Himpunan Peraturan Perbendaharaan Tahun 2007 Triwulan Ii

HIMPUNAN PERATURAN PERBENDAHARAAN

TRIWULAN II APRIL 2007 - JUNl2007

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan administrasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hakekatnya merupakan praktek hukum administrasi Keuangan Negara. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi dimaksud hams dilakukan berdasarkan d a d atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan dari waktu ke waktu, pemerintah menjawab berbagai permasalahan administratif yang berdimensi hukum ini dengan menerbitkan berbagai ketentuadperaturan perundang-undangan. Sebagai sarana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dirnaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat-surat edaran sebagai pedaman pclaksanaan bagi seluruh instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, khususnya, dan instansi kementerian teknis terkait serta instansi mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada u w y a Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan kemudahan untuk melakukan rujukan terhadap surat-surat edaran yang telah diterbitkan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyajikan "Himpunan Peraturan Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan II Tahun Anggaran 2007" yang merupakan kompilasi dari Bulan April 2007 s/d Juni 2007. Semoga bermanfaat dalam melengkapi khazanah kepustakaan Direktorat Jeuderal Perbendaharaan.

Jakarta, Juni 2007 kDirektorat Jenderal P ~ I ndaharaan * J

DAFTAR PENGELOMPOKAN MASALAH

I.

PENDAPATAN / PENERIMAAN NEGARA

11.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Lain-lain)

111.

BELANJA DAERAH (Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian)

IV.

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

V. VI. VII. VIII.

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI PENGELOLAAN BARANG MILIWKEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KAS NEGARA INFORMASI & AKUNTANSI

IX.

UMUM (Tata Usaha, Kesekretariatan)

X.

ORGANISASI & TATA LAKSANA

XI.

KEPEGAWAIAN

XII. XIII.

KEUANGAN PERLENGKAPAN

DAFTAR IS1 SE DITJEN PERBENDAHARAAN DAN P E R A T W DITJEN PERBENDAHARAAN TRIW. I1 TAHUN 2007 No (1)

Perihal

Tanggal

Nomor Surat

Sumber

(2)

(3)

(4)

(5)

Halaman (6)

I. PENDAPATANI PENERIMAAN NEGARA 1.

Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik NegardPerseroan Terbatas.

29-05-2007

PER-3 1rPB12007 Dit. PPP

1

11. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

1.

Peqalanan Dinas Luar Negeri. (Lampiran tidak dllampirkan)

01-04-2007

SE-13/PB/2007

Setditjen

49

2.

Turjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi.

20-04-2007

SE-14/PB/2007

Dit. PA

51

3.

Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi bulan Januari sampai dengan April 2007.

26-06-2007

SE-20/PB/2007

Dit. PA

55

4.

Perubahan atas Peraturan

12-04-2007

PER-17/PB/2007

Dit.PA

63

VII

Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-46PBl2007 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Bencana Alam dan Gempa Burni di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. 5.

Mekanisme Penyaluran, Pencairan dan Pelaporan Dana Penyesuaian Infiastruktur Jalan dan Lainnya Tahun Anggaran 2007.

30-04-2007

PER-22PBl2007

Dit. PA

67

6.

Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap.

29-05-2007

PER-29PBl2007

Dit. PA

83

7.

Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-49PBt2007 tentang Tata Cara Pembayaran Bantuan Sosial Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

29-05-2007

PER-30PBl2007

Dit. PA

101

8.

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Program

12-06-2007

PER-32PBl2007

Dit. PA

105

VIII

Jarninan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin.

9.

Pemberian GajiDensiunI Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2007 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Penerima Negara, dan PensiunITunjangan.

13-06-2007

PER-33/PB/2007

Dit. PA

111

10.

Petunjuk Pelaksanaan Pejalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

18-06-2007

PER-34/PB/2007

Dit. PA

119

1 1.

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbandaharaan Nomor PER-34PB12007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

28-06-2007

PER-37/PB/2007

Dit. PA

13 1

111. BELANJA DAERAH IV. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 1.

Penyesuaian Besaran Pensiun Pokok Tahun 2007.

25-04-2007

SE-15RB12007

Dit. PA

141

2.

Petunjuk Pencairan Dana

11-05-2007

PER-26PB12007

Dit. PA

145

Peningkatan Teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil. 3.

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03PBl2007 tentang Penggunaan Trust Fund BRR NAD-NIAS yang berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2006.

29-06-2007

PER-38PBl2007

Dit. PKN

157

V. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

1.

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF-057426 (IDF GRANT FOR STRENGTHENING ACCOUNTABILITY FOR AN AUDIT OF DISASTER-RELATED AID.

27-04-2007

PER-16PBl2007

Dit. PKN

163

2.

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Coral Reef Rehabilitation and Management Project PhaseIIICoremap-II yang dibiayai Dana PinjamanJHibah Bank Dunia (No. lBRD 4740IND/IDA 3910-IND dan GEF TF-053350.

20-04-2007

PER- 19/PB/2007

Dit. PKN

173

3.

Petunjuk

02-05-2007

PER-23PB12007

Dit.PKN

--193

Pelaksanaan

Pencairan dan Penyaluran Dana IDA Credit. No. 4205IND (Early Childhood Education and Development Project). 4.

Petunjuk Pencairan dana Hibah Java Reconstruction Fund (JRF) for ConmunityBased Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project For Central and West Java and Yogyakarta Special Region Nomor TF 090014-IND.

5.

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan JBIC No. IP.530 Proyek Pengembangan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Development of Faculty of Medicine and Health Sciencies of Syarif Hidayatullah State Islamic University.

6.

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Lua~

Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pernbangunan Daerah Air M i m 7.

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Grant Multi Donor Trust Fund Nomor TF057955 (Support for Poor and Disadvantaged Areas ProjectIProgram Percepatan Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) du Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias.

15-05-2007

PER-28ffBl2007

Dit. PKN

233

VI. PENGELOLAAN BARANGlMILIK KEKAYAAN NEGARA M.PENGELOLAAN KAS NEGARA

1.

Penambahan dan Perubahan Mata Anggaran Penenmaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar.

02-02-2007

SE-17/PB/2007

Setditjen

263

2.

Pelimpahan Penenmaan Negara dan Penyarnpaian Laporan Kas Posisi selama pelaksanaan cuti bersama.

14-05-2007

SE-19/PB/2007

Dit. PKN

277

3.

Perubahan

18-04-2007

PER-1 8/PB/2007

Dit. PKN

279

Kedua

atas

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-48lPB12005 tentang Mekanisme Penerbitan Swat Perintah Pembukuanl Pengesahan atas Realisasi Penarikan PinjamanIHibah Luar Negeri Melelui Tata Cara Pembayaran Langsung dan Letter of Credit.

4.

Tata Cara Pengelolaan Umurn Rekening Kas Negara.

Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegardLembagaKantorISat uan Kerja. Tindak Lanjut atas Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian NegardLembagaKantorISat uan Kerja.

AKUNTANSI Tata Cara Pelaporan Belanja PinjamanIHibah Negeri dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

P PER.-21/PB/2007

Dit. PKN

NegaraILembaga. IX. UMUM (Tats Usaha, Kesekretariatan) 1.

Jadwal Penyelenggaraan Senam Bersama (tidak dihimpun).

02-05-2007

SE-18RBl2007

Setditjen

27-04-2007

SE-16PB12007

Setditjen

X. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA XI. KEPEGAWAIAN 1.

Penilaian Kinerja pada CPNS dan Pegawai Magang Lulusan STAN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan. XU. KEUANGAN

XIII. PERLENGKAPAN

XIV

36 1

B. DAFTAR IS1 MENURUT TANGGAL Tanggal

Nomor Surat

(1) 02-04-2007

(2) SE- 13PBl2007

(3) Setditjen

20-04-2007

SE-14PBl2007

Dit. PA

Tunjangan Jabatan Fungsional 5 1 Sandiman dan Operator Transmisi Sandi.

25-04-2007

SE-15PBl2007

Dit.PA

Penyesuaian Besaran Pokok Tahun 2007.

27-04-2007

SE-16PBl2007

Setditjen

Penilaian Kinerja pada CPNS dan 361 pegawai magang lulusan STAN lingkup Kanwil Ditjen :Perbendaharaan.

02-05-2007

SE-17PBl2007

Setditjen

Penambahan dan Perubahan Mata 263 Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar.

02-05-2007

SE-18PBl2007

Setditjen

Jadwal Penyelenggaraan Senam Bersama (tidak dihimpun).

14-05-2007

SE-19PBl2007

Dit. PKN

Pelimpahan Penerimaan Negara 277 dan Penyampaian Laporan Kas Posisi selama pelaksanaan cuti bersarna.

26-06-2007

SE-20PBl2007

Dit. PA

Batas Maksimal Pencairan Dana 55 DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal

Sumber

Perihal

Halaman

(4)

(5)

Pejalanan Dinas Luar Negeri. (Lampiran tidak dilampirkan)

49

Pensiun 141

Imigrasi bulan Januari sampai dengan bulan April 2007. 27-04-2007

PER-1 6PBl2007

12-04-2007

PER-17/PB/2007 Dit. PA

Perubahan atas Peraturan Dirjen 63 Perbendaharaan Nomor PER46/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekontruksi Rurnah Pasca Bencana Alam dan Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

18-04-2007

PER-18PBl2007

Dit. PKN

Perubahan Kedua atas Peraturan 279 Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2005 tentang Mekanisme Penerbitan Swat Perintah PembukuantPengesahan atas Realisasi Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Melalui Tata Cara Pembayaran Langsung dan Letter of Credit.

20-04-2007

PER-19/PB/2007 Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan 173 Dana Coral Reef Rehabilitation and Management Project PhaseIUCoremap-I1 yang dibiayai Dana PinjamaniHibah Bank Dunia (No. IBRD 4740-INDLDA 39 10-IND

Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan 163 Dana Hibah IBRD Nomor TF 057426 (IDF GRANT FOR STRENGTHENING ACCOUNTABILIm FOR AND AUDIT OF DISASTERRELATED AID).

dan GEF TF-053350. 23-04-2007

PER-20PBl2007

Dit. PKN

Tata Cara Pengelolaan Rekening 287 Kas Umum Negara.

30-04-2007

PER-21/PB/2007

Dit. PKN

Tata Cara Pelaporan Belanja yang 345 Didanai dari Pinjamanmibah Luar Negeri dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga.

30-04-2007

PER-22/PB/2007

Dit. PA

Mekanisme Penyaluran, Pencairan 67 dan Pelaporan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya Tahun Anggaran 2007.

02-05-2007

PER-23/PB/2007

Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan 193 dan Penyaluran Dana IDA Credit No. 4205-MD (Early Childhood Education and Development Project).

02-05-2007

PER-24PBl2007

Dit. PKN

Petunjuk Pencairan Dana Hibah 209 Java Reconstruction Fund (JRF) for Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Central and West Java and Yogyakarta Special Region Nomor TF 090014-IND.

04-05-2007

PER-25PBl2007

Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran 22 I dan Pencairan Dana Loan JBIC No. IP-530 Proyek Pengembangan Fakultas Kedokteran dan Ilrnu Universitas Islam Kesehatan Negeri Syarif Hidayatullah (Development of Faculty of

C

Medcine and Health Sciencies of Syarif Hidayatullah State Islamic University). 11-05-2007

PER-26/PB/2007 Dit. PA

Petunjuk Pencairan Dana 145 Peningkatan Teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

15-05-2007

PER-27PBl2007

Dit. PKN

Perubahan atas Peraturan Direktur 229 Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, clan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.

15-05-2007

PER-28/PB/2007 Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran 233 dan Pencairan Dana Grant Multi Donor Trust Fund Nomor TF 057955 (Support for Poor and Disadvantaged Areas Projectkogram Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias.

29-05-2007

PER-29PBl2007

Dit. PA

Tata Cara Pembayaran Gaji clan 83 Insentif Pegawai Tidak Tetap.

29-05-2007

PER-30PBl2007

Dit. PA

Pembahan atas Peraturan Dirjen 101 Perbendaharaan Nomor PER49/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Bantuan Sosial Stimulan Perurnahan Swadaya

XVIII

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dit. PPP

Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang bersurnber dari Naskah Pejanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik NegaraPerseroan Terbatas.

Dit. PA

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35RBl2006 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin.

1 Pemberian Gajiflensidunjang- 1 1 1 an Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2007 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima PensiunITunjangan.

Dit. PA

Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

I 27-06-2007

I

I PER-36PBl2007

Petunjuk Rekening

Dit. PKN

PER-35RBl2007

27-06-2007

Dit. PKN

Tehis Milik

Pengelolaan 305 Kementerian

Kerja. Tindak Lanjut atas Penertiban 327 Rekening Pemerintah pada

XIX

I K a n t o r i S a t ~Kerja. ~ 28-06-2007

PER-37/PB/2007 Dit. PA

29-06-2007

PER-38lPB12007

Dit. PKN

Perubahan atas Peraturm Direktur 13 1 Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Perubahan atas Peraturan Direktur 157 Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03PBl2007 tentang PengguNaan Trust Fund BRR NAD-NIAS yang berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2006.

I. PENDAPATAN / PENEMMAAN NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 311PB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN DAN PERJANJIAN PINJAMAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MlLlK NEGARAI PERSEROANTERBATAS DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a. bahwa dalarn rangka rnelaksanakan ketentuan Pasal Nornor 24 Peraturan Menteri Keuangan 17lPMK.0512007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersurnber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjarnan dan Perjanjian Pinjarnan Rekening Dana lnvestasi pada Badan Usaha Milik NegaraIPerseroan Terbatas, dipandang perlu rnenerbitkan petunjuk teknis pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersurnber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjarnan dan Perjanjian Pinjarnan Rekening Dana lnvestasi pada Badan Usaha Milik NegaralPerseroan Terbatas;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nornor 13, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3587); 2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 70, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4297); 4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Peraturan Pernerintah Nornor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nornor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4652); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4555); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 31lPMK.0712005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan NegaralDaerah dan Piutang NegaralDaerah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 171PMK.0512007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersurnber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjarnan dan Perjanjian Pinjarnan Rekening Dana lnvestasi pada BUMNlPerseroanTerbatas; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259lKMK.01711993 tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjarnan dalam Rangka Bantuan Luar Negeri; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3461KMK.01712000 tentang Pengelolaan Rekening Dana lnvestasi (RDI);

5.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN DAN PERJANJIAN PINJAMAN REKENING DANA INVESTAS1 PADA BADAN USAHA MlLlK NEGARNPERSEROAN TERBATAS.

BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat danlatau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 2. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman, yang selanjutnya disebut NPPP, adalah naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman luar negeri kepada Badan Usaha Milik NegaralPerseroan Terbatas atau yang dipersamakan. 3. Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi, yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman RDI, adalah perjanjian pinjaman yang dananya bersumber dari Rekening Dana lnvestasi kepada BUMNlPerseroan Terbatas. 4. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut PT, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan. 8. Cut-off date adalah tanggal acuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pembebanan Piutang Negara pada BUMNIPT. 9. Jasa bank adalah biaya yang dikenakan kepada Peminjam sebagai imbalan yang diberikan kepada bank atas penatausahaan pinjaman penerusan. 10. Analisis EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization) merupakan analisis atas arus kas perusahaan selama periode tertentu setelah dikurangi biaya tetap.

Penyelesaian Piutang Negara yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi Piutang Negara pada BUMNIPT yang bersumber dari NPPP danlatau Perjanjian Pinjaman RDI.

Penyelesaian Piutang Negara merupakan upaya meringankan beban pembayaran kewajiban BUMNIPT dalam rangka penyehatan BUMNIPT untuk mendukung mewujudkan BUMNlPT sebagai champion yang kompetitif di industrinya, dengan meminimalkan berkurangnya penerimaan negara dengan cara mengoptimalkan penerimaan negara. BAB II PERSYARATAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA Pasal4 BUMNIPT yang dapat memperoleh penyelesaian Piutang Negara adalah BUMNIPT yang: a. mengalami kesulitan pembayaran pokok, bungalbiaya administrasi, biaya komitmen, denda, danlatau biaya lainnya; b. masih memiliki prospek usaha yang baik; danlatau c. mampu memenuhi kewajiban setelah penyelesaian Piutang Negara dalam ha1 penjadualan kembali dan perubahan persyaratan.

Penilaian terhadap kesulitan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponensebagai berikut: a. pembayaran kewajiban sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam NPPP dan Perjanjian Pinjaman RDI; b. potensi untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam NPPP dan Perjanjian Pinjaman RDI.

Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponensebagai berikut: a. potensi pertumbuhan usaha; b. pangsa pasar; c. kondisi pasar dan posisi BUMNIPT dalam persaingan;

d. e.

kualitas manajernen; atau dukungan pernerintah dalarn ha1 ini Kementerian Negara BUMN.

Penilaian terhadap kemarnpuan rnernenuhi kewajiban rnembayar sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 4 huruf c rneliputi penilaian terhadap kornponen-kornponen sebagai berikut: bungalbiaya a. ketepatan pernbayaran pokok, adrninistrasi, biaya kornitrnen, denda, danlatau biaya lainnya; b. ketersediaan dan keakuratan inforrnasi keuangan BUMNIPT; c. kelengkapan dokurnen perjanjian; d. kewajaran surnber pernbayaran kewajiban. BAB Ill KOMITE PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl NPPP DAN PERJANJIAN PINJAMAN RDI PADA BUMNIPT

Menteri rnernbentuk Kornite Penyelesaian Piutang Negara yang Bersurnber dari NPPP dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMNIPT, yang selanjutnya disebut Komite, sebagai wadah koordinasi untuk rnenganalisis, rnengevaluasi, dan rnerekornendasikan cara penyelesaian Piutang Negara.

(1)

(2)

(3)

Kornite terdiri atas Komite Kebijakan dan Kornite Teknis. Kornite terdiri dari unsur Kernenterian NegaraILembaga, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Departernen Keuangan dan Kernenterian Negara BUMN. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kornite dapat mernbentuk Tim Kerja yang keanggotaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Pertama Komite Kebijakan Pasal 10 Komite Kebijakan berwenang untuk merekomendasikan cara penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri atau mengembalikan rekomendasi kepada Komite Teknis. (2) Komite Kebijakan, bertugas: a. mengevaluasi rekornendasi cara penyelesaian Piutang Negara yang diajukan oleh Kornite Teknis; b. rnerekomendasikan cara penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri dalarn ha1 rekomendasi Komite Teknis disetujui; c. mengembalikan rekornendasi cara penyelesaian Piutang Negara kepada Komite Teknis dalarn ha1 rekomendasi Komite Teknis tidak disetujui. (3) Komite Kebijakan bertanggung jawab atas rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri.

(1)

(1)

(2)

Bagian Kedua Komite Teknis Pasal II Komite Teknis berwenang menyusun rekomendasi cara penyelesaian Piutang Negara untuk diajukan kepada Komite Kebijakan. Komite Teknis, bertugas: a. melakukan analisis terhadap permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan oleh BUMNIPT; b. dalam ha1 diperlukan, mengundang dan melibatkan instansi pemerintah atau pihak lain yang berkompetensi; c. dalam ha1 diperlukan, meminta BUMNIPT untuk melaksanakan due diligence; d. melakukan analisis terhadap hasil due diligence yang disampaikan konsultan keuangan independen; e. rnenyusun rekomendasi cara penyelesaian Piutang Negara kepada Komite Kebijakan; laporan kepada Komite f. menyampaikan Kebijakan.

(3) Komite Teknis bertanggung jawab atas rekomendasi yang disampaikan kepada Komite Kebijakan.

BAB IV TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA Pasal 12 (1) Penyelesaian Piutang Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. penjadualan kembali; b. perubahan persyaratan; c. Penyertaan Modal Negara; d. penghapusan. (2) Penyelesaian Piutang Negara pada BUMNIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu cara atau kombinasi. Pasal 13 Penentuan cara penyelesaian Piutang Negara wajib didasarkan pada hasil analisis kemampuan membayar dengan menggunakan proyeksi arus kas dan EBITDA sebagai alat analisis. Pasal 14 (I)

Untuk memperhitungkan jumlah Piutang Negara yang akan diselesaikan, terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme rekonsiliasi dalam rangka penyelesaian Piutang Negara berdasarkan cut-off date yang disepakati antara Direktur Jenderal dan Direksi BUMNIPT.

(2)

Penentuan cut-off date sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal diterimanya surat permohonan penyelesaian Piutang Negara oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal. Dalam ha1 BUMNIPT memiliki lebih dari satu pinjaman, cut-off date untuk semua pinjaman dapat ditetapkan dalam satu tanggal.

(3)

Pasal 15 (1)

Penyelesaian Piutang Negara meliputi penyelesaian atas Kewajiban Pokok dan Kewajiban Lainnya.

(2)

Kewajiban Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tunggakan utang pokok sampai dengan cut-off date; danlatau

b. utang pokok yang belum jatuh tempo.

(3) Kewajiban Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi: a. tunggakan bungalbiaya administrasi sampai dengan cut-off date; b. tunggakan bungalbiaya administrasi masa tenggang sarnpai dengan cut-off date; c. bungalbiaya administrasi masa tenggang belum jatuh tempo; d. tunggakan biaya kornitmen sampai dengan cut-off date; e. tunggakan biaya lainnya sampai dengan cut-off date; danlatau f. tunggakan denda sampai dengan cut-off date. Pasal 16

Dalam ha1 penyelesaian Piutang Negara dilakukan dengan cara penjadualan kembali danlatau perubahan persyaratan, terhadap Kewajiban Lainnya tidak dikenakan bungalbiaya adrninistrasi. Bagian Pertama Penjadualan Kernbali Pasal I 7 Penjadualan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah perubahan jangka waktu pinjaman yang berakibat pada perubahan terhadap besarnya pembayaran atas Kewajiban Pokok danlatau Kewajiban Lainnya yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pasal 18 Penetapan jangka waktu penjadualan kembali didasarkan atas hasil analisis kemampuan rnernbayar. Pasal I 9 (1)

Dalarn ha1 masih terdapat utang pokok yang belum jatuh tempo, jangka waktu untuk penjadualan kembali utang dapat diberikan selama sisa jangka waktu pinjaman ditambah paling lama 20 (dua puluh) tahun, termasuk masa tenggang. (2) Dalam ha1 utang telah jatuh tempo seluruhnya, jangka waktu untuk penjadualan kembali utang dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak cutoff date, termasuk masa tenggang.

(3)

(4)

Masa tenggang diberikan terhitung rnulai cut-off date yang jangka waktunya akan ditetapkan dalarn Perubahan NPPP danlatau Perjanjian Pinjarnan RDI. Bungalbiaya adrninistrasi yang tirnbul pada rnasa tenggang dapat dibayarkan secara prorata selarna rnasa pengernbalian pinjarnan.

(1)

Penjadualan kernbali angsuran pinjarnan yang rneliputi Kewajiban Pokok dan Kewajiban Lainnya dapat dihitung secara prorata selarna jangka waktu pinjarnan.

(2)

Pernbayaran atas angsuran Kewajiban Pokok dikenakan bungalbiaya adrninistrasi sesuai dengan tingkat bungalbiaya adrninistrasi yang berlaku.

(3)

Alokasi pernbayaran angsuran Kewajiban Pokok dan Kewajiban Lainnya diperhitungkan terlebih dahulu secara berturut-turut untuk pernbayaran Kewajiban Pokok, bungalbiaya adrninistrasi, denda, dan Kewajiban Lainnya.

Bagian Kedua Perubahan Persyaratan Pasal21 Perubahan persyaratan sebagairnana dirnaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah penurunan tingkat bungalbiaya adrninistrasi atas Piutang Negara pada BUMNIPT yang tertuang dalarn NPPP danlatau Perjanjian Pinjarnan RDI.

Penurunan tingkat bungalbiaya adrninistrasi diberikan dalarn ha1 analisis kernarnpuan rnernbayar rnenunjukkan nilai negatif rneskipun sudah diberikan penjadualan kernbali.

(1)

Dalarn ha1 penerusan pinjarnan diberikan dalarn valuta asing, tingkat bungalbiaya adrninistrasi setelah perubahan persyaratan pada NPPP paling kurang sarna dengan tingkat bunga dari Penerusan Pinjarnan Luar Negeri (PPLN) kepada Pernerintah ditarnbah jasa bank.

Dalam ha1 penerusan pinjaman diberikan dalam mata uang rupiah, tingkat bungalbiaya administrasi penerusan setelah perubahan persyaratan tidak kurang dari 5,27% (lima koma dua puluh tujuh perseratus) dengan analisis penurunan tingkat bungalbiaya administrasi pinjaman dilakukan secara berangsur-angsur dalarn kelipatan 1% (satu perseratus). (3) Untuk pinjaman RDI, penurunan tingkat bungalbiaya administrasi dilakukan dengan analisis secara berangsur-angsur dalam kelipatan 1% (satu perseratus).

(2)

Bagian Ketiga Penyertaan Modal Negara Pasal24 Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah pemisahan kekayaan negara dari perubahan status utang BUMNIPT yang berasal dari NPPP dan Perjanjian Pinjaman RDI untuk dijadikan sebagai modal BUMNIPT.

Penyertaan Modal Negara dapat diberikan dalam ha1 analisis kemampuan membayar menunjukkan nilai negatif meskipun sudah diberikan penjadualan kembali dan perubahan persyaratan.

(1)

Dalam ha1 indikasi hasil analisis yang dilakukan oleh Komite Teknis menunjukkan bahwa penyelesaian Piutang Negara dengan cara Penyertaan Modal Negara, Komite Teknis merninta BUMNIPT untuk menunjuk konsultan keuangan independen untuk melakukan due diligence.

(2)

Konsultan keuangan independen menyampaikan hasil due diligence sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merekomendasikan cara penyelesaian Piutang Negara kepada Komite Teknis. Dalam ha1 hasil due diligence menunjukkan bahwa BUMNIPT direkomendasikan untuk memperoleh Penyertaan Modal Negara, Komite Teknis merekomendasikan Komite Kebijakan untuk menyampaikan rekomendasi cara penyelesaian Piutang Negara berupa Penyertaan Modal Negara kepada Menteri.

(3)

(4)

Menteri mengeluarkan surat persetujuan penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari NPPP dan Perjanjian Pinjaman RDI dengan cara Penyertaan Modal Negara untuk ditindaklanjuti proses penerbitan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur lebih rinci pada diagram dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Bagian Keempat Penghapusan

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Negara selain Kewajiban Pokok. Penghapusan hanya dapat diberikan dalam ha1 penyelesaian Piutang Negara tidak dapat dilaksanakan dengan cara penjadualan kembali, perubahan persyaratan, danlatau Penyertaan Modal Negara.

(1)

Dalam ha1 indikasi hasil analisis yang dilakukan oleh Komite Teknis menunjukkan bahwa penyelesaian Piutang Negara dengan cara penghapusan, Komite Teknis meminta BUMNIPT untuk menunjuk konsultan keuangan independen melakukan due diligence.

(2)

Konsultan keuangan independen menyampaikan hasil due diligence sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merekomendasikan cara penyelesaian Piutang Negara kepada Komite Teknis.

(3)

Dalam ha1 hasil due diligence menunjukkan bahwa BUMNIPT direkomendasikan untuk memperoleh penghapusan, Komite Teknis merekomendasikan Komite Kebijakan untuk menyampaikan rekomendasi cara penyelesaian Piutang Negara berupa penghapusan kepada Menteri. (4) Menteri mengeluarkan surat persetujuan penyelesaian Piutang Negara melalui penghapusan, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V PROSEDUR PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

(1)

BUMNIPT rnenyarnpaikan surat perrnohonan penyelesaian Piutang Negara sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan ternbusan kepada Menteri Negara BUMN sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran 1l.a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan dilengkapi dokurnen pendukung sebagai berikut: a. laporan keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; b. laporan evaluasi kinerja paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuat oleh auditor independen; c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran berjalan, dan RKAP tahun sebelumnya berikut laporan realisasi; d. Rencana Perbaikan dan Kinerja Perusahaan (RPKP) yang telah dibahas dan disetujui Rapat Urnum Pernegarn Saharn (RUPS)IRapat Pernbahasan Bersarna (RPB), contoh RPKP sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; e. Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris BUMNIPT tentang kornitrnen untuk melaksanakan RPKP sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran 1l.b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; f. Rekomendasi Menteri Negara BUMN atau pejabat yang ditunjuk untuk rnelaksanakan penyelesaian Piutang Negara sebagairnana ditetapkan dalarn Lampiran I1.c Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(2)

Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperkenankan rnenunjukkan opini tidak wajar (adverse) atau tidak mernberikan pendapat (disclaimer).

Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk rnenerirna dan rnerneriksa kelengkapan berkas perrnohonan serta rnernberitahukan kepada BUMNIPT tentang kelengkapan berkas perrnohonan, selarnbatlarnbatnya 15 (lirna belas) hari kerja sejak berkas perrnohonan diterirna. Dalarn ha1 berkas perrnohonan belurn lengkap, Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk rnernbuat surat perrnintaan kelengkapan dokurnen kepada BUMNIPT.

Kornite Teknis rnelakukan analisis dan evaluasi terhadap perrnohonan yang disarnpaikan oleh BUMNIPT sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 30 ayat (1). Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Komite Teknis dapat rnerninta BUMNIPT untuk rnerevisi RPKP. Dalarn ha1 diperlukan, Kornite Teknis dapat rnerninta BUMNIPT untuk rnelaksanakan due diligence oleh konsultan keuangan independen. Segala biaya yang diperlukan dalarn rangka pelaksanaan due diligence ditanggung sepenuhnya oleh BUMNIPT yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh Menteri. Berdasarkan hasil due diligence, Kornite Teknis rnenyampaikan rekomendasi cara penyelesaian Piutang Negara kepada Kornite Kebijakan.

Kornite Kebijakan rnengevaluasi rekornendasi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal32 ayat (5) yang diajukan oleh Kornite Teknis. Dalarn ha1 Komite Kebijakan rnenyetujui, rnaka Kornite Kebijakan rnerekornendasikan cara penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri. Dalarn ha1 Komite Kebijakan tidak menyetujui, maka Komite Kebijakan rnengernbalikan rekomendasi cara penyelesaian Piutang Negara kepada Kornite Teknis untuk dianalisis dan dievaluasi kernbali.

(1)

Dalarn ha1 Menteri rnenyetujui rekornendasi yang disarnpaikan oleh Kornite Kebijakan, rnaka Menteri rnenerbitkan surat persetujuan penyelesaian Piutang Negara. (2) Dalarn ha1 Menteri tidak rnenyetujui, rnaka Menteri rnengernbalikan rekornendasi kepada Kornite Kebijakan dan diteruskan kepada Kornite Teknis untuk dianalisis dan dievaluasi kernbali. BAB VI KEWENANGAN PENETAPAN Pasal35 Kewenangan penetapan penjadualan kernbali perubahan persyaratan dilakukan oleh Menteri.

dan

Kewenangan penetapan Penyertaan Modal Negara dilakukan oleh Presiden dengan Peraturan Pernerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penetapan penghapusan dilakukan oleh: a. Menteri untuk jurnlah sarnpai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah); b. Presiden untuk jurnlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus rniliar rupiah); dan c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jurnlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus rniliar rupiah); sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

BAB VII PERUBAHAN PERJANJIAN Pasal38 Dalam ha1 cara penyelesaian Piutang Negara yang disetujui adalah penjadualan kernbali danlatau perubahan persyaratan, rnaka akan ditindaklanjuti dengan perubahan NPPP danlatau Perjanjian Pinjarnan RDI antara DirekturIDirektur Utama BUMNIPT dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri.

(2)

(3)

Setelah perubahan NPPP danlatau Perjanjian Pinjarnan RDI sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), rnaka pelaksanaan hak dan kewajiban serta pelaksanaan jadual pernbayaran rnengacu pada NPPP danlatau Perjanjian Pinjarnan RDI setelah perubahan. Dalarn ha1 cara penyelesaian Piutang Negara yang disetujui adalah Penyertaan Modal Negara dan penghapusan, rnaka NPPP danlatau Perjanjian Pinjarnan RDI ditutup setelah rnernpunyai kekuatan hukurn tetap.

BAB Vlll PELAPORAN Pasal39 (1) Setelah perubahan NPPP danlatau Perjanjian Pinjarnan RDI ditandatangani, BUMNlPT wajib rnenyarnpaikan dokurnen sebagai berikut: a. Laporan keuangan yang telah diaudit; b. RKAP dan Laporan Pelaksanaan RPKP yang telah rnernperoleh pengesahan dari RUPS untuk BUMN Persero dan PT serta RPB untuk BUMN Perusahaan Urnurn. (2) Laporan perkernbangan dan dokurnen sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) wajib disarnpaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan keuangan wajib disarnpaikan paling larnbat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal laporan hasil audit diterbitkan; b. RKAP dan laporan pelaksanaan RPKP wajib disarnpaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pengesahannya. (3) Laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) disarnpaikan selarna rnasa penyelesaian Piutang Negara sebagairnana ditetapkan dalarn perubahan NPPP danlatau Perjanjian Pinjarnan. BAB IX EVALUASI DAN PEMANTAUAN Pasal40

(1)

Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dapat rnelakukan evaluasi dan pernantauan atas laporan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal39 ayat (1).

Hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan reviu RPKP selama jangka waktu penyelesaian, sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun. (3) Dalam ha1 asumsi-asumsi RPKP tidak tercapai dan mempengaruhi arus kas sehingga menyebabkan BUMNIPT tidak dapat membayar utang sebagianlseluruhnya sekurang-kurangnya' dua kali jatuh tempo secara berturut-turut, maka RPKP BUMNIPT dapat diubah dan disahkan oleh RUPSIRPB. (4) Perubahan asumsi RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak dilakukan dua kali dalam satu tahun buku.

(2)

BAB X SANKSI Pasal41 (1) Dalam ha1 BUMNIPT melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (I), terhitung setelah tanggal yang ditetapkan untuk masing-masing dokumen sampai tanggal pengiriman dokumen yang dibuktikan dengan stempel pos atau tanggal jasa pengantaran dokumen, berturut-turut diberikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga yang masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Dalam ha1 BUMNIPT tidak memenuhi kewajiban penyampaian dokumen 10 (sepuluh) hari setelah peringatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (I), BUMNIPT dikenakan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam ha1 setelah dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), BUMNIPT melaksanakan kewajiban tetap tidak dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (I), maka perjanjian penyelesaian Piutang Negara secara otomatis dinyatakan tidak berlaku dan penyelesaian Piutang Negara dilaksanakan sesuai NPPP danlatau Perjanjian Pinjaman RDI sebelum adanya perubahan NPPP danlatau perubahan Perjanjian Pinjaman RDI. (4)

Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), (Z),dan (3) akan dituangkan dalam perubahan NPPP danlatau perubahan Perjanjian Pinjaman RDI.

Dalam ha1 BUMNIPT yang telah memperoleh penyelesaian Piutang Negara tidak melakukan pembayaran paling kurang dua kali jatuh tempo secara berturut-turut, maka perjanjian penyelesaian Piutang Negara secara otomatis tidak berlaku dan penyelesaian pembayaran Piutang Negara dilaksanakan sesuai NPPP danlatau Perjanjian Pinjaman RDI sebelum adanya perubahan NPPP danlatau perubahan Perjanjian Pinjaman RDI.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal43 Direktur Jenderal dan Direksi BUMNIPT sepakat menghentikan perhitungan Kewajiban Pokok dan Kewajiban Lainnya berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada masing-masing BUMNIPT untuk setiap NPPPIPerjanjian Pinjaman RDI. Penghentian perhitungan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) didasarkan pada tanggal cutoff date yang ditetapkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dalam rangka penyelesaian Piutang Negara. Dalam ha1 permohonan penyelesaian Piutang Negara oleh BUMNlPT tidak disetujui, maka seluruh kewajiban diperhitungkan kembali secara otomatis ke posisi terhitung mulai tanggal cut-off date. Terhadap perhitungan kembali kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan denda terhitung sejak cut off date hingga tanggal surat Menteri tentang penolakan penyelesaian Piutang Negara. BAB XI1 PENUTUP Pasal44

(I)Penundaan dan kelalaian di pihak Pemerintah dalam mempergunakan hak, kekuasaan atau kepentingan yang diperoleh Pemerintah rnenurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini terhadap suatu pelanggaran, tidak akan mengurangi atau mengakibatkan hapusnya hak, kekuasaan atau kepentingan Pemerintah tersebut, atau ditafsirkan sebagai persetujuan atau pengakuan Pemerintah atas pelanggaran tersebut, tidak akan mempengaruhi atau

rnengurangi hak, kekuasaan atau kepentingan Pernerintah terhadap kelalaian atau pelanggaran yang akan terjadi kernudian. (2) Ketentuan-ketentuanyang tercanturn dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tidak dapat rnengurangi atau rnernpengaruhi hak-hak dan tindak perbaikan dari Pernerintah yang dirnungkinkan rnenurut Undang-Undang dan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Setiap pernberian inforrnasi yang rnenyesatkan dalarn rangka penelitian dan penilaian sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 30 ayat (1) yang rnernpengaruhi ditetapkannya suatu keputusan yang salah rnengenai kelayakan diberikannya penyelesaian Piutang Negara sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 12 rnerupakan tindakan yang rnengharnbat pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara baik dan benar. (4) Setiap pihak baik sengaja rnaupun tidak sengaja yang terlibat dalarn pernberian informasi yang rnenyesatkan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) dianggap rnelakukan tindakan krirninal, yang klasifikasi pelanggaran hukurn rnaupun pernrosesan tuntutan pidananya dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd

HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN la PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 31 PB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN DAN PERJANJIAN PINJAMAN REKENING DANA INVESTAS1 PADA BADAN USAHA MlLlK NEGARAIPERSEROANTERBATAS

DIAGRAM PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN ,- --. Due Diligence !- I

----

I

I

I

. .- - --

Komite ~ebijakan T---

I >

-

KETERANGAN: 1. Konsultan keuangan independen menyampaikan hasil due diligence yang menyatakan bahwa Piutang Negara dapat diselesaikan dengan cara Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Komite Teknis.

