gigi. Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Departemen

13-10-2008

SE-39/PB/2008

Dit. PA

25

22-10-2008

SE-40/PB/2008

Dit. PA

29

22-10-2008

SE41/PB/2008

Dit. PA

31

23-10-2008

SE-43/PB/2008

Dit. PA

41

http://perpbn.multiply.com

Keuangan Tahun Anggaran I -2008 I Batas Maksimal Pencairan 1 DIPA (PNBP) Dana Pembinaan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (DPPPTKI) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Keja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kej a Indonesia sampai dengan Bulan Aaustus Tahun Angqaran 2608. Batas Maksimal Pencairan 1 Dana DIPA (PNBP) Departemen Kehutanan Tahap I11 Tahun Anggaran -2008 Batas Maksirnal Pencairan 1 Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imiarasi sampai denqan ~ u l i Juni n 2008: Batas Maksimal Pencairan Dana yang 6 e r a ~ l dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap I11 Tahun Anggaran 2008.

1

Departemen Kehutanan Tahap I V Tahun Anggaran 2008. Tunianqan ~ungsionalDiplomat. Batas Maksimal Pencairan 1 Dana DIPA (PNBP) . . Ditien 1 Perhubungan ~dara, Departemen Perhubungan Tahap 111 Tahun Anmaran -2008: Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA Direktorat lenderal Pos dan Telekornunikasi Tahap 111 Tahun Anggaran 2008. Batas Maksirnal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Dana Pembinaan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (DPPPTKI)

24-10-2008

29-10-2008

31-10-2008

31-10-2008

14-11-2008

17-11-2008

SE-53/PB/2008

Dit. PA

61

25-11-2008

SE-54/PB/2008

Dit. PA

65

VIII

http://perpbn.multiply.com

14.

15 16.

17.

18.

19.

II

Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kej a dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kej a Indonesia Penerimaan sarnpai dengan Bulan Nopernber Tahun Anggaran 2008. Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Perttubungan Laut Departemen Perhubungan Tahap 111 Tahun Anggaran 2008. Pernbayaran Gaji Bulan Januari 2009 dan Pensiun Bulan Januari 2009. Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 di Daerah. atas Pencairan Dana Reklasifikasi Belanja Barang dan Belanja Modal pada DIPA Kementerian NegaraILembaga Tahun Anggaran 2008. Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencariran Dana Bantuan Khusus Mahasinnra Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama Tahun Angqaran 2008. Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nornor PER-50/PB/2008 tentang Pencairan Dana atas Reklasifikasi Belanja Barang dan Belanja Modal pada DIPA Kernenterian NegaraiLernbaga Tahun Anggaran 2008.

28-11-2008

SE-55/PB/2008

Dit. PA

69

02-12-2008

SE-56/PB/2008

Dit. PA

79

04-12-2008

SE-60/PB/2008

Dit. PA

81

13-11-2008

PER-50/PB/2008

Dit. PA

85

16-12-2008

PER-55/PB/2008

Dit. PA

93

16-12-2008

PER-56/PB/2008

Dit. PA

103

21-10-2008

PER-46/PB/2008

Dit. PKN

109

111. BELANJA DAERAH 1.

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER84/PB/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Umurn (DAU) rnelalui Rekening Kas Umurn Negara. IV. PEMBIAYAAN DALAM

NEGERI

http://perpbn.multiply.com

I. PENDAPATAN 1 PENERIMMN NEGARA

http://perpbn.multiply.com

V. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI I.

2.

3.

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah TF-091895-IND (Basic Education Capacity Program/BEC-TF). Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER29/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2074-IN0 dan No. 2075IN0 (SF) (Second Decentralized Health Services Project). Pelaksanaan Petunjuk Pembebanan Dana Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisrne Rekening Khusus.

15-10-2008

PER45/PB/2008

Dit. PKN

119

26-11-2008

PER-52/PB/2008

Dit. PKN

13 1

30-12-2008

PER-59/PB/2008

Dit. PKN

143

12-11-2008

SE-50/PB/2008

Setditjen

163

13-11-2008

SE-51/PB/2008

Setditjen

167

03-12-2008

SE-58/PB/2008

Setditjen

169

03-12-2008

SE-59/PB.1/2008

Setditjen

171.

Vl. PENGELOLAAN BARANGIMILIK KEKAYAAN NEGARA

VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA 1.

2.

3.

4.

Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER47/PB/2008 tentang Langkahlangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran. Pelaksanaan PeratUran Dirjen Perbendaharaan Nornor PER47/PB/2008 tentang Langkahlangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran untuk KPPN yang Melaksanakan Uji Coba Pelimpahan Penerirnaan pada Bank Persepsi/Devi~ Penepsi/Pos Penepsi pada hari keja berikutnya. Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE50/PB/2008 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-47/PB/2008 Nomor tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi 4khir Tahun Anggaran. Penyetoran Saldo Akhir

X

http://perpbn.multiply.com

5.

6.

7.

TKPKN Bulan Desember 2008. Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Laporan Kas Posisi selama Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009. Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER37/PB/2006 tentang Pengeldaan Perhitungan Fihak Ketiga. Petunjuk Pelaksanaan Uji 1 Coba Pelimpahan Rekening Penerimaan pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi pada hari keja berikutnya.

24-12-2008

SE-62/PB/2008

Dit. PKN

173

03-11-2008

PER48/PB/2008

Dit. PKN

177

PER-49/PB/2008

Dit. PKN

185

20-11-2008

PER-51/PB/2008

Dit. APK

197

03-12-2008

PER-54/PB/2008

Dit. SP

207

19-12-2008

PER-57/PB/2008

Dit. BLU

21 5

09-10-2008

SE-38/PB/2008

Setditjen

243

30-10-2008

PER47/PB/2008

Setditjen

259

03-12-2008

PER-53/PB/2008

Setditjen

293

06-11-2008

I

VIII. INFORMASI & AKUNTANSI 1.

2.

3.

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Petunjuk Pelaksanaan Perekarnan dan Pengiriman Data Elektronis Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Format Daftar Isilan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU).

1X. UMUM 1.

2.

3.

Penyampaian Laporan Realisasi dan Perkiraan Belanja Kementerian NegaraJLembagaTahun Anggaran 2008. Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anqqaran. Perubahan atas Peraturan Dijen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2008 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran. X.

ORGANISASI & TATA

LAKSANA http://perpbn.multiply.com

MI. KEUANGAN

XI11. PERLENGKAPAN

http://perpbn.multiply.com

B. DAFTAR IS1 MENURUT TANGGAL

adan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

http://perpbn.multiply.com

XIV

http://perpbn.multiply.com

35.

03-12-2008

PER-54JPBJ2008

36.

16-12-2008

PER-55/PB/2008

37.

16-12-2008

PER-56/PB/2008

38.

19-12-2008

PER-57/PB/2008

39.

22-12-2008

PER-58/PB/2008

Petunjuk Pelaksanaan Perekaman dan Pengiriman Data Elektronis Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD). Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Khusus Mahasiswa Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama Tahun Anggaran 2008. Perubahan atas Peraturan Dij e n Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2008 tentang Pencairan Dana atas Reklasifikasi Belanja Barang dan Belanja Modal pada DIPA Kementerian NegaraJLembaga Tahun Angqaran 2008. Format DaRar Isilan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU). Mekanisme Pengembalian Sisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi

Negeri (PTN) yang diterima sebelum ditetapkan http://perpbn.multiply.com

40.

30-12-2008

PER-59/PB/2008

sebagai satuan kej a yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus.

XVI

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.~d Telepon

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nomor SE- 61 IPBl2008 TENTANG PEMBAYARAN JASA KONSULTANSI PERORANGAN

Dalam rangka pembayaran jasa konsultansi perorangan dengan nilai maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya dibuat 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan pekerjaan pada akhir tahun anggaran harus sudah selesai 100% sesuai kontrak.

2.

Pasa saat pengajuan SPM-LS sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47lPB12008 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, SPM-LS tidak perlu dilampiri surat jaminan bank, akan tetapi harus dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas pembayaran jasa konsultansi perorangan dari Kuasa Pengguna AnggaranIKepala Satuan Kerja sebagai pengganti surat jaminan bank.

3.

Dalam ha1 pekerjaan yang dikontrakkan selesai tepat pada waktunya, Kuasa Pengguna AnggaranlKepala Satuan Kerja wajib menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak kontrak selesai.

4.

Dalarn ha1 pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan akhir tahun anggaran, diatur sebagai berikut:

http://perpbn.multiply.com

a.

Kuasa Pengguna AnggaranIKepala Satuan Kerja menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala KPPN bahwa pihak ketiga telah melakukan wanprestasi pada tanggal berakhirnya kontrak dengan dilampiri Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran terakhir. Laporan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kontrak selesai;

b.

Kuasa Pengguna AnggaranlKepala Satuan Kerja setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan penyetoran selisih biaya ke Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebagai Pengembalian Belanja tahun anggaran berkenaan.

5. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing 6.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan mestinya.

dilaksanakan sebagaimana

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2008 Direktur Jenderal, ttd. Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 58 lPBl2008 TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN SlSA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERGURUAN TlNGGl NEGERI (PTN) YANG DlTERlMA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU)

I

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka implementasi Pasal 16 Peraturan tentang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, satuan kerja Badan Layanan Umum dapat menyelenggarakan pengelolaan kas;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32lPB12008 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Atas Pagu DlPA untuk Perguruan Tinggi Non-BHMN, PNBP PT Non-BHMN yang telah disetor ke Rekening Kas Negara dapat digunakan kembali seluruhnya untuk membiayai kegiatan PT Non-BHMN sesuai ketentuan;

c.

bahwa berdasarkan Pasal 5 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, SPM Pengembalian (SPM KP, SPM PBB, SPM KBC, SPM IB, SPM BPHTB, dan lainnya) dapat diatur tersendiri;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengernbalian Sisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang Diterima Sebelum Ditetapkan sebagai Satuan Kerja Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);

http://perpbn.multiply.com

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerirnaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3687);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 4400);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4503);

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 661PMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; http://perpbn.multiply.com

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50lPBl2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU); 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67lPBl2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR 3ENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN SlSA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) YANG DlTERlMA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa mengutamakan mencari yang dijual tanpa keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.

2. Perguruan Tinggi Non-Badan Hukum Milik Negara, yang selanjutnya disebut PT Non-BHMN adalah unit pelaksana pendidikan departemenllembaga nondepartemen berupa universitas, institut, sekolah tinggi, http://perpbn.multiply.com

politeknik, dan akademi yang berstatus Non-Badan Hukum Milik Negara (Non-BHMN). 3.

Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PT BLU adalah PT Non-BHMN yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk menerapkan PK BLU.

4.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari PT Non-BHMN, yang selanjutnya disebut PNBP PT Non-BHMN adalah seluruh penerimaan yang bukan berasal dari penerirnaan perpajakan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebelum ditetapkan menjadi BLU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari PT BLU, yang selanjutnya disebut Pendapatan PT BLU adalah seluruh penerimaan yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan sejak ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan PK BLU.

6.

Sisa PNBP PT Non-BHMN yang dapat ditarik dari Kas Negara, yang selanjutnya disebut Sisa PNBP adalah selisih lebih antara jumlah PNBP PT Non-BHMN yang telah disetor ke Rekening Kas Negara dengan jumlah yang telah ditarik baik dalam bentuk uang persediaan, belanja danlatau pengeluaran lainnya.

7. Surat Perintah Membayar Pengembalian Sisa PNBP, yang selanjutnya disebut SPM Pengembalian Sisa PNBP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atas kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.

8. Surat Perintah Pencairan Dana Pengembalian Sisa PNBP, yang selanjutnya disebut SP2D Pengembalian Sisa PNBP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengembalian Sisa PNBP berdasarkan SPM Pengembalian Sisa PNBP. 9. Surat Keterangan Telah Dibukukan, yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada http://perpbn.multiply.com

KPPN atas pendapatan danlatau penerimaan negara yang telah dibukukan oleh KPPN.

10. Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Sisa PNBP, yang selanjutnya disebut KP3SP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala KPPN yang berfungsi sebagai dasar pengembalian Sisa PNBP PT Non-BHMN. 11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJhl adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kuasa pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabatlseseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabatlseseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

BAB I1 RUANG LINGKUP PENGEMBALIAN SlSA PNBP

Pengembalian Sisa PNBP dapat dilakukan bila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. PNBP yang diperoleh sebelum PT Non-BHMN ditetapkan menjadi PT BLU telah disetor ke Kas Negara dengan SSBP atau dokumen lain yang dipersamakan serta telah dibukukan oleh KPPN dan satuan kerja;

2. Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah ditetapkan menjadi BLU; dan 3. Seluruh maupun sebagian PNBP PT Non-BHMN yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. BAB Ill MEKANISME PENGEMBALIAN SlSA PNBP Pasal3 Pengembalian Sisa PNBP dilakukan sebagai berikut: 1. Untuk setoran PNBP pada tahun anggaran berjalan oleh KPPN;

2. Untuk setoran PNBP pada tahun anggaran sebelumnya oleh Direktorat PKN. http://perpbn.multiply.com

Bagian Kesatu Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP yang Disetor pada Tahun Anggaran Berjalan

(1) Pimpinan PT BLU mengajukan surat permintaan pengembalian Sisa PNBP. (2) Surat permintaan pengembalian Sisa PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke KPPN dengan dilampiri: a. Surat Ketetapan Pengembalian dari Kepala satuan tentang jumlah yang dimintakan kerja pengembaliannya; b. Daftar Perhitungan Sisa PNBP (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); c. Rekapitulasi PNBP yang telah disetor ke Kas Negara (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); d. Fotokopi SSBP yang telah dilegalisasi oleh Kepala satuan kerja yang bersangkutan; e. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan sebelum tanggal penetapan BLU; f.

Rekapitulasi Penarikan PNBP PT Non-BHMN baik dalam bentuk Uang Persediaan, belanja, danlatau pengeluaran lainnya sampai dengan pengajuan surat permintaan pengembalian Sisa PNBP (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); dan

g. Laporan Realisasi Anggaran Belanja dengan pengajuan SPM Penarikan

sampai

(1) KPPN c.q. Seksi Verifikasi dan Akuntansi memeriksa/meneliti kebenaran atas surat permintaan pengembalian Sisa PNBP dan iampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal4. (2) Apabila hasil pemeriksaanlpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa setoran http://perpbn.multiply.com

tersebut telah benar-benar rnasuk ke rekening Kas Negara dan telah dibukukan oleh KPPN, selanjutnya bukti setor dirnaksud dibubuhi cap "Telah dibukukan oleh KPPN.... tanggal.... akun....." dan dibuat SKTB dalarn rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut: a. Lernbar ke-I dan ke-2 untuk penerbit SPM; b. Lernbar ke-3 pertinggal pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. (3) Apabila setoran diterirna dan dibukukan oleh KPPN yang bukan rnitra kerja satuan kerja yang bersangkutan rnaka KPPN terlebih dahulu rnerninta SKTB dari KPPN penerirna setoran. (4) SKTB sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dibuat secara rinci berdasarkan Bagian Anggaran, Eselon I, Satuan Kerja, Fungsi, Subfungsi, Program, dan Akun yang dimintakan pengembaliannya.

(5) Dalarn ha1 terjadi perbedaan antara dokumen pengajuan dan pembukuan KPPN, KPPN berhak rnengernbalikan dokurnen yang diajukan dan tidak rnernproses pengernbalian Sisa PNBP. (6) Atas dasar SKTB yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), Kepala KPPN rnenerbitkan KP3SP atas surat permintaan pengernbalian Sisa PNBP yang diajukan

(1) Atas dasar KP3SP sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (6), PT BLU rnernbuat SPM Pengembalian Sisa PNBP dalarn rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut: a. Lernbar ke-I dan 2 untuk KPPN; b. Lernbar ke-3 pertinggal pada bersangkutan.

PT

BLU

(2) Akun yang digunakan dalarn SPM Pengernbalian Sisa PNBP sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah akun yang sarna dengan akun dalarn SSBP pada saat penyetoran PNBP tersebut ke rekening Kas Negara. (3) SPM Pengernbalian Sisa PNBP sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diajukan ke KPPN dengan dilarnpiri:

http://perpbn.multiply.com

a. SKTB (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b. KP3SP (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); dan c. SKTJM (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

Mekanisme penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Akun Pengembalian Sisa PNBP (423) dapat dikonversi menjadi akun BLU (424) melalui mekanisme SPM Pengesahan yang diselenggarakan setiap akhir triwulan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Kedua Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP yang Disetor pada Tahun Anggaran Sebelumnya

(1) Pimpinan

PT BLU membuat surat pengembalian Sisa PNBP.

permintaan

(2) Surat permintaan pengembalian Sisa PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke KPPN dengan dilampiri: a. Surat Ketetapan Pengembalian dari Kepala satuan tentang jumlah yang dimintakan kerja pengembaliannya; b. Daflar Perhitungan Sisa PNBP; c. Rekapitulasi PNBP yang telah disetor ke Kas Negara;

d. Copy SSBP yang telah dilegalisasi oleh Kepala satuan kerja yang bersangkutan; http://perpbn.multiply.com

e. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan sebelurn tanggal penetapan BLU; f.

Rekapitulasi Penarikan PNBP PT Non-BHMN baik dalarn bentuk Uang Persediaan, belanja danlatau pengeluaran lainnya sampai dengan pengajuan surat perrnintaan pengernbalian Sisa PNBP;

g. Laporan Realisasi Anggaran Belanja dengan pengajuan SPM Penarikan; dan

sarnpai

h. SKTJM. Pasal 10 Seksi Verifikasi dan Akuntansi (1) KPPN c.q. rnerneriksalrneneliti kebenaran atas surat perrnintaan pengernbalian Sisa PNBP dan larnpirannya sebagairnana dirnaksud dalam Pasal9. (2) Apabila hasil perneriksaanlpenelitian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnernbuktikan bahwa setoran tersebut telah benar-benar rnasuk ke rekening Kas Negara dan telah dibukukan oleh KPPN, selanjutnya bukti setor dirnaksud dibubuhi cap "Telah dibukukan oleh KPPN....tanggal....akun....." dan dibuat SKTB dalarn rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut: a. Lembar ke-I dan ke-2 untuk Direktorat.PKN; b. Lembai ke-3 pertinggal pada Seksi ~erifikasidan Akuntansi. (3) Apabila setoran diterirna dan dibukukan oleh KPPN yang bukan rnitra kerja satuan kerja . yang bersangkutan rnaka KPPN terlebih dahulu rnerninta SKTB dari KPPN penerirna setoran.

(4) SKTB sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dibuat secara rinci berdasarkan Bagian Anggaran, Eselon I, Satker, Fungsi, Subfungsi, Program, dan Akun yang dimintakan pengernbaliannya. (5) Dalarn ha1 terjadi perbedaan antara dokumen pengajuan dan pernbukuan KPPN, KPPN berhak rnengernbalikan dokurnen yang diajukan dan tidak rnernroses pengernbalian Sisa PNBP. (6) Atas dasar SKTB yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), selanjutnya Kepala KPPN rnenerbitkan KP3SP http://perpbn.multiply.com

Pasal II Surat permintaan pengembalian Sisa PNBP diajukan ke Direktorat PKN dengan dilampiri: a. SKTB; dan

Pasal 12 (1) Atas dasar surat permintaan pengembalian Sisa PNBP, SKTB, dan KP3SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat PKN menerbitkan SPM Pengembalian Sisa PNBP. (2) Direktorat PKN berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) menerbitkan SP2D Pengembalian Sisa PNBP. Pasal 13 Akun Pengembalian Sisa PNBP (3211) dapat dikonversi menjadi akun BLU (1 119) melalui mekanisme Memo Penyesuaian (MP) saldo awal sesuai ketentuan yang berlaku BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal I 4 (1) Bentuk SPM dan Tata Cara Pengisian SPM Pengembalian Sisa PNBP adalah sama dengan bentuk SPM Pengembalian PNBP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37lPB12005 tentang Tata Cara Pembayaran lmbalan Jasa Perbendaharaan kepada PT Pos Indonesia (Persero), Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Perum Bulog, dan Pengembalian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(2) Hal-ha1 yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini akan diatur tersendiri.

http://perpbn.multiply.com

BAB V KETENTUANPENUTUP Pasal I 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2008 DIREKTUR JENDERAL,

ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 58 IPBl2008 TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN SlSA PENERIMAAN NEGARA BUK4N PAJAK (PNBP) PERGURUAN TlNGGl NEGERI (PTN) YANG DlTERlMA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU)

DAFTAR PERHITUNGAN SlSA PNBP 1. 2. 3. 4. 5.

Nama kantorlsatker Nomor dan tgl. DlPA (tahun berkenaan) Target Pendapatan Pagu Pengeluaran Perhitungan Sisa PNBP

..................................... : ................................. ...................................... .....................................

a.

Jumlah Setoran PNBP Jumlah setoran s.d tanggal penetapan BLU ......... Rp..........

b.

Jumlah dana yang dapat digunakan (. .. .% x 5.a)

.......Rp.. .....

c. Penarikan PNBP yang disetor s.d pengajuan surat permintaan pengembalian Sisa PNBP 1) SPM-UP 20% pagu Rp. ................ 2) SPM-TUP Rp.. ................ 3) SPM-GU (isi) Rp.................. 4) SPM-LS Rp.. ................ 5) Jumlah .................................. Rp.............. (-) e.

Sisa PNBP (a - c5)

........................Rp..............

.........................20.....

Pemimpin BLU............ Cap

Nama ........................ NIP............................. *) Foto copy SSBP Ibr 4 terlampir

16

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 58 lPBl2008 TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN SlSA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERGURUAN TlNGGl NEGERI (PTN) YANG DlTERlMA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU)

REKAP PNBP YANG TELAH DISETOR KE REKENING KAS NEGARA SEBELUM DITETAPKAN MENJADI BLU Nama DepartemenlLembaga: Eselon I Satuan Kerja

......... ..,. .............. 20 ........ Pemimpin BLU...............

Nama ........................... NIP..................................

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 58 IPBl2008 TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN SlSA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERGURUAN TlNGGl NEGERI (PTN) YANG DlTERlMA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU)

REKAP PENARIKAN PNBP DARl REKENING KAS NEGARA SAMPAI DENGAN PENGAJUAN SPP PENGEMBALIAN SlSA PNBP Nama DepartemenILembaga: Eselon I Satuan Kerja

... .......,... .......... 20 ..... Pemimpin BLU............

Nama .................... NIP........................

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 58 lPB12008 TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN SlSA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERGURUAN TlNGGl NEGERI (PTN) YANG DlTERlMA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH KANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN Nornor :..................................................

Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara............ rnenerangkan bahwa Rekening Kas Negara Nornor ..........telah rnenerirna setoran dan telah dibukukan oleh KPPN sebagai penerirnaan pada Buku BankIPos dengan rincian sebagai berikut:

I

I

I

I

TOTAL

.......................,.......................,200.. .... Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi,

(Narna lengkap)

NIP................... http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 58 lPB12008 TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN SlSA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERGURUAN TlNGGl NEGERI (PTN) YANG DlTERlMA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN PENGELOWN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...................... TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN SlSA PNBP MENTERI KEUANGAN, Mernbaca : ........... MEMUTUSKAN: Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengernbalian Sisa Penerimaan Negara Bukan Pajak Perguruan Tinggi Non Badan Hukurn Milik Negara menyetujui pernbayaran pengembalian Sisa PNBP rnelalui Rekening Kas Negara .............. dengan uraian sebagai berikut: Jumlah uang ........................................................ Yang berhak rnenerima ........................................................ Atas beban: a. Fungsi, Subfungsi, Program ........................................................ b. Kegiatan, Subkegiatan ........................................................ c. Klasifikasi Belanja ........................................................ d. Akun ........................................................ e. Bagian Anggaran ........................................................ f. Satuan Kerja ........................................................ g. Lokasi ........................................................ 4. Untuk keperluan 5. Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada ...... selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengernbalian Sisa PNBP (SPM-Pengembalian Sisa PNBP). 6 . Pencairan dana dilakukan rnelalui ........ 1. 2. 3.

Ditetapkan di ........... pada tanggal ........... a.n. MENTERI KEUANGAN Kepala KPPN...........

(nama lengkap) NIP .................... http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 58 IPBROO8 TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN SlSA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERGURUAN TlNGGl NEGERI (PTN) VANG DlTERlMA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN PENGELOWN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : ............................................. 1. Nama Satker BLU 2. Kode Satker BLU 3. TanggallNo. DlPA BLU

..................................... ..................................... ............................................

Yang Bertanda tangan di bawah ini : Nama .......................................................... NIP .......................................................... Jabatan : Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran I Pimpinan BLU menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas perhitungan: 1. Sisa dana PNBP yang telah disetor ke Rekening Kas Negara dan belum dicairkan pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp .......................... ( ...dengan huruf...............1

2. Bukti-bukti setoran dan penggunaan di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satker BLU ................................. untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemerik-saan aparat pengawas fungsional. 3.

Segala akibat yang timbul dan menyebabkan kerugian negara dari permintaan pengembalian Sisa PNBP ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.................,................................ Pemimpin BLU

(Nama Lengkap) NIP...........................

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

11. BELANJA PEMERINTAH PUSAT (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial ,Belanja

http://perpbn.multiply.com

I

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 1 39

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.aoid

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nomor SE- 39 IPBl2008 TENTANG

BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA YANG BERASAL DARl SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN PENDlDlKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2008 Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Departemen Perhubungan Tahap I Tahun Anggaran 2008, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.

PNBP lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Departemen Perhubungan Tahap I Tahun Anggaran 2008 yang telah disetorkan ke rekening Kas Negara secara terpusat sampai dengan tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp5.037.455.000,- (lima miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dari jumlah setoran tersebut, yang digunakan sebagai dasar alokasi penggunaan batas maksimal pencairan dana DlPA (PNBP) berkenaan adalah sebesar Rp4.785.583.828,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

2.

Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DlPA (PNBP) berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

3.

Batas maksirnal pencairan dana DlPA (PNBP) tahap I dari rnasingmasing satker adalah sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Sedangkan ketentuan mengenai batas maksimal pencairan dana yang berasal dari setoran

http://perpbn.multiply.com

PNBP tahap selanjutnya akan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri. 4.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2008 Direktur Jenderal Perbendaharaan, ttd . Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan 2. Direktur Jenderal Anggaran 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Dephub 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 39 IPB12W8 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA YANG BERASAL DARl SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PNAK BADAN PENDlDlKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGANTAHAP I TAHUN ANGGARAN 2W8

DAFTAR ALOKASI MAKSIMAL PENCAIRAN DANA PNBP LINGKUP BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN TA 2008

4

XI

Jakarta

133

Jakarta lV

414273

Sekretariat Badiklat

489,900,000

402,942,750

414302

STlP

855,600,000

703,731,000

414324

BP3lP

637,100,000

524,014,750

http://perpbn.multiply.com

5

6

7

XI1

Xlll

XV

Bandung

Semarang

Surabaya

023

Bogor

440006

Pusdiklat Aparatur Perhubungan

206,600,000

169,928,500

171

Bekasi

414355

STTD

128,200,000

105,444,500

118

Tegal

414298

BPPTD Tegal

209,400,000

172,231,500

134

Semarang ll

414330

PIP Semarang

545,225,000

448,447,563

135

Surabaya I1

526181

ATKP Surabaya

152,500,000

125,431,250

531954

BP21P Surabaya

267,989,000

220,420,953

81,500.000

67,033,750

8

XX

Denpasar

037

Denpasar

649910

Balai Diklat Transportasi Darat Bali

9

XXlll

Makassar

054

Makassar 1

287494

PIP Makassar

414,900,000

341,255,250

414361

BP2lP Barornbong

318,800,000

262,213,000

526217

ATKP Makassar

80,275,000

66,026,188

5,818,339,000

4,785,583,828

JUMLAH

Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lanta~I1 JI Lapangan Banteng Tlrnur No 2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

3449230 pswt 5200 3450959 Faks~rn~le 3457490 Webs~te www ~erbendaharaana0 ld

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nornor SE- 40 IPB12008 TENTANG

BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DlPA (PNBP) DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA INDONESIA (DPKKTKI) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2008 Dalarn rangka pencairan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterarnpilan Tenaga Kerja Indonesia (DPKKTKI) yang yang berasal dari setoran Penerirnaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan Direktorat Jenderal :Pernbinaan Penernpatan Tenaga Kerja di seluruh Indonesia, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut : 1.

Penerirnaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jendral Pernbinaan Pelatihan dan Produkktivitas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penernpatan Tenaga Kerja yang telah disetor ke rekening Kas Negara secara terpusat sarnpai dengan bulan Agustus 2008 adalah sebesar Rp 412.233,884.438,00 (Ernpat ratus dua belas rniliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu ernpat ratus tiga puluh delapan rupiah). Dari jumlah setoran tersebut, sebesar Rp 188.682.702.000,00 (Seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) digunakan sebagai alokasi pencairan 'DIPA (PNBP) DPKKTKI (larnpiran I).

2.

Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN (larnpiran I!) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DlPA (PNBP) DPKKTKI) berkenaan, tidak perlu rneminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada satker

http://perpbn.multiply.com

bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Mernbayar (SPM) yang diajukan.

3.

Batas maksimal pencairan dana DlPA (PNBP) DPKKTKI sarnpai dengan bulan Agustus 2008 dari masing-masing satker adalah sebagairnana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Adapun ketentuan mengenai batas maksirnal pencairan dana yang berasal dari setoran DlPA (PNBP) DPKKTKI tahap selanjutnya akan disampaikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Demikian untuk mestinya.

dipedomani dan

dilaksanakan sebagairnana

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2008 Direktur Jenderal Perbendaharaan, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal Departernen Tenaga Kerja dan Transrnigrasi; 2. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; 4. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja; 5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jendral Perbendaharaan; 6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan; 8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (daftar terlampir).

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN Nomor SE- 41 IPBl2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS. REFRAKSIONIS OPTISIEN, TERAPIS WICARA, OKUPASI TERAPIS, ORTOTIS PROSTETIS, TEKNlSl TRANSFUSI DARAH, DAN TEKNlSl GIG1 Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi, diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.

Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi yang selanjutnya disebut Tunjangan Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara. Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

http://perpbn.multiply.com

2.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi, diberikan Tunjangan Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi setiap bulan.

3.

Besarnya Tunjangan Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s.d. VII Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008.

4.

Kekurangan pembayaran Tunjangan Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan diberikannya Tunjangan Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2008, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.

5.

Pemberian Tunjangan Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, dan Teknisi Gigi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.

Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor

PER-66lPB12005

tentang

Mekanisrne

Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7.

Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.

http://perpbn.multiply.com

8.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian mestinya.

untuk

dipedomani

dan

dilaksanakan sebagaimana

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2008 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Menteri Keuangan Menteri Kesehatan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala BadSn Kepegawaian Negara lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

http://perpbn.multiply.com

LAMPIWN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 41 lPB12008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS. REFRAKSlONlS OPTISIEN. TERAPIS WICARA, OKUPASI TERAPIS, ORTOTIS PROSTETIS. TEKNlSl TRANSFUSI DARAH. DAN TEKNlSl GIG1

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2008

Fisioterapis Muda

http://perpbn.multiply.com

LAMPIWN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 41 /PB/2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS, REFRAKSIONIS OPTISIEN, TERAPIS WICARA, OKUPASl TERAPIS, ORTOTIS PROSTETIS, TEKNlSl TRANSFUSI DARAH. DAN TEKNlSl GIG1

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL REFRAKSIONIS OPTISIEN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2008

efraksionis Optisien Pelaksana

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 41 IPBl2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS. REFRAKSlONlS OPTISIEN. TERAPIS WICARA. OKUPASI TERAPIS. ORTOTIS PROSTETIS. TEKNlSl TRANSFUSI DARAH. DAN TEKNlSl GIG1

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2008

Terapis Wicara Penyelia

Terapis Wicara Pelaksana

http://perpbn.multiply.com

- ..... .. .. , SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 41 IPBl2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS. REFWKSIONIS OPTISIEN, TERAPIS WICARA, OKUPASI TERAPIS. ORTOTIS PROSTETIS, TEKNlSl TRANSFUSI D A W H , DAN TEKNlSl GIG1

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL OKUPASI TERAPIS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2008

JENJANG JABATAN

http://perpbn.multiply.com

-

LAMPIRAN V SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 41 1PB12008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS, REFRAKSIONIS OPTISIEN, TERAPIS WICARA. OKUPASI TERAPIS, ORTOTIS PROSTETIS. TEKNlSl TRANSFUSI DARAH. DAN TEKNlSl GIG1

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ORTOTIS PROSTETIS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2008

Ortotis Prostetis Pelaksana

38

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN V1 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 41 IPBR008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS. REFRAKSlONlS OPTISIEN. TERAPIS WICARA. OKUPASI TERAPIS. ORTOTIS PROSTETIS; TEKNISI TRANSFUSI DARAH. DAN TEKNlSl GIG1

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl TRANSFUSI DARAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2008

Teknisi Transfusi Darah Teknisi Transfusi Darah Pelaksana

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 41 IPBl2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS, REFRAKSIONIS OPTISIEN, TERAPIS WICARA, OKUPASI TERAPIS, ORTOTIS PROSTETIS. TEKNlSl TRANSFUSI DARAH. DAN TEKNlSl GIG1

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl GIG1 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2008

Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan Teknisi Gigi Pelaksana

40

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id -

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terlampir.

