Himpunan Peraturan Perbendaharaan Tahun 2007 Triwulan 3

HIMPUNAN PERATURAN PERBENDAHARAAN

TRIWULAN Ill JULI 2007 - SEPTEMBER 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN R.1. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan administrasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hakekatnya merupakan praktek hukum administrasi Keuangan Negara. Oleh karena itu pxyelenggaraan administrasi dimaksud hams dilakukan berdasarkan d a d atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan dari waktu ke waktu, pemerintah menjawab berbagai permasalahan administratif yang berdimensi hukum ini dengan menerbitkan berbagai ketentuanlperaturan perundang-undangan. Sebagai sarana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat-swat edaran sebagai p e d w pelaksanaan bagi seluruh instansi di lingkungan Direktorat Je&ral Perbendaharaan, khususnya, dan instansi kementerian teknis k r M t s e m instansi mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada

mmya Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan kemudahan untuk melakukan rujukan terhadap swat-swat edaran yang telah diterbitkan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyajikan "Himpunan Peraturan Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan I11 Tahun Anggaran 2007" yang merupakan kompilasi dari Bulan Juli 2007 d d September 2007. Semoga bermanfaat dalam melengkapi khazanah kepustakaan Direktarat Jenderal Perbendaharaan.

Jakarta

September 2007 . nderal Perbendaharaan 1 -

SISWO SUJANTO NIP. 060031000

DAFTAR PENGELOMPOKAN MASALAH

PENDAPATAN / PENERIMAAN NEGARA BELANJA PEMERINTAH PUS AT (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Lain-lain) BELANJA DAERAH (Dana Perimbangan, Dana Otonorni Khusus, Dana Penyesuaian) IV. v. VI. VII. VIII.

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI PEMBIAYAAN LUAR NEGERI PENGELOLAAN BARANG MILIWKEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KAS NEGARA INFORMASI & AKUNTANSI

IX.

UMUM (Tata Usaha, Kesekretariatan)

X.

ORGANISASI &: TATA LAKSANA

XI.

K E P E G A W A I A N

XII.

KEUANGAN

XIII.

P E R L E N G K A P A N

DAFTAR IS1 SE DITJEN PERBENDAHARAAN DAN PERATURAN DITJEN PERBENDAHARAAN TRIW. I11 TAHUN 2007 Perihal

No. (1)

I.

1.

(2) PENDAPATANI PENERIMAAN NEGARA

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Tanggal

Nomor Surat

Suniber

(3)

(4)

(5)

26-07-2007

PER-50lPBl2007

Dit. PPK BLU

Halaman (6)

3

11. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.

Tunjangan Struktural.

Jabatan

03-07-2007

SE-21/PB/2007

Dit. PA

17

2.

Jabatan Tunjangan Struktural di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

03-07-2007

SE-22lPBl2007

Dit. PA

21

3.

Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

03-07-2007

SE-23lPBl2007

Dit. PA

25

VII

4.

Tunjangan Panitcra.

3 1-07-2007

SE-26/1'13/2007

Dit. PA

29

5.

Tunjangan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

31-07-2007

SE-27/PB/2007

Dit. PA

33

6.

Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Irnigrasi Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli 2007.

29-09-2007

SE-33/PB/2007

Dit. PA

37

7.

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2007.

11-07-2007

PER-39lPBf2007

Dit. PA

49

8.

Tata Cara Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok kepada Kepala Sasaran pada kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2007

16-07-2007

PER-40/PB/2007

Dit. PA

59

9.

Petunjuk Penyaluran dan Pencairan dana Program Keluarga Harapan Bagi Rumah Tanggal Sangat Miskin. Petunjuk Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

19-07-2007

PER-43lPB12007

Dit. PA

67

23-07-2007

PER-47/PB/2007

Dit. PA

75

10.

VIII

Dit. PA Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2007.

1 83

-

Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Penguatan Usaha kepada Modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dan Dana Operasional Daerah. Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2007. I

111. BELANJA DAERAH IV. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI V. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

1

Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah Nomor TF-05727 1 (1ndonesia:Grant for Pilot Certification,Em lo ment,

I

I

I

I 16-07-2007

PER-4 lfPBI2007

-+ Dit. PKN

I. PENDAPATAN 1 PENERI,'MAAN NEGARA

2.

and Deployment Under the Dutch Education Support Program). Petunjuk Pelaksanaan 19-07-2007 Pencairan Dana Mult~ Donor Nomor TF-057657 untuk Program Pembiayaan Infrastruktur Rekontruksi (Infrastruktur Recontruction Financing FacilityIiRFF).

PER-42PDI2007

Dit.PKN

135

3.

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Multi Donor Trust Fund For Aceh and Nort Sumatra (MDTFANS) Nomor TF-057667-IND Program Pengembangan Kecamatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau NiasIPPK-R2N (Kecamatan-based Reconstruction And Rehabilitation PlanningIKRRP-NIAS Project).

19-07-2007

PER-44PB12007

Dit. PKN

14j

4.

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Grant TF-057667 (Mainstreaming Environment in ACEH and NIAS Project).

20-07-2007

PER-45/PB/2007

Dit. PKN

169

5.

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Credit IDA No. 4260-IND

20-08-2007

PER-53/PB/2007

Dit. PKN

18 1

dan LOAN IBRD No. 7427IND Kegiatan Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi PertanianlFamers Empowerment Through Agricultural Technologiy and Information (P3TIPlFEATI). 6.

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran dana Hibah No. TF- 054618 (PHRD Grant for the Preparation of Electricity Access for Rural Transformation Project.

3 1-08-2007

PER-57lPBl2007

Dit. PKN

199

7.

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Grant No. TF-090047 IND (MDTF to Support Public Financial Management and Revenue Administration Reform Project.

11-09-2007

PER-58/PB/2007

Dit. PKN

209

8.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4771-

18-09-2007

PER-60/PB/2007

Dit.PKN

221

9.

INDIIDA Credit No. 4045IND (Third Kecamatan Development Project, Phase 11) Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2294IN0 (SF) Proyek Pengembangan Pendidikan ( Madrasah Madrasah Education Development ProjectIMEDP). VI. PENGELOLAAN BARANGMILIK KEKAYAAN NEGARA

19-09-2007

PER-61lPBl2007

Dit. PKN

249

VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA 1.

Pengungkapan Rekening Pemerintah pada Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

27-07-2007

SE-24lPBl2007

Dit. PKN

27 1

2.

Laporan Kas Posisi pada tanggal 08 Agustus 2007.

07-08-2007

SE-28PBl2007

Dit. PKN

277

3.

Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara dana Laporan Kas Posisi pada Kantor Pelayanan Kantor Perbendaharan Negara.

09-08-2007

SE-29PBl2007

Dit. PKN

279

4.

Pemberian Izin Persetujuan Pembukaan Rekening Pemerintah pada Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

21-08-2007

SE-30/PB/2007

Dit. PKN

301

5.

atas Perubahan Kedua Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2005 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah PernbukuanlPengesahan atas Realisasi Penarikan PinjamanMibah Luar Negeri Melalui Tata Cara Pembayaran Langsung dan Letter of Credit.

10-09-2007

SE-31TPB/2007

Dit.PKN

303

6.

Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE29/PB/2007 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara dan Laporan Kas Posisi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

19-09-2007

SE-35/PB/2007

Dit. PKN

309

7.

Tata Cara Pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong.

20-07-2007

PER-46TPB12007

Dit. PKN

311

8.

Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi dalam rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada

15-08-2007

PER-52/PB/2007

Dit. PKN

323

Kenlenterian Negara/LembagalKantorlSat uan Kerja. 9.

Perubal~an Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20PBl2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Umum Rekening Kas Negara.

23-08-2007

PER-55/PB/2007

Dit. PKN

35 1

10.

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 15PBl2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus. Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nil~il Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)

29-08-2007

PER-56/PB/2007

Dit. PKN

37 1

12-09-2007

PER-59/PB/2007

Dit. PKN

375

30-07-2007

SE-25lPB12007

Dit. APK

437

I I.

VIII. INFORMASI DAN AKUNTANSI 1.

Penambahan Kode dan Uraian Akun Neraca, Akun Pendapatan dan Belanja serta Akun Non-Anggaran dalam Bagan Perkiraan Standar.

XIV

2.

Langkah-langkah Persiapan Administrasi Pengalihan Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Polri kepada Satuan Kerja.

19-09-2007

~ ~ - 3 4 1 ~ ~ 1 2 u 0Dit. 7 SP

3.

Pedoman Akuntansi Belanja yang Harus Dibayar.