2. Komite Teknis menyusun rekomendasi penyelesaian Piutang Negara dengan cara PMN dan menyampaikan kepada Komite Kebijakan. 3. Dalam ha1 menyetujui, Komite Kebijakan menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara dengan cara PMN kepada Menteri Keuangan.

4. Dalam ha1 menyetujui, Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan penyelesaian Piutang Negara dengan cara PMN dan disampaikan kepada Menteri Negara BUMN. 5. Menteri Negara BUMN menyampaikan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara surat permohonan penerbitan Peraturan Pemerintah dalam rangka PMN.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 31 PBl2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN DAN PERJANJIAN PINJAMAN REKENING DANA INVESTAS1 PADA BADAN USAHA MlLlK NEGARAIPERSEROANTERBATAS

DIAGRAM PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl PERJANJIAN PINJAMAN REKENING DANA INVESTAS1

'ERANGAN: Konsultan keuangan independen menyampaikan hasil due diligence yang menyatakan bahwa Piutang Negara dapat diselesaikan dengan cara Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Komite Teknis. Komite Teknis menyusun rekomendasi penyelesaian Piutang Negara dengan cara PMN dan menyampaikan kepada Komite Kebijakan. Dalam ha1 menyetujui, Komite Kebijakan menyarnpaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara dengan cara PMN kepada Menteri Keuangan. Dalam ha1 menyetujui, Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan penyelesaian Piutang Negara dengan cara PMN dan disampaikan kepada Menteri Negara BUMN. Menteri Negara BUMN menyampaikan surat permohonan PMN kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dalam rangka alokasi dalam APBNIAPBN-P. Seteiah proses APBNIAPBN-P, Menteri Negara BUMN menyampaikan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara surat permohonan penerbitan Peraturan Pemerintah dalam rangka PMN.

LAMPIRAN Ila PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 31 PBl2007 TENTANG PETUNJUI( TEKNIS PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN DAN PERJANJIAN PINJAMAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MlLlK NEGAWPERSEROAN TERBATAS ~

KOP SURAT BUMNlPT Nornor Lampiran Hal

Tempat, tanggal

: I(satu) berkas : Perrnohonan Restrukturisasi Pinjarnan

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan Jalan Lapangan Banteng Tirnur No. 2-4 Jakarta 10710 Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17lPMK.0512007 tanggal 19 Februari 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-31/PBl2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjarnan Rekening Dana lnvestasi pada BUMNIPerseroan Terbatas, bersarna ini kami rnengajukan perrnohonan restrukturisasi terhadap pinjaman No. S W R D l ..... Proposal cara penyelesaian ..... (sesuai dengan cara yang dipilih : penjadualan kembali, perubahan persyaratan, Penyertaan Modal Negara, danlatau penghapusan) dengan dasar pertimbangan pengajuan restrukturisasi ....(alasan pengajuan restrukturisasi). Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokurnen-dokumen sebagai berikut : a.

Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;

b.

Laporan evaluasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuat oleh auditor independen;

c.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran berjalan dan RKAP tahun sebelumnya berikut laporan realisasi;

d.

Rencana Perbaikan Kineja Perusahaan (RPKP) yang telah dibahas dan disetujui RUPSl RPB;

e.

Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris BUMNlPerseroan Terbatas tentang kornitmen untuk rnelaksanakan RPKP;

f.

Rekomendasi dari Menteri Negara BUMN atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelesaian Piutang Negara. Demikian permohonan kami untuk dapat kiranya disetujui dan terima kasih.

DIREKTUR UTAMAIDIREKTUR...

Tembusan : 1. Menteri Negara BUMN; 2. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tempat, tanggal

KOP SURAT BUMNlPT LEMBAR PENGUJI LAMPIRAN NO. ................................... NO.

Dokumen yang dilampirkan

Ada

Tidak Ada

1.

Laporan keuangan yang telah diaudit minimal 3 tahun terakhir (tahun ... s.d. ...)

......

......

Laporan evaluasi kinerja minimal 3 tahun terakhir (tahun ... s.d. ...)

......

......

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran berjalan dan RKAP tahun sebelumnya berikut realisasi

......

......

Rencana Perbaikan Kineja Perusahaan (RPKP) yang telah dibahas dan disetujui RUPSIRPB

......

......

Surat pernyataan Direksi dan Komisaris tentang komitmen untuk melaksanakan RPKP

.......

.......

Surat rekomendasi Menteri Negara BUMN untuk melaksanakan penyelesaian Piutang Negara

.......

.......

2.

3.

4.

5.

6.

Keterangan

Direktur Utama I Direktur, (tanda tangan) Nama terang Diterima Tanggal Oleh

Catatan

............................. ....................................... (tanda tangan) Nama terang NIP : Lembar ke-2 setelah ditandatangani sebagai tanda terima mohon dikirim kembali kepada kami.

LAMPIRAN Ilb PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PER- 31 PB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN DAN PERJANJIAN PINJAMAN REKENING DANA INVESTAS1 PADA BADAN USAHA MlLlK NEGARAfPERSEROAN TERBATAS

KOP SURAT BUMNIPT Nornor Larnpiran Hal

Tempat, tanggal : : Kornitmen atas Pelaksanaan RPKP BUMNIPT

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan Jalan Lapangan Banteng Tirnur No. 2-4 Jakarta 10710 Menindaklanjuti surat Direktur UtamaIDirektur BUMNIPT...... Nomor : ... tanggal .........ha1 permohonan restrukturisasi pinjaman sebagai tindak lanjut atas program perbaikan kinerja BUMNIPT, Direksi BUMNIPT .... dengan ini rnenyatakan komitrnen sebagai berikut : 1.

Melaksanakan program restrukturisasi pinjaman BUMNIPT ....... yang tertuang di dalam Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP) BUMNIPT.......

2.

Melaporkan pelaksanaan RPKP secara rutin setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

Demikian surat kornitrnen ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana rnestinya.

Ternbusan : 1. Menteri Negara BUMN; 2. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Ditjen Perbendaharaan, Depkeu; 3. Arsip.

LAMPIRAN Ilc PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 31 PB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN DAN PERJANJIAN PINJAMAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MlLlK NEGARAIPERSEROANTERBATAS

KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MlLlK NEGARA No Lampiran Hal

Tempat, tanggal : Restrukturisasi Pinjaman SWRDl ... BUMNIPT ....

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Menindaklanjuti surat Direksi BUMNIPT ........ Nomor : ... tanggal ... ha1 permohonan restrukturisasi pinjaman dan surat Nomor : ... tanggal ... ha1 komitmen atas pelaksanaan RPKP BUMNIPT .....,dengan ini kami menyatakan : 1.

Jumlah kewajiban yang bersumber dari NPPPlperjanjian pinjaman RDI pada BUMNIPT ... akan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan dibayar setiap tahunnya selama masa restrukturisasi.

2. Untuk menjamin kepatuhan Direksi BUMNIPT ..... dalam rangka melaksanakan seluruh kewajiban selama masa restrukturisasi, maka kami akan mencantumkan aspek restrukturisasi sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Direksi BUMNIPT (Key Performance Indicator) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen BUMNIPT..... Demikian kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. A.n. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Deputi .....

Tembusan : Direksi BUMNIPT .... Catatan : Daiam ha1 diperlukan, dapat ditambahkan klausul diluar klausul sebagaimana butir 1

dan 2.

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 31 PBl2007 TENTANG PETUNJUK TEKNlS PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN DAN PERJANJIAN PINJAMAN REKENING DANA INVESTAS1 PADA BADAN USAHA MlLlK NEGARAIPERSEROAN TERBATAS

RENCANA PERBAIKAN KlNERJA PERUSAHAAN (RPKP) BUMNIPT .............

RPKP berikut soft copy terlampir telah dibahas dan disetujui oleh RUPSIRUPS Luar Biasa yang ditunjuk pada tanggal........di.........

DIREKTUR UTAMAIDIREKTUR

Catatan : 1.

Contoh RPKP ini merupakan standar minimum dan dapat disusun sesuai kebutuhan BUMNIPT.

2.

lnformasi keuangan dalam RPKP harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan digunakan pada bidang usaha BUMNIPT.

CONTOH RENCANA PERBAIKAN KINERJA PERUSAHAAN (RPKP) BUMNlPT ... DALAM RANGKA PENYELESAIANPIUTANG NEGARA BAB l PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Mulai tahun ..... BUMNIPT ..... menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP)lPerjanjian Pinjaman Rekening Dana lnvestasi (RDI) yang digunakan untuk pembangunan proyeklmodal kerja BUMNIPT ..... , namun dalam perjalanannya hingga saat ini BUMNIPT ..... belum mampu untuk memenuhi seluruh pembayaran kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo. Untuk dapat memenuhi pembayaran kewajiban pinjaman dimaksud, perlu adanya upaya optimalisasi melalui penyelesaian Piutang Negara. Untuk itu diperlukan upaya-upaya perbaikan kinerja BUMNIPT ..... yang dituangkan dalam dokumen Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP). Dengan penyusunan RPKP ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran kondisi BUMNIPT ..... dan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMNIPT ..... yang pada akhirnya dapat melakukan pembayaran kewajiban pinjaman setelah dilakukan penyelesaian piutang negara.

B. DASAR Yang menjadi dasar dalam penyusunan Proposal Perbaikan Kinerja BUMNIPT ..... adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 17lMK.0512007 tanggal 19 Februari 2007 tentang penyelesaian piutang negara yang bersumber dari NPPP dan PP RDI pada BUMNlPerseroan Terbatas; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-31lPBl2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang Petunjuk Teknis penyelesaian piutang negara yang bersumber dari NPPP dan PP RDI pada BUMNlPerseroan Terbatas;

.... (5 tahun ke belakang); 4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun permohonan; 5. Rencana Jangka Panjang tahun .....; 6. Sumber resmi lainnya. 3. Laporan Tahunan dan Keuangan audit periode tahun

C.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup pembuatan RPKP ini memfokuskan pada .... bidang utama terdiri dari : I. Bidang Teknik

Dalam bidang Teknik, pembahasan akan difokuskan pada kajian terhadap :

2.

Bidang Manajemen Dalam bidang manajemen, pembahasan akan difokuskan pada kajian terhadap :

ti.

3.

.....................................

Bidang Keuangan Dalam bidang keuangan, pembahasan akan difokuskan pada kajian terhadap :

BAB I1 PERKEMBANGAN KINERJA

Gambaran kondisi BUMNIPT ..... selania 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun ... sampai dengan tahun ... adalah sebagai berikut: I.

DATAUMUM

BUMNIPT .... adalah badan usahalbadan hukum yang didirikan pada tahun ... melalui akta pendirian No. ... dan telah diperbaharui ADIART perusahaan melalui nota notaris No. .... Sesuai dengan Kepmeneg BUMN Nomor 100 Tahun 2002, kinerja perusahaan berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja tahun terakhir yang dilaksanakan oleh BPWAuditor Independen, kinerja BUMNIPT ... pada tahun ... adalah cukup/kurangltidak baik. Dari laporan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan pencapaian kinerja manajemen pada tahun ... Saat ini status perusahaan BUMNIPT company BUMNIPT ... sejak tahun ....

.....

adalah anak perusahaanlholding

BUMNIPT ... memiliki beberapa pinjaman yang berasal dari NPPPIPinjaman RDI sebanyak ... buah dengan rincian sebagai berikut :

11.

ASPEK MANAJEMEN

Selama 3 tahun terakhir BUMNIPT ..... mengalami masalah di bidang manajemen, antara lain sebagai berikut :

C

.....................................................

Masalah-masalah di atas dikarenakan faktor-faktor berikut : a................................................................................................................................

Ill. ASPEK KEUANGAN

Kondisi keuangan perusahaan selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatanlpenurunan, ha1 tersebut dapat dilihat pada hasil evaluasi yang terdiri dari : a.

Pendapatan Penjualan & Pendapatan lain-lain Pendapatan penjualan & pendapatan lain-lain meningkaffmenurun ... % dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-3) menjadi Rp ... pada tahun (n-2), meningkatlmenurun ... % dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-2) menjadi Rp ... pada tahun ke-(n-I ).

b.

Biaya operasional Demikian pula halnya dengan biaya operasional mengalami peningkatanlpenurunan ...% dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-3) menjadi Rp ... pada tahun (n-2), peningkatanlpenurunan ...O/O dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-2) menjadi Rp ... pada tahun ke-(n-I), yang diakibatkan dari ...

c.

Saldo Kas Minimum Saldo kas minimum BUMNIPT ... selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatanlpenurunan ... % dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-3) menjadi Rp ... pada tahun (n-2), peningkatanlpenurunan ... % dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-2) menjadi Rp ... pada tahun ke-(n-I), yang diakibatkan dari ...

d.

Rasio Keuangan Gambaran rasio keuangan BUMNIPT ... tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1

7

(

Debt to Equity Ratio (DER)

Kondisi keuangan BUMNlPT dilihat pada tabel berikut ini.

... selama 3 tahun terakhir selengkapnya dapat

35

IV. PERMASALAHAN YANG DlHADAPl Permasalahan utama yang dihadapi BUMNlPT ... saat ini adalah :

V.

a.

Bidang Teknik

b.

Bidang Manajemen

c.

Bidang Keuangan

........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................

PENYEBAB UTAMA PERMASALAHAN

Penyebab permasalahan yang dihadapi PT ... saat ini adalah: a. Bidang Teknik

....................................................................................................................... .......................................................................................................................

b.

Bidang Manajemen

c.

Bidang Keuangan

....................................................................................................................... .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

BAB Ill ASUMSI DAN PROYEKSI YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN RPKP Asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi dalam RPKP meliputi : a. Bidang Teknik

................................................................................................................................. b.

Bidang Manajernen

c.

Bidang Keuangan

................................................................................................................................. (1) Pendapatan Penjualan & Pendapatan lain-lain Pada tahun (n+l) meningkatlmenurun ... %, sehingga pendapatan penjualan dan pendapatan lain sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ... Pada tahun (n+2) rneningkatlmenurun ... %, sehingga pendapatan penjualan dan pendapatan lain sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ... - Pada tahun (n+3) meningkatlmenurun ... %, sehingga pendapatan penjualan dan pendapatan lain sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ...

(2) Biaya operasional - Pada tahun (n+l) meningkatlmenurun ... %, operasional sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ... - Pada tahun (n+2) meningkatlmenurun ... %, operasional sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ... - Pada tahun (n+3) meningkatlmenurun ... %, operasional sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ... (3) Saldo Kas Minimum . Pada tahun (n+l) meningkatlmenurun minimum Rp ... yang diakibatkan dari ... - Pada tahun (n+2) meningkatlmenurun minimum Rp ... yang diakibatkan dari ... . Pada tahun (n+3) rneningkatlmenurun minimum Rp ... yang diakibatkan dari ...

sehingga biaya sehingga biaya sehingga

biaya

...

%, sehingga saldo kas

...

%, sehingga saldo kas

...

%, sehingga saldo kas

(4) Rasio Keuangan Gambaran rasio keuangan BUMNIPT untuk periode berikut:

...

adalah sebagai

5.

Debt (kali)

Coverage

Ratio

6.

Net profit margin (%)

7.

Debt to (DEW

Equity Ratio

Kondisi keuangan BUMNlPT untuk periode ... selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

38

-

BAB IV POSlSl DAN PERSENTASE PEMBAYARAN PINJAMAN Posisi dan persentase pembayaran masing-masing pinjaman BUMNIPT ... sampai dengan cut-off date (tidak termasuk pembayaran atas pinjaman yang telah dilunasi) berdasarkan hasil rekonsiliasi pada tanggal ..... adalah sebagai berikut:

Selengkapnya mengenai perhitungan pinjaman BUMNIPT ..... dapat dilihat pada lampiran hasil Rekonsiliasi.

BAB V RENCANA TINDAK PERBAIKAN KINERJA BUMNIPT ... Rencana Tindak Perbaikan Kinerja BUMNIPT ... akan dilakukan dalam dua program, yaitu optimalisasi dan ekspansi. 1.

Program optimalisasi terdiri dari kegiatan : a.

Bidang Teknik

............................................................................................................................ b.

Bidang Manajemen

........................................................................................................................... c.

Bidang Keuangan

........................................................................................................................... 2. Program ekspansi (jika didukung dengan sumber pendanaan), dengan kegiatan sebagai berikut :

................................................................................................................... ................................................................................................................... 3.

Kebutuhan lnvestasi dan Sumber Pendanaan Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp ..... dengan sumber pendanaan :

-

BUMNIPT ... sebesar

Rp

...............................................

APBN

Rp

...............................................

42

BAB VI RENCANA TINDAK PERBAIKAN KINERJA PERUSAHAAN (SELAMA MASA RESTRUKTURISASI) Rencana Tindak BUMNIPT ... dalam rangka perbaikan kinerja untuk jangka waktu selama masa pinjaman meliputi : a. Rencana Bidang Teknik

................................................................................................................................ b.

Rencana Bidang Manajemen

................................................................................................................................ c.

Rencana Bidang Keuangan

................................................................................................................................ d.

Kebutuhan lnvestasi (jika didukung Pendanaan

sumber pendanaan) dan

Sumber

Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp .... dengan sumber pendanaan :

-

PT ... sebesar

Rp

...............................................

BAB VII USULAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA BUMNlPT ... Berdasarkan gambaran kondisi keuangan BUMNIPT ... tersebut diatas, maka BUMNIPT ... mengajukan usulan penyelesaian Puitang Negara, melalui tahapan sebagai berikut : 5.1 Penjadwalan Kembali a. Pinjaman Nomor : RDI-. ......IDP3lI 9.. .... Semula pembayaran angsuran pinjaman tahun ... sampai dengan tahun ... menjadi tahun ... sampai dengan tahun ... b. Pinjaman Nomor : SLA-.......IDP3119...... Semula pembayaran angsuran pinjaman tahun ... sampai dengan tahun ... menjadi tahun ... sampai dengan tahun ... 5.2 Perubahan Persyaratan Utang a. Pinjaman Nomor : RDI-......./DP3/19...... Semula tingkat bungalbiaya administrasi sebesar ... % per tahun menjadi .....% per tahun b. Pinjaman Nomor : SLA-. ......IDP3lI 9.. .... Semula tingkat bungalbiaya administrasi sebesar ... % per tahun menjadi .....% per tahun 5.3 Penyertaan Modal Negara a. Pinjaman Nomor : RDI-.......IDP3119...... Piutang Negara yang dikonversikan menjadi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp ... b. Pinjaman Nomor : SLA- .......IDP3119...... Piutang Negara yang dikonversikan menjadi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp ... 5.4 Penghapusan a. Pinjaman Nomor : RDI-.......IDP3II9 ...... Tunggakan denda sebesar Rp......... dihapus sebesar Rp .......... Tunggakan bungalbiaya administrasiatau sebesar sebesar Rp ...., dihapuskan sebesar Rp ... b. Pinjaman Nomor : SLA-.......IDP3I19...... Tunggakan denda sebesar Rp......... dihapus sebesar Rp .......... Tunggakan bungalbiaya administrasiatau sebesar sebesar Rp ...., dihapuskan sebesar Rp ... Sedangkan pinjaman yang tidak diusulkan untuk disertakan dalam program penyelesaian Piutang Negara, akan dibayar sesuai jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjamanldibayar lunas.

44

BAB Vlll HASlL PROYEKSI KEUANGAN SESUAI USULAN RESTRUKTURISASI PINJAMAN Kesimpulan hasil Proyeksi Keuangan sesuai dengan permintaan program penyelesaian piutang negara adalah sebagai berikut : Proyeksi keuangan dengan restrukturisasi pinjaman (Penjadwalan Kembali Pinjaman atau Perubahan Persyaratan atau pengurangan tunggakan bunga dan tunggakan denda) adalah sebagai berikut : a.

Saldo kas minimum sebesar ... hari;

b.

Saldo persediaan ... bulan kebutuhan operasional per bulan;

c.

Rasio kemampuan membayar pinjaman (DSCR) ... kali tiap tahun selama masa penyelesaian piutang negara;

d.

Jangka waktu penagihan piutang dan efisiensi penagihan ... hari;

e.

Return on Equity sebesar ...%.

f.

Cash Ratio sebesar ...%.

g.

Net Profit Margin sebesar

...O/O.

Tempat, tanggal Direktur UtamaIDirektur BUMNIPT ...

11. BELANJA PEMERINTAH PUSAT (Belanja fegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosi a1 ,Belanja Lain-lain).

@ K '

<3$>

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN : 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.verbendaharaan.ao.id

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

Para Direkktur Di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan SURAT EDARAN Nomor SE- 13 /PB.1/2007 TENTANG PERJALANAN DlNAS LUAR NEGERI

Menunjuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkeu RI Nornor SE185lMK. 112007 tanggal 7 Maret 2007 tentang penegasan kernbali INPRES RI Nornor I1 tahun 2005 dan Surat Mensekneg Nornor B.371/Men.Sesneg/l1/2004 rnengenai perjalanan dinas luar negeri, dengan ini diminta perhatian saudara untuk rnelakukan upaya peningkatan efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran negara terutama dalarn melakukan perjalanan dinas daladluar negeri. Untuk lebih jelasnya bersarna ini karni sarnpaikan Surat Edaran dirnaksud untuk dapat dipedornani. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 April 2007 a.n. Direktur Jenderal Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd. Siswo Sujanto NIP.060031000

Ternbusan : Direktur Jenderal Perbendaharaan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.oerbendaharaan.ao.id Telepon

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

SURATEDARAN Nornor SE- 14 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN OPERATOR TRANSMlSl SAND1 Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desernber 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandirnan dan Operator Transrnisi Sandi, untuk kelancaran pelaksanaan pembayarannya dengan ini diminta agar mempedomani hal-ha1 sebagai berikut: 1. Yang dirnaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandirnan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sandiman adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transrnisi Sandi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Operator Transmisi Sandi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, diberikan Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transrnisi Sandi setiap bulan. 4. Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, dan besarannya adalah sebagairnana tersebut dalarn Lampiran Surat Edaran ini.

Kekurangan pembayaran Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 6. Pemberian Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi sebelumnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 dinyatakan tidak berlaku. 9. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2007 Direktur Jenderal. ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Kepala Badan lntelijen Negara 5. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

52

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 14 IPB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN OPERATOR TRANSMlSl SAND1

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN DAN OPERATOR TRANSMlSl SAND1 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2006 TANGGAL 26 DESEMBER 2006

NO.

1.

2.

JABATAN FUNGSIONAL Sandiman Ahli

Sandiman Terampil

JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Sandiman Madya

Rp 957.000,OO

Sandiman Muda

Rp 660.000,OO

Sandiman Pertama

Rp 264.000,OO

Sandiman Penyelia

Rp 495.000,OO

Sandiman Pelaksana

Rp 264.000,OO

Lanjutan

3.

Sandiman Pelaksana

Rp 197.000,OO

Operator Transmisi

Operator Transmisi

Rp 400.000,OO

Sandi

Sandi Penyelia Operator Transmisi

Rp 250.000,OO

Sandi Pelaksana Lanjutan Operator Transmisi Sandi Pelaksana

Rp 197.000,OO

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.oo.id

1. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

SURAT EDARAN Nornor SE- 20 lPBl2007 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DlPA (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL IMlGRASl BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2007 Sehubungan dengan DlPA (PNBP) Tahun Anggaran 2007 Direktorat Jenderal lrnigrasi Nornor SP 0005.01013-06.01-12007 serta DlPA (PNBP) Kantor-Kantor lrnigrasi dan Rurnah Detensi lrnigrasi di seluruh Indonesia, dengan ini dirninta perhatian Saudara untuk rnelaksanakan hal-ha1 sebagai berikut: 1.

Penerirnaan Jasa Bidang Keirnigrasian yang telah disetor ke Rekening Kas Negara secara terpusat dari bulan Januari sarnpai dengan bulan Rp180.368.869.250,April 2007 adalah sebesar (Seratus delapan puluh rniliar tiga ratus enarn puluh delapan juta delapan ratus enarn puluh sernbilan ribu dua ratus lirna puluh rupiah). Dari jurnlah tersebut, yang digunakan sebagai dasar alokasi penggunaan batas rnaksirnal pencairan dana DlPA (PNBP) berkenaan adalah sebesar Rp54.081.563.175,- (Lima puluh ernpat rniliar delapan puluh satu juta lirna ratus enarn puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lirna rupiah).

2.

Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN pernbayar dalarn proses penerbitan SP2D untuk pencairan dana DlPA (PNBP) berkenaan, tidak perlu rnerninta bukti setor (SSBP lernbar ke-4) kepada bendahara pengguna bersangkutan dalarn setiap Surat Perintah Mernbayar (SPM) yang diajukan.

3.

Batas rnaksirnal pencairan dana DlPA (PNBP) sarnpai dengan bulan April 2007 adalah sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan untuk alokasi tarnbahan

penggunaan dana berikutnya akan disampaikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaanselanjutnya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544

Tembusan : 1 . Sekrtetaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM 2. Direktur Jenderal Anggaran 3. Direkktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM 4. Direkktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 5. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktdorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Akuntansi Pelaporan Keuangan, Direktdorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

180

I elreyer

000056 Z ~ L dtl

y o l ~ dBunluel wluen

~1680~

P

P C Z O S ~ ' SLSdtl

180

Ie w e r

000 oss ~ P Ldtl

~ n w lel w e r wluen

LPS~OP

E

68E.960 ~8 L dtl

c80

I elleyer

000 099 S68

dtl

l e ~ e geueyer w!uen

~PGLOP

z

SlZ'L86'Z6L dtl

180

Ie ~ e y e r

000 058 EZ6

dtl

lesnd eveyer w e n

ZE6LOP

1

Z ~aysesapon

1.

L !u! ~ e e s .ps ueJ!eauad letu!syeyy

9 ~ d d apon n

S

~eAeqwad~ d d n

0 ~ 8 ' 1 . 1 . 8 ' sd~ t~ ~' ~ ~

O W C L ~ ' S ~ . L ' ~d. Pt ~

P ( d 0 ~ d ) t l d l aneed

E eun66uad !sue)sul paq?es

H W W ~

W0'8SB'L69'66L dtI 1.80

L

9

!u! vxs .p.s u w i e ~ u a dIew!syew

Nddn apon

le ) r e w S leAeqwad ~ d d n

000'8~6'~69'661. dt~ P

(d0Nd)Vdla need

!S~J~!WIlwapuar ~ P J O I A ~ J ! ~

LOOZ

NaldVUvl

ZLZBOP

Z eun66uad ! s u e ~ s u ~ / ~ a y ~ e s J ~ Y apon ~ S

E

(LOOZ1ltldV NV9N3a lVdWVS I ~ ~ v I ~ N v ~ ' ) LOOZ NVtlV99NV NflHVl ( d 8 ~ dVdla ) NVVNVSYVl3d WF)NVtl WWVa NVlSVtl9lW13Y d0Nd VNVCl NVtllV3N3d 1VWISYVW I S W O l V tlVlJVa 1ltldV NVlB N n N 3 0 IVdWVS ItlVnNVr NVlnB ISW31WI lWt13aN3r l W O U 1 3 t l l a ( d B ~ d )Vdla VNVa NVtllV3N3d 1VWISXVW SVlVB 3 N V l N 3 1 LOOZIBdl 0Z -N3d tlOWON NWtlVHVQN38tl3d lVtl3aN3r tlnU13tlla N W V a 3 1 W n S

'ON

L

1. 'ON

409071

Kanlm Samplt

Rp 429.700.000

Samp~t

044

Rp 89.761 981

68

408597

Kanlm Banjarmas~n

Rp 460.600 000

Banjarmasln

045

Rp 96.216.822

69

108224

Kan~mKotabaru

Rp 405.950 000

Kotabaru

081

Rp 84.800.736

70

408195

Kanim Bal~kpapan

Rp 497.100.000

Balikpapan

047

Rp 103.841.473

71

408209

Kan~mTarakan

Rp 461.000.000

Tarakan

048

Rp 96.300.380

67

DIREKTUR JENDERAL, ttd

HERR1 PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 17 IPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-46lPBl2006TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUM1 Dl PROVlNSl DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVlNSl JAWA TENGAH DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

: a.

b.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

bahwa pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rurnah pasca bencana alarn gernpa burni di Provinsi Daerah lstirnewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari APBN, perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundangundangan lainnya; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-46lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rurnah Pasca Bencana Alarn Gernpa Burni di Provinsi Daerah lstirnewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286); Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan

63

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-46lPBl2006TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUM1 Dl PROVlNSl DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVlNSl JAWA TENGAH. Pasal l

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-46lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diubah sebagai berikut : Mengubah ketentuan dalam Pasal4, sehingga keseluruhan Pasal4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyaluran BLM Perumahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rurnah di Provinsi Daerah lstirnewa

Yogyakarta diatur sebagai berikut:

a.

Untuk kategori rumah rusak beratlroboh dengan nilai Rp15.000.000,00 per unit, BLM Perumahan diberikan dalam 2 tahap masing-masing tahap I sebesar 40% dari total pagu BLM Perumahan per KSM-P dan tahap II sebesar 60% total pagu BLM Perumahan per KSM-P; b. Untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang serta kekurangan BLM Perumahan yang belum dibayarkan kepada KSM-P pada TA 2006 dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 per unit, BLM Perumahan diberikan sekaligus dalam 1 tahap. (2) Pencairan dana sebagaimana ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: a. Dana tahap I dicairkan apabila Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) BLM Perumahan telah ditetapkan; b. Dana tahap II dicairkan apabila 75% dana BLM Perumahan tahap I telah digunakan dengan kemajuan fisik 30% berdasarkan Berita Acara PenarikanIPenggunaan Dana BLM Perumahan (BAPPD BLM Perumahan). (3) Pencairan dana sebagaimana ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) BLM Perumahan telah ditandatangani serta ditetapkanldisahkan." Pasal II Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal I di atas merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER-461PBl2006. Pasal Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 22 lPBl2007 TENTANG MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PELAPORAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Pernerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan; b. bahwa untuk rnernbantu keuangan daerah dalarn rangka mendanai pernbangunan infrastruktur jalan serta sarana dan prasarana fisik lainnya, pada APBN Tahun Anggaran 2007 dialokasikan Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya; c. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah rnenetapkan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undangan; d. bahwa sebagai pedoman bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Pernerintah Daerah penerirna Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya, perlu diatur rnekanisrne penyaluran, pencairan, dan pelaporan Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; e. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisrne Penyaluran, Pencairan, dan Pelaporan Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 47 Tahun 2003, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 5 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4662); 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.0712006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL TENTANG MEKANISME PERBENDAHARAAN PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PELAPORAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. 2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kantor Wilayah Direktoat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen PBN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN. 5. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pemda penerima Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya Tahun Anggaran (TA) 2007 dan ditanda tangani GubernurIBupatiANalikota bersangkutan serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pencairan Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya atas beban APBN. 6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh GubernyrlBupatiMlalikota penerima Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DIPA. 7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bandahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN

berdasarkan SPM. Surat Perintah Pencairan Dana Daerah yang selanjutnya disebut SP2D Daerah adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Urnum Daerah berdasarkan SPM Daerah. 9. Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya adalah sejurnlah dana yang bersurnber dari Dana Penyesuaian pada Anggaran Belanja untuk Daerah dalam APBN 2007 yang digunakan untuk kegiatan penyediaan prasarana fisik infrastruktur jalan serta saranalprasarana fisik lainnya yang merupakan kebutuhan daerah. 10. Rekening Kas Daerah Khusus Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya adalah rekening yang digunakan untuk menarnpung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA.2007 yang rnencakup beberapa bidang.

8.

(1)

(2)

BAB II PENETAPANDANPENGGUNAANDANA Pasal2 Alokasi Dana untuk masing masing-masing provinsi, kabupaten dan kota penerirna Dana Penyesuaian lnfrastruktur Dana dan Lainnya TA 2007, disusun berdasarkan Larnpiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006. Dalam rangka penyaluran Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainunya TA 2007 kepada masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengesahkan DlPA yang selanjutnya disarnpaikan kepada Kepala KPPN dan Gubernur, Bupati, dan Walikota penerima Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA. 2007 dengan ternbusan kepada : a. Ketua Badan Perneriksan Keuangan; b. Kepala Badan Pembangunan;

Pengawasan

Keuangan

dan

c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; d. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan; e. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

(1) Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan prasarana fisik infrastuktur jalan serta saranalprasarana fisik lainnya sesuai dengan bidang yang ditetapkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. (2) Hasil kegiatan fisik yang dibiayai melalui Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 harus selesai dan dapat dimanfaaatkan pada akhir tahun 2007.

BAB Ill MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal4 (1) Dalam rangka pencairan Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007, Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat keputusan yang menetapkanlmenunjuk: a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanjalpenanggung jawab kegiatanlpembuat komitrnen. b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM. c. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja. (2) Asli surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan kepada Kepala KPPN setempat dengan dilampiri bukti identitas maing-masing pejabat bersangkutan yang meliputi: nam, NIP, pangkaffgolongan, jabatan, kantorlsatker, sternpei kantorlsatker bersangkutan serta spesimen tanda tangan.

(3) Gubernur, Bupati, dan Walikota membuka Rekening Kas Daerah Khusus Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya yang digunakan untuk menampung Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007.

(1) Berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (20, Gubernur, Bupati, dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tahap I maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu DIPA kepada KPPN dengan lampiran sebagai berikut: a. Surat Keputusan Penunjukan Pejabat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); b. Daftar Alokasi yang telah dikontrakkan (sesuai dengan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) (2) KPPN menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan (men-transfer) dana dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Daerah Khusus Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya, dengan menggunakan Kode Anggaran sebagai berikut: 01.06.1 2.5740.1076.6222.000000.071.03.0000 (Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Klasifikasi Belanja, Satker, Bagian Anggaran, Unit Organisasi, dan Lokasi).

(3) SPM-LS tahap I1 dan tahap selanjutnya, dapat diajukan maksimal sebesar 30% dari pagu DIPA, apabila sisa dana pada Rekening Kas Daerah Khusus Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 yang telah dicairkan melalui KPPN (kolom 9 pada lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maksimal sebesar 10%). (4) Pengajuan SPM-LS tahap II dan tahap selanjutnya, dilakukan dengan melampirkan : a.

Fotokopi SP2D Daerah (pada SP2D tersebut harus dicantumkan tanggal, nomor dan nilai kontrak serta uraian pekerjaan);

b.

Laporan penggunaan Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 tahap sebelumnya (sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);

c.

Fotokopi SSP PPN dikonfirmasi ke KPPN.

dan

PPh

yang

telah

(5) Pelaksanaan pekerjaan atas Dana lnfrastruktur Jalan dan Lainnya dilakukan secara kontraktual, tahapan pembayaran atas kontrak dimaksud agar menyesuaikan dengan tahapan pencairan

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan (3). (6) Alokasi Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 harus sudah terserap seluruhnya pada akhir TA 2007 sesuai tahapan pencairan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( I ) dan (3). BAB IV PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal6 (1) KPPN rnelakukan pencatatan atau pernbukuan atas SP2D untuk masing-masing bidang ke dalarn Daftar Pengawasan SP2D. Forrnulir Daftar Pengawasan SP2D Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 adalah sebagairnana ditetapkan dalam Larnpiran I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan ini. (2) KPPN menyelenggarakan Akuntansi transaksi Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 sesuai dengan Standar Akuntansi Pernerintah. (3) Gubernur, Bupati dan Walikota wajib rnenyarnpaikan Laporan Penggunaan Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan dan Lainnya TA 2007 (sesuai Larnpiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) secara triwulanan kepada KPPN , paling larnbat pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya setiap triwulan. (4) Berdasarkan laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), Kepala KPPN rnenyarnpaikan laporan triwulanan rekapitulasi realisasi penggunaan dana kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN paling larnbat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya setiap triwulan (sesuai dengan larnpiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). dari KPPN (5) Berdasarkan laporan triwulanan sebagairnana dirnaksud pada ayat (4), Kepala Kanwil Ditjen PBN rnenyarnpaikan rekapitulasi realisasi penggunaan dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran, paling larnbat pada tanggal 20 bulan berikutnya, setelah berakhirnya setiap triwulan (sesuai dengan Larnpiran VI-A dan VI-B Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini), dengan terlebih dahulu rnentransfer softcopy laporan tersebut ke:ftpl .perbendaharaan.go.id pada folder adhoc 2007.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal7

Perubahanlrevisi DIPA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1021PMK.0612006 tentang Petunjuk, Pengesahan, dan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007. BAB VI PENUTUP Pasal8 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERITURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAHAAN NOMOR PER. lPBllOO7 TENTANG MEKANISME PENYALURAN. PENCAIRAN. DAN PELAPORAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JAIAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN Z(XI7

DAFTAR ALOKASI YANG TELAH DIKONTRAKKAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TA 2007 ProvinsllKabupatenlKota : No.

