Himpunan Peraturan Perbendaharaan Tahun 2007 Triwulan 1

HIMPUNAN PERATURAN PERBENDAHARAAN

TRIWULAN I JANUARI 2007 - MARET 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan administrasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hakekatnya merupakan praktek hukum administrasi Keuangan Negara. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi dimaksud hams dilakukan berdasarkan d a d atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan dari waktu ke waktu, pemerintah menjawab berbagai permasalahan administratif yang berdimensi hukum ini dengan menerbitkan berbagai ketentuadperaturan perundang-undangan. Sebagai sarana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dirnaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat-surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, khususnya, dan instansi kementerian teknis terkait serta instansi mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada umurnnya. Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan kemudahan untuk melakukan rujukan terhadap surat-surat edaran yang telah diterbitkan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyajikan "Himpunan Peraturan Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan I Tahun Anggaran 2007" yang merupakan kompilasi dari Bulan Januari 2007 s/d Maret 2007. Semoga bermanfaat dalam melengkapi khazanah kepustakaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Jakarta

Maret 2007 ndaharaan 1

SISWO SUJANTO NIP. 060031000

DAFTAR PENGELOMPOKAN MASALAH

I.

PENDAPATAN / PENERIMAAN NEGARA

11.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Lain-lain)

111.

BELANJA DAERAH (Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian)

IV.

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

V.

VI. VII. VIII.

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI PENGELOLAAN BARANG MIL1WKEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KAS NEGARA INFORMAS1 & AKUNTANSI

IX.

UMUM (Tata Usaha, Kesekretariatan)

X.

ORGANISASI & TATA LAKSANA

XI. XII. XIII.

KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGKAPAN

No. (1)

Perihal (2)

Tanggal

Nomor Surat

Sumber

HalaMan

(3)

(4)

(5)

(6)

I. PENDAPATANIPENERIMAAN NEGARA 11. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

1.

Penyelesaian Uang Persedia an ( UP ) dalam Rangka menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2006

02-01-2007 SE-01lPBl2007

Dit.PKN

7

2.

Pendataan Saldo Uang Per-Sedtban ( K a s di Bendahara Pengeluaran ) TA2006 pada KPPN.

10-01-2007 SE-02lPBl2007

Dit.APK

9

3.

Penyesuaian Besaran 15-01-2007 SE-03lPBl2007 Gaji Pokok Pegawai Neget-i Sipil Hakim Peradilan Umi~m. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama .Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Anggota Negara Republik Indonesia.

Dit.PA

11

4.

Ti~tijangan dan Hak-hak lain nya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Dit.PA

13

15-0 1-2007 SE-O6IPBl2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5.

Uang Lauk Pauk Anggota TNl d a ~ POLRI i untuk TA 2007.

18-01-2007 SE-07lPBl2007

Dit.PA

17

6.

Pencairan D a n a 12-02-2007 SE-08lPBl2007 Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM- LUEP ) untuk petnbelian gabah I beras, jagung dan kedelai di tingkat Petani TA.2007.

Dit.PA

19

7.

Penetapan Pagu Belanja Pegawai , Belanja Non Pegawai, dan DanaAlokasi Unium TA 2007.

Dit.PKN

25

8.

Petunjuk Teknis 12-01-2007 PER-01 PBI2007 Pengesahan dan Pencairan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Dana Alokasi Khusus ( DAK ) TA.2007.

Dit. PA

37

9.

Prosedur dan Tata Cara per 20-03-2007 PER- 12/PB/2007 rnintaan serta pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dit.PA

49

10.

Prosedur dan Tata Cara per 20-03-2007 PER- 13/PB/2007 rnintaan serta pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dit.PA

59

I I.

Petunjuk Pencairan dan 26-03-2007 PER- 14lPB/2007 Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , Bos buku, dan bantuan Khusus Murid (BKM).

Dit.PA

67

12-02-2007 SE-IOIPBl2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

111. BELANJA DAERAH

IV. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 1.

Tata Cara Pelnbayaran 24-01-2007 PER-06lPBl2007 dan Pelaporan Imbalan Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provisi Bea Masuk.

Dit.PKN

83

V. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI 1.

Penggunaan Trus Fund BRR NAD - Nias yang berasal dari sisa DlPA TA 2006.

18-01-2007 PER-03lPBi2007

Dit.PA

93

2.

Petunjuk Pelaksanaan 13-02-2007 PER-07lPBl2007 Pen- yaluran dan Pencairan Dana Grant ADB JFPR 9074-IN0 ( Seis~nically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Dar~lssalain and North Sumatera).

Dit.PA

99

3.

Petun-ji~k Pelaksanaan 13-02-2007 PER-08/PBi2007 Pen- yaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2064 (SF)- INO. NO. 2065 I N 0 dan Grant GON N0.4299 IN0 ( Pal-ticipatory Irrigation Sector Project PISP).

Dit.PA

1 13

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4.

Petunj u k Pelaksanaan 27-02-2007 PER-09lPBl2007 Pen yaluran dan Pencairan Dana Grant IBRD NO.TF 057276- IND (IDF Grant For Making The Link From Bests Practices Policy Formulation Project.

Dit. PA

127

5.

Perubahan Atas Perdirjen 13-03-2007 PER- l llPBl2007 Perbendaharan No.PER-57 i PBl2006 Tentang Petiinjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Grant ADB No. 003 I N 0 otnmunity Water Services and HealthAceh I Nias - North Sumatera Project.

Dit.PA

137

VI. PENGELOLAAN BARANGIMILIK KEKAYAAN NEGARA VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA 1.

Tata Cara Pengambilan pendapatan dan Koreksi Pembukuan.

Dit.PKN

149

2.

Pedoman Penata usahaan 15-01-2007 PER-02/PB/2007 Dit. PKN dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

159

13-02-2007 SE-09/PBl2007

(1) 3.

(2)

(3)

(4)

(5)

Pelaksanaan Uji Coba Me 30-03-2007 PER-1 5/PB/2007 Dit.PKN kanisme Baru pembayaran rnelalui Rekening Khusus.

(6)

163

VI11. INFORMAS1 D A N AKUNTANSI 1.

P e d o m a n B im b i n g a n 22-01 -2007 PER-04/PB/2007 Dit. APK Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Kementeri- an NegaraILembaga.

173

2.

Prosedur Penyusunan 23-01-2007 PER-05/PB/2007 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Dit.APK

177

3.

T a t a C a r a P e l a p o r a n 07-03-2007 PER-10/PB/2007 Bantuan Pemerintah yang beluln di tentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dit.APK

181

IX. UMUM (Tata Usaha, Kesekretariatan). I

Penyusunan dan 15-0 1-2007 SE-04/PB/2007 Penyampaian Jenis Laporan Kantor Vertikal lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Setditjen

187

2

Standar Bi ay a Kegiatan Konsinyering di lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Setditjen

1 89

14-02-2007 SE- 1 1 /PB/2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dit.APK

195

X. ORCANISAS1 DAN TATA LAKSANA 1.

Implementasi

Modul Pe 15-0 1-2007 SE-05lPBl2007 dan

- neri~naan Negara

PengHentian Ilnple~nentasi Apli kasi Siste~n Penerirnaan Negara Versi DOS. XI. KEPECAWAIAN XII. KEUANGAN XIII. PERLENGKAPAN

XI I

B. DAFTAR IS1 MENURUT TANGGAL --

Nomor Surat

Sumber

Perihal

HalaMan (5)

Penyelesaian Uang Persediaan (UP) Dalam rangka menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2006. Pendataan Saldo Uang Persediaan ( Kas di Bendahara Pengeluaran )

TA 2006 pada KPPN. Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil , Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Indonesia. SE-04lPBl2007

Setditjen

Penyusunan dan Penyampaian Jenis Laporan Kantor Vertikal lingkup Ditjen Perbendaharaan. lmplementasi Modul Penerimaan Negara dan Penghentian Implementasi Aplikasi Sistem Penerimtaan Negara Versi DOS. Tunjangan dan Hak - hak lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial.

SE-07lPBl2007

Dit. PA

Uang Lauk Pauk Anggota TNI dan POLRl mulai TA.2007

1

Dit.PA

Pencairan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM- LUEP ) untuk Pembelilan gabawberas, jagung dan kedelai di tingkat Petani TA.2007.

19

Dit.PKN

Tata Cara Pengembalian Pendapat an dan Koreksi Pembuhan.

149

SE- I OlPBl2007

Dit.PKN

Penetapan Pagu Belanja Pegawai. Belanja Non Pegaicai . Dan Dana Alokasi Umum TA 2007.

2j

SE- 1 1lPBl2007

Setditjen

Standar Biaya Kegiatan Konsinyering di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

189

Dit.PA

Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2007.

37

Dit.PKN

Pedoman Penata usahaan dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajali.

159

Dit.PA

Penggunaan Trust Fund BRR NADNias yang berasal dari sisa DIPA TA.2006.

93

Dit.APK

Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian NegaralLembaga

173

Dit.APK

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

177

Dit.PKN

Tata Cara Pembayaran dan Pelapor an lmbalan Jasa Perbendaharaan

83

dan Jasa Provisi Bea Masuk XIV

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Grant ADB JFPR 9074 - I N 0 ( Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera). Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB N0.2064 ( SF )-[NO, N0.4299-IN0 ( Participatory Irrigation Sector Project-PISP). Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Grant IBRD No. TF 057276-IND ( IDF Grant For Making The Link : Form Best Practices Policy Formulation project). Tata Cara Pelaporan Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 13-03-2007 PER- I 1 /PB/2007

20-03-2007

1 PER- 12IPBI2007

Perubahan Atas Perdirjen Per bendaharaan No. PER-57 /PB/ 2006 tentang Petunjuk Pelalisanaan Penyalurn dan Pencairan Dana Grant ADB No. 0003- I N 0 ( Community Water Services and Health - Acehl Nias North Sumatra Project). Prosedur dan Tata Cara permintaan serta pembayaran Uang Malian bagi Pegawai Negeri Sipil.

20-03-2007

PER- 13lPBl2007 Dit.PA

Prosedur dan Tata Cara permintaan serta pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil.

59

26-03-2007

PER-14/PB/2007

Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS Buku, dan bantuan Khusus Murid (BKM).

67

30-03-2007

PER-1 5/PB/2007 Dit.PKN

Pelaksanaan Uj i Coba Mekanisme baru pembayaran melalui Rekening Khusus.

163

Dit.PA

XVI

I. PENDAPATAN 1 PENERIMAAN NEGARA

Catatan : Triwulan I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PENDAPATAN / P E N E R I M A A N N E G A R A

11. BELANJA PEMERINTAH PUSAT (Belanja fegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosi a1 ,Belanja Lain-lain).

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

: 3449230 pswt. 5200

Telepon

3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nornor SE- 01 IPBl2007 TENTANG PENYELESAIAN UANG PERSEDlAAN (UP) DALAM RANGKA MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2006

Dalarn rangka rnernpertegas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: PER-55lPBl2006 tentang Langkah-langkah Dalarn Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2006, Khususnya Bab V Pasal 8, dengan ini disarnpaikan agar Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara rnengingatkan Satuan Kerja di wilayah kerjanya masing-masing untuk segera mernpertanggungjawabkan Uang Persediaan (UP) sebagairnana ketentuan dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nornor: PER55lPBl2006 diatas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Dernikian agar dilaksanakan sebagairnana rnestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnorno NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139 Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200 3450959

Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor SE- 02 IPBl2007 TENTANG PENDATAAN SALDO UANG PERSEDIAAN (KAS Dl BENDAHARA PENGELUARAN) TA 2006 PADA KPPN

Dalam rangka mempertegas pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: SE-011PBl2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penyelesaian Uang Persediaan (UP) dalam rangka menghadapi akhir tahun 2006, dengan ini disampaikan agar Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara membuat daftar saldo uang persediaan pertanggal 10 Januari 2007 (setelah GU Nihil), per DepartemenlLembaga, per satuan kerja, per Mata Anggaran dari kartu pengawasan kredit di seksi Perbendaharaan sebagaimana terlampir. Disamping itu jumlah saldo akhir UP 2005, menurut kartu pengawasan kredit, Seksi Bendum dengan MAP 815114 harus sama dengan Saldo Awal Kas di Bendaharan Pengeluaran di Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Selanjutnya bagi KPPN yang menerima setoran Sisa UPrrUP dari satuan kerja yang bukan dibawah unit kerja KPPN yang bersangkutan diharuskan membuat dafiar saldo uang persediaan sebagaimana lampiran II Surat Edaran ini. lnformasi ini digunakan dalam menyelesaikan Sisa UPnUP yang disetor di KPPN yang berbeda. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2007 a.n

Direktur Jenderal Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ttd. Dr. Hekinus Manao, Ak.,Macc.,CGFM NIP 060052698

DEPARTEMEN KEUANGA'N REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor SE- 03 lPB12007 TENTANG

PENYESUAIAN BESARAN GAJl POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL, HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLlSlAN NEGARA INDONESIA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara, dan Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini disampaikan halha1 sebagai berikut: 1. Pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara, dan Peradilan Agama, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara

Indonesia, terhitung mulai 1 Januari 2007, besarannya agar Sesuai dengan Peraturan Pemerintah dimaksud. 2. Kekurangan pembayaran gaji untuk bulan januari 2007 agar dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Februari 2007. 3. Bagi KPPN yang telah terlanjur menerbitkan SP2D untuk pembayaran gaji bulan Februari 2007 dengan menggunakan besaran gaji pokok lama, kekurangan pembayaran gaji bulan Januari dan Februari 2007 dibayarkan dengan menggunakan daftar permintaan tersendiri. 4. Pembayaran gaji bulan Maret 2007 harus sudah menggunakan besaran gaji pokok baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud. 5. Bersama ini terlampir fotokopi lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud berupa daftar besaran gaji pokok masing-masing. 6. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai 7. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerja masing-masing. 8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 4. Sekretaris dan para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

@ .&&

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.wrbendaharaan.qo.id Telepon

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor SE- 06 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAG1 HAKlM AD HOC PADA PENGADllAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, untuk kelancaran pelaksanaan pembayarannya dengan ini diminta perhatian Saudara atas hat-ha1sebagai berikut: 1. Yang dimaksud dengan Hakim Ad Hoc adalah Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan lndustrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung. 2. Yang dimaksud dengan Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan lndustrial pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. 3. Yang dimaksud dengan Hak-hak Lainnya adalah hak yang menyangkut kesejahteraan yang diberikan kepada Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan lndustrial pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. 4. Kepada Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan lndustrial pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung diberikan tunjangan setiap bulan sebesar: a. Pada Pengadilan Negeri sebesar Rp. 3.750.000,OO b. Pada Mahkamah Agung sebesar Rp. 7.500.000,OO

5. Tunjangan yang diberikan terrnasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 . Hak-hak Lainnya yang diberikan kepada Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan lndustrial pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung adalah berupa fasilitas transportasi dan akomodasi. 7. Besarnya biaya transportasi dan akomodasi adalah sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi pegawai negeri sipil golongan IV. 8 . Tunjangan Hakim Ad Hoc diberikan sejak bulan yang bersangkutan dilantik sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. 9. Kepada Hakim Karier yang ditugaskan pada Pengadilan Hubungan lndustrial di Pengadilan Negeri diberikan tambahan tunjangan sebesar selisih tunjangan Hakim Ad Hoc dengan tunjangan Jabatan Hakim yang diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10. Pemberian tambahan tunjangan bagi Hakim Karier pada Pengadilan Hubungan lndustrial di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada nomor 9 diberikan setiap bulan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. 11. Pemberian tunjangan dihentikan dengan surat pemberhentian dari jabatan yang diterbitkan oleh Presiden atau Ketua Mahkamah Agung atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Tunjangan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan lndustrial dialokasikan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disetiap Pengadilan Negeri Kelas I A tingkat Provinsi seluruh Indonesia dan Mahkamah Agung pada BKPK 5113 MAK 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara. 13. Pembayaran tunjangan Hakim Ad Hoc dan tambahan tunjangan bagi Hakim Karier dibuat daftar tersendiri dan diajukan terpisah dengan daftar gaji induk dan dibayarkan secara bulanan. 14. Pengajuan SPM untuk pembayaran tunjangan Hakim Ad Hoc dan tambahan tunjangan bagi Hakim Karier kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilampiri dengan:

a. Surat Keputusan Pengangkatan; b. Surat Pernyataan Pelantikan; c. Surat pernyataan Melaksanakan Tugas. 15. Kekurangan tunjangan Hakim Ad Hoc dan tambahan tunjangan bagi Hakim Karier dapat diajukan ke KPPN. 16. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN. 17. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai I I JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor SE- 07 lPBl2007 TENTANG UANG LAUK PAUK ANGGOTA TNI DAN POLRl MULAl TAHUN ANGGARAN 2007