31-07-2007

PER-51lPBl2007

Dit. APK

453

4.

Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

19-09-2007

PER-62lPBl2007

Dit. PPKBLU

489

449

IX. UMUM (Tata Usaha, Kesekretariatan) 1.

Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan 1428 H dan Peniadaan Minuman dan untuk Rapat Hidangan selama Bulan Ramadhan.

12-09-2007

SE-32lPBl2007

Setditjen

527

2.

Petunjuk Teknis Pengujian Potongan Pajak, Pangamanan Database, dan Jam Pelayanan Penerimaan SPM pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

24-09-2007

SE-36lPBl2007

Setditjen

529

X.

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

XI.

KEPEGAWAIAN

1.

Penlberitahuan tanggal jatuhnya hari raya Idul Fitri dan hinibauan untuk menghimpun Zakat Fitrah secara kolektif di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Keuangan RI.

28-09-2007

SE-37/PB/2007

Setditjen

54 1

2.

Kode Etik Direktorat Perbendaharaan.

24-07-2007

PMK-48fPM.5R007

Setditjen

547

Pegawai Jenderal

XII. KEUANGAN XIII. PERLENGKAPAN

XVI

B. DAFTAR IS1 MENURUT TANGGAL Perihal

Sumber

Halaman (5)

Tanggal

Nomor Surat

(1) 03-07-2007

(2) SE-21/PB/2007

(3) Dit. PA

03-07-2007

SE-22/PB/2007

Dit. PA

Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

21

03-07-2007

SE-23/PB/2007

Dit. PA

Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

25

27-07-2007

SE-24/PB/2007

Dit. PKN

Pengungkapan Rekening Laporan Pemerintah pada Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

271

30-07-2007

SE-25/PB/2007

Dit. APK

Penambahan Kode dan Uraian Akun Neraca, Akun Pendapatan dan Belanja serta Akun NonAnggaran dalam Bagan Perkiraan Standar.

437

3 1-07-2007

SE-26/PB/2007

Dit. PA

Tunjangan Panitera.

29

3 1-07-2007

SE-27/PB/2007

Dit. PA

Tunjangan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

33

07-08-2007

SE-28/PB/2007

Dit. PKN

Laporan Kas Posisi pada tanggal 08 Agustus 2007.

277

(4)

Tunjangan Jabatan Struktural.

17

--

XVII

09-08-2007

SE-29iPB12007

Dit. PKN

Tata Cara Perbaikan Data 279 Pcnerimaan Negara dana Laporan Kas Posisi pada Kantor Pelayanan Kantor Perbendaharan Negara.

2 1-08-2007

SE-30/PB/2007

Dit. PKN

Pemberian Izin Persetujuan 301 Pembukaan Rekening Pemerintah pada Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

10-09-2007

SE-3 1ffB/2007

Dit. PKN

Perubahan Kedua atas Peraturan 303 Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-48lPB12005 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atas Realisasi Penarikan PinjamanIHibah Luar Negeri Melalui Tata Cara Pembayaran Langsung dan Letter of Credit.

12-09-2007

SE-32/PB/2007

Setditjen

Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan 1428 H dan Peniadaan Minuman dan Hidangan untuk Rapat selama Bulan Ramadhan.

29-09-2007

SE-33/PB/2007

Dit. PA

Batas Maksimal Pencairan Dana 37 DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Irnigrasi Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli 2007.

19-09-2007

SE-34/PB/2007

Dit. SP.

Langkah-langkah Persiapan 449 Pengalihan Administrasi Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Sipil Pueat dan Polri kepada Satuan Kerja.

XVIII

527

19-09-2007

S E - 3 5 ~ ~ 1 2 0 0 7 Dit. PKN

Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-29RBl2007 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara dan Laporan Kas Posisi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

309

24-09-2007

SE-36fPBl2007

Setditjen

Teknis Pengujian Petunjuk Potongan Pajak, Pangamanan Database, dan Jam Pelayanan Penerimaan SPM pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

529

28-09-2007

SE-37/PB.1/2007

Setditjen

Pemberitahuan tanggal jatuhnya hari raya Idul Fitri dan himbauan untuk menghimpun Zakat Fitrah secara kolektif di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Keuangan RI.

541

1 1-07-2007

PER-39lPBl2007

Dit. PA

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2007.

49

16-07-2007

PER-40RBl2007

Dit.PA

Tata Cara Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok kepada Kepala Sasaran pada kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2007.

59

16-07-2007

PER-41lPBf2007

Dit. PKN

Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah Nomor TF-057271 (1ndonesia:Grant for Pilot Study on Teacher Certification,Employment,

123

XIX

-

and Deployment Under the Dutch Education Support Program). 19-07-2007

PER-42lPBl2007

Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Multi Donor Nomor TF057657 untuk Program Pembiayaan Rekontruksi Infrastruktur (Infrastruktur Recontruction Financing FacilitylIRFF).

135

19-07-2007

PER-43PB12007

Dit. PA

Petunjuk Penyaluran dan Pencairan dam Program Keluarga Harapan Bagi Rumah Tanggal Sangat Miskin.

67

19-07-2007

PER-44PBl2007

Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran 145 dan Pencairan Dana Hibah Multi Donor Trust Fund For Aceh and Nort Sumatra (MDTFANS) Nomor TF-057667-IND Program Pengembangan Kecamatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau NiasPPK-R2N (KecamatanReconstniction And based PIanningIKRRPRehabilitation NIAS Project).

20-07-2007

PER-45PB/2007

Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Grant TF057667 (Mainstreaming Environment in ACEH and NIAS Project).

169

20-07-2007

PER-46/PB/2007

Dit. PKN

Tata Cara Pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong.

31 1

23-07-2007

'

PER-47PBl2007

Dit. PA

Petunjuk Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

75

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

547

24-07-2007

PMK-48mM.50007 Setditjen

24-07-2007

PER-49PB12007

Dit. PA

Petunjuk Pencairan dana Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2007.

83

26-07-2007

PER-50PBl2007

Dit. PPKBLU

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

3

3 1-07-2007

PER-5 1PB12007 Dit. APK

Pedoman Akuntansi Belanja yang Harus Dibayar.

453

15-08-2007

PER-52/PB/2007 Dit. PKN

Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi dalam rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/LembagalKantorlSatuan Kerja.

323

20-08-2007

PER-53lPBl2007 Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Credit IDA No. 4260-IND dan LOAN IBRD No. 7427-IND Kegiatan Program Pernberdayaan Petani Melalui

18 1

Teknologi dan Informasi PertanianIFarmers Empowerment Tluough Agricultural Teclmologiy and information (P3TIPlFEATI). 23-08-2007

PER-54lPB12007

Dit. PA

Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dan Dana Operasional Daerah.

95

23-08-2007

PER-55PBl2007

Dit. PKN

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20ffBl2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.

35 1

29-08-2007

PER-56PBl2007

Dit. PKN

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1 5PBl2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Mlalui Rekening Khusus.

37 1

3 1-08-2007

PER-57PBl2007

Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran dana Hibah No. TF- 054618 (PHRD Grant for the Preparation of Eleytricity Access for Rural Transformation Project.

199

11-09-2007

PER-58PBl2007

Dit. PKN

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Grant No. TF-

209

XXII

390047 IND (MDTF to Support Public Financial Management and Revenue Administration Reform Project. Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)

Dit. PKN

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07PBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4771-INDIIDA Credit No. 4045IND (Third Kecamatan Development Project, Phase 11)

Dit. PKN

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2294-IN0 (SF) Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah ( Madrasah Education Development ProjectIMEDP).

Dit. PPKBLU

Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dit. PA

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2007.

XXIII

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-501PB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) OLEH SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Men~mbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 66lPMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); 4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 661PMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan. dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNSP) OLEH SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-SLU). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PK-BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Satuan Kerja lnstansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut satker, adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang berkedudukan sebagai Pengguna AnggaranlBarang atau Kuasa Pengguna AnggaranIBarang. Status BLU Secara Penuh adalah status yang diberikan kepada Satker untuk menerapkan seluruh fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Status BLU Bertahap adalah status yang diberikan kepada Satker untuk menerapkan sebagian fleksibilitas BLU. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut DlPA BLU, adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPirnpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLU atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pendapatan BLU adalah hak BLU yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Operasional BLU adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

11. Pendapatan Non-Operasional BLU adalah pendapatan BLU di luar jasa layanan, hibah, dan APBN. 12. Rencana Bisnis dan Anggaran. yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. 13. Anggaran Fleksibel (Flexible Budget) adalah belanja dapat bertambahlberkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. 14. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP20, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 16. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP, adalah SPM yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan Uang Persediaan yang telah dipakai. BAB I1 PENGGUNAANPNBPPADASATKERBERSTATUSBLU SECARA PENUH Pasal2 (1) Satker berstatus BLU Secara Penuh diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain dapat langsung menggunakan seluruh PNBP dari Pendapatan Operasional BLU dan Pendapatan NonOperasional BLU, di luar dana yang bersumber dari APBN, sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara (contoh penggunaan PNBP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (2) Apabila PNBP melebihi target yang ditetapkan dalam RBA tetapi masih dalam ambang batas fleksibilitas. maka kelebihan tersebut dapat digunakan langsung mendahului revisi DlPA pengesahan.