BidanglUralan Kegialan

Aiokasi DlPA

1

2

3

Jumlah

Tanggal 4

I

Kontrak Nomor 5

Niiai 6

-

~

-

-

TAHUN ANGGAHAN 2007

DAFTAR PENGAWASAN SPZD DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TA 2007

........................... A.n. Kepala KPPN . . . . . . . Kepala Seksi Perbendaharaan

LAMPIRAN Ill PERATURANDIREKTURJENDEHALPERBENOA~AR*IIN

LAPORANPENGGUNAAN D A N A PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR J A L A N D A N LAINNYA TAHUN ANGGARAN ZOO7 TRIWULAN .........

Belanja

No

Bldangl Uralan Keglatan

2

1 1

Pend~dlkan

2

Kesehalan

3

Jalan 1 Prasarana Flslk Lalnnya

4

lrlgas~dan Pengalran

5

Air Berslh dan Llngkungan Hldup

6

Perlan~an.Kelaulan dan Perlkanan

Alokasl DIPA

3

Roallsasl r d Trw I ~

4

I

Slra Alokasl DlPA

5

= (3.4)

NOMOR PERIPBi2007 TENTANG UEKANISME PCNVALUHAN. PENCAIRAN. DAN PEUPORAN DANA PENYESUAIANINFRASTRUKTURJ A U N DAN U I N N V A TAHUN ANOGAHAN 2W7

Pencallan Dana darl Kas Dacrah (melalu~SPZD Daerah) Real~sasl S ~ s aDana % S~sa Jumlah K u m u l a l ~ l Dana pada Kas sd pada Kas Dana Penyesualan Daerah Khusus Trw I ~ I Daerah Khusus Infrastruklur Jalan 8 Dana Penyesua~an Dana Penyesualan Lalnnya Infrastruklur Jalan 8 Infrastruktur Jalan & La~nnya Lalnnya 7 9 = (816)xlOO 6 8 = ( 6 7)

I

Jumlah

2007

'

LAMPIRAN I V VERAlURAN DIUEKTUR JENOERAL PERBCNUAHARMN 1P012W7 TENTANG MERANISUE PENIALURAN. PENCAIRAN DAN PELAVORAN DANA PENYESUAIAN INFRISTRUKIUR JALAN DAN LAINNYA

NOMOR PEN

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2007 TAHAP

rAHUN ANGGARAN 2W7

.........

Bclanja

No.

Bidangl Uraian Kegiatan

2

1 1

Pendidikan

2

Kesehalan

3

~ Jalan d Prasarana F I S ILatnnya

4

lrigasi dan Pengairan

5

Air Bersih dan Lingkungan Htdup

6

Perlanian. Kelaulan dan Perikanan

Alokasi DlPA

Rcalisasi s.d. Tahap ini

Sisa Alokasi DlPA

3

4

5 = (3.4)

Pencatran Dana darl Kas Daerah (mclalui SPZD Dacrah) Jumlah Kumulatif Realisasl Sisa Dana % Sisa Dana Penyesuaian Dana pada Kas s.d. pada Kas Daorah ~ h u s u s Tahap ini Daerah Khusus Infrastruktur Jalan I Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian Lainnya Infrastruktur Jalan I lnfrastruktur Jalan I ~atnnya Lainnya 6 7 8=(6-7) 9 = (816)xlOO

1

Jumlah

LAMPIRAN V

LAPORAN REKAPITULASI REALlSASl PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2007 TRIWULAN .........

PEIIAIURAN DIIICKTUII JENOERAL PERBENDAHARI\AN. NOMOR PER. PO12007 TENTANG MCKANISME PENYALURAN. PENCAIHAN. DAN PELAPORAN DANA PENYESUAIANINFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAh 2007

KPPN : Bolanja

No.

Bidangl Uralan Keglatan

1

2

1.

II

ProvlKablKota 1. Bidang Pendidikan dsl

Alokasi DlPA

Realisasi a.d. Trw ini

Sisa Alokasi DlPA

3

4

5=(3-4)

Pcncairan Dana darl Kas Daerah (melalui SP2D Daerah) Jumlah Kumulatil % Sisa Realisasl Sisa Dana Dana Penycsuaian Dana pada Kas s.d. pads Kas Daerah Khusus lnfrastruktur Jalan b Daerah Khusus Trw ini ' Dana Penyesuaian Dana Pcnyesuaian lnlrastruktur Jalan 8 lnlrastruktur Jalan 8 Lainnya Lainnya Lainnya 7 9 = (816)xlOO G 8 = ( 6 7)

I

-

1

I

I

ProvlKabIKola 1. Bidang Pendid~kan dst

I

Ill. ProvlKablKota 1. Bidang Pendidikan dSl Jumlah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007 . Kepala KPPN ...........

I/

'

LAMPIRAN VCA'

LAPORAN REKAPITULASI REALlSASl PENGGUNAAN DANA PENYESUAiAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2007 TRIWULAN .........

PERATURAN DIHEKTLIH JENDERAL PERBENDAMARAAN NOMOR PER. IPB12W7 TENTANG M E W I S M E PENYALURAN. PENCAIRAN. DAN P E L A P O W DANA PENYESUAIWINFRASTRUKTUR JALIN DAN LAINNYA TAnuNANGGARAN2W7

Kanwil Ditjen PEN :

No.

Belanja Rcalisasi s.d. Ttw ini

Alokasi DlPA

Bldangl Uraian Kegialan

1

I 1

3

2

KPPN..... 1. Bidang Pendidikan 2. Btdang Kesehatan dst II. KPPN ..... 1. B~dangPend!d~kan 2. B~dangKesehatan dst

Pencalran Dana dari Kas Daerah (melalul SPZD Daerah) % Sisa Sisa Dana Realisasl Jumlah Kumulatif Dana Penyesuaian pada Kas s.d. Dana pada Kas Infrastruktur Jalan h Daerah Khusus Trw Ini Daerah Khusus Lainnya Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian lnfrastruktur Jalan 8 lnfrastruktur Jalan 8 Lalnnya Lainnya 9 = (816)xlOO 8=(6-7) 7 6

Sisa Alokasi DlPA

-

5 = (3 4)

4

I.

03

0

I

Ill

KPPN ..... 1. Bidang Pendldikan 2. Bidang Kesehalan dst Jumlah

!

i

I

i

i

II

1i

i

I

I

I

i

i I

I

i

I 2007

Kepala Kanw~lD~tjenPEN

I

LAMPIRAN V I - B PERATURUi OIREKTUR JENOERAL PEHBENDAHARMN NOMOR PERlPBnOO7 TENTANG MEKANISME PENYALURAN PENCNRAN. DAN PELAPORAN DANA

LAPORAN REALEAS1 PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2007 TRIWULAN

PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR J W N OAN LAlNNYA

TAHUN ANGGARAN 2001

..............

Kanwll Ditjen PBN : Belanja Bidangl Uraian Keglatan

Alokasi DlPA

I

Realisasi 8.d. Trw lni

Siss Alokasi DlPA

I 1 I.

2 ProvIKablKota 1. Bidang Pendidlkan 2. Bidang Kesehatan dst

I

I

I

I

3

4

5

= ( 3 - 41

Pencairan Dana dari Kas Daerah (rneiaiul SPZD Daerah) Jumlah Kurnulalif Realisasl ( Sisa Dana I % Sisa Dana pada Kas Dana Penyesuaian pada Kas Daerah Khusus Tw in1 Daerah Khusus lnfrastruktur Jalan 8 Dana Penyesuaian Lainnya Dana Penyesuaian infrastruktur Jalan 8 I Infrastruktur Jalan 8 Lainnya Lainnya 6 7 8 = (6 7)

I

I

-

I

II. ProvIKablKola 1. Bidang Pend~d~kan 2. Bidang Kesehatan dsl Ill. ProvIKablKota 1. Bidang Pendidlkan 2. Bldang Kesehalan dSt

I

I

I

I

Jumlah

Kepala Kanw~lD~tlenPEN

rn

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 29 lPB12007 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJl DAN INSENTIF PEGAWAI TlDAK TETAP DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

Mengingat

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005, telah diatur ketentuan umum mengenai tata cara pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. bahwa mengingat status kepegawaian yang bersifat khusus, untuk keperluan akuntabilitas, pembayaran gaji pada Sarana dan insentif Pegawai Tidak Tetap Pelayanan Kesehatan perlu diatur secara khusus; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan lnsentif Pegawai Tidak Tetap; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraILembaga (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4406); Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti; Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/PerllV/2006 tentang lnsentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Daerah Sangat terpencil; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Maknisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA PERBENDAHARAAN PEMBAYARAN GAJl DAN INSENTIF PEGAWAI TIDAK TETAP. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT, adalah tenaga kesehatan yang bukan pegawai negeri yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai PTT dan ditugaskan pada sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. 2. Gaji PTT adalah imbalan jasa yang diberikan atas pelaksanaan tugas PTT dalam rangka pelaksanaan program pemerintah selama masa tugas. 3. lnsentif adalah tambahan irnbalan jasa yang diberikan atas pelaksanaan tugas PTT selama masa tugas, pada sarana pelayanan kesehatan. 4. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang memuat pagu kredit anggaran untuk keperluan pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan, yang selanjutnya menjadi dasar pembebanan danlatau pengeluaran anggaran dalam rangka pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan. 5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk rnengelola anggaran satuan kerja di lingkungan Departemen Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan. 6. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh KPA. 7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 9. BanklPos adalah bank danlatau kantor pos yang telah rnelakukan perjanjian kerja sarna dengan Departernen Kesehatan dalarn rangka penyelenggaraan pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan. 10. Penanggung Jawab dan Pernbuat Daftar Gaji adalah Kepala Dinas Kesehatan KabupatenIKota yang ditunjuk oleh KPA dan bertanggung jawab atas pernbuatan Daftar Gaji dan lnsentif serta rnelakukan pelaksanaan pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. 11. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk rnenerirna, rnenyirnpan, rnembayarkan, rnenatausahakan dan rnernpertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalarn rangka pelaksanaan APBN pada kantorlsatker Kernenterian Negaral Lernbaga. BAB II PELAKSANAAN PEMBAYARAN Pasal2 Pelaksanaan pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dilaksanakan atas dasar prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Pasal3 (1) Dalarn rangka pelaksanaan pernbayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan, Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran rnenunjuk Kepala Biro Urnurn Sekretariat Jenderal Departernen Kesehatan sebagai KPA. (2) KPA sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran untuk keperluan pernbayaran gaji dan insentif Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan pada satuan-satuan kerja yang berada dalarn kewenangan adrninistrasinya.

Dalarn rangka penyelenggaraan rnekanisrne saling uji, KPA rnenunjuk:

a.

Pejabat Pernbuat Kornitrnen sebagai pejabat yang diberi kewenangan rnelakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaranlbelanja negara;

b. Pejabat PengujiIPenerbit SPM sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk rnelakukan pengujian dan penerbitan SPM. Pasal5 Pernbayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan rnelaksanakan tugas. Pasal6 Pernbayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dilakukan secara langsung melalui rnekanisrne penerbitan SPM-LS.

(1) Dalarn rangka pelaksanaan pernbayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan secara langsung, KPA rnelakukan pejanjian kerjasarna dengan bank danlatau kantor pos selaku BanWPos Pernbayar.

(2) Dalam perjanjian kejasarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya diatur ketentuan rnengenai kewajiban BanklPos Pernbayar untuk: a. rnelaksanakan pernbayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan secara tepat waktu; b. rnenyusun dan rnenyarnpaikan pertanggungjawaban pelaksanaan pernbayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan (1) KPA rnenunjuk Kepala KabupatenlKota, selaku Penanggung Jawab dan Pernbuat Daftar Gaji dan lnsentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan. (2) Kepala Dinas Kesehatan KabupatenIKota rnembuat Daftar Gaji dan lnsentif dalarn rangkap 4 (empat), dan dikirirnkan kepada KPA sebanyak 3 (tiga) rangkap, dan BanWPos Pernbayar setempat I(satu) rangkap. (3) Dalarn rangka tertib adrninistrasi pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan, KPA menyusun rekapitulasi daftar gaji dan

insentif berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. (4)

KPA berkewajiban menyampaikan mutasi PTT kepada BanWPos Pembayar.

(5) Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota bertanggung jawab atas keabsahan dokumen dan kebenaran data yang tercantum dalam daftar gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan.

Daftar Gaji dan Daftar lnsentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bukti pengeluaran yang sah dalam penyelenggaraan administrasi pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan. Pasal 10 (1) Dalam rangka pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan yang baru diangkat, Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota menyampaikan usulan pembayaran gaji dan insentif atau usul pengajuan pertama kepada KPA dalam rangkap 3 (tiga) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Daftar Gaji dan lnsentif P l T yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dibuat secara terpisah per jenis tenaga dan kriteria penugasan dengan mencantumkan nomor rekening banWgiro pos masing-masing PTT dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; b. Rekapitulasi Gaji dan lnsentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dengan menggunakan Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) untuk pertama kalinya, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota terhitung sejak tanggal PTT melapor di Dinas Kesehatan Provinsi, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; d. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PTT yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

e. Surat keputusan penernpatan PTT dari pejabat yang berwenang. (2) Untuk pengajuan lanjutan pernbayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota hanya rnelarnpirkan dokurnen sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan b. (3) SPMT pengajuan lanjutan, dibuat sekali dalarn 3 (tiga) bulan dan dilarnpirkan pada SPM-LS gaji bulan pertarna pada setiap triwulan. (4) Untuk rnenjarnin pengirirnan dokumen secara tepat waktu, Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota rnengirimkan dokumen sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) dengan rnenggunakan saranallayanan tercepat.

(5) Untuk pengajuan pernbayaran gaji dan insentif Bulan Januari, April, Juli, dan Oktober Tahun berkenaan, dokurnen sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) sudah harus diterirna KPA paling larnbat tanggal 2 sebelurn bulan pernbayaran. (6) Sebagai bahan dalarn penyusunan rencana pernbayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dalarn tahun berkenaan. Bendahara Pengeluaran rnembuat: a. rincian pernbayaran gaji dan insentif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan (2); b. daftar jumlah PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan, yang akan dibayar atas beban kredit anggaran yang tersedia dalam DlPA bersangkutan, per bulan untuk masing-masing lokasi; dan rnenyampaikan kepada KPPN dengan ternbusan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Pasalll

(1) KPA harus rnenyampaikan SPM-LS kepada KPPN untuk pernbayaran gaji dan insentif PTT setiap bulan, dengan melampirkan: a. Rekapitulasi Daftar Gaji dan lnsentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dengan menggunakan forrnulir sebagairnana ditetapkan dalam Larnpiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; b. Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran

dengan menggunakan formulir sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; (2) SPM-LS disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 bulan sebelumnya untuk pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan. (3) Atas dasar SPM-LS yang diterima tersebut pada ayat (2), KPPN meneliti, kemudian menerbitkan SP2D atas nama rekening Bendahara Pengeluaran Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.

Pasal 12 Gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui BanklPos Pembayar yang ditunjuk. (2) BanklPos Pembayar setelah menerima transfer dana membayarkan uang gaji dan insentif untuk bulan berkenaan ke rekening PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan.

(1)

(3) BanklPos Pembayar melakukan pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan tepat pada tanggal 1 awal bulan atau selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya dalam ha1 tanggal 1 jatuh pada hari libur. Pasal 13 PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan, wajib membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok setiap bulan dan harus dicantumkan dalam Daftar Gaji sesuai dengan ketentuan. Pasal 14

(1) Pajak penghasilan (PPh) atas gaji PTT ditanggung oleh Negara sesuai dengan ketentuan.

(2) Pajak penghasilan (PPh) atas insentif PTT sebesar 7.5% dari insentif setiap bulan ditanggung oleh yang bersangkutan. Pasal 15 (1) Apabila PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan wafat atau tewas pada waktu menjalankan program pemerintah, diberikan uang duka dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan jika PTT wafat;

b.

Sebesar 12 (duabelas) kali penghasilan sebulan jika PTT tewas; c. Pembayaran uang duka sebagaimana dimaksud pada butir a dan b dibebankan pada DlPA Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. (2) Persyaratan dan tata cara pembayaran uang duka PTT sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri. (3) Pembayaran uang duka PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. BAB Ill MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 16 (1) BanklPos Pembayar setelah melakukan pembayaran gaji dan insentif wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran gaji dan insentif tersebut setiap bulan yang telah diberi stempel dan ditandatangani oleh pejabat banklpos pembayar dengan mencantumkan kalimat 7elah disampaikan kepada masing-masing PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan, sesuai dengan daftar gaji dan insentif ini" kepada Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran VII dan Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengiriman uang.

(2) BanklPos Pembayar menyampaikan bukti penerimaan dana untuk pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan, kepada KPA c.q. Bendahara Pengeluaran. (3) Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti pembayaran (kuitansi) gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dari BanklPos Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN pada saat melakukan pengajuan permintaan pembayaran bulan berikutnya.

(4) Biro Umum Sekretariat JenderalIKPA dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan melakukan monitoring, evaluasi, dan rekonsiliasi data realisasi pembayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan, secara triwulanan.

(5) Biaya yang tirnbul akibat kegiatan monitoring, evaluasi, dan rekonsiliasi penyaluran dana pernbayaran gaji dan insentif PTT yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan, ke dan dari seluruh ProvinsiIKabupatenlKota dibebankan kepada DlPA Biro Urnurn Sekretariat Jenderal Departernen Kesehatan. BAB IV LAIN-LAIN Pasal I 7 Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-141PB12005 tentang Tata Cara Pernbayaran Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB V PENUTUP Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I WRAIURAN DIF$T2R JENDERAL PEHBENDAHARAAY HOMOR PERlPOR0Ol I E N I A N G TATA CAR* I'rUllAYARAri GAll DAN 1NSENT:F PEG&YiAl ?
DAFTAR G A J l PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN : .... BULAN . . . . . . . . . . PROVtNSl KABUPATENIKOTA NO

1

Nama dan Nomor PTT

..

............................ : ........:................. Tanggal dan Nomor Sun! Keputusan Pengsngkatan

Lokast Penempatan

3

4

2

Gall Pokok PTT

5

6

Ponghasllrn Tunjangan PPh Oaerah Daerah Teroenc~l Sanpal Terpencll 7 8 9

.

Jumlah Jumlah Tunjangan Penerlmaan

Polongan Potongan Jumlsh PPh luran Jumlah Pengharlla Kesehalan Polongan Berrlh

Nomor Rckonlng dan Bankl Pos ')

I

2% 10=6.7*8+9 11 = 5 + 10

I2

13

14:12+13

15. 11. 14

16

Jumlah Catstan : ') BsnWPos Pembayar

Dinas Kesehatan . . . . . . . . Selaku Penanggung Jawab Pembualan Danar Gat! PTT unluk KablKola . . . KBP~ I

NIP

.

LAMPIRAN I1 PERATURANOIREKTUR JENOERAL PERBENOAHARMN NOMOR PER. 29 nono07 TENTANG TATA CARA PEMOAYARAN GAJl DAN INSENTIF PEGAWAlTIDAl( TETAP

DAFTAR INSENTIF PEGAWAI TIDAK TETAP

:

TAHUN ANGGARAN . . . . . . ............... BULAN : ............................. ........... PROVlNSl KAEUPATENIKOTA

............................ : ...........................

No

Nama

Nornor PTT

1

2

3

LulusaJCK

4

Lokasl Penompalan

PorlodolTMT

Jumlah lnsonlil

5

6

7

8

PPh 7.5%

Jumlah yang dilerlma

Nomor Rokoning d a n Bank1 Pos ')

= 7 X 7.5%

9 ~ 7 . 8

I0

Jumlah Calalan ') BanklPos Pembayaf

Kepala D ~ n a sKesehalan Selaku iJenanggung Jawab Pembualan DaHar Gall PTT unluk KabIKola

NIP

LAMPIRAN Ill PERATURANDIREKTURJENDERALPERBENDAHARMN NOMOR PERIPBl2007 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJl DAN INSENTIF PEGAWAl TlDAK TETAP

29

REKAPITULASI GAJl PEGAWAl TlDAK TETAP

........................

KABUPATENIKOTA : ......................

BULAN : .........................................

No

Jenis PTT

Kritcria Lokasi

Jumlah Orang

Jumlah Gaji (Kotor)

Ketcrangan

1

2

3

4

5

6

Dokler

B T ST

Bidan

B T

, Catalan ; B : Biasa T : Terpencil ST : Sangat Terpensll

Kepala D~nasKesehalan .................. ..... ... Selaku Penanggung Jawab Pembualan Daflar Gaji PTT untuk KablKala ..................................

...... NIP.

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENOAHARAAN NOMOR PERIPBIM07 TENTANG TATA C A W PEMBAYARAN GAJl DAN INSENTIF PEGAWAI TIOAK TETAP

29

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dl bawah ini : Narna NIP PangkatIGol Jabatan

Bendahara Pengefuaran satuan keja di lingkungan Departemen Kesehatan Repubhk Indonesia yang d~angkat dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor ... .. . ... .. tanggal .. ... ... .. ... . . ..

dengan Inn rnenyatakan bertanggung ~awabatas 1

Kelancaran pembayaran gaji dan Insentbf PTT yang diangkat oleh Departemen Kesehatan

2

Pernbayaran gajl tersebut tepat waktu dan tepat jurnlah untuk d~bayarkankepada yang berhak Dern~knan surat pernyataan In1 d~buatunluk d~pergunakanseperlunya

Mengetahui KuasaPenggunaAnggaran

.

Bendahara Pengeluaran

.

NIP

NIP

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARmr, NOMOR PER- 29 IPB12007 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJl DAN INSENTIF PEGAWAI TIOAK TETAP

REKAPITULASI DAFTAR G A J l PEGAWAI TlDAK TETAP TAHUN ANGGARAN : ........................ BULAN : .........................................

No

KabupatenlKota Gall Pokok PTT

1

2

Jumlah

Mengetahui: Kuara Penpguna Anggaran

3

4

Penghas~lan Tunjangan PPh Daerah Daerah Terpenc~l Sangat Terpenc~l 5

6

7

-

Jumlah Tunjangan

Jumlah Penerfmaan

8=4+5+6+7

9 = 3+8

Potongan Polongan PPh luran Jumlah Kesehalan Potongan 2% 10

1 2 s 10+11

1 3 - 9.12

i Kepala Dlnas Kesehatan Selaku Penangpung Jawab Pembualan Daha' Gall PTT unluk KabIKota

...................... NIP.

11

Jumiah Penghas~lan Berslh

NIP

Keterangan

14

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENOERAL PER3ENOAHARAAN NOMOR PER- 29 ffBRW7 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAU OAN INSENTIF PEGAWAI TIOAK TETAP

SURATPERNYATAANMELAKSANAKANTUGAS Nomor - ... .. . ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ........ . . .. .. ... ...

Yang bertanda tangao di bawah in1 Nama NIP

Jabalan rnenyatakan dengan sesunguhnya. banwa Pegawa~T~dakletap yang tersebul di bawah ~ n:i Nama Tempat dan Tanggal Lahir

berdasarkan Surat Kepurusan Menlerl Keseha:an tanggal lerh~tungr n ~ l a llanggal tugasnya sebaga~Pegawa~T~dakTetap pada

Republik lndonesla Nomor telah nyata melaksanakan

Dern~kianSura! Peroyataan in1 saya Sua! dengan sestingguhya dengan rnengingat sumpah jabatan den apabbla d~kemudianhard isi pernyataan in1 ternyata tldak benar. yang mengaktbatkan kerugian terhadap neoara maka saya bersed~arnenanggung kerug~antersebut

Kepala Dinas Kesehatan Selasu Penanggung Jawab Pembuatan Daftar Gaji PTT untuk KablKola

NIP

LAMPIRAN Vlll

i4

PERATURANDR KTURJENDERALPERBENDAHARMN NOMOR PER. IPBfZO07 TENTANG TATA CAR* PEMBAYARAN G U I DAN INSENTIF PEGAWAI TIDAX TETAP

DAFTAR INSENTIF PEGAWAI TlDAK T E W TAHUN ANGGARAN : ........................ BULAN : ................... ........ .......

NO

1

Namr

2

Nomot PTT

3

LuluralFK

4

Lokart Penampalan

PerlodtlTMT

5

6

Jumlah

PPh

Jumlah yang

Nornor

Inson111

7.5%

dllerlma

Rekonlng dan BanW POI .I

7

8 = 7 ~ 1 5 %

8.7

8

'

70

Jumllh I

I Pembayar

Telah dlsampabkan kepada nldslng.masvly P n sebanydi )rang lercanlum aalam dallar ga{a ~na

Kepala Dmas Kesemlan Selaku Penangpung Jawab Psmbualan Oallar Call PTT unluk KablKola

NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 30 IPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-49lPBl2006 TENTANG TATA C A M PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAG1 MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Lembaga Keuangan MikrolLembaga Keuangan Non Bank yang bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu diatur tata cara penyaluran dan pencairan kegiatan dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-49lPBl2006 tentang Tata Cara Pembayaran Bantuan Sosial Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan p e g a r a (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Ncmor 4662):

5. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4418); 6. Peraturan Menteri Perurnahan Rakyat Nornor 08lPERMENlMl2006 tentang Pedornan Pelaksanaan Pemberian Stirnulan untuk Perurnahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah rnelalui Lernbaga Keuangan MikrolLernbaga Keuangan Non Bank; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0612005 tentang Pedornan Pernbayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-49lPBl2006 tentang Tata Cara Pernbayaran Bantuan Sosial Stirnulan Perurnahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-49lPBl2006 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAG1 MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. Pasal l Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Direktur Jenderal 49lPBl2006 Tata Cara Perbendaharaan Nomor Pernbayaran Bantuan Sosial Stirnulan Perurnahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diubah sebagai berikut: 1. Pada Pasal 3 ayat (2) nornenklatur Satker Pernberdayaan Perurnahan Kernenterian Negara Perurnahan Rakyat diubah rnenjadi Satker Penyediaan Perurnahan Kernenterian Negara Perurnahan Rakyat,

sehingga keseluruhan Pasal3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana stirnulan untuk perurnahan swadaya dialokasikan dalarn APBN. (2) Dana sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (1) disediakan dalarn Belanja Sosial pada DlPA Satker Penyediaan Perurnahan Kernenterian Negara Perurnahan Rakyat. (3) Pagu dana dalarn DlPA rnerupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk rnernbiayai kegiatan dalarn suatu tahun anggaran." 2. Pada Pasal 7 ayat (1) nornenklatur Satker Pemberdayaan Perurnahan Kernenterian Negara Perurnahan Rakyat diubah rnenjadi Satker Penyediaan Perurnahan Kernenterian Negara Perurnahan Rakyat, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 7 (1) LKMILKNB rnenyusun Laporan penyaluran dana dan

menyarnpaikannya kepada Kuasa PA Satker Penyediaan Perurnahan Kernenterian Negara Perurnahan Rakyat dan Pokja KabupatenIKota. (2) LKMILKNB bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana stirnulan untuk perurnahan swadaya. (3) Kuasa PA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pernberian stirnulan untuk perurnahan swadaya." Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

m

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 32 lPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-35lPBl2006 TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAG1 MASYARAKAT MlSKlN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN. Menirnbang

Mengingat

a. bahwa Program Jarninan Perneliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM) rnerupakan program berkelanjutan yang telah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2005; b. bahwa untuk rneningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program sebagairnana dirnaksud pada huruf a, dipandang perlu rnelakukan perubahan rnekanisrne penyaluran dan pencairan dana program tersebut; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-35lPB12006 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Program Jarninan Perneliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin; : 1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Republik lndonesia Nornor 4286); 2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); 3. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);

:

Memperhatikan

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456); 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241lMENKESlSWX112004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Perneliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 332/MENKES/SW/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; : Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-697lMBUl2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Penugasan kepada PT Askes (Persero) dalam Rangka Pengelolaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-35lPBl2006 TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAG1 MASYARAKAT MISKIN.

Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35lPBl2006 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagal berikut:

(1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin diberikan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan Langsung dan Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung. (2) Pelayanan Kesehatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi: a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL); b. Pelayanan Rawat lnap Tingkat Lanjutan (RITL) di kelas Ill rumah sakit; c. Pelayanan obat dan bahan habis pakai; d. Pelayanan penunjang medik; e. Pelayanan tindakan dan operasi. (3) Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) meliputi: a. Administrasi kartu; b. Koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program; c. Sosialisasi; d. Monitoring dan evaluasi KabupatenIKota, Provinsi, dan Pusat; e. Kajian dan survei. (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikompensasikan dalam bentuk uang." 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin bersumber dari rupiah murni yang terdiri dari:

a. DlPA Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor 1189.01024-04.0112007 untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas Ill rumah sakit. b. Sisa dana DlPA tahun anggaran sebelumnya yang telah dicairkan dan disimpan dalam rekening pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. (2) Dana DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila tidak dicairkan sampai akhir tahun anggaran, tidak dapat dicairkan pada tahun berikutnya." 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang berasal dari DlPA tahun berkenaan dicairkan secara bertahap dalam tahun berjalan. (2) Pencairan tahap pertama dibayarkan berdasarkan Perjanjian Kontrak antara Departemen Kesehatan dengan PT Askes (Persero) Nomor 2901MENKESIKS111112007 dan Nomor 87lKTW0307 tanggal 12 Maret 2007 setelah dilakukan verifikasi oleh Departemen Kesehatan atas laporan pemanfaatan dana temasuk sisa dana tahun 2006. (3) Pencairan tahap kedua dan selanjutnya dibayarkan berdasarkan Perjanjian Kontrak antara Departemen Kesehatan dengan PT Askes (Persero) Nomor 290lMENKESIKS111112007 dan Nomor 87lKTW0307 tanggal 12 Maret 2007 setelah dilakukan verifikasi oleh Departemen Kesehatan terhadap realisasi penyaluran dana kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) minimal 80% dari pembayaran sebelumnya yang dialokasikan untuk Pelayanan Kesehatan Langsung.

(4) Biaya operasional manajemen PT Askes (Persero) dibayarkan pada setiap tahap pencairan dana.

(5) Pencairan dana dilakukan secara langsung melalui penerbitan SPM oleh PAlKuasa PA kepada KPPN Jakarta V." Pasal II Ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35lPBl2006 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap

berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 33 lPBl2007 TENTANG PEMBERIAN GAJIIPENSIUNITUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUNITUNJANGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalarn rangka usaha Pernerintah untuk rneningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerirna PensiunITunjangan, dipandang perlu untuk rnernberikan gajilpensiunl tunjangan bulan ketiga belas dalarn Tahun Anggaran 2007 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerirna Pensiunl Tunjangan;

b.

bahwa diperlukan petunjuk teknis untuk kelancaran pernberian gajilpensiunltunjangan bulan ketiga belas dalarn Tahun Anggaran 2007 yang dibayarkan pada bulan Juni 2007;

c.

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pernberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalarn Tahun Anggaran 2007 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerirna Pensiunnunjangan;

: 1.

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);

2.

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);

3.

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian GajiIPensiunKunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima PensiunTTunjangan;

5.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan KabupatenIKota Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBERIAN GAJIIPENSIUNTTUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUNTTUNJANGAN. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional lndonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia (POLRI). 2.

Pejabat Negara adalah: a. b.

c. d. e.

Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;

f.

Hakirn pada Badan Peradilan Urnurn, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agarna, Peradilan Militer dan Hakirn yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakirn Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perneriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Kornisi Pernberantasan Korupsi; j. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Kornisi Yudisial; k. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; I. Kepala Petwakilan Republik lndonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; rn. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan n. BupatiMlalikota dan Wakil BupatiMlakil Walikota; 3.

Penerirna Pensiun adalah: a. b. c. d.

4.

Pensiunan Pegawai Negeri; Pensiunan Pejabat Negara; Penerirna Pensiun JandaIDudalAnak dari penerirna pensiun sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan b; Penerirna pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.

Penerima Tunjangan adalah: a. b.

c. d.

e.

f. g.

Penerirna Tunjangan Veteran; Penerirna Tunjangan Kehorrnatan Anggota Kornite Nasional Indonesia Pusat; Penerirna Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan KebangsaanlKernerdekaan; Penerirna Tunjangan JandalDuda dari Penerirna Tunjangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a,b, dan c; Penerirna Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland lndonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIUKM); Penerirna Tunjangan Anak YatirnlPiatu Anggota TNIIPOLRI; Penerirna Tunjangan Anggota TNllPOLRl bagi yang diberhentikan dengan horrnat yang rnasa dinas keprajuritannya antara 5 (lirna) tahun sarnpai dengan kurang dari 15 (lirna belas) tahun;

h.

Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNIIPOLRI bagi yang diberhentikan dengan horrnat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;

i.

Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNllPOLRl yang gugur; dan Penerima Tunjangan Cacat;

j.

5. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya;

6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disebut PTKP adalah jumlah faktor pengurang dalam penghitungan pajak terhadap penerimaanlpenghasilan wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan; 8.

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji yang selanjutnya disebut SKPP Gaji adalah surat keterangan penghentian gaji untuk mutasi pembayaran baik pindah maupun berhenti sehingga dapat menunjukkan batas akhir hak yang seharusnya diterima pegawai negeri bersangkutan;

9.

Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun yang selanjutnya disebut SPJP Pensiun adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) setelah dilakukan pelaksanaan pembayaran pensiun kepada yang berhak. BAB II PEMBERIAN GAJIlPENSIUNnUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS

(1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiunnunjangan diberikan gajilpensiunltunjanggn bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2007.

(2) Pegawai Negeri sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terrnasuk Pegawai Negeri yang diberhentikan sernentara, Penerirna Uang Tunggu dan Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundangundangan.

(3) Pegawai Negeri sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang rnenjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar lnstansi Pernerintah.

(1) Besarnya gajilpensiunltunjangan bulan ketiga belas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterirna pada bulan Juni 2007. (2) Penghasilan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rneliputi besaran gaji pokok/pensiun pokokltunjangan ditarnbah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatanltunjangan urnurnltarnbahan penghasilan pada bulan Juni 2007 sebelurn dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Tunjangan urnurn sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) terrnasuk tarnbahan tunjangan umurn. (4) Tarnbahan penghasilan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) adalah tarnbahan penghasilan bagi penerirna pensiun.

(5) Tunjangan pajak bagi yang rnenerirna penghasilan rnelebihi PTKP, dipotong PPh sebesar jurnlah yang sarna sesuai peraturan perundang-undangan. (6) Pencanturnan pernbulatan atas penghasilan dilakukan sebagairnana rnestinya.

Kepada Pegawai Negeri yang diternpatkan atau ditugaskan di luar negeri, dan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pewakilan Daerah diberikan gaji bulan ketiga belas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal3.

(1) Dalarn ha1 Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerirna Pensiun~Tunjangan rnenerirna lebih dari satu penghasilan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal3 yang berupa gaji dengan pensiunltunjangan atau beberapa

jenis pensiunltunjangan, maka gajilpensiunltunjangan

bulan ketiga belas hanya diberikan untuk salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunrrunjangan yang rnenerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang kepada negara sesuai dengan peraturan perundangan.

(1) Kepada penerima gaji terusan dari Pegawai NegerilPejabat Negara yang meninggal dunia atau yang dinyatakan hilang, diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2007.

(2) Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Pegawai NegerilPejabat Negara bekerja.

Kepada penerima pensiun terusan dari pensiunan Pegawai NegeriIPejabat Negara yang meninggal dunia atau yang dinyatakan hilang, diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun terusan yang diterima pada bulan Juni 2007. BAB Ill PEMBAYARAN GAJl BULAN KETIGA BELAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT, ANGGOTA TNIIPOLRI, DAN PEJABAT NEGARA

Gaji bulan ketiga belas untuk Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNIIPOLRI, dan Pejabat Negara dibayarkan pada bulan Juni 2007.

KPPN menerbitkan SP2D gaji bulan ketiga belas berdasarkan SPM-LS dari Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran. Pasal 10 Penerbitan SKPP Gaji bagi PNS danlatau anggh$ TNIIPOLRI yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji bulan ketiga belas.

BAB IV PEMBAYARAN GAJl BULAN KETIGA BELAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SlPlL DAERAH Pasal 11 (1) Gaji bulan ketiga belas untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah dibayarkan pada bulan Juni 2007. (2) Pernbayaran gaji bulan ketiga belas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBAYARAN PENSlUNrrUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS

(1) Pernbayaran pensiunltunjangan bulan ketiga belas

Tahun Anggaran 2007 oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dilaksanakan pada bulan Juni 2007. (2) Kepada penerima pensiunltunjangan diberikan pensiunltunjangan bulan ketiga belas sebesar pensiun pokokltunjangan ditambah tunjangan keluarga dan tarnbahan penghasilan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan.

(3) Penerirna pensiunltunjangan yang rnenerima penghasilan pensiun rnelebihi PTKP dilakukan pernotongan pajak sesuai peraturan perundangundangan. Pasal 13 SPJP Pensiun bulan ketiga belas untuk pernbayaran yang dilaksanakan pada bulan Juni 2007 dibuat terpisah dengan SPJP Pensiun bulanan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal I 4 (1) Kepala KPPN dirninta untuk rnernberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Pengguna Anggaranl Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah pernbayaran masing-masing. (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini.

BAB VI KETENTUANPENUTUP Pasall5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

m

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 34 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS JABATAN DALAM NEGERI BAG1 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TlDAK TETAP DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

bahwa prosedur pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalarn negeri perlu diatur agar mernenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara; bahwa sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nornor 45lPMK.0512007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, rnernberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengatur ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3890); Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45lPMK.0512007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62lPMK.0512007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45lPMK.0512007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAG1 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TlDAK TETAP. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: I. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri

Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota

3.