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE546lMK.0212006 tanggal 6 November 2006 tentang Pagu Definitif Kementerian NegaralLembaga tahun 2007, dengan ini diberitahukan hal-ha1 terkait dengan Uang Lauk Pauk (ULP) bagi anggota TNI dan POLRl sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE546lMK.0212006 tersebut di atas, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 besarnya ULP bagi anggota TNI dan POLRl ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00/orang/hari. 2. Berdasarkan angka 1 di atas, besarnya ULP bagi anggota TNI dan POLRl (ULP Organik) yang dicantumkan dalam daftar gaji induk diubah dari Rp. 25.000,001oranglhari menjadi Rp. 30.000,00/orang/hari. 3. Apabila terdapat Kekurangan atas pembayaran ULP bagi anggota TNI dan POLRI dikarenakan perubahan besaran ULP ini, kekurangan tersebut dapat dimintakan ke KPPN setempat. 4. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, ketentuan tentang ULP anggota TNI dan POLRl sebagaimana diatur dalam Surat Edaran

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-03lPBl2006 tanggal 9 Januari 2006 dinyatakan tidak berlaku. 5. Kepala KPPN diminta untuk memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada Kepala KantorISatuan Kerja terkait di wilayah kerja masing-masing. 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Pertahanan 3. Panglima Tentara Nasional lndonesia 4. Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia 5. Direktur Jenderal Anggaran Depkeu 6. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Dephan 7. Deputi Perencanaan Umum dan Pengembangan Kapolri 8. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Perbendaharaan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1130

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor SE- 08 lPBl2007 TENTANG PENCAIRAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PEMBELIAN GABAHIBERAS, JAGUNG DAN KEDELAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN HARGA GABAHIBERAS, JAGUNG DAN KEDELAI Dl TINGKAT PETANI TAHUN ANGGARAN 2007 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang pencairan dananya dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan pencairan dana tersebut sebagai berikut: A. UMUM DPM-LUEP merupakan program pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas gabahlberas, jagung dan kedelai. Melalui kegiatan ini pemerintah mengalokasikan dana APPN sebagai dana talangan kepada LUEP untuk membeli gabahlberas, jagung dan kedelai petani pada saat panen raya serendah-rendahnya sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras dan harga referensi daerah untuk jagung dan kedelai. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Nomor 031Kpts1PP.3301110112007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk 19 ,

Pembelian GabahIBeras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Tahun 2007. B. ALOKASI DANA Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian telah mengalokasikan dana dekonsentrasi (Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi PedesaanIDPM-LUEP) pada 27 DlPA Provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Dl Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua) yang dikelola oleh satuan kerja yang menangani ketahanan pangan di setiap provinsi. C. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA Penyaluran dana dilakukan melalui KPPN dengan cara Pembayaran Langsung (LS), yaitu pemindahbukuan (transfer) dana dari Rekening Kas Negara ke Rekening LUEP yang ditunjuk oleh Kepala BadanlDinasIKantorlUnit Kerja Provinsi pada Bank Pelaksana. Tatacara Pencairan Dana: 1. KPPN menerima Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) dari Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) yang dilampiri dengan: a. Copy Surat Keputusan Kepala BadanIDinasl KantorIUnit Kerja Provinsi tentang Penetapan LUEP Sebagai Pelaksana Pembelian GabahIBeras, Jagung dan Kedelai Petani; b. Resume Surat PerjanjianIKontrak Pembelian GabahIBeras, Jagung dan Kedelai Petani yang telah ditandatangani oleh Kuasa PA; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); d. Surat pernyataan Kuasa PA (bermaterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan pada "Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPMLUEP) untuk Pembelian GabahlBeras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Tahun 2007" telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada

Kuasa PA;

.

Atas dasar SPM-LS dari Kuasa PA, KPPN menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke LUEP sebagai penerima DPM. 3. KPPN melakukan pembayaran secara penuhlutuh tanpa potongan pajak ke rekening LUEP penerima DPM . D. LAIN-LAIN 1. Dana Pengembalian DPM-LUEP yang diterima Bendahara Penerima tahun 2007 disetor ke Rekening Kas Negara menggunakan blangko Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan mencantumkan kode pengembalian belanja MAK 521319 (Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya) dan kode kementerianllembaga unit organisasi 01811 (Badan Ketahanan Pangan), selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2007. 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat supaya mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini di wilayah kerjanya masing-masing. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 2.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Pebruari 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKepala Bappenas 4. Menteri Pertanian 5. Gubernur di 27 Provinsi pelaksana DPM-LUEP 6. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 08 IPB12007 TENTANG PENCAIRAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAAN (DPM-LUEP) UNTUK PEMBELlAN GABAHIBERAS. JAGUNG DAN KEDELAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN HARGA GABAHIBERAS. JAGUNG DAN KEDELAI Dl TINGKAT PETANI TAHUN ANGGARAN 2007

DAFTAR KANTOR 'JVILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DANKANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA(KPPN)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswl. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN Nomor SE- 10 lPBl2007 TENTANG PENETAPAN PAGU BELANJA PEGAWAI, BELANJA NON PEGAWAI, DAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2007 Dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu untuk melakukan penetapan Pagu Belanja Pegawai, Belanja Non Pegawai, dan Dana Alokasi Umum (DAU). I. Penetapan Pagu Belanja Pegawai, Belanja Non Pegawai, DAU yang merupakan batas tertinggi saldo yang dapat disediakan pada setiap Bank Operasional I KPPN adalah sebagai berikut: 1. Pagu Belanja Non Pegawai dan DAU Bank Operasional I adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Edaran ini. Pengisian rekening untuk pembayaran DAU dilakukan paling cepat 6 hari kerja sebelum tanggal 1 bulan berikutnya. Setelah SP2D DAU dicairkan, saldo yang tersedia di BO I maksimal sebesar Pagu Belanja Non Pegawai 2. Pagu Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Edaran ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diberi wewenang untuk rnelakukan pergeseran (realokasi) Pagu Belanja Pegawai antar KPPN yang berada dalarn wilayah kerjanya, sepanjang tidak merubah pagu total untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bersangkutan. Pergeseran tersebut agar diberitahukan secara tertulis ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Kantor Bank Indonesia seternpat. II. Sehubungan dengan Bank Operasional I, dengan ini disampaikan: 1. KPPN masih menggunakan Bank Operasional I yang saat ini berlaku sarnpai ada ketentuan lebih lanjut. 2. Untuk KPPN yang melaksanakan Treasury Single Account (TSA) besaran pagunya tidak ditetapkan pada lampiran Surat Edaran ini, karena menggunakan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil. Ill. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, pagu yang ditetapkan melalui surat edaran rnaupun surat Direktur Jenderal Perbendaharaan dibawah ini dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran maupun Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dimaksud adalah: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE20lPB12006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penetapan Pagu Belanja Pegawai, Belanja Non Pegawai, Dana Alokasi Umurn, dan Bank Operasional I; 2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor S43241~~12006 tanggal 16 Juni 2006 ha1 Revisi I Surat Edaran Direktw Jenderal Perbendaharaan Nornor SE20lPBl2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penetapan Pagu Belanja Pegawai, Belanja Non Pegawai, Dana Alokasi Umurn, dan Bank Operasional I; 3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S4739lPBl2006 tanggal 30 Juni 2006 ha1 Revisi II Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE201PB12006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penetapan Pagu Belanja Pegawai, Belanja Non Pegawai, Dana Alokasi Umum, dan Bank Operasional I;

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar rnemantau dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Pebruari 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan RI 2. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 3. Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (untuk diteruskan ke seluruh Kantor Cabang Bank Indonesia) 4. Direksi Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Sumut, Bank Nagari, Bank Sumsel, Bank Bengkulu, Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank Kalbar, Bank Sulsel, Bank Sulut, Bank Bukopin (untuk diteruskan ke seluruh kantor cabang yang bersangkutan) 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

IAMPIRAN l SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 10 lPBl2007 TENTANG BEIANJA PEGAWAI, BELANJA NON PEGAWAI, DAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2007

DAFTAR PAGU TAHUN ANGGARAN 2007 (dalam ribuan rupiah)

t

NO.

KANWlL DkTJEN PEN KPPN

EEL. NON. PEG.

2

4

I

1 2

BANDA ACEH KPPN KHUSUS BANDA ACEH

PAGU DAU

JUMLAH

5

6

10,000,000

144,672,000

154,672,000

10,000,000

-

10,000,000

3

LHOKSEUMAWE

4,000,000

63,422,000

67,422,000

4

LANGSA

3,200,000

57,724.000

60,924.000

5

MEULABOH

3,400,000

72,139,000

75,539,000

6

TAPAKTUAN

3,200,000

57,105,000

60,305.000

3,000.000

39,379,000

42,379,000

7

KUTACANE

8

TAKENGON

1

MEDAN l

12.000.000

117,172,000

129,172,000

2

MEDAN II

8.000.000

66,656,000

74,658,000

3

PEMATANG SlANTAR

3,600.000

72,116.000

75,716.000

4

PADANG SIDEMPUAN

3,800,000

88,777,000

92,577.000

5

GUNUNG SlTOLl

6

TEBING TlNGGl

4,000.000

104,476.000

108,476,000

8

RANTAU PRAPAT

3,000,000

44,732,000

47,732,000

9

TANJUNG BALAl

3,200,000

62,024,000

65,224,000

BONDOWOSO

Direktur Jenderal,

ttd Herry Pumomo NIP 060046544

m

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 01 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGESAHAN DAN PENCAIRAN DAFTAR ISlAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

Mengingat

: a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Pernerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hams dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan; b. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah rnenetapkan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. bahwa Dana Alokasi Khusus rnerupakan alokasi dana yang diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan rnernbantu rnendanai kegiatan khusus yang rnerupakan urusan daerah dalarn rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi; d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, b, dan c, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007; : 1. Undang-undang Nornor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik 47, Tarnbahan lndonesia Tahun 2003 Nornor Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286); 2. Undang-undang Nornor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); 3. Undang-undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);

37

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapata~ dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4662); 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2006 tentann Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum ~ e n ~ e i o l a a~n a n aAlokasi Khusus Tahun Anggaran 2007; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGESAHAN DAN PENCAIRAN DAFTAR ISlAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2007. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan

tahunan pernerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang rnasa berlakunya dari tanggal 1 Januari sarnpai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pernda adalah Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pernerintahan Daerah. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pernda tertentu dengan tujuan untuk rnernbantu mendanai kegiatan khusus yang rnerupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yaitu ~ernerataankernarnpuan keuangan antar daerah untuk mernbiayai kebutuhan pengeluarannya dalarn rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut SRAA DAK adalah dokurnen rincian alokasi dana yang rnerupakan batas tertinggi pengeluaran dan disahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar konfirrnasi bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan terhadap Rencana Definitif dan konsep DlPA DAK yang disarnpaikan kepala daerah penerirna DAK. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DlPA DAK adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang mernuat rincian alokasi per Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) yang disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas narna Menteri Keuangan yang berlaku satu tahun anggaran, dan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pencairan. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokurnen yang rnemuat pendapatan, belanja dan pernbiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggar-anoleh pengguna anggaran.

9.

10.

11.

12.

13.

Rencana Definitif yang selanjutnya disebut RD adalah daf&arkegiatan yang dibiayai dari DAK yang ditetapkan oleh bupatilwalikota penerima DAK yang memuat tujuanlsasaran, volume, satuan biaya serta sumber pembiayaan baik dari DAK maupun dana pendamping. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DAK. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA dalam rangka pelaksanaan DAK adalah Kepala Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang bersumber dari DAK. Rekening Kas Daerah yang menampung dana DAK yang selanjutnya disebut Rekening Kasda DAK adalah rekening Pemerintah Daerah yang dibuka untuk masing-masing bidang, digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang dananya bersumber dari masing-masing bidang DAK.

BAB I1 PENGGUNAANDANA Pasal2 (1) Alokasi DAK untuk masing-masing kabupatenlkota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128lPMK.0712006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007. (2) Berdasarkan penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan SRAA-DAK untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. (3) SRAA-DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam alokasi masing-masing bidang dengan menggunakan kode MAK sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan menggunakan kode MAK 613211;

b. Bidang Kesehatan menggunakan kode MAK

c. d. e. f. g.

613221; Bidang lnfrastruktur rnenggunakan kode MAK 613231; Bidang Prasarana Pernerintahan Daerah menggunakan kode MAK 613241; Bidang Kelautan dan Perikanan menggunakan kode MAK 613251; Bidang Pertanian rnenggunakan kode MAK 613261; Bidang Lingkungan Hidup rnenggunakan kode MAK 613271.

(4) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan rnenyarnpaikan salinan SRAA DAK kepada BupatiMlalikota penerirna DAK. Pasal3 (1) DAK hanya dapat dipergunakan untuk rnernbiayai kebutuhan fisik, sarana, dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional pada masing-masing bidang yang diarahkan untuk kegiatan-kegiatansebagai berikut: a. Bidang Pendidikan: 1. Rehabilitasi fisik gedung sekolahlruang kelas; 2. Pernbangunan danlatau rehabilitasi sarana sanitasi air bersih, dan rnandi, cuci, kakus (MCK); 3. Pengadaan rneubelair untuk ruang kelas; 4. Pernbangunanlrehabilitasi rurnah dinas untuk penjaga sekolahlgurulkepala sekolah; 5. Peningkatan mutu sekolah dengan pernbangunanl penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya di sekolah. b. Bidang Kesehatan: 1. Pengadaan peralatan medis dan non medis yang diperuntukkan bagi peningkatan rnutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesrnas, Puskesmas Pernbantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, dan Pondok Bersalin Desa (Polindes); 2. Peningkatan fisik Puskesmas rnenjadi Puskesmas Rawat lnap dan Puskesmas Pernbantu (Pustu) rnenjadi Puskesmas; 3. Pengadaan fisik danlatau rehabilitasi Puskesrnas Keliling PerairanIPuskesmas Terapung dan Puskesrnas Keliling Roda Ernpat;

4. Pernbangunanlrehabilitasi dan perluasan gedung

41

Puskesrnas, Puskesrnas Pernbantu (Pustu), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes); 5. Pernbangunan baru Pos Kesehatan Desa; 6. Pengadaan kendaraan berrnotor roda dua untuk petugas Puskesrnas dan bidan desa; 7. Pernbangunan barulrehabilitasi rurnah dinas dokter, perawat, dan bidan Puskesrnas; 8. Pengadaan sarana gudang farrnasi kabupatenlkota. c. Bidang Infrastruktur: 1. Penanganan prasarana jalan dan jernbatan yang diarahkan untuk kegiatan perneliharaan berkala, serta peningkatan prasarana jalan dan penggantian jernbatan di kabupatenl kota; 2. Penanganan prasarana irigasi yang diarahkan untuk kegiatan perneliharaan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi kabupatenlkota yang utuh dalarn kabupatenlkota dengan luas kurang dari 1000 (seribu) hektar beserta bangunan pelengkapnya untuk rnenunjang produksi pertanian; 3. Penanganan prasarana dan sarana air bersih yang diarahkan untuk kegiatan perbaikan, peningkatan dan pernbangunan baru sistern prasarana air bersih bagi masyarakat pada daerah rawan air bersih dan kekeringan di perdesaan dan perkotaan serta penanganan prasarana dan sarana sanitasi yang diarahkan untuk kegiatan perbaikan, peningkatan dan pernbangunan prasarana dan sarana sanitasi untuk daerah-daerah rawan sanitasi di pedesaan dan perkotaan. d. Bidang Kelautan dan Perikanan: 1. Penyediaanlrehabilitasi sarana dan prasarana Perikanan Tangkap; 2. Penyediaanlrehabilitasi sarana dan prasarana Perikanan Budidaya; 3. Penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pernasaran Hasil Perikanan; 4. Penyediaan sarana dan prasarana Pernberdayaandi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Penyediaan sarana Pengawasan. e. Bidang Pertanian:

1. Sarana dan prasarana Kelembagaan Perbenihan

42

Tanarnan Pangan; 2. Sarana dan prasarana Kelernbagaan Perbenihanl Pernbibitan Hortikultura; 3. Sarana dan prasarana Kelernbagaan Pernbibitan Peternakan; 4. Sarana dan prasarana Kelernbagaan Perbenihanl Pernbibitan Perkebunan; 5. Sarana dan prasarana Kelernbagaan Penyuluhan Pertanian; 6. Prasarana Kelernbagaan Ketahanan Pangan. f. Bidang Prasarana Pernerintahan Daerah: Peningkatan sarana dan prasarana pernerintahan, guna rnendukung kelancaran penyelenggaraan Pernerintahan Daerah. g. Bidang Lingkungan Hidup: 1. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air; 2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan pencemaran lingkungan; 3. Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan surnber daya air (2) Pernda dapat rnernilih kegiatan yang tercanturn pada rnasing-rnasing bidang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) sesuai prioritas di daerah dengan rnernperhatikan rincian kegiatan pada rnasing-rnasing Petunjuk Teknis (Juknis) serta besaran alokasi DAK rnasing-rnasing bidang yang diterirna. (3) DAK tidak dapat dipergunakan untuk rnernbiayai belanja adrninistrasi urnurn, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya urnurn sejenis. Pernda penerirna DAK wajib rnenyediakan dana pendarnping sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) untuk nilai rnasing-rnasing bidang DAK yang diterirnanya, dan sepenuhnya digunakan untuk mernbiayai kegiatan fisik yang didanai rnelalui DAK. Pasal5 Biaya sebagairnana dirnaksud pada Pasal 3 ayat (3) dapat dibebankan pada APBD di luar dana pendarnping. Pasal6 Hasil kegiatan fisik yang dibiayai rnelalui DAK TA 2007 harus sudah selesai dan dapat dirnanfaatkan pada akhir tahun 2007.