SURAT EDARAN Nomor SE- 43 lPBl2008 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DlPA (PNBP) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN DEPARTEMENPERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2008 Dalam rangka pencairan dana yang

berasal dari setoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Departemen Perhubungan Tahap I1 Tahun Anggaran 2008, diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1.

PNBP lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Departemen Perhubungan Tahap II Tahun Anggaran 2008 yang telah disetorkan ke Kas Negara secara terpusat sampai dengan tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp.7.943.785.000,- (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari jumlah setoran tesebut, yang digunakan sebagai dasar alokasi penggunaan batas maksimal pencairan dana DlPA (PNBP) berkenaan adalah sebesar Rp.5.818.339.000,- (lima miliar delapan ratus delapan betas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

2.

Dengan adanya alokasi tersebut KPPN dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DlPA (PNBP) berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor

http://perpbn.multiply.com

(SSBP lembar ke-4) kepada satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan. 3.

Batas maksimal pencairan dana DIPA (PNBP) tahap II dari masingmasing satker adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Batas Maksimal Pencairan Dana PNBP dalam Surat Edaran ini merupakan perbaikan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : SE-391PB12008 tanggal 13 Oktober 2008.

4.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk mestinya.

dipedomani dan

dilaksanakan sebagaimana

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2008 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4.

Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; Direktur Jenderal Anggaran; Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Dephub; Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

: 3449230 pswi. 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.oerbendaharaan.ao.id

Gedung Pefbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

I

Telepon

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pefbendaharaan Negara

SURAT EDARAN Nomor : SE-44lPBl2008

1

TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DIPA (PNPB) DANA PEMBINAAN PENYELENGGARAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (DPPPTKI) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN BADAN NASlONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2008 Dalam rangka pencairan Dana Pembinaan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja lndonesia (DPPPTKI) yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Direktorat Jenderal Pernbinaan Penempatan Tenaga Keja Indonesia di seiuruh Indonesia, dengan ini di minta perhatian Saudara atas hai-hal sebagai berikut : 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga .Ker]a dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja indonesia di seluruh lndonesia yang telah diseior ke rekening Kas Negara secara terpusat sampai bulan Agustus 2008 adalah sebesar Rp.52.700.173.050,OO (L~mapuluh dua rnilyar tujuh ratus juta seratus tujuh puluh tiga r~bulima puluh rupiah j. Dari jumlah setoran tesebut, sebesar Rp. 23.599.702.000,OO ( Dua puluh tiga m~lyarlima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah ) digunakan sebagai alokasi (batas maksimal) pencairan DlPA (PNBP) DPPPTKI. (Lampiran I).

2.

Dengan adanya aloksasi tersebut, KPPN (Lampimn A ) dalam proses penerbitan SPZD untuk pencairan DIPA ( PNBP ) DPPPTKI berkenaan, tidak perlu meminta bukti setora ( SSBP lembar ke-4 ) kepada sa!ker bersangkutan dalam setiap S~lratPerintah Membayar ( SPM ) yang diajukan.

http://perpbn.multiply.com

3. Batas maksimal pencairan DlPA ( PNBP ) DPPPTKI sampai dengan bulan Agustus 2008 dan masing-masing satker adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Sedangkan ketentuan mengenai batas maksimal pencairan DIPA ( PNBP ) DPPPTKI tahap selanjutny akan disampaikan dalam Surat Edsran Direktur Jenderal Perbendaharaan selanjutnya. Kepala Kantor Wlayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditebpkan di Jakarta Pada tanggat 24 Oktober 2008 Direktur Jenderal,

ttd.

Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan ; 1. Sekretaris Jenderal DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi; 2. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatandan PertindunganTenaga Kerja Indonesia; 4. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja; 5. Deputi Bidang Kerjasama Luar Megeri dan Prmosi BNP2TKI; 6. Deputi Bidang Penempaten BNP2TKI; 7. Deputi Bidang Perlinctungan BNP2TKI; 8. Direktur PelaksanaanAnggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 9. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 10. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

: 3449230 pswl. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.wrbendaharaan.ao.id

Telepon

Yth. 1. Para Kepala Kantor W~iayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terlampir.

SURAT EDARAN Nomor : SE-45lPBl2008 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DIPA ( PNBP ) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHAP Ill TAHUN ANGGARAN 2008 Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingku;p Departemen Kehutanan Tahap Ill Tahun Anggaran 2008, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-hai sebagai berikut: 1.

PNBP lingkup Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2008 yang telah disetorkan ke Kas Negara secara terpusat sampai dengan fanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.l.032.592.409.293,- ( Satu trilun tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah ). Dari jumlah yang telah disetorkan tersebut maksimal pencairan dana DlPA (PNBP) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66iPB12005 tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp. 450.291.749.777,- ( Empat ratus lima puluh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah ) dari Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) atau sebesar 64,25 O/u dari pagu belanja yang bersumber dari PNBP. Dengan demikian masing-masing satker lingkup Departemen Kehutanan dapat mencairkan PNBP Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan Maksimal sebesar Rp. 64.25% dari pagu belanja yang bersumber dari PNBP Tahun 2008 pada DlPA satker yang bersangkutan.

2. Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DlPA ( PNBP ) berkenaan, tidak penu meminta bukti setor ( SSBP lembar ke-4 ) kepada satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar ( SPM ) yang diajukan. http://perpbn.multiply.com

3.

Ketentuan rnengenai batas rnaksirnal pencairan dana yang berasal dari setoran PNBP tahap selanjutnya akan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri.

4.

Surat Edaran ini rne~pakansurat revisi dari Surat Persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S.5253/Pl3/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Surat Persetujuan Pencairan Dana PNBP Tahap I1 Lingkup Departemen Kehutanan (BA.029( TA.2008.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Perbendaharaan

Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 OMober 2008 Direktur Jenderal, ttd. Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan ; I.Sebtaris Jenderal Departemen Kehutanan; 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; 3. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

. 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.po.id

Yth. 1. Para Kepala Kantof Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN Nomor : SE-46/PB/2008 TENTANG BATAS MAKSiMAL PENCAIRAN DANA DlPA ( PNBP ) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KANTOR IMlGRASl DAN RUMAH DETENSI IMlGRASl SAMPAI DENGAN BULAN JULl2008 Sehubungan dengan DlPA ( PNBP ) Tahun Anggaran 2008 Direktorat Jenderal lmigrasi Nornor SP.0005.11013-06.01-12008 serta DlPA (PNBP) Indonesia, Kantor-kantor lmigrasi dan Rumah Detensi lrnigrasi di ~&.i~h dengan ini diminta perhatian Saudara untuk melaksanakan hal-hat sebagai berikut : 1

Penerimaan jasa bidang Keirnigrasianyang telah disetor ke Rekening Kas Negara secara terpusat sampai dengan bulan Juni 2008 adalah sebesar Rp.433.886.211.476,- ( Empat ratus tiga puluh tiga rnilyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh enarn pia ah ).

2.

Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN pembayar dalam proses penerbitan SPZD untuk pencairan DlPA ( PNBP ) berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor ( SSBP lernbar 4 ) kepada bendahara pengguna bersangkutan dalarn setiap Surat Perintah Membayar (SPM ) yang diajukan.

3,

Batas maksimal pencairan dana DIPA ( PNBP ) sampai dengan bulan Juni 2008 adalah sebagaimana daftar terfampir, sedangkan untuk alokasi tambahan penggunaan dana berikutnya akan disampaikan dalam Surat Edaran selanjutnya.

http://perpbn.multiply.com

Kepala Kantor Wlayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Oktober 2008 Direktur Jenderal, ttd. Heny Purnomo NIP 060046544 Tembusan ; 1. Sekretaris Jenderai Departemen Hukum dan HAM; 2. Direktur Jenderal Anggaran; 3 Direktur Jenderal lmigrasi Departemen Hukurn dan HAM;; 4. Direktur Peiaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5. Direktur Pengeloiaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.wrbendaharaan.ao.id

Telepon

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Fara Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nornor : SE47/PB/2008 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA YANG BERASAL DARI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN PENGAWAS ORAT DAN MAKANAN TAHAP Ill TAHUN ANGGARAN 2008 Dalarn rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerirnaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahap Ill Tahun Anggaran 2008, dengan ini dirninta pechatian Saudara axas hal-ha1sebagai berikut : 1.

2.

3.

PNBP lingkup BPOM Tahun Anggaran 2008 yang te!ah disetorkan ke rekening Kas Negara secara terpusat dari !anggal 05 Mei 2008 sampai dengan 09 Juni 2008 sebesar Rp. 3.394.859.000,- ( Tiga rnilyar tiga ratus sernbilan puluh ernpat juta delapan ratus lirna puluh sembilan ribu rupiah). Dari jurnlah setoran tersebut, yang digunakan sebagai dasar alokasi adalah sebesar Rp. 2.919.578.000,- ( Dua rnilyar sembilan ratus sernbilan belas juta lirna ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah ). Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN dalarn proses penerb~tanSP2D untuk pencairan DlPA ( PNBP ) berkenaan, tidak periu rneminta bukti setor ( SSBP lembar ke-4 ) kepada satker bersangkutan dalarn setiap Surat Perintah Mernbayar ( SPM ) yang diajukan. Batas Maksimal pencairan dana DlPA ( PNBP ) tahap Ill dari rnasing rnasing satker daerah BPOM adalah sebagairnana ditetapkan dalam Larnpiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

http://perpbn.multiply.com

3.

Ketentuan mengenai batas maksimal pencairan dana yang berasal dari setoran PNBP tahap selanjutnya akan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri.

Kepala Kzntor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Mmikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkandi Jakarta Pada tanggal 31 Oktober 2008 Direktur Jenderal

ttd. Herry Pumomo NIP. 060046544 Ternbusan : I. Direktur Jenderal Anggaran Departernen Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Departernen Kehutanan; 3. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

SURAT E W DIREKTUR JENMRAL PERENDAHARAAN NOMOR SE-47IPB/2008 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCARAN DANA YANG BERASAL DARl SETORAN PENERWN N E W BUKAN PAJAK BADAN PENGAWAS OBAT DAN W N A N TAHAJ Ill TAHUN AMGGARAN 2008

DAFTAR ALOKASI MAKSIMAL PENCAtRAN DANA PNBP LINGKUP BPOM 'AHAP - 111 TAHUN ANGGARAN 2008 KPPN PEWAYARSATKERnNSTANSI PENGGUNA I. I ~ V ~ 1 3 9 ~ a BPOM S k & Pusst I.Sebe$riat Utame BWM 2. Deputi I Big Pewwasan Pmduk T+k den bpza 3. Deputi II Bideng Pengawasen ObatTradiional, Kosmetik. dan Pmduk Komplemen 4. Osputi IllB i Pengawfcwan K m m Pangandan b a h 6 n ~ h a y a 5 Puwt Peng@m Obat clan Makenan Nssional b. Bali Elesar POM Jakar$ BANDUNG (022) Bald Besar POM Jawa Berat 3. SEMARANG (026) Bald Besar POM Semarang 4. YOGYAKARTA 10301 Ba;m Besar POMykakarta 5. JAWA TIWR (135) Balai Begar POM Suabaya 6. BANDA ACEH (001) WBaserPOMBendaAceh 7. MEDANfW) Balai Be& POM Medan 8. PADANG (010) Betei Besar POM Pedang 9. PEKAN BARU (W) Bdai bPOM P e k a N 10. JAMB1 (0121

No

12.

I

Balai EksPOM~alemban~ LAWUNG (017) Balai B e a r POM Bsndar Lampung

'ODE SATKE R

I

PAGUMPA

WKSIW PENCAIRAN

P T l PENCAIRAN

432778

333L390.000

179.800.000

! 135.275.000

432784

371.597.000

200 400.000

150 775.000

432790

256.976.000

138600.000

104.270.000

432804 !354.111.000

190.960.000

143.685.000

432810

313.690.000

169.150.000

127.285.000

432829

247.370.000

432.M1

274.146.000

2850.000

111.235 000

432850

341.569.000

184 200 000

138 595 000

>33.400.000

100.375.000 -

http://perpbn.multiply.com

13.

14. 15. 16. 17. 18.

PONTIANAK (042) Balei Brs POM Pontianak PALANGKARAYA (043) Belai POM Palangkaraya BANJARMASIN (045) Balai Besar POM Banjarmasin SAMARlNDA (046) Belai Besar POM Samarinda MANADO (049) Bah Besar POM Manado PALU (051)

188.497.000

101.670.000

76 485.000

432872

248.890.000

134.220.000

100.990.M)O

432881

263.700.000

142.220.000

l07.000.000

432897

202.584.000

109.250.000

82.200.000

432901

295.171.000

159.180.000

119.770.000

432866

,

i POM Kendari

25. 26.

-

I JAYAPURA (063) Belai Besar POM &apura BENGKULU (016 ) Wai POM Berrgkulu

I

1 432985 432991 I

1

1

--

332 709 000

179.420.000

135.000.000

186.509.000

100.580.000

75.675.000

http://perpbn.multiply.com

1

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139

: 3449230 pswl. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.Derbendaharaan.ao.id

Telepon

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DireMorai Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nomor : SE48!PB/2008 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DlPA (PNBP) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2008 Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) lingkup Departemen Kehutanan Tahap IV Tahun Anggaran 2008, dengan ini diminta perhatian Saudara alas hal-ha1sebagai berikut: PNBP lingkup Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2008 yang telah disetokan ke rekening Kas Negara secara terpusat sarnpai dengan 1 September 2008 sebesar Rp.1.225.321.522.746,- ( Satu milyar dua ratus dua puluh lirna juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus ernpat puluh enam rupiah ) . Dari jurnlah yang disetorkan tersebut rnaksimal pencairan dana DIPA ( PNBP ) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66iFB/2005 tanggal 28 Desember 2005 adalah sebesar Rp.530.575.362.454,- ( Lima ratus tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enarn puluh dua ribu empat ratus lirna puluh empat rupiah ) dari Dana Reboisasi dan Pmvisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) atau sebesar 75,71 % dari pagu belanja yang bersumber dari PNBP. Dengan demikian rnasingmasing satker lingkup Departemen Kehutanan dapat mencairkan PNBP Dana Reboiaasi dan Provisi Sumber Daya Hutan Maksirnal 75,71 % dari pagu belanja yang benumber dari PNBP Tahun 2008 pada DlPA satker yang bersangkutan. 2.

Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA ( PNBP ) berkenaan, tidak perlu rneminta bukti setor ( SSEP lenibar ke-4 ) kepada satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Mernbayar ( SPM ) yang diajukan. http://perpbn.multiply.com

3.

Ketentuan mengenai batas maksirnal pencairan dana yang berasal dari setoran PNBP tahap selanjutnya akan diatur dalarn Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksaoakan sebagaimana mestinya. Ditetapkandi Jakarta Pada tanggal 31 OMober 2008 Direktur Jenderal ttd Heny Pumomo NIP. 060046544 Ternbusan : 1. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Departernen Kehutanan; 3. Direktur PelaksanaanAnggaran Ditjen Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

I

: 3449230 pswl. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id Telepon

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN Nornor : SE-49lPBl2008 TENTANG

I

I

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT Sehubungan dengan telah diterbiikannya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tanngal 4 April 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat, untuk kelancaran pelaksanaan pembayarannya dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut :

1.

Yang dirnaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Diplomat adalah tunjanan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkai dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Diplomat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangen.

2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Diplomat, diberikan tunjangan Diplomat setiap bulan.

3.

Kepada Pegawai Negeri Sipil, mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang menduduki jabatan fungsional dalam Jelijang Utarna, selain diberikan tunjangan jabatan fungsional, kepadanya diberikan tambahan tunjangan berupa Tunjangan Khusus sebesar Rp,2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

4.

Besamya Tunjangan Diplomat adalah sebagaimana tercantum daiam larnpiran Surat Edaran ini.

5.

Tunjangan Diplomat dan Tunjangan Khusus diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008. http://perpbn.multiply.com

6.

Kekurangan pembayaran Tunjangan Diplomat dan Tunjangan Khusus terhitung rnulai tanggal 1 Januati 2008 sampai dengan diberikannya Tunjangan Diplomat dan Tunjangan Khusus, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.

7.

Pemberian Tunjangan Diplomat dan Tunjangan Khusus dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3, diangkat dalam jabatan structural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

8.

Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dijen Perbendaharaan Nomor PER-66/P8/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

9.

Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kejanya masing-masing.

10. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dirninta mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

untuk

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Nopember 2008 Direktur Jenderal

Herry Pumomo NIP. 060046544 Tembusan : 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara; 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 4. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri; 5. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

Lampiran Surat Edaran Direktw Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-491PBi2008 Tanggal : 6-1 1-2008

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

No. 1 A

.IABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

2

3

4

-- --- --

Diplomat

Diplomat Utama

Rp. 1.400.000,00

Diplomat Madya

Rp. 1.200.000,OO

Diplomat Mu&

Rp. 800.000,OO

Diplomat Pertarna

Rp. 400.000,OO

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

: 3449230 psw1.5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.wrbendaharaan.go.id

Telepon

Yth. 1. Para Kepala Kantor W~layahDirektorat Jenderai Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nomor :SE-521PB. 112008 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DIPA (PNBP) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHAP Ill TAHUIN ANGGARAN 2008 Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Ditjen Perhubungan Udara. Departemen Perhubungan Tahap Ill Tahun Anggaran 2008, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut : I PNBP lingkup Ditjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan Tahap Ill Tahun Anggaran 2008 yang telah disetorkan ke kas Negara secara terpusat, sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 sebesar Rp. 71.239.320.000,- ( tujuh puluh satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) yang digunakan sebagai dasar alokasi penggunaan batas maksimal pencairan dana DIPA ( PNBP ) 2

Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN dalam proses penerbiian SP2D untuk pencairan DIPA (PNBP) berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

3

Batas maksimal pencairan dana DIPA (PNBP) tahap Ill dari masingmasing satker adalah sebagaimana ditetapkan dalam iampiran Surat Edaran Dinktur Jenderal Perbendaharaan ini. Batas Maksimal Pencairan Dana PNBP dengan Surat Edaran ini merupakan perbaikan tahap II sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktclr Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-5593lPB12008 tanggal 20 Agustus 2008 dan Batas Maksimal Pencairan Dana PNBP untuk tahap berikutnya akan diatur dengan Surat Edaran. http://perpbn.multiply.com

4

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Pada tanggal

: di Jakar3a : 14 Nopember 2008

Direktur Jenderal.

ttd. Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Peihubungan: 2. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Dep. Pehubungan; 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

4

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

: 3449230 pswl. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Daflar terlampir)

SURAT EDARAN Nomor : SE-53/PB12008 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DIPA ( PNBP ) DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TAHAP I1TAHUN ANGGARAN 2008 Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Tahun Anggaran 2008 lingkup Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di seluruh Indonesia, dengan ini diminta. perhatian Saudara atas hat-ha1sebagai berikut : 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang telah disetor ke rekening Kas Negara secara terpusat sampai dengan bulan September 2008 adalah sebesar Rp. 4.965.757.949.991,- ( Empat triliun sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh juta sernbilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah ). Dari jumlah setoran tersebut, yang digunakan sebagai dasar alokasi penggunaan batas maksimal pencairan dana DlPA ( PNBP ) berkenaan adalah sebesar Rp. 294.173.006.000.- ( Dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ribu rupiah ).

2.

Dengan adanya alokasi tersebut. KPPN dalarn proses penerbitan SP2D untuk pencairan DlPA ( PNBP ) berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor ( SSBP lembar ke4 ) kepada satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

3.

Batas maksimal pencairan dana DlPA ( PNBP ) tahap 111 dari masingmasing satker adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. http://perpbn.multiply.com

4.

Batas maksimal pencairan dana tahap Ill TA 2008 untuk masing-masing satker telah mencapai seratus persen dari pagu pengeluaran dana DlPA dari surnber PNBP berdasarkan pagu DlPA APBN-P.

Kepala Kantor Wilayah Dimktorat Jenderal Pekiendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 November 2008 Direktur Jenderal

ttd. Heny Pumomo NIP. 060046544 Tembusan : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kominfo; 2. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Depkominfo; 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan; 5. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dimktorat Jenderal Perbendaharaan; 7. Para Kepala Kantor Wilayag Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Daftar tertampir ).

http://perpbn.multiply.com

Danar Eatas Maksirnal Pensairan Dana DlPA APBNP (PNBP) Direkloral Jenderal Poo dan Telekornunlkasl Tahap Ill Tahun Anggann 2001

http://perpbn.multiply.com

DAFTAR KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DAN KPPN YANG MELAYANI SATKER Dl LINGKUNGAN DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI No 1. 2. 3. 4.

Nama Kanwil DJPBN Kanwil I DJPBN Banda Aceh Kanwil II DJPBN Medan Kanwil Ill DJPBN Padang Kanwil IV DJPBN Pekanbaru

Narna KPPN KPPN Banda Aceh KPPN Medan II KPPN Padang KPPN Pekanbaru

http://perpbn.multiply.com

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

: 3449230 pswl. 5200 3450959

Faksimile : 3457490 Website : www.oerbendaharaan.ao.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Daftar terlampir)

SURAT EDARAN Nomor : SE-54lPBl2008 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DIPA ( PNBP ) DANA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIAN (DPPPTKI) DIREKTORAT JENDEWL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PENERIMAAN SAMPAI DENGAN BULAN NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2008 Dalam rangka pencairan Dana Pernbinaan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja lndonesia (DPPPTKI) yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kej a lndonesia di seluruh Indonesia, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut : 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Direktorat Jenderal Pembinaan PenempatanTenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keja lndonesia di seluruh lndonesia yang telah disetor ke rekening Kas Negara secara terpusat sampai bulan Nopember 2008 adalah sebesar Rp.67.971.932.696,OO (Enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enarn ratus sembilan puluh enam rupiah ). Oari jumlah setoran tersebut sebesar Rp.30.227.224.000,OO ( Tiga puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah ) digunakan sebagai alokasi (batas maksimal) pencairan DIPA (PNBP) DPPPTKI. (lampiran I).

2.

Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN ( Lampiran 11) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA ( PNBP ) DPPPTKI berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan. http://perpbn.multiply.com

65

3.

Batas maksimal pencairan DlPA ( PNBP ) DPPPTKi sampai dengan bulan Nopember 2008 dari masing-masing satkar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Sedangkan ketentuan mengenai b t a s maksimal penairan DlPA (PNBP) DPPPTKI tahap selanjutnya akan disampaikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan selanjutnya.

4.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pe-ndaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharean ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagairnana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Nopember 2008 Direktur Jenderal, ttd. Heny Pumomo NIP 060046544 Ternbusan ; t Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kej a dan Transmigrasi; 2. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 4. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Keja; 5. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNPPTKI; 6. Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI; 7. Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI; 8. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 9. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 10. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; I t . Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (daffar terlampir).

http://perpbn.multiply.com

tamp*an II Surat Edaran Direldu Jendenl Phndaharaan Nomor :SE-UIPBRI*U) Tanpgal :

DAFTAR ALOKASl MMSlMAL PEWDANA DfPPIlO D M RANGKA PEIAKSANAANDIPA (PNW)TA 2008

http://perpbn.multiply.com

Lampiran I1 Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan : SE-54/PB/2008 Nomor Tanggal : 25 Nopember 2008 KAPIWlL DAN KPPN YANG MELAYANI SATKER DILINGKUNGAN DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN W A N NASlONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Jakarta, 25 Nopember 2008 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHMAAN

ttd. HERRY PURNOMO NIP 0 6 W 5 4 4

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ( s e -

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai ll JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

. 3449230 psw1. 5200 3450959 Faksimile . 3457490 Website : www.oerbendaharaan.qo.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN Nomor : SE-55/PB/2008 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DIPA (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DEPARTEMEN PERHUBUNGAN TAHAP Ill TAHUN ANGGARAN 2008 Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Pehubungan Tahap Ill Tahun Anggaran 2008, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut : 1.

PNBP lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Tahap Ill Tahun Anggaran 2008 yang telah disetorkan ke rekening Kas Negara secara terpusat sampai dengan tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp.264.180.007.313,- ( Dua ratus enam puluh empat miliar seratus delapan puluh juta tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah ). Dan jumlah tenebut, yang dipergunakan untuk perhitungan maksimal pencairan dana DlPA ( PNBP ) adalah sebesar Rp. 170.841.061.000,- ( Seratus tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah ) yang terdiri dari :

a)

PNBP Kepelabuhan sebesar Rp. 40.689.031.000,- ( empat puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah); PNBP Kenavigasian sebesar Rp.123.325.000.000,- ( Seratus dua puiuh tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ); PNBP Perkapalan Rp. 6.827.030.000,- ( Enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah );

b)

c) 2.

Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA ( PNBP ) berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayra (SPM) yang diajukan.

http://perpbn.multiply.com

Batas Maksimal pencairan dana D1PA ( PNBP ) tahap Ill dari rnasingmasing satker adalah sebagaimana ditetapka dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendahaman ini. Batas Maksimal Pencairan Dana PNBP dalam Surat Edaran ini NIeIUpakan perbaikan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37tPW2008 tanggal 26 Saptember 2008. Pada saat pengajuan Surat Perintah Mernbayar (SPM) ke KPPN, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) sebagairnana lampimn ISurat Edaran Direktur Jendeml Perbendaharaan ini. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilakanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Nopernber 2008 Direktur Jenderal,

Heny Pumomo NIP 060046544

Ternbusan : 1. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan; 4. Direktur PelaksanaanAnggaran Dijen Pedmndaharaan.

http://perpbn.multiply.com

WMPlRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR ; SE 55IPB/2008 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAlRAN DANA YANG BERASAL DARl SETORAN PENERIMAAN NEGARA WKAN PAHK DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DEPARTEMEN PERHUBUNGANTAHAP Ill TAHUN ANGGARAN 2008

-

KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : I.Pencairan dana PNBP yang kami ajukan adalah bersumber dari jenis

penerimaan : a) Jasa Pelabuhan

b) Jasa Kenavigasian c) Jasa Perkapalan

.......................................... Rp. .......................................... Rp. .......................................... Rp.

(dengan huruf) (dengan hurut) (dengan huruf)

2. Apabila di kemudian hari terdapat kerugian Negara dikarenakan pencairan tersebut, ha1 tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami dan kami akan benedia untuk mengganti kerugian tersebut ke kas Negara.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya.

......................, tanggal, bulan, tahun Ku.sa Pengguna Anggaran I Pejabat Pembuat Komitmen

Nama ....................................

NIP .......................................

71

http://perpbn.multiply.com

DAFTAR BATAS MAKSIMAL PENCURANDANA W A (PNBP) MREKTORAT JENMRAL PERHUBUNW U U T DEPARTEMEN PUIHUBUNGAN T A U P Ill TAHUN ANGGARAN )O(M

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

I

I

I

I

I

I

JUYLAH

I

I

I

I

I I

170.8&1,061.WOI 40.689.011.0001 tI3.325.OC4.WOI 6.821.030.WO 170.841.M1,OW

I

I

I

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 107 10 Kotak Pos 1139

: 3449230 psw1. 5200 3450959 Fakstmile : 3457490 Website : w . ~ e r b e n d a h a r a a n . o o . i d

Telepon

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN Nornor : SE-56lPB12008 TENTANG PEMBAYARAN GAJl BULAN JANUARI 2009 DAN PENSIUN BULAN JANUARI 2009 Untuk kelancaran dan ketepatan waktu pembayaran gaji bulan Januari 2009 dan Pensiun bulan Januari 2009, sambil rnenunggu Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009, dirninta perhatiannya sebagai berikut : I. Surat Perintah Membayar Gaji bulan Januari 2009 dapat diproses dengan rnenggunakan kode satker, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, dan sub kegiatan dari data sementara Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 yang telah disiapkan dalam Aplikasi SPM dan Aplikasi SPZD tahun 2009. 2. Pada Surat Perintah Membayar agar dicantumkan nomor dan tanggal Surat Edaran ini sebagai dasar untuk pembayaran. 3. Setelah diterima Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009, segera dilakukan ralat 1 perbaikan seperlunya pada data Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana yang sesuai dengan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009. 4. Khusus untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I t dapat melakukan penyediaan dana Pensiun bulan Januari 2009 dengan menunjuk Surat Edaran ini.

http://perpbn.multiply.com

5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 02 Desember 2008 Direktur Jenderal ttd. Heny Pumomo NIP 0600r16544 Ternbusan : 1. Menteri Keuangan; 2. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

Yth. I. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan SURAT EDARAN Nomor :SE-60/PB/2008 TENTANG PENYELESAIAN DAFTAR ISlAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009 M DAERAH Dalarn rangka penyelesaian Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Angaraan 2009 di daerah, bersama ini disarnpaikan hal-ha1 sebagai berikut :

i. Persiapan 1.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk segera melakukan kegiatan persiapan penelaahan DIPA Tahun Anggaran 2009, antara lain meliputi kesiapan tempat, perlengkapan software-hardware komputer, dan Sumber Daya Manusia di wilayah kejanya.

2.

Penelaahan disetenggarakan di gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat atau dapat dilakukan di lbukota Provinsi dimana tidak terdapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3.

Para Pegawai Kantor Wiiayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi DIPA Tahun Anggaran 2009, agar segera ditugaskan untuk memberikan pelatihanlbimbingan teknis Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2009, baik kepada para operator lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun kepada SatkerlKuasa Pengguna Anggaran di wilayah kej a masing-masing.

4.

Para Pegawai yang ditugaskan untuk rnelakukan penelaahan DlPA agar ditetapkan dengan surat penunjukanlpenetapanoleh Kepala Kanwil D~tjen Perbendaharaan yang memuat uraian tugas yang harus diselesaikannya.

http://perpbn.multiply.com

li.Pengoperasian Aplikasi DIPA Tahun Anggaan 2009 1. Dalam rangka penyelesaian DlPA Tahun Anggaran 2009, Modul Aplikasi DIPA terdiri dari 4 sub aplikasi, yaitu :

1. Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2009. 2. Aplikasi Cetak Surat Pengesahan DlPA Tahun Anggaran 2009, 3. Aplikasi Monitoring Penyelesaian DlPA Tahun Anggaran 2009, 4. Aplikasi Administrasi Server.

2.

Kepada seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk segera memfungsikan system jaringan computer yang ada di kantor masing-masing mengingat Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2009 dioperasikan dalam system jaringan (LAN)

3.

Untuk mendukung percepatan penyajian Laporan Monitoring Penyelesaian DlPA dan menyeragamkan format lapwan, agar dalam pencetakan laporan dimaksud dilakukan melalui modul Aplikasi MonitoringPenyelesaian DIPA Tahun Anggaran 2009;

4.

Khusus untuk penanganan databaselArsip Data Komputer (ADK) DlPA agar dilakukan sesuai pmsedur aplikasi yang telah ditetapkan, sehingga pada waktunya ADK DlPA dapat disajikan secara terintegrasi. lengkap. akurat dan up to date;

Ill.Penyampaian SRAA , DIPA, dan Aplikasi DIPA Tahun Anggaran 2009

I. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan segera menyampaikan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Kementerian NegaralLembaga kepada seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 Desember 2008. 2.

Penyampaian DIPA Satker Pusat dan DIPA Tugas Pembantuan kepada seluruh Kantor Wilayah Ditelctorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 24 Desember 2008.