Tentara Nasional lndonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia (Polri). Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna rnelaksanakan tugas pernerintahan dan pernbangunan yang bersifat teknis profesional dan adrninistrasi sesuai dengan kebutuhan dan kernarnpuan organisasi dalarn kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

4.

Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kernenterian NegaraILernbaga. 5. Perjalanan dinas dalarn negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan rnaupun secara bersarna yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lirna) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalarn wilayah Republik lndonesia untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, terrnasuk perjalanan dari ternpat kedudukan ke ternpat rneninggalkan lndonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari ternpat tiba di lndonesia dari luar negeri ke ternpat yang dituju di dalarn negeri. 6. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 7.

Perhitungan Rarnpung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 8. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk rnelaksanakan perjalanan dinas. Ternpat Kedudukan adalah ternpatlkota kantorlsatuan 9. kerja berada.

10. Ternpat Bertolak adalah ternpatlkota perjalanan dinas ke tempat tujuan.

rnelanjutkan

11. Ternpat Tujuan adalah ternpatlkota yang rnenjadi tujuan perjalanan dinas.

12. Detasering adalah penugasan sernentara waktu. 13. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PNKuasa PA adalah MenterilPirnpinan Lernbaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kernenterian NegaralLembaga yang bersangkutan. 14. Surat Perrnintaan Pernbayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokurnen yang dibuatlditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PNKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 15. Surat Perintah Mernbayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersurnber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokurnen lain yang dipersarnakan. 16. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM. 17. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka keja dengan jurnlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk rnernbiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung. 18. Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat rnendesak dalarn satu bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan. 19. Surat Perintah Mernbayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah mernbayar yang diterbitkan oleh PNKuasa PA dengan rnembebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk rnenggantikan UP yang telah dipakai.

20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sarnpai dengan jurnlah tertentu. BAB II BlAYA PERJALANAN DlNAS JABATAN Pasal2 Biaya perjalanan dinas jabatan rnerupakan perjalanan dinas dari ternpat kedudukan ke ternpat yang dituju dan kernbali ke ternpat kedudukan sernula, terdiri dari: a. uang harian yang rneliputi uang rnakan, uang saku, dan transport lokal; b. biaya transport pegawai; c. biaya penginapan.

Khusus untuk keperluan rnenjernputlrnengantarkanke ternpat pernakarnan jenazah Pejabat NegaraIPegawai Negeri yang rneninggal dunia dalarn rnelakukan perjalanan dinas dan rnenjernputlrnengantarkan ke ternpat pernakarnan jenazah Pejabat NegaraIPegawai Negeri yang rneninggal dunia dari ternpat kedudukan yang terakhir ke kota ternpat pernakarnan, selain biaya sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2, juga diberikan biaya rnenjernputlrnengantar jenazah, yang terdiri dari: a. biaya pemetian; b. biaya angkutan jenazah.

Biaya transport pegawai rnerupakan biaya yang diperlukan untuk: a. perjalanan dari ternpat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandaral pelabuhan keberangkatan sarnpai ternpat tujuan pergi pulang; b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandaralpelabuhansesuai peraturan daerah seternpat.

Biaya penginapan rnerupakan biaya yang diperlukan untuk rnenginap: a. di hotel; b. di ternpat rnenginap lainnya, dalarn ha1 tidak terdapat hotel.

BAB Ill PROSEDUR PEMBAYARAN BlAYA PERJALANAN DlNAS JABATAN Pasal6 Pernbayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalarn batas pagu anggaran yang tersedia dalarn DlPA Satuan Kerja berkenaan. Pernbayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan Mekanisrne UP danlatau Mekanisrne Pernbayaran Langsung (LS). Pernbayaran biaya perjalanan dinas rnelalui Mekanisrne UP dilakukan dengan mernberikan uang muka kepada Pejabat NegaraIPegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UPrrUP yang dikelolanya. Pernberian uang muka sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 8 didasarkan pada perrnintaan dari Kuasa PAlPejabat Pernbuat Kornitrnen kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri: a. Surat tugas untuk rnelakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang; b. SPPD; c. Kuitansi perjalanan dinas; d. Rincian biaya perjalanan dinas.

Berdasarkan perrnintaan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 9, Bendahara Pengeluaran rnernbayar uang rnuka perjalanan dinas kepada Pejabat NegaraIPegawai Negeri yang rnelakukan perjalanan dinas. Pasal II Pernbayaran biaya perjalanan dinas melalui rnekanisrne pernbayaran LS kepada Pihak Ketiga ditetapkan sebagai berikut: a. Biaya perjalanan dinas untuk pernbelianlpengadaantiket danlatau biaya penginapan dapat dilakukan rnelalui Pihak Ketiga;

b.

c.

Pihak Ketiga dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelanlpenginapan; Penetapan Pihak Ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaan barangljasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kontrawperjanjian dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. (2) Nilai kontraklperjanjian tidak diperkenankan melebihi ketentuan tarif tiket dan penginapan yang telah ditetapkan. Pasal I 3 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pihak Ketiga didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrawperjanjian.

(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, Pihak Ketiga mengajukan tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitrnen. (3) Berdasarkan tagihan dari Pihak Ketiga, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM dengan melampirkan:

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Kontrawperjanjian yang mencantumkan nomor rekening; Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; Berita Acara Pembayaran; Kuitansi; SPTB; Resume KontrakISPK; Faktur Pajak danlatau Surat Setoran Pajak (SSP), sesuai ketentuan; Daftar PelaksanaanIPrestasi Kerja yang memuat antara lain informasi data Pejabat NegaraIPegawai Negeri (nama, pangkatl golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, tempat rnenginap, lama menginap, dan jumlah biaya masing-masing Pejabat Negaral Pegawai Negeri.

Pasal 14 Atas dasar SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan dan mengajukan SPM kepada KPPN dengan melampirkan SPTB, Resume KontraWSPK, dan Faktur Pajak danlatau SSP, sesuai ketentuan. Pasal 15 Dalam ha1 perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan, pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau kepada rekening Pejabat NegaraIPegawai Negeri yang telah melakukan perjalanan dinas. Pasal 16 Pengajuan SPM kepada KPPN atas pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilampiri SPTB dan daftar yang ditandatangani Kuasa PA yang memuat nama Pejabat NegaraIPegawai Negeri, NIP, jumlah uang, dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran atau nomor rekening Pejabat NegaralPegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas. BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BlAYA PERJALANAN DlNAS JABATAN MELALUI UP Pasall7 Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negaral Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pasal 18 (1) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. (2) Biaya transport pegawai dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai, terdiri dari: a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandaralpelabuhan pergi pulang;

b.

c. d.

tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandaralpelabuhan ke ternpat tujuan pergi pulang; tiket pesawat dilarnpiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bis; bukti pernbayaran rnoda transportasi lainnya.

(4) Dalarn hat tiket transportasi dari ternpat kedudukan ke terminal bisl stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pernbayaran rnoda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat NegaraIPegawai Negeri yang rnelakukan perjalanan dinas rnernbuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat Pernbuat Komitmen, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dirnaksud sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (5) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pernbayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau ternpat rnenginap lainnya. (6) Dalarn ha1 di ternpat rnenginap lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b tidak dapat rnengeluarkan kuitansi, Pejabat Negaral Pegawai Negeri yang rnelakukan perjalanan dinas mernbuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pejabat Pernbuat Komitrnen, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagairnana tercantum dalarn Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (7) Pejabat Pernbuat Kornitmen rnenilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalarn Daftar Pengeluaran Riil.

(1) Pernbayaran biaya perjalanan dinas dalarn rangka rnengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DlPA Satuan KerjalKantor penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang rnuka biaya perjalanan dinas oleh Satuan KerjaIKantor penyelenggara kegiatan.

(2) Biaya transportasi keberangkatan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran. (3) Biaya transportasi kepulangan pegawai dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sesuai tarif yang berlaku.

(1) Pejabat NegardPegawai Negeri yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasall8 kepada Pejabat Pembuat Komitmen. (2) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat NegaralPegawai Negeri yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat NegaralPegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran. (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat NegardPegawai Negeri yang telah melakukan perjalanan dinas.

(I) Berdasarkan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan perhitungan rampung, Pejabat Pembuat Komitmen rnengajukan SPP-GUP dilampiri SPTB dan bukti-bukti pengeluaran kepada Pejabat Penanda Tangan SPM. (2) SPM-GUP diajukan ke KPPN dilampiri SPTB untuk diterbitkan SP2D atas pengeluaran tersebut.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal22 (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2007.

(2) Perjalanan dinas terusan yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Juli 2007 dan sesudahnya, sepanjang telah ditetapkan dalam SPPD, tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7lKMK.0212003. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal23 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-34 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAG1 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI. DAN PEGAWAI TlDAK TETAP

KOP SURAT -

......................

----

DAFTAR PENGELUARAN RllL Yang bertanda tangan di bawah ini: Narna NIP Jabatan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal .............................. Nornor....................................dengan ini karni rnenyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.

Biaya transport pegawai danlatau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, rneliputi:

No.

Uraian

Jumlah

Jumlah 2. Jurnlah uang tersebut pada angka I di atas benar-benar dikeluarkan untuic pelaksanaan perjalanan dinas dirnaksud dan apabila di kernudian hari terdapat kelebihan atas pernbayaran, karni bersedia untuk rnenyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Dernikian pernyataan ini karni buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagairnana rnestinya. MengetahuiIMenyetujui Pejabat Pernbuat Kornitrnen,

........... tanggal, bulan, tahun Pejabat NegaralPegawai Negeri yang rnelakukan perjalanan dinas,

..............................................

.............................................

NIP ......................................

NIP .....................................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 37 IPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-34lPBl2007TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS JABATAN DALAM NEGERI BAG1 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TlDAK TETAP DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a.

b.

c.

d.

e.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nornor 62lPMK.0512007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 45lPMK.0512007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap telah ditetapkan tanggal 18 Juni 2007; bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-34lPB12007 sebagai peraturan pelaksanaan tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalarn Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap telah ditetapkan tanggal 18 Juni 2007; bahwa agar perjalanan dinas jabatan dengan at cost dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan waktu untuk rnelaksanakan sosialisasi dan rnernberikan pernahaman kepada Satker Kernenterian NegaralLernbaga; bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-341PB12007 belurn rnenyediakan waktu yang cukup untuk rnelakukan sosialisasi sebagairnana dirnaksud dalarn huruf c; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, b, c, dan d, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-34lPB12007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalarn Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat

:

I. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 45lPMK.0512007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalarn Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 62lPMK.0512007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 45lPMK.0512007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalarn Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-341PB12007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalarn Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-34lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS JABATAN DALAM NEGERI BAG1 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TlDAK TETAP. Pasal l Ketentuan dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-34lPBl2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalarn Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, diubah sebagai berikut : Mengubah ketentuan dalarn Pasal 22, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: "Pasal22 (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan rnulai tanggal 1 Agustus 2007.

(2) Perjalanan dinas terusan yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Agustus 2007 dan sesudahnya, sepanjang telah ditetapkan dalam SPPD, tetap berpedornan pada Keputusan Menteri Keuangan Nornor 7lKMK.0212003."

Pasal II Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal I di atas merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34lPBl2007. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

111. B E L A N J A D A E R A H (Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian)

Catatan : I

I

Triwulan I1 Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai BELANJA D A E R A H ( D a n a P e r i m b a n g a n , D a n a O t o n o m i Khusus, D a n a P e n y e s u a i a n )

IV. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.oerbendaharaan.ao.id

PT Taspen (Persero) di Jakarta; .-di Jakarta: . 1 ~irektoratJenderal -

I

?an Perbendaharaan Negara. ARAN lPBl2007 \IG SlUN POKOK TAHUN 2007 ~dangkannyaPeraturan Pemerintah un pokok tahun 2007, dan sambil dari masing-masing pejabat yang aan pembayaran besaran pensiun sda Saudara untuk memperhatikan kan sebagai berikut: ensiunan Pegawai Negeri Sipil dan si tanggal 1 Januari 2007, agar berdasarkan Peraturan Pemerintah tang Penetapan Pensiun Pokok dan JandalDudanya;

-

C.

lakim Peradilan Umum, Peradilan Ian Agama beserta JandalDudanya, ~uari2007, agar disesuaikan dan . -.-turan Pemerintah Nomor 14 Tahun ' 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta JandalDudanya; Pembayaran pensiunhunjangan kepada PurnawirawanMlarakawuri atau Duda, Anak YatimlPiatu, Anak Yatirn Piatu dan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia, terhitung mulai tanggal 1

Januari 2007, agar disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim danlatau Piatu dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

d. Pembayaran pensiunltunjangan kepada PurnawirawanNVarakawuri atau Duda, Anak YatimIPiatu, Anak Yatim Piatu dan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, agar disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan,Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim danlatau Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia;

e. Pembayaran Tunjangan Veteran kepada Veteran

RI dan JandalDudanya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, agar disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia;

f.

Pembayaran Tunjangan Kehormatan kepada bekas anggota Komite Nasional lndonesia Pusat (KNIP) dan JanddDudanya, terhitung mulai tanggal I Januari 2007, agar disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nornor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional lndonesia Pusat dan JandalDudanya;

g. Pernbayaran

Tunjangan Perintis Pergerakan KebangsaanlKernerdekaan (PKRI) kepada Perintis Pergerakan KebangsaanlKemerdekaan dan JanddDudanya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, agar disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pernerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan KebangsaanlKemerdekaan.

2.

Terhadap kekurangan pembayaran pensiun (rapel) bulan Januari s.d. Mei 2007, agar:

a. dituangkan dalam Daftar Pernbayaran tersendiri (Dapem rapel); b. dibuatkan rekapitulasi Dapem rapel dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaanguna penyediaan dana dimaksud; C. dipertanggungjawabkan tersendiri dengan menggunakan mekanisme

SPJ yang urnum.

3.

Direksi PT Taspen (Persero) dan Direksi PT Asabri (Persero) agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada seluruh unitlkantor penyelenggara pernbayar pensiun yang berada dibawah koordinasinya.

4.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk mestinya.

dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544

Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara

m

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN -

-~

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 26 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

Mengingat

:

a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan pencairan dana untuk peningkatan teknologi industri tekstil dan produk tekstil, bersumber dari dana rupiah rnurni pada DlPA Direktorat Jenderal lndustri Logarn, Mesin, Tekstil dan Aneka Nornor 0273.01019-03.01-12007, perlu diatur petunjuk teknis penyaluran dan pencairan dana dirnaksud; b. bahwa Direktur Jenderal Perbendaharaan rnemiliki tugas dan kewenangan untuk rnenyusun ketentuan penyaluran dan pencairan dana sebagai pelaksanaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan Dana Peningkatan Teknologi lndustri Tekstil dan Produk Tekstil; 1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 47 Tahun 2003, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286); 2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); 4. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan APBN (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden

Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

5.

6.

7.

8.

lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.O612G05 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27lMINDIPER/3/2007 tentang Bantuan dalam rangka Pembelian MesinlPeralatan lndustri Tekstil dan Produk Tekstil; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Jenderal lndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Nomor 81lILMTAIPER/312007 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembelian MesinlPeralatan lndustri Tekstil dan Produk Tekstil; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteril Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PNKuasa PA adalah MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan. 5. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk atas beban APBN pelaksanaan pengeluaran berdasarkan SPM. 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 8. Dana Peningkatan Teknologi lndustri Tekstil dan Produksi Tekstil yang selanjutnya disebut dana ITPT adalah dana yang ditujukan kepada perusahaan industri tekstil dan produksi tekstil untuk keperluan restrukturisasilperemajaan mesinlperalatan, perluasan atau investasl baru. 9. Perusahaan lndustri Tekstil dan Produksi Tekstil yang ITPT adalah selanjutnya disebut Perusahaan perusahaan yang bergerak dibidang industri serat pemintalan, pertenunan, perajutan, buatan, pencelupanlprintingl finishing, industri pakaian jadi (garment) maupun industri barang jadi tekstil lainnya. 10.Lembaga Pengelola Program yang selanjutnya disebut LPP adalah suatu Lembaga Keuangan Non Bank yang bergerak dalam bidang pembiayaan modal ventura yang bekerja sama dengan Departemen Perindustrian untuk menyalurkan dana bantuan pembelian dengan modal padanan. BAB II ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA Pasal2 (1) Dana ITPT dialokasikan pada DlPA Direktorat Jenderal lndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Nomor 0273.01019-03.01-12007 dalam Kegiatan Penanganan

Permasalahan Aktual lndustri dan Sub Peningkatan Teknologi lndustri (04.07.04.2029.4743).

Kegiatan TPT

(2) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) merupakan batas pagu yang tidak diperkenankan untuk dilampaui.

Dana ITPT digunakan untuk: (1) Bantuan potongan harga pembelian mesin; danlatau (2) Bantuan pembelian dengan modal padanan. BAB Ill PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN DANA Pasal4 (1) Permintaan pembayaran dana ITPT dilakukan melalui pengajuan surat permintaan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Penerbit SPM berdasarkan tagihan dari Perusahaan ITPT danlatau LPP. (2) Syarat-syarat dan jenis dokumen kelengkapan dalam surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal lndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.

(1) Pencairan dana ITPT untuk bantuan potongan harga pembelian mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 1 dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung kepada Perusahaan ITPT. (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengajuan SPM-LS ke KPPN oleh Kuasa PA.

(1) Kuasa PA menerbitkan SPM-LS dan mengajukannya ke KPPN dengan melampirkan: a. Copy Surat Keputusan Kuasa PA tentang Penetapan Perusahaan ITPT sebagai Penerima Dana ITPT; b. SPTB (contoh format SPTB sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini);

c.

Resume Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang ditandatangani oleh Kuasa PA (contoh format Resume Surat Perjanjian Pemberian Bantuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ila Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); d. Surat Pemyataan Kuasa PA (bermaterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Direktur Jenderal lndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, terkait dengan penyaluran dana ITPT telah diteliti kebenarannya, siap untuk diaudit dan berada pada Kuasa PA (contoh format Surat Pernyataan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (2) KPPN melakukan pengujian atas SPM-LS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening Perusahaan ITPT. Pasal 7 (1) Pencairan dana ITPT untuk bantuan pembelian dengan modal padanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 2 dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung kepada LPP.

(2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengajuan SPM-LS ke KPPN oleh Kuasa PA.

(1) Kuasa PA menerbitkan SPM-LS dan mengajukannya ke KPPN dengan melampirkan: a.

b.

c.

Copy Surat Keputusan Kuasa PA tentang Penetapan Perusahaan LPP sebagai Pelaksana Bantuan Pembelian dengan Modal Padanan; SPTB (contoh format SPTB sebagaimarra ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); Resume Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal lndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka dengan LPP yang ditandatangani oleh Kuasa PA (contoh format Resume Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ilb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);

d.

e.

Copy Daftar Nominasi Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) yang disetujui oleh Menteri Perindustrian dan LPP untuk menerima bantuan pembelian dengan modal padanan. Surat Pemyataan Kuasa PA (bermaterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Direktur Jenderal lndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, terkait dengan penyaluran dana ITPT telah diteliti kebenarannya, siap untuk diaudit dan berada pada Kuasa PA (contoh format Surat Pernyataan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

(2) KPPN melakukan pengujian atas SPM-LS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening LPP.

Penyampaian dan pengujian SPM-LS serta penerbitan dan penyampaian SP2D dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasall0 Jenis dan bentuk laporan, waktu pelaporan, tata cara, dan prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban dana ITPT diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal lndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka. BAB V LAIN-LAIN Pasal 11 (1) Kepala KPPN dirninta menyampaikan rnaksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Kuasa PA di wilayah pembayarannya. (2) Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta mengawasi dan mengkoordinasikan proses pencairan dana sehingga berjalan lancar.

BAB VI PENUTUP Pasal 121 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2007 DlREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN l PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-26 PBl2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nornor ................................................................... Nama Satuan Kerja

:

2.

Kode Satuan Kerja

3. 4. 5.

TanggallNomor DlPA Sub Kegiatan Klasifikasi Belanja *)

: : : :

1.

Direktorat Jenderal lndustri Logarn, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian 247982 31 Desernber 2006 1 Nomor 0273.01019-03.01-12007 Peningkatan Teknologi lndustri TPT (4743) 5731

Yang bertandatangan dibawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal lndustri Logarn, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian rnenyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut:

No.

MAK

Pener~rna

Bukti

Uraian Tanggal

hmlah

Nomor

Jumlah

Rp.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal lndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian untuk keperluan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kuasa Pengguna Anggaran (Nama) NIP *) SPTB dibuat berdasarkan klasifikasi belanja (4 digit)

LAMPIRAN Ila

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER-26 PBl2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

1

RINGKASAN KONTRAWSURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) 1.

Nomor dan tanggal DlPA

:

31 Desember 2006 I Nomor 0273.0101903.01-I2007

2.

Kode KegiatanISub

:

2029147431573111

KegiatanIMAK 3.

Nomor dan tanggal SPPB

4.

Nama Perusahaan

5.

Alamat Perusahaan

6.

Nilai SPPB

7.

Uraian dan Volume SPPB

8.

Cara Pembayaran

9.

Jangka Waktu Pelaksanaan

:

10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 11. Jangka Waktu Pemeliharaan

:

12. Ketentuan Sanksi Catatan: Apabila terjadi addendum SPPB, data SPPB agar disesuaikan dengan perubahannya

......................... .............................. Kuasa Pengguna Anggaran (Nama)

NIP

LAMPIRAN Ilb PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-26 PB12C07 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

RINGKASAN KONTRAK I SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPKS) 1.

Nomor dan tanggal DlPA

:

31 Desember 2006 I Nomor 0273.0101903.01-12007

2.

Kode KegiatanlSub

:

2029147431573111

KegiatanlMAK 3.

Nomor dan tanggal SPKS

4.

NamaLPP

5.

Alamat LPP

6.

Nilai SPKS

7.

Uraian dan Volume SPKS

8.

Cara Pembayaran

9.

Jangka Waktu Pelaksanaan

10.

Tanggal Penyelesaian

:

:

:

Pekerjaan 11.

Jangka Waktu Pemeliharaan

12.

Ketentuan Sanksi

:

Catatan: Apabila terjadi addendum SPKS, data SPKS agar disesuaikan dengan perubahannya

Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama)

NIP

LAMPIRAN I l l PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER-26 PBl2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Nama

....................................

NIP

....................................

Jabatan

:

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal lndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka

dengan ini menyatakan bahwa: 1.

Kami bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelenggaraan Peningkatan Teknologi lndustri Tekstil dan Produk Tekstil (Program Penataan Struktur lndustri dengan rencana kegiatan Restrukturisasi Permesinan lndustri Tekstil dan Produk Tekstil).

2.

Seluruh prosedur pemilihan dan penetapan penerima dana telah dilakukan sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab penuh dari Kuasa Pengguna Anggaran.

3.

Semua dokumen pendukung permintaan pembayaran dan pencairan dana sebagaimana dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27lM-INDIPER1312007 dan Peraturan Direktur Jenderal lndustri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Nomor 81lILMTAIPER1312007 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembelian MesinIPeralatan lndustri Tekstil dan Produk Tekstil telah diteliti kebenarannya, siap untuk diaudit dan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat dan tanggal.................. Kuasa Pengguna Anggaran

1 Materai

(Nama) NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 38 IPBl2007 TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANDIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN NOMOH PER-03lPBl2007 TENTANG PENGGUNAAN TRUST FUND BRR NADNlAS YANG BERASAL DARl SlSA DlPA TAHUN ANGGARAN 2006 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a.

bahwa keberadaan dana trust fund BRR NAD-NIAS yang berasal dari sisa dana DlPA Tahun Anggaran 2006 sangat bermanfaat untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat; b. bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan akibat adanya penambahan target pembangunan perumahan serta kondisi infrastruktur jalan menuju lingkungan perumahan yang hampir semua dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03lPB12007 tentang penggunaan Trust Fund BRR NAD-NIAS yang berasal dari sisa DlPA Tahun Anggaran 2006;

Mengingat

:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4550); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

3.

Memperhatikan

:

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-03lPBl2007 tentang penggunaan Trust Fund BRR NAD-NIAS yang berasal dari sisa DlPA Tahun Anggaran 2006;

Surat Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Nornor S2728IBRR.03N1l2007 tanggal 14 Juni 2007 perihal Trust Fund BRR NAD-NIAS: MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-03lPBl2007 TENTANG PENGGUNAAN TRUST FUND BRR NAD-NIAS YANG BERASAL DARl SlSA DlPA TAHUN ANGGARAN 2006. Pasal l Ketentuan dalarn Peraturan Direktur Jenderal Nornor PER-03lPBl2007 tentang Perbendaharaan Penggunaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang berasal dari sisa DIPA Tahun Anggaran 2006, diubah sebagai berikut : Mengubah ketentuan dalam Pasal 4, sehingga keseluruhan Pasal4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Komite Trust Fund rnelaksanakan penyaluran dana kepada Rekanan, Kelompok Masyrakat atau Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan sebagairnana diatur dalarn petunjuk Teknis pengelolaan Trust Fund yang ditetapkan oleh Kepala Bapel BRR NAD-Nias. (2) Penyaluran dana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan selambat-larnbatnya tanggal 30 September 2007." Pasal II Mengubah ketentuan dalam Pasal 5, sehingga keseluruhan Pasal5 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 5 Dalarn ha1 terdapat dana dalarn Rekening Trust fund yang belum disalurkan sarnpai dengan batas waktu sebagairnana dirnaksud pada pasal 4 ayat (2), rnaka seluruh sisa dana tersebut beserta jasa giro yang diterirna harus disetorkan ke rekening kas negara selarnbat-lambatnya tanggal 1 Oktober 2007."

Pasal Ill Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal I dan Pasal II di atas merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03lPB12007. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

V. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 16 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN PENCAIRAN DANA HlBAH IBRD NOMOR TF 057426 (IDF GRANT FOR STRENGTHENING ACCOUNTABILITY FOR AND AUDIT OF DISASTER-RELATED AID) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk membantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menetapkan jejak audit (audit trail) aliran dana bantuan bencana dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dana bantuan bencana, Pemerintah lndonesia memperoleh Dana Hibah IBRD Nomor TF 057426 (IDF Grant for Strengthening Accountability for and Audit of Disaster-Related Aid); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF057426 (IDF Grant for Strengthening Accountability for and Audit of Disaster-RelatedAid); : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka

Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan

5.

6.

Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.031IKet/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjamanl Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP-264lKETl0911999 tentang

Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.O31IKet/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjamanl Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2391KMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman iuar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.0412000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HlBAH IBRD NOMOR TF 057426 (IDF GRANT FOR STRENGTHENING ACCOUNTABILITY FOR AND AUDIT OF DISASTERRELATED AID).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

IDF Grant For Strengthening Accountability For And Audit Of Disaster-Related Aid (Hibah IBRD Nomor TF 057426) adalah bantuan Bank Dunia berupa dana hibah kepada Pernerintah Indonesia untuk membantu BPK dalam menetapkan jejak audit (audit trail) aliran dana bantuan bencana dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dana bantuan bencana. Executing Agency adalah Kementerian Negaraliembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Withdrawal Application (WA) adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjamanlhibah, pengisian kembali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjamanl hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). No Objection Letter (NOL) adalah persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkanjenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang PAlKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. Rekening Khusus (special account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank

Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 13. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk beban APBN pelaksanaan pengeluaran atas berdasarkan SPM. Pasal2 Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: Nomor Hibah Nomor Register Tanggal Penandatanganan Closing Date Jumlah Hibah Jumlah Initial Deposit Retroactive Financing

Nomor Rekening Khusus Executing Agency

: TF 057426 : 70694001 : 11 Desember 2006 : 11 Desember 2009 : USD 300,000 : USD 50,000 : USD 30,000 (15 September s.d. 11 Desember 2006) : 602.102411 : Badan Pemeriksa Keuangan

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus No. 602.10241 1 (Rekening Khusus Departemen Keuangan IDF Grant Nomor TF 057426 For Strengthening Accountability For And Audit Of Disaster-Related Aid) pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Hibah IBRD Nomor TF 057426 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. BAB Ill PENCAIRAN DANA Pasal4 (1) Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA berdasarkan DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA (sesuai SE Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE771PBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). (2) Dalam ha1 penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-43/N61/0392 jo SE DJA Nomor SE321N6310295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan SE DJA Nomor SE-130/A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (3) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. (4) Dalam pelaksanaan penerbitan SP2D, harus memperhatikan hal-ha1sebagai berikut:

a. Pembayaran

terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy "NOV' dimaksud sesuai dengan SE DJA Nomor SE-104/A.2000

(Form 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (final/signed contract);

b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan SE DJA Nomor SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan BAP untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Dana PinjamanIHibah Luar Negeri; C.

Rekapitulasi Pengeluaran per kategori sesuai SE DJA Nomor SE-20lA~6110291 tentang Laporan Penerbitan SPM dana Pinjaman Bank Dunia;

d.

Penerbitan SP2D didasarkan pada SPM yang mencantumkan: nomor loan/grant; nomor register; kode kategori; porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, dan tanggal NOL apabila dipersyaratkan. (5) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UPTTUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1); tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal5 (1) Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilakukan dengan mekanisme penyampaian Withdrawal Application (WA) dan Financial Monitoring Report (FMR) untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan oleh Executing Agency melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas NegaralSubdit Dana Pinjaman dan Hibah kepada Bank Dunia. (2) Untuk menjaga dana pada rekening khusus selalu tersedia, Executing Agency diwajibkan segera memproses konsep Replenishment dengan mekanisme ayat (1). FMR tersebut pada (3) Berdasarkan Rekening Koran dari Bank Indonesia, apabila ketersediaan dana Rekening Khusus tidak akan mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara

169

kepada KPPN bersangkutan sehubungan kekurangan dana Rekening Khusus dirnaksud. (4) Pernbayaran kernbali atas penghentian pernbayaran sementara sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), dapat setelah KPPN rnenerirna surat dilaksanakan pernberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal6 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN rnengirirnkan copy SP2D, copy SPM, dan copy BAP atau Rekapitulasi pengeluaran per kategori dan Persetujuan No Objection LefterlNOL sepanjang dipersyaratkan. (2) Pengirirnan dokurnen sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), disarnpaikan setiap hari Senin rninggu berikutnya dan dialarnatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Sub Direktorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Tirnur No. 2-4 Jakarta (3) Sesuai ayat (1) di atas, KPPN agar tetap rnenyirnpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokurnen pendukungnya, apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai ekspedisi kedua.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal7 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi PinjarnanIHibah Luar Negeri dilaksanakan rnenurut ketentuan yang berlaku. (2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal8 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN IPB12007 TENTANG PETUNJUK NOMOR PER16 PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH IBRD NOMOR TF 057426 (IDF GRANT FOR STRENGTHENING ACCOUNTABILITY FOR AND AUDIT OF DISASTER-RELATED AID)

KATEGORI DAN PERSENTASE PEMBIAYAAN Hibah TF 057426 (IDF for Strengthening Accountability for and Audit Of Disaster-Related Aid)

SOE ThresholdslNOL

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 19 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA CORAL REEF REHABILITATIONAND MANAGEMENT PROJECT PHASE-/// COREMAP-I1YANG DlBlAYAl DANA PINJAMANIHIBAH BANK DUNlA (NO. IBRD 4740-INDllDA 3910-IND DAN GEF TF - 053350) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

bahwa dalam rangka untuk mewujudkan terbentuknya sistem pengelolaan terumbu karang yang praktis, operasional, dan terlembagakan di lokasi-lokasi terumbu karang prioritas di Indonesia, Bank Dunia rnemberikan pinjarnanlhibah Dana Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase-I1 (No. IBRD 4740-INDllDA 3910-IND dan GEF TF-053350 COREMAP-11); bahwa kegiatan yang bersumber dari pinjarnanlhibah Bank Dunia tersebut perlu dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, tertib, transparan, dan bertanggung jawab; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Palaksanaan Pencairan Dana Coral Reef Rehabilitation and Management Project PhaseIIICOREMAP-IIyang Dibiayai Dana PinjarnanIHibahBank Dunia (No. IBRD 4740-INDllDA 3910-IND dan GEF TF053350); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

173

Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertarnbahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri; Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BarangNasa Pernerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 120, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenarn atas Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pernerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0612005 tentang Pedornan Pembayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1311PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1341PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Keputusan Bersarna (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031lKetl5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pernantauan PinjarnanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagairnana telah diubah dengan SKI3 Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP-264lKET10911999 tanggal 29

September 1999 tentang Perubahan atas SKB Menteri

Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Bappenas Nomor Pembangunan NasionalIKetua 185/KMK.03/1995 dan Kep.031lKet1511995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pernantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tarnbahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagairnana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.0412000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA CORAL REEF REHABlLlTATlON AND MANAGEMENT PROJECT DlBlAYAl DANA PHASE-I1 (COREMAP-II) YANG PINJAMANIHIBAH BANK DUNlA (NO. IBRD 4740-INDI IDA 3910-IND DAN GEF TF - 053350). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase-11 (Loan IBRD No. 4740-INDICredit IDA No. 3910IND dan Grant GEF No. TF-053350- COREMAP-II) adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terbentuknya sistem pengelolaan terumbu karang yang praktis, operasional, dan terlembagakan di lokasi-lokasi terumbu karang prioritas di Indonesia. 2. Executing Agency adalah Kementerian NegaraILembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan, dalam ha1 ini Departemen Kelautan dan Perikanan.

3.

National Coordination Unit (NCU) adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan yang diatur dalam Loan/Credit/Grant Agreement bersangkutan di tingkat pusat. 4. Regional Coordination Unit (RCU) adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan yang diatur dalam Loan/Credit/Grant Agreement bersangkutan di tingkat Provinsi. 5. Project Management Unit (PMU) adalah Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan yang diatur dalam Loan/Credit/Grant Agreement bersangkutan di tingkat Kabupaten. 6. Withdrawal Application (WA) adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjamanlhibah, pengisian kembali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaranpengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 7. Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 8. Initial Deposit adalah dana awal yang ditarik dari pemberi pinjamanlhibah dan ditransfer ke rekening khusus (special account), setelah Loan IBRD No. 4740-INDICredit IDA No. 3910-IND dan Grant GEF No. TF-053350 dinyatakan efektif. 9. No Objection Leffer (NOL) adalah surat persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak atau kegiatan lainnya dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 10. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntasi pemerintah.

11. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAIKuasa PA adalah MenteriIPirnpinan Lernbaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kernenterian NegaraILernbaga yang bersangkutan. 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 13. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk rnenarnpung seluruh penerimaan negara danlatau rnernbayar seluruh pengeluaran negara pada BankISentral Giro yang ditunjuk. 14. Rekening Khusus (special accounf) adalah rekening pernerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pernerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenarnpung dana PPHLN yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pernbangunan. 15. Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersurnber dari DlPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan. 16. Surat Perintah Mernbayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah rnembayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 17. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang rnuka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk rnernbiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung.

18. Tarnbahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat rnendesak dalarn satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

20. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAIKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. Pasal2 Spesifikasi pinjaman adalah sebagai berikut: 1.

Nomor Loan/CrediVGrant

2.

Nomor Register

3.

Tanggal Penandatanganan Tanggal Efektif Closing Date Jumlah Pinjamanlhibah

4. 5. 6.

7. Nomor

Rekening

Khusus

8.

Executing Agency

IBRD 4740-INDl IDA 3910-IND dan GEF TF-053350 : Loan IBRD 4740-IND: 10678801 Credit IDA 3910-IND Grant GEF TF-053350: 70528801 : 30 Juni 2004

:

: 28 Januari 2005 : 31 Desember 2009 : Loan IBRD 4740-IND :

:

USD 33,200,000 Credit IDA 3910-IND: SDR 15,660,000 Grant GEF TF-053350: USD 7,500,000 Loan IBRD 4740-IND : 601.242411 Credit IDA 3910-IND : 601.242411 Grant GEF TF-53350 : 602.07941

: Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 Pembayaran dibebankan pada Loan IBRD No.4740INDlCredit IDA No. 3910-IND Rekening Khusus No. 601.242411 dan Grant No. GEF TF-053350 Rekening Khusus No. 602.079411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta sesuai dengan kategorilpersentase Loan/CrediVGrant Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase-11 (COREMAP-II) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini.

(1) Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA berdasarkan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. (2) Dalam ha1 penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-43/A/61/0392 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32lN6310295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE130lN1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (3) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kuasa PA kepada KPPN Khusus Jakarta VI. (4) Dalam pelaksanaan penerbitan SP2D, harus memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: a. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy "NOL" dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104lN2000 (Form 384C untuk pekerjaan kategori Consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori Goods and Works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (NOL on Signed Contract). b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84lN7110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan BAP untuk Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjamanlhibah luar negeri. c. Untuk pembayaran dana pinjamanlhibah yang memerlukan dana pendamping dari APBD, maka SPM beserta dokumen pendukungnya harus dilampiri dengan copy SPMIbukti pembayaran lainnya terhadap dana pendamping APBD yang telah dilegalisir oleh Kuasa PA serta Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dikonfirmasi dengan KPPN berkenaan, secara

d.

proporsional sesuai dengan kategori dan persentase pembiayaan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Penerbitan SP2D didasarkan pada SPM yang mencantumkan Nomor Loan/Credit/Grant, Nomor Register, kode kategori, porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta tanggal NOL bila dipersyaratkan.