BAB Ill PENGESAHAN DlPA DAK Pasal7 (I)DlPA DAK ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing bidang, dan setiap DlPA DAK hanya memuat kegiatan untuk satu bidang. (2) Berdasarkan SRAA DAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), dan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK yang ditetapkan Departemen Teknis terkait, BupatiMlalikota menetapkan RD untuk masing-masing bidang. Formulir RD adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) Dalam menyusun RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BupatiNValikota berpedoman pada Harga Satuan Umum (HSU) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang berlaku di masing-masing daerah, serta Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN). (4) BupatiNValikota menyampaikan konsep DlPA DAK untuk masing-masing bidang dengan dilampiri RD berkenaan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat. Konsep DlPA DAK tersebut dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (A sampai dengan F) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (5) Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan konfirmasi terhadap RD dan konsep DlPA DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersama dinas teknis terkait dengan berpedoman pada SRAA DAK, dan Petunjuk Teknis (Juknis) masing-masing departemen terkait. (6) Konsep DlPA DAK hasil konfirmasi ditandatangani oleh BupatiMlalikota penerima DAK untuk disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

(7) Guna mempercepat penerbitan DlPA DAK TA 2007, penyediaan dana pendamping sebagaimana dimaksud Pasal 4, pada saat konfirmasi tidak perlu menunggu penetapan APBD. Namun dana pendamping tetap wajib dianggarkan dalam APBD TA 2007 dan dicantumkan dalam RD dan DPA-SKPDtDASK. (8) Berdasarkan hasil konfirmasi, ditetapkan Surat Pengesahan (SP) DlPA yang ditandatangani Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan dana oleh KPPN, sedangkan tanggung jawab terhadap perhitungan biaya dan penggunaan dana yang tertuang dalam DlPA DAK

sepenuhnya rnenjadi tanggung jawab BupatiNValikota bersangkutan. (9) Selanjutnya, DlPA DAK disarnpaikan kepada BupatiNValikota dan KPPN bersangkutan dengan ternbusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran, dan Direktur Jenderal Perirnbangan Keuangan u.p. Direktur Dana Perirnbangan, serta Menteri Teknis terkait dengan dilarnpiri copy RD yang telah ditandatangani oleh BupatiMlalikota atau Pejabat yang ditunjuk. (10)Pagu alokasi yang tercanturn dalarn DlPA DAK rnerupakan batas tertinggi pencairan dana. Pasal8 (1) Berdasarkan DlPA DAK sebagairnana dirnaksud pada Pasal 7 ayat (9), BupatiNValikota rnenerbikan satu atau lebih DPA-SKPDIDASK guna rnernuat dana yang berasal dari DAK dan dana pendarnping untuk kegiatan-kegiatan sesuai hasil konfirrnasi, dan selanjutnya disarnpaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. (2) KPPN diwajibkan rnerneriksa kesesuaian antara DPASKPDIDASK dengan DlPA DAK. Dalarn ha1 terdapat ketidaksesuaian antara DPA-SKPDIDASK dengan DlPA DAK, Kepala KPPN rnenerbitkan surat yang rnenyatakan ketidaksesuaian antara DPA-SKPDIDASK dan DlPA DAK dirnaksud kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. (3) Berdasarkan surat ketidaksesuaian sebagairnana (2), Kanwil Ditjen dirnaksud pada ayat Perbendaharaan mengernbalikan DPA-SKPDIDASK dirnaksud kepada BupatiNValikota untuk disesuaikan dengan DIPA DAK. BAB IV MEKANISME PENCAIRANIPENYALURAN Pasal9 Untuk keperluan pencairan DAK, BupatiNValikota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) rnenetapkan: a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk rnelakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran anggaran belanjalpenanggung jawab kegiatanlpernbuatkornitrnen; b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk rnenguji tagihan kepada negara dan rnenandatangani SPM; c. Bendahara Pengeluaran untuk rnelaksanakan tugas kebendaharaan dalarn rangka pelaksanaan anggaran belanja.

45

Pasall0 BupatiMlalikota membuka Rekening Kasda DAK untuk masing-masing bidang yang digunakan khusus untuk menampung dana DAK masing-masing bidang (satu rekening untuk satu DlPA dan satu bidang). Pasal 11 (1) Berdasarkan DlPA DAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (Q), pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tahap I maksimum sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari pagu DlPA DAK kepada KPPN dengan dilampiri: a. Daftar Penggunaan DAK (Formulir Daftar adalah sebagaimana Penggunaan DAK ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b. Copy DPA-SKPDIDASK (2) Sepanjang uraian kegiatan pada DPA-SKPDIDASK berkenaan sesuai dengan DlPA DAK dan telah tersedia dana pendamping dalam DPA-SKPDIDASK berkenaan, berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud ayat (I), KPPN menerbitkan SP2D Tahap I untuk memindahbukukanltransfer dana dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kasda DAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan menggunakan kode anggaran: 01.06.12.5740.1076.6132.070.03.000000.000000. (3) SPM LS Tahap II dan selanjutnya dapat diajukan maksimal sebesar 30% dari pagu DlPA DAK, apabila sisa DAK pada Rekening Kasda DAK tahap sebelumnya maksimal 10 % dari jumlah dana DAK yang telah dicairkan melalui KPPN (prosentase perbandingan jumlah kolom 12 dengan jumlah kolom 6 pada isian forrnulir Daftar Penggunaan DAK, maksimal 10%). (4) Pengajuan SPM-LS Tahap II dan selanjutnya, dilakukan dengan melampirkan: a. Fotokopi SP2D Daerah (pada SP2D tersebut harus dicantumkan tanggal, nomor dan nilai kontrak serta uraian pekerjaan); b. Daftar Penggunaan DAK; c. Fotokopi SSP PPN dan PPh yang telah dikonfirmasi ke KPPN berkenaan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara kontraktual, sedangkan untuk pekerjaan yang dilakukan secara swakelola kewajiban pajak diselesaikan oleh wajib pajak bersangkutan.

46

(5) KPPN melakukan pencatatanlpembukuan atas SP2D

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Daerah untuk masing-masing bidang ke dalam Daftar Pengawasan SP2D. Formulir Daftar Pengawasan SP2D DAK Tahun Anggaran 2007 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Dalam ha1 pelaksanaan pekerjaan atas DAK dilakukan secara kontraktual, tahapan pembayaran atas kontrak dimaksud agar menyesuaikan dengan tahapan pencairan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) dan (3). Penyelesaian dan pemanfaatan hasil kegiatan fisik sebagaimana dimaksud Pasal6, alokasi DAK TA 2007 harus sudah terserap seluruhnya pada TA 2007 sesuai tahapan pencairan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) dan (3). BAB V PELAPORAN DAN PEMBUKUAN Pasal I 2 BupatiNValikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan triwulanan realisasi penggunaan DAK kepada KPPN, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhimya setiap triwulan. Bentuk dan susunan laporan dimaksud adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala KPPN menyampaikan laporan triwulanan rekapitulasi realisasi penggunaan DAK kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya setiap triwulan. Bentuk dan susunan laporan rekapitulasi dimaksud adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Berdasarkan laporan triwulanan dari KPPN sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan rekapitulasi realisasi penggunaan DAK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran, dengan tembusan Menteri Teknis terkait serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan u.p. Direktur Dana Perimbangan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, setelah berakhirnya setiap triwulan. Bentuk dan susunan laporan rekapitulasi dimaksud adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Perubahanlrevisi kegiatan, dapat diajukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan sepanjang masih dalam bidang yang sama, serta diperuntukkan bagi kegiatankegiatan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasall4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Periiendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 12 lPBl2007 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAG1 PEGAWAI NEGERI SlPlL DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

bahwa dalarn Peraturan Menteri Keuangan Nornor 22lPMK.0512007 tentang Pernberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur jurnlah hari kerja dan besaran uang rnakan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil; bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, prosedur dan tata cara perrnintaan serta pernbayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan b, periu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pernbayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nornor 169, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3890); Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286); Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran

49

5.

6. 7. 8. 9.

Menetapkan

:

Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0612005 tenhng Pedornan Pernbayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 96lPMK.0212006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANTENTANGPROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAG1 PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dirnaksud dengan: 1.

Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud dalarn Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999.

2.

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri

Sipil.

'

3.

Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.

4.

Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pernbuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan - pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.

5.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna AnggaranIPejabat Pembuat Komitmen yang memuat pemyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

6.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuatlditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.

7.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

8.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk beban APBN pelaksanaan pengeluaran atas berdasarkan SPM. BAB II PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SlPlL

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari

kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan. (2) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan. (3) Dalam ha1 hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua ) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran dalam satu bulan dengan pemberian paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja. (4) Dalam ha1 hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua ) hari kerja, kepada Pegawai Negeri

Sipil diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 besarnya Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari kerja. (2) Uang Makan diberikan dalam bentuk uang.

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang: 1. Tidak hadir kerja; 2.

Sedang menjalankan perjalanan dinas;

3.

Sedang menjalani cuti;

4.

Sedang menjalani tugas belajar;

5.

Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja. Pasal5

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya, Uang Makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan. BAB Ill PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

PEGAWAI NEGERI SlPlL

(1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil. (2) Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya. (3) Khusus untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil bulan

Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

(1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja berkenaan. (2) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak disediakanltidak cukup tersedia pada DIPA, Satuan Kerja dapat rnerevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana uang makan pada DIPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan Mekanisme Pembayaran Langsung. (4) Permintaan pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.

(5) Pembayaran Uang Makan dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau ke rekening masingmasing penerima Uang Makan.

Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Golongan Illd ke bawah tidak dikenakan pajak.

2.

Pegawai Negeri Sipil Golongan lllla ke atas dikenakan pajak sebesar 15%.

(1) Surat Perrnintaan Pernbayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Mernbayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan: a.

Daftar Perhitungan Uang Makan;

b.

Daftar Hadir Kerja;

c.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

d.

SSP PPh Pasal21.

(2) Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagairnana contoh pada Larnpiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagairnana contoh pada Larnpiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (4) SPM-LS Uang Makan dibuat dalarn rangkap 3 (tiga) : a.

Lernbar kesatu dan kedua disarnpaikan kepada KPPN;

b.

Lernbar ketiga sebagai pertinggal pada Satker bersangkutan.

SPM-LS Uang Makan diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan : 1.

Daftar Perhitungan Uang Makan;

2.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

3.

SSP PPh Pasal21. BAB IV KETENTUANPENUTUP Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku

surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PER-12lPB12007 PERBENDAHARAAN NOMOR TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAG1 PEGAWAI NEGERI SIPIL.

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN SatLian Kerja

:

Bulan

NO.REKENING

Jumlah

Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaranl Pejabat Pernbuat Komitmen

..... Nama...............

.......

NIP...................................

Bendahara Pengeluaran

............. tanggal, bulan, tahun Pembuat Daftar Gaji

Nama...................... . ...

Nama................ . . ........

......

NIP.................................

NIP..................... . .

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PER-12lPB12007 PERBENDAHARAAN NOMOR TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAG1 PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangar1 dibawah ini : Nama NIP Jabatan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.

Perhitungan yang terdapat pada Dafiar Perhitungan Uang Makan bulan .......................... bagi Satuan Kerja ............................. telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai negeri sipil pada Satuan Kerja. ..............................................

2.

Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....................... tanggal bulan, tahun Kuasa Pengguna Anggaranl Pejabat Pembuat Komitmen

NIP..........................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 13 lPBl2007 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG LEMBUR BAG1 PEGAWAI NEGERI SlPlL DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalarn Peraturan Menteri Keuangan Nornor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lernbur dan Pernberian Uang Lernbur bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur besaran tarif uang lernbur;

b.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, prosedur dan tata cara perrnintaan serta pernbayaran uang lernbur ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

c.

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Prosedur dan Tata cara Perrnintaan serta Pernbayaran Uang Lernbur bagi Pegawai Negeri Sipil;

1.

Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nornor 55, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3041) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nornor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

2.

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 47 Tahun 2003, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);

4.

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

59

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 5.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pernbayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96lPMK.0212006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil; 9.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG LEMBUR BAG1 PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

2.

Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap lnstansi dan Kantor Pemerintah.

3.

Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan keja lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh.

4.

Uang makan lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam berturut-turut.

5. Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna AnggaranIPejabat Pembuat KomitmenlKepala Kantorl Kepala Satuan Kerja yang memuat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan kerja lembur dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tertentu di luar wncana kerja biasa. 6.

Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.

7.

Daftar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.

8.

Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Pembuat KomitmenlKepala Kantorl Kepala Satuan Kerja dan Bendahara Pengeluaran yang memuat jumlah jam lembur masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada hari-hari melaksanakan kerja lembur selama satu bulan, jumlah uang lembur dan uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur.

9.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuatlditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk beban APBN pelaksanaan pengeluaran atas berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR

(1) Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas di luar jam kerja.

(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Pembuat KomitrnenIKepala KantorIKepala Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.

(3) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu saat Pegawai Negeri Sipil melakukan kerja lembur. (4) Surat Perintah Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat narna Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, lamanya waktu kerja lembur, dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit satu jam penuh dapat diberikan Uang Lembur.

(2) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, besarnya Uang Lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

a. Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor: Golongan I

62

: Rp 5.000,001jam

Golongan ll : Golongan Ill : Golongan IV :

Rp 6.500.00ljam Rp 8.000,00/jam Rp 9.500,OOljam

b. Pemberian Uang Lembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besarnya Uang Lembur. (3) Waktu kerja lembur pada hari kerja paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu. (4) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran Uang Lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur.

(5) Dalam ha1 kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 8 (delapan) jam kerja.

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah bekerja lembur sekurangkurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak satu kali. (2) Dalam ha1 kerja lembur dilaksanakan pada hari libur kerja, pemberian uang makan hanya dapat diberikan satu kali. BAB Ill PROSEDURDANTATACARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR

(1) Pembayaran Uang Lembur didasarkan pada daftar hadir lembur Pegawai Negeri Sipil.

(2) Uang Lembur dan uang makan lembur dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya. (3) Khusus untuk lembur bulan dibayarkan pada bulan berkenaan.

Desember

dapat

(1) Pembayaran Uang Lembur dapat diberikan dalam batas

63

pagu anggaran yang tersedia pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja berkenaan. (2) Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung. (3) Permintaan pembayaran Uang Lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus. (4) Uang Lembur dapat dibayarkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran atau ke rekening masingmasing penerima uang lembur.

Pembayaran Uang Lembur dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal21 yang dihitung dari jumlah Uang Lembur dan uang makan lembur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil Golongan Illd ke bawah tidak dikenakan pajak;

2. Pegawai Negeri Sipil Golongan Illla ke atas dikenakan pajak sebesar 15%.

(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembur untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Lembur dilengkapi dengan: a.

Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur;

b.

Surat Perintah Kerja Lembur;

c.

Daftar Hadir Kerja;

d.

Daftar Hadir Lembur;

e.

Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal21

(2) Bentuk Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) SPM-LS Uang Lembur dibuat dalam rangkap 3 (tiga): a.

Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN;

b.

Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satker

64

bersangkutan.

SPM-LS lembur diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D dengan dilampiri: 1.

Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur;

2.

Surat Perintah Kerja Lembur;

3.

SSP PPh Pasal21.

BAB IV KETENTUANPENUTUP

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2007 DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 14 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS), BOS BUKU, DAN BANTUAN KHUSUS MURlD (BKM) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a. bahwa

dalam

rangka

mendukung

percepatan

penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan membantu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, serta membantu murid tingkat lanjutan dapat membiayai keperluan sekolahnya agar tidak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, Pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku, dan Bantuan Khusus Murid (BKM);

Mengingat

:

b.

bahwa pelaksanaan program dimaksud yang sumber pembiayaannya berasal dari Dafiar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi dan DIPA Kantor Wilayah Departemen Agama, perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab;

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku, dan Bantuan Khusus Murid (BKM);

1.

Undang-Undang Nomor

17 Tahun

2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

67

2.

Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); 4.

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

5.

Peraturan Pernerintah Nornor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nornor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3764); 7.

Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418);

8.

lnstruksi Presiden Nornor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pemberantasan Buta Aksara; 9.

dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran; 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

14. Surat Keputusan Bersarna Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agarna Nornor I/U/KB12000 dan Nornor MA18612000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar; 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044lU12002 tentang Dewan Pendidikan dan Kornite Sekolah; 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Menetapkan

MEMUTUSKAN: DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOlAH (BOS), BOS BUKU, DAN BANTUAN KHUSUS MURlD (BKM).

BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

2.

Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap lnstansi dan Kantor Pemerintah.

3.

Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh.

4.

Uang makan lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam berturut-turut.

5. Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna AnggaranIPejabat Pembuat KomitmenIKepala Kantorl Kepala Satuan Kerja yang memuat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan kerja lembur dalam rangka menyelesaikan pekejaan tertentu di luar rencana kerja biasa.

6.

Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.

7.

Daftar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.

8. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Pembuat KomitmenIKepala Kantorl Kepala - Satuan Kerja dan Bendahara Pengeluaran yang memuat

jumlah jam lembur masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada hari-hari melaksanakan kerja lembur selama satu bulan, jumlah uang lembur dan uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur. 9

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuatlditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenasn.