3. ADK S W D I P A dan Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2009 revisi veni terakhir akan disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderai Perbendaharaan bersamaan dengan penyampaian SRAA. Disamping itu dapat pula di download melalui # ~ : f A t ~aerSendahaman.ao.id 1 login dengan usemame "dabantek" dan password "dabantek2008" pada folder AM( 2009 SRAA untuk SRAA dan fotder ADK 2009 DlPA untuk DIPA.

http://perpbn.multiply.com

4.

Setelah menerirna SRAA dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jendewl Perbendaharaan segera menyarnpaikan copy SRAA dimaksud kepada Satker bersangkufan dan melakukan koordinasi serta penjadwalan penelaahan DIPA Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masingSatker

IV. Penelaahan DIPA 1.

Penelaahan konsep DlPA Satker di daerah yang dilaksanakan okh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada SRAA yang ditefbiikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Petbendahaman.

2.

Apabila terdapat ketidaksesuaian data antara konsep DlPA dengan dokumen SRAA, pengesahan DIPA didasarkan pada dokumen SRAA.

3.

Dalam hat terdapat Satker baru yang belum melakukan penunjukan pejabat pengelola anggaran, pencantuman Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara disesuaikan menurut usulan Satker bmngkutan, Revisi atau perbaikan administrative SRAA yang antara lain meliputi nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharan dapat dilakukan setelah DIPA Tahun Anggaran 2009 diterbitkan.

4.

Seluruh DtPA yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 19 Desmber 2008.

5.

Net DlPA disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sekurangkurangnya dalam rangkap 8 ( delapan ).

6.

Surat Pengesahan (SP) DIPA yang dibubuhi tanda tangan basah oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan sisanya dibubuhi tanda tangan cetakan (copy scan) dengan dibubuhi stempel timbul.

7. Untuk dokumen DlPA Sernentara yang telah disahkan, lembar sampul dibubuhi stempel " Sementara " guna memudahkan identifikasi dalam administrasinya.

http://perpbn.multiply.com

8. Waktu, tempat dan tata cara penyerahan DlPA Tahun Anggaran 2009 akan diatur kemudian. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Desember 2008 Direktur Jenderal ttd Hemy Pumomo NIP 060046544

Tembusan: 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan; 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 50 lPBl2008 TENTANG PENCAIRAN DANA ATAS REKLASlFlKASl BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL PADA DIPA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2008 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN. Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran mekanisme pelaksanaan APBN dan pencairan dana kementerian negarallembaga, serta guna memberikan petunjuk penggunaan klasifikasi belanja barang dan belanja modal pada kementerian negarallembaga, perlu diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pencairan Dana Atas Reklasifikasi Belanja Barang dan Belanja Modal Pada DlPA Kementerian NegaralLembaga Tahun Anggaran 2008;

: 1.

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;

4.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

85

http://perpbn.multiply.com

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 171/PMK.05/2007 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 46lPMK.0212008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan DlPA 2008;

8.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-33lPBl2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANTENTANGPENCAIRANDANAATAS REKLASlFlKASl BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL PADA DlPA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1 Kernenterian NegaraILembaga dalarn penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, berpedornan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-331PBl2008 tentang Pedornan Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Standar.

(1)

Dalam rangka rnengantisipasi pencairan dana, terkait dengan adanya ketidaksesuaian klasifikasi belanja barang dan belanja modal antara DlPA satuan kerja dengan Bagan Akun Standar, satuan kerja harus menganalisis, rnengklasifikasi, dan menyusun daftar belanja yang klasifikasinya tidak sesuai dengan Bagan Akun Standar.

(2)

Satuan kerja yang harus rnelakukan analisis, klasifikasi, dan menyusun daftar belanja tersebut pada ayat (I) adalah satuan kerja yang tidak dapat merevisi DlPA karena telah melarnpaui batas pengajuan revisi DlPA http://perpbn.multiply.com

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46lPMK.0212008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan DlPA 2008. Daftar belanja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

Daftar belanja barang yang seharusnya dialokasikan sebagai belanja modal (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);

b.

Daftar belanja modal yang seharusnya dialokasikan sebagai belanja barang (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);

c.

Daftar belanja pegawai yang seharusnya dialokasikan sebagai belanja barang (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);

d.

Daftar belanja barang yang seharusnya dialokasikan sebagai belanja pegawai (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);

(I)Satuan kerja mengajukan SPM dengan melampirkan Daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (2)

KPPN menerbitkan SP2D atas SPM yang diajukan oleh satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan.

Pencatatan realisasi dan klasifikasi belanja barang dan belanja modal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1.

Belanja Barang yang seharusnya dialokasikan sebagai belanja modal yang menghasilkan aset tetap, dicatat di dalam Neraca sebagai aset tetap dengan melakukan perekaman pada aplikasi SIMAK-BMN ;

2.

Belanja Modal yang seharusnya dialokasikan sebagai belanja barang:

http://perpbn.multiply.com

a.

Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria pembentukan aset tetap atau tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, diakui sebagai Aset Tetap di dalam Neraca. Nilai aset sebelum disesuaikan sebesar belanja modal yang tidak memenuhi kriteria, dilakukan jurnal penyesuaian.

b.

Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap yang pada intinya akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain, tidak diakui sebagai Aset Tetap di dalam Neraca. Nilai aset sebelum disesuaikan sebesar belanja modal yang tidak memenuhi kriteria, dilakukan jurnal penyesuaian.

c.

Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap yang pada intinya akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain, apabila sampai dengan akhir tahun anggaran tidaklbelum diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain, diakui sebagai Persediaan di dalam Neraca.

Hasil analisis, klasifikasi, daftar, nilai aset, dan nilai persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, oleh Satuan kerja dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN I PERATURAN DlREKlUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 50 IPB12008 TENTANG PENCAIRAN DANA ATAS REKLASlFlKASl BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2008

DAFTAR BELANJA BARANG YANG SEHARUSNYA DIALOKASIKAN SEBAGAI BELANJA MODAL

Uraian Pengeluaran

(ternpat), (tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran

(Narna Lengkap) NIPINRP

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 50 lPB12008 TENTANG PENCAIRAN DANA ATAS REKLASlFlKASl BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGAWLEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2008

DAFTAR BELANJA MODAL YANG SEHARUSNYA DIALOKASIKAN SEBAGAI BELANJA BARANG

(tempat), (tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap) NIPINRP http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 47 IPB12008 TENTANG PENCAIRAN DANA ATAS REKLASlFlKASl BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGATAHUN ANGGARAN 2008

DAFTAR BELANJA PEGAWAI YANG SEHARUSNYA DIALOKASIKAN SEBAGAI BELANJA BARANG

7 8 dst

(tempat), (tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap) NlPlNRP

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 47 /PB/2008 TENTANG PENCAIRAN DANA ATAS REKLASlFlKASl BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGATAHUN ANGGARAN 2008

...................................................... 0

INSTANSI).............................................................

DAFTAR BELANJA BARANG YANG SEHARUSNYA DIALOKASIKAN SEBAGAI BELANJA PEGAWAI

Uraian Pengeluaran

(ternpat), (tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran

(Narna Lengkap) NIPINRP

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 55 IPBl2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KHUSUS MAHASISWA PERGURUAN TlNGGl Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDlDlKAN NASIONAL DAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2008 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendorong kreativitas serta meringankan beban pembiayaan mahasiswa, dipandang perlu memberikan bantuan khusus kepada mahasiswa melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Khusus Mahasiswa Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); http://perpbn.multiply.com

5. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0612005 tentang Pedornan Pernbayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1001PMK.0112008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KHUSUS MAHASISWA PERGURUAN TlNGGl Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDlDlKAN NASIONAL DAN DEPARTEMEN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2008. BAB l KETENTUAN UMUM Pasall

Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dirnaksud dengan: 1. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DlPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pirnpinan Lernbaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umurn Negara. 2.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. http://perpbn.multiply.com

3.

Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran NegaralLembaga yang pada Kementerian bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 5. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran untuk rnengambil keputusan danlatau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 4.

6. Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang

7.

diberi kewenangan oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan.

8.

Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.

9.

Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.

10. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank OperasionalIKantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SP2D berkenaan. http://perpbn.multiply.com

11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan penyaluran dana Bantuan Khusus Mahasiswa Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 12. Bantuan Khusus Mahasiswa Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Khusus Mahasiswa adalah dana bantuan yang diberikan kepada mahasiwa perguruan tinggi sebagai bantuan dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Surat TugasISurat Perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disebut Surat TugasISurat Perintah adalah surat yang berisi penugasan atau perintah yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Penyalur Dana Bantuan Khusus Mahasiswa untuk menyalurkan bantuan khusus kepada mahasiswa di lingkungannya. 14. Surat Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Kopertis atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimas Budha dengan Perguruan Tinggi Swasta untuk menyalurkan bantuan khusus kepada mahasiswa di lingkungannya.

15. Rekening Bantuan Khusus Mahasiswa adalah rekening yang dibuka oleh Penyalur Dana Bantuan Khusus Mahasiswa untuk menyalurkan Dana Bantuan Khusus Mahasiswa. BAB II ALOKASI DANA

(1) Alokasi Dana Bantuan Khusus Mahasiswa tertuang dalam DlPA Bagian Anggaran 069 (Belanja Lain-Lain).

(2) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA merupakan jumlah pagu maksimal yang tidak dapat dilampaui.

http://perpbn.multiply.com

(3) Dalam rangka pelaksanaan DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama bertindak sebagai Kuasa Penguna Anggaran untuk Bantuan Khusus Mahasiswa. BAB Ill PENYALURAN DANA

(1)

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menyalurkan Dana Bantuan Khusus Mahasiswa kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis.

(2)

Sekretaris Jenderal Departemen Agama menyalurkan Dana Bantuan Khusus Mahasiswa kepada Perguruan Tinggi Agama Negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimas Budha.

(3)

Perguruan Tinggi NegerilPerguruan Tinggi Agama Negeri selaku Penyalur Dana Bantuan Khusus Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyalurkan Dana Bantuan Khusus Mahasiswa kepada mahasiswa penerima bantuan di Perguruan Tinggi NegerilPerguruan Tinggi Agama Negeri.

(4)

Kopertis, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimas Budha selaku Penyalur Dana Bantuan Khusus Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyalurkan Dana Bantuan Khusus Mahasiswa kepada Perguruan Tinggi Swasta.

(5)

Perguruan Tinggi Swasta membagikan Dana Bantuan Khusus Mahasiswa kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

(6)

Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh

http://perpbn.multiply.com

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional atau Sekretaris Jenderal Departemen Agama sesuai peruntukan masingmasing yang mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan negara.

(1)

Penyalur Dana Bantuan Khusus Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal3 ayat (3) dan (4) membuka Rekening Bantuan Khusus Mahasiswa pada Bank Umum Pemerintah untuk menampung Dana Bantuan Khusus Mahasiswa.

(2)

Rekening Bantuan Khusus Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditutup paling lambat tanggal 20 Februari 2009.

(3)

Sisa dana yang tidak dapat disalurkan oleh Penyalur Dana Bantuan Khusus Mahasiswa wajib disetorkan kembali ke rekening Kas Negara paling lambat tanggal 20 Pebruari 2009.

(4)

Penyetoran dana ke rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Kode Bagian Anggaran 069, Kode Unit Organisasi 03, Akun 423919 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Kode 971144) atau Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Departernen Agama (Kode 986764) BAB IV PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM

1 .

,

(2)

Pembavaran Bantuan Khusus Mahasiswa dilakukan melalui' mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran pada Direktorat ~enderalPendidikan ~ i n g g Departemen i Pendidikan Nasional atau Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Untuk pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Penanda Tangan SPM, dilampiri sekurang-kurangnya:

http://perpbn.multiply.com

a. Surat Keputusan mengenai Penetapan Alokasi Dana dan Penyalur Dana Bantuan Khusus Mahasiswa; b. Surat TugaslSurat Perintah; c.

Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

(3)

Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian SPP-LS yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian menerbitkan SPM-LS sesuai ketentuan.

(4)

Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS secara penuhltanpa potongan pajak. BAB V PENCAIRAN DANA Pasal6

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS kepada KPPN dengan melampirkan: a. Surat Keputusan mengenai Penetapan Alokasi Dana dan Penyalur Dana Bantuan Khusus Mahasiswa; b. Surat TugaslSurat Perintah; c. SPTJM (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (2) SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 22 Desember 2008 pada jam kerja.

(1) Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I), KPPN melakukan pengujian atas SPM-LS dimaksud .dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D serta mentransfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional atau Sekretariat Jenderal Departemen Agama pada bank yang ditunjuk.

http://perpbn.multiply.com

(2) Paling larnbat 3 (tiga) hari kerja setelah rnenerirna SP2D dari KPPN sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), Bendahara Pengeluaran harus mentransfer seluruh dana sebesar SP2D berkenaan ke Rekening Bantuan Khusus Mahasiswa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal4 ayat (1). BAB VI PELAPORAN REALlSASl ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DANA

(1)

Kuasa Pengguna Anggaran wajib rnenyusun laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Khusus Mahasiswa Perguruan Tinggi di Lingkungan Departernen Pendidikan Nasional dan Departernen Agarna.

(2)

Penyusunan laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 171/PMK.05/2007 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9

(1)

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan Dana Bantuan Khusus Mahasiswa.

(2)

Hal-ha1 yang tidak diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnengikuti ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

http://perpbn.multiply.com

BAB Vlll KETENTUANPENUTUP Pasall0 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desernber 2008 DlREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 55 IPBIZ008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KHUSUS MAHASISWA PERGURUAN TlNGGl Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DAN DEPARTEMENAGAMA TAHUN ANGGARAN 2008

KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini, ..................... selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008 Bagian Anggaran 069 Nornor:................ rnenyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penyaluran dana sebesar Rp.......................... (dengan huruf) untuk kegiatan Bantuan Khusus Mahasiswa Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen .............. sesuai Surat Keputusan rnengenai Penetapan Alokasi Dana dan Penyalur Dana Bantuan Khusus Mahasiswa, Surat TugasISurat Perintah danlatau Surat Perjanjian Kerja sarna. Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan Bantuan Khusus Mahasiswa Perguruan Tinggi di lingkungan Departernen ............ tersebut di atas dishpan sesuai ketentuan pada Satuan Kerja .................. untuk kelengkapan adrninistrasi dan keperluan perneriksaan aparat pengawasan fungsional. Dernikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kuasa Pengguna Anggaran............

NIP

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARMN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 56 lPBl2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN NOMOR PER-50lPBl2008 TENTANG PENCAIRAN DANA ATAS REKLASlFlKASl BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL PADA DlPA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2008 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50lPB12008 tentang Pencairan Dana Atas Reklasifikasi Belanja Barang dan Belanja Modal Pada DlPA Kementerian Negaral Lembaga Tahun Anggaran 2008 perlu diubah agar dapat lebih memberikan kepastian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50lPB12008 tentang Pencairan Dana Atas Reklasifikasi Belanja Barang dan Belanja Modal Pada DlPA Kementerian NegaralLembaga Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.0512007 tentang Bagan Akun Standar;

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171lPMK.0512007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46lPMK.0212008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan DIPA 2008;

5.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33lPB12008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri

103

http://perpbn.multiply.com

Keuangan Nomor 911PMK.0512007 tentang Bagan Akun Standar; 6.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50lPB12008 tentang Pencairan Dana Atas Reklasifikasi Belanja Barang dan Belanja Modal Pada DIPA Kementerian NegaraILembaga Tahun Anggaran 2008; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR 'I JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-50lPB12008 TENTANG PENCAIRAN DANA ATAS REKLASlFlKASl BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL PADA DlPA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2008. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal PER-50lPBl2008 tentang Perbendaharaan Nomor Pencairan Dana Atas Reklasifikasi Belanja Barang dan Belanja Modal Pada DlPA Kementerian NegaralLembaga Tahun Anggaran 2008 diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pencatatan realisasi dan klasifikasi belanja barang dan belanja modal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Belanja Barang yang seharusnya dialokasikan sebagai belanja modal yang menghasilkan aset tetap, dicatat di dalam Neraca sebagai aset tetap dengan melakukan perekaman pada aplikasi SIMAK-BMN; 2.

Belanja Modal yang seharusnya dialokasikan sebagai belanja barang: a.

Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria pembentukan aset tetap atau tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, tidak diakui sebagai Aset Tetap di dalam Neraca. Nilai aset sebelum disesuaikan sebesar belanja modal yang tidak memenuhi kriteria, dilakukan jurnal penyesuaian.

http://perpbn.multiply.com

b.

Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap yang pada intinya akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain, tidak diakui sebagai Aset Tetap di dalam Neraca. Nilai aset sebelum disesuaikan sebesar belanja modal yang tidak memenuhi kriteria, dilakukan jurnal penyesuaian.

c.

Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap yang pada intinya akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain, apabila sampai dengan akhir tahun tidaklbelum diserahkan kepada anggaran masyarakat atau pihak lain, diakui sebagai Persediaan di dalam Neraca. Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2008 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 46 /PB/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-84lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-84lPB12007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Rekening Kas Umum Negara;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); http://perpbn.multiply.com

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115lPMK.0612006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-841PB12007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA. Pasal l Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-84lPB12007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Rekening Kas Umum Negara diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pencairan dana' melalui Rekening Kas Umum Negara dengan menerbitkan SP2D kepada GubenurlBupatiNValikota untuk untung Rekening Kas Umum Daerah pada 1 (satu) hari kerja sebelum awal hari kerja bulan berikutnya.

(2)

SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUN Pusat.

(3)

SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul "Direktorat Jenderal Perbendaharaan" dengan peruntukan sebagai berikut: a.

lembar ke-I kepada Bank Indonesia, dilampiri format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;

b.

lembar ke-2 kepada Pejabat Penandatangan SPM, dilampiri SPM lembar ke-2 yang telah diberi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal ....Nomor ....."; dan

http://perpbn.multiply.com

c.

lembar ke-3 sebagai pertinggal di Unit Verifikasi dan Akuntansi, dilampiri SPM lembar ke-1 beserta Daftar Penerima DAU dan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana." Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya daiam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2008 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

IV. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

Triwulan IV Tahun 2008 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

V. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 45 /PB12008 TENTANG

I

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH TF-091895-IND (BASIC EDUCATION CAPACINPROGRAMIBEC-TF) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka rneningkatkan mutu pendidikan dasar dan mendukung reforrnasi pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia, Pernerintah lndonesia memperoleh dana hibah dari Kornisi Eropa dan Pemerintah Belanda yang diadrninistrasikan oleh Bank Dunia melalui Basic Education Capacity ProgramBEC-TF;

b.

Bahwa dalam rangka pengelolaan dana Hibah TF091895-IND, perlu petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana hibah dimaksud;

c.

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah TF-091895-IND (Basic Education Capacity ProgramBEC-TF);

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);

3.

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,

119

http://perpbn.multiply.com

Pajak Pertarnbahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092); 5.

Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597);

6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah. diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 5 4 / ~ ~ ~ . 0 1 / 2 0 0 7 ;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

10. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan KEP.O3I/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP-264/KET/09/1999; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2391KMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka http://perpbn.multiply.com

Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH TF-091895-IND (BASIC EDUCATION CAPACITY PROGRAMIBEC-TF). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Hibah TF-091895-IND adalah hibah dari Komisi Eropa dan Pernerintah Belanda yang diadministrasikan oleh melalui Basic Education Capacity Bank Dunia ProgramlBEC-TF yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah pusat rnelalui studi dan analisis kebijakan dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dasar (sekolahlmadrasah) melalui penguatan bidang manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan sistern informasi, serta sistem monitoring dan evaluasi.

2.

Pemberi Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut PHLN adalah pemerintah suatu negara asing. lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga nonkeuangan asing, serta lembaga keuangan non-asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberi hibah kepada Pemerintah Indonesia;

3.

Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut NPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai hibah luar negeri antara Pemerintah Indonesia dan PHLN;

http://perpbn.multiply.com

4.

Executing Agency adalah Kementerian NegaralLembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.

5. No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atau donor atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 6.

Initial Deposit adalah dana awal yang dapat ditarik dari pinjamanlhibah luar negeri dan ditransfer ke Rekening Khusus (Special Account) setelah Naskah Perjanjian PinjamanlHibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.

7. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjamanlhibah, pengisian kembali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaranpengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah. 8.

Closing Date adalah batas akhir pembayaran dana pinjarnanlhibah luar negeri oleh pihak Pemberi PinjamanlHibah Luar Negeri dalam rangka pengisian Rekening Khusus atau penggantian dana talangan.

9.

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenteriIPimpinan Lernbaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. 13. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. http://perpbn.multiply.com

Rekening Khusus (Special Account) adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana pinjamant hibah luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank OperasionalIKantor Pos dan Giro untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang rnuka kerja yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk mernbiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari Satuan Kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAIKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional yang selaniutnya disebut Ditien Mandikdasmen-Depdiknas adalah lernbaga pelaksana (executing agency) program BEC-TF. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Direktorat PSMP adalah Unit Pelaksana Program tingkat Pusat atau Central Program Implementation Unit (CPIU) yang bertanggung jawab terhadap operasional program, termasuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan http://perpbn.multiply.com

pelaksanaan setiap kegiatan kepada semua pihak terkaivpara pemangku kegiatan (stakeholders), menyusun usulan rencana kerja tahunan, melakukan monitoring dan evaluasi, mereview dan menindaklanjuti aduan masyarakat serta menyusun laporan. 22. Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Direktorat PTK&SD adalah Sub-CPIU atau unit pelaksana program yang berada pada Direktorat PTK&SD yang berfungsi membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan CPlU dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara internal. 23. Dinas Pendidikan Propinsi adalah Unit Koordinasi dan Monitoring Program (Provincial Program Coordination and Monitoring UniVPPCMU). 24. Dinas Pendidikan KabupatenIKota disebut sebagai Unit Pelaksana Program di tingkat KabupatenIKota (District Program Implementation Unit -DPIU). Pasai 2 Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Nomor Grant : Nomor Register : Tanggal Penandatanganan : Effective Date : : Closing Date Jumlah Hibah : Initial Deposit Nomor Rekening Khusus ExecutingAgency

: : :

TF-091895-IND 70776401 5 Juni 2008 5 Juni 2008 30 April 2012

EURO 25,618,000.00 USD 2.500.000.00 602.123411 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional

http://perpbn.multiply.com

BAB I1 PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN DANA

Pasal3 (1) Tata cara pernbayaran dana hibah rnenggunakan rnekanisrne Rekening Khusus. (2) Pernbayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nornor 602.12341 1 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (3) Pernbebanan dan pernbayaran dilakukan secara proporsional sesuai kategori dan persentase sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini.

BAB Ill PENCAIRAN DANA (1) Pencairan dana dilakukan rnelalui penerbitan SP2D

oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAIKuasa PA berdasarkan DIPA. (2) Pada SPM dicanturnkan nilai, nornor, dan tanggal kontrak termasuk adendurn, nornor dan tanggal BAP, nornor hibah, nornor register, kode kategori, dan tanggal NOL (apabila disyaratkan).

(3) Dalarn pelaksanaan pernbayaran dengan UPRUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagairnana tercantum pada Pasal 3 ayat (2), tetapi dibebankan pada rekening Kas Negara. (4) Sisa UP yang rnasih ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening Kas Negara selambat-larnbatnya tanggal 31 Desernber tahun anggaran berjalan. (5) Pertanggungjawabanatas UPrrUP dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN. (6) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak dalam valuta asing, tidak diperkenankan rnerupiahkan tagihan valuta asing tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-43/N61/0392 tentang Pernbayaran Mata Uang AsingNaluta Asing atas Beban Rekening Khusus jo. Surat Edaran Direktur Jenderal SE-32/N63/0295 tentang Anggaran Nomor http://perpbn.multiply.com

Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE130/N1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus).

(7) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. (8) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy 'NOL" sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE104/N2000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 38) Bantuan IBRD menjadi Form 384P (untuk pekerjaan kategori goods and works) dan Form 3840 (untuk pekerjaan kategori consultant) atas kontrak yang bersangkutan. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal5 (1) Pengisian kembali dana rekening khusus dilaksanakan secara berkala dengan menyampaikan Withdrawal Application Replenishment/ Reimbursement kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara sesuai prosedur yang berlaku dan menjadi tanggung jawab Executing Agency bersangkutan.

(2) Executing Agency bersama PAlKuasa PA menyusun dan menyiapkan konsep Withdrawal Application dalam rangka Replenishment/ Reimbursement sebagai berikut: a.

PAlKuasa PA mengirimkan copy SP2D Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya kepada Executing Agency.

b.

Executing Agency menerima copy rekening koran Rekening Khusus hibah berkenaan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

c.

Berdasarkan copy rekening koran Rekening Khusus dan copy SP2D Rekening Khusus yang diterima, Executing Agency menyiapkan dan menyampaikan draft Withdrawal Application dalam Replenishment/Reimbursement ke rangka Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. http://perpbn.multiply.com

(3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa dan meneliti Withdrawal Application yang diterima dari Executing Agency. Setelah Withdrawal Application dinyatakan benar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat covering letter Withdrawal Application dan menyampaikan secara lengkap Withdrawal Application tersebut kepada Lender. AgencylKuasa PA tidak (4) Apabila Executing melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi replenishment/reimbursement secara berkala, dan mengakibatkan ketidaktersediaan saldo dana Rekening Khusus di Bank Indonesia, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN. Pembayaran kembali atas penghentian sementara sebagairnana dimaksud pada ayat (4), dapat KPPN menerima surat dilaksanakan setelah pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

(1) Dalam ha1 dipersyaratkan, Executing Agency menyusun Financial Statement of Special Account (FISSA) untuk kepentingan audit penggunaan Rekening Khusus oleh auditor. (2) FISSA yang telah diperiksa oleh auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk selanjutnya diteruskan kepada PHLN berkenaan. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN

(1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN rnengirimkan copy SP2D dan copy SPM. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada:

http://perpbn.multiply.com

Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Bant,eng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 TeleponlFaksimili: (021) 3864779 e-mail: d~hpkn@perbendaharaan.~o.id BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi PinjamanIHibah Luar Negeri dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Pengeluaran atas SP2D yang telah membebani rekening khusus tetapi belum dimintakan penggantiannya kepada pemberi pinjamanthibah dinyatakan backlog sampai dengan SP2D Rekening Khusus berkenaan diajukan Replenishment/Reimbursement dan telah mendapat penggantian.

(2) Pengeluaran atas SP2D Rekening Khusus berdasarkan SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible. (3) Atas pengeluaran yang ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian NegaraILembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran. (4) Pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DlPA tahun anggaraan berjalan atau dibebankan dalam DlPA tahun anggaran berikutnya.

http://perpbn.multiply.com

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2008 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER45 IPBl2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH TF0918951ND (BASIC EDUCA JlON CAPACITY PROGRAMIBECTF)

KATEGORI DAN PRESENTASE PEMBIAYAAN HlBAH TF-091895-IND (BASIC EDUCATION CAPACITY PROGRAMIBEC-TF) Kode Kategori

Uraian Kategori

(1)

Consultants Services

(la)

Service Providers for Capacity Development

Jumlah Hibah (EURO)

Batas Maksimal Nilai Kontrak SOE (Tidak Perlu NOL World Bank)

Poni Pembiayaan Hibah

a. Kontrak r 10,558,000 b.

$ 200.000-metode QCBS dengan WB Prior Review (NOL) Firms Kontrak s $ 200.000-metode CBS - NOL

100%

100%

a.

( I b,

Consultants Services

1,342,000

Kontrak 2 $ 200,000-metode QCBS dengan WB Prior Review (NOL) b. Kontrak s $ 200,000-metode CBS - NOL untuk TOR s $ 400,000 (Consultants Guidelines)

(2)

Goods (equipment and supplies)

1,090,000

a. Kontrak s $ 50,000 Shopping b. > $ 50.000 - s 200.000 NCB c. 2200.000 ICB

100%

(3)

L-BEC Grants

9,850,000

NOL for Manual

100%

(4)

Workshops, studies, surveys, training and study tour

2,003,000

All SOE

100%

Incremental Operating Costs

775,000

All SOE

100%

(5)

JUMLAH

25,618,000

Keterangan: 1. TOR = Term Of Refference (Kerangka Acuan) 2. NCB = National Competitive Bidding (Tender Nasional) 3. ICB = International Competitive Bidding (Tender International) 4.

Dalam shortlist boleh perusahaan nasionai semua

5. QCBS = Quality and Cost Base Selection 6.

CQS = Consultant Qualification base Selection

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 52 lPBl2008 TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDIREKTURJENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-291PBl2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB N0.2074-IN0 DAN N0.2075-IN0 (SF) (SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dengan adanya perubahan porsi kategori dan pernbiayaan pada Loan ADB No.2074-IN0 dan No. 2075-IN0 (SF) (Second Decentralized Health Services Project), perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal PER-29lPBl2005 tentang Perbendaharaan No. Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan AD6 No. 2074-IN0 dan No. 2075-IN0 (SF) (Second Decentralized Health Services Project);

b.

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kedua Perbendaharaan Nornor PER-29lPBl2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2074-IN0 dan No. 2075-IN0 (SF) (Second Decentralized Health Services Project);

: 1.

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);

2.

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);

3.

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran http://perpbn.multiply.com

Negara Republik lndonesia Nornor 4400); 4.

Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertarnbahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalarn Rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4092);

5.

Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4214), sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418);

6.

Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 Tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pernerintah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keernpat atas Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pernerintah;

7.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan :Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tarnbahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalarn Rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nornor 486/KMK.04/2000;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134/PMK.06/2005 tentang Pedornan Pernbayaran Dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Verja lnstansi Vertikal http://perpbn.multiply.com

Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan KEP.0311KET1511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP-264/KET109/1999; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Memperhatikan

: Surat Director Social Sectors Division ADB tanggal 23

Oktober 2008. MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAH KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-29lPBl2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB N0.2074-IN0 DAN NO. 2075-IN0 (SF) (SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT). Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-29lPBl2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2074-IN0 dan No. 2075-IN0 (SF) (Second Decentralized Health Sevices Project) yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41lPBl2006, diubah sebagai berikut : 1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

. "Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan Second Decentralized Health Services Project : Loan ADB No. 2074-IN0 dan No. 2075-IN0 (SF) yang selanjutnya disebut DHS II adalah http://perpbn.multiply.com

proyek yang dibiayai dari dana pinjarnan Bank Pernbangunan Asia dan digunakan untuk rnernbiayai kegiatan dalarn rangka rneningkatkan status kesehatan rnasyarakat,rnelalui pelayanan kesehatan dasar dan KB." 2.

Ketentuan Pasal 2 diubah, selanjutnya keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut : "Pasal2

Spesifikasi dari Pinjarnan dirnaksud adalah sebagai berikut : A.

B.

Nornor Perjanjian Pinjarnan Loan ADB 2074-IN0

. +

a.

Nornor Register Loan

:

10692601

b.

Tanggal Penandatanganan Loan

:

16 Desember 2004

c.

Tanggal berlaku efektif Loan

:

29 Maret 2005

d.

Closing Date

:

31 Desernber 2010

e.

Jurnlah Loan

:

USD. 51.669.627

f.

Rekening Khusus

:

601.243.41 1

g.

Executing Egency

:

Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Dep. Kesehatan

h.

ImplementingAgency

:

Depkes dan BKKBN

i.

Initial Deposit

:

USD 2.000.000

j.

SOE Ceilng

:

USD 100.000

Nornor Perjanjian Pinjarnan Loan ADB 2075-IN0 (SF) a.

Nornor Register Loan

:

10693301

b.

Tanggal Penandatanganan Loan

:

16 Desernber 2004

c.

Tanggal berlaku efektif Loan

:

29 Maret 2005

d.

Closing Date

:

31Desember2010

e.

Jurnlah Loan

:

SDR 24.446.000

f.

Rekening Khusus

:

601.244.41 1

g.

Executing Egency

:

Ditjen Bma http://perpbn.multiply.com

Kesehatan Masyarakat Dep. Kesehatan

3.

h.

Implementing Agency

:

Depkes dan BKKBN

i.

Initial Deposit

:

USD 2.000.000

j.

SOE Ceiling

:

USD 100.000"

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : "Pasal3 Proyek DHS II meliputi 9 Pemerintah Propinsi dan 90 Pemerintah KabupatenlKota seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini."

4.