(3) Penggunaan PNBP yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh MenteriIPimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB Ill PENGGUNAANPNBPPADASATKERBERSTATUSBLU BERTAHAP Pasal3 (1) Satker berstatus BLU Bertahap dapat menggunakan PNBP sebesar persentase proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sepanjang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan (contoh penggunaan PNBP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (2) Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung sebesar persentase yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan satker yang menerapkan PK-BLU yang bersangkutan. (3) Satker berstatus BLU Bertahap wajib menyetor penerimaan PNBP yang tidak digunakan langsung ke Rekening Kas Negara secepatnya. (4) PNBP yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan kembali sebesar selisih antara PNBP yang dapat digunakan dengan PNBP yang telah digunakan langsung dan tidak boleh melebihi pagu pengeluaran pada RBA definitif tahun berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. (5) Anggaran fleksibel tidak berlaku untuk satker yang berstatus BLU Bertahap. (6) Tata cara pencairan dana atas penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV REVlSl DlPA BLU Pasal4 (1) Revisi DlPA untuk satker berstatus BLU Secara Penuh yang rnenggunakan PNBP di atas arnbang batas fleksibilitas rnemerlukan persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran rnelalui Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan perundangundangan. (2) Revisi DlPA untuk satker berstatus BLU Secara Penuh yang rnenggunakan PNBP sarnpai dengan ambang batas fleksibilitas rnernerlukan pengesahan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan rnenjelang akhir tahun anggaran.

(1) Apabila realisasi penerimaan PNBP satker berstatus

BLU Bertahap di atas pagu DlPA yang telah ditetapkan rnaka penggunaan dana di atas pagu tersebut rnemerlukan Revisi DIPA. (2) Revisi DIPA sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnernerlukan persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran rnelalui Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan perundangundangan.

(1) Dalarn ha1 satker memperoleh status BLU setelah DlPA satker yang bersangkutan disahkan, rnaka perlu dilakukan revisi DlPA atas pagu dan klasifikasi anggaran belanja agar sesuai dengan RBA BLU.

(2) Apabila revisi DlPA sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka anggaran belanja yang dapat digunakan adalah sebesar DlPA awal. BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN PNBP OLEH BLU Pasal7 (1) Dalarn rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari PNBP yang digunakan langsung, satker BLU menyampaikan SPM Pengesahan kepada KPPN.

(2) Penyampaian SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan. (3) SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh pimpinan BLU (contoh format dan tata cara pengisian SPTJ sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (4) Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), KPPN menerbitkan SP2D sebagai pengesahan penggunaan dana PNBP.

(5) Pertanggungjawaban penggunaan dana PNBP selain yang digunakan langsung oleh satker yang berstatus BLU Bertahap menggunakan mekanisme pertanggungjawaban PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal8 (1) Sepanjang belum ada ketentuan mengenai DlPA BLU, DlPA Tahun Anggaran 2007 berlaku bagi satker yang baru memperoleh status BLU. (2) SPM Pengesahan tahun 2007 atas transaksi DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat (I), melalui mekanisme SPM-GUP Nihil. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PER-501PBl2007 TENTANG PETUNJUK NOMOR PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) OLEH SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU)

Contoh Penggunaan PNBP pada Satker berstatus BLU Secara Penuh: 1.

Satker A berstatus BLU Secara Penuh, dalam RBA Tahun 2007 target PNBP adalah sebesar RplOO miliar dan anggaran belanja yang didanai dari PNBP adalah sebesar RplOO miliar.

2. Ambang batas belanja (anggaran fleksibel) yang ditetapkan dalam RBA adalah sebesar lo%, artinya realisasi belanja Satker A yang bersumber dari PNBP dapat melampaui anggaran belanja dalam RBA sebesar lo%, apabila realisasi PNBP melebihi target yang ditentukan dalam RBA minimal 10%.

3. Apabila realisasi PNBP Satker A sebesar Rp115 miliar maka:

4.

5.

a.

PNBP yang dapat digunakan langsung maksimal sebesar RpllO miliar (Rp100 miliar + (10%xRpl00 miliar));

b.

Pengeluaran belanja tersebut dilaksanakan mendahului revisi DlPA pengesahan. Revisi DlPA dimaksud dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran;

c.

Sisa PNBP sebesar Rp5 miliar (pendapatan Rp115 miliar - belanja R p l l O miliar) merupakan surplus yang dapat digunakan Satker A sesuai dengan RBA tahun berikutnya;

d.

Apabila sisa PNBP sebesar Rp5 miliar tersebut akan digunakan pada tahun anggaran berjalan, maka terlebih dahulu dilakukan revisi DIPA.

Apabila realisasi PNBP Satker A sebesar Rp105 miliar maka: a.

PNBP yang dapat digunakan langsung maksimal sebesar Rp105 miliar;

b.

Pengeluaran belanja tersebut dapat dilaksanakan mendahului revisi DlPA pengesahan. Revisi dimaksud dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Apabila realisasi PNBPGatker A sebesar Rp85 miliar maka, PNBP yang dapat digunakan langsung maksimal sebesar Rp85 miliar.

LAMPIRAN I1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER-501PB12W7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBPI OLEH SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG' MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM IPK-BLUI

Contoh Penggunaan PNBP pada Satker berstatus BLU Bertahap: 1.

Satker B berstatus BLU Bertahap, target PNBP dalam RBA Tahun 2007 adalah sebesar Rp100 miliar.

2.

Satker tersebut dapat menggunakan PNBP sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan besaran penggunaan PNBP.

3.

Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Satker B sebagai BLU Bertahap menyebutkan bahwa Satker B dapat menggunakan PNBP secara langsung adalah sebesar 60%.

4.

Apabila realisasi PNBP semester I adalah sebesar Rp30 miliar maka:

5.

a.

PNBP yang dapat digunakan secara langsung adalah sebesar Rp16,2 miliar (60% x 90% x realisasi PNBP Rp30 miliar);

b.

PNBP yang harus disetor secepatnya ke Rekening Kas Negara adalah sebesar Rp13,8 miliar (Rp30 miliar - Rp16,2 miliar);

c.

PNBP yang dapat digunakan dengan mekanisme pencairan PNBP adalah sebesar Rp10,8 miliar (40% x 90% x Rp30 miliar).

Apabila total kumulatif realisasi PNBP sampai dengan semester II adalah sebesar R p l 10 miliar maka: a.

PNBP yang dapat dimanfaatkan adalah Rp90 miliar (90% x target PNBP sebesar RplOO miliar);

b.

PNBP yang dapat digunakan secara langsung untuk semester II adalah sebesar Rp37,8 miliar ((60% x 90% x target PNBP dalam RBA) - (Rp16,2 miliar));

c. PNBP yang harus disetor secepatnya ke Rekening Kas Negara adalah sebesar Rp 42,2 miliar ((Rp 110 miliar) - (Rp 16,2 miliar + Rp 13,8 miliar + Rp37,8 miliar)); d.

Sisa PNBP yang dapat digunakanldibelanjakan pada semester II sesuai dengan mekanisme pencairan PNBP sebesar Rp25,2 miliar ((Rp90 miliar (Rp16,2 miliar + Rp10,8 miliar + Rp37,8 miliar));

e.

Apabila kelebihan target sebesar Rp9 miliar (90% X (RpllO miliar - Rp100 miliar)) ingin digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka penggunaannya melalui mekanisme pencairan PNBP dengan terlebih dahulu melakukan revisi DIPA.

PERBENDAHAWN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-50lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA PAJAK (PNBP) OLEH SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM IPK-BLU)

B~KAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor ...................................................(1) 1. 2. 3. 4. 5.