$ 0 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk beban APBN pelaksanaan pengeluaran atas berdasarkan SPM. BAB II ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA

(1) Alokasi dana BOS, BOS Buku, dan BKM Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Menengah tertuang dalam DlPA Dinas Pendidikan Provinsi dan DlPA Kanwil Departemen Agama, yang disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. b. c.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku; Bantuan Khusus Murid (BKM); Bantuan Operasional Tim Manajemen BOS

(Safeguarding).

(3)

Jurnlah dana yang tercantum dalarn DlPA sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) rnerupakan jumlah pagu rnaksimal yang tidak boleh dilarnpaui. BAB Ill PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pencairan dana BOS, BOS Buku, dan BKM diatur sebagai berikut: 1.

Dana BOS dilaksanakan dalam empat tahap: a. b. c. d.

Tahap I (bulan Januari s.d. Maret) dapat dicairkan paling cepat bulan Januari; Tahap II (bulan April s.d. Juni) dapat dicairkan paling cepat bulan April; Tahap Ill (bulan Juli s.d. September) dapat dicairkan paling cepat bulan Juli; Tahap IV (bulan Oktober s.d. Desernber) dapat dicairkan paling cepat bulan Oktober.

2.

Dana BOS Buku disalurkan sekaligus untuk 1 (satu) tahun dan dapat dicairkan paling cepat bulan Januari.

3.

Dana BKM dilaksanakan dalarn dua tahap: a.

b.

Tahap I (bulan Januari s.d. Juni) dapat dicairkan paling cepat bulan April; Tahap II (bulan Juli s.d. Desernber) dapat dicairkan paling cepat bulan Oktober.

(1)

Penyaluran dana BOS, BOS Buku, dan BKM dilakukan rnelalui Bank PernerintahlBank Pembangunan DaerahIPT Pos lndonesia (Persero) sesuai dengan perjanjian kerjasarna antara Tim Manajemen BOS Provinsi dengan lembaga penyalur.

(2)

Bank PernerintahlBank Pernbangunan DaerahIPT Pos lndonesia (Persero) yang ditunjuk, setelah menerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams segera menyalurkan seluruhnya kepada masingmasing sekolah penerima bantuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pencairan Dana BOS, BOS Buku, dan BKM di Dinas Pendidikan ProvinsiIKanwil Departemen Agama sebagaimana tersebut pada Pasal2 dilakukan dengan cara menerbitkan SPM-LS ke KPPN Provinsi oleh PAIKuasa PA.

(1)

Pejabat PAlKuasa PA menerbitkan SPM-LS dan mengajukannya ke KPPN dengan melampirkan: a. b.

c. (2)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); Resume KontraWSurat Perjanjian Kerjasama antara Tim Manajernen BOS Dinas Pendidikan ProvinsiIKanwil Departemen Agama dengan Bank PemerintahIBank Pembangunan DaerahlPT Pos lndonesia (Persero); Rekapitulasi Alokasi Penerima Bantuan BOS dan BOS Buku.

KPPN rnelakukan pengujian atas SPM-LS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke Rekening Penarnpung Tim Manajemen BOS Provinsi pada Bank PemerintahlBank Pembangunan DaerahlPT Pos lndonesia (Persero).

Penyampaian dan pengujian SPM-LS serta penerbitan dan penyampaian SP2D dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

(1)

Bank PemerintahIBank Pembangunan DaerahlPT Pos lndonesia (Persero) yang ditunjuk setelah melakukan penyaluran dana wajib menyarnpaikan Laporan Pelaksanaan Pembayaran Dana BOS, BOS Buku, dan BKM kepada Tim Manajemen BOS Provinsi.

(2)

Tim Manajemen BOS Provinsi setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja berkewajiban menyampaikan laporan pengelolaan dana dan penyelenggaraan BOS , BOS Buku, dan BKM: a. Untuk lingkungan Departemen Pendidikan Nasional kepada Menteri Pendidikan Nasional c.q. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan KPPN setempat; b. Untuk lingkungan Departemen Agama kepada Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan KPPN setempat.

(3)

Menteri Pendidikan Nasional c.q. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan MenengahlMenteri Agama c.q. Direktur Jenderal Pendidikan lslam berkewajiban menyampaikan tembusan laporan pengelolaan dana BOS, BOS Buku, dan BKM kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(4)

Pada akhir tahun anggaran, Bank PemerintahIBank Pembangunan DaerahlPT Pos Indonesia (Persero) wajib menyetorkan sisa dana yang tidak terserap ke Rekening Kas Negara setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan menyampaikan copy bukti setoran tersebut. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

(1)

Dalam pengelolaan dana BOS, BOS Buku, dan BKM setelah melalui proses audit terdapat kekurangan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang disebabkan oleh peningkatan biaya pendidikan sesuai

peraturan yang berlaku, maka kekurangan dana tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun apabila kekurangan dana tersebut akibat dari kelalaian administrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Departemen Agarna maka kekurangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsil Kanwil Departernen Agama. (2)

Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus.

(3)

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka hal-ha1 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-321PBl2005 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Program Kornpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM) dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER33lPB12006 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Program Kornpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan di Lingkungan Departernen Agama, yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI PENUTUP Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

111. B E L A N J A D A E R A H I

(Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian)

Catatan : Triwulan I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai BELANJA D A E R A H ( D a n a P e r i m b a n g a n , Dana O t o n o m i K h u s u s , Dana P e n y e s u a i a n )

IV. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 06 /PB/2007 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN IMBALAN JASA PERBENDAHARAAN DAN JASA PROVlSl BEA MASUK DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN. Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

bahwa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; bahwa dalam rangka menyempumakan tata cara pembayaran dan pelaporan jasa perbendaharaan dan jasa provisi bea masuk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan lmbalan Jasa Perbendaharaandan Jasa Provisi Bea Masuk; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005

83

tentang Bagan Perkiraan Standar; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 59lPMK.0612005 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0612005 tentang Pedornan Pembayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99lPMK.0612006 tentang Modul Penerirnaan Negara; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466lKMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan;

6.

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-31lPBl2006 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Belanja Negara rnelalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN IMBALAN JASA PERBENDAHARAAN DAN JASA PROVlSl BEA MASUK. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dirnaksud dengan: I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pernerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2.

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lernbaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokurnen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

3.

Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran adalah MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang

84

bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KementerianILembagayang bersangkutan. 4.

Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat di lingkungan Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang berwenang menandatangani surat-surat pencairan dana atas beban Rekening Kas Umum Negara. Pejabat dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan kewenangannya.

5.

Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000, yang selanjutnya disebut Rekening BUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Indonesia Thamrin Jakarta.

6.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit organisasi eselon I1 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban Rekening KUN, Kas Negara, dan Rekening Pemerintah Lainnya.

7.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

8.

Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanWSentral Giro yang ditunjuk.

9.

Bank Operasional I, yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional mitra Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran nongaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan.

10. Bank Operasional Ill, yang selanjutnya disebut BCj Ill adalah bank operasional yang meiakukan pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)I Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan upah pungut PBBIBPHTB serta membayar pengembalian PBB dan

BPHTB.

11. Surat Perrnintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuaffditerbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penerbit SPM berkenaan.

12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 15. Berita Acara Realisasi Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provisi Bea Masuk, yang selanjutnya disebut Berita Acara Realisasi adalah dokumen dari hasil kegiatan rekonsiliasi data yang membandingkan antara pembukuan KPPN dengan perhitungan Sentral GiroISentral Giro GabunganISentral Giro Gabungan Khusus (SGISGGISGGK) setempat, sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB II PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

(1) Pengguna Anggaran Bagian Anggaran untuk Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provisi Bea Masuk (BA 69.03) adalah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(2) Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran berdasarkan DlPA menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

(3) Pejabat yang diberi kewenangan untuk rnelakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran anggaran belanjalpenanggung Jawab KegiatanlPernbuat Komitrnen adalah Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (4) Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM adalah Kepala Subdirektorat Kas Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja adalah Kepala Seksi Kas Negara C Subdirektorat Kas Negara. BAB Ill PERHITUNGAN JASA PERBENDAHARAAN DAN JASA PROVlSl BEA MASUK

(1) Atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan SGISGGISGGK dalarn rangka penerimaan dan pengeluaran negara diberikan lrnbalan Jasa Perbendaharaan sebesar: a. 114%0 (seperernpat permil) dari jurnlah penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan rnelalui SG; b. 1/2%0(setengah permil) dari jurnlah penerirnaan dan pengeluaran yang dilaksanakan rnelalui SGG; c. 11%0 (setengah permil) dari jumlah penerirnaan yang dilaksanakan melalui SGGK. (2) Atas jasa pengurusan kiriman pabean yang dilakukan SGISGGISGGK diberikan lmbalan Jasa Provisi Bea Masuk sebesar 2 %% (dua setengah persen) dari bea masuk yang telah disetor ke Rekening Kas Negara pada SGISGGISGGK. (3) lmbalan Jasa Perbendaharaantidak diberikan atas: a. Penerimaan dan pengeluaran tidak murni yang dibukukan dalam Rekening Kas Negara Penerimaan, yaitu: 1. penerimaan pemindahbukuan penerimaan PBB bagian 10% dan 9% serta BPHTB bagian 20% untuk Pemerintah Pusat dari SGISGGISGGK dan BO 111;

2. penerimaan bea masuk atas pengurusan kiriman pabean dan transaksi penerimaan cukai melalui PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh Indonesia; 3. pengeluaran pemindahbukuan saldo Rekening Kas Negara Penerimaan ke Rekening Kas Negara di Bank Tunggall BO 1.

b. Penerimaan dan pengeluaran tidak murni yang dibukukan dalam Rekening Kas Negara Pengeluaran, yaitu: 1. penerimaan pemindahbukuan uang dari Rekening Kas Negara di Bank TunggallBO I; 2. pengeluaran pemindahbukuan uang ke Rekening Kas Negara di Bank TunggallBO I; pengeluaran pembayaran lmbalan Jasa Perbendaharaan.

(1) KPPN melakukan perhitungan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas Negara melalui SGISGGISGGK. (2) KPPN dan SGISGGISGGK setempat melakukan rekonsiliasi dengan menelitilmencocokkan perhitungan Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provisi Bea Masuk yang dilakukan oleh SGISGGISGGK setempat dengan pembukuan KPPN.

(3) Setelah rekonsiliasi selesai dibuatkan Berita Acara Realisasi yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kepala SGISGGISGGK setempat sebagaimana format terlampir. (4) Kepala KPPN mengirimkan Berita Acara Realisasi ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM

(I) Tagihan pembayaran Jasa Perbendaharaan dan Jasa

Provisi Bea Masuk oleh Kantor Pusat Pos dalam ha1 ini Sentral Giro Pos dan Layanan Keuangan (SGLK) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara setiap bulan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal 1 (satu) buian berikutnya.

(2) Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan membuat SPP sebagai dasar penerbitan SPM dengan dilampiri dokumen tagihan pembayaran. (3) SPP beserta dokumen tagihan pembayaran disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pemeriksaan SPP sebagai berikut: a. Meneliti dan mencocokkan jumlah tagihan pembayaran dengan Rekapitulasi Berita Acara Realisasi; b. Apabila terjadi perbedaan maka dilakukan rekonsiliasi data dengan SGLK; c. SGLK menyampaikan kembali tagihan pembayaran setelah rekonsiliasi. (2) Pejabat Penanda Tangan SPM membuat dan menandatangani SPM-LS apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat yang ditentukan. (3) SPM-LS dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: a. SPM-LS lembar pertama dilampiri SPP dan asli dokumen tagihan pembayaran serta SPM-LS lembar kedua tanpa lampiran disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara; b. SPM-LS lembar ketiga sebagai pertinggal Pejabat Penanda Tangan SPM.

BAB V PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

(1) Prosedur penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2006 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Belanja Negara melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2) Pejabat Penanda Tangan SPM mendapatkan SP2D lembar kedua berikut lampirannya, untuk selanjutnya disampaikan ke SGLK.

BAB VI PELAPORAN Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran, maka: 1.

2.

3.

Pejabat Penanda Tangan SPM menyampaikan dokumen sumber (SPM-LSlSP2D) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memroses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Realisasi Anggaran disampaikan ke unit akuntansi yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pernbayaran dan Pelaporan lmbalan Jasa Perbendaharaan dan Provisi Bea Masuk dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB Vlll KETENTUANPENUTUP

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2006 DIREKTUR JENDERAL, ttd

MULlA P. NASUTlON NIP 060046519

90

PERATURAN DiREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- lPB12007 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN IMBALAN JASA PERBENDAHARAAN DAN JASA PROVlSl BEA MASUK

BERITA ACARA REALISAS1 JASA PERBENDAHARAAN DAN JASA PROVlSl BEA MASUK

I

(1)

Nomor:

1.

Pada hari ini (3) tanggal (4) di (5) telahdilaksanakan rekonsilasi mengenai perhitungan Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provisi Bea Masuk (6) tahun 2007 antara Kepala SGISGGISGGK (7) dengan bulan Kepala KPPN (8).

2

Adapun hasil rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut: URAIAN No. NllAl RUPIAH SGISGG I KPPN I HASIL ISGGK REKONSlLlASl (9) (I 1) (10) 1. Jasa xxxxxx xxxxxx xxxxxx Perbendaharaan 2. Jasa Provisi Bea xxxxxx xxxxxx xxxxxx Masuk 3. xxxxxx Total xxxxxx xxxxxx Dokumen Sumber mennenai hasil rekonsiliasi telah dicocokkan satu sama lain dan dipegang oleh mashg-masing pihak.

I

3. 4.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah diperiksa dan disetujui Kepala SGISGGISGGK,

Kepala KPPN,

(16) NIP Pos (17)

(14) NIP (15)

PETUNJUK PENGlSlAN BERITA ACARA REALlSASl JASA PERBENDAHARAAN DAN JASA PROVlSl BEA MASUK

m

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 03 lPBl2007 TENTANG PENGGUNAAN TRUST FUND BRR NAD-NIAS YANG BERASAL DARl SlSA DlPA TAHUN ANGGARAN 2006 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

bahwa dalarn rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi dan gelornbang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn dan Nias perlu disediakan dana dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); bahwa alokasi dana dalarn APBN guna mernbiayai kegiatan pembangunan perumahan, infrastruktur, fasilitas bangunan pelayanan publik, dan pengadaan tanah di Provinsi NAD dan Nias yang tertuang dalarn DlPA BRR NAD-Nias TA 2006 tidak dapat diserap seluruhnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2006 sehingga perlu ditampung dalarn rekening trust fund; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penggunaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang berasal dari sisa DlPA TA 2006; Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik 47, Tarnbahan lndonesia Tahun 2003 Nornor Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286); Undang-undang Nornor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); Undang-undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Undang-undang Nornor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undangundang Nornor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan

93

Memperhatikan

:

Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11I, Republik lndonesia Nomor 4550); 5. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tata Keja dan Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S9264/PB/2006 tanggal 22 Desember 2006 perihal lzin Prinsip Pembentukan Rekening Trust Fund BRR NADNias; 2.

Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Nomor S-56591 BRR.O01X11/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Pembentukan Unit Trust Fund BRR NAD-Nias; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENGGUNAAN TRUST FUND BRR NAD-NIAS YANG BERASAL DARl SlSA DlPA TAHUN ANGGARAN 2006 BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

94

1

Daf'tar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenteriIPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah; 2. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pembayar yang selan&tnya disebut KPPN pembayar adaiah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran sesuai yang ditetapkan dalam DIPA; 4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan ~ekonstruksiWilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 5. Trust Fund BRR NAD-Nias adalah dana yang berasal dari DIPA BRR NAD-Nias TA 2006 yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2006, digunakan untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan pembangunan perumahan, infrastruktur, fasilitas bangunan pelayanan publik, dan pengadaan tanah; 6. Komite Trust Fund BRR NAD-Nias yang selanjutnya disebut Komite Trust Fund adalah komite yang dibentuk oleh BRR NAD-Nias yang bertugas mengelola dana trust fund dan pelaksanaan kegiatan lanjutan pembangunan perumahan, infrastruktur, fasilitas bangunan pelayanan publik, dan pengadaan tanah di Provinsi NAD dan Nias; 7 . Rekening Trust Fund BRR NAD-Nias yang selanjutnya disebut Rekening Trust Fund adalah rekening yang dibuka oleh Komite Trust Fund pads bank pemerintah yang ditunjuk untuk menampung dana Trust Fund BRR

NAD-Nias.

BAB I1 PENGGUNAANDANA Pasal2 (1) Dana yang disimpan dalam Rekening Trust Fund adalah sebesar sisa dana DlPA BRR NAD-Nias TA 2006 yaitu: a) b)

c)

Nomor SP-0004.31094-03.01-12006 yang direvisi Ill tanggal 17 November 2006; Nomor SP-0005.31094-03.01-12006 yang direvisi Ill tanggal 17 November 2006; Nomor SP-0006.41094-03.01-12006 yang direvisi IV tanggal 17 November 2006;

Nomor SP-0007.21094-03.01-12006 yang direvisi II tanggal 16 Agustus 2006; yang tidak diserap sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp2.213.702.756.920,- (dua triliun dua ratus tiga belas miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). d)

(2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Pembayar BAB Ill PENGUNAANDANA Pasal3 (1) Dana dalam Rekening Trust Fund dimaksud hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lanjutan pembangunan perumahan, infrastruktur, fasilitas bangunan pelayanan publik, dan pengadaan tanah sesuai dengan Program, Kegiatan dan Jenis Belanja yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran semula (RKA-WL dan DlPA TA 2006).