(1) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan. SP2D tidak boleh dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. atas Uang Persediaan (2) Pertanggungjawaban dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. BAB Ill PENCAIRAN DANA Pasal6 (1) Pembayaran dana untuk kegiatan-kegiatan dalam Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 dilakukan dengan penerbitan SP2D berdasarkan SPM-LS dan SPM UP (termasuk TUP dan GUP) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN.

(2) Untuk pencairan dana yang termasuk Kategori 7 (Fellowships and Scholarships), diatur sebagai berikut: a. Pembayaran dana Beasiswa dan Riset Terapan dilakukan dengan penerbitan SP2D berdasarkan SPM-LS. SPM berkenaan harus melampirkan Surat Keputusan Penerima Dana dan Daftar Rekening Penerima Dana. b. Pembayaran untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Magang, Pendampingan (seconded staff) dibayar dengan Uang Persediaan (UP). (3) Untuk pencairan dana Kategori 9 (District and Village Grants), diatur sebagai berikut:

_

a.

Block Grant for Village lmprovement (Village Grant) 1. Block Grant for Village lmprovement Tahap I dapat dicairkan 50% dari nilai Surat Perjanjian Pekerjaan atau Community Contract, apabila telah dilengkapi: a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); b) Surat Keputusan (SK) tentang Kelembagaan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang dari Kepala Desa ditembuskan ke Camat; c) Nomor Rekening Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK); d) Ringkasan KontraWSurat Perintah Kerja (SPK); e) Berita Acara Pengunaan Dana (Lampiran 11-A). 2. Block Grant for Village lmprovement Tahap II dapat dicairkan 50% dari nilai Surat Perjanjian Pekerjaan atau Community Contract, apabila telah dilengkapi: a) SPTB; b)

b.

Berita Acara Penggunaan Dana (Lampiran 11-A); c) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) (lampiran Ill). Block Grant to Support Village Revolving CrediVSavings Facility (Seed Fund) 1. Block Grant to Support Village Revolving Credit/Saving Facility (Seed Fund) Tahap I dapat dicairkan 50% dari nilai kontrak atau Surat Perjanjian Pekerjaan, apabila telah dilengkapi: a) SPTB; tentang Penetapan Lembaga b) SK Pengelola Keuangan dari Ketua PMU tembusan Camat dan Kepala Desa; c) Nomor Rekening Lembaga Pengelola Keuangan (LKM); d) Ringkasan KontraWSPK; e)

Berita Acara Penggunaan Dana (Lampiran 11-B).

2.

c.

Block Grant to Support Village Revolving CrediffSaving Facility (Seed Fund) Tahap II dapat dicairkan, apabila dilengkapi dengan: a) SPTB; b) Berita Acara Penggunaan Dana (Lampiran 11-B); c) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) (Lampiran Ill). District Block Grant (Alternatif Income Generating Fund) 1. District Block Grant (AIG Fund) Tahap I dapat dicairkan 50% dari nilai kontrak atau Surat Perjanjian Pekerjaan, apabila telah dilengkapi: a) SPTB; b) SK tentang Penetapan Pelaku Usaha KecillMenengah yang menerima AIG Fund oleh Ketua PMU; Usaha c) Nomor Rekening Pelaku KecillMenengah; d) Ringkasan KontraklSPK; e) Berita Acara Penggunaan Dana (Lampiran 11-C). 2. District Blok Grant Tahap II dapat dicairkan 50% dari nilai kontrak atau Surat Perjanjian Pekerjaan, apabila telah dilengkapi: a) SPTB; b) Berita Acara Penggunaan Dana (Lampiran 11-C); c) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) (Lampiran Ill). BAB IV

PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS (1) Pengisian kembali dana Rekening Khusus secara berkala dilakukan dengan rnekanisme pernbuatan Withdrawal Application (WA) dan Financial Monitoring Report (FMR) sesuai prosedur yang berlaku oleh pihak Executing Agency, untuk disampaikan kepada Bank Dunia melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(2) Untuk menghindari tejadinya pembebanan dana talangan (bridging financing) oleh Rekening Sub Bendahara Umum Negara, pihak Executing Agency melalui NCU diwajibkan memantau sisa dana yang tersedia baik pada Rekening Khusus Loan/Credit maupun Rekening Khusus Grant dan mengevaluasi kebutuhan dana yang hendak diterbitkan SPM-nya. (3) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada kedua Rekening Khusus dimaksud tidak akan mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka NCU harus segera memberitahukannya kepada Direktur Selanjutnya Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Sementara kepada KPPN bersangkutan sehubungan dengan kekurangan dana Rekening Khusus dimaksud. (4) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal8 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D, copy SPM, Rekapitulasi Pengeluaran Per Kategori, Berita Acara Penggunaan Dana, Berita Acara Pembayaran, Surat Persetujuan (NOL) apabila dipersyaratkan.

(2) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilaksanakan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya, dan disampaikan pada alamat sebagai berikut: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 (3) Sesuai ayat (1) di atas, KPPN agar tetap menyimpan SP2D lengkap dengan dokumen pertinggal pendukungnya, apabila sewaktu-waktu diperlukan ekspedisi selanjutnya

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal9 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi PinjamanlHibah Luar Negeri dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. (2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP PPh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-501PB12005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase I1 (COREMAP 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 19 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA CORAL REEF REHABlLlTATlONAND MANAGEMENT PROJECT PHASEI1 / COREMAP-I1YANG DlBlAYAl DANA PINJAMANIHIBAH BANK DUNlA I N 0 IBRD 4740-INDIIDA 3910-IND DAN GEF TF - 053350

DAFTAR KOMPOSlSl PEMBIAYAAN Loadcredit No. 474013910-IND dan Grant GEF TF-053350 (Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase-/// COREMAP-11)

Kode Kategori

1.

Porsi Pembiayaan Loan/Credit(GOI

Uraian Kategori

LoanICredit

GrantTF053350

Batas Maksimal nilai kontrak SOE (tidak perlu NOL World Bank)

USD 100,000

Goods: 20% 20%

Under Part E. 1 80% F, (e) and (0,B.2 80% EXP (g). B.4 (b) 60% L *)

20%

the Project

20%

[Category 1.a untuk Loan/Credit/ Grant]

Under other Parts of the Project (except Part 8.5)

100%F, 100% dan

EXP

20%

80% L *)

[Category 1.b untuk Loan/Credit]

Under Parts 6.5 of the Project [Category l . b untuk Grant]

2

Community Support Services

3

Workshop and training:

-

-

20%

80% L ') 80%

20%

80%

20%

SEMUA SOE

SEMUA SOE

Underpart B. 1 fa), fb)

and (c) of the Project [Category

lOO%F, 100% EXPdan

100%

3.a untuk LoanICredi ff Grant] Under other Parts of the Project (except Part 8.5) [Category 3.b untuk Loan/Credit]

100%

Underparts 8.5 of the project [Category 3.b untuk Grant] 4

Consultant's services Under Part B.4 of the Project [Category 4.a untuk Loadcredit dan Category 4 untuk Grant]

USD 100,000 80%

20%

00%

(Untuk Badan Usaha) USD 50.000 (Untuk Perseoranga n

Under other parts of the project (except part B.5) [Category 4.6 untuk Loan/Credit] 5

Studies surveys

and

Except Parts 8.5 of the Project) [Category 5 untuk Loan/ Credit] Underpart B. 5 of the Project [Category 5 untuk Grant]

SEMUA SOE 100%

100%

6

Incremental operating Cost

100% pads TA

Except Part B.5 of the Project [Category6 untuk Loan/ Credit]

2004, 2005, dan 2006 80% pada TA 2007 dan 2008

20% pada TA 2007 dan 2008 40% di atas TA 2008

60% di atas TA 2008

UnderPa~ 13.5.of the project [Category 6 untuk Grant]

SEMUA SOE

-

100% pada TA 2004. 2005, dan 2006 80% pada 'A 2007 dan 2008 60% di atas TA 2008

20% pada TA 2007 dan 2008 40% di atas TA 2008

7

Fellowships and scholarships

100%

SEMUA SOE

8

Awareness and educational services

100%

SEMUA SOE

9

District Villages Grants

100%

SEMUA SOE

and

LAMPIRAN Ila PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 19 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROJECT PHASEI1 / COREMAP-I1 YANG DlBlAYAl DANA PINJAMAN/HIBAH BANK DUNIA (NO IBRD 4740-INDIIDA 39101ND DAN GEF TF - 053350

CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA VILLAGE GRANT Nornor Pada hari ini ....................... tanggal ....................... karni yang bertanda tangan di bawah ini: I.

Narna Jabatan

........................ : Kuasa PAIPPK .............., Kabupaten .....

II

Narna Jabatan

: Ketua LPSTK Desa ........... Kec...........Kab.........

111.

Narna Jabatan

........................

: Koordinator CBM Kabupaten ................

Dengan ini secara bersarna-sarnatelah rnelakukan penelitian: 1.

2.

Seluruh Rencana Kegiatan Village Grant di desa ..................telah sesuai dengan RPTK dan dengan kegiatan Pernbangunan.................... tahap 1/11 kegiatan Village Grant Desa Tahun Anggaran ................. (Untuk Penarikan dana tahap I) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan adrninistratif kegiatan Village Grant yang bersangkutan layak untuk rnernperoleh pembayaran tahap 1/11 sebesar Rp...................... dengan rincian penggunaan dana bantuan Corernap-ll sebagairnana tercanturn dalarn tabel (terlarnpir)

Berdasarkan pernberian Village Grant ini, rnaka seluruh rnasyarakat di desa tersebut harus ikut bertanggung jawab atas penyelesaiaan pekerjaan dirnaksud sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan, dengan darnpingan SETO. CF, dan VM. Dernikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagairnana rnestinya

Koordinator CBM Kab .....

(Narna Lengkap)

Ketua LPSTK ........Desa

(Narna Lengkap)

Kuasa PNPPK Kab...

(Narna Lengkap)

LAMPIRAN Ilb PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 19 lPB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROJECT PHASEI1 / COREMAP-I1YANG DlBlAYAl DANA PlNJAMANlHlBAH BANK DUNlA (NO. IBRD 4740-INDIIDA 3910-IND DAN GEF TF - 053350

CORAL REEF REHABlLiTATION AND MANAGEMENT PROGRAM BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA SEED FUND

Pada hari ini .......................tanggal .......................karni yang bertanda tangan di bawah ini: I.

Narna Jabatan

II

111.

........................ : Kuasa PAIPPK ..............,Kabupaten ................

Narna Jabatan

: Ketua LKM Desa ..........,Kec............. Kab................

Narna Jabatan

........................ : Koordinator CBM Kabupaten ................

Dengan ini secara bersarna-sarnatelah rnelakukan penelitian : 1.

2.

Seluruh Rencana Kegiatan SEED FUND di desa .................. telah sesuai dengan Desain Penyaluran dan Perguliran Dana dan dengan kegiatan EKONOMI PRODUKTIF, SIMPAN PINJAM, dst...................... tahap Ill1kegiatan SEED FUND Desa .............Tahun Anggaran .................(Untuk Penarikan dana tahap I) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan adrninistratif kegiatan SEED FUND yang bersangkutan layak untuk rnernperoleh pernbayaran tahap 1/11 sebesar Rp..................... dengan rincian penggunaan dana bantuan Corernap-ll sebagairnana tercanturn dalarn tabel (terlarnpir)

Berdasarkan pernberian Seed Fund ini, rnaka seluruh rnasyarakat di desa tersebut harus ikut bertanggung jawab atas Suksesnya Penyaluran dan Perguliran dana sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan, dengan pendarnpingan SETO, CF, dan VM. Dernikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagairnana rnestinya

Koordinator CBM Kab.......... COREMAP-II Kab.......

(Narna Lengkap)

Ketua LKM ............ Desa

Kuasa PA

(Narna Lengkap)

(Narna Lengkap)

LAMPIRAN Ilc PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 19 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA CORAL REEF REriABlLlTATlON AND MAlvAGEMElvT PROJECT PHASEI1 / COREMAP-11 YANG DlBlAYAl DANA PlhJAMAN/h.BAh BANK DUNlA (NO IBRD 4740-INDIIDA 3910-IND DAN GEF TF - 053350

CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM BERlTA ACARA PENGGUNAAN DANA DISTRICT GRANT

Pada hari ini ....................... tanggal ....................... karni yang bertanda tangan di bawah ini: I. II 111.

Nama Jabatan

........................

: Kuasa PAIPPK .............., Kabupaten ................

Narna Jabatan

: Direktur PTICV ............. Kec............ Kab..............

Narna Jabatan

........................ : Koordinator CBM- Corernap-ll , Kabupaten ................

Dengan ini secara bersarna-sarna telah rnelakukan penelitian: 1.

2.

Seluruh Rencana Kegiatan DISTRICT GRANT di Kabupaten ..................telah sesuai dengan Tujuan untuk rnenciptakan rnata pencaharian alternatif untuk tidak merusak tahap 1/11 kegiatan DISTRICT terurnbu karang. Kegiatan berupa ........................... GRANT Kab ............. Tahun Anggaran ................. (Untuk Penarikan dana tahap I) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan adrninistratif kegiatan DlSTRlCT GRANT, Perusahaan yang bersangkutan layak untuk rnernperoleh pernbayaran tahap 1/11 sebesar Rp...................... dengan rincian penggunaan dana bantuan Corernap-ll sebagairnana tercanturn dalarn tabel (terlarnpir)

Berdasarkan pernberian DISTRICT GRANT ini, rnaka PERUSAHAAN PT/CV harus ikut bertanggung jawab atas Suksesnya Penyaluran DANA DISTRICT GRANT sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan, dengan pendarnpingan PMU COREMAP-II KAB.................. Dernikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator CBM Kab.......... Corernap-ll Kab....

(Nama Lengkap)

Direktur PTICV ............

(Narna Lengkap)

Kuasa PA

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 19 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROJECT PHASE11 / COREMAP-I1 YANG DlBlAYAl DANA PlNJAMANlHlBAH BANK DUNIA (NO IBRD 4740-INDllDA 3910-IND DAN GEF TF - 053350

CORAL REEF REHABlLlTATlON AND MANAGEMENT PROGRAM SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP) Yang bertanda tangan dibawah ini, Kuasa PA COREMAP-II Kabupaten.................... dan Koordinator CBM ......................Kabupaten dan LPSTK Desa .................. dengan ini menyatakan bahwa: Penyaluran dana SEED FUND/ VILLAGE GRANT/DISTRICT GRANT untuk kegiatan .................... . ...... di DesalKecarnatanl Kabupaten.............. telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana Tahap I dan II yang telah dicairkan, sesuai dengan rencana yang disepakati dalam SPK Dengan pencairan tahap terakhir ini, maka ketua LPSTWLKMIPTICV.......... Desa............... lKab .................... berkewajiban menyalurkan dana tersebut kepada sasaran sesuai yang disepakati. Seluruh Pokmas berkewajiban menyelesaikan pekerjaan ............................... /Dana Ekonomi Produktif ................ serta melestarikan pergulirannya untuk dana Seed Fund dan AIG

KPA Corernap-ll

LPSTWLKMIPTICV.

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Mengetahui, SET0 Kecamatan

Koordinator CBM Corernap Kab..........................

(Narna Lengkap)

(Narna Lengkap) Ketua PMU (Narna Lengkap)

191

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 23 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA IDA CREDIT N0.4205-IND (EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENTPROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

: a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

bahwa untuk meningkatkan akses anak keluarga miskin di lndonesia agar siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, Pemerintah lndonesia memperoleh dana International Development Association (IDA) Credit No.4205 (Early Childhood Education and Development Project); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana IDA Credit No.4205-IND (Early Childhood Education and Development Project); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48,

setelah Naskah Perjanjian PinjarnanIHibah Luar Negeri dinyatakan efektif. 7. No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pernberi pinjarnanlhibah atas suatu kontrak dengan jurnlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 8. Withdrawal Application adalah dokurnen yang digunakan untuk rnelakukan penarikan initial deposit dana pinjarnanlhibah, pengisian kernbali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaranyang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pernerintah. 9. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan dengan DlPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenteriIPirnpinan Lernbaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas narna Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk rnelakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokurnen pendukung kegiatan akuntansi pernerintah. 10.Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang PAlKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenteriIPirnpinan Lernbaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kernenterian NegaralLernbaga yang bersangkutan. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 12.Rekening Kas Negara adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menarnpung seluruh penerimaan negara dan atau rnembayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. 13.Rekening Khusus (Special Account) adalah Rekening Pernerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pernerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk rnenarnpung penarikan initial deposit (uang rnuka) dan bersifat revolving (berdaur ulang).

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA IDA CREDIT N0.4205-IND (EARLY CHILDHOOD EDUCATIONAND DEVELOPMENT PROJECT). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: I.IDA Credit for Early Childhood Education and Development Project (IDA Credit No.4205-IND) adalah bantuan kepada Pemerintah lndonesia yang bertujuan untuk rnendukung pembiayaan kegiatan Early Childhood Education and Development Project guna rneningkatkan akses anak keluarga miskin di lndonesia agar siap mernasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 2. Executing Agency adalah Kementerian NegaraILembaga yang bertanggung jawab atas peiaksanaan Early Childhood Education and Development Project. 3. Central Project Implementing and Coordinating Unit (CPICU) adalah unit pengelola yang bertanggungjawab secara teknis di pusat atas penyelenggaraan Early Childhood Education and Development Project berdasarkan Surat Keputusan dari ExecutingAgency. 4. Closing Date adalah batas akhir penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 5. Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut NPPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjamanlhibah luar negeri antara pemerintah dengan pemberi pinjamanlhibah luar negeri. 6. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik dan ditransfer ke Rekening Khusus

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092); 5. Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjarnan danlatau Penerirnaan Hibah serta Penerusan Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nornor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4597); 6. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212). sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418); 7. Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pernerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 120, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenarn atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BarangNasa Pernerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1341PMK.0612005 tentang Pedoman Pernbayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11.Surat Keputusan Bersarna (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.O311Ket/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pernantauan PinjarnanlHibah Luar Negeri dalarn rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nornor 459lKMK.0311999 dan KEP-264lKETl0911999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKetua Bappenas Nornor 1851KMK.0311995 dan

Kep.0311Keff511995 tentang Tata Cara Perencanaan,

14.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 15.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 16.Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 17.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu Uang Persediaan yang ditetapkan. 18.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya Spesifikasi pinjaman adalah sebagai berikut: a.

Nomor Loan Tanggal Penandatanganan Nomor Register Effective Date Closing Date Jumlah Pinjaman Initial Deposit Nomor Rekening Khusus Executing Agency

: IDA Credit No.4205-IND : 13 September 2006

: 10739501 : 11 Desember 2006 : 31 Desember 2013

: SDR 46,200,000,: Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan : 601.264411 : Ditjen. Pendidikan Luar Sekolah Departernen Pendidikan Nasional

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 (1) Dana IDA Credit No. 4205-IND untuk mendukung kegiatan Early Childhood Education and Development Project, dengan cara : a.Pelatihan, lokakarya, dan biaya-biaya operasional dalam peningkatan pelayanan pendidikan dan pengernbangan anak usia dini yang terintegrasi melalui mekanisme partisipasi masyarakat (kategori 1); b.Penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini di tingkat masyarakat rnelalui hibah kepada rnasyarakat (kategori 2a) dan menyelenggarakan pusat percontohan kegiatan pendidikan anak usia dini di tingkat Kabupaten rnelalui matching grant kepada Pernerintah KabupatenIKota (kategori 2b). C. Pelatihan, lokakarya, dan biaya-biaya operasional

dalarn pembangunan sistem yang berkualitas dan berkelanjutan untuk pendidikan dan pengembangan anak usia dini (kategori 3); d.Pengadaan barang, lokakarya, pelatihan, dan biayabiaya operasional dalam rangka pernbangunan program rnanajemen, monitoring, dan evaluasi yang efektif (kategori 4). (2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nornor 601.264411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.

(3) Pernbebanan dan pernbayaran dilakukan sesuai dengan kategori dan persentase IDA Credit No.4205-IND (Early Childhood Education and Development Project) sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB Ill PENCAIRAN DANA Pasal4 Pencairan dana dilakukan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAJKuasa PA berdasarkan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA.

Pasal5 Penerbitan SP2D dalarn rangka Rekening Khusus rnengikuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE771PBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara. Pasal6 (1) Dalarn pelaksanaan pernbayaran dengan SPM UPTTUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (2),tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (2) Pertanggungjawabanatas UP dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(3) SPM dilengkapi dokurnen pendukung dari PNKuasa PA berupa Dafiar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori. Pasal7 Dalarn penerbitan SP2D, KPPN harus rnernperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: 1. Pernbayaran terhadap kontrak-kontrak yang rnensyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilarnpiri copy "NOL" (form 384C) untuk pekerjaan kategori consultant atas kontrak yang bersangkutan. 2. Pernbayaran terhadap kontrak-kontrak yang rnensyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilarnpiri copy "NOL" (form 384P) untuk pekejaan kategori pengadaan barang, konstruksi dan jasa non konsultan atas kontrak yang bersangkutan. 3. Berita Acara Pernbayaran (BAP) yang dilarnpirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-841N7110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pernbayaran (BAP) untuk Proyek Pernerintah yang dibiayai dengan Dana PinjarnanlHibahLuar Negeri. 4. Pada SPM tercanturn nornor loadcredit, nornor register, kodeluraian kategori, persentase menurut kategori, nilai, nornor dan tanggal kontrak terrnasuk adendurn, nornor dan tanggal BAP, beserta tanggal NOL (bila disyaratkan). Pasal8 (1) Pencairan dana untuk kategori 2(a) Block Grant/Additional Block Grant, yaitu pernbayaran terhadap Surat Perjanjian Pernberian Bantuan (SPPB) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) akan dibayarkan dalarn 3 (tiga) tahap, diatur sebagai berikut:

a. Pernbayaran Tahap I sebesar 40% dari total SPPB dibayarkan sekaligus 100% pada Tahun Anggaran ke-I pelaksanaan kegiatan, dengan rnelarnpirkan SPM yang diterbitkan oleh pejabat penerbit SPM pada Dinas Pendidikan Kabupaten yang dilengkapi data pendukung, rneliputi: 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 2. Berita Acara Pembayaranlpenarikan Dana (Sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran 11); 3. Resume KontraklSPPB. b. Pernbayaran tahap II sebesar 30% dari total SPPB dibayarkan sekaligus 100% pada Tahun Anggaran ke-2 pelaksanaan kegiatan dengan rnelampirkan SPM yang diterbitkan oleh pejabat penerbit SPM pada Dinas Pendidikan Kabupaten yang dilengkapi data pendukung, rneliputi: 1. BAPPD (Sebagairnana tercantum dalarn Larnpiran 11); 2. SPTB; 3. Berita Acara Status Pelaksanaan Program untuk kegiatan tahun anggaran I selesai 100% (Sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran Ill). c. Pernbayaran tahap Ill sebesar 30% dari total SPPB dibayarkan sekaligus 100% pada Tahun Anggaran ke-3 pelaksanaan kegiatan dengan rnelampirkan SPM yang diterbitkan oleh pejabat penerbit SPM pada Dinas Pendidikan Kabupaten yang dilengkapi data pendukung, meliputi: 1. BAPPD (Sebagaimana tercanturn dalarn Larnpiran 11); 2. SPTB; 3. BASP2 untuk kegiatan tahun anggaran II selesai 100% (Sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran Ill); 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Program (Sebagairnana tercantum dalarn Larnpiran IV). (2) Pencairan dana untuk Matching Grant kategori 2(b) dapat digunakan untuk pernbayaran kegiatan pelatihan, pengadaan barang dan jasa, pekerjaan konstruksi dirnana pencairan dananya dapat dilakukan berdasarkan SPM-LSISPM-GUP dilampiri SP2D atau yang dipersarnakan dengan SP2D yang diterbitkan Pernerintah Daerah untuk dana pendamping senilai

minimal sama dengan SPM yang diajukan ke KPPN. Pasal9 (1) Dalam ha1 penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing, tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing tersebut (sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-43lN6110392 jo. SE DJA Nomor SE-321N6310295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan SE DJA Nomor SE-130lN1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (2) Pengajuan SPM untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. BAB IV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS PasallO (1) Pengisian initial deposit dilakukan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan menggunakan Withdrawal Application yang disampaikan kepada Bank Dunia atas dasar perrnintaan kebutuhan dana selama 6 bulan (form 1DIProject Cash Forecast) yang diajukan oleh CPICU, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. (2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengirim copy rekening koran Rekening Khusus yang diterima dari Bank Indonesia kepada CPlCU secara berkala sebagai bahan pernbuatan Interim Financial Report (IFR). (3)

Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan kebutuhan pembiayaan yang tercantum dalam IFR yang diajukan oleh CPlCU disertai dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Form I-A (SpecialAccount Activity Statement); b. Form 1-B (Summary Sheet for Payments of Contracts Subject to Prior Review); c. form I - C (Summary Statement of Expenditures (SUM-SOE) for those NOT Subject to Prior Review); d. Form 1-C2 (Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior Review ); e. Form 1D (Project Cash Forecast); f. Form lnterim FinancialReporf 1 (IFR-1); g. Form Interim FinancialReport 2 (IFR-2).

(4) Untuk rnenghindari terjadinya dana talangan (bridging

financing) pada Rekening Kas Urnurn Negara, Executing Agency diwajibkan secara berkala rnernantau dan rnengevaluasi sisa dana yang tersedia pada Rekening Khusus dan kebutuhan dana yang hendak diterbitkan SPM-nya. ( 5 ) Apabila evaluasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) rnenunjukkan bahwa ketersediaan dana Rekening Khusus tidak akan rnencukupi kebutuhan pernbiayaan kegiatan, Executing Agency harus segera rnernberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat rnenerbitkan surat perintah penghentian pernbayaran sernentara kepada KPPN bersangkutan sehubungan dengan kekurangan dana Rekening Khusus dirnaksud. (6) Pernbayaran kernbali atas penghentian pernbayaran sernentara sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah KPPN rnenerirna surat pernberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal 11 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN rnengirirnkan copy SP2D dan copy SPM beserta dokurnen pendukungnya. (2) Pengirirnan dokurnen sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari Senin yang diterbitkan pada rninggu sebelurnnya dan dialarnatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Tirnur No. 2-4 Jakarta 10710 BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 (1) PPN, PPn BM, dan PPh yang terutang untuk porsi PinjarnanIHibah Luar Negeri dilaksanakan rnenurut ketentuan yang berlaku (1) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP PPh sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal I 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 23 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA IDA CREDIT NO 4205-IND (EARLY CHILDHOOD EDUCA JlON AND DEVELOPMENT PROJECT).

Daftar Persentase Pernbiayaan IDA Credit No.4205-IND (Early Childhood Education and Development Program) Rekening Khusus Nornor 601.264.41 1

No.

Uraian Kategori

1.

Training, workshops and operatinge expenses under Part A of the Project'.

2.

Grants : a). Block Grants/ Additional Block Grants

Kode Kategori *)

Persentase Credit

SOE Thresholds1 NOL (USD Eqv.)

1

80%

SOE

100%

SOE

a@

b). Matching Grants.

204

3.

Training, workshops, and operating expenses under Part B of the Project

3

50%

SOE

4.

Goods, workshops, training, and operating expens under Part C of the Project

4

50%

SOE

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 23 IPBR007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA IDA CREDIT NO. 4205-IND (EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT).

n Dibuat oleh PPK

1

PROGRAM PENDlDlKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USlA DIN1 (PPAUD) BERITA ACARA PEMBAYARAN IPENARIKAN DANA (BAPPDL TAHAP I 1 Ill Ill*

Pada hari ini tanggal ............................ bulan ..............tahun ............... ...,kami Yang bertanda tangan di bawah ini : '1.

............................................................................

Nama

..................... : :

Jabatan Alamat

Pejabat Pembuat Komitmen ....................................

............................................................................

............................................................................

Berdasarkan Surat Keputusan ............... .Tanggal ................Nomor................. Bertindak untuk dan atas nama pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertarna. '2.

Nama Jabatan

: :

Alamat

:

........................................................................... Ketua Tim Pengelola Kegiatan .............................. Desa .......Kecamatan.. .............,Kabupaten....................

.................................................................................... .............................................................................................

Berdasarkan Berita Acara.. ............. .Tanggal.. ..........................Nornor.. ....................... bertindak sebagai pelaksana program PPAUD yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Dengan ini secara bersama-sama telah menyatakan bahwa : 1. Tim Pengelola Kegiatan telah siap melaksanakan program PPAUD. 2. Telah dipenuhinya persyaratan teknis berdasarkan Berita Acara Status Pelaksanaan Program (BASP2) No................... tanggal.................... kemajuan kegiatan telah mencapai........... % dan persyaratan administratif telah dipenuhi, maka Tim Pengelola Kegiatan layak untuk memperoleh pembayaran tahap ............. sebesar Rp........... ........................), atas beban IDA Credit No.4205IND sebesar 100 %.

Rincian Penarikan Dana : a. Nilai SPPB Rp........................... b. Penarikan s.d. tahap lalu Rp........................... c. Penarikan tahap ini Rp........................... d. Penarikan s.d tahap ini Rp............................ Rp............................ e. Sisa yang belurn ditarik 4. Dengan telah disalurkan pemberian bantuan ini maka Tim Pengelola Kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan program dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. 5. Pembayaran Pihak Kedua dibayarkan melalui rekening nomor..............................pada Bank......................atas nama Tim Pengelola Kegiatan................................... Demikian Berita Acara Pernbayaranlpenarikandana ini dibuat dapat digunakan sebagaimana rnestinya.

3.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan

..........................................

Pejabat Pernbuat Kornitrnen Program PPAUD Kabupaten.......... ( .........................................) NIP. ............................

Telah memeriksa kebenarannya Tim Fasilitator Masyarakat Kabupaten...........................

( ........................................... Tanda tangan dan cap

1

(.........................................1 Tanda tangan dan cap

*) Coret yang tidak perlu*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 23 lPBiZO07 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA IDA CREDIT NO. 4205-IND (EARLY CHlLDHOOD EDUCATIONAND DEVELOPMENT PROJECT)

PROGRAM PENDlDlKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USlA DIN1 (PPAUD) BERITA ACARA STATUS PELAKSANAAN PROGRAM (BASP2 ) TAHAP 1111 1Ill* No ......................... Tanggal : .......................... Yang bertandatangan dibawah ini kami: ................................................................................................. 1. Nama Jabatan : Tim Pengelola Kegiatan .......................................................... Desa.........Kecamatan............Kabupaten............................... Selanjutnya disebut Pihak Pertama

I

................................................................................................. : Ketua DPlU program PPAUD ................................................ Kabupaten ..............................................................................

Nama Jabatan

2.

I

I

I

I

Selanjutnya disebut Pihak Kedua Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor :...................Tanggal ..................................... untuk pelaksanaan kegiatan program PPAUD di Desa ................... Kecarnatan.................... serta Surat Sertifikasi Pelaksanaan Program (SSP2) No:................................... tanggal ..................................Pihak Pertama telah melaksanakan kegiatan program dengan kemajuan kegiatan sebesar................................. (............ %). Ketua DPlU Program PPAUD Kabupaten..............................

(......................................... NIP.. ............................

1

Telah memeriksa kebenarannya Tim Fasilitator Masyarakat Kabupaten..............................

(............................................. 1 Tanda tangan dan cap

*) Coret yang tidak perlu

Ketua Tim Pengelola Kegiatan .........................

(............................................1

Telah memeriksa kebenarannya Konsultan RMC Regional................. T.A. Kabupaten................................

(..................................................) Tanda tangan dan cap

207

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 23 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA IDA CREDIT NO 4205-IN0 (EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENTPROJECT)

I Dibuat oleh TPK

PROGRAM PENDlDlKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USlA DIN1 (PPAUD) SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELESAIAN PROGRAM ( SPKP2 ) Pada hari ini ............... tanggal .................. bulan .................. tahun ............ ......, yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Jabatan

...................... :

Ketua Tim Pengelola Kegiatan ........................... Desa ............ ..., Kecamatan ............... , Kabupaten

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan dan menyelesaikan program PPAUD dengan dibayarkannya total dana sebesar 100 % yaitu sejumlah Rp. ..................... (terbilang ....................................................................... ) sesuai yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor........................ tanggal ..................... Tim Pengelola Kegiatan akan menyelesaikan kegiatan PPAUD yang masih ada sesuai dengan Berita Acara Status Pelaksanaan Program (BASP2) untuk pembayaran tahap Ill dan melanjutkan kegiatan PPAUD tersebut secara mandiri walaupun SPPB telah berakhir. Kualitas pelaksanaan pekerjaan akan dipenuhi sesuai persyaratan yang ditentukan. Ketua Tim Pengelola Kegiatan

....................................

Fasilitator Masyarakaff Konsultan Kabupaten Kabupaten ...................

Mengetahui: Ketua DPlU Program PPAUD Kabupaten.. .......................

( ................................. ) NIP. ...........................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 24 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA HIBAH JAVA RECONSTRUCTION FUND (JRF) FOR COMMUNITY-BASED SETTLEMENTREHABILITATIONAND RECONSTRUCTIONPROJECT FOR CENTRAL AND WEST JAVA AND YOGYAKARTA SPECIAL REGION NOMOR TF090014-IND DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

I

Mengingat

:

a.

bahwa dalarn rangka rnernbantu pernbiayaan program pernulihan bagi rnasyarakat yang terkena gernpa burni tsunami di wilayah Daerah lstirnewa Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Pemerintah RI mernperoleh dana hibah (grant) dari World Bank untuk Java Reconstruction Fund (JRF);

b.

bahwa dalarn rangka rnernpercepat realisasi hibah luar negeri diperlukan petunjuk pencairan dana JRF for Community-Based Settlement Rehabilitation And Reconstruction Project for Central and West Java and Yogyakarta Special Region;

a.

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan Dana Hibah Java Reconstruction Fund (JRF) for Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Central and West Java and Yogyakarta Special Region Nornor TF090014-IND;

1.

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 47 Tahun 2003, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);

2.

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri; 6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah;

8.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4861KMK.0412000;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134/PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PETUNJUK

PENCAIRAN DANA HlBAH JAVA RECONSTRUCTION FUND (JRF) FOR COMMUNITYBASED SETTLEMENT REHABlLlTATlON AND RECONSTRUCTION PROJECT FOR CENTRAL AND WEST JAVA AND YOGYAKARTA SPECIAL REGION NOMOR TF090014-IND. BAB l KETENTUAN UMUM Pasall Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dirnaksud dengan: 1. Java Reconstruction Fund (JRF) for Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project For Central and West Java and Yogyakarta Special Region (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Perrnukirnan Berbasis KornunitasIRe-Kornpak) - Grant Agreement Nornor TF090014-IND adalah kegiatan untuk rnernbantu pernbiayaan program pernulihan bagi rnasyarakat perkotaan yang terkena gernpa burni di wilayah Jateng, Jabar dan DIY.

2.

Closing Date adalah tanggal batas akhir penerbitan SPPD Rekening Khusus di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

3.

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokurnen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Keja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas narna Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokurnen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 4.

Initial Deposit adalah dana awal yang dapat ditarik dari World Bank dan ditransfer ke rekening khusus (special account), setelah Grant Agreement dinyatakan efektif.

5.

Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang rnelaksanakan kegiatan yang dibiayai dari hibah ini dan berada di Pusat dan lbukota Provinsi.

6.

No Objection Letter (NOL) adalah persetujuan dari atas suatu kontrak bilarnana World Bank dipersyaratkan.

7.

Project Management Unit (PMU) adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan proyek.

8.

Rekening Kas Negara adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk, untuk rnenarnpung seluruh penerirnaan negara dan atau rnernbayar seluruh pengeluaran negara pada BankISentral Giro yang ditunjuk.

9.

Rekening Khusus adalah rekening hibah yang dibuka di Bank Indonesia Jakarta.

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersurnber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersarnakan. 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

12. Withdrawal Application adalah dokurnen yang digunakan untuk rnelakukan penarikan initial deposit dana pinjarnan dan hibah, pengisian kernbali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pernerintah. 13. Rekening lnduk yaitu Rekening untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat berupa Bantuan Dana Rurnah (BDR) dan Bantuan Dana Lingkungan (BDL) yang dibuka pada lbukota Provinsi.

14. Rekening Mastcr yaitu Rekening untuk membayar gaji

fasilitatorlasisten dan tunjangan operasional kegiatan dan biaya pelatihan warga yang dibuka pada lbukota Provinsi. Pasal2 Spesifikasi dari grant dimaksud adalah sebagai berikut:

: TF090014-IND

3.

Nomor Perjanjian Hibah Tanggal Perjanjian Hibah Nomor Register

4.

1.

:

06 Februari 2007

:

70703301

Closing Date

:

30 Juni 2009

5.

Retroactive Financing

:

6.

Jumlah Hibah

:

7.

Nomor Reksus

:

USD 10,000,000 (20 Oktober 2006 s.d 06 Februari 2007) Tranche I dan II masingmasing USD 30,000,000 602.108411

8.

Initial Deposit

:

9.

ExecutingAgency

:

2.

Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum

BAB II PEMBEBANAN DANA Pasal3 (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Java Reconstruction Fund (JRF) Grant Nomor TF090014IND for Cornrnunity-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Central and West Java and Yogyakarta Special Region Nomor 602.108411 pada Bank Indonesia. (1) Pembebanan dan Pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai denga'n kategori dan persentase sebagaimana dana Grant Nomor TF090014-IND tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB Ill PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA Bagian Kesatu Bantuan Langsung Masyarakat (Sub Grant)

(1) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) mencakup: Rumah (BDR)/Housing a. Bantuan Dana Reconstruction Sub-grant merupakan kategori 1; b. Bantuan Dana Lingkungan (BDL)IBlock Sub-grant merupakan Kategori 2. (2) Bantuan Dana Rumah (BDR) merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan yang telah membentuk satuan kerja swadaya (Kelompok PemukimIKP) dengan tujuan untuk membiayai kegiatan perbaikan atau pembangunan kembali rumah oleh keluarga penerima, baik melalui pola swakelola, penugasan ke pihak ketiga, gotong royong yang keputusannya ditetapkan melalui musyawarah anggota.

(3) Bantuan Dana Lingkungan (BDL) merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan tujuan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang telah disetujui oleh masyarakat setempat.

(1) Pencairan dana BDR dan BDL dilaksanakan melalui "Rekening Induk" yang dibuka pada Bank Mandiri Cabang Provinsi berdasarkan Kesepakatan tentang penyaluran dana BLM antara satker dengan pihak bank. (2) Untuk mengisi dana Rekening Induk, Satker menerbitkan SPM-LS dan mengajukan ke KPPN setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengisian dana awal dengan dilengkapi: 1) 2)

3)

Surat Pemberitahuan Nomor Rekening Induk; Daftar Proyeksi kebutuhan dana untuk 3 (tiga) bulan berdasarkan Daftar lnduk Penerima Hibah (DIPH) dan besaran yang akan diterima; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

b. Untuk pengisian dana berikutnya agar rnelampirkan: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Rekening lnduk yang disahkan Kepala Satker; 2) Daftar Proyeksi kebutuhan dana untuk 3 (tiga) bulan yang akan datang dengan rnenyertakan Daftar lnduk Penerima Hibah (DIPH) dan besaran yang akan diterirna selanjutnya; 3) Penggunaan dana sebelurnnya telah mencapai minimal 70%, (tujuh puluh persen) dibuktikan dengan saldo rekening koran Rekening Induk; 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. (3) Apabila program telah selesai rnaka atas perintah Satker sisa dana pada Rekening lnduk (bila ada) harus disetor ke Rekening Khusus. (4) Terhadap jasa giro yang diperoleh atas penyimpanan dana di Rekening lnduk pada Bank Mandiri Kantor Cabang haws disetor setiap bulan ke Rekening Kas Negara. Bagian kedua Individual Consultant Pasal6 (1) Fasilitatorlasisten adalah orang yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Satker melaksanakan tugas sebagai fasilitatorlasisten dan untuk itu berhak menerima gaji dalarn jurnlah tertentu setiap bulan yang telah ditetapkan (sesuai Surat Keputusan Satker yang berlaku). (2) Tunjangan operasional dan biaya pelatihan warga adalah jumlah uang tertentu yang dibayarkan kepada fasilitator setiap bulan untuk keperluan operasional dan pelatihan warga dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai fasilitator. (3) Gaji fasilitatorlasisten dan tunjangan operasional kegiatan dan pelatihan warga termasuk dalam kategori 3 (Consultants services, goods and incremental operating costs under Part C of the Project). Pasal7 Pencairan dana gaji, tunjangan operasional dan biaya (1) pelatihan warga dilaksanakan melalui "Rekening Master" yang dibuka pada Bank Mandiri Cabang berdasarkan perjanjian kerjasarna tentang pembayaran gaji dan tunjangan operasional fasilitatorlasisten antara Satker dengan pihak bank. 1)

(2)

Untuk rnengisi dana Rekening Master, Satker rnenerbitkan SPM LS dan rnengajukan ke KPPN seternpat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengisian dana awal dengan dilengkapi: 1) Surat Pernberitahuan Nornor Rekening Master;

2)

Daftar Proyeksi kebutuhan dana untuk 3 (tiga) bulan berdasarkan Daftar Narna Fasilitator/Asisten dan besaran yang akan diterima;

3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. b. Untuk pengisian dana berikutnya agar rnelampirkan: 1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Rekening Master yang disahkan Kepala Satker; 2)

Daftar Proyeksi kebutuhan dana untuk 3 (tiga) bulan yang akan datang dengan rnenyertakan Daftar Narna FasilitatorIAsisten dan besaran yang akan diterirna selanjutnya;

3)

Penggunaan dana sebelurnnya telah rnencapai minimal 70%, (tujuh puluh persen) dibuktikan dengan saldo rekening koran Rekening Master;

4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Apabila program telah selesai rnaka atas perintah Satker sisa dana pada Rekening Master (bila ada) harus disetor ke Rekening Khusus. Terhadap jasa giro yang diperoleh atas penyimpanan (4) dana di Rekening Master pada Bank Mandiri Kantor Cabang harus disetor setiap bulan ke Rekening Kas Negara. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal8 (1) Pengisian kernbali dana Rekening Khusus secara berkala dengan penyarnpaian Withdrawal Application (WA) dan Interim Financial Report (IFR) oleh Executing Agency rnelalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Bank Dunia. (2) Berdasarkan saldo Rekening Koran Bank Indonesia, apabila ketersediaan dana Rekening Khusus tidak akan rnencukupi kebutuhan pernbiayaan kegiatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat

(3)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

rnenerbitkan Surat Perintah Penghentian Pernbayaran Sernentara kepada KPPN bersangkutan sehubungan kekurangan dana Rekening Khusus dirnaksud. Pernbayaran kernbali atas penghentian pernbayaran sernentara sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah KPPN rnenerirna surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal9 Untuk keperluan pelaporan, KPPN rnengirimkan fotokopi SP2D dan SPM berkenaan beserta larnpirannya. Pengiriman dokurnen sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), dilaksanakan setiap hari Senin dan disarnpaikan pada alarnat sebagai berikut: Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Tirnur No. 2 - 4, Jakarta 10710 BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN PasallO Dalarn ha1 penerbitan SP2D untuk keperluan pernbayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan rnerupiahkan tagihan valas tersebut sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran (SEDJA Nornor SE-43/Al61/0392 tanggal 26 Maret 1992 jis SE-DJA Nornor SE-32lAl6310295 tanggal 27 Februari 1995 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan SE-DJA Nornor SE-130/Al1989 tanggal 28 Oktober 1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pernbiayaan Training dalarn rangka Bantuan Luar Negeri rnelalui Rekening Khusus). SPM untuk pelaksanaan pernbayaran dalam valuta asing sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. Dalarn pelaksanaan penerbitan SP2D langsung (SP2DLS), harus rnernperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: a. Pernbayaran terhadap kontrak-kontrak yang rnernpersyaratkan No Objection Letter (NOL), dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilarnpiri copy "NOL" dirnaksud sesuai dengan SE-DJA Nornor

SE-1041A.2000 tanggal 24 Juli 2000 (FORM 384C untuk pekejaan kategori consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dirnaksud adalah NOL terhadap kontrak yang ditetapkanlditandatangani (final/signed telah contract) b. Berita Acara Pernbayaran (BAP) yang dilarnpirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan Surat Edaran DJA Nornor SE-84lAl71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pernbayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjamanlhibah luar negeri c. Penerbitan SP2D didasarkan pada SPM yang rnencanturnkan Nornor Grant, Nornor Register, kode kategori, porsi pembiayaan sebagairnana tercanturn dalam Lampiran Peraturan ini, nilai, nornor dan tanggal kontrak terrnasuk addendum, nornor dan tanggal BAP beserta tanggal No Objection Letter (NOL) bila dipersyaratkan. (4) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi Hibah Luar Negeri dilaksanakan rnenurut ketentuan yang berlaku. ( 5 ) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 24 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA HlBAH JAVA RECONSTRUCTION FUND (JRF) FOR COMMUNIW-BASED SETTLEMENT REHABILITATION AND RECONSTRUCTION PROJECT FOR CENTRAL AND WEST JAVA AND YOGYAKARTA SPECIAL REGION NOMOR TF090014-IND

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN JAVA RECONSTRUCTION FUND (JRF) FOR COMMUNITY-BASED SETTLEMENT REHABILITATION AND RECONSTRUCTION PROJECT CENTRAL AND WEST JAVA AND YOGYAKARTA SPECIAL REGION NOMOR TF090014-IND **)

No

I

Uraian Kategori (Kode)

Porsi Pembiayaan Grant

Housing Reconstruction Sub-grants (I)

100 % of Sub-

Block Sub-grants

100% of Sub-

(2)

Grant amount disbursed

Amount of Grant Allocated (USD)

NOUSOE

26,500,000 *

Grant amount disbursed

2

500,000

*

3

Consultants' services under Part C of the Project (3)

100%

1,300,000

4

Consultants' services under Part D of the Project (4)

700%

1,700,000 *

*) Menyertakan NOL apabila kontrak pengadaan barang (goods) senilai > USD 100,000 dan atau kontrak konsultan sebesar > USD 50,000. **) alokasi dana tranche II mengikuti tranche I kecuali disepakati lain oleh

Departemen Keuangan dan IBRD

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 25 IPBl2007 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAANPENYALURANDANPENCAIRANDANA LOAN JBlC NO. IP-530 PROYEK PENGEMBANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH (DEVELOPMENT OF F A C U L N OF MEDICINEAND HEALTH SClENClES OF SYARIF HIDAYATULLAHSTATE ISLAMIC UNIVERSITY) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

: a.

Mengingat

: 1.

bahwa dalam rangka penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan, Pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) memberikan pinjaman kepada Pemerintah lndonesia untuk membiayai Proyek Pengembangan Fakultas Kedokteran dan llmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan JBIC No. IP-530 Proyek Pengembangan Fakultas Kedokteran dan llmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Development of Faculty of Medicine and Health Sciencies of Syarif Hidayatullah State Islamic University); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang

22 1

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk. Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 1851KMK.0311995 dan Kep.031lKet1511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP-2641KET10911999:

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tarnbahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.0412000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN JBlC NO.IP-530 PROYEK PENGEMBANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH (DEVELOPEMENT OF FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SClENClES OF SYARIF HIDAYATULLAH STATE ISLAMIC UNIVERSITY. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Proyek Pengembangan Fakultas dan llrnu Kesehatan (FKIK) Universitas lslarn Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah adalah kegiatan yang dibiayai dana pinjarnan JBlC No. IP-530. 2. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advace) yang dapat ditarik setelah Naskah Pejanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. 3. Withdarawa Application (WA) adalah dokurnen yang digunakan untuk rnelakukan penarikan initial deposit dan pinjamanlhibah, pengisian kernbali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah. 4. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri. 5. Executing Agency dan Implementing Unit adalah Kementerian NegaraILernbaga yang bertanggungjawab

secara keseluruhan kegiatan Proyek Pengembangan

BAB II PEMBEBANAN DAN PENCAIRAN DANA (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 601.050111 untuk Kategori D pada Bank Indonesia Pusat. (2) Untuk kategori A,B,C,D,E,F, dan G, mekanisme penarikan pinjaman akan dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (Direct Payment) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI. ( I ) Pembebanan dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kategorilpersentase Loan JBlC No. IP-530 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Total penariakan untuk masing-masing kategori tidak boleh melebihi jumlah maksimum kategori sesuai Schedule 2 Allocation of Proceeds of Loan. Penerbitan SP2D Rekening Khusus dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal6 ( I ) Dalam ha1 penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing, tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE DJA No. SE-43lN6110392 jis SE DJA No. SE-32/A/63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan SE DJA No. SE-130lN1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (2) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.

BAB Ill PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal7 (1) Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilakukan secara berkala dengan penyampaian Withdrawal Application (WA) dan Statement of Exependiture 9SOE) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara kepada JBIC. (2) Untuk rnenghindari pernakaian dana talangan (bridging financing) oleh Pemerintah Indonesia, Direktur Pengelolaan Kas Negara membantu dan rnengevaluasi sisa dana yang tersedia pada Rekening Khusus. (3) Apabila evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa ketersediaan dana Rekening Khusus tidak akan rnencukupi kebutuhan kegiatan, Direktur Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN. Pembayaran kernbali atas penghentian pernbayaran sernentara sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pernberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaah Kas Negara. BAB IV PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal8 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirirnkan copy SP2D Rekening Khusus beserta copy SPM dan copy dokumen pendukungnya setiap hari Senin kepada : Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 (2) KPPN agar tetap menyirnpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokurnen pendukungnya, apabila sewaktu-waktu diperlukan ekspedisi kedua. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal9 (1) PPN, PPn BM, dan PPh yang tenrtang untuk porsi PinjamanlHibah Luar Negeri dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku (1) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PER- 25 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN JBlC NO. IP-530 PROYEK PENGEMBANGAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNlVERSlTAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH (DEVELOPMENT OF FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SClENClES OF SYARlF HIDAYATULLAH STATE ISLAMIC UNIVERSIP/)

SCHEDULE 2 ALLOCATION OF PROCEEDS OF LOAN

Infrastructure

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 27 lPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-53lPB12006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENlNG PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan percepatan pelunasan pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-531PB12006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 23 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dirnaksud;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-531PB12006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107lPMK.0612005 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah;

5.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53lPBl2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-531PBl2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARl PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. Pasal l

Mengubah ketentuan pada Pasal 23 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53lPBl2006, sehingga keseluruhan Pasal23 berbunyi sebagai berikut:

Pelaksanaan percepatan pelunasan pinjaman dapat dilakukan PDAM terhadap seluruh kewajiban utang baik yang tertunggak rnaupun yang belum jatuh tempo dengan diberikan keringanan berupa penghapusan denda tertunggak yang besamya maksimum 2% (dua per seratus) dari jumlah piutang negara yang seharusnya dilunasi." Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 28 IPBl2007 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAANPENYALURANDANPENCAIRANDANA GRANT MULTl DONOR TRUST FUND NOMOR TF057955 (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NlAS

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten di Pulau Nias untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal dan khusus, terutama pemulihan kehidupan sosial ekonomi daerah tertinggal dengan kegiatan meliputi sektor pembangunan masyarakat (community development), pengembangan sektor swasta (private sector development), dan pengembangan sumber daya manusia (human development) yang akan dilaksanakan di daerah tertinggal dan daerah paska konflik, Pemerintah Indonesia memperoleh Dana Hibah dari International Development Association (berperan sebagai wakil MDF untuk Aceh dan Sumatera Utara) Nomor TF TF057955 (Support for Poor and Disadvantaged Areas Projecflrogram Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus); b. bahwa dalam rangka mempercepat realisasi PinjamanlGrant Luar Negeri sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nornor 185lKMK.0311995 dan Nomor Kep. 0311Ketl5/1995, sebagaiman telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan Nomor KEP-2641KET109/1999, diperlukan tata cara penarikanlpenyaluran dana Grant MDF Nomor TF057955 (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) yang selanjutnya disingkat P2DTK;

c.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Fund Nomor TF057955 Grant Multi Donor Trust (Support for Poor and Disadvantaged Areas ProjectlProgram Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4550); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;

7.

Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjarnan danlatau Penerirnaan Hibah serta Penerusan Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri; 8. Peraturan Presiden Nornor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn dan Kepulauan Nias Provinsi Surnatera Utara; 9. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418); 10. Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pernerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 120, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenarn atas Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pernerintah; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 54lPMK.0212005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kernenterian NegaraILernbaga tahun 2005; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.06/2005 tentang Pedornan Pernbayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan; 14. Surat Keputusan Bersarna (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 1851KMK.0311995 Kep.031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara dan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pernantauan PinjarnanlHibah Luar Negeri Dalarn Rangka Pelaksanasn APBN, sebagairnana telah diubah dengan SKI3 Nomor 4591KMK.0311999 dan KEP-

264/KET/09/1999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor lS5lKMK.0311995 dan Kep.0311Ket1'511995 tentang Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.0412000; 16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT MULTl DONOR TRUST FUND NOMOR TF057955 (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Grant Agreement Nomor TF057955 (P2DTK) secara umum bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerahdaerah tertinggal dan khusus, terutama pemulihan kehidupan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal. 2. Executing Agency adalah Kementerian NegaraILembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. 3. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.

Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjaman dan hibah, pengisian kembali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 5. Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjamanl hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 6. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pernerintah. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias, penanggung jawab program adalah Deputi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). 8 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat Satker Dukungan Bantuan Pemerintah Daerah-Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA) yang ditetapkan oleh Kepala BRR NAD dan Nias yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja yang bersangkutan. 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. 10. Rekening Kas Negara adalah rekening ternpat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. 4.

11. Rekening Khusus (special account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka keja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 16. Surat Penetapan Bupati Dana Alokasi Kabupaten yang selanjutnya disebut SPB DA-Kab adalah surat yang rnenetapkan hasil keputusan forum musyawarah kabupaten tentang penggunaan DA-Kab oleh Bupati. 17. Surat Penetapan Bupati Dana Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut SPB DOK adalah surat yang menetapkan hasil keputusan forum musyawarah kabupaten tentang penggunaan DOK oleh Bupati. 18. Surat Pejanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Kabupaten yang selanjutnya disebut SPPB DA-Kab adalah surat pejanjianlkesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program BRR-SPADA dengan setiap Unit Pengelola Kegiatan Dinas (UPKD) berdasarkan SPB DA-Kab. 19. Surat Pejanjian Pemberian Bantuan yang selanjutnya disebut SPPB DOK adalah surat perjanjianlkesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program BRR-SPADA dengan Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten (TPK Kab) berdasarkan SPB DOK.

20. Unit Pengelola Kegiatan Dinas yang selanjutnya disebut UPKD adalah unit yang beranggotakan dari unsur masyarakat dan perwakilan dinas bersangkutan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana sesuai SPPB DA-Kab. 21. Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten yang selanjutnya disebut TPK Kab adalah tim yang beranggotakan dari unsur masyarakat dan perwakilan beberapa dinas yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan PPDTK, pengendalian kegiatan antar dinas, monitoring kualitas pelaksanaan kegiatan oleh UPKD, dan penggunaan dana sesuai SPPB DOK. 22. Retroactive Financing adalah KPPN diperkenankan untuk menerbitkan SP2D dalam batasan nilai dan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam grant agreement dan atau perdirjen ini. Pasal2 Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Nomor Hibah Nomor Register Tanggal Penandatanganan Retroactive Financing

e. f. g. h. i. j.

Closing Date Jumlah Hibah Jumlah Initial Deposit Nomor Rekening Khusus Executing Agency ImplementingAgency

: TF057955 : 70701901 : 25 Januari 2007 : USD 100,000 (01 Februari 2006 s.d. 25 Januari 2007) : 30 Juni 2010 : USD 22,476,000 : USD 4,000,000 : 602.104411 Bappenas Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias dan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 ( I ) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus No. 602.104411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase dana Grant Nomor TF No. TF057955 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini BAB Ill PENCAIRAN DANA Pasal4 (1) Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, pelaksanaan pencairan dana dilakukan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAlKuasa PA berdasarkan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. (2) Dalam ha1 penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE DJA Nomor SE-43/Al61/0392 jo SE DJA Nomor SE-32/Al63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan SE DJA Nomor SE130/Al1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (3) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPPN Khusus Banda Aceh. (4) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UPTTUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (I), tetapi. dibebankan pada Rekening Kas Negara. UPrrUP dilengkapi Pertanggungjawaban SPM dokumen pendukung dari PAlKuasa PA berupa Daftar Rincian Pembayaran dan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPHLN. (5) Dalam pelaksanaan penerbitan SP2D harus memperhatikan hal-ha1sebagai berikut :

a.

Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy "NOL" dimaksud sesuai dengan SE DJA Nomor SE104/A.2000 (Form 384C untuk pekejaan kategori consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanl ditandatangani (finafsigned contract);

b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan SE DJA Nomor SE-84/N71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan BAP untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjamanIHibah Luar Negeri. (6) Pada SPM tercantum nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, nomor hibah, kode dan besamya persentase (porsi) kategori. (7) Dalam mengelola dana keuangan negara yang tersimpan dalam rekening Bank Pemerintah yang ditunjuk hams berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Nomor B-224/MKN/6/1970 dan Nomor B297/MWIVl4/1971 tentang Pemindahbukuan Jasa Giro Atas Nama Rekening-Rekening Bendaharawan dan SE DJA Nomor SE-128/A/542/1190 tentang Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-3921lN5411091 tentang Pembindahbukuan Jasa Giro Bendaharawan yang menyimpan uangnya di Bank Pemerintah dan peraturan yang berlaku lainnya yang berkaitan. (8) Pada akhir kegiatan program, apabila terdapat sisa dana dalam rekening-rekening dimaksud, hams disetor kembali ke Rekening Khusus pada Bank Indonesia Pusat. Pasal5 (1) Pencairan Dana Kategori 1 (DA-Kab).

a. Tahap I sebesar 30 % dari nilai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Kabuapten (SPPB DA-Kab) dengan melampirkan: 1) SPB DA-Kab; (Form Lampiran II) 2) SPPB DA-Kab; (Form Lampiran Ill) 3) Berita Acara Penggunaan Dana UPKD; (Form Lampiran IV)

4) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). (Form Lampiran V)

b. Tahap II sebesar 30 % dari nilai proposal yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I telah mencapai 90 % atau lebih dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 20%, dengan melampirkan: 1) Berita Acara Penggunaan Dana UPKD; (Form Lampiran IV) 2) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). (Form Lampiran V) C. Tahap Ill sebesar 30 % apabila pemanfaatan dana

tahap I mencapai loo%, tahap II mencapai 90% dan pelaksanaan kegiatan fisik telah mencapai 50% dengan melarnpirkan: 1) Berita Acara Penggunaan Dana UPKD; (Form Lampiran IV) 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). (Form Lampiran V)

d. Tahap IV setelah pemanfaatan dana tahap II mencapai loo%, tahap Ill mencapai 90%, dan pelaksanaan kegiatan fisik telah mencapai 80% dengan melampirkan: 1) Berita Acara Penggunaan Dana UPKD; (Form Lampiran IV) 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); (Form Lampiran V) 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP). (Form Lampiran VI) (2) Pencairan Dana Kategori 2 (Planning GrantsDOK Kabupaten). a. Tahap I sebesar 40 % dari nilai SPB-DOK Kabupaten dengan melarnpirkan: 1) SPB DOK; (Form Lampiran VII) 2) SPPB DOK (SPPB-DOK); (Form Lampiran VIII) 3) 4)

Berita Acara Penggunaan Dana DOK; (Form Lampiran IX) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). (Form Lampiran V)

b. Tahap II sebesar 40 % dari nilai DOK dapat dibayarkan apabila penyerapan dana dari pencairan sebelumnya telah mencapai 90%, dengan melampirkan: 1) Berita Acara Penggunaan Dana DOK; (Form Lampiran IX) 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). (Form Lampiran V) c. Tahap Ill sebesar 20 OO/ setelah pemanfaatan dana tahap I mencapai loo%, tahap II mencapai 90% dengan melampirkan: 1) Berita Acara Penggunaan Dana DOK; (Form Lampiran IX) 2) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). (Form Lampiran V) (3) Pencairan dana Kategori 3 (Goods and consultants' services for implementation support), Kategori 4 (Goods and consultants' services for monitoring and evaluation), dan Kategori 5 (Operating Costs). a. Pencairan dana dapat diajukan oleh Satker Dukungan Bantuan Pemerintah Daerah-Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA) di BRR atau oleh satker pengembangan daerah khusus di KPDT menggunakan mekanisme: 1) SPM UPrrUP sesuai dengan PER-66lPBl2005. 2) SPM GUP dengan melampirkan: (a) Daftar Rincian Pembayaran; (b) Rekapitulasi Pegeluaran per kategori PHLN yang dibuat oleh satker BRRSPADA dan disahkan oleh KPPN. b. Pembayaran kepada Pihak ketiga (Goods and consultants' services) dilaksanakan dengan SPMLS dan melampirkan: 1) Resume KontrakISPK; 2) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); (Form Lampiran V) 3) Berita Acara Pembayaran (BAP) BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal6 (1) Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilakukan dengan mekanisme penyampaian Withdrawal Application (WA) dan Financial Monitoring Report

(FMR) untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan oleh Executing Agency melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas NegaraISubdit Dana Pinjaman dan Hibah kepada Bank Dunia. (2) Untuk menjaga dana pada rekening khusus selalu tersedia, Executing Agency diwajibkan segera memproses konsep Replenishment dengan mekanisme FMR tersebut pada ayat (1). (3) Berdasarkan Rekening Koran dari Bank Indonesia, apabila ketersediaan dana Rekening Khusus tidak akan mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN bersangkutan sehubungan kekurangan dana Rekening Khusus dimaksud. (4) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal7 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D, copy SPM, dan copy BAP atau Rekapitulasi pengeluaran per kategori dan Persetujuan (No Objection LetterlNOL) sepanjang dipersyaratkan. (2) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan setiap hari Senin minggu berikutnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Sub Direktorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta (3) Sesuai ayat (1) di atas, KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya, apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai ekspedisi kedua.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal8 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi PinjamanlHibah Luar Negeri dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. (2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 28 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN-DANA GRANT MULTI DONOR TRUST FUND NOMOR TF057955 (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NlAS

KATEGORI DAN PERSENTASE PEMBIAYAAN HlBAH MDTF NOMOR TF057955 (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS

(5) Operating Costs Total

22,476,000

***) Kategori (3) dan (4) menyertakan NOL apabila kontrak pengadaan barang (goods) senilai > USD 100,000 dan atau kontrak konsultan sebesar > USD 50,000.

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 28 IPBR007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAlRAN DANA GRANT MULTl DONOR TRUST FUND NOMOR TF057955 (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEHDARUSSALAMDANNIAS

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN Dana Alokasi Kabupaten (SPPB DA-Kab) Kabupaten : .................................. Nomor Tanggal

................. : ................

Yang bertanda tangan dibawah ini I.

Nama Jabatan

.................................................... : Pejabat Pernbuat Komitmen Program Percepatan Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Khusus Kabupaten........................ Propinsi ............

(P2DTK),

Berdasarkan SK Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ................ Nomor ................ tanggal .............. bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertarna. II.

Nama Jabatan

.................................................... :

Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dinas .........(UPKD) Kabupaten................... selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyepakati hal-ha1sebagai berikut : (1) Pihak Pertama, rnenyetujui pemberian dana Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) kepada Pihak Kedua sebesar Rp. .............. dengan 4 tahap pembayaran yaitu tahap I : 30%, tahap II : 3 0 % , Tahap Ill : 30% dan Tahap IV 10%. (2) Penarikan tahap I dilaksanakan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). (3) Penarikan tahap II dari KPPN setelah pemanfaatan dana tahap I telah mencapai 90% dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 20%. (4) Penarikan tahap Ill dari KPPN setelah pernanfaatan dana tahap I mencapai loo%, tahap II mencapai 90%. dan pelaksanaan kegiatan fisik telah mencapai 50%. (5) Penarikan tahap IV dari KPPN setelah pemanfaatan dana tahap II mencapai loo%, tahap Ill mencapai 90%, dan pelaksanaan kegiatan fisik telah mencapai 80%.

(6) Pihak kedua diberi kewenangan untuk mengelola dana secara belanja langsung dan atau menyalurkan dana ke pihak ketiga sesuai keputusan forum musyawarah kabupaten, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

No.

Nama Kegiatan

Belanja Langsung

Pihak ketiga

TOTAL (RP)

TOTAL (7) Pembayaran kepada pihak ke 2 dilaksanakan melalui Bank ............. Nomor Rekening ...........atas nama Rekening UPKD ............. Kabupaten ..................

Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten

Mengetahui Bupati .......

Pihak Kedua Ketua UPKD .....Kabupaten ........

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 28 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT MULTl DONOR TRUST FUND NOMOR TF057955 (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NlAS

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA UPKD ............ Kabupaten ................... Nomor : ................ Pada hari ini .............. tanggal ........... bulan .......... tahun ..............kami yang bertanda tangan dibawah ini :

.

Nama Jabatan

.................................................... : Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten........................

II.

Nama Jabatan

dan

Khusus

(P2DTK),

.................................................... : Ketua UPKD ................... Kabupaten ..............................

dengan ini secara bersarna-sarnatelah melakukan penelitian : (1) UPKD .................... telah siap melaksanakan kegiatan ............... (sesuai SPB) untuk program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PZDTK), Tahun Anggaran .................. untuk penarikan dana tahap I I 1 1 / 111 / IV. (2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka UPKD ........ layak untuk memperoleh pernbayaran tahap ........... sebesar Rp. ................. (t&lang

Berdasarkan pernberian bantuan ini, rnaka seluruh kegiatan melalui UPKD ...... Kabupaten ....... bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan, dengan pendampingan Konsultan P2DTK dan Monitoring oleh Pejabat Pernbuat Komitmen P2DTK kabupaten Demikian berita acara ini dibuat unluk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dinas..... Kabupaten .....

Mengetahui: Konsultan Manajemen Kabupaten Pejabat Pembuat Komitmen P2DTK (KM-Kab) Kabupaten ....................

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 28 lPBROO7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT MULTl DONOR TRUST FUND NOMOR TF057955 (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NlAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA (SPTB) Nomor: ........................... 1

Nama satuan kerja

2

Kode satuan kerja

3

Tanggal 1No. DlPA

4

Sub Kegiatan

5

Klasifikasi belanja

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ............. Menyatakan saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut: No

MAK

Penerima

Uraian

Bukti Tanggal Nomor

JUMLAH

Jumlah

Rp

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja

.................

untuk

kelengkapan adrninistrasi dan

keperluan

pemeriksanaan aparat pengawasan fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.............................(....... Pembuat komitmen Nama NIPINRP

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 28 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT MULTl DONOR TRUST FUND NOMOR TF057955 (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NlAS

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS Kabupaten........................... SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua UPKD ..... Kabupaten........................ selaku Pengelola DA - Kab P2DTK dengan ini menyatakan bahwa: Penggunaan dana tahap I sampai dengan Ill yang telah dicairkan kepada UPKD ....... kabupaten ...........telah mencapai 90%, sesuai dengan rencana dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Kabupaten (SPPB DA-Kab). Dengan pencairan tahap terakhir ini, maka Ketua UPKD ......... Kabupaten................... menyatakan sanggup menyelesaikan seluruh kegiatan sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Kabupaten (SPPB DA-Kab) yang telah disepakati .

Menyetujui PP-Komitmen kabupaten.........,

Dibuat oleh Ketua UPKD ........ Kabupaten.......

Mengetahui, KM-Kabupaten

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 28 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PEIAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT MULTI DONOR TRUST FUND NOMOR TF057955 (SUPPORT FOR POOR AND DlSADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NlAS

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PENETAPAN BUPATI (SPB) TENTANG ALOKASI DANA OPERASIONAL KEGIATAN (DOK) KABUPATEN................................................................. Nomor:.............................. tanggal...................... Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Kabupaten ................... Propinsi ............ yang diselenggarakan pada hari ......... .tanggal ............. bulan ........ tahun ........... dengan ini ditetapkan bahwa nama kegiatan dan jumlah Dana Operasional Kegiatan (DOK) Kabupaten Bantuan Program Percepatan .... Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tahun Anggaran ....I.. Adalah sebagai berikut :

Demikian untuk digunakan seperlunya. Ditetapkan di Pada tanggal Bupati (............................1 Tembusan Yth : 1. Tim Koordinasi P2DTK Propinsi ....................... 2. Konsutan Manajemen Provinsi P2DTK 3. Tim Koordinasi P2DTK Kabupaten.................... 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 5. Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Kabupaten 6 . Konsultan Manajemen Kabupaten P2DTK

7.

Bank Penyalur setempat yang disetujui Musyawarah Kabupaten

LAMPIRAN Vlll PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 28 lPBl2M37 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT MULTI DONOR TRUST FUND NOMOR TF057955 (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEHDARUSSALAMDANNIAS

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PERJANJIANPEMBERIAN BANTUAN DANA OPERASIONAL KEGlATAN (SPPB DOK) Kabupaten : ............................... Nomor Tanggal

................. .................

Yang bertanda tangan dibawah ini I.

Nama Jabatan

....................................................

:

Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah . ...... Propinsi Tertinggal dan Khusus (PZDTK), Kabupaten..............

Berdasarkan SK Badan Rehabiliasi dan Rekonstruksi ................Nomor ................ tanggal .............. bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. II.

Nama Jabatan

.................................................... :

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kabupaten................... selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyepakati hal-ha1 sebagai berikut : (1) Pihak Pertama, menyetujui pemberian Dana Operasional Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) kepada Pihak Kedua sebesar Rp. ......... (terbilang .............) dengan 3 tahap pembayaran yaitu tahap I : 40%, tahap II : 40% dan Tahap Ill : 20%. (2) Penarikan tahap I dilaksanakan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB DOK). (3) Tahap II sebesar 40 % dari nilai DOK dapat diterbitkan apabila penyerapan dana dari pencairan sebelumnya telah mencapai 90%. (4) Tahap Ill sebesar 20 % setelah pemanfaatan dana tahap I mencapai loo%, tahap II mencapai 90%. (5) Pihak Kedua berkewajiban menggunakan dana sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh forum musyawarah kabupaten sebagaimana tertuang dalam SPB DOK-Kabupaten ......... (terlampir). (6) Pencairan dana kepada pihak Kedua dilaksanakan melalui Bank .............Nomor Rekening ..................atas nama Rekening Dana Operasional Kegiatan Bantuan Program P2DTK (RDOK-P2DTK) Kabupaten ....................................

Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua Kabupaten ....... Ketua TPK Kabupaten..........

Mengetahui Bupati ...............

LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 28 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA GRANT MULTI DONOR TRUST FUND NOMOR TF057955 lSUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTIPROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS) Dl NANGGROE ACEH DARUSSALAMDAN NlAS

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN (BAPD DOK) Kabupaten ................... Nornor : ................ Pada hari ini .............. tanggal ........... bulan .......... tahun .............. karni yang bertanda tangan dibawah ini : I.

Narna Jabatan

.................................................... : Pejabat Pernbuat Kornitrnen Program Percepatan Pernbangunan Daerah Tertinggal Kabupaten........................

II.

Nama Jabatan

dan

Khusus

(PZDTK),

.................................................... : Ketua TPK .................... Kabupaten ..............................

dengan ini secara bersarna-sarna telah rnelakukan penelitian : (1) TPK Kabupaten .................... telah siap rnelaksanakan kegiatan perencanaan PZDTK Kabupaten ............... (sesuai SPB DOK) Tahun Anggaran .................. untuk penarikan dana tahap II11 1 111 . (2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, rnaka TPK Kabupaten......... sebagai pengelola kegiatan perencanaan PZDTK untuk selanjutnya dapat rnernperoleh pernbayaran tahap ........... sebesar Rp. ................. (terbilang .................). Berdasarkan pernberian bantuan ini, rnaka TPK Kabupaten ............ bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dirnaksud sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan, dengan pendarnpingan Konsultan PZDTK dan Monitoring oleh Pejabat Pebuat Kornitrnen. Dernikian berita acara ini dibuat unluk dipergunakan sebagaimana rnestinya. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten.........

Mengetahui: Pejabat Pernbuat Kornitrnen PZDTK Konsultan Manajernen Kabupaten Kabupaten ........ (KM-Kab)

VI. PENGELOLAAN BARANG MILIK 1 KEKAYAAN NEGARA

Catatan : Triwulan I1 Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PENGELOLAAN BARANG MILIKIKEKAYAAN-NEGARA

VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara; di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN Nornor SE- 17 IPB12007 TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URAIAN MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP) DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 13lPMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar dinyatakan bahwa Bagan Perkiraan Standar selanjutnya dikelolalditambahldikurangi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mengingat pada saat pelaksanaan anggaran terdapat penerimaan dan pengeluaran Kernenterian NegaralLernbaga yang belurn tertarnpung dalam Bagan Perkiraan Standar. Sehubungan dengan ha1 tersebut, dengan ini disarnpaikan penarnbahan dan perubahan Uraian Mata Anggaran Penerirnaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalarn Bagan Perkiraan Standar seperti dibawah ini: 1. Perubahan Uraian MAP dan MAK dalarn Bagan Perkiraan Standar (sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran I); 2. Penarnbahan Kode MAP dan MAK dalam Bagan Perkiraan Standar (sebagaimana tercanturn dalarn Larnpiran IIA, ll-B, Il-C, dan Il-D); 3. Kode MAP yang tidak digunakan (sebagairnana tercantum dalam Lampiran Ill). Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN I SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE17 /PB/2007 TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URAIAN MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP) DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR

DAFTAR PERUBAHAN URAIAN MAP DAN MAK DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR

42381

Pengembalian Lain-Lain

Pendapatan

423818

Pengembalian Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal

Pengembalian Lain-Lain

Pendapatan

Pengembalian Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Belanja

B

I

I

I

I

Uraian Baru

Uraian Lama

Kode

No.

I

5411

Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Pendek

Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Pendek

54111

Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan

Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara

541111

Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan

Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara

541119

Belanja Pembayaran BiayaIKewajiban Lainnya Bunga Surat Utang Perbendaharaan

Belanja Pembayaran BiayaIKewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara

5412

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Pendek

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Pendek

54121

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara

541211

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara

541219

Pengembalian Belanja Pembayaran BiayaIKewajiban Lainnya Bunga Surat Utang I Perbendaharaan I

Pengembalian Belanja Pembayaran BiayaIKewajiban Lainnya - Bunga Surat Perbendaharaan Negara

Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri JangkaPendek

Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Jangka Pendek

Belanja Pembayaran Belanja Pembayaran Bunga Bunga Surat Utang Surat Perbendaharaan Negara Perbendaharaan

No.