Ketentuan Pasal4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal4 berbunyi sebagai berikut : "Pasal4 (1) Pembayaran untuk pinjaman Loan ADB No. 2074I N 0 dibebankan pada Rekening Khusus No. 601.243.411 dan Loan ADB No. 2075-IN0 (SF) dibebankan pada Rekening Khusus No. 601.244.41 1 di Kantor Pusat Bank Indonesia. (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proposional sesuai dengan kategori dan persentase pinjaman ADB No. 2074-11\10 dan ADB No. 2075IN0 (SF) seperti tercantum pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini."

5.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : "Pasal5 (1) Pencairan dana dilaksanakan rne!r!zi ;;a~;?~Li~:: KPPN slrrl! PZ?;~?: ;:j~:?P: zana (SP2D) atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan Pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berkenaan. (2) Dalam penerbitan SPM dicantumkan nomor pinjaman (No.2074-IN0 atau 2075-IN0 (SF), nomor register, kode kategori porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, nilai nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta Approval sepanjang

dipersyaratkan. http://perpbn.multiply.com

(3) Kontrak-kontrak untuk konsultan dalam valuta asing yang harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan dirupiahkan (sesuai SE-DJA No. SE-431Af6110392 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pernbayaran Mata Uang AsingNaluta Asing atas beban Rekening Khusus jo. SE DJA No. SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Pebruari 1995 dan SE DJA No. SE-130/N1989 tanggal 28 Oktober 1989). (4) Kontrak-kontrakyang nilainya di atas ekuivalen USD 100.000 dilakukan dengan tata cara Pembayaran Langsung (Direct Payment).

6.

(5) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing dan Pembayaran Langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI." Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : "Pasal9 (1) ExecutingAgency/CPIU menyusun dan menyiapkan Financial Statemen of Special Account (FISSA) yaitu laporan keuangan tentang penggunaan dana rekening khusus untuk masa satu tahun anggaran, sebagai bahan audit oleh Auditor. (2) Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan fotokopi SP2D berkenaan yang membebani Rekening Khusus.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pada alamat sebagai berikut : Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdit Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 4 JI. Lapangan Banteng Tfrnur ~ o2-4 . Jakarta Pusat 10710." 7.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 10 (1) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP Pph tetap dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan pads K p p ~ . (2) Guna evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan DHS II, Executing AgencyICPIU mengadakan koordinasi dan menyampaikan laporan kemajuan kegiatanldisbursement kepada Direktorat Jenderal

136

http://perpbn.multiply.com

Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap tiga bulan (triwulanan). (3) Executing AgencyICPIU bersama Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke dalam daerah pelaksanaan kegiatan DHS 11.": 8.

Mengubah Lampiran I dan II dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-29lPBl2005 dan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER4llPB/2006 sehingga menjadi sebagaimana terlampir.

Pasal II Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-29lPB12005. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang bersangkut. Pasal Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2008 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN I PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 52 /PI312008 TANGGAL 26 NOPEMBER 2008

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN Loan ADB No. 2074-IN0 (Second Decentralized Health Sevices Project) Rekening Khusus No. 601.243.411 Proporsi AD8 : GO1

I

1

/

I

Keterangan

civil works Equipment

Untuk Foreign Exp

1

Vehicles

Untuk Foreign Exp

I

Materials & Consumables

Untuk Foreign Exp

Training, Fellowships and Seminars

Khusus Tubel 2008 (I 00% ADB)

Consulting Sevices and System Development

Untuk Lokal Exp

2A-

28

AD8 : GO1

Khusus Honor PIU 2008 (100% ADB)

I

6B

I

Community Health Program Fornt End Fee Commitment Charge Unallocated

Porsi ADB tidak termas.uk pajak lok

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN II PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 52 IPBl2008 TANGGAL 26 NOPEMBER 2008

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN Loan ADB No. 2075-IN0 (SF) (Second Decentralized Health Sevices Project) Rekening Khusus No. 601.244.41 1 Proporsi

I

Kategori

I

I

I

2A 26

Kategori

1 Civil Works

1

Equipment

AD6 : GO1

1

1

65%: 35% 100% : 0%

1

1

75%: 25% 75% : 25%

Vehicles

100% : 0%

75% : 25%

Materials & Consumables

100% : 0%

100% : 0%

Training, Fellowships and Seminars

U Q100% : 0% 40% : 60%

Consulting Sevices and System Development

I

70% : 30%

I

Keterangan

AD6 : GO1

1

1

Untuk Foreign Exp

Untuk Foreian Exo Khusus Tubel 2008 ( I00% ADB)

55% : 45%

I

I

100% : 0% 50%: 50%

Front End Fee

100% : 0%

100% : 0%

Interest and Commitment Charge

100% : 0%

100% : 0%

Untuk Foreign Exp

I I

Untuk Foreian EXD Untuk Lokal Exo

Unallocated Total IPorsi ADB tidak termasuk pajak lokal

I

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN Ill PERDIRJEN PERBENDAHAWN NOMOR PER- 52 IPB12008 TANGGAL 26 NOPEMBER 2008

DAFTAR PROPINSI DAN KABUPATENKOTA YANG BERPARTISIPASI DALAM SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT LOAN ADB. NO. 2074-IN012075-IN0 (SF)

31 32 33

Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Bumbu

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

m

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 IPBl2008 TENTANG

!

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA PINJAMAN DANIATAU HlBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143lPMK.0512006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri Melalui Rekening Khusus;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4579);

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1001PMK.0112008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101lPMK.0112008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143lPMK.0512006 tentang tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri;

http://perpbn.multiply.com

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAANPINJAMAN PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA DANIATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS. BAB l KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa danlatau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang danlatau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

2. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa danlatau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalarn bentuk barang danlatau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

3.

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

4.

Kantor Pusat Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPBI adalah Bank Sentral lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank lndonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

5. Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat KBI adalah Kantor Bank lndonesia di daerah tertentu yang merupakan mitra kerja KPPN. 6.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

KPPN KBI adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan KBI yang rnelakukan perintah pencairan dana kepada KBI. KPPN Non-KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan KBI, yang rnelakukan perintah pencairan dana kepada Bank Operasional I untuk pihak ketiga atau bendahara. Rekening Kas Urnurn Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening ternpat rnenyirnpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara untuk rnenarnpung seluruh penerimaan negara dan rnernbayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. Rekening Khusus, yang selanjutnya disebut Reksus adalah rekening pernerintah pada Bank Indonesia atau bank pernerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenarnpung dana Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pernbangunan. Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus, yang selanjutnya disebut SP2D Reksus adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Reksus Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri berdasarkan Surat Perintah Mernbayar. Daftar SP2D Reksus adalah daftar yang mernuat seluruh transaksi SP2D Reksus pada hari bersangkutan yang diterbitkan KPPN KBI untuk disarnpaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah. Surat Perintah Pernbebanan, yang selanjutnya disebut SPB adalah surat perintah pernbebanan Reksus yang diterbitkan KPPN Non-KBI berdasarkan SP2D Reksus. Daftar SPB adalah daftar yang rnernuat seluruh SPB yang diterbitkan KPPN Non-KBI pada hari bersangkutan sebagai dasar perintah pendebetan dana Reksus untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Pinjarnan dan Hibah. Daftar Surat Perintah Debet, yang selanjutnya disebut Daftar SPD adalah daftar perintah pendebetan Reksus atas penerbitan Daftar SPB-SP2D Reksus dari KPPN Non-KBI yang disarnpaikan Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Kantor Pusat Bank Indonesia. http://perpbn.multiply.com

16. Warkat Pembebanan Rekening adalah sarana penarikan rekening giro oleh pihak ekstemal yang distandardisasi oleh Bank Indonesia. 17. Rekening Koran Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut RKBl adalah laporan yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia yang memuat saldo awal, data transaksi, dan saldo akhir Reksus atau rekening dana talangan pada hari atau periode laporan tertentu. 18. lneligible Expenditures, yang selanjutnya disebut Ineligible adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibiayai dari dana pinjaman. 19. Executing Agency adalah kementerian negarallembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. 20. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan lnitial Deposit dana pinjarnanlhibah, pengisian kembali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah. 21. lnitial Deposit adalah dana awal yang dapat ditarik dari pinjamanlhibah luar negeri dan ditransfer ke Rekening Khusus (Special Account) setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. 22. Replenishment adalah pengisian kembali dana pada Reksus oleh pemberi pinjarnanlhibah untuk mengganti pengeluaran yang telah terjadi sesuai permintaan penarikan dana (withdrawal application) yang diajukan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 23. Reimbursement adalah penggantian kembali dana dari rekening Pemerintah yang telah digunakan sebagai dana talangan karena Reksus tidak cukup atau kosong.

24. Closing Date adalah batas akhir pembayaran dana pinjarnanlhibah luar negeri oleh pihak pemberi pinjarnanlhibah luar negeri dalam rangka pengisian Rekening Khusus atau penggantian dana talangan. 25. Closing Account adalah batas akhir penatausahaan dana pinjaman danlatau hibah luar negeri dengan jangka waktu maksimal sampai dengan 4 (empat) bulan dari batas Closing Date.

http://perpbn.multiply.com

26. Backlog adalah suatu kondisi dirnana pengeluaran atas SP2D yang sudah rnernbebani dana Reksus danlatau dana talangan Pernerintah narnun belum diajukan (replenishment/ pertanggungjawabannya reimbursement) ke pernberi pinjaman danlatau hibah luar negeri. BAB II PRlNSlP DASAR PELAKSANAAN Pasal2 (1) SP2D Reksus yang diterbitkan KPPN KBI dibebankan kepada Reksus rnelalui KBI seternpat pada hari yang sarna dengan tanggal penerbitan SP2D Reksus.

(2) SP2D Reksus yang diterbitkan KPPN Non-KBI berdasarkan SPB-SP2D dan Daftar SPB-SP2D berkenaan dirnintakan pernbebanannya kepada KPBl rnelalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara satu hari setelah tanggal penerbitan SP2D Reksus. (3) Proses pernbebanan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah dengan rnenggunakan sistem aplikasi. BAB Ill PELAKSANAANPADAKANTORPELAYANAN PERBENDAHARAANNEGARA

(1) KPPN KBI selarnbat-larnbatnya pukul 09.00 waktu seternpat hari kerja berikutnya, rnenyarnpaikan Daftar SP2D Reksus (format sebagairnana tercanturn dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah dengan menggunakan faksirnili nornor 021-3864779, 0213524548,021-3840515, dan 021-3840516.

(2) KPPN Non-KBI selarnbat-larnbatnya pukul 17.00 waktu setempat pada hari yang sarna dengan tanggal penerbitan SP2D Reksus dan SPB, rnenyarnpaikan Daftar SPB (format sebagaimana tercantum dalam II Peraturan Direktur Jenderal Larnpiran Perbendaharaan ini kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah dengan mengunakan faksimili nomor 021-3864779, 021-3524548 021-3840515, dan 021-3840516. http://perpbn.multiply.com

(3) KPPN KBI maupun KPPN Non-KBI berdasarkan program aplikasi Reksus yang ada, mencetak Daftar SPB atau Daftar SP2D Reksus dan selanjutnya rnengirirnkan output dari program aplikasi tersebut kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara rnelalui saluran kornunikasi data yang ada secara paralel dengan pengirirnan rnelalui faksimili. (4) Setelah dilakukan pengiriman sebagairnana dimaksud pada ayat ( I ) , ayat (2), dan ayat (3), KPPN dirninta melakukan konfirmasi rnelalui telepon 021-3449230 ext. 5406,5407, dan 5408. (5) Tatacara penerbitan SPB, yaitu: a.

Berdasarkan SP2D-LS Reksus yang telah diterbitkan, KPPN Non-KBI rnenerbitkan SPB sebesar nilai SP2D (sama dengan nilai SPM-LS Reksus berkenaan);

b.

Berdasarkan SP2D-GUP Isi Reksus yang telah diterbitkan, KPPN Non-KBI menerbitkan SPB sebesar nilai SP2D -GUP Isi;

c.

Berdasarkan SP2D-GUP Potongan Reksus yang telah diterbitkan, KPPN Non-KBI rnenerbitkan SPB sebesar nilai SPM-GUP Potongan Reksus berkenaan;

d.

Berdasarkan SP2D-GUP Nihil Reksus yang telah diterbitkan, KPPN Non-KBI menerbitkan SPB sebesar nilai SPM-GUP Nihil.

(6) SP2D-LS/GUP IsilPotongan/Nihil/Pengganti Reksus yang diterbitkan KPPN KBI dan KPPN Non-KBI dibukukan sebagai pengeluaran anggaran dengan rnernbebani bagan akun terkait.

(7) Setiap hari Senin minggu berikutnya atau awal hari kerja rninggu berikutnya, KPPN KBI mengirimkan asli Daftar SP2D Reksus beserta seluruh copy SP2D Reksus atas seluruh transaksi penerbitan SP2D Reksus minggu sebelumnya dengan sarana ekspedisi tercepat kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah. (8) Setiap hari Senin rninggu berikutnya atau awal hari kerja rninggu berikutnya, KPPN Non-KBI rnengirimkan asli Daf'tar SPB dan SPB beserta seluruh copy SP2D Reksus atas seluruh transaksi penerbitan SP2D Reksus rninggu sebelumnya dengan sarana ekspedisi tercepat kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah. http://perpbn.multiply.com

(9) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8),dikelompokan dalarn masing-masing kode pinjaman danlatau hibah luar negeri dalam satu surat pengantar dan dialarnatkan kepada: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Jalan lapangan Banteng Timur No. 2 - 4 Kotak Pos 1127 Jakarta-10011. BAB IV PELAKSANAAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

(1)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah rnenerima dan rnengkompilasi Daftar SP2D Reksus dari KPPN KBI.

(2)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah rnenerima dan melakukan kompilasi Daftar SPB-SP2D Reksus yang disampaikan KPPN Non-KBI untuk selanjutnya membuat Daftar SPD atas pernbebanan Reksus berkenan.

(3)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah rnengirimkan Daftar SPD beserta Warkat Pembebanan Rekening ke KPBl satu hari kerja berikutnya selambat-larnbatnya pukul 14.00 WIB.

(4)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah rnenerima rekening koran dan advis dari Kantor Pusat Bank Indonesia dan mencocokkannya dengan Daftar SPD, Daftar SPB, dan Daftar SP2D Reksus.

(5) Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah rnengirimkan surat pernberitahuan kepada KPBl apabila terdapat ketidakcocokan antara data yang ada dalarn Daftar SPB atau Daftar SP2D dengan data yang disajikan dalarn RKBl untuk selanjutnya dilakukan koreksilperbaikan. (6)

Atas advis debetlkredit yang diterirna dari KPBI, Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Kas Urnurn Negara akan rnembukukannya sebagai penerirnaan pembiayaan sesuai dengan bagan akun

masing-masing. http://perpbn.multiply.com

(7)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah menyampaikan salinan RKBl kepada Executing Agency pada kementerian negarallembaga sesuai permintaan.

(8) Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah menerima konsep aplikasi replenishrnent/reirnbursernent dari Executing Agency, meneliti, membuat covering letter, dan selanjutnya mengajukan aplikasi tersebut kepada pemberi pinjaman danlatau hibah luar negeri. (9)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah melakukan rekonsiliasi secara berkala (triwulanan) dengan Executing Agency dan Bank Indonesia dalam rangka kelengkapan dan keakurasian data serta ketepatan waktu pengajuan aplikasi replenishrnent/reirnbursernent kepada pemberi pinjaman danlatau hibah luar Negeri serta dalarn rangka penyelesaian backlog dan penggunaan dana talangan Pemerintah.

(10) Direktur Pengelolaan Kas Negara, berdasarkan RKBl dapat memerintahkan KPPN untuk menghentikan sementara pencairan dana sesuai SPM apabila dana pada Reksus tidak mencukupi atau kosong. (11) Pencairan dana atas beban Reksus sebagaimana dirnaksud pada ayat (10) dapat dilaksanakan kembali setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara. (12) Direktorat Pengelolaan Kas Negara bersama dengan Executing Agency melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait pembebanan. BAB V PELAKSANAAN PADA BANK INDONESIA

(1) Atas dasar Warkat Pembebanan Rekening dan Daftar SPD yang disampaikan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPBl melakukan pendebetan Reksus berkenaan dan mengkredit rekening penerimaan pinjaman danlatau hibah luar negeri dalam rangka Reksus untuk selanjutnya pada akhir hari kerja memindahkan seluruh saldo pada rekening penerimaan pinjaman danlatau hibah luar negeri dalam rangka Reksus dimaksud ke Rekening KUN. http://perpbn.multiply.com

(2) KPBl mengirimkan rekening koran dan advis secara harian dan mingguan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

(3) KPBl segera melakukan koreksi/pembetulan seperlunya apabila terjadi perbedaan antara RKBl Reksus dengan Daftar SP2D danlatau Daftar SPB. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pengeluaran atas SP2D yang telah membebani Reksus tetapi belum dimintakan penggantiannya dari pemberi pinjaman danlatau hibah Luar negeri dinyatakan backlog sampai dengan SP2D Reksus berkenaan diajukan replenishment/reimbursement dan telah mendapat penggantian.

(2) Pengeluaran atas SP2D Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Pinjaman dantatau Hibah Luar Negeri atau pengeluaran setelah pinjaman danlatau hibah luar negeri dinyatakan closing account dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible.

(3) Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Kementerian NegaraILembaga dengan tembusan Direktur Jenderal Anggaran atas penggunaan sejumlah dana yang dinyatakan ineligible. Pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab NegaratLembaga yang penuh Kementerian bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DlPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DlPA tahun anggaran berikutnya BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal7 Semua ketentuan yang berlaku bagi KPPN, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini dinyatakan tetap berlaku.

http://perpbn.multiply.com

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini diberlakukan: 1.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus;

2.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-561PB12007 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER15lPBl2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus;

3.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82lPBl2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15lPB12007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus;

4.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-091PBl2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15lPB12007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus;

5.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26lPBl2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-151PB12007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO

NIP 060046544 http://perpbn.multiply.com

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR SP2D REKSUS

http://perpbn.multiply.com

PETUNJUK PENGlSlAN SPB

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 59 IPBl2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA PINJAMAN DANIATAU HlBAH LUAR NEGERl MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS

DAFTAR SP2D REKSUS KPPN .................( 1) Yth.

DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA u.p. KASUBDIT DANA PINJAMAN DAN HlBAH Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

NO

NO./TANGGAL SP2D

NllAl SP2D

NAMA REKANANIBENDAHARA

NOMOR REKSUS

NOMOR LOAN/GRANT AGREEMENT

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

KETERANGAN

(8)

.................... ..................... (9) Kepala Kantor

.......................... (10) NIP ................... http://perpbn.multiply.com

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 /PB/ZOOB PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA PINJAMAN DANIATAU HlBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENlNG KHUSUS

DAFTAR SPB KPPN ... ... ...... ... ..(1) Yth.

DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA u.p. KASUBDIT DANA PINJAMAN DAN HlBAH Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

NO

NO./TANGGAL SPB

NlLAl SPB

NO./TANGGAL SP2D

NllAl SPZD

NAMA REKANANIBENDAHARA

NOMOR REKSUS

NOMOR LOAN/GRANT AGREEMENT

KETERANGAN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1 0)

http://perpbn.multiply.com

VI. PENGELOLAAN BARANG MILIK 1 KEKAYAAN NEGARA

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

Triwulan IV Tahun 2008 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PENGELOLAAN BARANG MILWKEKAYAAN NEGARA

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

@ / r s ,

m

DEPARTEMEN KLUANGAN PCPUILIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

: 3449230 pswl. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : w.~erbendaharaan.ao.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor :SE-50lPW2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-47/FB12008 TENTANG LANGKAHLANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlT TAHUN ANGGARAN Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderat Perbendaharaan Nomor 47JPBl2008 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, dengan ini disampaikan petunjuk lebih lanjut terhadap perhitungan hari kej a tahun anggaran 2008, sebagai berikut :

I. PENERIMAAN NEGARA 1. Akhir tahun anggaran 2008 adalah tanggal 31 Desember 2008.

2.

Bank PersepsilBank Devisa Persepsi!Pos Persepsi membuka penuh loket penerimaan setor an sarnpai dengan pukul 15.00 waktu setempat mulai tanggal 18 Desember s.d. 3Q Desember 2008, kecuali untuk penrimaan PBBIBPHTB sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat.

3.

Khusus untuk tanggal 31 Desember 2008, loket sebagaimana dimaksud pada point (2) dibuka sampai dengan pukui 12.00 waktu setempat.

4.

Bank PersepsiiBank DevisaiPos Persepsi melirnpahkan penerimaan setoran setiap hari kerja mulai tanggal 18 Desember s.d. 30 Desember 2008 paling lambat pukui 16.30 waktu setempat, kecuali tanggal 32 Desember 2008 paling lambat pukul 16.30 waktu setempat, kecuali tanggal 31 Desernber 2008 paling lambat pukul 14 waktu setempat.

5. Bank/Pos Persepsi melimpahkan penerimaan PBBlBPHTB ke BO Ill PBBlBPHTB setiap hari kerja mulai tanggal 18 Desember s.d 30 Desember 2008 paling lambat pukul 14.00 waktu setempat. Selanjutnya BO Ill membagi habis pada hari itu juga sesuai ketentuan. 6.

BO Ill PBB/BPHTB mentransfer Bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pungut PBB setiap hari keja rnulai tanggal 18 Desember s.d. 30 Desember 2008 paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

163

http://perpbn.multiply.com

7.

Bank PetsepsiIPos Persepsi menyampaikan dokumen penerimaan Negara kepada KPPN paiing lambat pukul 17.00 waktu setempat mulai tanggal 18 Desember s.d. 30 Desember 2008, kecuali tanggal 31 Desembr 2008 paling lambat pukul 16.00waktu setempat.

1. PENGELUARAN NEGARA

1.

SPM-GUP dan SPM-UP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 3 Desember 2008 pada jama keja.

2.

SPM-TUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 9 Desember 2008 pada jam keja.

3.

SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2008 pada jam kerja.

4.

SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KBPHTB, SPM-KB, SPM-KC, dan SPMKC, dan SPM-IB hams sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2008 pada jam keja.

5.

Pengajuan APDPL, dan SPP-SKPISKM harus sudah diterima oleh KPPN Khusus Banda Aceh dan KPPN Khusus Jakarta VI paling lambat tanggal 24 Desember 2008.

6.

SPM-LS Gaji bulan Januari 2009 diajukan oleh Kuasa PAIKepata Satuan Ketp kepada KPPN paling lambat tanggal 9 Desember 2008 untuk diterbitkan SP2D gaji tertanggal 5 Januari 2009.

7.

SP2PGUP dan SP2PUP diterbitkan paling lambat tanggal 9 desember 2008 pada jam kerja.

8. SP2DTUP diterbitkan paling lambat tanggal 11 Desember 2008 pada jam keja.

9. SP2DLS, diterbitkan paling lambat tanggal 24 Desember 2008 pada jam keja. 10. SPPD atas SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KBPHTB, SPM-KBPHTB, SPMKB, SPM-KC. dan SPM-10 diterbitkan paling lambat tanggal 24 Desember 2008 pada jam kerja. 11. SP2D-LS atas beban pinjamanthibah luar negeri diterbitkan paling lambat tanggal 24 Desember 2008 pada jam keja.

12. APDPL diterbitkan paling lambat tanggal 30 Desember 2008. 13. KPPN asal penerbit SKPA harus mengesahkan SKPA paling lambat tanggal 14 Nopember 2008.1 14. Pengajuan SPM-UPIfUPIGUPILS untuk pekerjaan yang berhubungan

dengan penanggulangan bencana alam &n kerusuhan social harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2008. 15. SP2D atas SPM-UPITUPIGUPILS untuk pekerjaan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan social diierbitkan paling lambat tanggal 24 Desember 2008. http://perpbn.multiply.com

16. Penerbitan SP2D RK paling lambat tanggal 24 Desember 2008. Ill. PENYELESAIAN UANO PERSEDIAAN

1. SPM-GUP Nihil (diberi tanggal 31 Desember 2008) atas beban tahun anggaran 2008 diajukan kepada KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2009.

2.

SP2D-GUP Nihil atas beban tahun anggaran 2008 diterbitkan paling lambat tanggal 12 Januari 2009.

3.

SPM-GUP Nihil untuk KPPN Khusus Banda Aceh diajukan paling lambat 24 Desember 2008.

4.

SP2DGUP Nihil diterbitkan oleh KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat 31 Desember 2008.

5.

Sisa dana UP tahun anggaran 2008 yang masin berada pada kas bendahara disetorkan kembali ke Kas Negara paling lambat tanggal 24 Desember 2008.

6.

Pengajuan SPM-GUP Nihil yang sumber dananya sebagianlseluruhnya berasal dari PHLN atas beban tahun anggaran 2008 harus sudah diterima KPPN KBI paling lambat tanggal 16 Desember 2008, KPPN menerbitkan SP2D GUP N~hilRK dan SP2D Penggant~paling lambat tanggal 24 Desember 2008

7.

KPPN melakukan pembetulan LKP tertanggal 31 Desember 2008, atas penerbitan SP2DGUP Nihil dan SP2D Pengesahan Badan Layanan Umum setiap hari mulai tanggal 5 Januari s.d. 12 Januari 2009.

IV. PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT

1.

Penyampaian perkiraan kebutuhan dana untuk pembayaran gaji bulan Januari 2009 ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling cepat tanggal 24 Desember 2008 untuk kebuiuhan dana tanggal 30 Desember 2008.

2.

Pengisian dana ke BO IllKantor Pos untuk pembayaran gaji buian Januari 2009 paling cepat tanggal 30 Desember 2008.

3.

Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat ( RPK-BUNP) , mulai tanggal 18 Desember s.d. 24 Desember 2008 diiaksanakan paling cepat pukul 16.30 waktu setempat dan paling lambat pukul 17.30 WIB.

V. PENGIRIMAN LAPORAN KAS POSlSl (LKP) LKP (DA.05.07) dikirim secara lengkap setiap Ran mulai tanggal 18

Desemebr s.d. 31 Desember 2008 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdit PPK VI. AKUNTANSI DAN PELAPORAN

1.

Satuan Kerja selaku UAKPA menyarnpaikan ADK kepada KPPN mitra http://perpbn.multiply.com

2.

kej a paling larnbat tanggal 16 Januari 2009. Rekonsiliasi antara KPPN dan UAKBA diselesaikan paling larnbat tanggal 22 Januari 2009.

3.

KPPN rnenyampaikan Laporan Keuangan SAU, SAKUN, dan ADK lengkap dengan Calk ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling larnbat tanggal 28 Januari 2009.

4.

Laporan Keuangan Satuan Kerjahstansi tahun anggara 2008 disampaikan oleh setiap Satuan Kerja IUAKPA bersangkutan ke Kantor Wilayah /Dinas Provinsi lKabupaten IKota masing-masing selaku UAPPA-W paling lambat tanggal 4 Pebruari 2009.

5. UAPPA-W wajib menyarnpaikan LRA dan Neraca tingkap UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-El paling lambat tanggal 13 Pebruari 2009.

6. Kanwil Ditjen Perbendaharaan rnelakukan penggabungan ADK SAU dan SAKUN yang disampaikan oleh KPPN di wilayah kerjanya paling larnbat tanggal 29 Januari 2009. 7.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan rnenyelesaikan rekonsiliasi data dan laporan dengan KPPN paling lambat tanggal 3 Pebruari 2009.

8.

UAPPA-W rnenyampaikan ADK dan Laporan Keuangan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkenaan paling lambat tanggal 9 Pebruari 2009.

9.

Rekonsiliasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W diselesaikan paling lambat tanggal 11 Pebruari 2009.

10. Kanwil Ditjen Perbendaharaan rnenyarnpaikan Laporan Keuangan SAU dan SAKUN lengkap dengan Calk serta Data GL SAU dan SAKUN gabungan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling larnbat tanggal 13 Pebruari 2009. Kepafa Kantor Wtlayah Direktorat mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Jenderal

Perbendaharaan agar

Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dietapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Nopernber 2008 Direktur Jenderal

Herry Pumorno NIP 06004654.4 Tembusan: 1. Sekretaris Dijen Perbendaharaan;

2. Para Direktur di iingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

166

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESiA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Gedung Perbendaharaan Lantai II JI Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wlayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di selunrh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor :SE-51lPB12008 TENTANG PELAKSANA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-47lPBM008 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN UNTUK KPPN YANG MELAKSANAKAN UJI COBA PELIMPAHAN PENERIMAAN PADA BANK PERSEPSllDEVlSA PERSEPSIIPOS PERSEPSl PADA HARI KERJA BERIKUTNYA Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER47lPBl2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER49lPBM008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Pelimpahan Rekening Penerimaan Pada Bank PersepsiIDevisa PersepsiIPos Persepsi Pada Hari Kerja Berikutnya, serta menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE50/PB/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47lPB12008 tentang LangkahLangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, dengan ini disarnpaikan bahwa : 1.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pehendaharaan Nomor PER-49lPBl2008, KPPN Bandung I, KPPN Bandung II, KPPN Karawang, dan KPPN Batam telah ditetapkan sebagai KPPN Pelaksana Uji Coba pelimpahan Penerimaan pada hari kerja berikutnya,

2. KPPN tersebut pada butir 1 diatas, dalam menghadapi akhir tahun anggaran diminta untuk melaksanakan langkah-langkah dan ketentuaketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47lPBl2008, http://perpbn.multiply.com

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Dernikian untuk dipedomano dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Nopernber 2008 Direktur Jenderal

ttd. Heny Purnorno NIP 060046544

Ternbusan : 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan; 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

@ is-2%

L

DEPARTEMEN KEUANGAN RLPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 3449230 pswl 5200 3450959 Faks~m~le 3457490 Webstte www ~efbendaharaanao id

Gedung Perbendaharaan Lanta~II JI Lapangan Banteng Ttmur No 2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN Nomor SE-58IPW2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-50/PB/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-47lPB12008 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DAIAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN Dalam rangka rnemberikan pelayanan kepada Wajib Pajak pada akhir tahun anggaran 2008, dengan ini disampaikan perubahan beberapa ketentuan dalarn Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-50lPB/2008 sebagai berikut : I.Ketentuan Romawi Idiubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" I. PENERlMAAM NEGARA 1. Akhir tahun anggaran 2008 adalah tanggal 31 Desember 2008. 2.

Bank PersepsilBank Devisa PersepsilPos'Persepsi membuka penuh loket penenmaan setoran sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat mulai tanggal 18 Desembdr s d 30 Desember 2008, kecuali untuk penerimaan PBBIBPHTB. sampai dengan pukul 14 00 waktu setempat.

3.

Khusus untuk tanggal 31 Desember 2008, M e t sebagaimana dimaksud pada point (2) dibuka sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat, kecuali untuk penerimaan PBBIBPHTB sarnpai dengan pukul 12.00 waktu setempat.

http://perpbn.multiply.com

4.

Bank PersepsUBank Devisa PersepsUPos Persepsi melimpahkan penerimaan setoran setiap hari kerja mulai tanggal 18 Desember s.d. 31 Desember 2008 pating lambat puku116.30 waktu setempat.

5.

BanWPos Persepsi melipahkan penerimaan PBBJBPHTB ke BO Ill PBBIBPHTB setiap hari keja mulai tanggal 18 Desember s.d 30 Desember 2008 paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.

6.

BO Ill PBBIBPHTB mentransfer Bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pungut PBB setiap hari keja muiai tanggal 18 Desember s.d 30 Desember 2008 paling Iambat pukul 16.00 waktu setempat.

7.

Bank PersepsilPos Persepsi menyampaikan dokumen penerimaan Negara kepada KPPN paling lambat pukul 17.00 waktu setempat mulai tanggal 18 Desember s.d. 31 Desember 2008.