(2) Kegiatan administrasi umum, kegiatan pada Jenis Belanja Barang (kecuali Belanja Jasa Konsultan), dan kegiatan yang dananya bersumber dari Hibah Luar Negeri tidak diperkenankan dibiayai dari Rekening Trust Fund. BAB IV PENYALURAN DANA Pasal4 (1) Komite Trust Fund melaksanakan penyaluran dana kepada Rekanan, Kelompok Masyarakat atau Pihak

Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan sebagairnana diatur dalarn Petunjuk Teknis Pengelolaan Trust Fund BRR NAD-Nias Bersurnber dari Sisa Dana DlPA TA 2006 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias. (2) Penyaluran dana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan selarnbat-larnbatnya tanggal 1 Juli 2007. BAB V SlSA DANA

Dalarn ha1 terdapat dana dalarn Rekening Tmst Fund yang belurn disalurkan sarnpai dengan batas waktu sebagairnana dirnaksud pada pasal 4 ayat (2), rnaka seluruh sisa dana tersebut beserta jasa giro yang diterirna harus disetorkan ke rekening kas negara selarnbat-larnbatnya tanggal 2 Juli 2007. BAB VI KETENTUANPENUTUP

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

rn

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 07 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT ADB JFPR 9074-IN0 (SEISMICALLY UPGRADED HOUSING IN NANGGROEACEH DARUSSALAMAND NORTH SUMATERA) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca peristiwa gernpa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn (NAD) dan Surnatera Utara, Pemerintah RI memperoleh dana Grant ADB JFPR 9074-IN0 dari Pernerintah Jepang yang diadrninistrasikan oleh ADB sesuai dokumen Letter of Agreement of Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalarn and North Sumatera (SUHA); bahwa pengelolaan keuangan, penyediaan pendanaan, dan pengendalian anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana tersebut, baik dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rnaupun donor luar negeri perlu dilakukan secara bertanggung jawab; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Grant ADB JFPR 9074-IN0 (Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera); Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia

99

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4550); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pernerintah; 8. lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan,

11.

12.

13.

14.

15.

Memperhatikan

:

Pengesahan, dan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007; Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.O31IKetl5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP-264lKETl0911999 tanggal 29 September 1999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.0311Ketl511995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4861KMK.0412000 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 239lKMK.0111996 sebagaimana 'telah diubah dengan KMK Nomor 463/KMK.01/1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjuaian atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466lKMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.0112006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4661KMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01!2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Letter of Agreement (Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Asian Development Bank tanggal 14 Desember 2005 sebagairnana telah

Menetapkan

diamandemen tanggal 7 Maret 2006 : MEMUTUSKAN: : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT ADB JFPR 9074-IN0 (SEISMICALLY UPGRADED HOUSING IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM AND NORTH SUMATERA). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera (SUHA) adalah kegiatan penanggulangan tsunami di NAD dan Nias berupa pembangunan rumah tahan gempa. Kegiatan ini dibiayai dari grant ADB. 2. Project Management Unit (PMU) adalah unit pengelola yang bertanggung jawab secara teknis atas penyelenggaraan SUHA yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari ExecutingAgency (EA). 3. lnitial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. 4. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjaman, pengisian kembali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaranyang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 5. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri. 6. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenteriIPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di

102

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 8. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAIKuasa PA adalah MenteriIPirnpinan Lernbaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kernenterian NegardLernbaga yang bersangkutan. 9. No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pernberi pinjarnan atas suatu kontrak dengan jurnlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 10. Rekening Kas Negara adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk rnenampung seluruh penerirnaan negara dan atau rnernbayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. 11. Rekening Khusus adalah Rekening Pernerintah pada Bank Indonesia atau Bank Pernerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenarnpung dana PPHLN yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pernbangunan. 12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kernenterian NegardLernbagaIPernerintah Daerah Yang rnelaksanakan tugas, fungsi, program, dan tujuan Kernenterian NegaraILernbagd Pernerintah Daerah, serta rnerniliki kewenangan atas penggunaan anggaran.

13.

Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang rnuka kerja dengan jurnlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk rnernbiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung.

14. Tarnbahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat rnendesak dalarn satu bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan.

15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersurnber

dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

16.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: Nomor Hibah Nomor Registrasi Nomor Khusus

Rekening

Tanggal Penandatanganan Hibah

: 14 Desember 2005

Closing Date

: 10 Desember 2007

Jumlah Hibah

: USD 2,000,000

Initial Deposit

USD 500,000

ExecutingAgency

:

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias

BAB II

(1) (2)

(3)

(4)

PEMBEBANAN Pasal3 Tata cara penyaluran dana menggunakan mekanisrne Rekening Khusus dan Pembayaran Langsung (Direct Payment). Penyaluran dana dengan mekanisme Rekening Khusus dibebankan ke Rekening Khusus No. 602.097411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. Berdasarkan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA, BRR NAD-Nias melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Grant Implementation Manual Letter of Agreement tanggal 4 Agustus 2006. Dalarn pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan, SP2D-UPITUP tidak dibebankan pada Rekening Khusus, tetapi dibebankan pada Rekening

Kas Negara. atas Uang (5) Pertanggungjawaban dilaksanakan berdasarkan ketentuan undangan yang berlaku.

Persediaan perundang-

BAB Ill PENCAIRAN DANA

(1)

Pelaksanaan pencairan dana dilakukan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN Khusus Banda Aceh atas dasar SPM yang diajukan oleh Kuasa PA berdasarkan DIPA atau dokurnen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersarnakan dengan DIPA.

(2)

Penerbitan SP2D didasarkan pada SPM yang rnencantumkan nornor grant (hibah), nornor register, kode kategori, porsi pembiayaan sebagairnana tercantum pada Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, nilai, nomor dan tanggal kontrak terrnasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta tanggal ApprovalhlOL dari ADB bila dipersyaratkan.

(3)

Dalarn ha1 penerbitan SP2D untuk keperluan pernbayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan rnerupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-43/N61/0392 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-321N6310295 tentang Pernbayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE130/N1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalarn rangka Bantuan Luar Negeri rnelalui Rekening Khusus.

(4)

Pengajuan dokurnen untuk pernbayaran sebagairnana dimaksud pada ayat (3) disarnpaikan oleh Kuasa PA kepada KPPN Khusus Banda Aceh. BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

(1)

Mekanisrne pernbayaran untuk kegiatan masing-masing kategori diuraikan sebagai berikut: a.

Mekanisrne Rekening Khusus digunakan untuk pernbayaran dana Kategori 1 (Civil Work), Kategori 2 (Equipment and Supplies), Kategori 3 (Training,

105

Workshops, Seminars, Public Champaign), Kategori 5 (Grant Management), Kategori 6 (Other Input). b.

Mekanisme Pembayaran Langsung (Direct Payment) digunakan untuk Kategori 4 (Consulting Services) kecuali diatur lain dalam kontrak yang mendapat persetujuan ADB.

(2)

Pembayaran untuk Kategori 2, 3, 5, dan 6 dapat dilakukan dengan menggunakan Uang Persediaan.

(3)

Pencairan Dana Kategori 1 (Civil Works) dilakukan menggunakan pola kontraktual.

Dalam penerbitan SP2D, KPPN berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-431A/6110392 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE32/A.63/0295 tentang Pembayaran dalarn Valuta Asing (Valas), Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/A/71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjamanlHibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. BAB V PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

(1)

Executing Agency/PMU bersama-sama Kuasa PA menyusun dan menyiapkan dokumen aplikasi replenishment/reimbursement, sebagai berikut: a.

Berdasarkan rekening koran yang diterima dari Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) menyampaikan fotokopi rekening koran Rekening Khusus grant berkenaan kepada ExecutingAgencylPMU.

b.

Pejabat Kuasa PA mengirimkan fotokopi SP2D beserta dokumen pendukungnya kepada ExecutingAgencylPMU.

c.

Berdasarkan fotokopi SP2D dan fotokopi rekening koran Rekening Khusus yang diterimanya, Executing AgencylPMU menyiapkan dan

menyampaikan draft Withdrawal Application (VIA) replenishment/ reimbursement ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat PKN. (2)

Direktorat PKN memeriksa dan meneliti WA yang diterima dari Executing AgencylPMU. Setelah WA dinyatakan benar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat PKN membuat covering letter WA dan menyampaikan secara lengkap WA tersebut kepada ADB.

(3)

PA tidak Apabila Executing AgencylKuasa melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi replenishmenffreimbursement secara berkala, dan mengakibatkan pada ketidaktersediaan sal'do dana Rekening Khusus di Bank Indonesia, maka Direktorat PKN dapat mempertimbangkan untuk meminta KPPN untuk melakukan penghentian sementara penerbitan SP2D.

(4)

Penghentian sementara dicabut setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jika pengeluaran per SPMlSP2D lebih kecil dari USD (5) 30.000, permintaan pengisian kembali dengan menggunakan format Statement of Expenditure (SOE) tanpa lampiran dokumen pendukung ke ADB. (6)

Jika pengeluaran per SPMISP2D lebih besar dari USD 30.000, permintaan pengisian kembali dengan menggunakan format Summary Sheet (SS) dengan lampiran dokumen pendukung ke ADB, antara lain: invoicelkuitansi, SPM, SP2D, dan Berita Acara Pembayaran (BAP).

(7)

BAP yang dilampirkan harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE84/A/71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan PinjamanIHibah Luar Negeri. BAB VI PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

(1)

Executing AgencyPMU wajib menyusun dan menyiapkan Financial Statement of Special Account (FISSA) yaitu Lawran Keuangan tentang penggunaan

107

dana rekening khusus untuk masa satu tahun anggaran, sebagai bahan audit oleh auditor.

Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan fotokopi SP2D dan copy SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, meliputi: a.

Berita Acara Pembayaran;

b.

ApprovaVNOL dari dipersyaratkan;

c.

Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NHLN.

ADB

sepanjang

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan setiap hari Senin untuk semua SP2D yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan pada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 10710

Jakarta

Pembayaran paket pekerjaan secara pemborongan dilaksanakan sebagai berikut:

a.

SPM diajukan ke KPPN berdasarkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dengan dilampiri: 1. Ringkasan kontrak; 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 3. Bukti pencairan dana pendamping APBD berupa copy SP2D; 4. Faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisasi oleh KPPN;

b. Persetujuan

dokumen kontrak (NOL) dipersyaratkan oleh ADB terhadap: 1. Kontrak paket pekerjaan sipil yang bernilai sampai dengan USD 10.000 yang

dilaksanakan melalui tata cara pelelangan nasional (LCB); 2. Kontrak (yang dibuat untuk pertarna kali) paket pekerjaan sipil yang bernilai sarnpai dengan USD 100.000 yang dilaksanakan oleh Pernerintah KabupatenJKota rnelalui tata cara pelelangan nasional (LCB); 3. Kontrak paket pekerjaan sipil yang bernilai sarnpai dengan USD 25.000 yang dilaksanakan Perkurnpulan Petani Pernakai Air (P3A)l Gabungan Perkurnpulan Petani Pernakai Air (GP3A)l lnduk Perkurnpulan Petani Pernakai Air (IP3A) rnelalui tata cara penunjukan langsung. (2)

Pernbayaran pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3)

Pengajuan permintaan pernbayaran porsi ADB dan porsi pendarnping APBN diajukan ke KPPN seternpat, sedangkan porsi pendarnping APBD diajukan ke kas daerah. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi Hibah Luar Negeri dilaksanakan rnenurut ketentuan yang berlaku. BAB Vlll KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.

109

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR 07 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT ADB J ~ 907411~0 R (SEISMICALLY UPGRADED HOUSING I N NANGGROE

ALLOCATION AND WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS (Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Damssalam and North Sumatera-SUHA)

14,000

Project Management

268,000

100%

Other Inputs

16,000

100%

Contingencies

50,500

100%

5.

Grant Management

6. 7.

Total

2,000,000

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 08 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN AD6 NO. 2064 (SF)-/NO, NO. 2065-IN0 DAN GRANT GON NO. 4299-IN0 (PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT - PISP) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah sebagai titik awal bagi pembangunan dan manajemen irigasi dan sumber daya air, Pemerintah lndonesia memperoleh pinjaman dari Bank Pembangunan AsialAsian Development Bank (ADB) yaitu Loan AD6 No. 2064 (SF)-IN0 dan No. 2065-11\10, serta Hibah dari Pernerintah Belanda yaitu Grant GON No. 4299-IN0 untuk mernbiayai kegiatan Participatory lmgation Sector Project (PISP); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan AD6 No. 2064 (SF)-/NO, No. 2065lNO dan Grant GON No. 4299-IN0 (Participatory lmgation Sector Project - PISP);

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2.

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

113

Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nornor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tarnbahan, Pajak Pertarnbahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4092); Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjarnan danlatau Penerirnaan Hibah serta Penerusan Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nornor 3, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4597); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pernerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 120, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4330) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pernerintah;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134/PMK.06/2005 tentang Pedornan Pernbayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar isian Pelaksnaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1341PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKetua Bappenas Nornor 1851 KMK.0311995 dan Nornor 0311Ket1511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pernantauan Pinjarnanl Hibah Luar Negeri dalarn rangka Pelaksanaan APBN sebagairnana telah diubah dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nornor NasionallKetua Bappenas Nomor 459lKMK.0311999 dan Nornor KEP-264lKETl0911999 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bersarna Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionalIKetua Bappenas Nornor 1851 KMK.0311995 dan Nomor 031lKet1511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tarnbahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalarn rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.0112006; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE43lN6110392 jo. Nomor SE-32lN6310295 tentang Pembayaran dalam Valuta Asing (Valas); 16. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE84lN7110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjamanIHibah Luar Negeri (PHLN); 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77lPB12005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN AD6 NO. 2064 (SF)-/NO, NO. 2065-IN0 DAN 4299-IN0 (PARTICIPATORY GRANT GON NO. IRRIGA TlON SECTOR PROJECT - PISP).

: PERATURAN

BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Participatory Irrigation Sector Project (PISP) adalah salah satu kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistern irigasi yang dilakukan secara partisipatif yang didanai dari Loan ADB No. 2064 (SF)-/NO, No. 2065IN0 dan Grant GON No. 4299-IN0 yang kegiatannya mencakup pengelolaan irigasi, pengelolaan sistem inforrnasi dan aset sumber daya air serta monitoring dan koordinasi.

2. Initial Deposit adalah dana atau uang rnuka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri dinyatakan efektif. 3. Withdrawal Applications adalah dokumen yang digunakan untuk rnelakukan penarikan initial deposit dana pinjarnan, pengisian kernbali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaranyang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pernerintah.

4. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjarnanlhibah luar negeri. 5. Closing Account adalah penutupan rekening khusus yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah closing date. Setelah closing account tidak ada lagi aplikasi replenishment dan reimbursemenf.

6. No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pernberi pinjarnan atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokurnen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lernbaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas narna Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokurnen pendukung kegiatan akuntansi pernerintah.

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 9. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang PAIKuasa PA adalah selanjutnya disebut

MenteriIPirnpinan Lernbaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLernbaga yang bersangkutan. 10.Rekening Kas Negara adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk rnenarnpung seluruh penerirnaan negara dan atau rnernbayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. 11. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah pada Bank Indonesia atau Bank Pernerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenarnpung dana pinjarnan dan hibah luar negeri yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pembangunan. 12. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang rnuka kerja dengan jurnlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk rnembiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung. 13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat rnendesak dalarn satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersurnber dari DlPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan. 15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara untuk beban APBN pelaksanaan pengeluaran atas berdasarkan SPM.

16. National Project Coordination and Monitoring Office yang selanjutnya disebut NPCMO adalah kantor yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memantau seluruh kegiatan PlSP dan berkedudukan di pusat.