Nama satker BLU Kode satker BLU TanggallNo. DlPA BLU Sub Kegiatan Triwulan p

. (2) . (3) : '4)

. (5)

: IIIIIIIIIIV (6'~ a h u n Anggaran ........ ")

p

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna AnggaranlPimpinan BLU................... . ........................menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan dan pengeluaran yang telah diterima dan dibayar lunas oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan perincian sebagai berikut:

Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satker BLU .................... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ........................ .............................. (14) Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna AnggaranlPimpinan BLU

NAMA NIP

TATA CARA PENGlSlAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

11. BELANJA PEMERINTAH PUSAT (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Be&ja Sosi a1 ,Belanja Lain-lain).

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan ao.id

Telepon

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; SURAT EDARAN Nomor SE- 21 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, untuk kelancaran pelaksanaan pernbayarannya dengan ini diminta agar mempedomani hat-ha1 sebagai berikut: 1. Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sandiman adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Operator Transmisi Sandi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandirnan dan Operator Transmisi Sandi, diberikan Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi setiap bulan. 4. Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, dan besarannya adalah sebagairnana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Kekurangan pembayaran Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transrnisi Sandi terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Sandiman dan Operator Transrnisi Sandi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 6. Pemberian ,Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7 . Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi sebelurnnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nornor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desernber 2006 dinyatakan tidak berlaku. 9. Kepala KPPN agar mernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2007

5.

Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 4. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan; 5. Para Kepala Biro Keuangan Kementerian Negarallembaga; 6. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

LAMPIRAN Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE- 21 IPB12007

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 psvd 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.po.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; SURAT EDARAN Nomor SE- 22 IPBl2007 TENTANG

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL Dl LINGKUNGAN KEPOLlSlAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, untuk kelancaran pelaksanaan pembayarannya dengan ini diminta agar mempedomani hal-ha1 sebagai berikut: 1.

Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sandiman adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.

Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Operator Transmisi Sandi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi, diberikan Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi setiap bulan.

4.

Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, dan besarannya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran ini.

5.

Kekurangan pembayaran Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Sandiman dan Operator Transmisi Sandi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.

6.

Pemberian Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.

Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Mekanisme Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Sandiman dan Tunjangan Operator Transmisi Sandi sebelumnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 dinyatakan tidak berlaku.

9.

Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.

10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian mestinya.

untuk

dipedomani dan

dilaksanakan sebagaimana

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2007 Direktur Jenderal. ttd. Herry Purnomo NIP 060046544

Tembusan: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara; 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia u.p. Deputi Perencanaan Umum dan Pengembangan Kapolri; 5. 6. 7.

Kepala Pusat Keuangan Polri; lnspektur Jenderal Departemen Keuangan; Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE- 22 IPB12007

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL Dl LINGKUNGAN KEPOLlSlAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2007

1

@&

0 &

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN : 3449230 pswt 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.oerbendaharaan.qo.id

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

SURAT EDARAN Nornor SE- 23 IPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL Dl LINGKUNGAN ORGANlSASl TENTARA NASIONAL INDONESIA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, untuk kelancaran pelaksanaan pencairan dananya dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.

Prajurit Tentara Nasional lndonesia adalah Prajurit Tentara Nasional lndonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional lndonesia Angkatan Laut dan Prajurit Tentara Nasional lndonesia Angkatan Udara, yang rnenduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia.

2.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia.

3.

Jabatan adalah kedudukan yang rnenunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak prajurit Tentara Nasional lndonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalarn susunan organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

4.

Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5.

Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional lndonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang rnenduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia.

25

Golongan Jabatan adalah tingkatan dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara Kepada Prajurit Tentara Nasional lndonesia dan pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional lndonesia diberikan tunjangan jabatan setiap bulan. Tunjangan jabatan struktural diberikan berdasarkan golongan jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besarnya tunjangan jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional lndonesia terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharan ini. Selain Prajurit Tentara Nasional lndonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia, Prajurit Tentara Nasional lndonesia yang menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sebesar Rp 9.000.000,00. Kekurangan atas pembayaran tunjangan jabatan struktural untuk bulan Januari 2007 dan bulan-bulan berikutnya sampai dengan diberikannya tunjangan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007, dapat diajukan kepada KPPN setempat. Pemberian tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila Prajurit Tentara Nasional lndonesia dan Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan fungsional atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai peraturan perundang-undangan. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan Nomor SE-53lPB12004 dan Nomor SE/44/X1112004/DJ RENS tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Jabatan Struktural di lingkungan organisasi Tentara nasional lndonesia sebelumnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.

17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: Menteri Keuangan; 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 4. Direktur Jenderal Perencanaan dan Penganggaran Departemen Pertahanan; 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan; 6. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 1.

27

LAMPIRAN Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE- 23 IPB12007

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL Dl LINGKUNGAN ORGANlSASl TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2007

Gedung Perbendaharaan Lantai II

JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

. 3449230 pswt 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website . www.~erbendaharaan.ao,id Telepon

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; SURAT EDARAN Nornor SE- 26 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN PANITERA

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera, untuk kelancaran pelaksanaan pernbayarannya dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Yang dirnaksud dengan Tunjangan Panitera adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Panitera, diberikan Tunjangan Panitera setiap bulan. 3. Besarnya Tunjangan Panitera sebagaimana dirnaksud dalarn butir 2 adalah sebagairnana terlarnpir, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007. 4. Kekurangan pernbayaran Tunjangan Panitera rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Panitera berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 24 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat. 5. Pernberian Tunjangan Panitera dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6 . Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Panitera sebelumnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku. 8. Kepala KPPN agar rnemberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2007 Direktur Jenderal, ttd.

Herry Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Mahkarnah Agung 5 . Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 26 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN PANITERA

TUNJANGAN PANITERA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2007

BANDING TlPE A

Direktur Jenderal,

Herry Purnomo NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 11 39

Yth.

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksirnile . 3457490 Website : www.~erbendaharaanao.ld

Telepon

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

SURAT EDARAN Nomor SE- 27 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti, untuk kelancaran pelaksanaan pembayarannya dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Yang dimaksud dengan Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti pada pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti, diberikan Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti setiap bulan. 3. Besarnya Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti sebagairnana dimaksud dalam butir 2 adalah sebagaimana terlampir, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. 4. Kekurangan pembayaran Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 5. Pemberian Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Perbendaharaan Nomor Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti sebelumnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku. 8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Mahkarnah Agung 5. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 27 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI

TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2007

TlNGKAT PERTAMA

JABATAN

1

KELAS I N KHUSUS

I

KELAS W KELAS I TUN

I

K E W S 181 KELAS II TUN

1

KELAS

JURUSITA

2

JURUSITA PENGGANTI

Rp 245.000,OO

Rp 235.000.00

Rp 225.000,OO

Rp 215 000.00

Herry Purnorno NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswl. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN Nomor SE-33/PB/2007 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DlPA (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL IMlGRASl BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN JULl2007

Berdasarkan DlPA (PNBP) Tahun Anggaran 2007 Direktorat Jenderal lmigrasi Nomor SP 0005.0/013-06.0/-/2007 serta DlPA (PNBP) Kantor-Kantor lmigrasi dan Rumah Detensi lmigrasi di seluruh Indonesia, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.

Penerimaan jasa bidang Keimigrasian yang telah disetor ke Rekening Kas Negara secara terpusat dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2007 sebesar Rp392.303.426.300,- (Tiga ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Dari jumlah tersebut, yang digunakan sebagai dasar alokasi penggunaan batas maksimal pencairan dana DlPA (PNBP) sebesar Rp117.691.027.890,- (Seratus tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

2.

Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DlPA (PNBP) berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Bendahara Pengguna bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan;

3.

Batas maksimal pencairan dana DlPA (PNBP) sampai dengan bulan Juli 2007 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, sedangkan untuk alokasi tambahan penggunaan dana berikutnya akan ditetapkan dalam Surat Edaran selanjutnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2007 Direktur Jenderal. ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM 2. Direktur Jenderal lmigrasi Departemen Hukum dan HAM 3. Direktur Jenderal Anggaran 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan 5. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN lPB12007 TENTANG BATAS MAKSIMAL NOMOR SE- 33 PENCAIRAN DANA DlPA (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL IMlGRASl BUIAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN JULl 2007

DAFTAR ALOKASI MAKSIMAL PENCAIRAN DANA PNBP KElMlGRASlAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN DlPA (PNBP) TA 2007 (JANUARI SAMPAI DENGAN JULl2007) Kode Satker

Satkerllnstansi Pengguna

1

2

I

409272

3 Direktorat Jenderal lmigrasi

No.

Pagu DlPA (PNBP)

1

KOde Satker

2

199.697.958.000

Kode KPPN

5

6

Maksimum pencairan s.d. saat ini 7

Jakarta I

018

Rp 90.780.970.217

4

Rp

Rp 199.697.958.000

JUMLAH

No.