II. Ketentuan Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : V. PENGlRlMAN LAPORAN KAS POSISI (LKP)

LKP (DA.05.07) dikirim secara lengkap setiap hari mulai tanggal 18 Desember s.d. 31 Desember 2008 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdit PPK melatui intranet Ditjen Perbendaharaan dan intranet ke alamat email datakvpni@perbendaharaanm. [email protected], dit~knO5@vahoocorn, dan dit~kn05@.&rrait,corn." Kepala Kantor Witayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Desember 2008 Direktur Jenderal ttd

Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Dijen Perbendaharaan; 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : w.~erbendaharaan.ao.id

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

Yth. I . Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Petayanan Perbendaharaan Negara di lingkungan DirektoratJenderal Perbendaharaan. SURAT EDARAN Nomor :SE-59iPB.112008 TENTANG PENYETORAN SALDO AKHlR TKPKN BULAN DESEMBER 2008 Sehubungan akan berakhimya tahun anggaran 2008, perlu klranya diberitahukan bahwa saldo akhir Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara ( TKPKN ) bulan Desember 2008 agar segera disetorkan ke Rekening Kas Negara dengan menggunakan formulir SSPB, yang pengisiannya adalah sebagai berikut : a. KementerianILembaga b. Unit Organisasi Eselon I c. Fungsi,Sub Fungsi, Program d. Kegiatan, Sub Kegiatan e. Satuan Kerja f. Mata Anggaran Pengembalian Belanja

: 015 (Keuangan) : 01 ( Sekretariat Jenderal ) : 01.01.09 : 0001.0001 : 409294 (Sekretariat Jenderai Depkeu) : 512411 Pengembalian Belanja Pegawai(Tunjangan Khusus 1 Kegiatan).

Selanjutnya SSPB dimaksud agar dilampirkan pada SPJ TKPKN bulan Desember 2008 dan disampaikan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Bagian Keuangan.

http://perpbn.multiply.com

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :di Jakarta : 3 Desember 2008 Pada tanggal Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

ttd. Siswo Sujanto NIP 06003100 Ternbusan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Keuangan

http://perpbn.multiply.com

@

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

~*3*&l

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : w.oerbendaharaan.ao.id

Yth. 1. Para Kepala Kanior Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURATEDARAN Nomor :SE-621PW2008 TENTANG PERMINTAAN KEBUTUHAN DANA, PELIMPAHAN P E N E R I W N NEGARA, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KAS Poslsr SELAMA PELAKSANAAN HARI LlBUR NASIONAL DAN CUT1 BERSAMA TAHUN 2009 Berdasarkan Keputusan Bersarna Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur KEP.1151MENN112008, dan Negara Nomor 4 Tahun 2008, SKBl06/fvl.PAN/6/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersarna Tahun 2009, ditetapkan :

A. HAW LiBUR TAHUN 2009

8. 9. 10.

I

21 Mei 20 Juli 17 Agustus

! 21-22 September

'r-lmo-er 12. 18Desernber 13. 25 Desember

Senin Senin

SeninSelasa Jurnat

IsralMi'raj'Nabi Muhammad SAW Hari Kemerdekaan RI ldul Fitri 1Syawal 1430 Hijrjah ldul Adha 7430 Hijriah

--

I http://perpbn.multiply.com

B. CUT1 BERSAMA TAHUN 2009

No 1.

. 2. 3. 4.

1

Tanggal -2 Januari 18 &&ember 23 SeptemAer 24 Desember

/

Hari

1

Jumat Jumat Rabu Kamis

Cuti ~ e n a m a Cuti Bersama ldul Fitri Cuti Bersama ldul Fitri I Cuti Bersama Natal

9

-3

Sehubungan dengan itu, Kepala KPPN diminta untuk memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut : 1

Pemintaan Kebutuhan Dana untuk hari keja setelah cuti bersamalhari lbur nasipnal menggunakan e-kirana dilaksanakan pada hari kerja terakhir sebelum cuti bersamalhari libur nasional.

2

Penerimaan Negara yang diterima BanWPos Persepsi pada hari yang ditetapkan sebagai Hari Cuti Bersama agar dibukukan oleh BankfPos Persepsl mitra kerja masing-masing sebagai penerimaan hari keja berikutnya , dan diiaporkan ke KPPN pada periode pelaporan Penerimaan hari kej a tersebut.

3

Pelimpahan penerimaaan Negara rekening Persepsi dan Devisa Persepsi (termasuk Penerimaan PBBJBPHTB) yang seharusnya dilaksanakan pada hari atau tanggal transaksi sesuai ketentuan, yang temyata hariltanggal dimaksud ditetapkan sebagai hari libur nasional atau temasuk dalam hari cuti bersama, dilaksanakan pada hari kerja berikutnya paling lambat pukul 10.00 waktu setempat.

4

Bagi KPPN peserta uji coba TSA Penerimaan, maka pelimpahan penerimaan Negara oleh BankJPos Persepsi atas penerimaan Negara sebagaimana poin 2 (tidak termasuk Penerimaan PBBIBPHTB) dilaksananakan pada hari keja berikutnya paling iambat pukul 09.00 waktu setempat,

5

Pembagian seluruh saldo Rekening Kas Negara qq. PBB yang seharusnya dilaksanakan setiap hari Jumat dan pembagian seluruh saldo Rekening Kas Negara qq BPHTB yang seharusnya dilaksanakan setiap hari Rabu kepada yang berhak oleh Bank Operasional Ill PBBIBPHTB mitra kerja, dtlaksanakan pada hari kerja pertama setelah cuti bersamalhari libur nasional apabita hari tenebut ditetapkan sebagai hari libur nasional atau termasuk dalam hari cuti bersama.

6

Transaksi penerimaan dan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada angka 2,3 dan 4 dilaporkan oleh KPPN dalam Laporan Kas Posisi Harian sesuai peraturan perundang-undangan.

http://perpbn.multiply.com

Surat Edaran ini mulai berfaku sejak tanggal 1 Januari 2009 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk mestinya.

dipedomani

dan diiaksanakan sebagaimana

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 member 2008 Direktur Jenderal

ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Ternbusan 1. Sekreteris Ditjen Perbendaharaan, 2. Para Direktur dilingkungan Ditjen Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 48 lPBl2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37lPB12006 TENTANG PENGELOLAAN PERHITUNGAN FlHAK KETIGA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN. Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka penyesuaian persentase Pengembalian Penerimaan PFK Bulanan kepada Pihak Ketiga dan Pengelolaan Penerimaan PFK PT Kereta Api (Persero) terkait pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api (Persero), perlu dilakukan penyesuaian ketentuanketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37lPBl2006 tentang Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-37lPBl2006 tentang Pengelolaan Nomor Perhitungan Fihak Ketiga;

Mengingat

:

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0212008 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero);

2.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37lPBl2006 tentang Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37lPBl2006 TENTANG PENGELOLAAN PERHITUNGAN FlHAK KETIGA.

http://perpbn.multiply.com

Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal PER-37lPB12006 tentang Perbendaharaan Nornor Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "

Pasal 5

Penerirnaan PFK meliputi: 1. Penerirnaan SetoranIPotongan PFK 10% Gaji PNS Pusat; 2. Penerirnaan SetoranIPotongan PFK 10% Gaji PNS Daerah; 3. Penerirnaan SetoranlPotongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri; 4. Penerirnaan SetoranIPotongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan; 5. Penerimaan Setoran PFK PT KAl-Past Service Liability; 6. Penerimaan Setoran PFK PT KAl-Kontribusi PT KAI; 7. Penerirnaan Setoran PFK PT KAl-luran Pegawai PT KAI; 8. Penerirnaan SetoranIPotongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat; 9. Penerirnaan SetoranIPotongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan PNS Daerah; 10. Penerimaan SetoranlPotongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan Polri dan PNS Polri; 11. Penerimaan SetoranlPotongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS Dephan; 12. Penerirnaan SetoranIPotongan PFK Bulog PNS Pusat; 13. Penerirnaan SetoranIPotongan PFK Bulog Polri dan PNS Polri; 14. Penerirnaan SetoranlPotongan PFK Bulog TNI dan PNS Dephan; 15. Penerirnaan Setoran PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Provinsi; 16. Penerimaan Setoran PFK 2% luran Asuransi Kesehatan KabupatenIKota; http://perpbn.multiply.com

17. Penerirnaan SetoranIPotongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan BidanlDokter PTT; 18. Penerirnaan SetoranIPotongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Pensiun TNIIPNS Dephan; 19. Penerirnaan SetoranIPotongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Pensiun PolriIPNS Polri; 20. Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat; 21. Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah. " Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: " Pasal7

Persentase Pernbagian Pengernbalian Penerirnaan PFK adalah: 1. PFK 10% Gaji PNS PusatIDaerah a. 4,75% Pengernbalian Penerirnaan Dana Pensiun PNS kepada PT Taspen (Persero); b. 3,25% Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS kepada PT Taspen (Persero); c. 2,00% Pengembalian Penerirnaan Asuransi Kesehatan PNS kepada PT Askes (Persero). 2.

PFK 10% Gaji PolriIPNS Polri a. 4,75% Pengernbalian Penerirnaan Dana Pensiun Polri dan PNS Polri kepada PT Asabri (Persero); b. 3,25% Pengernbalian Penerirnaan Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri kepada PT Asabri (Persero); c. 2,00% Pengernbalian Penerirnaan Dana Perneliharaan dan Kesehatan Polri dan PNS Polri kepada Pusku Polri.

3.

PFK 10% Gaji TNllPNS Dephan a. 4,75% Pengernbalian Penerirnaan Dana Pensiun Personil TNI dan PNS Dephan kepada PT Asabri (Persero); b. 3,25% Pengernbalian Penerirnaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan kepada PT Asabri (Persero); c. 2,00% Pengernbalian Penerirnaan Dana Perneliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS

TNI kepada Pusku Dephan.

179

http://perpbn.multiply.com

4.

PFK PT KAl-Past Service Liability, Kontribusi PT KAI dan luran Pegawai PT KAI kepada PT Taspen (Persero).

5.

PFK 2% Gaji Terusan a. PFK 2% Pengernbalian Penerirnaan Asuransi Kesehatan PNS Pusat kepada PT Askes (Persero); b. PFK 2% Pengernbalian Penerirnaan Asuransi Kesehatan PNS Daerah kepada PT Askes (Persero); c. PFK 2% Pengernbalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri dan PNS Polri kepada Pusku Polri; d. PFK 2% Pengernbalian Penerirnaan Asuransi Kesehatan TNI dan PNS Dephan kepada Pusku Dephan;

6.

PFK Pengernbalian Penerirnaan PFK Beras Bulog PNS Pusat, PolrilPNS Polri, TNIIPNS Dephan kepada Perurn Bulog. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Provinsi kepada PT Askes (Persero).

7.

8. PFK 2% Pengembalian Penerirnaan Setoran PFK 2% bran Asuransi Kesehatan KabupatenIKota kepada PT Askes (Persero). 9. PFK 2% Pengernbalian Penerirnaan SetoranIPotongan luran Asuransi Kesehatan BidanlDokter PTT kepada PT Askes (Persero). 10. PFK 2% Pengernbalian Penerirnaan SetoranlPotongan luran Asuransi Kesehatan Pensiun PolrilPNS Polri kepada PT Askes (Persero). 11. PFK 2% Pengernbalian Penerimaan SetoranlPotongan luran Asuransi Kesehatan Pensiun TNIIPNS Dephan kepada PT Askes (Persero). 12. PFK Pengernbalian Penerirnaan PFK Tabungan Wajib Perurnahan PNS PusatIDaerah kepada Sekretariat Tetap Bapertarurn-PNS." Ketentuan Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37lPBl2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga huruf E angka 5.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: http://perpbn.multiply.com

"5.2 Dasar Perhitungan Pernbayaran PFK 5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

4.

Perhitungan Pernbayaran PFK Bulanan didasarkan pada Laporan Realisasi Penerirnaan (LRP) PFK yang telah ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara; Persentase Pernbayaran PFK Bulanan ditetapkan sebesar 95% dari LRP PFK bulan lalu; Khusus PFK PT KAl-Past Service Liability, Kontribusi PT KAI dan luran Pegawai PT KAI, persentase Pernbayaran PFK Bulanan ditetapkan sebesar 100% dari LRP PFK bulan lalu; Pernbayaran PFK Rarnpung (definitif) dibayar sebesar kekurangan Pernbayaran Pengernbalian Penerirnaan PFK selarna satu tahun anggaran yang dituangkan dalarn Surat Ketetapan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan."

Ketentuan Larnpiran tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga huruf E angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "7. KODE AKUN (MATA ANGGARAN) PFK 7.1. KODE AKUN (MATA ANGGARAN PENERIMAAN) 81 1111 81 1112 81 1113 81 1114 811121 811122 811123

Penerimaan SetoranlPotongan PFK 10% Gaji PNS Pusat Penerimaan SetoranlPotongan PFK 10% Gaji PNS Daerah Penerirnaan SetoranIPotongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri Penerirnaan SetoranIPotongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan Penerirnaan Setoran PFK PT KAI- luran Pegawai PT KAI Penerirnaan Setoran PFK PT KAI- Past Service Liability Penerirnaan Setoran PFK PT KAIKontribusi PT KAI

http://perpbn.multiply.com

Penerimaan SetoranIPotongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat Penerimaan SetoranlPotongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan PNS Daerah Penerimaan SetoranIPotongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan Polri dan PNS Polri Penerimaan SetoranlPotongan PFK 2% Gaji Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS Dephan Penerimaan SetoranlPotongan PFK Bulog PNS Pusat Penerimaan SetoranIPotongan PFK Bulog Polri dan PNS Polri Penerimaan SetoranlPotongan PFK Bulog TNI dan PNS Dephan Penerimaan Setoran PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Provinsi Penerimaan Setoran PFK 2% luran Asuransi Kesehatan KabupatenIKota Penerimaan SetoranlPotongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan BidanlDokter PTT Penerimaan SetoranIPotongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Pensiun TNIIPNS Dephan Penerimaan SetoranlPotongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Pensiun PolriIPNS Polri Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah 7.2. KODE AKUN (MATA ANGGARAN PENGELUARAN) 821111 821112 821113

Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3.25%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) http://perpbn.multiply.com

Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3,25%) Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%) Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personil TNI & PNS Dephan (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%) Penerimaan Setoran PFK PT KAl-luran Pegawai PT KAI Penerimaan Setoran PFK PT KAl-Past Service Liability Penerimaan Setoran PFK PT KAIKontribusi PT KAI Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri dan PNS Polri (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi KesehatanTNI dan PNS Dephan (2%) Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri dan PNS Polri Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI dan PNS Dephan Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Provinsi Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2% luran Asuransi Kesehatan KabupatenIKota Pengembalian Penerimaan SetoranIPotongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan BidanlDokter PTT http://perpbn.multiply.com

821611

821612

821911 821912

Pengembalian Penerimaan SetoranlPotongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Pensiun TNllPNS Dephan Pengembalian Penerirnaan SetoranlPotongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Pensiun PolriIPNS Polri Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perurnahan PNS Pusat Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perurnahan PNS Daerah." Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2008 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-49lPW2008 TENTANG PETUNJUK PEIAKSANAAN UJI COBA PELIMPAHANREKENING PENERIMAAN PADA BANK PERSEPSUDEVISA PERSEPSU POS PERSEPSI PADA HARl KERJA BERIKUTNYA DtREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 161/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pelimpahan Rekening Penerimaan Pada Bank Persepsil Devisa PenepsilPos Persspsi Pada Hari Kerja Berikutnya, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Pelimpahan Rekening Penerimaan Pada Bank PersepsilDevisa PersepsitPos Persepsi Pada Hari Kej a Berikutnya.

:

: 1.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161lPMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Uji CobalPelimpahan Rekening Penerimaan Pada Bank PersepsVDevisa PersepsVPos Persepsi pada Hari Kej a Berikutnya: MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA PELIMPAHAN REKENING PENERIMAAN PADA BANK PERSEPSIIDEVISA PERSEPSIIPOS PERSEPSI PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

http://perpbn.multiply.com

BAS I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan : 1.

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluwh penerimaan Negara dan membayar Seluwh pengeluaran Negara pada bank sentral.

2.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara.

3.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh Bendaharan Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

4.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah lnstansi vertikal Dimktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Wrektorat Jenderal Perbendaharaan.

5.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara non Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPPN Non KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan KBI.

6.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank lndonesia Non Induk yang selanjutnya disebut KPPN KBI Non lnduk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia dan tidak menetima pelimpahan penerimaan 3 Negara dari KPPN non KBI. http://perpbn.multiply.com

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia lnduk yang selanjutnya disebut KPPN KBI lnduk adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor dengan Kantor Bank lndonesia dan menerima pelimpahan penerimaan Negara dari KPPN Non KBI. Bank Umum adalah Bank yang metaksanakan kegiatan usaha secara konvensial danlatau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT.Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut Kantor Pos adalah Badan usaha Milik Negara yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu Sentral GirolSentraI Giro Gabungan Khusus serta Kantor Pos dan Giro. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUNIKuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan Negara buka dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUNIKuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan Negara dalam rangka ekspor dan impor. Pos Penepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh BUN IKuasa BUN untuk rnenerima setoran penerimaan Negara. Rekening Penerimaan adalah tempat untuk menampung penerimaan Negara pada bank umumlbadan iainnya. Laporan Harian Penerimaan, yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan harian penerimaan Negara yang dibuat oleh Bank PersepsiIBank Devisa PersepsiIPos Persepsi yang berisi Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, dan Daftar Nominati Penerimaan. http://perpbn.multiply.com

BAB II RUANG LINGKUP PELAKSANAAN UJI COBA

Pelaksanaan uji coba meliputi semua rekening penerimaan kecuali rekening penerimaan yang menampung penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BAB Ill PRlNSlP DASAR PELAKSANAAN UJI COBA (1) Rekening Penerimaan yang digunakan dalam pelaksanaan uji coba ini yaitu rekening Kuasa BUN pada Bank Persepsi IDevisa PersepsilPos Persepsi. (2) Saldo akhir hari kerja Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilimpahkan ke Rekening 501.00000X KPPN pada Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya 09.00 waktu selambat-lambatnya pukul setempat. (3) Bank PenepsilBank Devisa PersepsilPos Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi pembayaran melalui loketlteller.

BAB IV TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN UJI COBA (1) Uji coba dilaksanakan pada KPPN dan Bank Persepsi/Devisa PersepsifPos Persepsi mitra keja KPPN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. (2) Uji coba dilaksanakan mulai tanggal 3 Nopember 2008.

(3) Uji Coba dilaksanakan pada KPPN dan Bank Persepsi /Revisa PenepsilPos Persepsi mitra kerja KPPN untuk tahap selanjutnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

188

http://perpbn.multiply.com

BAB V PELAKSANAAN UJI COBA PADA BANK PERSEPSllDEVlSA PERSEPSWPOS PERSEPSI

(T)

Bank PersepsilDevisa PenepsilPos Penepsi mitra kerja KPPN wajib menerima setiap setoran penerimaan Negara dari Wajob Pajamajib setor setiap hari keja tanpa melihat nilai nominal pembayaran.

(2) Bank PenepsilDevisa PenepsilPos penepsi wajib menatausahakan penerimaan Negara yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.

(I) Bank PersepsilDevisa PenepsilPos Persepsi wajib melimpahlkan seluruh penerimaan Negara pada rekening penerimaan paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.

(2) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerimaan yang diierima setelah pukul 15.00 waktu setempat hari kerja sebelumnya sampai dengan puku115.00 waktu setempat hari kerja bersangkutan. (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung ke :

a. Rekening 501.00000X KPPN lnduk pada Bank lndonesia untuk Bank Persepsil Devisa Petsepsil Pos Persepsi yang bermitra dengan KPPN KBI lnduk clan KPPN Non KBI; b. Rekening 501.00000X KPPN KBI Non lnduk pada Bank Indonesia untuk Bank Penepsi / PersepsilDevisa Persepsi /Pos Persepsi yang bermitra dengan KPPN KBI Non lnduk;

http://perpbn.multiply.com

Bank Persepsi lDevisa PersepsiIPos Persepsi wajib menyampaikan laporan atas penerimaan Negara kepada KPPN mitra keja setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut :

a. LHP berisi penerimaan Negara yang dierim; setelah pukul 15.00 waktu setempat pada ha1 kerja sebelumnya sampai dengan penerimaa~ Negara pukul 15.00 hari keja yan! bersangkutan. b.

LHP yang disusun terdiri dari Rekapitula: Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Not; Kredit dan Nota M e t Pelimpahan/Comptetio, Advice, M a r Nominatif Penerimaan dai dokumen sumber,

c.

LHP, Bukti Penerimaan Negara, dan Arsip Dat; Komputer disampaikan ke KPPN paling lambz pada pukul 09.00 waktu setempat hari keji berikutnya. BAB VI PELAKSANAANUII COBA PADA KPPN

(1) KPPN menerima LHP yang terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit dan Nota Debet PelimpahanICompletion Advice, Daftar Nominatif Penerimaan dan dokumen sumber dari Bank Persepsi/Devisa PenepsitPos Persepsi; (2) KPPN menatausahakan penerimaan Negara sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Atas Pelaksanaan pelimpahan penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a, KPPN Non KBI;

a.

mencatat pelimpahan penerimaan Negara berdasarkan Nota Debet Pelimpahan ICompetion Advice sebagai :

http://perpbn.multiply.com

1)

Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Bank PersepsilRevisaPersepsi KPPN Non KBI ke Rekening 501.00000X KPPN KBI lnduk dengan kode Akun 824128.

2)

Penqeluamn Kiriman Uang dari Rekening Pos Persepsi KPPN Non KBI ke Rekening 501.00000X KPPN KBI lnduk dengan kode Akun 824126.

b. menerbiin faktur kiriman uang mengirimkannya ke KPPN KBI Induk;

dm

c. mencocokkan Nota DebeUCompletionAdvice dengan faktur kiriman uang yang telah ditanda tangani oleh pejabat dari KPPN KBI Induk.

-

(4) Atas pelaksanaan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada Pasal6 ayat (3) hururf a, KPPN KBI lnduk ;

a.

menerima Nota Kredii /Confirmation Advice dari Kantor Bank Indonesia atas penerimaan pelimpahan penerimaan Negara;

b. mencatat penerimaan pelimpahan penerknaan Negara tersebut sebagai :

c

1)

Penerimaan Kiriman Uang Rekening Bank PenepsUDevisa Persepsi KPPN Non KBI Ke rekening 501,00000X KPPN KBI lnduk dengan kode Akun 814128.

2)

Peneimacrn Kirimcrn ilang Rekening Pos Penepsi KPPN Non KBI Ke Rekening 501.00000X KPPN KBI lnduk dengan kode Akun 814126.

mencocokkan Nota Kredi /ConfirmationAdvice dari Bank Indonesia dengan faktur kirirnan uang KPPN Non KBI Ban menandatangani tersebut sefta faktur kiriman uang mengirimkannya kembali kepada KPPN Non KBI bersangkutan.

(5) Atas Pelaksanaan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada Pasal6 ayat (3) huruf a dan b,KPPN KBI lnduk dan KPPN KBI Non Induk:

http://perpbn.multiply.com

a.

mencatat pelimpahan penerimaan negara berdasarkan Nota Debet Pelimpahan lCompletion Advice sebagai : I)

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Bank Persepsi lDevisa Persepsi KPPN KBI InduWKPPN KBI Non lnduk ke Rekening 501.00000X KPPN KBI INduk IKPPN KBI Non lnduk dengan Akun 824316.

2)

Pengeluaran Pemindahbukukan d u i Rekening Pos Persepsi KPPN KBI IndukiKPPN KBI Nan lnduk dengan Akun 82432718.

b. menerima Nota Kredit /mmfirnmatkn AMicp, dari K.an!or Bank Indonesia atas penerimaan pelimpahan penerirnaan Negara. C. .mencatat penerimaan pelimpahan penerimaan Negara tersebut sebagai 1)

Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening Bank PersepsilDevisa Perpepsi KPPN KBI InduklKPPN KBI Non lnduk ke Rekening 501,00000X KPPN KBI INduk IKPPN KBI dengan Akun 814316.

2)

Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening Pos Persepsi KPPN KBI InduWKPPN KEN Nan lndyj den~an Akun 814.318 BAB Vll

SANKSI Bank Persepsi Devisa PersepsilPos Pemepsi mitn KPPN yang tarlambat melirnpahkan penerimaan Negara sehagaimane d(maksud pade PtwalG 8yat ( 3) dikenakan ssanksi dengan wbesar 1 % (satu perseribu ) pet-hari dari jumlah

http://perpbn.multiply.com

penerimaan yang kurangtterlambat ditimpahkan, dihitung jumlah hari keterlambafan tennauk hari iibur, BAB Vlll KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal210 Ketentuan lain yang terkait dengan penatausahan penenmaan negarasepanjang tidak diatur dakm Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tetap berlaku bagi KPPN dan Bank Penepsi IDeviosa PerseOsi IPos Persepsi yang mengikuti uji coba

8AB IX KETENTUANPENUTUP Pasall1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaman ini bedaku sejak tanggal diietapkan dan mempunyai daya laku surut seiak tanggal 3 Nopember2008. Ditetapakan di Jakarta Pada tanggal 6 Nopember 2009 DIREKTUR JENDERAL

ttd. HERRY PURNOMO NIP 0600464544

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR. PER- 49' IPBi2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA PELIMPAHAN REKENING PERSEPSllCEVlSA PENERIMAAN PADA BANK PERSEPSliPOS PERSEPSI PADA HARl KERJA BER:KWTNY$

DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) DAN BANK PERSEPSIIDEVISA PERSEPSIIPOS PERSEPSI MlTRA KERJA KPPN YANG MELAKSANAKAN UJI COBA PELIMPAHAN REKENING PENERIMAAN PADA HARl KERJA BERIKUTNYA

http://perpbn.multiply.com

VIII. INFORMASI & AKUNTANSI

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-51lPB12008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANLAPORAN KEUANGAN KEMENTERIANNEGAWLEMBAGA MREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1711PMK0512007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam penyusunan laporan keuangan bagi entitas pelaporan dan pos-pos teitentu yang memerlukan perlakuan khusus diatur dengan Peraturan Dintktur Jenderal perbendaharaan;

b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam humf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negaral Lembaga.

1.

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repbulik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355 );

3.

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

http://perpbn.multiply.com

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438 1; Undang-Undang Repubfik lndonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4778); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah; Peraturan Pemerintah Nomir 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor :57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaralLembagaKantorISatuanKerja; Peraturan Menteri Keuangan Nomor :76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor :171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERtAN NEGARAILEMBAGA.

http://perpbn.multiply.com

BAB I PENDAHULUAN Pasal I &lam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan : 1)

Entiis Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entiias akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahanan pengguna anggaranlpengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pad8 entitas pelaporan. 3)

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubenur sebagai wakil pemerintah pusat.

4)

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubenur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan temasuk dana yang Dekonsentrasi, tidak dialokasikan untuk instansi vertical pusat di daerah.

5) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah danlatau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 6)

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

http://perpbn.multiply.com

7)

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan -pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danfatau jasa mengutamakan mencari yang dijual tanpa keuntungan dan dalam metakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait BAB II PELAPORAN KEUANGAN

(1) Entitas

pelaporan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban bempa Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga (LKKL) dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.

(2) Entitas Akuntansi wajib menyampaikan laporan keuangan selaku kuasa pengguna anggarantbarang secara periodic dan bejenjang kepada entitas pelaporan. (3) Entiias pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tertera pada lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(4) Kementerian Negara ILembaga membentuk struktur organisasi akuntansi sebagaimana tertera pada lampiran I Peraturan Direktur en-deral Perbendaharaan ini. (5) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada kementerian Negarailembaga menyusun laporan keuangan menurut tata cam sebagaimana diatur pada lampiran HI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil penggabungan laporan keuangan yang berasat dari entitas akuntansi di lingkungan kementerian Negaraifembaga termasuk entitas akuntansi Satuan Keja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. http://perpbn.multiply.com

(7) Tata cara penyajian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BA 062 dan 069) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri. (1) MenterilPimpinan Lembaga sebagai pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyajikan laporan perlanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna SemesterKahunan. (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kementerian Negaraflembaga diatur dalam lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(1) Dalarn penyusunan laporan keuangan kementerian

Negardlembagawajib membentuk dan rnenunjuk unit akuntansi keuanganlbarang miiik Negara dengan ketentuan. a.

Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaranl Barang (UAKPAJB) pada tingkat satuan kej a penerima Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lain yang dipenamakan;

b.

Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran IBarang Wilayah (UAPPAIB-W) pada tingkat Kantor Wilayah.

c.

Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaranl Barang Eselon 1 (UAPPNB-El) pada tingkat Eselon 1;

d.

Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pengguna AnggaranIBarang (UAPAIB) pada tingkat kementerian Negaral Lembaga.

http://perpbn.multiply.com

(2) Kementerian NegaralLembaga yang mempunyai unit vertical di daerah tetapi tidak mempunyai Kantor Wilayah wajib membentuk UAPPAIB-W dengan menunjuk saiah satu satuan kerja di wilayah sebagai UAPPNB-W* (3) Kementerian NegaraILembaga menetapkan dinas provinsilkotalkabupaten sebagai UAPPAIBW Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan atas usulan Kepala Daerah;

(4) Kepala Daerah bersama-sama dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menunjuk dan menetapkan Koordinator UAPPAIB-W Dekonsentrasil Tugas Pembantuan.

DOKUMEN SUMBER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pasal S (1) Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga adalah dokumen sumber tahun anggaran berjalan sampai dengan 31 Desember. (2) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikearalikan dalam pencatatan saldo awal BMN.

Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga diatur dalam Lampirsn 111 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB N REKONSlLlASl DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Pasal7 (1) Dalam penyajian Laporan Keuangan Kementerian NegatalLembaga wajib melakukan rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut : a) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAJIKPA dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan. http://perpbn.multiply.com

b) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W dilakukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;

c) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-El dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

d) Rekonsiliasi Laporan

Keuangan tingkat UAPA dilakukan dengan Dimktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester

(2) Pedoman rekonsiliasi laporan barang diatur lebih lanjut dengan peraturan benama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. -1 8 (1) Laporan

Keuangan Kementerian NegaralLembaga terdiri dari : a)

Laporan Realisasi Anggaran;

b)

Neraca ;

c)

Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disajikan sebagai lampiran Catatan atas Laporan Keuangan. (3) Sistematika dan contoh format penyajian laporan keuangan ditetapkan dalam Lampimn N Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(4) Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) wajib Laporan Keuangan dikonsolidasikan dengan Kementerian NegaralLembaga. (5) Satuan Keja Perangkat Daerah (SKPD) dari unit organisasi lainnya yang bukan merupakan Bagian Anggaran, yang menggunakan dan atau memanfaatkan barang milik Negara berdasarkan peraturan perundangundangan, wajib menyampaikan laporan barang tersebut kepada Menteri Keuangan.

http://perpbn.multiply.com

REVlU DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

(1) Laporan Keuangan Kernenterian NegardLernbaga semesteran dan tahunan. wajib direviu oleh aparat pengawasan intem Kernenterian NegaralLernbaga sebelum disampaikan kepada Menten Keuangan.

(2) Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan Keuangan Kernenterian NegaralLernbaga. (3) Pelaksanaan reviu oleh aparat pengawas intem rnengacu kepada Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Reviu Laporan Keuangan Kernenterian NegaraILernbaga. Pasal 10 (1)

Laporan Keuangan Kernentenan NegardLernbaga semesteran dan tahunan wajib disertai Pemyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh MenterilPirnpinan Lernbaga.

(2)

Laporan Keuangan Tingkat Eselon 1 semesteran dan tahunan wajib disertai Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Pirnpinan Eselon 1.

(3)

Laporan Keuangan Tingkat Wilayah semesteran dan tahunan wajib disertai Pemyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala KantorlKoordinator Wtlayah.

(4)

Laporan Keuangan Tingkat Satuan Keja semesteran dan tahunan wajib disertai Pemyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.

(1) Laporan Keuangan Kernenterian NegaraJLernbaga Tahunan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal2 sudah disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tanggal terakhir bulan Febwari setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. http://perpbn.multiply.com

(2) Laporan Barang Pengguna Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah diierima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara selambat-lambatnya tanggal 15 Februan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Kementerian Negarallembaga dalam Laporan Keuangannya;

haws

mengungkapkan

a)

Temuan BPK dan tindak lanjut atas ternuan dimaksud dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b)

Rekening Pemerintah yang dikelola.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasall3 Entitas Pelaporan yang memerlukan perlakuan khusus dalam penyusunan laporan keuangan akan diatur secara terpisah dengan Peraturan Dimktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VII KETENNANPENUTUP Pasall4

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal IJanuari 2008. Diietapkan di Jakarta Pada tanggal 20 November 2008 DIREKTUR JENDERAL

ttd. HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

INDEKS LAMPIRAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-511PBIZ008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAlLERnBAGA

7- /

/

Lampiran I

I

1

Haiaman

Entitar Pelaporan

... ....

Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada Kementerian NegaraILembaga

.......

Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian NegardLembaga

... ... .