Spesifikasi dari pinjamanlhibah dimaksud adalah sebagai berikut:

. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Ai Departemen Pertanian;

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 (1) Pelaksanaan kegiatan PlSP dapat dilakukan secara pemborongan atau secara swakelola. (2) Paket pekerjaan sipil (Kategori Civil Works) dapat dilaksanakan sebagai berikut: a. Pada prinsipnya pekerjaan sipil dilaksanakan melalui pelelangan; b. Paket kontrak bernilai USD 100.000 atau lebih haws rnendapat persetujuan (NOL dari ADB); c. Kontrak sampai dengan USD 25.000 dapat dilakukan melalui tata cara penunjukan langsung kepada P3NGP3NIP3A dengan syarat kontrak tahun pertama tidak boleh rnelebihi USD 10.000. Pada tahun berikutnya nilai kontrak tersebut dapat ditingkatkan rnenjadi USD 25.000 apabila hasil kontrak tahun pertama dinilai memuaskan sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses tersebut dilakukan melalui tata cara penunjukan langsung setelah mendapatkan persetujuan dari ADB. Pasal4 Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam PlSP meliputi Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan serta 25 (dua puluh lima) KabupatenIKota yang berada di provinsi tersebut. Pasal5 (1) Kegiatan PlSP yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Bappenas, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Pengelolan Lahan dan Air) dibiayai dari Loan ADB No. 2064 (SF)-/NO, No. 2065-/NO, dan Grant GON No. 4299-/NO, dengan dana pendamping APBN Rupiah. (2) Kegiatan-kegiatan PlSP yang dilaksanakan oleh Pernerintah Provinsi dan KabupatenIKota dibiayai dari Loan ADB No. 2064 (SF)-/NO, No. 2065-11\10, dan Grant GON No. 4299-/NO, sebagai hibah dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan KabupatenlKota yang bersangkutan dengan dana pendarnping dari APBD masing-masing. (3) Dana untuk melaksanakan kegiatan PlSP disediakan melalui dua dokumen anggaran yaitu:

a. Dana Loan AD6 No. 2064 (SF)-/NO, No. 2065-/NO dan Grant GON No. 4299-11\10 dialokasikan rnelalui DIPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan sesuai dengan persentase porsi pembiayaan per kategori yang rnenarnpung kegiatan tersebut; b. Dana pendarnping dan non pendarnping untuk kegiatan PlSP di Provinsi dan KabupatenlKota dialokasikan melalui APBD Provinsi dan KabupatenIKota yang dituangkan dalarn Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) atau dokurnen lain yang dipersarnakan sesuai dengan kategori dan persentase porsi pembiayaan yang ditetapkan dalam Project Administration Memorandum (PAM) untuk Loan ADB No. 2064 (SF)-/NO. No. 2065-11\10 dan Grant GON No. 4299-11\10; c. Penyaluran dana dilakukan rnelalui: 1. KPPN Untuk pencairan dana loan/gmnt dan pendarnping APBN Rupiah dilakukan oleh KPPN sebagaimana tercanturn dalarn DlPAldokurnen lain yang dipersamakan;

2. Kas Daerah Untuk pencairan dana pendarnping APBD, dilakukan rnelalui Bank Pernbangunan Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah KabupatenlKota untuk rnencairkan dana yang dialokasikan dalarn DASK atau dokurnen lain yang dipersarnakan. Pasal6 (1) Pernbayaran untuk Loan ADB No. 2064 (SF)-/NO, Loan ADB No. 2065-IN0 dan Grant GON No. 4299-/NO dibebankan pada Rekening Khusus pada Bank Indonesia sebagai berikut: No 1. 2. 3.

LoanIGrant Loan ADB No. 2064 (SF)-IN0 Loan ADB No. 2065-IN0 Grant GON No. 4299-IN0

Nornor Rekening Khusus 601.260.41 1 601.261.411 602.095.41 1

,

(2) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UP, SP2D UPiTUP tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. atas UP (3) Pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan yang berlaku.

dilaksanakan

(1) Pembebanan dan pembayaran loan/grant dilakukan sesuai dengan kategori dan persentase porsi pembiayaan seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Dana loan/grant dapat dicairkan melalui KPPN setempat setelah porsi dana pendamping APBD dicairkan terlebih dahulu melalui Kas Daerah KabupatenlKota yang bersangkutan. (3) Pembebanan dan pembayaran tersebut pada ayat (1) dituangkan dalam satu bukti pembayaran dengan mencantumkan besarnya persentase porsi pembiayaan dan nilai pembebanan tiap-tiap PHLN, namun harus dijelaskan pada setiap pengajuan SPM untuk masingmasing porsi pembiayaan. BAB Ill PENCAIRAN DANA Pasal8 (1) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diterbitkan Pejabat yang ditunjuk oleh PAlKuasa PA.

(2) Dalam SPM dicantumkan nomor loadgrant, nomor register, kode kategori, porsi pembiayaan, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta approval/PCSS (Procurement Contract Summary Sheet) ADB sepanjang dipersyaratkan. Satu SPM hanya memuat satu sumber biaya (loan/grant). (3) Kontrak-kontrak untuk konsultan dalam valuta asing yang harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan dirupiahkan (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE43/A/61/0392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing atas beban Rekening Khusus jo.

Nomor SE-321N6310295 dan Nomor SE-1301N1989

tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pernbiayaan Training dalarn rangka Bantuan Luar Negeri rnelalui Rekening Khusus). (4) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalarn valuta asing sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) disarnpaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.

(1) Pernbayaran paket pekerjaan secara pemborongan dilaksanakan sebagai berikut:

a. SPM diajukan ke KPPN berdasarkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dengan dilarnpiri: 1. Ringkasan kontrak; 2. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 3. Bukti pencairan dana pendarnping APBD berupa copy SP2D; 4. Faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisasi oleh KPPN; b. Persetujuan dokurnen kontrak (NOL) dipersyaratkan oleh ADB terhadap: 1. Kontrak paket pekerjaan sipil yang bernilai sarnpai dengan USD 10.000 yang dilaksanakan rnelalui tata cara pelelangan nasional (LCB); 2. Kontrak (yang dibuat untuk pertarna kali) paket pekejaan sipil yang bernilai sarnpai dengan USD 100.000 yang dilaksanakan oleh Pernerintah KabupatenIKota rnelalui tata cara pelelangan nasional (LCB); 3. Kontrak paket pekerjaan sipil yang bemilai sarnpai dengan USD 25.000 yang dilaksanakan Perkurnpulan Petani Pernakai Air (P3A)I Gabungan Perkurnpulan Petani Pernakai Air (GP3A)I lnduk Perkurnpulan Petani Pernakai Air (IP3A) rnelalui tata cara penunjukan langsung. (2) Pernbayaran pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pengajuan perrnintaan pernbayaran porsi ADB dan porsi pendarnping APBN diajukan ke KPPN seternpat, sedangkan porsi pendamping APBD diajukan ke kas daerah. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal 10 (1) NPCMO bertanggung jawab atas pengisian kernbali dana Rekening Khusus yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sarnpai dengan rnasa closing account loan berkenaan. (2) Executing Agency/NPCMO bersarna-sarna PAlKuasa PA menyusun dan rnenyiapkan dokurnen aplikasi replenishment/reimbursement sebagai berikut: a. Berdasarkan rekening koran yang diterirna dari Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kas Negara rnenyarnpaikan fotokopi rekening koran Rekening Khusus loadgrant berkenaan kepada Executing Agency/NPCMO; b. PAlKuasa PA rnengirirnkan fotokopi SP2D beserta dokurnen pendukungnya kepada Executing AgencylNPCMO;

c. Berdasarkan fotokopi SP2D dan fotokopi rekening koran Rekening Khusus yang diterirnanya, Executing AgencylNPCMO menyiapkan dan rnenyarnpaikan draff Withdrawal Application (WA) replenishmentl reimbursement ke Direktorat Jenderal Perbendaharaanc.q Direktorat PKN; d. Penggunaan format Statement of Expenditure (SOE) dalarn rangka pengisian kernbali rekening khusus tidak boleh rnelebihi ekuivalen USD 50.000 sekali pengajuan dan tidak rnernerlukan dokurnen pendukung kepada ADB. e. Untuk pernbayaran lebih besar dari USD 50.000 harus rnenggunakan format Summary Sheet dengan larnpiran dokurnen pendukung antara lain: SP2D, BAP dan invoicelkuitansi, SPM, ApprovallNOL dan rekapitulasi pengeluaran per kategori NPHLN sepanjang dipersyaratkan.

(3) Apabila NPCMO dan masing masing PAlKuasa PA tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi replenishment secara berkala sesuai kebutuhan, dan ha1 tersebut rnengakibatkan ketersediaan saldo dana Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan, rnaka pembayaran dapat dihentikan sementara oleh KPPN berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. (4) Pembayaran kembali atas penghentian sernentara dapat dilaksanakan oleh KPPN setelah menerirna surat pernberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal II (1) Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirirnkan fotokopi SP2D dan copy SPM berkenaan yang rnembebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, meliputi: a. Berita Acara Pernbayaran; b. Approval/NOL dari ADB sepanjang dipersyaratkan; c. Rekapitulasi Pengeiuaran per Kategori NPHLN. (2) Pengiriman dokumen sebagairnana dimaksud pada ayat (I), disampaikan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialarnatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Tirnur No. 2-4 Jakarta 10710 BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 (1) Guna evaluasi dan monitoring kegiatan PISP, NPCMO mengadakan koordinasi, rekonsiliasi dan menyampaikan laporan kemajuan kegiatan kepada

125

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap tiga bulan (triwulan), dan apabila diperlukan dapat melakukan monitoring penyerapan pinjaman ke daerah. (2) NPCMO bertanggung jawab menyusun consolidated Financial Statement of Special Account (FISSA) untuk kepentingan audit keseluruhan pelaksanaan kegiatan PISP oleh auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada ADB. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 13 Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39lPBl2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2064 (SF)-IN0 dan No. 2065-IN0 Participatory Irrigation Sector Project (PISP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

m

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 09 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT IBRD NOMOR TF 057276-IND (IDF GRANT FOR MAKING THE LINK FROM BEST PRACTICES POLICY FORMULATION PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

:

a.

bahwa dalam rangka melakukan pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Republik lndonesia memperoleh dana Grant IBRD Nomor TF 057276-IND sesuai dokumen Letter of Agreement IDF Grant for Making The Link: From Best Practices Policy Formulation;

b.

bahwa pengelolaan keuangan, penyediaan pendanaan, dan pengendalian anggaran untuk melakukan pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut, baik dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun bantuan luar negeri perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Grant IBRD Nomor TF 057276-IND (IDF Grant for Making the Link: From Best Practices Policy Formulation Project);

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara

127

(Lembaran

Negara

Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri;

6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1021PMK.0612006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan

dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185/KMK.0311995

128

Memperhatikan

:

Menetapkan

:

dan Kep.0311Keff511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjamanl Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP264/KET109/1999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Keff5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjamanl Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.0412000; 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466lKMK.0112006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107lPMK.0112006; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-771PB12005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Letter of Agreement IDF Grant For Making The Link: From Best Practices Policy Formulation Project antara Pemerintah Republik Indonesia dengan IBRD; MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT IBRD NOMOR TF 057276-IND (IDF GRANT FOR MAKING THE LINK: FROM BEST PRACTICES POLICY FORMULATIONPROJECT). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang

dimaksud dengan: 1. IDF Grant for Making the Link: From Best Practices Policy Formulation Project (Grant IBRD No. TF057276IND) adalah bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam merumuskan pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pembelajaran dan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang ada. 2. Executing Agency adalah KementerianILembaga yang rnenjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. 3. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. 4. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjaman dan hibah, pengisian kembali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 5. Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjamanl hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 6. No Objection Letter (NOL) adalah persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 7. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 8. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang PAiKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan. 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor

130

Wilayah Ditjen Perbendaharaan. 10. Rekening Kas Negara adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk untuk rnenarnpung seluruh penerirnaan negara dan atau mernbayar seluruh pengeluaran negara pada BanWSentral Giro yang ditunjuk. 11. Rekening Sub Kas Urnurn Negara (SKUN) adalah rekening Pernerintah yang berada di Bank lndonesia untuk rnernbayar pengeluaran negara bila Rekening Khusus tidak rnencukupi. 12. Rekening Khusus (special account) adalah rekening pernerintah pada Bank Indonesia atau Bank Pernerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenarnpung dana Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pernbangunan. 13. Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersurnber dari DlPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan. 14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Urnum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Pasal2 Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: Nornor Hibah : TF 057276-IND a. : 70681901 b. Nornor Register : 13 Oktober 2006 c. Tanggal Penandatanganan : USD 315,000 d. Jurnlah Hibah : 13 Oktober 2009 e. Closing Date f. Jurnlah Initial Deposit : USD 50,000.00 : 602.099411 g. Nornor Rekening Khusus i. Executing Agency : Badan Perencanaan Pernbangunanan Nasional

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus No. 602.099411 (Rekening Khusus Departemen Keuangan untuk Proyek From Best Practices Policy Formulation Project, IDF Grant TF 057276-IND) pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Grant IBRD No. TF 057276-IND sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. BAB Ill PENCAIRAN DANA Pasal4 (1) Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA berdasarkan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. (2) Dalam ha1 penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran (SE DJA) Nomor SE-43/N61/0392 jo SE DJA Nomor SE32/A/63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan SE DJA Nomor SE-130lN1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (3) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.

(4) Dalam pelaksanaan penerbitan SP2D, memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut:

a.

harus

Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy "NOL" dimaksud sesuai dengan SE DJA Nomor SE104/A.2000 (Form 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang

132

dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (final/signed contract);

b.

Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan SE DJA Nomor SE-84/N71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan BAP untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Dana PinjamanlHibah Luar Negeri;

C.

Rekapitulasi Pengeluaran per kategori;

d. Penerbitan SP2D didasarkan pada SPM yang mencantumkan: nomor loantgrant; nomor register; kode kategori; porsi pembiayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; nilai, nomor dan tanggal kontrak terrnasuk addendum; nomor dan tanggal BAP dan tanggal NOL apabila dipersyaratkan. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal5 (1) Pengisian kembali dana Rekening Khusus secara berkala dilakukan dengan mekanisme penyampaian (WA) dan Laporan Withdrawal Application Replenishment oleh Executing Agency melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas NegaraISubdit Dana Pinjaman dan Hibah kepada Bank Dunia. (2) Untuk menghindari terjadinya dana talangan (bridging financing) pada Rekening SKUN, Executing Agency memantau dan diwajibkan secara berkala mengevaluasi sisa dana yang tersedia pada Rekening Khusus dan kebutuhan dana yang hendak diterbitkan SPM-nya.

(3) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menunjukkan bahwa ketersediaan dana Rekening Khusus tidak akan mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, Executing Agency harus segera memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN bersangkutan sehubungan kekurangan dana Rekening Khusus dimaksud.

133

(4)

(1)

(2)

Pembayaran kembali atas penghentian pernbayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal6 Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SPZD, copy SPM dan copy Surat, BAP atau Rekapitulasi pengeluaran per kategori dan Persetujuan (No Objection LefferlNOL) sepanjang dipersyaratkan. Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Sub Direktorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

(3)

(1)

(2)

Sesuai ayat (1) di atas, KPPN agar tetap rnenyirnpan dengan dokumen pertinggal SP2D lengkap pendukungnya, apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai ekspedisi kedua. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal7 PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi PinjarnanIHibah Luar Negeri dilaksanakan rnenurut ketentuan yang berlaku. Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal8 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

134

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2007 DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO NIP 060046544

m

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 11 lPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 57lPBl2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANTADB NO. 0003-IN0 (COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTH-ACEH/NIAS - NORTH SUMATRA PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN, Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-57lPBl2006 dinyatakan secara tegas Rekening Khusus adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Pernerintah atau bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk rnenampung penarikan Initial Deposit (uang muka) dan bersifat revolving (berdaur ulang); b. bahwa pencantuman nornor Rekening Khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57lPBl2006 tidak sesuai dengan nomor Reksus untuk rnenampung penarikan dana pinjaman tersebut dengan nama Grant ADB No.0003-INO(Community Water Services and Health-Aceh/Nias-North Sumatera Project (CWSH) yang dirnintakan pada Bank Indonesia; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-57lPBl2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Grant ADB No. 0003-IN0 (Community Water Services and Health-AcehlNias-North Sumatra Project);

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

2.

137

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4492); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah;

8.

lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Asian Development Bank (ADB) untuk Program Rehabilitasi dan

9.

Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan

Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.O31/Ket/511995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan 4591KMK.0311999 dan KEPSKB Nomor 264/KETl09/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.0311KeV511995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.0412000; Grant Agreement (Community Water Services and Health-AcehlNiasNorth Sumatra Project) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Asian Development Bank Tanggal 29 April 2005; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-57lPBl2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT ADB NO. 0003-IN0 (COMMUNITY WATER SERVICES AND HEALTHACEHINIAS-NORTH SUMATRA PROJECT). Pasal I Ketentuan Pasal 2 huruf c pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57lPBl2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Grant ADB NO. 0003-IN0 (Community Water Services and HealthAceh/Nias-North Sumatra Project), diubah sebagai berikut:

Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: Nornor Hibah Nornor Registrasi Nornor Rekening Khusus Tanggal Penandatanganan Hibah Tanggal Efektif Closing Date Jumlah Hibah Initial Deposit Executing Agency

29 April 2005

14 Juli 2005 31 Maret 2010 USD 16,500,000 USD 1,650,000 Ditjen. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Dep. Kesehatan"

Pasal I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

VI. PENGELOLAAN BARANG MILIK 1 KEKAYAAN NEGARA

Catatan : Triwulan I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PENGELOLAAN BARANG MILIKIKEKAYAAN- NEGARA

VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id Telepon

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nornor SE- 09 lPB12007 TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN Berdasarkan Pernyataan Nornor 10 dalarn Lampiran XI1 Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan bahwa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus rnenerapkan Pernyataan Standar untuk rnelaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, dengan ini disampaikan hal-ha1sebagai berikut: A. Ketentuan Urnum 1. Pengembalian pendapatan adalah pengernbalian yang berasal dari kesalahan perhitungan dan kesalahan pelirnpahan yang bersifat tidak berulang dan rnernpengaruhi kas. Terrnasuk dalarn pengertian ini adalah penyetoran ganda akibat kesalahan penyetoran. 2. Kesalahan penyetoran terjadi atas dua atau lebih transaksi yang sama baik nama penyetor, MAP, BanklPos Persepsi tempat membayar, jumlah maupun data lainnya dalarn satu hari transaksi. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi pemenuhan kewajiban yang dibagi dua. 3. Pengembalian pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan bersangkutan dan dilaksanakan di KPPN setempat.