KPPN Pembayar

Satker/lnstansi Pengguna

Pagu DlPA (PNBP)

Rp 90.780.970.217

KPPN Pembayar KPPN

4

3

5

6

Maksimum pencairan s.d. saat ini 7

1

407932

Kanim Jakarta Pusat

RP

923.850.000

Jakarta l

018

Rp 419.974.246

2

407941

KanimJakarta Barat

RP

895.650.000

Jakarta l

018

Rp 407.154.769

3

408541

Kanim Jakarta Timur

RP

746.550.000

Jakarta l

018

Rp 339.375.194

4

408912

Kanim Tanjung Priok

RP

712.950.000

Jakarta l

018

Rp 324.100.924

5

408921

Kanim Cengkareng

Rp

1.795.950.000

Jakarta l

018

Rp 816.423.388

6

108198

Kanirn Jakarta Selatan

Rp

1.075.000.000

Jakarta l

018

Rp

488.685.733

7

652275

Kanirn Jakarta Utara

RP

493.050.000

Jakarta l

018

Rp

224.136.280

8

407957

Kanirn Bandung

RP

622.200.000

Bandung l

022

Rp

282.846.756

9

407963

Kanirn Cirebon

RP

449.606.000

Cirebon

024

Rp

204.387.012

10

408462

Kanirn Bogor

RP

484.020.000

Bogor

023

Rp

220.031.320

11

652296

Kanirn Sukaburni

Rp

443.600.000

Sukaburni

128

Rp

201.656.736

12

652301

Kanirn Karawang

Rp

487.400.000

Karawang

086

Rp

221.567.838

13

652318

Kanirn Tasikmalaya

Rp

446.130.000

Tasikrnalaya

025

Rp

202.806.852

14

407972

Kanirn Sernarang

Rp

596.646.000

Sernarang I

026

Rp

271.230.128

15

407988

Kanirn Cilacap

Rp

471.290.000

Cilacap

130

Rp

214.244.371

16

408943

Kanirn Surakarta

Rp

475.050.000

Surakarta

028

Rp

215.953.635

17

652322

Kanirn Pernalang

Rp

429.850.000

Tegal

118

Rp

195.406.104

18

652339

Kanirn Wonosobo

Rp

425.490.000

Banjarnegara

164

Rp

193.424.086

19

652343

Kanirn Pati

Rp

424.120.000

Pati

097

Rp

192.801.296

20

407994

Kanirn Yogyakarta

Rp

497.850.000

Yogyakarta

030

Rp

226.318.318

21

408008

Kanim Surabaya

Rp

664.800.000

Surabaya I

031

Rp

302.212.349

22

408014

Kanirn Malang

Rp

444.830.000

Malang

032

Rp

202.215.883

23

408020

Kanim Jember

Rp

24

408952

Kanim Tanjung Perak

25 26 27 28 29

652364 652371 408039 408572 409025

443.810.000

Jember

131

Rp

201.752.200

Rp

587.000.000

Surabaya l

031

Rp

266.845.140

Kanim Madiun

Rp

441.040.000

Madiun

033

Rp

200.492.982

Kanim Blitar

Rp

442.510.000

Blitar

150

Rp

201.161.231

Kanim Lhokseumawe

Rp

449.100.000

Lhokseumawe

089

Rp

204.156.989

Kanim Banda Aceh

Rp

466.250.000

Banda Aceh

001

Rp

211.953.231

Kanim Langsa

Rp

443.850.000

Langsa

002

Rp

201.770.384

433.550.000

Meulaboh

003

Rp

197.088.093

30

409031

Kanim Meulaboh

Rp

31

627322

Kanim Sabang

Rp

463.250.000

Banda Aceh

001

Rp

210.589.457

32

408045

Kanim Medan

Rp

618.650.000

Medan l

004

Rp

281.232.957

33

408051

Kanim Pematang Siantar

Rp

449.600.000

Pematang Siantar

005

Rp

204.384.284

34

408490

Kanim Tanjung Balai Asahan

Rp

452.100.000

Tanjung Balai Asahan

076

Rp

205.520.763

35

408968

Kanim Polonia

Rp

596.750.000

Medan l

004

Rp

271 277.406

36

408974

Kanim Belawan

Rp

479.450.000

Medan l

004

Rp

217.953.837

37

408980

Kanim Sibolga

Rp

430.408.000

Sibolga

106

Rp

195.659.766

38

408581

Kanim Padang

Rp

494.300.000

Padang

010

Rp

224.704.519

67

409071

Kanim Sampit

68

408597

Kanim Banjarmasin

70

408195

Kanim Balikpapan

Rp

Rp

460.600.000

497.100.000

Banjarmasin

Balikpapan

045

047

1

Rp

209.384.789

Rp

184.541.371

Rp

225.977.375

103

652428

Kanim Gorontalo

Rp

470,300,000

Gorontalo

050

Rp

213,794,326

104

66461 1

Rudenim Jakarta

Rp

416,950,000

Jakarta I

018

Rp

189,541,876

105

664628

Rudenim Semarang

Rp

397,950,000

Semarang I

026

Rp

180,904,639

106

664632

RudenimSurabaya

Rp

397,950,000

Surabaya I

031

Rp

180,904,639

107

664585

Rudenim Medan

Rp

405,100,000

Medan I

004

Rp

184,154,968

108

664592

Rudenim Pekanbaru

Rp

397,950,000

Pekanbaru

008

Rp

180,904.639

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-391PB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan prasarana dasar perdesaan, terutama bagi masyarakat di desa-desa tertinggal, pemerintah berupaya melaksanakannya melalui kegiatan Program Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2007;

b.

bahwa program kegiatan tersebut yang dananya bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 perlu dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Program Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2007;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

5.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102lPMK.0612006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007;

8.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) TAHUN ANGGARAN 2007. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Program Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan, yang PPIP adalah program selanjutnya disebut pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan. lnfrastruktur Perdesaan adalah sarana jalan dan jembatan perdesaan, titian dan tambatan perahu, irigasi perdesaan, penyediaan air minum, dan sanitasi perdesaan yang secara rinci diatur dalam pedoman umum dan pedoman pelaksanaan serta petunjuk teknis. Desa sasaran adalah desa-desa yang mendapat alokasi dana pembangunan infrastruktur dan nama desa-desa tersebut ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan Surat Keputusan Nomor 270lKPTSIM12007 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2007. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Satuan Kerja Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan Provinsi adalah satuan kerja yang diberi kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi, sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam DIPA. Satuan Kerja Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan KabupatenlKota adalah satuan kerja yang diberi kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di tingkat kabupatenlkota, sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam DIPA. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang PAlKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan. Pejabat-pejabat pengelola anggaran adalah Kuasa PA, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi

kewenangan oleh PNKuasa PA untuk mengambil keputusan danlatau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 10. Organisasi Masyarakat Setempat (0MS)IKelompok Masyarakat (Pokmas)lLembaga Kernasyarakatan Desa (LKD) adalah kelompok yang terdiri dari Ketua, Bendahara. Sekretaris, Tenaga Teknis, dan Anggota yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa I, disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Carnat. 1 (satu) Disyaratkan tiap desa dibentuk OMS/Pokmas/LKD atau dapat memanfaatkan organisasi yang sudah ada yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa I, dan disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. 11. Surat Perrnintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuatlditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PNKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.

12. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Surat Perintah Mernbayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya. 13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PNKuasa PA atas transaksi belanja sarnpai dengan jumlah tertentu.

15. Kontrak Kerja adalah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur perdesaan yang ditandatangani oleh Kepala SatkerlKPA dengan Ketua OMSIPokmaslLKD. BAB II PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN Pasal2 (1) Menteri Pekerjaan Urnum rnenetapkan Pejabat Pengelola Anggaran di tingkat provinsi atas usulan

Gubernur.

(2) Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran di tingkat kabupatenlkota atas usul BupatiNValikota.

(3) Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran disampaikan kepada KPPN pembayar dengan dilampiri nama dan spesimen tanda tangan serta cap dinas instansi penerbit SPM. BAB Ill PENYEDIAAN DANA (1) Dana PPlP dialokasikan melalui DlPA Tahun Anggaran 2007 Satker PPlP di Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan (BKPK 5721).