111.1-111.29

... ... ..

1Va.i-IVa.26

1.1-1.3

I Lampiran II

I

Lampiran 111

Lampiran IVa

i

I Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja

Lampiran IVb

Lampiran IVc

Lampiran IVd

Lampiran V

I

Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Wilayah

I

Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I

.... .. .

Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan Kementerian Negara ILembaga

... ... ..

I

Jadual Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga

........

Lampiran VI

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

... ....

Lampiran VII

Lampiran Pendukung Laporan Keuangan

1

... ...

I IVd.i.lVd.29

I

VI. I-VI. 11 V11.1-V11.2

__ --

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 54 lPBl2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEREKAMAN DAN PENGlRlMAN DATA ELEKTRONIS SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk meningkatkan kelancaran pencairan dana melalui Bank OperasionalIKantor Bank Indonesia, perlu ketentuan yang mengatur mengenai perekaman dan pengiriman data elektronis Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Perekaman dan Pengiriman Data Elektronis Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355)

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98lPMK.0512007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA);

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

http://perpbn.multiply.com

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PEREKAMAN DAN PENGIRIMAN DATA ELEKTRONIS SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. yang dimaksud dengan: 1.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negaratlembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

3.

Bank Operasional, yang selanjutnya disebut BO adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaanatau KPPN.

4.

Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KBI adalah Kantor Bank Indonesia di daerah tertentu yang rnerupakan rnitra kerja KPPN.

5. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. 6.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran

http://perpbn.multiply.com

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

7. Daftar Penerirna adalah suatu dokurnen yang rnernuat daftar narna orang atau badan yang berhak rnenerirna pernbayaran atas beban APBN sebagai satu kesatuan dengan SPM, yang dihasilkan dari Program Aplikasi SPM dan ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat Kornitrnen serta disahkan oleh Pejabat Penerbit dan Penanda Tangan SPM. 8.

Arsip Data Kornputer, yang selanjutnya disebut ADK adalah sarana penyirnpanan data yang dapat digunakan untuk rnernindahkan data dari suatu kornputer ke kornputer lainnya secara elektronis, antara lain diskette, flashdisk, atau compact disk (CD).

9.

Lernbar Pengesahan Larnpiran SP2D adalah lernbar yang dikirirnkan oleh KPPN kepada BOlKBl sebagai pengesahan atas kebenaran data daftar penerirna pada SP2D. BAB II PRlNSlP DASAR PELAKSANAAN

BOlKBl wajib rnelakukan pernindahbukuan dana sesuai dengan nornor rekening, narna penerirna, bank penerirna, dan jurnlah uang yang tercanturn pada SP2D dan Daftar Penerirna yang terlarnpir pada SP2D. BAB Ill RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

(1) ADK SP2D yang disarnpaikan kepada BOIKBI rneliputi sebagian elernen data elektronis dari SP2D danlatau Daftar Penerirna yang terlarnpir pada SP2D. (2) ADK SP2D yang disarnpaikan kepada BOIKBI rneliputi elernen data elektronis tahun angggaran, nornor SP2D, tanggal SP2D, kode satker, nornor SPM, tanggal SPM, narna penerirna, narna bank penerirna, rekening penerirna, Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nilai bersih rupiah, bagian anggaran, dan eselon I. (3) Daftar Penerirna sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal2 dan Pasal 3 ayat (1) digunakan atas SP2D yang ditujukan untuk lebih dari satu penerirna pernbayaran. http://perpbn.multiply.com

(4) Daftar Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil proses upload data elektronis yang

terlampir pada SPM yang dihasilkan dari Program Aplikasi SPM dan telah disahkan oleh KPPN c.q. Kepala Seksi Perbendaharaan dan merupakan satu kesatuan dengan SP2D.

ADK SP2D yang disampaikan kepada BOlKBl merupakan sarana mempercepat proses pemindahbukuan dana dari rekening kas negara kepada rekening penerima sesuai nomor rekening, nama penerima, dan bank penerima yang ditunjuk pada SP2D danlatau Daftar Penerima. BAB IV PROSEDUR PEREKAMAN DAN PENGIRIMAN DATA ELEKTRONIS Bagian Pertama Satuan Kerja

(1) Satker wajib merekam seluruh elemen data SPM dan merekam Daftar Penerima yang meliputi nama penerima, nama rekening, nomor rekening, nama bank, NPWP, dan jumlah uang.

(2) Satker menyampaikan ADK yang dihasilkan dari proses transfer data SPM melalui Program Aplikasi SPM bersamaan dengan pengajuan SPM ke KPPN. (3) Satker bertanggungjawab sepenuhnya atas kesesuaian data antara ADK dengan SPM danlatau Daftar Penerima (hardcopy) yang diajukan ke KPPN.

(4) Dalam ha1 pengajuan SPM ke KPPN mempersyaratkan bentuklformat daftar penerima tersendiri, satker tetap merekam elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melalui Program Aplikasi SPM.

http://perpbn.multiply.com

Bagian Kedua Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara

KPPN mencetak Lembar Pengesahan Lampiran SP2D, atas SP2D yang dilampiri Daftar Penerima, dari Program Aplikasi SP2D dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Perbendaharaan (contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

(1) KPPN menyampaikan SPPD, Daftar Penguji, dan ADK SP2D ke BOIKBI secara bertahap. (2) Dalam ha1 BOIKBI tidak memerlukan ADK SP2D, KPPN menyampaikan SP2D dan Daftar Penguji.

ADK SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dihasilkan dari proses transfer data SP2D pada Program aplikasi SP2D KPPN (tata cara transfer data SP2D ke BOlKBl sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Bagian Ketiga Bank OperasionallKantor Bank Indonesia

(1) BOIKBI menerima Daftar Penguji, SP2D, dan ADK SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan membandingkan Daftar Penguji dengan SP2D. (2) BOIKBI mengembalikan D a h r Penguji, SPPD, dan ADK SP2D, apabila terdapat perbedaan antara Daftar Penguji dengan SP2D.

(3) Dalam ha1 terdapat perbedaan antara ADK SP2D dengan SP2D, Daftar Penerima, dan Daftar Penguji, BOlKBl melakukan pemindahbukuan sesuai dengan data yang tercantum pada SP2D danlatau Daftar Penerima.

http://perpbn.multiply.com

BAB V KETENTUANPENUTUP Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2008 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 54 /PB/2008 TENTANG PETUNJUK NOMOR PERPELAKSANAAN PEREKAMAN DAN PENGlRlMAN DATA ELEKTRONIS SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SPZD)

I

KOP SURAT KPPN LEMBAR PENGESAHAN LAMPIRAN SP2D Nomor:
Bersama ini disampaikan dengan hormat Lembar Pengesahan Lampiran SP2D sebagai rekapitulasi atas dasar Daftar Penerima dari SP2D, dengan rincian:

:

cberisi tanggal dan nomor SP2D terbit>

Tanggal dan Nomor SPM

:


Jumlah Penerima

:

cberisi jumlah penerima sesuai nomor rekening pada Lampiran SP2D>

Nilai Keseluruhan

:

Rpcberisi total jumlah pada lampiran daftar penerima dengan nilai sama dengan jumlah pada SP2D>

Terbilang

:

cberisi total nilai SP2D dalam hum+

Nomor register PHLN

:

ediisi nomor register Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri apabila ads>

Tanggal SP2D

dan

Nomor

......................... ............................. eberisi nama kota KPPN, tanggal, bulan, dan tahun penginman> Kepala Seksi Perbendaharaan,



http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 54 IPBl2008 TENTANG PETUNJUK NOMOR PERPELAKSANAAN PEREKAMAN DAN PENGlRlMAN DATA ELEKTRONIS SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SPZD)

TATA CARA TRANSFER DATA SP2D KE BOlKBl 1. Transfer data elektronik SP2D ke BOIKBI dilaksanakan mempercepat proses pemindahbukuan dana dari rekening kas negara ke rekening penerima sesuai nomor rekening, nama penerima, dan bank penerima yang ditunjuk pada SPZD.

2.

Data elektronis SPZD dan Lampiran SP2D yang dikirim merupakan data SP2D yang telah diberi nomor advis dan Lampiran Daftar Penerima yang telah disahkan oleh KPPN.

3.

Dalam ha1 terdapat SP2D yang dibatalkanlditunda namun telah diberi nomor advis sebelumnya, maka SP2D berkenaan harus dikeluarkanldipisahkan dari nomor advis yang akan dikirim ke BOIKBI.

4.

Lampiran Daftar Penerima pada SPM merupakan hasil cetakan dari Program Aplikasi SPM Satker, untuk itu KPPN agar segera memberitahukan kepada satker untuk melakukan update Program Aplikasi SPM dengan men-download program aplikasi dimaksud pada ftp:/Ftpl.perbendaharaan.go.id.

5.

Transfer data dilakukan melalui Program Aplikasi SP2D KPPN, dengan tata cara sebagai berikut: a.

KPPN agar melakukan update Program Aplikasi SP2D dengan mendownload update program aplikasi dimaksud pada ftp://fipl .perbendaharaan.go.id.

b.

Untuk KPPN yang telah menerapkan SOP KPPN Percontohan, dilaksanakan dengan login/password "bendum" dan menu "advis".

c.

Untuk KPPN yang belum menerapkan SOP KPPN Percontohan, dilaksanakan dengan login/password "superudan menu "SPM".

d.

Melalui sub menu Transfer Data TSA, KPPN memilih data SP2D yang akan dikirimkan sesuai dengan tanggal, nomor advis, dan kode bank.

e.

Sebelum proses pencetakan Surat Penegasan, KPPN memberikan nomor Surat Penegasan sesuai dengan ketentuan.

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 57 IPBl2008 TENTANG FORMAT DAFTAR ISlAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66lPMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Format Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU);

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66lPMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran serta Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umurn;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1051PMK.0212008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraILembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar lsian

Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009; http://perpbn.multiply.com

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG FORMAT DAFTAR ISlAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (DIPA BLU). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Badan Layanan Urnum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pernerintah Pusat yang dibentuk untuk rnemberikan pelayanan kepada rnasyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa rnengutamakan rnencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2.

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut DIPA BLU adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinanLernbaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas narna Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLU atas beban APBN.

3.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokurnen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLU.

4.

lkhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan surnber pendapatan dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA WL dan format DIPA BLU.

5.

Saldo awal kas adalah surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pernbiayaan bersih BLU tahun sebelumnya yang di-carry over pada tahun berjalan.

http://perpbn.multiply.com

BAB II DAFTAR ISlAN PEIAKSANAANANGGARAN BADAN IAYANAN UMUM (DIPA BLU)

(1) Dalarn rangka pelaksanaan anggaran BLU, MenteriIPirnpinan Lernbaga bertanggung jawab atas penyusunan DlPA BLU. (2) DlPA BLU sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), disusun berdasarkan RBA dan lkhtisar RBA definitif. (3) RBA dan lkhtisar RBA definitif sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) rnerupakan RBA hasil penyesuaian setelah APBN ditetapkan.

(1) DlPA BLU rnernuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pernbiayaan, saldo akhir kas, besaran persentase arnbang batas, proyeksi arus kas (terrnasuk rencana penarikan dana yang bersurnber dari APBN), dan jurnlah serta kualitas barang danlatau jasa yang dihasilkan, sebagairnana ditetapkan dalarn RBA definitif. (2) DlPA BLU tidak rnernuat: a.

Pengeluaran pernbiayaan (dana bergulirlinvestasi) dari APBN (Rupiah Mumi) tahun sebelurnnya; danlatau

b.

Pengeluaran pernbiayaan (dana bergulirlinvestasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercanturn dalarn DlPA lain.

(1) DlPA BLU sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) disarnpaikan oleh MenteriIPirnpinan Lernbaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan. (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan rnengesahkan DlPA BLU selarnbatlarnbatnya tanggal 31 Desernber dengan rnenerbitkan Surat Pengesahan DlPA BLU (SP-DIPA BLU).

http://perpbn.multiply.com

Format dan tata cara pengisian DlPA BLU sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. BAB Ill KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraILembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2008 DIREKTUR JENDERAL. ttd.

HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 57 IPBROOB TENTANG TENTANG FORMAT DAFTAR ISlAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

FORMAT DAN TATA CARA PENGlSlAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM I.

Umum Dalam rangka pelaksanaan anggaran Badan Layanan Urnum (BLU), MenterilPimpinan Lembaga yang membawahi satuan kerja berstatus Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) berkewajiban menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, yang disebut Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. Penyusunan DlPA BLU secara umurn tetap mengikuti ketentuan penyusunan DlPA yang digunakan satuan kerja kementerianllembaga lainnya terutarna pada kegiatan yang dananya bersumber dari rupiah murni APBN, pinjamanlhibah dan PNBP. Perlakuan terhadap PNBP satuan kerja BLU yang dapat dipergunakan langsung untuk memberikan pelayanan pada masyarakat seyogyanya memerlukan dokumen pelaksanaan anggaran yang memiliki karakteristik khusus. Karakteristik khusus dalam DlPA BLU ini adalah pencantuman persentase ambang batas, saldo awal kas, dan pagu pembiayaan yang merupakan bentuk transparansi dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pencantuman besaran persentase ambang batas mengisyaratkan bahwa satker BLU diperkenankan melakukan belanja melebihi pagu yang ditetapkan mendahului revisi DlPA BLU, sepanjang masih dalam ambang batas apabila PNBP-nya melebihi target yang ditetapkan dan sepanjang tercantum dalam RBA. Saldo awal kas merupakan saldo kas yang bersurnber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pernbiayaan bersih BLU tahun sebelumnya yang di-carry over pada tahun berjalan. Saldo awal kas ini tidak termasuk: (a) saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya, danlatau (b) saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DlPA selain DlPA BLU. Saldo akhir kas adalah surplus dan pembiayaan Re26 akhir

iat;i;ii b e i j ~ ! ~ ~ . Pencantuman pagu pembiayaan mengisyaratkan bahwa satker SLY diperbolehkan untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam kegiatan usahanya. Pengeluaran pembiayaan dimungkinkan dalarn ha1 satker BLU akan melakukan investasi, pembayaran pokok pinjaman, dan

http://perpbn.multiply.com

pernberian pinjarnan, antara lain dalarn bentuk dana bergulir. Sebaliknya, penerirnaan pembiayaan dirnungkinkan dalarn ha1 satker BLU akan rnelakukan divestasi, rnenerirna pinjarnan jangka pendek dan jangka panjang. DIPA BLU rnerniliki beberapa fungsi. DlPA BLU berisi informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. DlPA BLU juga berisi batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilarnpaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. DIPA BLU juga digunakan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus rnerupakan perangkat akuntansi pernerintah. II.

Format DlPA BLU

DlPA BLU terdiri dari: 1.

Surat Pengesahan (SP) DIPA BLU Surat Pengesahan (SP) DIPA adalah surat pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PerbendaharaanlKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. SP DlPA rnernuat inforrnasi tentang nornor SP DIPA, identitas satker BLU, status BLU, saldo awal kas, target pendapatan PNBP, surnber dana belanja, pagu pengeluaran pembiayaan BLU, saldo akhir kas, besaran persentase arnbang batas, rincian pagu per jenis kegiatan, kode dan nama kantor bayar, dan rnasa berlaku DlPA BLU.

2.

Halarnan I DlPA BLU Halaman I DIPA BLU terdiri.dari: a.

Halarnan I.A. Halarnan 1.A rnernuat inforrnasi yang bersifat urnurn tentang identitas satker BLU, pejabat perbendaharaan, kode dan pagu belanja yang dirinci berdasarkan fungsi, sub fungsi dan program yang ditetapkan. Halarnan 1.A juga rnernuat sasaran program dan indikator keluaran rnenurut kegiatan yang rnernuat volume, satuan, kualitas output yang dihasilkan.

b.

Halarnan 1.6. Halaman 1.6 memuat inforrnasi yang bersifat urnurn tentang rincian pinjamanlhibah yang diterirna BLU. Pinjamanlhibah satker BLU dapat berupa pinjarnanlhibah luar negeri yang berasal dari kementerian negardlembaga, pinjaman yang diterirna BLU yang berasal dari usaha BLU, dan rincian hibah BLU.

http://perpbn.multiply.com

3.

Halaman I1 DIPA BLU Halaman II DlPA BLU terdiri dari: a.

Halaman 1I.A. Halaman 1I.A memuat rincian pengeluaran belanja yang dirinci menurut jenis belanja dan kelompok akun yang sumber dananya berasal dari RM, PNBP, PinjamanlHibah Luar Negeri, Pinjaman BLU, dan Saldo Awal Kas Yang Digunakan.

b.

Halaman 1l.B. Halaman 1l.B memuat rincian penerimaan pembiayaan BLU dan pengeluaran pembiayaan yang akan dilakukan oleh BLU. Penerimaan pembiayaan BLU terdiri dari : Divestasi, Pinjaman Jangka Pendek, Pinjaman Jangka Panjang. Pengeluaran Pembiayaan BLU terdiri dari: Investasi, Pembayaran Pokok Pinjaman, Pemberian Pinjaman.

4.

Halaman Ill DlPA BLU Halaman Ill DIPA BLU memuat rencana perkiraanltarget penerimaan PNBP yang disetor atau digunakan langsung dan pengeluaran dana per bulan, baik yang bersumber dari APBN (RM), PNBP, Pinjaman Luar Negeri, dan Pembiayaan.

5.

Halaman IV DIPA BLU Halaman IV memuat catatan tentang hal-ha1 yang perlu mendapatkan perhatian pelaksana kegiatan.

Format DlPA BLU secara rinci diilustrasikan dalam contoh terlampir. Cara pengisian DlPA BLU berpedoman pada tata cara pengisian DIPA BLU berikut ini. Ill. Tata Cara Pengisian DlPA BLU

1.

PENGlSlAN SURAT PENGESAHAN DlPA BLU (SP DlPA BLU) Halaman ini berisi informasi mengenai hal-ha1 yang disahkan dari DlPA BLU. Cara pengisian SP DlPA BLU sebagai berikut: 111

[21

Diisi dengan tahun anggaran Diisi dengan nomor SP DIPA BLU dengan ketentuan sebagai berikut aaaa Nomor SP b Nomor revisi ccc-dd Kode Kementerian NegaraILembaga - Kode Unit Organisasi e Kode dekon ( 0= dekonrrP 1=non dekonrrP) fff Diisi dengan kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan http://perpbn.multiply.com

9999 Diisi dengan tahun anggaran Diisi dengan kode kementerian negarallembaga diikuti dengan uraian nama kementerian negarallembaga Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi Diisi dengan kode satker BLU diikuti dengan uraian satker BLU Diisi dengan kode "1" diikuti dengan kata "penuh" untuk satker BLU berstatus Penuh Diisi dengan kode "2" diikuti dengan kata "bertahap" untuk satker BLU berstatus Bertahap Diisi dengan besaran persentase penggunaan PNBP BLU yang dapat digunakan langsung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status satker adalah BLU Bertahap). Diisi atau diinput dengan jumlah saldo awal kas yang telah tercatat di satker BLU pada saat penyusunan DlPA BLU, namun akan terbaca Pre Memori (PM). Saldo awal kas merupakan saldo kas yang bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih BLU tahun sebelumnya. Saldo awal kas ini tidak termasuk: a. Saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya, danlatau b. Saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DlPA selain DlPA BLU. Diisi dengan jurnlah target pendapatan PNBP dengan angka. Target pendapatan PNBP termasuk hibah BLU yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya. Diisi dengan jumlah surnber dana belanja dengan angka dan huruf Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM) Diisi dengan jumlah pagu PNBP (termasuk hibah BLU) yang digunakan untuk belanja BLU. Bagi BLU bertahap yang telah memiliki izin penggunaan PNBP, pagu belanja PNBP sejumlah izin penggunaan PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diisi dengan jumlah keseluruhan pagu PinjamanlHibah Luar Negeri yang dialokasikan dan merupakan tanggung jawab kementerian negarallembaga Diisi dengan jumlah pagu penerimaan pembiayaan BLU termasuk pinjaman BLU Diisi dengan pagu pengeluaran pembiayaan BLU dengan angka Diisi atau diinput dengan perkiraan saldo akhir kas yang telah tercatat di satker BLU pada saat penyusunan DlPA BLU, namun akan terbaca Pre Memori (PM). http://perpbn.multiply.com

Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DlPA BLU sesuai ketentuan. Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian program Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan Diisi dengan jumlah pagu untuk fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan Diisi dengan nama KPPN Diisi dengan kode KPPN Diisi dengan jumlah uang dengan sumber danalcara penarikan dari APBN untuk KPPN terkait. Sumber dana tersebut terdiri dari RM dan alokasi PinjamanIHibah Luar Negeri. Diisi dengan jumlah uang dengan sumber danalcara penarikan dari PNBP BLU untuk KPPN terkait. Sumber dana tersebut terdiri dari PNBP dan PinjamanIHibah BLU. Diisi dengan jumlah uang dengan sumber danalcara penarikan dari Pembiayaan untuk KPPN terkait Diisi dengan kota, tanggal, bulan, tahun pengesahan DlPA BLU Diisi dengan nama pejabat yang mengesahkan DlPA BLU Diisi dengan nama penandatangan SP DlPA BLU

[I91

[20] [21] [22] 1231 [24] [25] [26] [27]

[28]

[29] [30] 1311 1321 [33]

Diisi dengan NIP penandatangan SP DlPA BLU

Halaman ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

2.

PENGlSlAN DlPA BLU

a.

PENGlSlAN HALAMAN l (Umum)

Halaman IA Halaman ini diisi dengan informasi yang bersifat umum yang merupakan rekapitulasi dari seluruh satuan kerja dalam satu unit organisasi dan satu propinsi, dengan cara pengisian sebagai berikut:

[I] [2]

Diisi dengan tahun anggaran Diisi dengan nomor SP DlPA BLU http://perpbn.multiply.com

Diisi dengan kode kementerian negarallembaga diikuti dengan uraian nama kementerian negarallembaga Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi Diisi dengan kode satker BLU diikuti dengan uraian satker BLU Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran Diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran Diisi dengan nama Pejabat Penandatangan SPM Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi serta jumlah pagu menurut fungsi Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi serta jumlah pagu menurut sub fungsi Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian program serta jumlah pagu menurut program Diisi dengan uraian sasaran program Diisi dengan kode kegiatan diikuti uraian sasaranlkeluaran kegiatan Diisi dengan volume dari kegiatan Diisi dengan satuan dari kegiatan Diisi dengan kualitas dari kegiatan Diisi dengan jumlah pagu menurut kegiatan Diisi dengan kode sub kegiatan diikuti uraian sasaranlkeluaran sub kegiatan Diisi dengan volume dari kegiatanlsub kegiatan Diisi dengan satuan dari kegiatanlsub kegiatan Diisi dengan kualitas dari kegiatanlsub kegiatan Diisi dengan jumlah pagu menurut sub kegiatan Diisi dengan kota, tanggal, bulan, tahun pengesahan DlPA BLU Diisi dengan jabatan penanda tangan DlPA BLU Diisi dengan nama penanda tangan DlPA BLU Diisi dengan NIP penanda tangan DlPA BLU Urutan halaman

http://perpbn.multiply.com

Halaman IB Halaman ini diisi dengan informasi yang bersifat umum yang berisi mengenai Rincian PinjamanlHibah, dengan cara pengisian sebagai berikut: [I] [2] [3] [4] [5] [6] [6a] [7]

[I31 [I41

Diisi dengan tahun anggaran Diisi dengan nomor SP DlPA BLU Diisi dengan kode satker BLU diikuti dengan uraian satker BLU Diisi dengan nomor urut Diisi Nomor NPLNrrahun dan Nomor Register atau SumberlPemberi Hibah Diisi kode 1 Diisi kode 2 Diisi pagu total pinjamanlhibah luar negeri Diisi pagu pinjamanlhibah luar negeri yang akan dilaksanakan tahun ini Diisi kode 1 Diisi kode 2 Diisi dengan jumlah penarikan sampai dengan tahun lalu dalam bentuk US$ Diisi dengan jumlah penarikan tahun ini dalam bentuk US$ Diisi kode cara penarikan (PP, PL, LC, atau RK) Diisi jumlah uang yang ditarik dalam ribuan rupiah Diisi kode dana pendamping (l=RpPDP, 2=RPLN, 3=RplocCost, 4= RpAPBD) Diisi jumlah dana pendamping dalam ribuan rupiah sesuai dengan kode pendamping Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri

[I51

Diisi dengan jumlah uang kurs per mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri

[I61

Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Pinjaman luar Negeri Diisi dengan kode mata uang Rupiah untuk pagu Pinjaman Luar negeri Diisi dengan jumlah uang per Rupiah untuk pagu Pinjaman Luar Negeri Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Pinjaman Luar Negeri Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah

[I71 [I81 [I91 [20]

http://perpbn.multiply.com

Diisi dengan jumlah uang kurs per mata uang asing untuk pagu Hibah Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Hibah Diisi dengan kode mata uang Rupiah untuk pagu Hibah Diisi dengan jumlah uang per Rupiah untuk pagu Hibah Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Hibah Diisi dengan nomor urut Diisi dengan sumber pinjarnanlhibah, nomor pinjamanlhibah, dan tahun terjadinya pinjarnanlhibah BLU Diisi dengan pagu total penerimaan pinjamanlhibah BLU Diisi dengan pagu total penerimaan pinjamanlhibah BLU tahun ini Diisi dengan pagu penarikan pinjamanlhibah BLU sampai dengan tahun lalu Diisi dengan pagu penarikan pinjamanlhibah BLU tahun ini Diisi dengan urutan halaman b. PENGlSlAN HALAMAN II (Rincian Pengeluaran) Halaman II berisi informasi untuk masing-masing satuan kerja BLU, baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masingmasing jenis belanja dan kelompok akun belanja. Halaman I1.A Halaman 1I.A memuat rincian pengeluaran belanja yang dirinci menurut jenis belanja dan kelompok akun yang sumber dananya berasal dari RM, PNBP, PinjamanIHibah Luar Negeri, Pinjaman BLU, dan Saldo Awal Kas Yang Digunakan dari satuan kerja BLU guna mencapai sasaran kerja. Tata cara pengisian Halarnan I1.A adalah sebagai berikut: [I] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Diisi dengan nomor SP DlPA BLU Diisi dengan kode satker BLU diikuti dengan uraian satker BLU Diisi dengan kode satker BLU Diisi dengan nama satker BLU Diisi dengan kewenangan (KP, KD, DK, atau TP) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program, kegiatan Diisi dengan uraian kegiatan Diisi dengan volume dan satuan kegiatan Diisi dengan kode lokasi http://perpbn.multiply.com

[ I 01 [ I I] [ I 21 [ I 31

Diisi dengan kode sub kegiatan Diisi dengan uraian sub kegiatan Diisi dengan volume dan satuan sub kegiatan Diisi dengan kelornpok akun Kelompok akun belanja diisi berdasarkan sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja tersebut. Kelornpok akun yang digunakan dalam DlPA BLU ini mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila sumber dana belanja berasal dari APBN (RMIPHLNIPNBP yang disetor ke rekening kas negara) maka kelompok akun yang digunakan adalah kelompok akun yang berlaku urnurn bagi kementerian negaral lembaga Apabila sumber dana belanja berasal dari PNBP BLU yang digunakan langsung dan Pinjaman BLU (BLUIPBLU) maka kelompok akun yang digunakan adalah kelompok akun khusus satker BLU. Misalnva: Untuk satker BLU, kelornpok akun belanja pegawai dan belanja barang, cara penarikanlsumber dananya dari APBN Rupiah Murni (RM) menggunakan kelompok akun 51 dan cn

Untuk satker BLU, kelompok akun belanja barang adalah kelompok akun 5251, yang terdiri dari: belanja gaji dan tunjangan (untuk belanja gaji yang didanai dari PNBP BLU dimasukkan ke dalam kelompok akun belanja barang), belanja barang, belanja jasa, belanja perneliharaan, belanja perjalanan, dan belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya. Kelompok akun belanja modal BLU adalah kelompok MAK 5371, yang terdiri dari: belanja rnodal tanah, belanja modal peralatan dan rnesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya. [I41 [I51 [I61

Diisi dengan uraian kelornpok akun Diisi dengan kode KPPN Pernbayar Diisi dengan surnber danal cara penarikanlkode register (bila PHLN) sumber dana diisi kode RMIRMPIPHLNIPNBPIBLUIPBLU - RM, untuk dana Rupiah Murni - RMP, untuk dana Rupiah Murni Pendamping - PHLN, untuk dana PinjamanIHibah Luar Negeri http://perpbn.multiply.com

-

[ I 71

[I81 1191 [20] [21] [22] [23]

PNBP, untuk dana PNBP yang ditarik dari Rekening Kas Negara BLU, untuk dana PNBP yang digunakan langsung dan saldo awal kas yang digunakan BLU - PBLU, untuk dana Pinjaman BLU cara penarikan diisi kode PPIPURWLC Diisi pagu per jenis belanja dalam ribuan rupiah Khusus untuk belanja pegawai yang berasal dari PNBP BLU dimasukkan ke dalam kelompok akun Belanja Barang BLU. Diisi total pagu per jenis belanja dalam ribuan rupiah Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pengesahan DlPA BLU Diisi dengan jabatan penanda tangan DlPA BLU Diisi dengan nama penanda tangan DlPA BLU Diisi dengan NIP penanda tangan DlPA BLU Diisi urutan halaman

Halaman II. B

Halaman ini berisi iincian penerimaan dan pengeluaran BLU yang berasal dari Pembiayaan. Cara pengisian halaman 11.6 adalah sebagai berikut: [I] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

[lo] [II ] [I21 [I31 [I41 [I51

Diisi dengan nomor SP DlPA satker BLU yang bersangkutan Diisi dengan kode satker BLU diikuti dengan uraian satker BLU Diisi dengan kode satker BLU Diisi dengan nama satker BLU Diisi dengan kewenangan (KP, KD, DK, atau TP) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program, kegiatan Diisi dengan uraian kegiatan Diisi dengan volume dan satuan kegiatan Diisi dengan kode lokasi Diisi dengan kode sub kegiatan Diisi dengan uraian sub kegiatan Diisi dengan volume dan satuan sub kegiatan Diisi dengan kelornpok akun pengeluaran dan penerimaan pembiayaan Diisi dengan uraian kelompok akun pengeluaran dan penerimaan pembiayaan Diisi dengan kode KPPN Pernbayar http://perpbn.multiply.com

Diisi dengan sumber danal cara penarikanlkode register (bila PHLN) sumber dana diisi kode RMIRMPIPHLNIPNBPIBLUIPBLU - RM, untuk dana Rupiah Murni - RMP, untuk dana Rupiah Murni Pendamping - PHLN, untuk dana PinjamanlHibah Luar Negeri - PNBP, untuk dana PNBP yang ditarik dari Rekening Kas Negara - BLU, untuk dana PNBP dan saldo awal kas yang digunakan BLU - PBLU, untuk dana Pinjaman BLU cara penarikan diisi kode PPIPURWLC Diisi dengan pagu pembiayaan dalam ribuan rupiah Keterangan : Investasi, contoh: penyertaan modal kepada BUMNIBUMD atau Perseroan Terbatas. Pembayaran Pokok Pinjaman, contoh: pembayaran pokok pinjaman ke bank. Pemberian Pinjaman, contoh: pemberian pinjaman kepada BLUIpihak lain Divestasi, contoh: penjualan surat berharga danlatau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Pinjaman Jangka Pendek, contoh: penerimaan pinjaman jangka pendek dari banklinstitusi pembiayaan lainnya. Pinjaman Jangka Panjang, contoh: penerimaan pinjaman jangka panjang dari banklinstitusi pembiayaan lainnya. Diisi jumlah keseluruhan pagu per jenis pembiayaan dalam ribuan rupiah. Diisi dengan kota, tanggal, bulan, tahun pengesahan DlPA BLU Diisi dengan jabatan penanda tangan DlPA BLU Diisi dengan nama penanda tangan DlPA BLU Diisi dengan NIP penanda tangan DlPA BLU Diisi urutan halaman

http://perpbn.multiply.com

c.