4. Pengembalian pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar dan dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 5. Koreksi pembukuan adalah koreksi yang dilakukan atas kesalahan pembukuan yang tidak mempengaruhi kas. B. Tata Cara Pembayaran Pengembalian Pendapatan 1. Untuk kesalahan pelimpahan penerimaan negara dari BankIPos Persepsi ke BO IIBO IIIIBank Indonesia, BankJPos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian kepada KPPNlKantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Untuk kesalahan penyetoran penerimaan negara oleh Wajib PajakMlajib BayarNVajib SetorIBendahara Penerimaan, Wajib PajakMlajib BayarNVajib SetorIBendahara Penerimaan mengajukan permintaan pengembalian kepada KPPNIKantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan keterangan tertulis dari BankIPos Persepsi mengenai adanya penyetoran ganda. 3. Dalam ha1 permintaan pengembalian diajukan kepada KPPN, maka pengelolaannya adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan permintaan dari

BankIPos PersepsiIWajib PajakNVajib Setorl Bendahara Penerimaan, Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerbitkan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);

b. Dalam ha1 yang mengajukan permintaan pengembalian adalah Wajib PajakNVajib BayarNVajib SetorIBendahara Penerimaan, KPPN melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk meyakinkan bahwa penyetoran dimaksud bukan penyetoran yang dapat dikembalikan dengan restitusi sebelum menerbitkan SKTB;

c. Atas dasar SKTB yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi, selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian Pendapatan oleh Kepala KPPN;

d. SPP Pengembalian Pendapatan (SPP-PP) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

1) lembar ke-1 dan ke-2 untuk Kepala Subbagian Umum KPPN sebagai penerbit SPM-PP;

2) lembar ke-3 untuk pertinggal pada KPPN;

e. Berdasarkan SPP Pengembalian Pendapatan, Kepala

1

Subbagian Umum menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) dengan Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan berkenaan untuk pengembalian pendapatan tahun berjalan, dalam ha1 yang mengajukan permintaan pengembalianlsatuan Kerja yang bersangkutan tidak memiliki DIPA; f. SPM-PP diterbitkan rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut: 1) lembar ke-1 disampaikan kepada KPPN pembayar dengan lampiran SPP-PP lembar ke-2;

2) lembar

ke-2 pembayaran;

disampaikan

kepada

penerima

3) lembar ke-3 untuk pertinggal; g. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-PP sesuai dengan mekanisme penerbitan SP2D;

h. SPM lernbar ke-2 dan fotokopi lembar ke-2 SP2D disampaikan kepada penerima pembayaran. 4. Dalam ha1 permintaan pengembalian diajukan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka pengelolaannya adalah sebagai berikut:

a. BanWPos

PersepsiNVajib PajaWajib BayarNVajib SetorIBendahara Penerimaan menyampaikan permintaan pengembalian pendapatan kepada Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala KPPN terkait;

b. Kepala KPPN atas usulan dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerbitkan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) berdasarkan tembusan Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan dari BanWPos PersepsiNVajib PajakNVajib BayarNVajib SetorlBendahara Penerirnaan;

c. Dalam ha1 yang mengajukan permintaan pengembalian adalah Wajib Pajamajib BayarNVajib SetorlBendahara Penerimaan, KPPN melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk meyakinkan bahwa penyetoran dimaksud bukan penyetoran yang dapat dikembalikan dengan restitusi;

d. Atas dasar SKTB yang dibuat oleh KPPN, Kepala Subdirektorat

Perencanaan

dan

Pengendalian

Kas

Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian Pendapatan; e. SPP Pengembalian Pendapatan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut: 1) lembar ke-I dan ke-2 untuk Kepala Subdirektorat Kas Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai penerbit SPM-PP; 2 ) lembar ke-3 untuk pertinggal pada Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara; f. Berdasarkan SPP Pengembalian Pendapatan, Kepala Subdirektorat Kas Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SPM-PP dengan Mata Anggaran Koreksi Pendapatan Tahun yang Lalu yang akan mengurangi perkiraan ekuitas dana lancar (SAL dengan kode Buku Besar 311111);

g. SPM-PP diterbitkan rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut: 1) lembar ke-I disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 2) lembar ke-2 disampaikan kepada penerima pembayaran; 3) lernbar ke-3 untuk pertinggal; h. Subdirektorat Kas Umum Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-PP tersebut sesuai dengan mekanisme penerbitan SP2D; i. SPM lembar ke-2 dan fotokopi lembar ke-2 SP2D disampaikan kepada penerima pembayaran. C. Tata Cara Koreksi Pembukuan 1. Atas kesalahan pembukuan penerimaan dan pengeluaran negara pada KPPN diterbitkan Nota Penyesuaian oleh Kepala Seksi terkait untuk disampaikan kepada Kepala KPPN (sebagaimana contoh format pada Lampiran I Surat Edaran ini). 2. Nota Penyesuaian yang berfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksi pembukuan, dibukukan setelah mendapat persetujuan Kepala KPPN. 3. Berdasarkan Nota Penyesuaian yang telah disetujui oleh Kepala KPPN, Seksi terkait melakukan koreksi pembukuan sebagai berikut:

a. Seksi Perbendaharaan rnernbukukan transaksi perbaikan atas kesalahan pembukuan SP2D baik pengeluaran maupun penerirnaan pada saat ditemukan kesalahan pernbukuan; b. Seksi BanWGiro Pos/Persepsi/Bendahara Umum rnernbukukan transaksi perbaikan atas kesalahan pernbukuan penerirnaan rnelalui BankIPos dan transaksi kirirnan uang pada saat ditemukan kesalahan; c. Seksi Verifikasi dan Akuntansi rnernbukukan transaksi perbaikan atas kesalahan pernbukuan penerirnaan dan pengeluaran pada saat diternukan kesalahan. 4. KPPN rnenerbitkan laporan perbaikan atas koreksi pernbukuan yang dilakukan dan dilarnpirkan pada laporan yang diterbitkan pada saat dilakukan perbaikan (sebagairnana contoh format pada Lampiran II Surat Edaran ini). Agar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL 09 lPB12007 PERBENDAHARAAN NOMOR SETENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN

NOTA PENYESUAIAN No. :..........................(2) Tanggal ...........................(3) Tahun Anggaran :..........................(4)

.........................(...) ...................... (1)

Koreksi pembukuan atas: o SPM Penerimaan Persepsi Kiriman Uang.. ...............................(5) Dokumen No.: Tanggal Jenis ................... .(6) ........................ ..(7) ................................ (8) Uraian

Tertulis

Klasifikasi Belanja KPIKDIDWTPIDS Fungsi, Subfungsi, Program Unit Organisasi Kegiatanlsubkegiatan

Seharusnya

................................. (9) ................................. (9) ................................. (9)

................................. (10) ................................. (10)

................................. (9) ................................. (9)

................................. (10) ................................. (10)

Tertulis MA

Rupiah

......................... 9 ............................ (9) ............................ (9)

....................... (9) ...................... .(9) ....................... (9)

................................. (10)

Seharusnya Rupiah ................... (10) ..................... (10) ................... (10) ...................... (10) ............... ....(10) ...................... (10)

MA

.............(11), tanggal seperti di atas Kepala Kantor

......................... (12) NIP.......................(13)

Dibukukan tanggal: .................(14) Kepala Seksi ........................... (15)

................................................(16) NIP..........................................(17)

Kepala Seksi

.............................. (18) .............................. (19) NIP

..............................(20)

CARA PENGlSlAN NOTA PENYESUAIAN

I

Nomor

I

Uraian lsian

13

Diisi dengan NIP Kepala KPPN

14

Diisi dengan tanggal dilakukan pencatatan pada pembukuan KPPN

15

Diisi dengan Nama Seksi yang melakukan pencatatan pembukuan

16

Diisi dengan Nama Kepala Seksi yang melakukan pencatatn pembukuan

17

Diisi dengan NIP Kepala Seksi yang melakukan pencatatan pembukuan

18

Diisi dengan nama Seksi yang membuat nota

19

Diisi dengan Nama Kepala Seksi yang membuat nota

20

Diisi dengan NIP Kepala Seksi yang membuat nota

LAMPIRAN I1 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 09 lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN KOREKSl PEMBUKUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN .........................(. ..)

Bulan : ............... No.

DokurnenINo.

Uraian

Tertulis

Sehamsnya

Rupiah

Penandatangan Dokurnen

Kepala Mantor,

...................... NIP................

SURAT EOARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAWIRAAN NOMOR SE09 IPB12007TENTANG TATA CAW PENGEMBALIANPENDAPATAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN

1.

Lembar ke-1 ke KPPN

2. 3.

Lembar ke-2 ke Penerima Lembar ke-3 pertinggal

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN PENDAPATAN (SPM-PP) Nomor Seri SPM :.................. (1) Tahun Anggaran : ............ (3) Tanggal SPM :...................(2) Dasar Pembayaran BA, Eselon I.Kode Satker

................................................................

.......................................................................... (4)

mmr

I I

I

I I I

(5)

MEMERINTAHKANKEPADA KPPN :

.....................................................

Untuk membayarlmemindahbukukanPengembalianPendapatan pada Mata Anggaran : (8)

1

1

(9). .......................Tahun..................( 1 0 kepada:

NPWP

................................................................... (11) ...................................................................(12) ................................................................. (13)

Pemilik Rekening pads Bank

:

.................................................................

Nomor Rekening

:

............................................................... .(15)

Sejumlah

:

Nama Penerima Alamat

Rp. ...................................

(14)

....................(16)

( ............................................................... (17)

Atas beban Rekening Kas Negara A Bendahara Umum pada Bank Operasional IKPPN di................. (18)

....................................................................................................................................... ................(19)............. tanggal Telah diterbitkan SP2D (22) Tanggal....... Nomor...... Paraf Kepala Seksi Perbendaharaan

seperti di atas a.n. MENTERI KEUANGAN

........................................................... (20)

. NIP

,

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PEMTURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 02 IPBl2007 I

TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

: a.

b.

c.

d.

e,

Mengingat

bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negaraldaerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negaraldaerahdiselesaikan seluruhnya dan tepat waktu; bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, rnenyatakan bahwa tata cara penyusunan laporan keuangan bagi entitas pelaporan keuangan mernerlukan perlakuan khusus, dan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Keuangan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; bahwa setiap kementerian negarallembaga wajib rnelaksanakan penatausahaan dan akuntansi piutang penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggung jawabnya; bahwa dalam rangka rnewujudkan keseragaman dalam penatausahaan dan akuntansi piutang penerimaan negara bukan pajak, perlu disusun petunjuk penatausahaan dan akuntansi piutang penerimaan negara bukan pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

: I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Perneriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4654); Peraturan Pernerintah Nornor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerirnaan Negara Bukan Pajak (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nornor 57, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3694); Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4614); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Peraturan Menteri Keuangan Nornor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat;

MEMUTUSKAN: Menetapkaii : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

(1) Kementerian negaranembaga wajib menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta menyajikannya dalam laporan keuangan. (2) Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan piutang PNBP berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

(3) lnformasi rinci mengenai piutang PNBP diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyelenggaraan penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP pada kementerian negardembaga dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagairnana ditetapkan dalam Lampiran erat ti an Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 15 Januari 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

m

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 15 lPBl2007 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk meningkatkan efisiensi penyaluran PinjamanlHibah Luar Negeri melalui mekanisme rekening khusus, perlu diadakan perubahan terhadap mekanisme yang ada;

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan mekanisme baru pembayaran melalui rekening khusus untuk semua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dipandang perlu mengatur pelaksanaan uji coba di beberapa KPPN;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006

163

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Menetapkan

MEMUTUSKAN: DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus yang selanjutnya disebut SP2D Reksus adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari rekening khusus pinjamanlhibah luar negeri berdasarkan Surat Perintah Membayar. SP2D Reksus meliputi SP2D-LS Reksus, SP2D-GUP Isi Reksus, SP2D-GUP Potongan Reksus, SP2D Pengganti dan SP2D Nihil. 2. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang PAIKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenteriIPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan. 3. Rekening Khusus (Reksus) adalah rekening pemerintah pada Bank lndonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pernbangunan. 4. Kantor Bank lndonesia yang selanjutnya disebut KBI adalah Kantor Bank lndonesia di daerah tertentu yang merupakan mitra kerja KPPN. 5. KPPN KBI adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank lndonesia yang melakukan perintah pencairan dana kepada KBI. 6. KPPN Non KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan KBI, yang melakukan perintah pencairan dana kepada Bank Operasional I untuk pihak ketiga atau bendahara. 7. Surat Perintah Pernbebanan yang selanjutnya disebut SPB adalah surat perintah pembebanan Reksus yang diterbitkan KPPN Non KBI berdasarkan SP2D Reksus.

: PERATURAN

8.

Daftar SP2D Reksus adalah daftar yang dibuat dan

9.

10. 11.

12. 13.

14.

15. 16.

dikirirnkan oleh KPPN KBI kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN) sebagairnana ditetapkan pada Larnpiran I Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini. Daftar SPB adalah daftar yang dibuat dan dikirirnkan oleh KPPN Non KBI kepada Direktorat PKN sebagairnana ditetapkan pada Larnpiran II) Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini. Surat Perintah Debet yang selanjutnya disebut SPD adalah surat perintah pendebetan Reksus dari Direktorat PKN ke Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). Rekening koran KPBl adalah laporan yang diterbitkan oleh KPBl yang rnernuat saldo awal, data transaksi dan saldo akhir rekening khusus atau rekening dana talangan pada hari atau periode laporan yang bersangkutan. Initial Deposit adalah dana atau uang rnuka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Withdrawal Application adalah dokurnen yang digunakan untuk rnelakukan penarikan initial deposit dana pinjarnan dan hibah, pengisian kernbali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pernerintah. Replenishment adalah pengisian kernbali rekening khusus oleh donor untuk rnengganti pengeluaran yang terjadi sesuai pennintaan penarikan dana (withdrawal application) yang diajukan Direktorat PKN. Reimbursement adalah penggantian kernbali rekening pernerintah yang digunakan sebagai dana talangan karena rekening khusus tidak cukup atau kosong. Buku Pengawasan Reksus adalah buku yang rnencatat rnutasi dalam Rekening Khusus. BAB II

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN UJI COBA Pasal2 (1) Uji coba rnekanisrne baru pernbayaran rnelalui rekening khusus ini dilaksanakan untuk seluruh KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah II Ditjen Perbendaharaan Medan, Kantor Wilayah X Ditjen Perbendaharaan Serang, Kantor Wilayah XI1 Ditjen Perbendaharaan Bandung, Kantor Wilayah XXlX Ditjen Perbendaharaan XXX Ditjen Arnbon dan Kantor Wilayah PerbendaharaanJayapura. (2) Pelaksanaan uji coba dirnulai sejak tanggal 1 April 2007 sarnpai dengan 31 Agustus 2007.

BAB Ill PELAKSANAANPADAKANTORPELAYANAN PERBENDAHARAANNEGARA Pasal3 (1) KPPN Non KBI selambat-lambatnya pukul 14.00 pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D dan SPB menyampaikan Daftar SPB sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini ke Direktorat PKN u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan faksimili nomor 021-3864779 dan email: [email protected]. (2) KPPN KBI selambat-lambatnya pukul 09.00 keesokan harinya menyampaikan Daftar SP2D Reksus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini ke Direktorat PKN u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan faksimili nomor 021-3864779 dan e-mail: [email protected].

(3) Penerbitan SPB: Berdasarkan SP2D-LS Reksus yang telah diterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar jumlah pada SP2D (sama dengan nilai SPM-LS Reksus berkenaan); b. Berdasarkan SP2D-GUP Isi Relcsus yang telah diterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar jumlah pada SP2D; c. Berdasarkan SP2D-GUP Potongan Reksus yang telah diterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar nilai SPM-GUP Potongan Reksus berkenaan; d. Berdasarkan SP2D-GUP Nihil Reksus yang telah diterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar nilai SPM-GUP Nihil. (4) SP2D-LSIGUP IsilPotonganINihillPengganti Reksus yang diterbitkan KPPN KBI dan Non KBI dibukukan sebagai pengeluaran anggaran dengan membebani MAK terkait. a.

(5) KPPN KBI mengirimkan daftar SP2D Reksus, copy SP2D Reksus, copy SPM dan dokumen pendukungnya satu hari setelah penerbitan SP2D dengan sarana tercepat ke Direktorat PKN u.p Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah.