(2) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah pagu maksimal yang tidak boleh dilampaui. BAB IV PENERIMA DANA (1) Penerima dana untuk pembangunan infrastruktur perdesaan adalah masyarakat desa yang nama desanya tercantum dalam Daftar Desa Sasaran yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan Surat 270/KPTSIM/2007 tentang Keputusan Nomor Penetapan Desa Sasaran PPlP Tahun Anggaran 2007, melalui OMSIPokmaslLKD dengan penanggung jawab Ketua OMS/Pokmas/LKD yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening masing-masing OMSIPokmaslLKD.

(2) Ketua dan Bendahara OMSIPokmaslLKD diwajibkan membuka rekening bantuan di Bank Urnum atas narna Rekening OMSlPokmaslLKD PPlP [Nama Desa] dan memberitahukan nomor rekeningnya kepada Kuasa PA Satker PPlP Kabupaten. BAB V PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM (1) SPP diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Tahap pertama (sebesar 40 dengan melampirkan:

O/O

dari nilai kontrak)

1.

Kontrak kerja;

2.

Fotokopi buku rekening bank milik OMS/Pokmas/LKD yang juga menunjukkan 25% dari total dana pemeliharaan;

3.

Rencana penggunaan dana tahap I;

4.

Kuitansi tagihan tahap I:

5.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

b. Tahap kedua (sebesar 40 % dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 36%, dengan melampirkan: 1.

Laporan kemajuan fisik;

2.

Fotokopi buku rekening bank milik OMS/Pokmas/LKD yang juga menunjukkan 50% dan total dana pemeliharaan;

3.

Rencana penggunaan dana tahap II;

4.

Kuitansi tagihan tahap II dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan Laporan Buku Kas;

5.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

c. Tahap ketiga (sebesar 20% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 72 O/O,dengan melampirkan: 1.

Laporan kemajuan fisik;

2.

Fotokopi buku rekening bank milik OMSlPokmaslLKD yang juga menunjuk 100% dari total dana pemeliharaan;

3.

Rencana penggunaan dana tahap Ill;

4.

Kuitansi tagihan tahap I11 dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan Laporan Buku Kas;

5.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). Pasal6

Setelah menerima SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pejabat Penguji dan Penerbit SPM menerbitkan SPM-LS untuk selanjutnya diajukan kepada KPPN melalui PAlKuasa PA.

BAB VI PENCAIRAN DANA Pasal7 (1) Kuasa PA Satker PPlP KabupatenIKota mengajukan SPM LS untuk tahap I kepada KPPN dengan melampirkan : a. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa I (Pemilihan OMS/PokmaslLKD) yang disahkan oeh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat; b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); c. Resume Kontrak Kerja; d. Daftar Nomor Rekening OMSIPokmaslLKD; e. Surat Pernyataan Kuasa PA (bermaterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan pada Pedoman Umum PPlP Tahun 2007 dan Pedoman Pelaksanaan PPlP Tahun 2007, telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada Kuasa PA (contoh Surat Pernyataan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (2)

Untuk pengajuan SPM-LS tahap kedua dan ketiga melampirkan: a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); b.Surat Pernyataan Kuasa PA (bermaterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan pada Pedoman Umum PPlP Tahun 2007 dan Pedoman Pelaksanaan PPlP Tahun 2007, telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada Kuasa PA (contoh Surat Pernyataan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

(3)

Atas dasar SPM-LS dari Kuasa PA, KPPN melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D.

(4)

KPPN melakukan pembayaran secara penuhlutuh tanpa potongan pajak. Kewajiban potongan pajak yang timbul sebagai akibat transaksi antar penerima dana dengan pihak ketiga diselesaikan pihak ketiga sebagai wajai pajak. . Pasal8

Pengujian SPM-LS dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal9 Jenis dan bentuk laporan, waktu pelaporan, tata cara dan prosedur pelaporan, serta pertanggungjawaban dana PPlP diatur dalam Pedoman Umum PPlP Tahun 2007, Pedoman Pelaksanaan PPlP Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37lPRTIMl2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri Tahun 2007. BAB Vlll KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1) Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus.

(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal supaya mengawasi Perbendaharaan setempat pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini di wilayah kerjanya masing-masing. BAB IX KETENTUANPENUTUP Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 39 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) TAHUN ANGGARAN 2007

DlNAS PEKERJAAN UMUM PROVlNSllKABUPATENlKOTA

1

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Narna NIP Jabatan : Kuasa PA ........ (Narna Satker)

1

Dengan ini rnenyatakan bahwa: 1.

Sernua dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan Dana PPlP Tahun Anggaran 2007 kepada OMSIPokrnaslLKD.... (nama OMSIPokrnaslLKD) sudah diteliti dan dinyatakan sah dan lengkap sebagairnana dipersyaratkan dalarn Pedoman Urnum PPlP Tahun 2007, Pedornan Pelaksanaan PPlP Tahun 2007, dan dokumen petunjuk pelaksanaan lainnya.

2. Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan, dan penyirnpanan sernua dokumen dan kelangkapannya berada pada kami sepenuhnya.

1

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ternpat dan tanggal ... ... . . Mengetahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umurn ProvinsilKabupatenlKota.. . ....

(Nama) NIP

Kuasa PA

E J Meterai

(Nama) NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-40/PB/2007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK KEPADA KELOMPOK SASARAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah pertanian dan untuk mengernbangkan usaha meningkatkan kewirausahaan serta mengembangkan usaha ekonomi produktif, Departemen Pertanian telah mengalokasikan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok dalam DlPA Tahun Anggaran 2007 bagi Kelornpok Sasaran:

b.

bahwa untuk akuntabilitas, pembayaran program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu mengatur tata cara pembayaran PMUK kepada Kelompok Sasaran pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2007;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mentetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Tata Cara Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Kelornpok kepada Kelompok Sasaran pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2007;

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

59

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4662);

6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndones~aTahun 2004 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33lPermentanlOT.1401 312007 tentang Pedoman . Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok kepada Kelompok Sasaran pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2007; 1 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANTENTANGTATACARAPENCAIRAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK KEPADA KELOMPOK SASARAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 2. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya. 3. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk atas beban APBN pelaksanaan pengeluaran berdasarkan SPM. 4. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan, dalam ha1 ini pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk mengelola dana yang dialokasikan untuk Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2007. 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

7.

Kelompok Sasaran adalah kelompok yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis danlatau ketahanan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, antara lain kelompok tani, gabungan kelornpok tani, koperasi yang bergerak di bidang Pertanian, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Pedesaan. BAB II ALOKASI PENGGUNAAN DANA Pasal2

(1) Dana PMUK dialokasikan dalam DlPA Pusat, DlPA Dekonsentrasi, dan DlPA Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2007 lingkup Departemen Pertanian pada jenis belanja bantuan sosial.

(2) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui. BAB Ill PENCAIRAN DANA Pasal3 Pencairan Dana PMUK dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: (1) Kuasa PA mengajukan SPM-LS kepada KPPN dengan melampirkan:

a.

Fotokopi Surat Keputusan BupatiNValikota atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran yang dilegalisir oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Surat Keputusan tersebut antara lain mencantumkan: 1.

Nama Kelompok;

2.

Nama Ketua Kelompok;

3.

Jumlah dana yang diberikan.

b.

Resume Surat Kuasa PA.

Perjanjian yang

ditandatangani

c.

Surat Pernyataan Kuasa PA (berrneterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan pada Pedoman Umurn Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun 2007 telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada Kuasa PA (sesuai format lampiran).

d.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

(2) Atas dasar SPM-LS dari Kuasa PA, KPPN rnelakukan pengujian atas SPM-LS dimaksud dan rnelaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan rnernindahbukukan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening Kelompok Sasaran sebagai penerirna bantuan sepanjang alokasi dana masih mencukupi. (3) KPPN rnelakukan pernbayaran secara penuhlutuh tanpa potongan pajak ke rekening Kelompok Sasaran. Kewajiban pajak yang tirnbul sebagai akibat transaksi antara kelornpok sasaran dengan pihak ketiga diselesaikan pihak ketiga sebagai wajib pajak.

Penyarnpaian dan pengujian SPM-LS serta penerbitan dan penyarnpaian SP2D dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

(1) Kuasa PA wajib rnenyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Penyusunan laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Kuasa PA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan fisik kepada Sekretaris Jenderal Departernen Pertanian.

(4) Penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Sekretaris Jenderal Departernen Pertanian.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus.

(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal setempat supaya mengawasi Perbendaharaan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini di wilayah kerjanya masing-masing

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 40 lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK KEPADA KELOMPOK SASARAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

DlNAS PERTANIAN PROVINSIIKABUPATENIKOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Jabatan

: Kuasa PA ...........(nama satker)

dengan ini menyatakan bahwa: 1.

Semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun Anggaran 2007 kepada kelompok sasaran ..... (nama kelompok sasaran) sudah diteliti dan dinyatakan sah dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun 2007 dan dokumen petunjuk pelaksanaan lainnya.

2.

Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan, dan penyimpanan semua dokumen terkait berada sepenuhnya pada kami.

Demikian surat pernyataan ini kami dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Dinas Pertanian ProvinsilKabupatenlKota..........

(Nama) NIP

buat

sebenar-benarnya untuk dapat

Tempat dan tanggal.......... Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama) NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-43lPB12007 TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BAG1 RUMAH TANGGA SANGAT MlSKlN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

a.

:

:

bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kebijakan jaminan sosial, Pemerintah mulai tahun 2007 akan melaksanakan uji coba Program Keluarga Harapan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin guna peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam pendidikan, gizi, dan kesehatan; b. bahwa Program Keluarga Harapan tersebut adalah untuk meningkatkan aksesibilitas Rumah Tangga Sangat Miskin terhadap jaminan pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan upaya pemeliharaan kesehatan; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran Program Keluarga Harapan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin yang dananya bersumber dari dana rupiah murni yang dialokasikan dalam DIPA, dipandang perlu diatur petunjuk teknis penyaluran dan pencairan dananya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Penyaluran Dana dan Pencairan Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3039); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Keputusan Menteri Sosial Nomor OllHUW2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penanda Tangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial; Keputusan Menteri Sosial Nomor 42lHUW2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66IPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BAG1 RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteril Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang PAlKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenteriIPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan. 5. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 6. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin sepanjang mereka memenuh~ persyaratan yang ditetapkan dalam program. Persyaratan tersebut terkait dengan upaya pen~ngkatankualitas sumber daya manusia, khususnya pendidikan dan kesehatan. Rumah Tangga Sangat Miskin, yang selanjutnya disebut RTSM adalah sasaran penerima PKH yang telah ditetapkan oleh Unit Pelaksana PKH sesuai hasil pendataan dan telah mendapatkan Kartu ldentitas Penerima yang telah ditandatangani oleh Menteri Sosial. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disebut UPPKH adalah unit yang dibentuk di tingkat pusat, kabupatenlkota, dan kecamatan yang memiliki fungsi mengelola pelaksanaan PKH. Bank/Pos Mitra Kerja Pusat adalah BankIPos Mitra Kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Bendahara Pengeluaran yang menampung dana PKH yang akan ditransfer ke rekening BanklPos Bayar. BankIPos Bayar adalah Unit Pelaksana Teknis BanklPos Mitra Kerja yang ditunjuk untuk pembayaran dana PKH. Daftar nominatif adalah rekapitulasi data RTSM penerima dana PKH dan jumlah uang berdasarkan provinsi, kabupatenlkota, dan kecamatan.

(1) PKH bagi RTSM ditujukan untuk: a. meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, nifas, dan anak di bawah usia 6 tahun dari RTSM; b. meningkatkan pemanfaatan pendidikan bagi anakanak usia sekolah (7-17 tahun) dari RTSM; c. mengurangi beban pengeluaran RTSM. (2) PKH diberikan kepada RTSM didasarkan pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik.

Penyaluran dana dan pencairan PKH bagi RTSM dilaksanakan atas dasar prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II ALOKASI DANA Pasal4 (1) Dana PKH dialokasikan dalam DlPA Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial yang disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) merupakan batas pagu yang tidak diperkenankan untuk dilampaui. BAB Ill PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA Pasal5 (1) Penyaluran dana PKH dilakukan melalui BankIPos Mitra Kerja berdasarkan suatu perjanjian kerjasama antara Kuasa PA dengan BanWPos Mitra Kerja. (2) BanWPos Mitra Kerja sesuai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I), bertanggung jawab atas penyampaian dan penyaluran dana PKH kepada RTSM. (3) RTSM penerima dana PKH hasil pendataan Badan Pusat Statistik disampaikan kepada Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jarninan Sosial tentang RTSM penerirna dana PKH. (4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial tentang RTSM penerima dana PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BankIPos Mitra Kerja. (5) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BanWPos Mitra Kerja menentukan BanWPos Bayar. (6) BanWPos Mitra Kerja menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masingmasing BankIPos Bayar sesuai dengan lokasi RTSM penerima dana PKH.

(1) Pencairan dana PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dilaksanakan dengan cara pengajuan SPM-LS oleh Kuasa PA kepada KPPN Jakarta Ill, dengan dilampiri sekurang-kurangnya:

a. b.

c.

d.

SPTB; Resume KontraWSurat Perjanjian antara Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial dengan BanklPos Mitra Kerja mengenai Penyaluran Dana PKH bagi RTSM; Surat Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial tentang Penunjukan BankIPos Mitra Kerja sebagai Penyalur Dana PKH bagi RTSM. Daftar nominatif rekapitulasi data RTSM penerima dana PKH dan jumlah uang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk tiap provinsi, kabupatenlkota, dan kecamatan.

(2) Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (I), KPPN Jakarta Ill melakukan pengujian atas SPMLS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening BankIPos Mitra Kerja.. (3) BanWPos Mitra Kerja selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah menerima transfer dana dari KPPN Jakarta Ill sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mentransfer seluruh dana ke semua rekening BanWPos Bayar. (4) BanWPos Bayar selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima transfer dana dari BanWPos Mitra Kerja melakukan penyaluran dana PKH kepada RTSM sesuai dengan mekanisme penyaluran dana yang diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal7

(1) Atas penyampaian dan penyaluran dana, BankIPos Mitra Kerja wajib menyampaikan rekapitulasi realisasi penyaluran dan pencairan dana dari setiap BanWPos Bayar sebagai pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial dan KPPN Jakarta Ill untuk diteliti dan mendapat pengesahan, selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya batas waktu tiap-tiap periode penyaluran dana PKH kepada RTSM.

(2) Selanjutnya BankIPos Mitra Kerja dan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial membuat Surat Pernyataan Bersama dan menyampaikan kepada KPPN Jakarta Ill bahwa dana PKH telah disalurkan kepada RTSM, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya batas waktu penyaluran dana. (3) Apabila terdapat sisa dana yang tidak tersalurkan kepada RTSM agar segera mengembalikan ke Rekening Kas Negara selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak batas waktu penyaluran dana. (4) Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana PKH kepada RTSM kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V LAIN-LAIN (1) KPPN melakukan pembayaran secara penuhlutuh tanpa potongan pajak, kewajiban pajak yang timbul sebagai akibat transaksi antara penerima dana dengan pihak ketiga diselesaikan pihak ketiga sebagai wajib pajak. (2) Dana yang tidak dicairkan pada KPPN Jakarta Ill setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus.

(3) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana pada rekening BanklPos Mitra Kerja yang tidak tersalurkan kepada RTSM, maka sisa dana tersebut wajib disetorkan kembali ke Rekening Kas Negara. (4) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPPN Jakarta Ill paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penyetoran.

(5) Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta diminta mengawasi dan mengkoordinasikan proses penyaluran dan pencairan dana sehingga berjalan lancar.

BAB VI PENUTUP Pasal9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-47lPB12007

PETUNJUK PENCAIRAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK KERINGANAN INVESTASI PERTANIAN (BLM-KIP) MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA I

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencairan Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan lnvestasi Pertanian (BLM-KIP) yang dananya bersumber dari dana rupiah murni yang dialokasikan dalam DIPA, maka dipandang perlu diatur petunjuk teknis pencairan dana dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan lnvestasi Pertanian (BLM-KIP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedornan Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 411Perrnentan10T.1401512007 tentang Pedoman Urnum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan lnvestasi Pertanian (BLM-KIP); 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK KERINGANAN INVESTASI PERTANIAN (BLM-KIP) MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dirnaksud dengan: 1. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteril Pirnpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk rnelakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pernerintah.

2.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang PNKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenterilPimpinan Lernbaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraILernbaga yang bersangkutan. 5. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuaffditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 6. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 7. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh PNKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 9. Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan lnvestasi Pertanian, yang selanjutnya disebut BLM-KIP adalah bantuan langsung masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah c.q. Departemen Pertanian untuk meringankan beban biaya usaha pertanian kepada Kelompok Sasaran yang melakukan kegiatan usaha pertanian di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau perkebunan;

10. Kelompok Sasaran adalah petani, kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi tani (Koptan) atau unit usaha pengolahan hasil pertanian yang bergerak pada usaha hulu, budidaya atau usaha hilir di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau perkebunan, yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro (UM) yaitu UM I dan UM II atau Usaha Kecil (UK) yaitu UK I dan UK II. BAB II PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA Pasal2 (1) BLM-KIP dialokasikan oleh Departemen Pertanian dalam APBN dan tertuang dalam DIPA, dalam Belanja Bantuan Sosial pada Mata Anggaran Keluaran (MAK) 0075.5731 19 (Belanja Lembaga Sosial Lainnya). DIPA (2) Jumlah dana yang tercantum dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh untuk dilampaui.