PENGlSlAN HALAMAN Ill (Rencana Penarikan Pengeluaran dan Perkiraan Penerimaan) Halaman Ill merupakan rencana penarikan dan penggunaan dana masing-masing satuan kerja BLU sampai dengan jenis belanja, pembiayaan, serta rencana penerimaan dari masing-masing satuan kerja BLU. Halaman Illdiisi sebagai berikut: Diisi dengan tahun anggaran Diisi dengan nomor SP DlPA BLU [2] Diisi dengan kode satker BLU diikuti dengan uraian satker [3] BLU Diisi dengan kode satker BLU diikuti dengan uraian satker [4] BLU [5] Diisi dengan rencana penarikan dana yang bersumber dari APBN dengan jumlah uang yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan (dalam ribuan rupiah) [6] Diisi dengan rencana penggunaan langsung dana yang bersumber dari PNBP dengan jumlah uang yang akan - digunakan sesuai bulan yang bersangkutan (dalam ribuan rupiah) [7] Diisi dengan rencana penarikan dana yang bersumber dari PNBP BLU (khusus BLU Bertahap) yang telah disetor ke kas negara dengan jumlah uang yang akan digunakan sesuai bulan yang bersangkutan (dalam ribuan rupiah) [8] Diisi dengan rencana pembiayaan dengan jumlah uang yang akan dikeluarkanlditerima sesuai bulan yang bersangkutan (dalam ribuan rupiah) Diisi dengan rencana penerimaan dana satuan kerja BLU [9] dengan jumlah uang yang akan diperkirakan akan diterima sesuai bulan yang bersangkutan (dalam ribuan rupiah) [lo] Diisi dengan kota, tanggal, bulan, tahun pengesahan DlPA BLU Diisi dengan jabatan penanda tangan DlPA BLU [I I] [I21 Diisi dengan nama penanda tangan DlPA BLU [I]

d.

[I31

Diisi dengan NIP penanda tangan DlPA BLU

[I41

Diisi Urutan Walaman

PENGlSlAN HALAMAN IV (Catatan) Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh satuan kerja BLU dalam melaksanakan DlPA BLU.

http://perpbn.multiply.com

Halaman IV diisi sebagai berikut: [I] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

[lo] [ II ] [I21 [I31 [I41 [I51 [I61 [ I 71 [I81 [I91 [20] [21] [22]

[23] [24]

Diisi dengan tahun anggaran Diisi dengan nomor SP DIPA BLU Diisi dengan kode satker BLU diikuti dengan uraian satker BLU Diisi dengan kode satker BLU Diisi dengan nama satker BLU lsian belanja rnengikat Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program, kegiatan Diisi dengan uraian kegiatan Diisi dengan kode kegiatan, sub kegiatan Diisi dengan uraian sub kegiatan Diisi dengan kode akun belanja mengikat Diisi dengan uraian akun belanja mengikat Diisi dengan pagu dana akun belanja mengikat lsian dana yang diblokir Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program, kegiatan Diisi dengan uraian kegiatan Diisi dengan kode kegiatan, sub kegiatan Diisi dengan uraian sub kegiatan Diisi dengan kode akun yang diblokir Diisi dengan uraian akun yang diblokir Diisi dengan pagu dana akun yang seluruhlsebagian dananya diblokir Diisi dengan keterangan "diblokir sebesar" Diisi dengan pagu dana akun yang diblokir Diisi dengan keterangan blokir, contoh : - Disposisi :Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan; atau - Disposisi :Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil.. ... Direktorat Jenderal Perbendaharaan

lsian Saldo Awal Kas Diisi dengan uraian "saldo awal kas sebesar" Diisi atau diinput dengan jumlah saldo awal kas yang telah tercatat di BLU pada saat penyusunan DlPA BLU, namun akan terbaca Pre Memori (PM). http://perpbn.multiply.com

lsian Saldo Akhir Kas Diisi dengan uraian "saldo akhir kas satker BLU sebesar" Diisi atau diinput dengan perkiraan saldo akhir kas yang telah tercatat di BLU pada saat penyusunan DIPA BLU, namun akan terbaca Pre Memori (PM). Jumlah saldo akhir kas yang bersumber dari surplus anggaran tahun berjalan dan saldo pembiayaan bersih BLU tahun berjalan, tidak terrnasuk: a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya; b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA BLU: dantatau lsian ambang batas Diisi dengan uraian 'persentase ambang batas yang diusulkan sebesat" Diisi dengan besaran persentase ambang batas yang diusulkan oleh satker BLU Diisi dengan kota, tanggal, bulan, tahun pengesahan DIPA BLU Diisi dengan jabatan penanda tangan DIPA BLU Diisi dengan nama penanda tangan DlPA BLU Diisi dengan NIP penanda tangan DlPA BLU Diisi Urutan Halaman

http://perpbn.multiply.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN: 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISlAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN ANGGARAN XXXX (1) NOMOR : aaaa.blccc-dd.elfff/gggg (2) Dengan I ~kami I mengesahkanalokasi anggaran Deparlernen 1 Lembaga (MX) XXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXMX (3) (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMX (4) Unlt O r g a n ~ s a s ~ X X X X X x X x X x x x x x x x x ~ X M X (5) Propnsj Ooc) KodelNarna Satker (XXXXXX) XXXXXXXXXXX-XXX (6) Status BLU (X) mxa CI) (x) xmo; (8) Persentase Penggunaan Langsung PNBP xmo; (Q) Saldo awal kas PM (10) Targcl Pcndapatan PNBP vberar Rp 999 999 999999 (11) Rp 999 999 999 999 (***XYXYXY -*** ) (12) S u m k r Dana Bclanja w k r a r Rp 999 999 999 999 (1 3) (1) Rup~ahM u m Rp 999 999 999 999 (11) (2) PNBP Rp 999 999 999 999 (IS) (3) P m n ~ ~ b Luar a hNcgm Rp 999 999 999 999 (16) (4) Penmmaan Pcmb~ayaanBLU Pagu P e n g e l u r n Pembtayaan BLU Rp 999 999 999 999 (17) Saldo Akhs Kar PM (IS) %danPNBP(I9) BeperwnLvc ambang barn adalah Unluk keglamleglatan sebaga benkul Kode dan Nama Fungst Sub Fungrl Program Keglatan XX (20) Rp 999 999 999 999 XXXX -(21) Rp999 999 999 999 XXXXXX XXXYXXY)(XXYXXX (22) Rp 999 999 999 999 XXXXXXXYXX -X (23) Rp999999999999 I(mclan belanja dan pemblayaan untuk marmgmaong keg~atanlmsra &lam Dab lslan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) arlamps Pcnctum dana M a t a u penanggunglawaban dllakukan mclalun Kanlor Pclayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dl Rp 999 999 999 999 (28) BLU Rp 999 999 999 999 (29) - PEMBIAYAAN Rp 999 999 999 999 (27) - APBN XYXXXYXYXYX)[XXXXXYXY(25) 26)

-

I y

4.

Sum1 Pengerahan itu hanya berlaku rebagat darar pfncatm dma dm darar p e r b l t a n SP2D Pengerahan bag! KF'PN Tanggunglawab terhadap penerapan dan perhlungan blaya wna p g g u n a a n dam yang lcnuang &lam DIPA wpenuhnya berada pa& Pcngguna AnggaawKuasa P e n g p Anggaran Pendapam PNBP unluk rallrer BLU penuh &pat L& langrung xrual knmruan Pendapam PNBP untuk ralker BLU k n a h a p &pal dnpwkm langrung rcsuai knentuan dalam Keputuran Mcnlen Keuangan l e n m g penclapan raker yang mcnerapkan PK BLU ramp! dcngan 31 Ducmber X W ( ( l ) DIPA BLU lrn berlaku vjak mggal I Jan- -(I)

XXYXM(XYXXXYXYXXXYXXYXX 132) NIP XYXXXWWO( (33)

http://perpbn.multiply.com

DAFTAR ISlAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN ANGGARAN XXXX (1) Nomor : aaaa.Wccc-dd.elffflgggg (2) IA.UMUM Kernenter~anNegaraILembaga Unit Organisasi Propinsi Kode dan Nama Satker

: : : :

xxxxxxxuoooo;xxx uxxxxuxxxxxxxx uxxxuxxuoootxx (999999) MXXXXX

(3) (4) (5) (6)

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pejabat Penandatangan SPM

: : :

xxxxxxxxxxxxmxxx (7) x x x x m x x x ~ ~ ~(8) ~xx~~ xxxxxxxxxxxxmxxx (9) Halaman : IA xx (28)

1. Fungsi

:

2. Sub Fungsi

:

3 Program

:

xx (10) . . xx.xx (11) xx xx xx (12)

Sasaran program

Rp 999 999.999 999 (10)

X X X X X X ~ ~ X X X ~ X X X X X X X X X X X XXXUOOO(XUOOW( X

Rp.999.999 999.999 (11)

) O U X X X X ~ ~ X X X X X ~ ~ ~ ~XXXXXXXUUXXXU(XXX ~ X X U ~ ~ ~ (

Rp 999 999 999 999 (12)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXXXXXXXUUXU~

(13)

h)

W

P

X X X ~ X X X U X X X X ~ U U : X X X U ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X

SasaranIKeluaranKegiatan

xxxx (14)

lndikator Keluaran Sub Kegiatan

C

(19)

:

xuxxxuuxxxx-xxxxxx

XWOOWOOUXXXMXxxXxxxxx)OUXX

M

XXUOOUUXXXXXXXXXXXXXXXXxxXXX

xurx XXXX

Satuan

uo:(16)

Kualitas u x (17)

Jumlah Rp.999.999.999 (18)

:

XXXX

X

Volume xxx (15)

uoaxxuuxuootuuutxxxxxxxxxxxx

XUOOOUXMOOUXX-XXX

xxx XXX

xxx xxx

Rp.999.999.999 Rp.ggg 999.ggg )23) Rp.999.999.999 Rp.999.999.999

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A.N. ... .. . ... ... .. ... . .. ... ... . .. . ...... ... . .. . ...

(24) (25)

... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ,. .. ... .

(26)

NIP ............................................ (27) http://perpbn.multiply.com

Ieed Iezl

1611666'666'666'666'666'666

'dtl

18 ~1666'666'666'666'666

[LLISeleA

Nldbl(2)

1911666'666'666'666'666'666

'dtl

IS 11 666666'666'666'666

[PlI SeleA

~ U ! SelnleA V (r)

I (€1.1

I

IZ~I

Or 6 euea apon (uenqu welep) 08dVdtl P lso3301dtl E N1dtl dadd' DNldWVON3d VNVO

I

ILL] 9

euea

I

1e61

[or]

161

L

9

~POH

(uenqu welep) ( X t l ' 3 1 ' l d 'dd) NVXltlVN3d VtlV3 B NV13NItl

euea ,

I

I

lee1

1

1

ssn IUI

u ~ u e l u l d.e : ue6ue~alay

C\1 [e~l

leg1

ILI

(91

ISI

S

P

E

Z

awn

euea

181

I

ua6a~ ,en,

unqel

nlel NVXltlVN3d

PS I

z c

apon (OOOC x) 6ulsv e l n l e ~ IUI u n q e l n6ed 2 l e l o l n6ed L HVBIHINlHd n 3 V d

I

[PI 1

J~IS~E~N'ON

UnqeUNldN ON HVBiHlNlHd N38WtlS

O N

ua6a~ l e n l qeq~H/uRuelu~d ueoultl 1

http://perpbn.multiply.com

DAFTAR ISlAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM II A. RlNClAN PENGELUARAN BELANJA (RIBUAN RUPIAH) Nomor SP aaaa.Wccc-dd.eJffflgggg (1 ) Kode dan Nama Satker : (999999) n u x x w c x x x w o u x x x x x u x ~ x x x x x x x ~ x x x x x x x(2)

. .-,-.,.-.. Kode Satker. Fungsi. Sub fungsi. Program. Kegiatan. Sub kegiatan. Kelompok Akun 1

XUxm

Uraian Satker. Kegiatan, Sub keglatan, dan KelompokAkun

-

Kewenanganl Volume/Satuan

2

(3)

(6) XX.XX.M.XX

.

..

,..n-

--

JENlS BELANJA

XXXXXXXXX (7) XXMXXXX (11)

(13) XXXX

XXXXMO((14)

H : Modal

gelanja garang

: $ $

3

4

5

6

7

XX ( 5 )

999.999

999.999

999.999

999,999

XX.XX (8)

999.999

999.999

999.999

999.999

XX.XX(12)

999.999

999.999

999.999

999.999

(4)

(10)XXXX.XXXX

gelanja pegawai

999,999

I

Lokasll KPPN

Sumber Dana/Cara Penar~kanl Register

8

9

XX.XX (9) xxx(l5)

999,999

XX XX (16)

1

(10)

"1\ JUMLAH

999,999

999,999

999,999

999,999

xxxxxxxxxx, xx xwrxxxxxxxxxxxxx xxxx AN

NIP

(19) (20)

(21)

(22)

http://perpbn.multiply.com

H V lWflP

(PC)XXXXXXX

xx'xxxx (or) xxxx xx (9) (E) XXXXXX Z1

Jalslbkl/'JW~eued eJe3puea Jaqwns

11

NddY pseyoi

OC Euelued Wuer uewelu~d

6 yapuad ey6uer uewelu~d

8

L

fselsanla

uewelu~d uelJaqwad

9 ueweruld YO YO^ ue~ekeqwad

ue~enlaEuad

ueew~~auad IJeeAelqUJad

S

E

Z

uenleg/awnlo Nue6ueuamay

unyv yOdwOlay uep uelel6ay qns uele16ay Jayles UeleJn

lselsanul

1 unyv yodwolay uele16ay q n ~ , " ~ , " ~ ~ ls6un,

qnS ls6un, Jayies apon

(EZ) m a II uewelen (z) xxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (666666) (1) 6666/111/aapp-333/qeeee

'

Jayles eweN uep apoy dS JowoN

( ~ ~ l d n~k~l I l g l k l ) http://perpbn.multiply.com

DAFTAR ISlAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN L AYANAN UMUM TAHUN ANGGARAN XXXX (I) Ill. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Nornor : aaaa.blccc-dd.emlgggg (2) Kode dan Nama Satker : (999999) uuxwuwolxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xx 131 ~, KODEINAMA SATKERNMIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 1 19898991 m m m ...... ,m ... . . .. . . . 111 Penarihn Dana APBN ' ' Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53)

.

-

-

Halaman : Ill.xx (14)

,1 dalam - -. - . rthtlan .. .nlodah -r.-.. rI

RENCANA PENARIKAN PENGELUARANIPERKIRAANPENERIMAAN Januari 2

Pemari 1 I

3

Mare! ~ I

April

4

1 I

Mei

5

1 I

I

Juni 6

~ I

I

Juli

7

1 I

8

Agunus 1

I

Sept:mbe

9 I

I

1

I

Oktober

1 I

I

0

~

Nopernber 11 2

I

I

l1 I

I

1

Desember

'

1l 3

JUrnlah

14

-

I""

PaMriksn PNBP y a w d i m o r La Kas Negan

El

- Belanja Barang (52) - Belanja Modal (53)

.

Pembiayaan Pengeluaran a. Investas b. PembayannPokok Pinjaman c. Pemberian Pinjaman Penerimaan a. W n a s i b. Pinjaman Jangha Pendek c Pinjaman Jangha Panjanp

-

-

999-999

-I--- ---1

Pcrkinan/larp.1 Pcnerimun PNBP yang d w o r (42) yang digunakan lanplunp (424)

-

1

1

1

I

7

-

r

- -

"

I

. .. . . . NIP . . . ..

.

- -

. .. . . http://perpbn.multiply.com .. . . . .. . . . ., (12) .. .. . . . . ... . .. . . . . .. (13)

....................

......

(OE)

"""""

..". N'V

-'

(6Z)

I

(SZ) XXXXXXXXXXXX

( 9 ~ n'd )

(PZl n'd

(€2) XXXXXXXfiXm(XX

( 9 ~ n'd )

(52) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(PZ) n'd

(EZ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ZZ) x X X Y m X X Y x x x x x

(22) m X Y X x x m X X X Y (11) 666'666'666

(OZ) XXXfX-

(61) 666'666'666

(91) XXXXXXXXXXXXXX

Nvwnn

I

(LL)XXXXXX

(LZ) 666.666'666

(02) ~

(6 1) 666'666'666

(01) X X -

X

X

~

(Ll)xXXXXX

(L) XXXXXXXXXXXXXXXX

(9) 'X'XX'XX

(L) XXXXXXXXXXXXXM(XXXX

(9) m - X ' X X

(SIXXxxxxxXxXXxxxxx

( t ) XXXXXX

(5) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(PI XXXXXX

3aon

apon

NvIwn

(qeldn~uenqu welep) (666666) :Jayles eweN uep apon (z) 6666/~~a.pp-333/q.eeee : JUJJON

(E) mmmaammmcnommcxxx-mxxxm (EE) XAI

:u w e l e ~ NVlVlV3'AI ( b ) XXXX NWVDDNV NfiHVl WnWn NVNVAVl NVaVE NVUVODNV NVVNVSMVl3d NVISI UVldVa

http://perpbn.multiply.com

~

http://perpbn.multiply.com

1X.UMUM ( Tata Usaha, Kesekretariatan )

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

@ g?3??;

DEPARTEMEN KEUANGAN R E P U B L K INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id Telepon

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan SURAT EDARAN Nomor SE- 38 lPB12008 TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN REALlSASl DAN PERKIRAAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2008 Sehubungan dengan perkembangan perekonomian global saat ini yang berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 dan melengkapi surat kami Nomor S-6581lPBl2008 tanggal 26 September 2008 ha1 Perkiraan Realisasi DlPA Tahun 2008, dengan ini diminta agar Saudara menginstruksikan kepada Kepala KPPN untuk meminta Satker menyusun laporan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang telah dikontrakkan dan belum lunas dibayar dalam DlPA Tahun Anggaran 2008 (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini); 2. Kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktuallnon kontraktual (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 Surat Edaran ini); 3. Perkiraan Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Surat Edaran ini);

(format

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 3 disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 22 Oktober 2008. Atas dasar laporan yang dikirimkan oleh Satker, KPPN menyusun laporan sebagai berikut: 1. Realisasi s.d. akhir September 2008 dan Perkiraan Belanja Oktober s.d. Desember 2008 (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-I, Lampiran IV-2, dan Lampiran IV-3 Surat Edaran ini);

2. Perkiraan Belanja Kementerian NegaralLembaga Tahun Anggaran 2008 (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Surat Edaran ini);

http://perpbn.multiply.com

Penyusunan dan penyampaian laporan tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan program aplikasi realisasi dan perkiraan belanja tahun anggaran 2008.

I

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 2 disampaikan kepada : 1.

Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 24 Oktober 2008,

2.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk selanjutnya menyusun rekapitulasi dan melakukan analisis, serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 31 Oktober 2008.

Untuk selanjutnya paling lambat tanggal 7 Nopember 2008 dan 5 Desember 2008, Satker menyampaikan ke KPPN laporan realisasi bulan sebelumnya dan perkiraan yang telah disesuaikan (sebagaimana Lampiran I s.d. Ill). KPPN menyampaikan laporan sebagaimana Lampiran IV dan V kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 12 Nopember 2008 dan 12 Desember 2008. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi dan analisis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 17 Nopember 2008 dan tanggal 17 Desember 2008. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2008 Direktur Jenderal Perbendaharaan, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: Menteri Keuangan

http://perpbn.multiply.com

Lampiran I DAFTAR KEGIATAN YANG TELAH DIKONTRAKKAN DAN BELUM LUNAS DlBAYAR PER 30 SEPTEMBER 2008 KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA SATKER KPPN

: ......(1)............... : ......(2). .............. .......... : ......(3).........................

(dalam jutaan rupiah! Kontrak

No

(4)

Uraian PekeMan

(5)

Kode Jenis Belanja

(6)

Tanggal dan NO. Kontrak

(7)

Nilai

(8)

Telah Dibayar

(9)

Rencana Pencairan Sisa Kontrak Oktober

Nopember

Desember

(10)

(11)

(12)

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran,

(Nama Lengkap) NIP.....................

http://perpbn.multiply.com

Petunjuk Pengisian Lampiran I

http://perpbn.multiply.com

Lampiran II DAFTAR KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN (KONTRAKTUAUNON KONTRAKTUAL) PER 30 SEPTEMBER 2008

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran,

(Nama Lengkap) NIP.. ..................

http://perpbn.multiply.com

Petunjuk Pengisian Lampiran II

13

Sisa pagu DlPA per 30 September 2008 per jenis belanja, sesuai data pada satker

14

Sisalselisih antara sisa pagu DlPA dengan jumlah perkiraan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan

http://perpbn.multiply.com

Lampiran Ill LAPORAN PERKIRAAN PENCAIRAN DANA BULAN OKTOBER, NOPEMBER DAN DESEMBER 2008 KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : ......(1)................................. SATKER : ......(2)................................. KPPN : ......(3).................................

Jumlah

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran,

(Nama Lengkap) NIP....................

http://perpbn.multiply.com

Petunjuk Pengisian

http://perpbn.multiply.com

Petunjuk Pengisian Lampiran IV-I Petunjuk Pengisian

Ang ka 1

No urut

2

Kode BA, urutan BA, kode satker, nama satker

3

Pagu DlPA kondisi terakhir sesuai revisi s.d. tanggal 30 september 2008

4

Realisasi pencairan dana s.d. tanggal 30 September 2008

5

Sisa kontrak yang masih harus dibayarkan

6

Tagihan pembangunan atas kegiatan yang akan dilaksanakan

7

Perkiraan Sisa pagu

8

Persentase antara perkiraan sisa pagu dengan pagu DlPA

http://perpbn.multiply.com

Petunjuk Pengisian Lampiran IV-2

14

Jumlah realisasi pencaiaran dana s.d. 30 September 2008

15

Sisa pagu belanja pegawai

16

Sisa pagu belanja barang

17

Sisa pagu belanja modal

18

Sisa pagu belanja bantuan sosial

19

Sisa pagu belanja lain-lain

20

Jumlah sisa pagu belanja

http://perpbn.multiply.com

Petunjuk Pengisian Lampiran IV-3

erkiraan pembayaran belanja modal untuk kegiatan yang

http://perpbn.multiply.com

Lampiran V

LAPORAN PERKIRAAN PENCAIRAN DANA BULAN OKTOBER, NOPEMBER DAN DESEMBER 2008 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN : ....................................... KPPN ........................................

Jurnlah

(Ternpat). (tanggal, bulan, tahun) Kepala KPPN,

(Kepala KPPN), NIP.....................

http://perpbn.multiply.com

Petunjuk Pengisian Lampiran V Petunjuk Pengisian

Angka 1

Nomor urut

2

Kode dan uraian BA

3

Kode jenis belanja

4

Perkiraan pencaiaran dana bulan Oktober 2008

5

Perkiraan pencaiaran dana bulan Nopember 2008

6

Perkiraan pencaiaran dana bulan Desember 2008

7

Jumlah perkiraan pencaiaran dana

http://perpbn.multiply.com

Lampiran IV-I REALlSASl S.D. AKHlR SEPTEMBER 2008 DAN PERKIRAAN BELANJA OKTOBER S.D. DESEMBER 2008 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN

(dalam jutaan rupiah)

Bagian Anggaran dan Satker

No

(1)

(2)

Pagu

*)

(3)

Reaiisasi s d. 30 september 2008

(4)

Kk:", ya%zSsih

Dibayar

Kegiatan yang akan dilaksanakan (kontraktual,non kontraktual)

Perkiraan Sisa Pagu

YO

(6)

(7) = (3) - (4) - (5)- (6)

(8) = (7) 1 (3)

(5)

Jumlah (Tempat). (tanggal, bulan, tahun) Kepala KPPN .................

(Nama Lengkap) NIP.................... Catatan: 1.

*) Pagu DlPA kondisi terakhir sesuai revisi s.d. tanggal 30 September 2008

2.

KPPN

Kolom (3) dan (4) sesuai dengan data server

http://perpbn.multiply.com

Lampiran IV-2 PAGU DlPA DAN REALlSASl S.D. AKHlR SEPTEMBER 2008 PER JENlS BELANJA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN : KPPN ' (dalam jutaan rup~ah)

No

(1)

Bag~an Anggaran dan Salker

(2)

Pagu DlPA

Real~sas~ s d 30 September 2008

Slsa Pagu

Jen~sBelanja

Jen~sBelanja

Jen~sBelanja

51

52

53

57

58

Jurnlah

51

52

53

57

58

Jumlah

51

52

53

57

58

Jurnlah

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

Jurnlah

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun) Kepala KPPN ............ ..

.

Nama Lengkap NIP.. ...... ... .. ............ http://perpbn.multiply.com

Larnpiran IV-3 PERKIRAAN BELANJA BULAN OKTOBER S.D. DESEMBER 2008 DAN PERKIRAAN SlSA PAGU PER JENlS BELANJA KANWIL DlTJEN PERBENDAHARAAN : KPPN :

I

I

/ I No

h,

cn

(1)

I

Bagian ~nggaran dan Satker

(2)

I

(dalam jutaan rupiah)

I

I

(kontraktuallnonkontraktual) Jenis Belanja

I

I

Kegiatan yang akan dilaksanakan

Sisa Kontrak yang Masih Harus Dibayar

Perkiraan Sisa Pagu

Jenis Belanja

Jenis Belanja

51

52

53

57

58

Jumlah

51

52

53

57

58

Jumlah

51

52

53

57

58

Jumlah

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

03

Jurnlah

(Ternpat), (tanggal, bulan, tahun) Kepala KPPN ...............................

(Narna Lengkap) NIP.. .. ... ........... ......

.

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 47 IPB12008 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

bahwa dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran, meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan negara dan menjaga kesinambungan mekanisme pembayaran pada akhir tahun anggaran, maka jadwal penyetoran penerimaan dan pengeluaran negara harus diatur sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undangan lainnya;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); http://perpbn.multiply.com

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat dan Kehidupan Provinsi Surnatera Utara sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia nomor 4550); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 981PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan ~reasury Single Account USA); Peraturan Menteri Keuangan Nornor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; http://perpbn.multiply.com

13. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 171lPMK.0512007 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59lPB12007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); MEMUTUSKAN: Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Penvakilan Rakyat.

2.

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pirnpinan Lernbaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara.

3.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

4.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

http://perpbn.multiply.com

5.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakanfungsi Bendahara Umum Negara.

6.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kementerian negarallembaga.

7.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan.

8.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakananggaranyangdikuasakan kepadanya.

9.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

10. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 11. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

12. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PNKuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito. 13. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PNKuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP yang ditetapkan. 14. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA dengan rnembebani DIPA, yang dananya http://perpbn.multiply.com

dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh PAlKuasa PA kepada: a. Pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan; b. Bendahara Pengeluaran untuk belanja pegawai. 16. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM Penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. 17. Surat Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut SKPA adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh Kuasa PA unit eselon yang lebih tinggi (selaku Kuasa PA asal) kepada Kuasa PA unit eselon yang lebih rendah (selaku Kuasa PA penerima) dalam unit eselon I yang sama pada suatu departernenlkementerian negarallembaga untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja. 19. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh Kuasa PA pada Kementerian NegaralLembagaIKantorlSatuan Kerja.

20. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 21. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. http://perpbn.multiply.com

22. Treasury Single Account (TSA) adalah satu rekening dimana semua penerimaan negara masuk ke dan semua pengeluaran negara dibayar dari rekening tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk dapat melaksanakan pengelolaan kas yang baik.

23. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima penerimaan negara (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 24. Bank Devisa Persepsi adalah bank persepsi yang diberi izin untuk menerima penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor. 25. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 26. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran honorarium, vakasi, uang makan, dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

27. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 28. Ambang Batas adalah jumlah persentase kenaikan pagu belanja PNBP yang diperkenankan digunakan melebihi pagu belanja dalam DlPA sepanjang pendapatan operasional dan non-operasional BLU naik secara proporsional.

29. Akhir Tahun Anggaran adalah hari kerja terakhir pada tahun anggaran berkenaan.

http://perpbn.multiply.com

BAB II PENERIMAAN ANGGARAN

(1) Semua loket penerimaan setoran Bank PersepsilBank Devisa PersepsiIPos Persepsi, selama 6 (enam) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran dibuka penuh sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat, kecuali untuk penerimaan PBBIBPHTB sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat. (2) Khusus untuk akhir tahun anggaran, loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat. (3) a. Semua transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dan ayat (2) (kecuali penerimaan PBBIBPHTB), harus dilimpahkan setiap hari oleh Bank PersepsiIPos Persepsi paling lambat pukul 16.30 waktu setempat, kecuali akhir tahun anggaran paling lambat pukul 14.00 waktu setempat;

b. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilakukan setiap hari ke rekening nomor 501.00000x pada Bank lndonesia KPPN KBI. Sedangkan KPPN Non-KBI ke rekening Bank lndonesia KPPN Induk; c. Penerimaan PBBIBPHTB yang diterima oleh BanklPos Persepsi selama 6 (enam) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran, setiap hari kerja harus dilimpahkan ke 80 Ill PBBIBPHTB paling lambat pukul 15.00 waktu setempat, kecuali akhir tahun anggaran pelimpahan ke BO Ill PBBIBPHTB paling lambat pukul 14.00 waktu setempat: Selanjutnya dibagi habis pada hari itu juga sesuai ketentuan, sehingga saldo rekening Kas Negara pada BO Ill PBBIBPHTB setiap hari menunjukkan saldo nihil; d. Bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% dan biaya pungut sebesar 9% dari penerimaan PBB serta 20% dari penerimaan BPHTB tersebut, selama 6 (enam) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran ditransfer setiap hari oleh BO Ill PBBIBPHTB ke rekening nomor 501.00000~pada Bank lndonesia KPPN KBI paling lambat pukul 16.30 waktu setempat. Sedangkan KPPN Non-KBI ke rekening Bank lndonesia KPPN lnduk paling lambat pukul http://perpbn.multiply.com

16.30 waktu setempat. Khusus akhir tahun anggaran BO Ill PBBIBPHTB mentransfer ke rekening nomor 501.00000~paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

(1) KPPN KBI dapat menginformasikan rencana pelimpahan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada KBI setempat melalui telepon, agar KBI dapat melaporkan ke Bank Indonesia Pusat pada hari yang sama. (2) Apabila Bank PersepsiIBank Devisa PersepsilPos Persepsi kurang atau terlambat melimpahkan penerimaan setoran sesuai ketentuan sebagaimana ayat (3), maka akan dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan denda l o l o o (satu per seribu) per hari dari jumlah yang kuranglterlambat dilimpahkan. Jumlah hari terlambat dihitung termasuk hari libur. (3) Tata cara penyampaian dokumen berkaitan dengan penerimaan dan pelimpahan diatur sebagai berikut: Selama 6 (enam) hari kerja sebelum akhir tahun PersepsilPos Persepsi wajib anggaran Bank menyampaikan dokumen penerimaan negara kepada KPPN mitra kerjanya paling lambat pukul 17.00 waktu setempat. Khusus akhir tahun anggaran paling lambat pukul 16.00 waktu setempat yang meliputi: a. Laporan Harian Penerimaan (LHP) per rekening penerimaan; b. Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) menurut Akun Penerimaan dan NTBINTP;

disusun

c. Bukti Penerimaan Negara, SSP lembar ke-2, SSPBB, SSB, SSPCP lembar ke-2a, 2b, dan 2c; SSCP lembar ke-2a, 2b, STBS, SSPB serta SSBP lembar ke-2 dan lembar ke-3; d. Nota KrediffBerita Tambah Advice; e. Nota DebetlBerita Advice; f.

Kurang

(Gir.8)lConfirmation (Gir.9)ICompletion

Berita Saldo (Gir.52);

g. Arsip Data Komputer (ADK).

http://perpbn.multiply.com

(4) Selama pernusatan penerimaan akhir tahun anggaran, pelimpahan dan penyampaian LHP beserta lampirannya sebagairnana diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER781PBl2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) tidak berlaku.

BAB Ill PENGELUARAN ANGGARAN

(1) Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, dan SPMLS yang dananya bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan baik dibiayai dari rupiah murni maupun pinjamanlhibah luar negeri diatur sebagai berikut: a.

SPM-GUP dan SPM-UP harus sudah diterima KPPN paling lambat 16 (enam belas) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja;

b.

SPM-TUP harus sudah diterima KPPN paling lambat 13 (tiga belas) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja;

c.

SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam keja;

d.

SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KBPHTB, SPM-KB, SPM-KC, dan SPM-IB harus sudah diterima KPPN paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja;

e.