(6) KPPN Non KBI mengirimkan daftar SPB, copy SP2D

166

Reksus, asli SPB, copy SPM dan dokurnen pendukungnya satu hari setelah penerbitan SP2DlSPB dengan sarana tercepat ke Direktorat PKN u.p Sub Direktorat Dana Pinjarnan dan Hibah. BAB IV PELAKSANAAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Pasal4 Menerirna dan mengkornpilasi Daftar SP2D Reksus dari KPPN KBI. Menerima Daftar SPB dari KPPN Non KBI, mengkornpilasi dan rnembuat SPD untuk dikirimkan ke KPBl selarnbat-larnbatnya keesokan harinya pukul 11.OO WIB. Menerima rekening Koran, advis dan soft copy rekening khusus dari KPBl dan rnencocokannya dengan Surat Perintah Debet, Daftar SPB, Daftar SP2D Reksus serta rnelakukan pencatatan pada Buku Pengawasan Reksus, yang belurn tercatat pada rekening Koran akan diselesaikan bersarna dengan Bank Indonesia. Advis KPBI atas pembebanan Reksus sesuai Daftar SPB KPPN Non KBI oleh Sub Direktorat Kas Urnurn Negara Ditjen Perbendaharaan dibukukan sebagai penerimaan dengan MAP penerirnaan pembiayaan. Mengirimkan ke KPBI hasil pencocokan antara Daftar SP2D Reksus dan Daftar SPB dengan rekening koran untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat perbedaan. Mengirimkan rekening koran dan copy SP2D ke Kernenterian NegaraILembaga beserta dokurnen pendukungnya yang diterirna dari KPPN. Menerima konsep ReplenishrnentlReirnbursementdari Kernenterian NegaraILembaga, rneneliti, rnernbuat surat pengantar, dan mengajukannya kepada pernberi pinjaman. Direktorat PKN setiap bulan rnengadakan rekonsiliasi dengan KPBI, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Direktorat APK) Ditjen Perbendaharaan, Kementerian NegaraILembaga, pewakilan pernberi pinjaman dan instansi terkait lainnya. Apabila Buku Pengawasan Reksus menunjukkan saldo dana pada Reksus kosong atau tidak

167

mencukupi, Direktorat PKN dapat memerintahkan KPPN menghentikan pembayaran. (10) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAKSANAAN PADA DlREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Pasal5 Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan setiap bulan menyiapkan Data Realisasi SP2D Reksus sebagai bahan rekonsiliasi pilot project.

(1)

BAB VI PELAKSANAAN PADA BANK INDONESIA Pasal6 Menerima dan mengkompilasi Daftar SP2D Reksus dari KPPN KBI.

(2) Atas dasar SPD dari Direktorat PKN, KPBl melakukan

pendebetan Rekening Khusus dan mengkredit Rekening Penerimaan PinjamanlHibah LN Dalam Rangka Reksus selanjutnya pada akhir hari memindahkan seluruh saldo Rekening Penerimaan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam Rangka Reksus ke Rekening Bendahara Umum Negara nomor 502.000000.

(3)

Dalam ha1 saldo Rekening Khusus tidak mencukupi dapat melakukan pendebetan pada Rekening 500.000001 melalui Rekening Dana Talangan Sub BUN 561.000001 s.d. 561.000005.

(4)

Mengirimkan rekening koran dan advis dengan soft copy secara harian, dan laporan rekening khusus secara mingguan kepada Direktorat PKN.

(5)

Apabila terjadi perbedaan antara Rekening Khusus dengan Dafiar SP2D dari KPPN KBI dan Daftar SPB dari KPPN Non KBI, KPBl segera melakukan pembetulan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal7 Semua SPB yang diterbitkan oleh KPPN Non KBI Uji Coba sebelum tanggal berlakunya uji coba mekanisme baru ini tetap diproses menurut mekanisme lama.

168

BAB Vlll KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pernbayaran Melalui Rekening Khusus ini akan dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikan bilarnana diperlukan. Pasal9 Bila terjadi pengeluaran ineligible, Direktorat PKN rnenginformasikan kepada KPPN agar PAlKuasa PA rnengganti dana sebesar pengeluaran yang ineligible dari DIPA PAlKuasa PA yang bersangkutan, guna menghindari kesulitan refund (pengernbalian dana pernberi pinjarnanlhibah) di kemudian hari. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

(1)

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku untuk KPPN yang rnelaksanakan uji coba.

(2)

Sernua ketentuan mengenai Mekanisrne Pernbayaran Melalui Reksus sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tetap berlaku. Pasalll

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Mekanisme Baru ini

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan uji coba. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd

HERRY PURNOMO NIP 060046544

VIII. INFORMASI & AKUNTANSI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 04 IPBl2007 TENTANG PEDOMAN BlMBlNGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

bahwa salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga yang akurat dan tepat waktu, perlu adanya bimbingan sistem akuntansi instansi terhadap Kementerian NegaralLembaga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Bimbingan Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian NegaralLembaga; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraIDaerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609);

173

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 8. tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214lKMK.01I2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.01/2006;

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN BlMBlNGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA. Pasal 1 Untuk pelaksanaan Sistem Akuntansi lnstansi maka diperfukan Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Negaral Lembaga. Pasal2 Pedoman ini mengatur bimbingan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat pusat dan tingkat wilayah. Pasal3 Tata cara bimbingan dilakukan sesuai dengan Lampiran I dan II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal4 Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37lPBl2005 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga dinyatakan tidak berlaku. Pasal5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan psnempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 05 IPBl2007

1

TENTANG PROSEDURPENYUSUNANLAPORANKEUANGANPEMERINTAHPUSAT

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 59lPMK.0612005 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat, dinyatakan bahwa Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Urnurn Negara rnenyusun Laporan Keuangan Pernerintah Pusat Sernesteran dan Tahunan;

b.

bahwa dalarn rangka penyusunan Laporan Keuangan Pernerintah Pusat, yang rneliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan tersebut, dipandang perlu rnernbuat prosedur penyusunan Laporan Keuangan Pernerintah Pusat;

c.

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pernerintah Pusat;

1.

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);

2.

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 4355);

3.

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 4400);

177

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Menetapkan

:

8.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466lKMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

9.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24lPBl2006 tentang Peiaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga;

MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. Pasal I (1)

Pemerintah Pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(2)

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana tersebut

178

dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24lPBl2006. (3)

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005.

(4)

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(5)

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Uraian, Bagan Alir, dan llustrasi Laporan Keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19lPBl2006 tentang Petunjuk Prosedur Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Salinan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan 3. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7.

Para Kepala Negara

Kantor

Pelayanan Perbendaharaan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd

HERRY PURNOMO NIP 060046544

PERATURAN DIREKTUR JENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PER- 10 lPBl2007 TENTANG TATA CARA PELAPORAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKANSTATUSNYADALAMPENYUSUNANLAPORANKEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

bahwa sesuai dengan ketentuan asas kepastian nilai dalarn Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraIDaerah, pengelolaan barang rnilik negaral daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jurnlah dan nilai barang dalam rangka optirnalisasi pernanfaatan dan pernindahtanganan barang rnilik negaraldaerah serta penyusunan Neraca Pernerintah; bahwa nilai kekayaan negara pada BUMN harus dilaporkan sebagai bagian nilai investasi pada Neraca Pernerintah Pusat; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Pernerintah yang Belurn Ditentukan Statusnya dalarn Penyusunan Laporan Keuangan Pernerintah Pusat; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara

18 1

5.

6.

7.

8.

Menetapkan

:

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Bersama Menteri Keungan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 23lPMK.01/2007 dan Nomor PER-041MBUl2007 tentang Penyampaian lkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: (1)

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktikpraktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

(2)

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang m i l i negaraldaerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

(3)

Prinsip Subtance Over Form (substansi mengungguli bentuk) adalah bahwa suatu transaksi atau peristiwa lain perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan

substansi dan realitas ekonorni, berdasarkan aspek forrnalitasnya.

dan

bukan

Pasal 2 (1)

Menteri Keuangan selaku bendahara urnum negara adalah pengelola barang rnilik negara.

(2)

Pengelola barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab rnenetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara.

(3)

Penggunaan barang rnilik negara dapat dilaksanakan oleh kernenterian negarallernbaga selaku pengguna barang dan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BAB II PELAPORAN Pasal 3

(1)

Sesuai dengan prinsip substance over form Standar Akuntansi Pernerintahan, rnaka Barang Milik Negara yang digunakan oleh BUMN diperlakukan sebagai unsur modal.

(2)

Barang Milik Negara yang digunakan oleh BUMN berdasarkan penyerahan dari pengelola barang dan prinsip subtance over form sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan dalarn Neraca BUMN sebagai ekuitas pemerintah pada BUMN dengan pengungkapan yang rnernadai.

(3)

Kernenterian NegaraILembaga yang rnelaporkan Barang Neraca Kementerian NegaraILernbaga wajib rnemberikan penjelasan yang mernadai tentang Barang Milik Negara dimaksud.

(4)

Barang Milik Negara sebagairnana dimaksud pada ayat (3) yang telah disajikan dalarn Laporan Keuangan Pernerintah Pusat agar dielirninasi sehingga tidak terjadi pembukuan ganda. BAB Ill KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4

Sambil rnenunggu penetapan pernerintah tentang legalitas dari penyertaan Barang Milik Negara pada BUMN, maka dalarn pelaksanaannya agar mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB Ill KETENTUANPENUTUP Pasal5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Maret 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

IX. U M U M (Tata Usaha, Kesekretariatan)

@ t + % Z

-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN Nomor SE- 04 lPBl2007 TENTANG PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN JENIS LAPORAN KANTOR VERTIKAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Dalarn rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan dan penyarnpaian jenis laporan sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini dirninta perhatian Saudara terhadap hal-ha1 sebagai berikut: 1. Jenis laporan Kantor Vertikal adalah laporan yang harus disusun dan disarnpaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Larnpiran I) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Larnpiran II) ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Laporan yang tidak tercanturn dalam Larnpiran I dan Larnpiran 11, sejak berlakunya Surat Edaran ini tidak perlu disusun dan disarnpaikan lagi ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 3. Laporan yang selarna ini disusun dan disarnpaikan setiap ada peristiwalkejadian (insidental), agar tetap disusun dan disarnpaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagairnana mestinya. 4. Laporan yang selarna ini disusun dan disampaikan kepada unit di luar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sepanjang belurn ada pengaturan lain agar tetap disusun dan disarnpaikan kepada unit penerirna laporan sebagairnana rnestinya. 5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, rnaka laporan yang disusun dan disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

agar berpedoman pada Surat Edaran ini.

187

6.

Surat Edaran ini berlaku mulai periode laporan bulan JANUARI

2007. 7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2007 Direktur Jenderal, ttd.

Herry Purnomo NIP 060046544

@

k5=<*

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur N0.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id Telepon

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SURAT EDARAN Nomor SE- I? lPBl2007 TENTANG STANDAR BlAYA KEGIATAN KONSINYERING Dl LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Dalam rangka mernberikan acuan yang mernadai atas kegiatan konsinyering di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu menetapkan standar biaya kegiatan konsinyering di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2007 dengan mengacu kepada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96lPMK.0212006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007, sebagai berikut: 1. Kegiatan konsinyering rnerupakan kegiatan penyelesaian tugas yang dilakukan di luar kantor, di lokasiltempat tertentu, dibatasi pada kegiatan yang secara prinsip harus diselesaikan tepat pada waktunya dengan waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari. Apabila pelaksanaan kegiatan konsinyering lebih dari 3 (tiga) hari, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Perbendaharaan. 2. Standar biaya konsinyering di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan berdasakan tarif yang berlaku pada umumnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

3. Standar biaya konsinyering ini merupakan batas tertinggi atas biaya yang diperkenankan sebagaimana ditetapkan pada lampiran Surat Edaran ini. Besaran biaya yang lebih besar dari standar ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4. Standar biaya ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan konsinyering pada Tahun Anggaran 2007 dan usulan kegiatan konsinyering pada Tahun Anggaran 2008. Satuan kerjalunit kerja agar melakukan penyesuaian atas biaya yang telah ditetapkan dengan pagu anggaran yang telah tersedia. 5. Kegiatan konsinyering harus berdasarkan beban kerja, keluaran, tingkat koordinasi, serta komposisi peserta. Setiap kegiatan konsinyering harus menyampaikan laporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pejabat yang memberi perintah. 6. Standar biaya ini akan ditetapkan perubahanlpenyesuaiannya setiap tahun dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan. 7. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERGENDAHARAAN NOMOR SE11 lPB12007 TENTANG STANDAR BlAYA KEGIATAN KONSINYERING Dl LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

STANDAR BlAYA KEGIATAN KONSINYERING Dl LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN -

NG.

Kegiatan

'

1.

Satuan

Harga

Honor Tim Pelaksana LapanganlTim Sekretariat 1. Fenanggungjawab

2.KetuaNdakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota II.

Biaya Konsinyering A. Ditetapkan Atas Dasar Surat KeputusanlSurat Tugas Menteri Keuangan 1. Akomodasi (Hotel Bintang Ernpat) 2. Uang Harian a. Uang Makan b. Uang Transport c. Uang Saku 3. Sewa Ruang a. Ruang Kecil b. Ruang Besa: c. Gedung Pertemuan 4. ATK

1

1I

'

@ oranglkegiatan @ orangtkegiatan @ oranglkegiatan @ oranglkegiatan

Rp. Rp. Rp. Rp.

400.000 300.000 250.000 200.000

@ oranglhari

RP.

700.000

@ oranglhari @ oranglkegiatan @ oranglhari

RP. Rp. RP.

200.000 100.000 250.000

@ per hari @ per hari @ per hari

RP. RP. Rp.

750.000 1.500.000 15.000.000

@ oranglkegiatan

Rp.

50.000

RP.

700.000

RP.

200.000

Rp. RP.

100.000 250.000

@ per hari @ per hari @ per hari

RP. Rp.

750.000 1.500.000 15.000.000

@ orangtkegiatan

Rp.

50.000

B. Ditetapkan Atas Dasar Surat KeputusanlSurat Tugas Eselon I 1. 2

Akomodasi (Hotel Bintang Empat) Uang Harian a. Uang Makan b. c.

3.

4.

@ oranglhari

I @ oranglhari @ oranglkegiatan

Uang Transport Uang Saku

Sewa Ruang a. Ruang Kecil b. Ruang Besar c. Gedung Pertemuan

ATK

@ oranglhari

'

191

1

RP.

C. Ditetapkan Atas Dasar Surat KeputusanlSurat Tugas Eselon II

1. 2.

3.

Akomodasi (Hotel Bintang Tiga) Uang Harian

@ oranglhari

RP.

550.000

a.

Uang Makan

@ oranglhari

RP.

150.000

b.

Uang Transport

@ oranglkegiatan

Rp.

100.000

c.

Uang Saku

@ oranglhari

RP.

200.000

Sewa Ruang a.

Ruang Kecil

@ per hari

RP.

750.000

b.

Ruang Besar

@ per hari

RP.

1.500.000

@ per hari

Rp.

15.000.000

@ oranglkegiatan

Rp.

50.000

Akomodasi (Hotel Bintang Dua) Uang Harian

@ oranglhari

RP.

400.000

a.

Uang Makan

@ orang/hari

RP.

150.000

b.

Uang Transport

@ oranglkegiatan

Rp.

100.000

c.

Uang Saku

@ orangthan

RP.

200.000

Ruang Kecil

@ per hail

RP.

750.000

b.

Ruang Besar

@ per hari

RP.

1.500.000

c.

Gedung Pertemuan

@ per hari

RP.

15.000.000

@ oranglkegiatan

Rp.

50.000

c. 4.

Gedung Pertemuan ATK

D. Ditetapkan Atas Dasar Surat KeputusanISurat Tugas Kuasa Pengguna Anggaran 1. 2.

3.

Sewa Ruang a.

4.

ATK

X. ORGANISASI' & TATA LAKSANA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN Nomor SE- 05 lPBl2007 TENTANG IMPLEMENTASI MODUL PENERIMAAN NEGARA DAN PENGHENTIAN IMPLEMENTASIAPLlKASl SISTEM PENERIMAAN NEGARA VERSl DOS Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99lPMK.0612006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Modul Penerimaan Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78lPBl2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara, dengan ini diminta perhatian Saudara atas halha1 sebagai berikut: 1. Bahwa terhitung mulai tanggal 2 Januari 2007 seluruh transaksi penerimaan negara harus menggunakan Modul Penerimaan Negara. 2. Bahwa terhitung mulai tanggal 2 Januari 2007 Sistem Aplikasi Penerimaan Negara (SISPEN) Versi DOS yang digunakan oleh Bank Persepsi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negare (KPPN) untuk melakukan perekaman data penerimaan dan pengiriman data ke KPPN dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Selanjutnya mekanisme penatausahaan penerimaan negara mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78lPBl2006

I

al 27 Desember 2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara. 4. Adapun Bank yang dapat melayani penerimaan negara adalah Bank yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara agar membantu kelancaran pelaksanaan dan mengawasi impkinentasinya di lingkungan wilayah kerja masing-masing. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perbendaharaan

XI. K E P E G A W A I A N

Catatan Triwulan I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai KEPEGAWAIAN

Catatan : I

Triwulan I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai KEUANGAN

XIII. P E R L E N G I C A P A N

Catatan : Triwulan I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PERLENGKAPAN

A

ForumPrima http://forumprima.multiply.com