Kode

Uraian Lama

Uraian Baru

542111

Belanja Pernbayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan-Valas

Belanja Pernbayaran Bunga Surat Perbendaharaan NegaraValas

542119

Belanja Pernbayaran BiaydKewajiban Lainnya Bunga Surat Utang Negara

Belanja Pernbayaran BiayaIKewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara

5422

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Jangka Pendek

Pengembalian Belanja Pemba~aran Bungs Utang Luar Negeri Jangka Pendek

54221

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Utang Perbendaharaan

Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara

542211

Pengernbalian Belanja Pernbayaran Bunga Surat Utang PerbendaharaanValas

Pengernbalian Belanja Pernbayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas

542219

Pengernbalian Belanja Pernbayaran BiaydKewajiban Lainnya Bunga Surat Utang Negara

Pengernbalian Belanja Pernbayaran BiayaIKewajiban Lainnya - Bunga Surat Perbendaharaan Negara

5451

Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption atas Pembelian kembali Obligasi dalarn Negeri jangka panjang

Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption

54511

Belanja Pernbayaran Loss On Bond Redemption atas Pernbelian kembali Obligasi dalarn Negeri jangka panjang

Belanja Pernbayaran Loss On atas Bond Redemption Pernbelian kernbali Surat Utang Negara dalarn Negeri

545111

Belanja Pernbayaran Loss On Bond Redemption atas Pernbelian kernbali Obligasi dalarn Negeri Jangka Panjang

Belanja Pernbayaran Loss On atas Bond Redemption Pernbelian kernbali Surat Utang Negara dalarn Negeri Jangka Panjang

Uraian Baru

Uraian Lama

Kode

No.

5455

Belanja Belanja Pengembalian Pengembalian Pembayaran Loss On Bond Pembayaran Loss On Bond atas Redemption Redemption Pembelian kembali Obligasi dalarn Negeri jangka panjang

54551

Belanja Pengernbalian Belanja Pengernbalian Pernbayaran Loss On Bond Pernbayaran Loss On Bond Redemption atas Pernbelian Redemption atas Pernbelian kernbali Obligasi dalarn kernbali Surat Utang Negara dalarn Negeri Negeri jangka panjang

545511

Pengernbalian Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption atas Pernbelian kernbali Obligasi dalarn Negeri Jangka Panjang

Pengernbalian Belanja Pernbayaran Loss On Bond Redemption atas Pernbelian kernbali Surat Utang Negara dalarn Negeri Jangka Panjang

Belanja Daerah

C

I1

Belanja Khusus

61321

Belanja DAK Pendidikan

Non

DR

Belanja DAK Pendidikan

613211

Belanja DAK Pendidikan

Non

DR

Belanja DAK Bidang Pendidikan

Belanja DAK Kesehatan

Non

DR

Belanja Kesehatan

Belanja DAK Kesehatan

Non

DR

Belanja DAK Bidang Kesehatan

Belanja DAK lnfrastruktur

Non

DR

Belanja DAK lnfrastruktur

Non

DR

Belanja DAK lnfrastruktur

Bidang

Belanja DAK Pemekaran (Pemerintahan)

Non DR Daerah

Belanja DAK Pemekaran (Pemerintahan)

Bidang Daerah

613221 61323

I1

I I 61324

Dana

Belanja Dana Alokasi Khusus

6132

Alokasi

1

DAK

DAK Belanja lnfrastruktur

Bidang

Bidang

Bidang

I

Bidang Kelautan

61327

Belanja DAK Non Lingkungan Hidup

DR

Belanja DAK Lingkungan Hidup

Bidang

613271

Belanja DAK Non Lingkungan Hidup

DR

Belanja DAK Lingkungan Hidup

6134

Pengembalian Belanja Dana Alokasi Khusus

Pengembalian Belanja Dana Alokasi Khusus

61341

Pengembalian Belanja DAK Non DR Pendidikan

Pengembalian Belanja DAK Bidang Pendidikan

613411

Pengembalian Belanja DAK Non DR Pendidikan

Pengembalian Belanja Bidang Pendidikan

61342

Pengembalian Belanja DAK Non DR Kesehatan

Pengembalian Belanja DAK Bidang Kesehatan

613421

Pengembalian Belanja DAK Non DR Kesehatan

Pengembalian Belanja Bidang Kesehatan

61343

Pengembalian Belanja DAK Non DR lnfrastruktur

Pengembalian Belanja DAK Bidang lnfrastruktur

613431

Pengembalian Belanja DAK Non DR lnfrastruktur

Pengembalian Belanja Bidang lnfrastruktur

61344

Pengembalian Belanja DAK Non DR Pemekaran Daerah (Pemerintahan)

Pengembalian Belanja DAK Bidang Pemekaran Daerah (Pemerintahan)

Bidang

DAK

DAK

DAK

61347

Pengembalian Belanja DAK Non DR Lingkungan Hidup

Pengembalian Belanja DAK Bidang Lingkungan Hidup

613471

Pengembalian Belanja DAK Non DR Lingkungan Hidup

Pengembalian Belanja DAK Bidang Lingkungan Hidup

LAMPIRAN Il-A SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 17 IPB12007 TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URAIAN MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP) DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR

DAFTAR PENAMBAHAN KODE MAP MAK DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR KELOMPOK PENDAPATAN

4242

Pendapatan Bagian Pemerintah Dari Sisa Surplus Bank lndonesia

42421

Pendapatan Bagian Pemerintah Dari Sisa Surplus Bank lndonesia

42421 1

Pendapatan Bagian Pemerintah Dari Sisa Surplus Bank lndonesia

4246

Pengembalian Pendapatan Bagian Pemerintah Dari Sisa Surplus Bank lndonesia

42461

Pengembalian Pendapatan Bagian Pernerintah Dari Sisa Surplus Bank lndonesia

42461 1

Pengembalian Pendapatan Bagian Pemerintah Dari Sisa Surplus Bank lndonesia

LAMPIRAN ll-B SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE17 lPBl2007 TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URAIAN MATA ANGGARAN PENERlMA4N (MAP) DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR

DAFTAR PENAMBAHAN KODE MAP MAK DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR KELOMPOK BELANJA Uraian 5137

Belanja Cadangan Perubahan Sharing

51371

Belanja Cadangan Perubahan Sharing Belanja Cadangan Perubahan Sharing

513711 I

5138 51381

I Pengembalian Belanja Cadangan Perubahan Sharing Pengembalian Belanja Cadangan Perubahan Sharing

513811

Pengernbalian Belanja Cadangan Perubahan Sharing

5221

Belanja Jasa

52211

Belanja Jasa Jasa Pelayanan Bank Operasional Mitra Kerja KPPN

522117 I

5222 122221

I Pengembalian Belanja Jasa

1 Pengembalian Belanja Jasa Pengernbalian Jasa Pelayanan Bank Operasional Mitra Kerja KPPN

1

5513

1

Belania Subsidi Lembana Non-Keuangan - Non BBM

55131

Belanja Subsidi Non-BBM - HargalBiaya

551317

Subsidi Biaya Pengawasan Pupuk

551318

Subsidi Biaya Perawatan Beras Pengembalian Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan

- Non BBM

Pengembalian Belanja Subsidi Non-BBM - HargalBiaya 551717

Pengernbalian Subsidi Biaya Pengawasan Pupuk

I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 17 IPB12007 TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URAIAN MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP) DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR

DAFTAR PENAMBAHAN KODE MAP MAK DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR KELOMPOK PEMBIAYAAN Uraian

Kode 7111

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan

71111

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan

711115

Penerimaan Pembiayaan Dari Rekening Dana lnvestasi

1 711116

1

Penerimaan Pembiayaan Dari Rekening BUN untuk Obligasi

/

Penerimaan Hasil Restrukturisasi

Penjualan

7113

1

Penerimaan Hasil Restrukturisasi

Penjualan

71131 711312

Penerimaan Hasil Penjualan IPenyelesaian Aset Eks BPPN

(

Aset

Program Aset

Program

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam NegeriPerbankan

1 1

1

71151

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dalam NegeriPerbankan

711515

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dari Rekening Dana lnvestasi

711516

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Dari Rekening BUN untuk Obligasi -

- - -

Pengembalian Penerimaan Program Restrukturisasi

Hasil

Penjualan

Aset

Pengembalian Penerimaan Program Restrukturisasi

Hasil

Penjualan

Aset

Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan 1 Penyelesaian Aset Eks BPPN

I /

LAMPIRAN 11-0 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE17 lPB12007 TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URAIAN MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP) DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MA%). DALAM BAGAN PERKIRMN STANDAR

DAFTAR PENAMBAHAN KODE MAP MAK DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR KELOMPOK NON ANGGARAN Kode

Uraian

816

Penerimaan Non Anggaran Fihak Ke Tiga

8161

Penerimaan Non Anggaran Fihak Ke Tiga

81611

Penerimaan Non Anggaran Fihak Ke Tiga

816111

Penerimaan Non Anggaran Kesalahan Rekening

826

Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ke Tiga

8261

Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ke Tiga

82611

Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ke Tiga

826111

Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ke Tiga Karena Kesalahan Rekening

Fihak

Ke Tiga

Karena

LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 17 lPBl2007 TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URAIAN MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP) DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK). DALAM BAGAN P E R K I W N STANDAR

DAFTAR KODE MAP YANG TlDAK DIGUNAKAN KELOMPOK PENDAPATAN Kode

Uraian

421 112

Pendapatan luran Badan Usaha Dari Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian BBM

421612

Pengembalian Pendapatan luran Badan Usaha Dari Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian BBM

421212

Pendapatan luran Badan Usaha Dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

421622

Pengembalian Pendapatan luran Badan Usaha Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

KELOMPOK NON ANGGARAN

Dari

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.oerbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nornor SE- 19 IPB12007 TENTANG PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KAS POSlSl SELAMA PELAKSANAAN CUT1 BERSAMA

Berdasarkan Keputusan bersarna Menteri Agarna, Menteri Tenaga Kerja dan transrnigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 481 Tahun 2006, KEP.281lMENNlll2006, dan SKB/03/M.PANI712006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersarna Tahun 2007, dengan ini disarnpaikan bahwa pada hari Jurnat tanggal 18 Mei 2007 rnerupakan hari cuti bersarna. Sehubungan ha1 tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dirninta untuk rnernperhatikan hal-ha1sebagai berikut: 1. Mernberitahukan kepada BanWPos Persepsi rnitra kerja masing-masing bahwa pelirnpahan Penerirnaan Negara yang seharusnya dilaksanakan pada hari Jurnat tanggal 18 Mei 2007 dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 Mei 2007 paling larnbat pukul 10.00 waktu seternpat. Pelirnpahan tersebut rnencakup penerirnaan negara yang diterirna BanWPos Persepsi pada periode hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 dan hari Rabu tanggal 16 Mei 2007. 2. Penerirnaan Negara yang diterirna BanWPos Persepsi pada hari Jurnat tanggal 18 Mei 207 akan dibukukan sebagai penerirnaan hari Senin tanggal 21 Mei 2007. Penerirnaan Negara tersebut dilaporkan ke KPPN pada periode pelaporan penerirnaan hari Senin tanggal 21 Mei 2007. 3. KPPN rnenyarnpaikan Laporan Kas Posisi Harian atas transaksi penerirnaan dan pelirnpahan sebagairnana dirnaksud di atas sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pelaporan dan pelimpahan penerimaan negara untuk periode berikutnya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian agar dilaksanakan.

4.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2007 Direktur Jenderal, ttd . Herry Purnomo NIP 060046544

Tembusan : 1 . Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 18 lPBl2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-48lPBl2005 TENTANG MEKANISME PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMBUKUANIPENGESAHAN ATAS REALlSASl PENARIKAN PlNJAMANlHlBAH LUAR NEGERI MELALUI TATA CARA PEMBAYARAN LANGSUNG DAN LETTER OF CREDIT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48lPB12005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47lPB12006, dinyatakan secara tegas bahwa atas transaksi Letter of Credit (LC) dan Pembayaran Langsung (PL) Tahun Anggaran 2005 dan sebelumnya dapat diterbitkan Surat Perintah PembukuanlPengesahan (SP3) dan akan dicatat oleh Seksi Bank dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Umum Tahun Anggaran 2006; bahwa guna pengesahan transaksi UC yang dibuka berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) dan pembukuan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (APD-PL) yang diterbitkan pada Tahun Anggaran 2006 dan sebelumnya, perlu diterbitkan SP3 pada Tahun Anggaran 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48lPB12005 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah PembukuanlPengesahan Atas Realisasi Penarikan PinjamanIHibah Luar Negeri Melalui Tata Cara Pembayaran Langsung dan Letter of Credit;

: I. Undang-Undang Nomor

2.

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pernerintah (SAP); Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418); Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa lnstansi Pernerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 120, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4330) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenarn atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa lnstansi Pernerintah; lnstruksi Presiden Nornor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alarn Gernpa Burni dan Gelornbang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn dan Provinsi Surnatera Utara; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 13lPMK.0612005 tentang Bagan Perkiraan Standar; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Menteri Keuangan Nornor 59lPMK.0612005 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134/PMK.06/2005 tentang Pedornan Pernbayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Bersarna Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKetua

Bappenas Nomor 1851KMK.0311995 dan Nomor KEP.0311KET1511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 12. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 459lKMK.0311999 dan Nomor KEP.264lKETl0911999 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.0311 KET1511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-48lPB12005 TENTANG MEKANISME PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMBUKUANI PENGESAHAN ATAS REALISAS1 PENARIKAN PlNJAMANlHlBAH LUAR NEGERI MELALUI TATA CARA PEMBAYARAN LANGSUNG DAN LETTER OF CREDIT. Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal PER-48lPBl2005 tentang Perbendaharaan Nomor Mekanisme Penerbitan Surat Perintah PembukuanlPengesahan Atas Realisasi Penarikan PinjamanlHibah Luar Negeri Melalui Tata Cara Pembayaran Langsung dan Letter of Credit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-471PB12006 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 angka 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Mekanisme

penerbitan

Surat

Perintah

PernbukuanlPengesahan (SP3) atas realisasi penarikan PHLN dengan tata cara UC: 1. KPPN Khusus c.q. Subbag Urnurn rnenerirna Advis Debet Kredit dan Nota Debet dari Bank Indonesia sebagai larnpiran rekening koran harian dan rnenyarnpaikannya kepada Seksi Bank.

2. Seksi Bank rnencocokkan Advis Debet Kredit dan Nota Debet dengan rekening koran harian yang diterirna, selanjutnya copy Nota Debet disarnpaikan kepada Subbag Urnurn. 3.

Subbag Urnurn rnelalui petugas loket rnencatat Nota Debet dan rnernbuat Daftar Pengawasan Penyelesaian SP3 (DPP-SP3) selanjutnya Nota Debet dan DPP-SP3 didistribusikan kepada Seksi PPHLN terkait untuk diproses rnenjadi SP3.

4.

Seksi PPHLN, berdasarkan Nota Debet yang diterirna dan dokurnen lain, rnernproses penerbitan SP3 dengan: a) b)

rnengutip jurnlah nilai rupiah dan nilai valuta asing dari Nota Debet untuk dicanturnkan di SP3; mengutip kode satuan kerja, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, MAP, dan MAK serta peruntukan pernbayaran dari SKP untuk dicanturnkan di SP3.

5. Seksi PPHLN rnenginput data SP3 dan rnencetak SP3 dalarn rangkap 3 (tiga) dengan format sebagairnana larnpiran 1A.

6.

Nilai SP3 dituliskan dalarn pernbulatan.

7.

Penerbitan SP3 diselesaikan oleh KPPN Khusus dalarn batas waktu satu hari keja setelah dicatat oleh petugas loket.

8.

Kepala Seksi PPHLN rnenandatangani SP3 dan rnenyarnpaikannya kepada Seksi Bank beserta dokurnen pendukungnya.

9.

Seksi Bank rneneliti kesesuaian MAP serta MAK dan khusus untuk nilai ekuivalen rupiah pada SP3 akan dicocokkan dengan Nota Debet.

rupiah

penuh tanpa

10. Seksi Bank rnencatat SP3 untuk pernbukuan dan pengesahan, pada Surat Pertanggungjawaban Bendahara Urnurn Negara (SPJ Bendurn) sebesar nilai ekuivalen rupiah, atas pernbukuan BI pada Rekening Kas Negara A KPPN Khusus sebagairnana dilaporkan BI dalarn rekening koran harian yang telah diterirna.

11. Seksi Bank rnengernbalikan SP3 kepada Seksi PPHLN untuk diperbaiki apabila terdapat kesalahan.

12. Apabila SP3 telah rnernenuhi ketentuan yang berlaku, Seksi Bank akan rnenandatangani SP3 dan membubuhi cap timbul dan disampaikan kepada Subbag Umum dengan buku ekspedisi. 13. Subbag Urnurn rnenyarnpaikan SP3 beserta daflar penguji kepada: a) b)

Seksi Bank (Lembar ke-1); Satker bersangkutan (Lembar ke-2); Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Lernbar ke-3 beserta dokumen pendukungnya sebagai pertinggal di KPPN Khusus).

c)

14. Pada Tahun Anggaran Berjalan dapat diterbitkan SP3

atas transaksi U C Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya, selanjutnya dibukukan dalam SPJ Bendum, SAU, SAKUN, dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran Berjalan." 2. Ketentuan Pasal 4 angka 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal4 berbunyi sebagai berikut:

Setelah KPPN Khusus rnenerirna SPP-PL dari Pejabat Kuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen, KPPN Khusus rnenerbitkanl mengesahkan APD-PL (WA) dan menyampaikannya kepada pemberi PHLN. Atas dasar dokumen yang diterima dari KPPN Khusus, pernberi PHLN akan rnembayarkan langsung kepada pihak ketiga. Untuk setiap transaksi pernbayaran tersebut pemberi PHLN akan menyampaikan Notice of Disbursement (NOD) kepada Direktorat PPHLN danlatau KPPN Khusus. 1.

KPPN Khusus c.q. Subbag Urnum menerima NOD dari pernberi PHLN, baik secara langsung rnaupun melalui Direktorat PPHLN.

2.

Subbag Urnurn rnelalui petugas loket mencatat NOD dan rnernbuat Daftar Penyelesaian SP3 selanjutnya NOD dan Daftar Penyelesaian SP3 didistribusikan kepada Seksi PPHLN terkait untuk diproses rnenjadi SP3.

3.

Seksi PPHLN, berdasarkan NOD yang diterirna, memproses penerbitan Surat Perintah

PernbukuanIPengesahan (SP3) rnernperhatikan hal-ha1 sebagai berikut:

dengan

rnengutip jurnlah nilai rupiah valuta asing dan tanggal (saat penarikanldisbursement) dari NOD untuk rnenentukan nilai kurs (nilai kurs jual BI) dalarn rnenghitung ekuivalen rupiah untuk dicanturnkan di SP3; b) rnengutip kode satuan kerja, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, MAP, dan MAK serta peruntukan pernbayaran dari APD-PL untuk dicanturnkan di SP3.

a)

Seksi PPHLN rnenginput data SP3 dan rnencetak SP3 dalarn rangkap 3 (tiga) dengan format sebagaimana larnpiran 1B. Nilai SP3 dituliskan dalarn rupiah penuh tanpa pernbulatan. Penerbitan SP3 diselesaikan oleh KPPN Khusus dalarn batas waktu satu hari kerja setelah dicatat oleh petugas loket. Kepala Seksi PPHLN rnenandatangani SP3 dan rnenyarnpaikannya kepada Seksi Bank beserta dokurnen pendukungnya. Seksi Bank rneneliti kesesuaian MAP serta MAK dan khusus untuk nilai ekuivalen rupiah pada SP3 akan dicocokkan dasar penetapan nilai kursnya. Seksi Bank rnencatat SP3 untuk pernbukuan dan pengesahan, pada Surat Pertanggungjawaban Bendahara Urnurn Negara (SPJ Bendurn) sebesar nilai ekuivalen rupiah, atas realisasi pernbayaran langsung PHLN. Seksi Bank mengernbalikan SP3 kepada Seksi PPHLN untuk diperbaiki apabila terdapat kesalahan. Apabila SP3 telah rnernenuhi ketentuan yang berlaku, Seksi Bank akan rnenandatangani SP3 dan rnernbubuhi cap tirnbul dan disarnpaikan kepada Subbag Urnurn dengan buku ekspedisi. Subbag Urnum rnenyarnpaikan SP3 beserta daftar penguji kepada:

a) Bank Indonesia (Lernbar ke-1);

b)

c)

Satker bersangkutan (Lernbar ke-2); Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Lernbar ke-3 beserta dokurnen pendukungnya sebagai pertinggal di KPPN Khusus).

13. Pada Tahun Anggaran Berjalan dapat diterbitkan SP3 atas transaksi PL Tahun-Tahun Anggaran Sebelurnnya, selanjutnya dibukukan dalam SPJ Bendurn, SAU, SAKUN, dan diungkapkan dalarn Laporan Keuangan Pernerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran Berjalan. Pasal II Perubahan sebagaimana dirnaksud pada Pasal I di atas merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-48/PB/2005. Pasal Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007 DIREKTUR JENDERAL,

ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUH JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 20 lPB/2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

bahwa sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara, disebutkan petunjuk lebih lanjut mengenai pengelolaan Rekening Kas Umum Negara akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; bahwa sesuai Pasal 853 huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan fungsi antara lain penatausahaan Rekening Kas Umum Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Umum Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503);

287

5.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13lPMK.0612005 tentang Bagan Perkiraan Standar; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1151PMK.0612006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 1990 tentang Penulisan Angka Rupiah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN TENTANG TATA CARA PERBENDAHARAAN PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2.

Rekening Kas Urnurn Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara untuk rnenampung seluruh penerirnaan negara dan rnernbayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

3.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat PKN adalah unit organisasi eselon 1 I pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyelenggarakan fungsi antara lain penatausahaan Rekening KUN. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang selanjutnya disebut Direktorat APK adalah unit organisasi eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaanyang rnenyelenggarakan fungsi antara lain penyusunan Laporan Keuangan Pernerintah Pusat.

4.

5.

Subdirektorat Kas Urnurn Negara, yang selanjutnya disebut Subdit KUN adalah unit organisasi eselon Ill pada Direktorat PKN yang rnenyelenggarakan fungsi antara lain pengelolaan Rekening KUN.

6.

Seksi Kas Urnurn Negara D, yang selanjutnya disebut Unit Verifikasi dan Akuntansi adalah unit organisasi eselon IV pada Subdit KUN yang rnernpunyai tugas rnelaksanakan proses verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan rnelalui Rekening KUN, penyusunan laporan realisasi penerirnaan dan pengeluaran rnelalui Rekening KUN, dan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Urnurn Negara.

7.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

8.

Bukti penerirnaan adalah bukti transaksi yang rnenyatakan adanya penarnbahan ekuitas pernerintah.

9.

Bukti pengeluaran adalah bukti transaksi yang rnenyatakan adanya pengurangan ekuitas pernerintah.

10. Bukti memorial adalah bukti transaksi penerirnaan dan pengeluaran yang tidak rnernpengaruhi saldo Rekening KUN. 11. Bukti transaksi adalah dokurnen surnber dan dokurnen pendukung yang digunakan untuk rnencatat (rnerekarn) rnutasi tambah dan rnutasi kurang saldo Rekening KUN.

12. Dokurnen surnber adalah Nota Bank Indonesia. 13. Dokurnen pendukung adalah dokumen yang digunakan

untuk rnelengkapi informasi transaksi pada dokurnen

sumber. Pembukuan adalah kegiatan mencatat (merekam) bukti transaksi Rekening KUN ke dalam buku harian dan buku besar. Buku Harian adalah buku bank, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang saldo Rekening KUN (sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini). Buku Besar adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi Rekening KUN menurut kelompok Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) yang disusun dari buku harian (sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Laporan Kas Posisi adalah laporan yang menyajikan informasi saldo Rekening KUN pada tanggal atau periode tertentu (sebagaimana tercantum dalam Lampiran llla dan lllb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini). Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplusldefisit dan pembiayaan, serta sisa lebihlkurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada periode tertentu. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut LPP-RKUN adalah laporan yang menyajikan informasi transaksi Rekening KUN menurut Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Subfungsi, Program, dan MAPIMAK (sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Laporan Format I-Account APBN adalah Laporan Rekening KUN yang disusun menurut format UndangUndang APBN.

Rekening KUN terdiri dari: a. Rekening KUN dalam Rupiah, dengan nama "Rekening Bendahara Umum Negara" Nomor 502.000000. b.

Rekening KUN dalam valuta USD, dengan nama "Rekening KUN dalam Valuta USD" Nomor 600.50241 1.

Pengelolaan Rekening KUN dilakukan oleh Direktorat PKN c.q. Subdit KUN melalui proses akuntansi yang meliputi kegiatan: a.

Penatausahaanbukti transaksi;

b.

Pembukuan;

c.

Penyusunan laporan. BAB I1

PENATAUSAHAANBUKTITRANSAKSI

(1) Bukti transaksi terdiri dari bukti penerimaan, bukti pengeluaran, dan bukti memorial. (2) Bukti transaksi penerimaan terdiri dari dokumen sumber berupa Nota Kredit Bank lndonesia dan dokumen pendukung berupa rekening koran bank, bukti transferlsetor, bilyet giro, dan surat pemindahbukuan yang sah. (3) Bukti transaksi pengeluaran terdiri dari dokumen sumber berupa Nota Debet Bank lndonesia dan dokumen pendukung berupa SP2D/SPM, bilyet giro, dan rekening koran bank. (4) Bukti memorial, yaitu Nota Penyesuaian yang berfungsi

sebagai dokumen sumber transaksi koreksi pembukuan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

Penatausahaan bukti transaksi Rekening KUN dilakukan sebagai berikut: a.

Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan petugas pada Subdit KUN yang diberi kuasa untuk menerima rekening koran beserta Nota KreditINota Debet dari Bank Indonesia:

b.

Petugas pada Subdit KUN melakukan penelitian dokumen sumber dan melakukan pengujian atas kebenaran formal dokumen pendukung;

c.

Petugas pada Subdit KUN memberi nomor pembukuan, kode mata anggaran, dan kode bagian anggaran pada dokumen sumber sesuai ketentuan yang berlaku;

d.

Petugas pada Subdit KUN menyimpan rekening koran Rekening KUN beserta Nota KreditINota Debet Bank Indonesia dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku. BAB Ill AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

(1) Bukti transaksi yang telah ditatausahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pencatatan dalam valuta USD dibukukan dalam valuta USD dan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Penambahan danlatau pengurangan saldo Rekening KUN dalam Valuta USD karena selisih kurs dibukukan sebagai akun selisih kurs. (4) Prosedur pencatatan dilakukan oleh Subdit KUN dengan

cara: a. b.

Mengerjakan buku harian; Mengerjakan buku besar. Pasal 7

(1) Berdasarkan buku harian disusun Laporan Kas Posisi berupa: a. Laporan Kas Posisi Harian; b. Laporan Kas Posisi Mingguan; c. Laporan Kas Posisi Bulanan. (2) Laporan Kas Posisi ditandatangani oleh Kepala Subdit KUN dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(1) Subdit KUN menyusun LPP-RKUN secara bulanan.

(2) LPP-RKUN ditandatangani oleh Kepala Subdit KUN

setelah dilakukan verifikasi oleh Unit Verifikasi dan Akuntansi.

(3) LPP-RKUN dikirirnkan ke Direktorat APK sebagai surnbangan dalarn penyusunan Laporan Realisasi Semester Pelaksanaan APBN tahun anggaran berjalan.

(1) (2)

Subdit KUN rnenyusun Laporan Format /-Account APBN secara rningguan. Laporan Format /-Account APBN ditandatangani oleh Kepala Subdit KUN dan disarnpaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 10

(1) Subdit KUN rnenyusun Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Urnurn Negara Pusat sesuai dengan Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat. (2) Laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Urnurn Negara Pusat ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara dan disarnpaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pasal 11 (1) Direktorat PKN rnelakukan rekonsiliasi dengan Bank Indonesia atas Rekening KUN selarnbat-larnbatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Hasil rekonsiliasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan dalarn Berita Acara Rekonsiliasi (sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal I 2 (1) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, rnaka sernua peraturan yang rnengatur tentang tata cara pernbukuan Rekening Nornor 502.000000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

293

(2) Hubungan antara Rekening KUN, Rekening Penerimaanl Rekening Pengeluaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Rekening Pemerintah Lainnya akan diatur dalam peraturan tersendiri. Pasal I 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2007 DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN QIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 20 lPB12007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT P E N G E L O W N KAS NEGARA

BUKU BANK REKENING KUN NOMOR TANGGAL

...

XXX

99

999999

99-99-9999 999999

XXXXXXX XXX

999.999,99 999.999.99

99

999999

99-99-9999

999999

XXXXXXX XXX

999.999,99 999.999,99 999.999,99

99

999999

99-99-9999 999999

XXXXXXX X

999.999,99 999.999,99 999.999.99

99

999999

99-99-9999 999999

XXXXXXX X

999.999,99 999.999.99

999.999,99

99

999999

99-99-9999

xxxxxxx

999.999.99 999.999.99

999 999,99

999.999.99

999.999.99

999.999.99

999.999.99 999.999.99

999.999,99

999.999,99 999.999.99

999.999,99

999999

999.999.99

X

99

999999

99-99-9999 999999

xxxxxxx X

99

999999

99-99-9999 999999

xxxxxxx X

99

999999

99-99-9999 999999

xxxxxxx X

99

999999

99-99-9999

999999

xxxxxxx

999.999,99 999.999,99 999.999.99

X

Jakarta, tanggallbulan/tahun Kepala Seksi KUN . . . (Nama lengkap)

NIP ...

LAMPIRAN 11 PERATURAN DIREKTUR JENDERALPERBENDAHAWN NOMOR PER- 20 IPBR007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

BUKU BESAR REKENING KUN NOMOR PERIODE

BUKU BESAR: 9999 (URAIAN KELOMPOK MAPIMAK)

Jakarta, tanggallbulanltahun Kepala Seksi KUN ...

(Nama lengkap) NIP ...

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 20 lPBR007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA LAPORAN KAS POSlSl REKENING KAS UMUM NEGARA TANGGAL: ...

(dalarn R 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99 999.999,99

A. SALDO HARl YANG LALU B. SURPLUSlDEFlSlT 1. Pendapatan Negara dan Hibah 2.Belanja Negara C. PEMBIAYAAN 1. Penerirnaan Pembiayaan 2. Pengeluaran Pernbiayaan D. NON-ANGGARAN 1. Penerirnaan Non-Anggaran 2. Pengeluaran Non-Anggaran E. SALDO HARl IN1 KETERANGAN POSlSl KAS REKENING KAS UMUM NEGARA URAIAN A.

REK. KUN RUPIAH

REK. KUN USD

TOTAL

SALDO HARl LALU

999.999,99

999.999,99

999.999,99

1. TRANSAKSI DEBET

999.999,99

999.999,99

999.999,99

2. TRANSAKSI KREDIT

999.999,99

999.999.99

999.999,99

999.999,99

999.999,99

999.999,99

B. SALDO HARl IN1

KETERANGAN POSlSl KAS REKENING 600.502.411 URAIAN A.

NlLAl DALAM USD

NlLAl DALAM IDR

SALDO HARl LALU

999.999,99

999.999,99

1. TRANSAKSI DEBET

999.999,99

999.999,99

2. TRANSAKSI KREDIT

999.999,99

999.999,99

999.999,99

999.999,99

B. SALDO HARl IN1

Jakarta, tanggallbulanfiahun Kepala Subdit KUN

(Nama lengkap) NIP ...

297

LAMPIRAN lllb PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 20 lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA LAPORAN ARUS KAS REKENING KAS UMUM NEGARA TANGGAL: . ..

(dalam Rp) A.

SALDO AWAL TANGGAL 99-99-9999

999.999,99

B. MUTASI TRANSAKSI TANGGAL 99-99-9999

999.999,99

MUTASI KREDIT

999.999,99

1. XXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXX 3. dst.

999.999,99 999.999,99

TOTAL KREDIT

999.999.99

MUTASI DEBET

999.999,99

1.

XXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXX 3. dst.

999.999,99

TOTALDEBET

999.999,99

JUMLAH MUTASI DEBETIKREDIT

999.999.99

C. SALDO AKHIR TANGGAL 99-99-9999

999.999,99

Jakarta, tanggaVbulanRahun Kepala Subdit KUN

(Nama lengkap) NIP ...

LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 20 lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN REKENING KAS UMUM NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOWN KAS NEGARA

No

BA, UNIT ORGANlSASl DAN MATA ANGGAWN

TRANS

S D BULAN IALU

TRANS

Tanggal Awal Tanggal Akhir Jenis Anggaran

BUIAN IN1

: :

TRANS

S D BULAN IN1

KETERANGAN

(8)

(9)

99

(2) 999 99 999999

(3) 9999

999 999 999.99

9999

(6) 999 999 999,99

9999

999 999 999,99

99

999 99 999999

9999

999 999 999,99

9999

999 999 999,99

9999

999 999 999,99

99

999 99 999999

9999

999 999 999,99

9999

999 999 999,99

9999

999 999 999,99

(1)

JUMLAH

(4)

999 999 999,99

(5)

999 999 999,99

(7)

999 999 999.99

Jakarta, tanggal/bulan/tahun Kepala Subdit KUN

(Nama lengkap) NIP ...

LAMPIRAN IVb PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 20 lPB12007 TENTANG TATA C A M PENGELOLAANREKENING KAS UMUM NEGARA

RINCIAN TRANSAKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN REKENING KAS UMUM NEGARA

Tanggal Awal Tanggal Akhir Jenis Anggaran

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

TGL. NOTA

NO. NOTA

(1) (2) (3) Kode Mata Anggaran: 999999

NO. SPZD

TGL. SPZD

KODE SATKER

KETERANGAN

(4)

(5)

(6)

(7)

$$; (8)

N l l A I RUPIAH (9)

Jurnlah Kode Mata Anggaran: 999999 999.999.999,99 dst. Jumlah Seluruh Mata Anggaran 999.999.999,99

Jakarta, tanggal/bulan/tahun Kepala Subdit KUN (Nama lengkap) NIP ...

(1 0)

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 20 lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAANREKENING KAS UMUM NEGARA.

NOTA PENYESUAIAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

Nomor (1) Tanggal (2) Tahun Anggaran (3)

Koreksi pembukuan atas: SPMJPenerimaan NegaralKirimanUang (4) ... Uang (5) ... Tanggal (7) ... Jenis (8) ... Dokumen Nomor (6) ...

I

I

1. Format untuk koreksi pembukuan atas SPM

Uraian Klasifikast Belanja KPlKDlDWTPlDS Fungsi. Subfungsi, Program Unit Organisasi Keg~atanlSubkegiatan

1

I

(9) (9) (9) (9) (9)

Tertulis ............... ............. ............... .............. ...............

Seharusnya ............... ............... ............... ............... ...............

(10) (10) (10) (10) (10)

2 Format untuk koreksi pembukuan Penerimaan NegaralKirirnanUang

Tertulis MA. BA. Lokasi (9) .............. (9) .............. (9) ...............

Rupiah (9) .............. (9) .............. (9) ...............

Seharusnya MA, BA, Lokasi Rupiah (10) ............... (10) ............... (10) .............. (10) ............... (10) ............... (10) .............

Jakarta, tanggal sepert! di atas

Menyetujui Kepala Subdit KUN

Kepala Seksi (13) ...

Dibukukan tanggal (16) ... Kepala Seksi (17) ...

(11) ... NIP (12) ...

(14) ... NIP (15) ...

(18) ... NIP (19) ...

PETUNJUK PENGlSlAN NOTA PENYESUAIAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTURJENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 20 lPBl2007 TENTANG TATA C A W P E N G E L O W N REKENING KAS UMUM NEGARA.

BERITA ACARA REKONSlLlASl BANK ANTARA BUKU BANK DAN REKENING KORAN BANK INDONESIA REKENING NOMOR ........... Pada hari ........... tanggal ............ bulan ...............tahun ............... berternpat di ................. antara Bank lndonesia dan Departernen Keuangan telah rnelaksanakan rekonsiliasi saldo Rekening ............... Nornor .................. dengan hasil sebagai berikut: 1. Saldo rnenurut Rekening Koran 2. Saldo rnenurut Buku Bank Selisih (1-2)

(RpIUSD) 999.999,99 (RDIUSD) 999.999.99 (RpIUSD) 999.999,99

3. Selisih tersebut disebabkan: a. Nota Kredit yang belurn dibukukan oleh Kuasa Bendahara Urnurn Negara Pusat (rincian terlarnpir)

b.

(RplUSD) 999.999,99

SP2DlGiro Bilyet yang diperhitungkan dalarn Rekening Koran Kuasa Bendahara Urnurn Negara Pusat (rincian terlarnpir)

(RDIUSD) 999.999.99

Jurnlah (a+b)

~RDIUSD)999.999.99

Selisih (1-2) - (a+b)

(RplUSD) 999.999,99

Dernikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Bank lndonesia

Departernen Keuangan Republik lndonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara

(Narna lengkap)

(Narna lengkap) NIP ...