Pengajuan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (APD-PL) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-Surat Kuasa Pembebanan (SKP)ISurat Kuasa Membayar (SKM) harus sudah diterima oleh KPPN Khusus Banda Aceh dan KPPN Khusus Jakarta VI paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran.

(2) Khusus keperluan pembayaran gaji bulan Januari tahun

anggaran berikutnya, agar SPM-LS Gaji diajukan oleh Kuasa PNKepala Satuan Kerja kepada KPPN paling lambat 13 (tiga belas) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran untuk diterbitkan SP2D gaji tertanggal hari kerja pertama tahun anggaran berikutnya oleh KPPN. http://perpbn.multiply.com

(3) Penerbitan SP2D-GUP, SP2D-UPTTUP, dan SP2D-LS diatur sebagai berikut: a.

SP2D-GUP dan SP2D-UP diterbitkan paling lambat 13 (tiga belas) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja;

b.

SP2D-TUP diterbitkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja;

c.

SP2D-LS diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja;

d.

SP2D atas SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja;

e.

Khusus SP2D-LS atas beban pinjamanlhibah luar negeri diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja ;

f.

APD-PL diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran.

(4) Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut: a.

Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada akhir tahun anggaran;

b.

Untuk masa pemeliharaan sampai dengan akhir tahun anggaran maupun yang melampaui tahun anggaran, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan, dengan dilampiri copy jaminan bank yang telah disahkan oleh Kuasa PNKepala Satuan Kerja, minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan serta mencantumkan tanggal dan nomor jaminan bank pada uraian SPM berkenaan;

(5) Pembayaran honorarium, vakasi, uang makan PNS, dan uang lembur bulan Desember tahun anggaran berkenaan dapat dibayarkan pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan melampirkan SPTJM (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (6) KPPN asal penerbit SKPA sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07lPBl2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran melalui Pemberian Kuasa antar Kuasa PA sebagaimana telah http://perpbn.multiply.com

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-28lPBl2008, harus mengesahkan SKPA paling lambat akhir minggu kedua bulan November tahun anggaran berkenaan. Sedangkan pengajuan SPM-UPITUPIGUPILS berdasarkan SKPA kepada KPPN penerima harus mengikuti jadwal pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c. (7) Pengajuan SPM-UPITUPIGUPILS untuk pekerjaan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial harus sudah diterima KPPN paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja. Sedangkan SP2D-nya harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja. (8) Penerbitan dan penyampaian SP2D RK bagi pinjamanlhibah luar negeri yang belum closing date diatur sebagai berikut: a.

Penerbitan SP2D RK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran;

b.

KPPN KBI harus menyampaikan SP2D RK kepada KBI pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D bersangkutan. Selanjutnya menyampaikan Daftar SP2D RK kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D RK paling lambat pukul 14.00 waktu setempat;

c.

KPPN Non-KBI harus menyampaikan SP2D RK kepada BO I pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D RK bersangkutan. Selanjutnya menyampaikan Daftar Surat Perintah Pembebanan (Daftar SPB) kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D RK, paling lambat pukul 14.00 waktu setempat;

d.

Pengiriman Daftar SP2D RK dan Daftar SPB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan secara elektronis melalui saluran komunikasi data yang ada dan melalui sarana faksimile (021) 3864779, (021) 3524548, (021) 3840515, (021) 3840516. Selanjutnya harus memberikan konfirmasi melalui telepon (021) 3864779, (021) 3524548, atau (021) 3449230 e~t.5406~5407, dan 5408. http://perpbn.multiply.com

(I) Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makananllauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya dilaksanakan secara kontraktual, yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dibuat 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, diatur sebagai berikut:

a.

Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% sesuai kontrak.

b.

Pada saat pengajuan SPM LS, Kuasa PAlKepala Satuan Kerja wajib melampirkan: 1)

Surat Perjanjian Pembayaran antara Kuasa PAlKepala Satuan Kerja dengan Pihak KetigalRekanan (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);

2) Asli jaminan bank, yang masa lakunya berakhir sampai dengan berakhimya kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan bank tersebut; 3)

Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan.

4)

Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk rnencairkan jarninan bank (format sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);

5)

Surat pernyataan dari PNKuasa PA mengenai keabsahan jaminan bank tersebut pada huruf b angka 2 (format sebagaimana tercantum dalam tampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini).

(2) Dalam ha1 pekerjaan yang dikontrakkan selesai tepat pada waktunya, Kuasa PNKepala Satuan Kerja wajib menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak kontrak selesai.

http://perpbn.multiply.com

(3) Dalarn ha1 pelaksanaan pekerjaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan 100% sarnpai dengan akhir tahun anggaran, diatur sebagai berikut: a.

Kuasa PNKepala Satuan Kerja wajib rnembuat pernyataan bahwa Pihak Ketiga telah rnelakukan wanprestasi pada tanggal berakhirnya kontrak bersangkutan, dan menyarnpaikannya kepada Kepala KPPN paling larnbat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya wanprestasi;

b.

Kuasa PNKepala Satuan Kerja menyampaikan laporan tertulis tingkat kernajuan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala KPPN dilarnpiri dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pernbayaran terakhir paling larnbat 5 (lirna) hari kerja sejak tanggal kontrak selesai;

c.

Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah rnenerirna laporan sebagairnana dirnaksud pada huruf b, rnengajukan klairn pencairan jaminan bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan, sebagai Pengembalian Belanja tahun anggaran berkenaan dalam ha1 penyetorannya pada bulan Desernber tahun anggaran berkenaan (akun bersangkutan), atau sebagai Pendapatan Anggaran Lain-Lain (akun 423999) yang disetor setelah akhir tahun anggaran. BAB IV PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN

(1) UP yang sarnpai dengan akhir tahun anggaran telah digunakan tetapi belum dipertanggungjawabkan dapat diajukan SPM-GUP Nihil (diberi tanggal akhir tahun anggaran) atas beban tahun anggaran berkenaan kepada KPPN paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Untuk KPPN Khusus Banda Aceh, SPM-GUP Nihil diajukan paling larnbat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran.

http://perpbn.multiply.com

(1) SP2D-GUP Nihil diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran, dengan SP2D mencantumkan uraian tambahan pada "Pengesahan atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran berkenaan" dan dibubuhi stempel SP2D-GUP Nihil Tahun Anggaran berkenaan serta diberi tanggal akhir tahun anggaran. (2) Untuk KPPN Khusus Banda Aceh, SP2D-GUP Nihil diterbitkan paling lambat tanggal akhir tahun anggaran.

Sisa dana UP tahun anggaran berkenaan yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun yang masih ada di dalam rekening banklpos) oleh Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke Kas Negara pada Bank PersepsiIPos Persepsi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran.

Atas SSBP dan copy Nota Debet yang diterirna dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Perbendaharaan melakukan pencocokan dengan data pada Seksi PersepsiIBendahara Umum.

(1)

Pengajuan SPM-GUP Nihil yang sumber dananya sebagianlseluruhnya berasal dari PHLN atas beban tahun anggaran berkenaan harus sudah diterima KPPN KBI paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran pada jam kerja.

(2)

Penerbitan dan penyampaian SP2D-GUP Nihil RK dan SP2D RK Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a.

KPPN KBI harus menyampaikan SP2D RK Pengganti kepada KBI pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D-GUP Nihil RK dan selanjutnya menerbitkan Daftar SP2D RK Pengganti serta menyampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah pada hari yang sama paling lambat pukul 14.00 waktu setempat;

http://perpbn.multiply.com

b.

KPPN Non-KBI harus menyampaikan Daftar SPB pada hari yang sama dengan penerbitan SP2DGUP Nihil RK kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah paling lambat pukul 14.00 waktu setempat;

c.

Pengiriman Daftar SP2D dan Daftar SPB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan secara elektronis melalui saluran komunikasi data yang ada dan melalui sarana faksimile (021) 3864779, (021) 3524548, (021) 3840515, (021) 3840516. Selanjutnya harus memberikan konfirmasi telepon (021) 3864779, (021) 3524548, atau (021) 3449230 ext. 5406, 5407. dan 5408. Pasal II

Daftar PengujilDaftar Pengantar SP2D-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 agar dibuat tersendiri. Pasal 12 Terhadap penerbitan SP2D-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 diatur sebagai berikut: 1.

KPPN melakukan pencatatan dan sekaligus menutup Kartu Pengawasan Kredit tahun anggaran berkenaan Satuan KerjaIKuasa PA berkenaan dan disahkan Kepala Seksi Perbendaharaan;

2.

KPPN Percontohan agar melaksanakan penutupan dengan cara mencetak Kartu Pengawasan Kredit Satuan KerjaIKuasa PA berkenaan dan disahkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan. Pasal 13

KPPN melakukan pembetulan LKP tertanggal akhir tahun anggaran, atas penerbitan SP2D-GUP Nihil dan SP2D Pengesahan Badan Layanan Umum setiap hari mulai hari kerja pertama sampai dengan hari keenam sejak berakhirnya tahun anggaran dan harus diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas pada hari yang sama.

http://perpbn.multiply.com

BAB V PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT Pasal 14 (1) KPPN setiap hari wajib menyampaikan perkiraan kebutuhan dana hari berikutnya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

(2) Dalam ha1 terdapat kebutuhan dana tambahan, KPPN wajib menyampaikan permintaan perkiraan kebutuhan dana tambahan untuk hari bersangkutan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat pukul 14.00 waktu setempat. (3) KPPN wajib menyampaikan tembusan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat. Pasal I 5 Pengisian dana ke BO IlIKantor Pos untuk pembayaran gaji bulan Januari tahun anggaran berikutnya paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran. Pasal 16 Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUN-P), mulai 6 (enam) sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran dilaksanakan paling cepat pukul 16.30 waktu setempat dan paling lambat pukul 17.30 WIB. BAB VI PENGlRlMAN LAPORAN KAS POSlSl (LKP) Pasal 17 (1) LKP (DA.05.07) dikirim secara lengkap setiap hari mulai 6 (enarn) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui alamat email [email protected], [email protected], dan [email protected], atau melalui faksimile (021) 3524026, (021) 3524027, (021) 3840515, (021) 3840516, (021) 3864779, dan (021) 3459619.

http://perpbn.multiply.com

(2) Tembusan LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaanseternpat. (3) Laporan yang sudah dikirimkan harus dikonfirmasi melalui telepon (021) 3860487, (021) 3456547, atau (021) 3449230 ext.5402 dan 5404. Pasal 18 LKP harianlmingguan untuk tahun anggaran berikutnya dibuat secara terpisah dari LKP perbaikan tahun anggaran berkenaan. BAB VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran berkenaan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1.

Setelah seluruh SP2D Nihil diterbitkan, melakukan proses posfing data transaksi;

2.

KPPN melakukan rekonsiliasi bank serta rekonsiliasi internal data;

3.

Untuk keperluan rekonsiliasi, Satuan Kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) kepada KPPN mitra kerja paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran;

4.

Rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran;

KPPN

5. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 digunakan sebagai bahan untuk perbaikan data dan laporan oleh KPPN dan UAKPA; 6.

KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Umum (SAU), Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN), dan ADK lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran.

http://perpbn.multiply.com

(1) Laporan Keuangan Satuan Kerjallnstansi tahun anggaran berkenaan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN mitra kerja disampaikan oleh setiap Satuan KerjaIUAKPA bersangkutan ke Kantor WilayahIDinas Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran. (2) UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-El paling lambat 29 (dua puluh sembilan) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran.

(1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku penyusun Laporan Keuangan SAU dan SAKUN tingkat wilayah, melakukan penggabungan ADK SAU dan SAKUN yang disampaikan oleh KPPN di wilayah kerjanya paling lambat 18 (delapan belas) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran. (2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyelesaikan rekonsiliasi data dan laporan dengan KPPN paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran. (3) Untuk keperluan rekonsiliasi, UAPPA-W menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkenaan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran.

(4) Rekonsiliasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W diselesaikan paling lambat 27 (dua puluh tujuh) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran. (5) Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan SAU dan SAKUN lengkap dengan CaLK serta Data GL SAU dan SAKUN gabungan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ke email [email protected] alamat danlatau ke ftp://ftpkomda.perbendaharaan.go.id paling lambat 29 (dua puluh sembilan) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran

http://perpbn.multiply.com

BAB Vl l l KETENTUAN LAIN-LAIN

(1)

Dalam menghadapi akhir tahun anggaran berkenaan, KPPN diwajibkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI setempat, Bank PersepsilPos Persepsi, Kantor WilayahlDinas Provinsil KabupatenIKota,dan lnstansi terkait.

(2)

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan Daftar Perbedaan SaldoIDafiar Selisih yang masih ada.

Penyampaian SPM-GUP Nihil Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian NegaralLembaga ke KPPN, diatur sebagai berikut:

1.

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian NegaralLembaga menyampaikan SPTB dengan nilai tanpa batas sebagai pengganti kuitansilbukti pembayaran kepada Kementerian Luar NegeriIKementerian NegaraILembaga melalui faksimile (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);

2.

NegerilKementerian Kementerian Luar NegaralLembaga menyampaikan SPM-GUP Nihil kepada KPPN dengan dilampiri copy SPTB, yang diketahui (ditandatangani dan distempel) oleh Kepala Biro Keuanganlpejabat yang berwenang pada Kementerian Negaral Lembaga masing-masing.

(1) SPM Pengesahan BLU sampai dengan triwulan IV tahun anggaran berkenaan harus sudah diterima KPPN paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran pada jam kerja.

(2) KPPN menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana PNBP atas beban tahun anggaran berkenaan, diberi tanggal akhir tahun anggaran atas beban tahun anggaran berkenaan, paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak berakhirnya tahun anggaran pada jam kerja.

http://perpbn.multiply.com

(3) Atas realisasi penerimaan PNBP Pendapatan Operasional danlatau Non-Operasional BLU yang melebihi target yang ditetapkan, KPPN dapat menerima SPM Pengesahan dan menerbitkan SP2D-nya sebesar ambang batas yang ditetapkanldiizinkan, mendahului revisi DIPA. Selanjutnya usulan revisi tersebut diajukan oleh MenteriIPimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran.

(4) Dalam ha1 realisasi penerimaan PNBP untuk Pendapatan Operasional danlatau Non-Operasional BLU melebihi ambang batas, kelebihan penerimaan tersebut dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan revisi DIPA dengan menambah pagu tahun anggaran berikutnya, yang diajukan oleh MenteriIPimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran.

(1) Kepala KPPN diminta agar mernberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Kepala KantorISatuan Kerjal lnstansi Pengguna PNBPIBadan Layanan UmumIKepala BiroIBagian Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan Kantor Bank Indonesia, Pirnpinan BanklKepala Kantor Pos mitra kerja di wilayah kerja masing-masing. (2) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal26 (1)

Dalam ha1 diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dapat diatur melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(2)

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, semua peraturan lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 47 IPBl2008 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN

DEPARTEMENILEMBAGA .................................................................................

-

--

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

........................................................ (1

NIP

.............................................................. (2)

Jabatan

:

Pejabat Pembuat Komitmen ............... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.

Perhitungan yang terdapat pada .........(4).........bulan .........(5). ....... bagi Satuan Kerja ......... (3) ...... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja ............(3) .............

2.

Apabila

di

kemudian

hari

terdapat

kelebihan

atas

pembayaran

'ng tersebut, kami bersedia honorariumlvakasiluang makan ~ ~ ~ l u alembur*) untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

..................(S), .................. (7) a.n. PAIKuasa PA Pejabat Pembuat Komitmen...(3) ......

(Nama Lengkap) NIP *) coret yang tidak perlu

http://perpbn.multiply.com

MUTLAK

No.

Uraian lsian

(1)

Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat.

(2)

Diisi dengan NIP penanda tangan surat.

(3)

Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan.

(4)

Diisi dengan daftar perhitungan pembayaran honorariumlvakasiluang makan PNSluang lembur.

(5)

Diisi dengan bulan pembayaran yang dimintakan.

(6)

Oiisi dengan tempat penandatanganan surat.

(7)

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat.

(8)

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempellcap dinas.

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 47 IPBl2008 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DAIAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN

SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ..., tanggal ...(2)..,bertempat di ...(3) ... , kami yang bertanda Pada hari ini, ...(I) tangan dibawah in;:

I.

Nama Jabatan

: ...... (4)..... : PNKuasa PNPejabat Pembuat Komitmen .....(5) .........

Berdasarkan SK ......(6). ...... Tanggal ......(7). .... Nomor ...... (8) ...... selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA II.

Nama : ......(9) ....... Jabatan : ...... (1 0). .... Selanjutnya disebut PlHAK KEDUA

PlHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA, secara bersama-sarna disebut PARA PlHAK dan atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Dengan ini menyepakati hal-ha1 sebagai berikut: 1.

PlHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp.. .( I I ) . ... (dengan huruf) atas pembayaran pekerjaan.. .(12)... .., yang penyelesaiannya tanggal ........... sampai dengan tanggal ...........

2.

PlHAK PERTAMA membayar tagihan PlHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM-LS setelah rnenerima Jaminan Bank ...(13)..... tanggal . . . (14)... Nomor.. .... (15)......

3.

Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak, PlHAK PERTAMA wajib membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan rnenyampaikannya kepada Kepala KPPN.. ....(16).... , paling lambat 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk hari liburlcuti bersama) sejak kontrak selesai.

4.

Dalam ha1 PlHAK PERTAMA tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala KPPN.. .... (16). ..., sebagaimana dimaksud pada butir 3, PlHAK KEDUA menyetujui Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh Kepala KPPN berdasarkan Surat Kuasa Nomor.. . ...( 17)......tanggal.. .... (18). ....... untuk untung Kas Negara.

I

1 I

http://perpbn.multiply.com

5.

Dalam ha1 terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua, PlHAK PERTAMA wajib membuat pernyataan wanprestasi dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN.. .(I 6).. ..

6.

Berdasarkan pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada butir 5, Kepala KPPN.. .(I6). ...berdasarkan Surat Kuasa Nomor.. ... .(I 7 ) ......tanggal. ..... ( I8). . . . mencairkan Jaminan Bank untuk untung Kas Negara.

7. Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pembayaran ini, tidak menunda pencairan Jaminan Bank yang dilakukan oleh Kepala KPPN. Demikian Surat Pejanjian Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PlHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PlHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Pertama PNKuasa PNPejabat Pembuat Kornitrnen

Nama NIP

...........(20).........................

Pihak Kedua PimpinanIDirektur ....(21) ....

(..... ......... .(23)............... 1

http://perpbn.multiply.com

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

http://perpbn.multiply.com

(21)

Diisi dengan narna perusahaan.

(22)

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas.

(23)

Diisi dengan narna lengkap pejabat penandatangan.

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 47 lPB12008 TENTANG LANGKAH-CANGKAH DALAM MENGHADAPIAKHlR TAHUN ANGGARAN

DEPARTEMENILEMBAGA............................................................................ ..............................................................................................................

SURAT KUASA

Nomor .........(I)................. Yang bertanda tangan dibawah ini: I.

Nama Jabatan

: :

...............(2).................................... PAIKuasa PAIPejabat Pembuat Komitmen ............(3)......... BerdasarkanSK.....(4)..... .tanggal....(5 ) . . nomor.....(6).....

memberikan kuasa kepada: II.

Nama NIP Jabatan

: : :

................ (7)................................... ................ (8)................................... Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....(9) .....

untuk mencairkan Jaminan Bank: 1.

Bank

:

(10)

2.

Tanggal Jaminan Bank

:

(11)

3.

Nomor Jaminan Bank

:

(12)

4.

a=";\& Untuk Pekerjaan

: .

Rp ...........(13) ..................... (dengan huruf)

5. 6.

Sesuai dengan Kontrak tanggal dan nomor

:

(15)

Demikian kuasa ini diberikan sebagaimana mestinya.

(741

dengan

b

sebenarnya

untuk

dipergunakan

............ (16). ......... ,...............

http://perpbn.multiply.com

Yang memberi kuasa Kuasa PAIPejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima kuasa Kepala KPPN

(17)

Meterai Rp6.000,-

(. ...............(18). ................... 1

(19)

(..................... (20). .................)

Mengetahui: PimpinanIDirektur ....(21) ........ (22) (. ................ (23). ................. 1

http://perpbn.multiply.com

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT KUASA

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN IV PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 47 lPBl2008 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN

DEPARTEMENILEMBAGA............................................................................

..............................................................................................................

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK Yang bertanda tangan dibawah ini:

........................................................ (1) .............................................................. (2)

Nama NIP Jabatan

:

Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran ............... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.

Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank ...(4) ......No...(5) ...tanggal...(6) ... untuk

pembayaran...(7) ...sebesar

Rp........(8).........(dengan huruf)

adalah

jaminan bank yang sahlbenar diterbjtkan oleh bank bersangkutan. 2.

Apabila di kemudian hari jaminan bank tersebut tidak sahltidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan, kami bersedia untuk menyetor uang ke Kas Negara sebesar nilai jaminan bank dimaksud. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

................ (9), .................... PAIKuasa PA.. .... (10). .....

............(11).......... (Nama Lengkap) NIP................

http://perpbn.multiply.com

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK

Uraian lsian

No. (1)

Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat konfirmasi.

(2)

Diisi dengan NIP penanda tangan surat.

(3)

Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan.

(4)

Diisi dengan nama bank penerbit jaminan.

(5)

Diisi dengan nomor jaminan bank yang diterbitkan.

(6)

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya jaminan bank.

(7)

Diisi dengan maksudltujuan diterbitkannya jaminan bank.

(8)

Diisi dengan jumlah jaminan bank

(9)

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat pernyataan.

(10)

Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan.

-

(11) L

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bemenang dan dibubuhi stempellcap dinas.

290

http://perpbn.multiply.com

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 47 lPB12008 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPIAKHlR TAHUN ANGGARAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA KHUSUS UNTUK PERWAKllAN Dl LUAR NEGERI NOMOR:

ISPTBI

1.

DEPARTEMENILEMBAGA

2. 3.

NAMAIKODE SATUAN KERJA TANGGAL DAN NOMOR DlPA

4.

KODE FUNGSIISUBFUNGSIIPROGRAM

5.

KODE KEGIATANISUBKEGIATAN

6.

KLASlFlKASl BELANJA

I

:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa PA Satuan Kerja ................ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut: Jumlah

Bukti No.

MA

Penerima

Uraian

Tanggal

Nomor

VS

Eqv US$

Eqv Ru iah

Jumlah Bukti-bukti di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja......................... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....................................... PAlKuasa PNPejabat Pembuat Komitmen,

(Nama lengkap)

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-53/PB12008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-47/PB/2008 TENTANG LANGKAHLANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

:

Menimbang

Mengingat

:

a

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak pada akhir tahun anggaran. perlu dilakukan penyesuaian ketentuan-ketentuan waktu buka loket penerimaan Negara pada banklpos persepsi pada akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-471PBl2008 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran;

b

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraluran Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47lPBl2008 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER471PE312008 tentang Langkah-langkah Dalam Llenghadapi Akhir Tahun Anggaran. MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREK7-UR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-47lPBl2008 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN

http://perpbn.multiply.com

PASAL 'I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2008 tentang LangkahLangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan BAB I1 Pasal2 dan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "BAB II PENERIMAAN NEGARA

(1)

Semua loket penerimaan setoran Bank PersepsiIBank Devisa PersepsiIPos Persepsi, seiama 6 (enam) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran dibuka penuh sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat, kecuali untuk penerimaan PBBIBPHTB sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat.

(2)

Khusus untuk tahun anggaran. loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat, kecuali untuk penerirnaan PBBIBPHTB sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.

(3)

a.

Semua transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) (kecuali penerirnaan PBBIBPHTB ), harus dilimpahkan setiap hari oleh Bank PersepsiIPos Persepsi paling lambat pukul 16.30 waktu setempat;

b.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilakukan setiap hari ke rekening nomor 501.00000~ pada Bank Indonesia KPPN KBI. Sedangkan KPPN Non-KBI ke rekening Bank Indonesia KPPN lnduk;

c.

Penerimaan PBBIBPHTB diterima oleh BanklPos Persepsi selama 6 (enam) hari keja sebelum akhir tahun anggaran, setiap hari keja harus dilimpahkan ke 8 0 111 PBBIBPHTB paling lambat pukul 15.00 waktu seternpat, kecuali akhir tahun anggaran pelimpahan ke 8 0 HI PBBIBPHTB

http://perpbn.multiply.com

setiap hari menunjukkan saldo nihil; d. Bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% dan biaya pungut sebesar 9 % dari penerimaan PBB serta 20%dari penerima an BPHTB tersebut, selama 6 (enam) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran di anggaran ditransfer setiap hari oleh BO 111 PBB IBPHTB ke rekening nomor 501.00000~pada Bank lndonesia KPPN KBI paling lambat pukul 16.30 waktu se tempat. Sedangkan, KPPN Non - KBI ke rekening Bank Indonesia KPPN induk paling lambat pukul 16.30 waktu setempat. Khusus akhir tahun anggaran BO Ill PBB 1 BPHTB mentransfer ke rekening nomor 501.00000x paling larnbat pukul 16.00 waktu setempat. Pasal 3 (,)

(2)

KPPN KBI dapat menginformasikan rencana pelimpahan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada KBI setempat melalui telepon, agar KBI dapat melaporkan ke Bank lndonesia Pusat pada hari yang sama. Apabila Bank PersepsilBank Devisa PersepsilPos Persepsi kurang atau terlambat melimpahkan penerimaan setoran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (3), maka akan dikenakan denda 1 %o (satu perseribu) per hari dari jumlah yang kuranglterlambat dilirnpahkan. Jumlah hari terlambat dihitung termasuk hari libur. Tata Cara penyampaian dokumen berkaitan

( 3 ) dengan penerimaan dan pelimpahan diatur sebagai berikut :

Selama 6 (enam) bulan hari kerja sebelum akhir tahun anggaran Bank PersepsilPos Persepsi wajib menyampaikan dokumen penerimaan negara kepada KPPN Mitra kerjanya paling lambat pukul 17.00 waktu setempat yang meliputi: a.

Laporan Harian Penerimaan ( LHP) per rekening penerimaan;

http://perpbn.multiply.com

b. c.

d. e. f. g.

Daftar Norninatif Penerimaan (DNP) disusun rnenurut Akun Penerimaan dan NTBINTP; Bukti Penerirnaan Negara, SSP lernbar ke-2, SSPBB,SSB, SSPCP lembar ke-2a, 2b dan 2c; SSCP lembar ke-2a, 2b, STBS, SSPB serta SSBP lembar ke-2 dan lernbar ke-3; Nota Kredit Berita Tambah (Gir,8)1Confirmation Advice; Nota Debet Berita Kurang (Gir.9)ICornpletion Advice; Berita Saldo (Gir.52); Arsip Data Konlputer (ADK).

(4)

Selama pernusatan penerimaan akhir tahun anggaran, pelimpahan dan penyampaian LHP beserta lampirannya sebagaimana diatur dalam Perati~ran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER78lPB12006 tentang Penatausahaan Penerirnaan Negara rnelalui Modul Penerimaan Negara (MPN) tidak beriaku,

2.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 17

(1)

LKP (DA.05.07) dikirim secara lengkap setiap hari rnulai 6 (enarn) hari keja sebelurn akhir tahun anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara U.P. Sub.direktorat Perencanaan dan Pengendalian Kas rnelalui intranet Ditjen Perbendaharaan dan internet ke alamat emaildatak@_nQ~erbendaharaan.clo.id, [email protected], [email protected], dan --ditpkn95@~mai!.!.com,

(2)

Tembusan LKP sebagairnana dimaksud pada ayat (1)disarnpaikan kepad Kepala Kanwil Ditjen Perbedndaharaan seternpat,

(3)

Laporan yang sudah dikirirnkan harus dikonfirmasi melalui telepon (021) 3860487, (0210 3456547, atau (021) 3449230, ext 5402 dan 5404 ."

http://perpbn.multiply.com

Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Diletapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Desember 2008.

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

HERRY PURNOMO NIP 060046544

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

X. ORGANISASI & TATA LAKSANA

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

Ditjen PBN Mengenai

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.oerbendaharaan.ao.id

1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan 2. Para Direktur 3. Para Kepala Kantor Wilayah 4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 1- 4 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan SURAT EDARAN Nomor SE- 42 IPB12008 TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) KEPADA KOMlSl PEMBERANTASAN KORUPSI Dl LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Komisi Nomor : KEP.O7/KPK/02/2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nornor : 996/KMK.01/2006 Tentang Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Keuangan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu disampaikan hal-ha1sebagai berikut: Penyelenggara Negara di lingkungan Direktdorat Jenderal Perbendaharaan yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah : a. Eselon I b. Eselon II c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara d. Pejabat Pembuat Komitrnen e. Bendaharawan 2.

Formulir LHKPN terdiri dari

http://perpbn.multiply.com

a.

Forrnulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya

b.

Forrnulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah rnenduduki jabatannya selarna 2 (dua) tahun, Penyelenggara Negara yang telah mengalami mutasi dan atau prornosi jabatan, Penyelenggara Negara yang rnengakhiri jabatan dan atau pensiun, Penyelenggara Negara tertentu atas perrnintaan KPK dalarn rangka perneriksaan LHKPN.

Forrnulir tersebut dapat di download di website KPK, www.kpk.ao.id 3.

Penyelenggara Negara sebagaimana tersebut di atas wajib rnenyarnpaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pernberantasan Korupsi selarnbat-larnbatnya 2 (dua) bulan setelah dilantik atau diberhentikan.

4.

Penyelenggara Negara sebagairnana tersebut di atas yang masih menduduki jabatan yang sarna wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setiat 2 (dua) tahun.

5.

Penyelenggara Negara yang tidak menyarnpaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dijatuhi hukurnan disiplin sesuai Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6.

Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Kepala Kanwil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan diharapkan berperan aktif untuk rnengingatkan Penyelenggara Negara di unit Saudara agar segera menyarnpaikan LHKPN secara langsung kepada KPK dan membuat daftar rekapitulasinya dengan tetap rnewajibkan yang bersangkutan untuk rnenyarnpaikan bukti pengiriman ke Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Koordinator LHKPN Direktoarat Jenderal Perbendaharaan

I

I

Dernikian untuk dipedomani dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2008

I

Direktur Jenderal Perbendaharaan, ttd. Herry Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. Menteri Keuangan RI 2. Kepala Biro SDM Setjen Depkeu.

http://perpbn.multiply.com

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

Yth. 1. Pam Direktur 2. Para Kepala Kantor Wilayah 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

SURAT EDARAN Nomor :SE-571PB. 112008 TENTANG PEIAKSANAAN SISTEM ABSENSI ELEKTRONIK Dl LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Sehubungan dengan akan diterapkannya absensi secara elektronik, bersama ini disampaikan petunjuk pelaksanaan system absensi elektronik menggunakan mesin handkey. Terkait dengan itu, selanjutnya diminta perhatian Saudara akan hal-ha1 sebagai berikut : 1.

Masing-masing Kantor segera melakukan registrasi pegawai pada mesin handkey (enmllmenf) pada minggu pertama buian Desember 2008;

2.

Menyampaikan perkembangan pelaksanaan registrasi pegawai kepada Kantor pusat dengan menggunakan form HK 01 - HK 04 (Form sudah disampaikan dalam bimbingan teknis bagi operator handkey pada tanggal 12 Nopember 2008 );

3. Melakukan sosialisasi peiaksanaan absensi elektronik kepada para pegwai pada kantor masing-masing; 4.

Pelaksanaan absensi elektronik dilaksanakan mulai tanggai 23 Desember 2008, dengan system para/%/ run selama 2 (dua) bulan. Selama masa paralel run, pegawai melakukan absensi menggunakan mesin handkey dan absensi manual dan mulai tanggat 22 Pebruari 2009 sudah mumi menggunakan absensi elektronik.

http://perpbn.multiply.com

5.

Sejak pelaksanaan absensi elektronik dengan rnenggunakan handkey, periode laporan bulanan absensi berubah menjadi : rnulai tanggal 23 sarnpai dengan tanggal 22 bulan berikutnya.

Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana mestinya. Sekretaris Direktorat Jenderal

Siswo Sujanto NIP 060031000

Ternbusan : Direktur Jenderal Perbendaharaan.

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

Triwulan N Tahun 2008 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai KEUANGAN

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com

Triwulan IV Tahun 2008 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengeni PERLENGKAPAN

http://perpbn.multiply.com

http://perpbn.multiply.com