.................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 35 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN REKENING MlLlK KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGNKANTORlSATUAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

bahwa dalarn rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57lPMK.0512007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kernenterian NegaralLernbagalKantorISatuan Kerja, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lernbaga/KantorlSatuan Kerja;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57lPMK.0512007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negaral LernbagalKantorl Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN: Manetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN REKENING MlLlK KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGA IKANTORISATUAN KERJA. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bendahara Urnum Negara adalah Menteri Keuangan. 2. Kuasa Bendahara Urnurn Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 3. Kuasa Bendahara Urnum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

305

KantorlSatuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawahl di lingkungan Kementerian NegaralLembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank sentrallbank umumlkantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorlsatuan kerja kementerian negarallembaga. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umumlkantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorlsatuan kerja kementerian negarallembaga. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional danlatau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya. BAB II

MenterilPimpinan LembagalKepala KantorlSatuan Kerja selaku Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBN dapat memiliki rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. MenterilPimpinan Lembaga dapat memiliki rekening lainnya. Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk tujuan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya

BAB Ill PEMBUKAAN REKENING Pasal3 (1) MenterilPirnpinan LernbagaIKepala KantorlSatuan Kerja selaku Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran dapat rnernbuka rekening penerirnaan danlatau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bendahara Urnurn Negara. (2) Persetujuan pernbukaan rekening sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dikuasakan kepada : a. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang pernbayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara; atau b. Kepala KPPN untuk Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang pernbayarannya dilaksanakan oleh KPPN.

(3) Rekening sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dibuka atas narna jabatan dengan narna "Rekening Bendahara Penerirnaan Kantor....." danlatau "Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor ......"

(1) MenteriIPirnpinan Lernbaga dapat rnernbuka rekening lainnya sebagairnana dirnaksud dalam pasal 2 ayat (2) setelah rnendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Dalam ha1 diperlukan, rekening lainnya juga dapat dibuka oleh KantorlSatuan Keja di lingkungan Kernenterian NegaralLernbaga yang bersangkutan, dengan ketentuan tujuannya sarna dengan rekening lainnya sebagairnana dirnaksud pada ayat (1).

(3) Untuk keperluan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) juga rnerupakan persetujuan terhadap rekening lainnya yang dibuka pada KantorlSatuan kerja di lingkungan Kernenterian NegaralLernbaga yang bersangkutan dan ternbusan persetujuan disarnpaikan kepada KPPN terkait. (4) Berdasarkan persetujuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), Kepala KantorlSatuan Kerja dapat rnernbuka rekening lainnya dan rnelaporkan pernbukaan rekening tersebut kepada KPPN terkait.

(5) Rekening sebagairnana dirnaksud ayat (1) dan ayat (2) dibuka atas narna jabatan oleh MenterilPirnpinan LernbagalKepala KantorlSatuan Kerja dengan narna "Rekening MenteriIPirnpinan LernbagaIKepala KantorlSatuan Kerja .......untuk ........". BAB IV PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING Pasal5 ( I ) Perrnohonan persetujuan pernbukaan rekening dalarn rangka pelaksanaan penerirnaan dan pengeluaran anggaran disarnpaikan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran dengan rnenggunakan forrnulir dalarn Larnpiran I Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57lPMK.0512007, dengan dilarnpiri: a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan rnenggunakan forrnulir dalarn Larnpiran II Peraturan Menteri Keuangan Nornor 571PMK.0512007. (2) Perrnohonan persetujuan pernbukaan rekening sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada: a. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang pernbayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara; atau b. Kepala KPPN untuk Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang pernbayarannya dilaksanakan oleh KPPN.

(3) Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN berwenang rnenolak perrnohonan persetujuan pernbukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak rnernenuhi ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1). (4) Surat persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN rnenggunakan forrnulir dalarn Larnpiran Ill Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57lPMK.0512007.

(1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Kementerian NegaraILembaga disampaikan oleh MenterilPimpinan Lembaga kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007 serta dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007. (2) Dalam ha1 rekening lainnya juga dibuka pada KantorlSatuan Kerja di lingkungan Kementerian NegaralLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (2), permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya untuk KantorlSatuan Kerja di lingkungan Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan disampaikan dalam satu permohonan oleh MenterilPimpinan Lernbaga kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan rnelarnpirkan daftar KantorISatuan Kerja yang akan memiliki rekening lainnya tersebut. (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Surat persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perbendaharaan menggunakan formulir dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan Nomor 571PMK.0512007. (5) Untuk keperluan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), surat persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Perbendaharaan juga dilampiri dengan daftar KantorlSatuan Kerja yang diajukan permohonan persetujuan pembukaan rekeningnya.

(1) Bank IndonesialBank UrnurnIKantor Pos wajib menolak permintaan pembukaan rekening oleh MenterilPimpinan LernbagalKepala KantorISatuan Kerja selaku Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran tanpa adanya persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Perbendaharaanatau Kepala KPPN.

BAB V PENUTUPAN REKENING Pasal8 (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN berdasarkan perintah Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat memerintahkan MenteriIPimpinan LembagalKepala KantorISatuan Kerja dan Bank SentrallBank UmumlKantor Pos untuk melakukan penutupan danlatau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ke Rekening Kas Umum Negara. (2) Rekening Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuan Kerja yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus segera ditutup oleh MenteriIPimpinan LembagalKepala KantorISatuan Kerja, dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara serta menyampaikan bukti pemindahbukuan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (3) Mata anggaran yang digunakan dalam pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergantung kepada jenis rekening dan status uang yang ada dalam rekening tersebut. (4) Penutupan danlatau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada : a. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara; atau b. Kepala KPPN untuk Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh KPPN. BAB VI PELAPORAN Pasal9 (1) MenterilPimpinan LembagalKepala KantorlSatuan Kerja selaku Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nornor 571PMK.0512007.

(2) Laporan pernbukaan rekening sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) disarnpaikan kepada : a. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang pernbayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara; atau b. Kepala KPPN untuk Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang pernbayarannya dilaksanakan oleh KPPN. (3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN rnenyusun daftar rekening yang dilaporkan oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran dengan rnenggunakan forrnulir dalarn Larnpiran V Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57lPMK.0512007. (4) KPPN rnenyarnpaikan daftar rekening sebagairnana dimaksud pada ayat (3) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap akhir selanjutnya digabungkan dan semester untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Pasal 10 (1) Rekening sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar larnpiran pada Laporan Keuangan Kernenterian NegaralLembagalKantorISatuan Kej a Yang bersangkutan dengan menggunakan forrnulir dalarn Larnpiran V Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57lPMK.0512007. (2) Setiap akhir semester, daftar rekening sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh MenteriIPirnpinan LernbagaIKepala KantorISatuan Kerja kepada : a. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang pernbayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara; atau b. Kepala KPPN untuk Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang pernbayarannya dilaksanakan oleh KPPN.

Pasal II (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan daftar

rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dan KPPN berdasarkan daftar rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, menggabungkan daftar rekening seluruh KantorlSatuan Kerja dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007, dan dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara setiap akhir semester. (2) Gabungan daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan daftar rekening yang dibuat berdasarkan laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (3). BAB VII SANKSI Pasal 12 Kementerian NegaralLembagaIKantorlSatuan Kerja yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67lPMK.0512007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/SatuanKerja. BAB Vlll KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Pembukaan rekening selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat dilaksanakan atas nama jabatan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasall4 (1) Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini harus dimintakan persetujuan, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007 kepada : a. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang

pembayarannya

dilaksanakan

oleh

Direktorat

b.

Pengelolaan Kas Negara; atau Kepala KPPN untuk Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh KPPN.

(2) Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum NegaraIKuasa Bendahara Umum Negara menggunakan formulir dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007. (4) Terhadap rekening yang disetujui permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN membuat daftar rekening menggunakan formulir dalam lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007. (5) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58lPMK.0512007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian NegaralLembaga. Pasal I 5 (1) Rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, harus dimintakan persetujuan oleh MenterilPimpinan Lembaga dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Dalam ha1 rekening lainnya juga telah dibuka pada KantorlSatuan Kerja di lingkungan Kementerian NegaralLembaga bersangkutan, rekening lainnya termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (I), rekening lainnya yang telah dibuka oleh Kepala KantorlSatuan Kerja diajukan dalam satu permohonan oleh MenterilPimpinan Lembaga dengan cara dibuat dalam satu daftar rekening dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 571PMK.0512007.

(3) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Surat persetujuan atau penolakan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan menggunakan formulir dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan

Nornor 57/PMK.05/2007. (5) Dalarn ha1 sebagairnana dimaksud pada ayat (2) surat persetujuan atau penolakan disertai dengan daftar rekening lainnya yang telah dibuka pada KantorlSatuan Kerja di lingkungan Kementerian NegaraILembaga yang disetujui atau ditolak dengan rnenggunakan formulir dalarn Larnpiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007. (6) Ternbusan surat persetujuan atau penolakan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala KPPN terkait. (7) Terhadap rekening yang disetujui permohonan persetujuannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (5), Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN membuat daftar rekening rnenggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007. (8) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), penyelesaiannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58lPMK.0512007 tentang Penertiban Rekening Pernerintah pada Kernenterian NegaraILembaga. Pasal 16 Rekening sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan Agar pengurnurnan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN l PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-351PBl2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MlLlK KEMENTERIAN NEGARN LEMBAGNKANTORISATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor : SSifat Lampiran Hal

............. 2007

.............. I2007 ........... ........... : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Yth. .......................... 1) di .................................. 2)

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-

........lPB12007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuan Kerja, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening ...................... 3) pada ..................... 4) untuk keperluan ............................... .5) Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

............................6). NIP. ........................

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING Uraian

No. 1.

Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaanuntuk kantorlsatuan kej a yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantorlsatuan kerja yang dibayar melalui KPPN.

-

2.

Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

3.

Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)

4.

Diisi : Bank Indonesialnama bank umumlkantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.

5.

Diisi : a. b.

c.

6.

Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantorlsatuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Nama Kepala Kantor selaku Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-351PBl2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MlLlK KEMENTERIAN NEGARN LEMBAGNKANTORISATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor : SSifat Lampiran Hal

.............. 12007

............. 2007

........... ........... : Pernyataan Penggunaan Rekening

Yth. .......................... 1) di

.................................. 2) Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-

......../PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuan Kerja, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal ....................3) Nomor

........................... 4) ha1 permintaan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang

dibuka

atas

nama jabatan,

yaitu

rekening

.......................................5) pada .....................................6) hanya untuk keperluan

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

............................... 8). NIP. ........................

Uraian

No.

Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantorlsatuan kerja yang dibayar rnelalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantorlsatuan kerja yang dibayar rnelalui KPPN.

1.

-

2.

Diisi : Jakarta atau narna kota ternpat lokasi KPPN

3.

Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pernbukaan rekening

4.

Diisi : nornor surat permohonan persetujuan pernbukaan rekening

5.

Diisi : penerirnaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerirnaan atau pengeluaran)

6.

Diisi : Bank Indonesidnama bank urnurnlkantor pos giro dirnana akan dibuka rekening tersebut.

7.

Diisi : a. b. c.

8.

Menampung pendapatan Negara dalarn rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerirnaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalarn rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau Menampung selain huruf a dan huruf b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantorlsatuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Narna Kepala Kantor selaku Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER-35/PB12007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MlLlK KEMENTERIAN NEGARAl LEMBAGAIKANTORISATUANKERJA

KOP SURAT

Nornor : SSifat Larnpiran Hal

............. 2007

.............. 12007 ........... ........... : ..........1) Pembukaan Rekening

Yth. ............................2) di

.................................. 3) Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor : PER-

........IPB12007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaralLembagalKantorISatuan Kerja dan surat Saudara tanggal ................4) Nomor ............... 5 ) ha1 Permohonan Pernbukaan Rekening, dengan ini karni

................6) pernbukaan rekening ..................... ..7) pada ................ .8) untuk keperluan ............... ..9) karena ......................10) Dernikian disarnpaikan untuk dapat dirnaklurni.

.............................. 12). NIP. ........................

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERSETUJUANIPENOLAKANPERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

9.

Diisi : a. b.

c.

Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantorlsatuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

10.

Diisi : alasan penolakan (kalau disetujui dihapudtidak digunakan)

11.

Diisi : A.n. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

12.

Diisi : Nama Jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER-35IPBnCO7 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MlLlK KEMENTERIAN NEGARAl LEMBAGNKANTORISATUAN KERJA

KOP SURAT

Nornor : SSifat Lampiran Hal

............. 2007

.............. /2007

........... ........... : Laporan Pernbukaan Rekening

Yth. ........................... 1) di

.................................. 2)

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor : PER-

........IPBl2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaralLembagal KantorlSatuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan tanggal ............3), Nomor ...................... 4), karni telah rnelakukan pembukaan rekening ....................... 5 ) pada ................... 6) dengan nornor rekening ........................... 7) untuk keperluan ................. 8).

Dernikian disarnpaikan untuk dapat dirnaklurni. Kepala Kantor,

............................... 9) NIP. ........................

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING Uraian

No. 1

Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantorlsatuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau Kepala KPPN untuk kantorlsatuan kerja yang dibayar melalui KPPN.

-

2

Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

3

Diisi : tanggal surat persetujuan Menteri Keuangan

4

Diisi : nomor surat persetujuan Menteri Keuangan

5

Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)

6

Diisi : Bank lndonesialnama bank umumlkantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.

7

Diisi : nomor rekening yang telah dibuka

8

Diisi : a. b.

c.

9

Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantorlsatuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Nama Kepala Kantor selaku Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-35lPBl2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MlLlK KEMENTERIAN NEGARN LEMBAGAIKANTORISATUANKERJA

KOP SURAT

Nornor : SSifat Larnpiran Hal

.............. 12007 ........... ........... : Permohonan Persetujuan atas Rekening yang sudah dibuka.

............. 2007

Yth. ........................... 1) di

.................................. 2) Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor : PER-

........lPBl2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kernenterian NegaralLernbagal KantorlSatuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa sebelurn berlakunya

Peraturan Menteri Keuangan ini, karni telah rnelakukan pernbukaan

................................... 3) pada ............................ 4) dengan nornor rekening .................................. 5 ) untuk keperluan ............................. 6).

rekening

Sehubungan dengan ha1 tersebut dimohon agar pernbukaan rekening dirnaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya. Dernikian disarnpaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagairnana rnestinya. Atas kerjasarnanya yang baik diucapkan terirna kasih. Kepala Kantor,

............................... 7) NIP. ........................

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUANATASREKENINGYANGSUDAH DlBUKA -

No. 1

-

Uraian Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantorlsatuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantorlsatuan kerja yang dibayar melalui KPPN.

-

2

Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

3

Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)

4

Diisi : Bank Indonesiahama bank umumlkantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.

5

Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini

6

Diisi : a. b.

c.

7

Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantorlsatuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Nama Kepala Kantor selaku Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-35lPBl2007 TENTANG PENGELOMAN REKENING MlLlK KEMENTERIAN NEGARN LEMBAGNKANTORISATUAN KERJA

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA ILEMBAGAlKANTORlSATUAN.KERJA

........................................ NIP..............................

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGN KANTORISATUAN KERJA

nk atau Kantor Pos, dimana rekening berada, misalnya

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 36 IPBl2007 TENTANG TINDAK LANJUT ATAS PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARAlLEMBAGAlKANTORISATUANKERJA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

Mengingat

: bahwa

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri 58lPMK.0512007 tentang Penertiban Keuangan Nornor Rekening Pernerintah pada Kementerian NegaralLernbaga, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tindak Lanjut Atas Penertiban Rekening Pernerintah pada Kernenterian NegaraILernbagal KantorlSatuan Kerja : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); 3. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); 4. lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban Rekening DepartemenlLembaga Pernerintah Non Departernen; 5. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418); 6. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 58lPMK.0512007 tentang Penertiban Rekening Pernerintah pada

Kementerian NegaralLembaga;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TINDAK LANJUT ATAS PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGAI KANTORISATUAN KERJA. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 3. Rekening adalah rekening milik Kementerian Negaral LembagaIKantorlSatuanKerja. 4. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorlsatuan kerja kementerian negardlembaga. 5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, rnembayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorlsatuan kerja kementerian negarallembaga. 6. KantorlSatuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah I di lingkungan kementerian negardlembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 7. Tim Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian NegaraILembaga selanjutnya disebut sebagai Tim Penertiban Rekening adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254lKMK.0512007. 8. Sekretariat Tim Penertiban Rekening selanjutnya disebut Sekretariat Tim adalah unsur penunjang administrasi dan dukungan teknis pada Tim Penertiban Rekening yang beralamat di Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 Nomor Telp.1Faksimile 021-3844423.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal2 Penertiban rekening dilaksanakan terhadap seluruh rekening di lingkungan Kementerian NegaralLembagalKantorISatuan Kerja yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian NegaraILembaga. BAB Ill PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH Bagian Kesatu Tim Penertiban Rekening Pasal3 Tim Penertiban Rekening melaksanakan penertiban terhadap seluruh rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal2. Bagian Kedua Tahapan lnventarisasi Pasal4 (1) Kementerian NegaraILembaga melaksanakan inventarisasi dan penelitian atas seluruh rekening yang dikelolanya dengan mengisi data rekening menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. (2) Formulir yang telah diisi disampaikan kepada Sekretariat Tim paling lambat tanggal 31 Juli 2007.

(1) KantorISatuan Kerja melaksanakan inventarisasi dan penelitian atas seluruh rekening yang dikelolanya dengan mengisi data rekening menggunakan forrnulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. (2) Formulir yang telah diisi disampaikan kepada Sekretariat Tim dan KPPN mitra kerjanya paling lambat tanggal 31 Juli 2007. (3) KPPN membuat daftar rekapitulasi menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dan menyampaikan kepada Sekretariat Tim paling lambat tanggal 10 Agustus 2007.

Bagian Ketiga Tahapan Evaluasi Rekening Pasal6 Tim Penertiban Rekening melakukan evaluasi terhadap data rekening yang disampaikan oleh Kementerian Negaral LembagaIKantorl Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dan Pasal5 dengan tahapan sebagai berikut: a. ldentifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening; b. Verifikasi rekening mencakup: dasar hukum dan tujuan pembukaan rekening, jenis rekening, sumber dana rekening, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank dan nama pejabat yang melakukan pembukaan rekening; c. Pengelompokan rekening, antara lain: 1. Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 2. Rekening penarnpungan sementara; 3. Rekening penampungan dana jaminan; 4. Rekening penampungan dana titipan; 5. Rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain; 6. Rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen; 7. Rekening yang tidak jelas. Bagian Keempat Penyelesaian Penertiban Rekening Pasal7 Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Penertiban Rekening menyampaikan rekomendasi penyelesaian penertiban rekening kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut: a. Rekening tetap dipertahankan, apabila digunakan untuk operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuan Kerja; b. Rekening dipertahankan sementara untuk ditutup, apabila semua kegiatan telah diselesaikan; c. Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuan Kerja, apabila rekening tersebut kepemilikannya ada pada pihak ketiga, namun MenterilPimpinan pencairannya memerlukan ijin Lembaga;

d.

e.

f.

g.

Rekening dialihkan rnenjadi rekening Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang berada dalarn pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila rekening tersebut dipergunakan untuk rnenarnpung dana titipan yang dapat dicairkan tanpa rnelalui prosedur normatif APBN; Rekening dipertahankan sernentara untuk dialihkan ke Badan Layanan Urnurn (BLU), apabila rekening tersebut untuk rnenarnpung dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat perrnanen; Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Urnurn Negara, apabila rekening tersebut dapat dipastikan dirniliki oleh kernenterian negarallernbaga dan tidak didapatkan alasan yang cukup untuk rnernpertahankan keberadaannya; danlatau Dilakukan penelitian lebih lanjutlinvestigasi, apabila rekening dirnaksud perlu dipastikan status dan kepernilikannya. BAB IV TINDAK LANJUT TERHADAP PENYELESAIAN PENERTIBAN REKENING Pasal8

(1) Dalarn ha1 rekornendasi berupa Rekening dipertahankan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 huruf a, langkahlangkah yang harus dilaksanakan:

a.

b.

c.

MenterilPirnpinan LernbagalKepala KantorlSatuan Kerja rnenyarnpaikan perrnintaan persetujuan atas rekening yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN rnitra kerjanya dengan rnenggunakan forrnulir dalarn Larnpiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nornor 571PMK.0512007; Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN menerbitkan Surat Persetujuan dengan rnenggunakan formulir dalarn Larnpiran Ill Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57lPMK.0512007; Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN rnencatat data rekening dengan rnenggunakan forrnulir dalarn Larnpiran V Peraturan Menteri Keuangan Nornor 571PMK.0512007.

(2) Kernenterian Negara/Lernbaga/Kantor/Satuan Kej a rnencatat dan rnelaporkan Rekening sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dengan berpedornan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35lPBl2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kernenterian Negara/Lernbaga/Kantor/Satuan Kerja.

(1) Dalarn ha1 rekornendasi berupa Rekening dipertahankan sernentara untuk ditutup pada saat sernua kegiatan telah diselesaikan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf b, langkah-langkahyang harus dilaksanakan: a. MenterilPirnpinan LernbagalKepala KantorISatuan Kerja rnenyarnpaikan perrnintaan persetujuan atas rekening yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan formulir dalam Larnpiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57lPMK.0512007; b. Direktur Jenderal Perbendaharaan rnenerbitkan Surat Persetujuan dengan jangka waktu tertentu rnenggunakan forrnulir dalarn Larnpiran Ill Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57lPMK.0512007; c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan rnencatat data rekening dengan menggunakan formulir dalarn Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007. (2) Kernenterian NegaralLernbagaIKantorlSatuan Kerja rnencatat dan rnelaporkan Rekening sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dengan berpedornan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-35lPBl2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kernenterian Negara/Lernbaga/Kantor/SatuanKerja. Pasal 10

(1) Dalarn ha1 rekomendasi berupa Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan Keuangan Kernenterian NegaralLembagaIKantorlSatuan Kerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf c, langkahlangkah yang harus dilaksanakan: a. MenteriIPirnpinan LernbagalKepala KantorISatuan Kerja rnenyarnpaikan permintaan persetujuan atas rekening yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan rnenggunakan forrnulir dalam Larnpiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007.

b.

Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Persetujuan menggunakan formulir dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007. c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat data rekening dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007. (2) Kementerian NegaralLembaga/Kantor/Satuan Kerja mencatat dan melaporkan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35lPBl2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuanKerja. Pasal 11 (1) Dalam ha1 rekomendasi berupa Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuan Kerja menyerahkan pengelolaan Rekening kepada c.q. Direktur Jenderal Menteri Keuangan Perbendaharaan untuk dikelola sebagai Rekening PFK. (2) Serah kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara. Pasal I 2 (1) Dalam ha1 rekomendasi berupa Rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e, MenteriIPimpinan Lembaga membentuk satuan kerja yang akan mengelola uang yang ada dalam rekening tersebut untuk selanjutnya satuan kerja yang telah dibentuk dimintakan ijin untuk melakukan pengelolaan keuangan sebagai BLU kepada Menteri Keuangan. (2) Sebelum perrnintaan ijin untuk melakukan pengelolaan keuangan sebagai BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, langkah-langkah yang harus dilaksanakan: Lembaga menyampaikan a. MenteriIPimpinan perrnintaan persetujuan untuk rnengelola Rekening yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007.

b.

c.

d.

e.

Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Persetujuan pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk jangka waktu tertentu, menggunakan forrnulir dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat memperpanjang jangka waktu persetujuan pengelolaan Rekening apabila jangka waktu yang disetujui untuk pengelolaan rekening telah berakhir dan proses pembentukan BLU belum selesai. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat data rekening dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007. Menterilpimpinan Lembaga mencatat dan melaporkan Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER35lPBl2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaralLembagalKantorISatuanKerja. Pasal 13

Dalam ha1 rekomendasi berupa Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f, langkahlangkah yang harus dilaksanakan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN memerintahkan secara tertulis kepada MenterilPimpinan LembagaIKantorISatuan Keja untuk menutup Rekening terkait dan menyetorkan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 2. Kementerian Negara/LembagalKantor/Satuan Kerja mengirimkan satu lembar fotokopi bukti setor masingmasing kepada KPPN terkait dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Pasal 14 Dalam ha1 rekomendasi berupa dilakukan penelitian lebih lanjutlinvestigasi untuk memastikan status dan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf g, Tim Penertiban Rekening menyampaikannya kepada aparat pengawas fungsional untuk dilakukan investigasi.

BAB V SANKSI Pasal 15 Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67lPMK.0512007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian NegaralLembaga/Kantor/SatuanKerja. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2007 DIREKTUR JENDERAL,

ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-36lPB12007 TENTANG TINDAK LANJUT ATAS PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARAlLEMBAGAl KANTORISATUAN KERJA

PENJELASAN MASING-MASING REKENING PADA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA ............... 1.

No. Rekening

2. 3.

Bank : .................................. Jenis rekening : a. Giro b. Deposito Atas nama : ........................................... Penanggung jawab : ............... Landasan hukum pembentukan : ........ Rekening dimaksud : aktif Itidak aktif Saldo per 31 Desember 2006, Rp......... Saldo per 30 Juni 2007, Rp. ....... Saldo terakhir per .................... Rp ............. Dana rekening selain bungaljasa giro yang bersangkutan berasal dari : a. satu (1) sumber b. dua (2) sumber atau lebih Jenis sumber dana rekening tersebut : a. APBN Bendahara Penerima b. APBN Bendahara Pengeluaran c. Pegawai d. Jaminan e. Sumbangan Pihak ke-3 f. Titipan g. Bungaljasa giro Rekening Lain h. Lain-lain (sebutkan) :...................... Jelaskan : ............................ Apa tujuan pembentukan rekening tersebut : a. Pelaksanaan kegiatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan b. Operasional kantor c. Kesejahteraan pegawai d. Tabungan pegawai untuk perumahan e. Tabungan pegawai untuk dana kesehatan f. Digulirkan g. Jaminan h. lain-lain (sebutkan) :........................... Jelaskan :............................ Penarikan uang digunakan untuk apa ? ljawaban dapat lebih dari satu) a........... b........... c. dst

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

I l l

15. Perlakuan Bungaljasa giro atas rekening : a. rnenambah rekening b. diambil dan disetor ke kas negara c. diarnbil dan digunakan untuk kepentingan lain 16. Pertanggungjawaban rekening tersebut : masuk dalarn Neraca departernenllernbaga : Yarridak a. diuraikan dalarn CALK departemenllernbaga : Yanidak b. laporan pertanggungjawaban terpisah. c. Lainnya ............. 17. Apakah rekening dimaksud masih perlu dipertahankan :Ya/Tidak 18. Apabila rnasih anda perlukan, dalarn jangka waktu terbatasnerus menerus: a. 1 tahun b. 2 tahun c. > 2 tahun 19. Apabila rekening dirnaksud tidak diperlukan, apakah anda setuju rekening tersebut ditutup? Saldonya sernestinya kernana ? a. Rekening Kas Negara (RKN) b. Lainnya (sebutkan) :.................... Jelaskan :

PETUNJUK PENGlSlAN FORMULIR PENJELASAN MASING-MASING REKENING PADA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA

338

IAMPlRAl

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERRFNDAHARP - -- -AN NOMOR PER36mB/ZM)7 TENTANG TINDAK LANJUT ATAS PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARAlLEMBAGAl KANTORISATUAN KERJA

DAFTAR REKAPITULASI REKENING KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGNKANTOR ISATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANI KPPN ..........................................................

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR REKAPlTULASl REKENING KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGNKANTORISATUAN KERJA

LAMPIRAN I l l PERATURAN DIREKTUR JENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PER-36lPB12007 TENTANG TINDAK LANJUT ATAS PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGAI KANTORISATUAN KERJA

KOP SURAT

.............. 12007

Nomor : SSifat Lampiran Hal

............. 2007

...........

........... : Permintaan Penutupan dan Pemindahbukuan Saldo Rekening Nomor : .............................1)

Yth. .......................... 2 ) di

.................................. 3) Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER36lPBl2007 tentang Tindak Lanjut Atas Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuan Keja dengan ini diminta bantuan 4) pada ............................ 5 ) Saudara agar rekening nomor................................... atas nama ........................................ 6

segera ditutup dan saldonya

disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Setelah saldo disetorkan diminta untuk mengirimkan satu lembar fotokopi bukti setor masing-masing kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN terkait. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

...............................8). NIP. ........................ Ternbusan :

.................................................... 9)

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN REKENING DAN PEMINDAHBUKUAN SALDO No.

Uraian

1.

Diisi : nomor rekening yang akan ditutup.

2.

Diisi : MenterilPimpinan LembagaIKepala KantorlSatuan Kerja

3.

Diisi : nama kota tempat lokasi Kementerian NegaraILembagalKantorl Satuan Kerja

4.

Diisi : nomor rekening yang akan ditutup.

5.

Diisi : Bank lndonesialnama bank umum/kantor pos dimana rekening tersebut berada.

6,

Diisi : nama pemilik rekening (Bendahara Penerimaan ... IBendahara Pengeluaran ...IMenterilPimpinan LembagaIKepala Kantor ...)

7.

Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

8.

Diisi : Nama jelas Direktur Jenderal Perbendaharaanatau Kepala KPPN

9.

Diisi : Direktur Pengelolaan Kas Negara.

VIII. INFORMAS1 & AKUNTANSI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 21 IPBl2007 TENTANG TATA CARA PELAPORAN BELANJA YANG DlDANAl DARI PINJAMANIHIBAH LUAR NEGERI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjarnan danlatau Penerirnaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dantatau Hibah Luar Negeri bahwa Kernenterian NegaralLernbaga pelaksana kegiatan yang dibiayai dari pinjarnan danlatau hibah luar negeri rnenyarnpaikan laporan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan secara triwulanan rnengenai proses pengadaan barangljasa, realisasi penyerapan pinjaman, dan kernajuan fisik kegiatan; b. bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman danlatau hibah luar negeri harus diakuntansikan untuk rnenghasilkan laporan realisasi anggaran di Kernenterian NegaraILernbaga, utang luar negeri, dan penerirnaan pernbiayaan pada laporan keuangan pemerintah pusat; c. Bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pelaporan Belanja yang Didanai dari PinjarnanlHibah Luar Negeri dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kernenterian NegaralLernbaga; : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286); 2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); 3. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran

:

Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614) ; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA PERBENDAHARAAN DlDANAl DARl PELAPORAN BELANJA YANG PlNJAMANlHlBAH LUAR NEGERI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalarn penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum NegaralDaerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pernbayarannya kembali oleh pemerintah. 3. Belanja PinjamanIHibah Luar Negeri adalah Belanja yang didanai dari PinjamanlHibah Luar Negeri yang dilakukan oleh Kementerian NegaralLernbaga.

(1) Kernenterian NegaraILernbaga wajib mengakuntansikan transaksi keuangan atas pelaksanaan anggaran baik yang didanai dari rupiah rnurni rnaupun pinjarnanlhibah luar negeri. (2) Pengakuntansian transaksi keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I ) rnenggunakan Sistern Akuntansi lnstansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan. (3) Kegiatan yang didanai dari PinjarnanlHibah Luar negeri akan rnenirnbulkan terjadinya pengakuan belanja, penerirnaan pernbiayaan dan utang luar negeri. BAB II DOKUMEN SUMBER Pasal3 1) Dokurnen Surnber yang dijadikan dasar pencatatan Realisasi Belanja yang didanai dari PinjarnanlHibah Luar Negeri adalah Notice of Disbursement (NOD) dan Surat Perintah PernbukuanIPengesahan (SP3) yang sesuai dengan tahun terbitnya NOD. 2) Withdrawal Application/Surat Kuasa PernbebananlSurat Kuasa Mernbayar adalah dokurnen yang digunakan untuk pengajuan permintaan pernbayaran kepada Lender dan bukan rnerupakan dokurnen pencatatan realisasi belanja yang didanai dari PinjarnanlHibah Luar Negeri pada Kernenterian NegaraILernbaga. BAB Ill PENGAKUAN BELANJA, UTANG, DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pasal4 Belanja yang didanai dari pinjarnanlhibah luar negeri, Penerirnaan Pernbiayaan atas penarikan pinjarnanlhibah luar negeri dan utang luar negeri diakui pada tanggal diterbitkannya NODoleh Lender.Pasal 5 BAB IV PELAPORAN Pasal5

(1) Surat Perintah PernbukuanlPengesahan (SP3) dan NOD rnerupakan dokumen surnber yang digunakan oleh Satuan Kerja dalarn rnengakuntansikan Realisasi Belanja PinjarnanlHibah Luar Negeri. (2) Dokurnen Surnber sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) untuk dapat diproses dalarn Aplikasi Sistern Akuntansi Instansi, rnaka tanggal dan tahun SP3 dan NOD harus

sama dengan tahun anggaran berjalan.

(3)Sesuai dengan pengakuan Utang dan Penerirnaan Pernbiayaan sebagairnana dirnaksud pada pasal 4, untuk SP3 yang diterbitkan pada tahun anggaran yang sarna dengan tahun anggaran NOD dikeluarkan, rnaka SP3 dan NOD dirnaksud dibukukan sebagai realisasi belanja pinjamanlhibah luar negeri pada tahun anggaran terbitnya SP3ltahun anggaran berjalan. (4) SP3 yang diterbitkan pada tanggal dan tahun anggaran yang tidak sarna dengan tanggal dan tahun anggaran NOD dikeluarkan, rnaka SP3 dirnaksud dibukukan sebagai realisasi pada tanggal dan tahun anggaran terbitnya NOD. (5) SP3 sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), Kernenterian NegaralLernbaga tidak perlu mernbukukan realisasi belanja tersebut dalarn tahun anggaran berjalan, tetapi cukup dengan rnernberikan penjelasan dalarn Catatan atas Laporan Keuangan atas SP3 dirnaksud.. BAB V KOREKSI Pasal6 Kementerian NegaralLernbaga yang terlanjur mernbukukan PinjamanIHibah Luar Negeri Realisasi Belanja rnenggunakan dokurnen surnber yang tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini agar melakukan koreksi Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor 69 tahun 2006 tentang Pedornan Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan dan rnenyarnpaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal7 (1) Sambil menunggu Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Utang, rnaka tata cara pencatatan belanja yang didanai dari pinjamanlhibah luar negeri agar mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Kernenterian NegaralLernbagaTahun Anggaran 2006. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal8 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd

HERRY PURNOMO NIP 060046544

M. U M U M (Tata Usaha, Kesekretariatan)

Triwulan I1 Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai U M U M (Tata Usaha, Kesekretariatan)

X. ORGANISASI & TATA LADANA

1

Catatan : Triwulan I1 Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai O R G A N I S A S I & TATA L A K S A N A

XI. K E P E G A W A I A N

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI Lapangan Banteng T~rnurNo.2-4 Jakarta 1071 0 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksirn~le : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.aoid

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN Nornor SE- 16 IPBl2007 TENTANG PENllAlAN KINERJA PARA CALON PEGAWAI NEGERI SlPlL DAN PEGAWAI MAGANG LULUSAN SEKOLAH TlNGGl AKUNTANSI NEGARA LINGKUP KANTOR WllAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Dalam rangka rnernbangun kualitas kineja para Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai magang lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, guna mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan rnaka telah diambil kebijakan rnenempatkan para CPNS dan lulusan Prodip Ill tahun 2007 (untuk rnagang) pada KPPN type B di luar Jawa sebagaimana daftar terlarnpir. Untuk mernberikan pertimbangan dalarn pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan rnengacu pada Peraturan Pernerintah Nornor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002, dirninta perhatian Saudara akan hal-ha1 sebagai berikut : 1. Agar dilakukan pernbinaan personil dengan melakukan evaluasi dan penilaian perfornancelkenerja para CPNS dan pegawai rnagang lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan mernperhatikan : a. integritas (merniliki komitmen dan loyalitas, rnenjaga nama baik korps dan tidak rnudah berputus-asa maupun rnengeluh dalam bertugas); b. moralitas (kejujuran, transparan, sopan santun dan berperilaku baik),

c.

2.

3.

4.

5.

6.

kapabilitas (ketrampilan tugas, kemampuan memahami instruksi pimpinan, kemauan dalam belajar, kerja sama dalam tim), d. kedisiplinan (taat dalam mematuhi peraturan kedinasan), e. kesamaptaan (sehat jasmani dan rohani); Evaluasi dan penilaian performancelkinerja tersebut akan menjadi dasar pemberian rekomendasi bagi para CPNS yang akan diangkat menjadi PNS dan pegawai magang lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang akan diusulkan untuk menjadi CPNS; Bagi CPNS yang tidak rnemenuhi point 1 diatas, dalam masa Itahun sejak pengangkatan, tidak dapat diangkat menjadi PNS dan menunggu 1 tahun berikutnya; Hasil penilaian bagi pegawai magang dalam waktu 3 bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas agar dikirimkan ke kantor pusat sebagai dasar pengusulan CPNS; Secara teknis rekomendasi diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan penilaian dari para kepala kantor tempat CPNS dan pegawai magang tersebut bertugas; Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dipedomani dan tanggung jawab.

dilaksanakan dengan penuh

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2007 a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Sekretaris Direktorat Jenderal ttd. Siswo Sujanto NIP 060031000

1

Triwulan I I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai KEUANGAN

XIII. P E R L E N G K A P A N

Catatan

1

Triwulan I I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PERLENGKAPAN

ForumPrima http://forumprima.multiply.com