(1) BLM-KIP disalurkan kepada sebagai Penerima BLM-KIP.

Kelompok

Sasaran

(2) Penentuan Penerima BLM-KIP ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa PA. Surat Keputusan tersebut antara lain mencantumkan: a.

b. c. d. e.

Nama pemohon (perorangan, PoktanlGapoktanlKoptan atau unit usaha pengolahan hasil pertanian); Alamat pemohon; Nomor rekening pemohon dan nama bank; Bidang Usaha; Jumlah BLM-KIP yang diberikan. BAB Ill

TATA CARA PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal4

(1) Guna pencairan BLM-KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM.

(2) Tata cara dan persyaratan pengajuan SPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertanian.

(1) Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekurangkurangnya meliputi: a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan;

b.

Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DlPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; c. Memeriksa kebenaran hak tagih yang terkait: 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran bantuan (nama pemohon, alamat, nomor rekening dan nama bank); 2) Nilai bantuan yang harus dibayar (sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran BLM-KIP); (2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud Pejabat Penandatangan SPM pada ayat (I), menerbitkan SPM-LS. BAB IV PENCAIRAN DANA Dl KPPN Pasal6 (1) Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM-LS dan mengajukannya ke KPPN dengan melampirkan: a. Copy Surat Keputusan Kuasa PA tentang Penetapan Kelompok Sasaran sebagai Penerima BLM-KIP; b. SPTB; c. Surat Pernyataan Kuasa PA (bermeterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan pada "Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan lnvestasi Pertanian (BLM-KIP)" telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada Kuasa PA (sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

(1) KPPN melakukan pengujian atas SPM-LS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke Rekening Kelompok Sasaran pada bank yang ditunjuk. (2) KPPN melakukan pencairan dana ke rekening Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) secara penuhlutuh tanpa potongan pajak.

Penerbitan dan penyampaian SP2D dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal9

(1) Kuasa PA wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

laporan

(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661 PBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI LAIN-LAIN Pasal 10 (1) Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus. (2) Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal setempat supaya mengawasi Perbendaharaan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini di wilayah kerjanya masing-masing. BAB VII PENUTUP Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 47 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK KERINGANAN INVESTAS1 PERTANIAN (ELM-KIP) MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

KOP SURAT SURATPERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

....................................

NIP

....................................

Jabatan

:

Kuasa Pengguna Anggaran ........................... .......... (nama satker)

dengan ini menyatakan bahwa: 1.

Semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan Eantuan Langsung Masyarakat untuk Keringan lnvestasi Pertanian (ELM-KIP) untuk ................. (nama Kelompok Sasaran) sudah diteliti dan dinyatakan sah serta lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan lnvestasi Pertanian (BLM-KIP) dan dokumen petunjuk pelaksanaan lainnya.

2. Kepada Kelompok Sasaran

.................. kiranya dapat diberikan pembayaran ELM-KIP sebesar Rp............... (...dengan huruf...) sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Ketua .............. (nama Kelompok Sasaran) dan Kuasa PA pada tanggal ..... (tanggal dan nomor surat perjanjian)

3.

Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan dan penyimpanan semua dokumen pendukung berada pada kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat dan tanggal ................. Kuasa Pengguna Anggaran

1 (Namaj NIP

rrrm

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-49lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2007 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan pencairan Dana Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari dana rupiah murni, perlu diatur petunjuk teknis penyaluran dan pencairan dana dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan Dana Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2007; : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

5.

6.

7.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.I8/KP3W1112007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.29lKP3W12007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Daerah Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pernberdayaan Masyarakat Tahun 2007; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2007. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPirnpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 2. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah MenterilPirnpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraILernbaga yang bersangkutan, dalam ha1 ini pejabat yang ditunjuk oleh Menteri

Pertanian untuk mengelola dana yang dialokasikan untuk Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok kepada kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2007. 3. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 4. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Surat Perintah Membayar Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh PAIKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 8. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa misalnya RT, RW, PKK. Karang Taruna. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya. 9. Dana Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Dana PLBPM adalah dana efektif yang diterimakan dari KPPN kepada kelompok sasaran (target group) melalui Lembaga Kemasyarakatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan PLBPM di daerah.

BAB II PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA Pasal2 (1) Dana PLBPM dialokasikan oleh Direktorat Jenderal

Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tertuang dalam DlPA yang dialokasikan pada Subkegiatan 4122.0667 (Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir). (2) Dana PLBPM dialokasikan untuk 23 KabupatenlKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Dana PLBPM dipergunakan untuk membiayai kegiatan: a. Peningkatanlperbaikan ekosistem pesisir; b. Peningkatanlperbaikan/pembangunaninfrastruktur lingkungan permukiman; c. Peningkatanlperbaikanlpernbangunanrumah.

(1) Dana PLBPM disalurkan kepada masyarakat desallokasi target group melalui Lembaga Kemasyarakatan sebagai pelaksana kegiatan PLBPM.

(2) Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Lembaga Kemasyarakatan pelaksana kegiatan PLBPM. SPK sekurang-kurangnya mencantumkan: pengurus Lembaga a. Nama dan susunan Kemasyarakatan pelaksana; b. Jumlah Dana PLBPM yang diberikan; c. Tahapanltermin pencairan dana. BAB Ill PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal 5 Pencairan Dana PLBPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap pembayaran yaitu: a. Pembayaran tahap pertama sebesar 10% dari nilai Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai biaya awal kegiatan;

b.

Pembayaran tahap kedua sebesar 40% dari nilai SPK setelah pekerjaan mencapai kemajuan 10% dari usulan biaya yang diajukan;

c.

Pembayaran tahap ketiga sebesar 40% dari nilai SPK setelah pekerjaan mencapai kemajuan 50% dari usulan biaya yang diajukan; Pembayaran tahap keempat sebesar 10% dari nilai SPK setelah pekerjaan mencapai kemajuan 90% dari usulan biaya yang diajukan.

d.

(1) Guna pencairan dana PLBPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan SPM. (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan SPP dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan. Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor SK.29/KP3W12007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Daerah Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2007.

(1) Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekurangkurangnya meliputi: a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan; b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DlPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; c.

d.

Memeriksa kesesuaian rencana kerja danlatau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; Memeriksa kebenaran hak tagih yang terkait: 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama Lembaga Kemasyarakatan, alamat, nomor rekening dan nama bank); 2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian danlatau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam SPK); 3) Jadual waktu pembayaran.

(2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM-LS. BAB IV PENCAIRAN DANA Pasal8 (1) Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM-LS pembayaran tahap pertama dan mengajukannya ke KPPN dengan melampirkan: a. Copy Surat Keputusan CamatIPejabat terkait di daerah lainnya tentang Penentuan Lembaga Kemasyarakatan pelaksana kegiatan PLBPM; b. SPTB; c. Resume SPK yang ditandatangani Kuasa PA, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; d. Surat Pernyataan Kuasa PA (bermeterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan pada "Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) Tahun 2007" telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada Kuasa PA, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM-LS pembayaran tahap kedua sampai dengan tahap keempat dan mengajukannya ke KPPN dengan melampirkan: a. SPTB; b. Surat Pernyataan Kuasa PA (bermaterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan pada "Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) Tahun 2007" telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada Kuasa PA, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(1) KPPN melakukan pengujian atas SPM-LS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening Lembaga Kemasyarakatan pada bank yang ditunjuk.

(2) KPPN melakukan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara penuhlutuh tanpa potongan pajak ke rekening Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 10 Penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal I I (1) Kuasa PA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Kuasa PA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan fisik kepada Direktur Jenderal Keiautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

(4) Penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. BAB Vi KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal I 2 Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 1 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTURJENDERAL P E R B E N D A H A W N NOMOR PER- 49 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENGELOLAAN LlNGKllNOAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2007

I

DAFTAR KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YANG TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KPPN Pamekasan

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 49 lPBi2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2007

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATENIKOTA RINGKASAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1.

Nomor dan tanggal DlPA

2.

Kode KegiatanlSubkegiatanlMAK :

3.

Nomor dan tanggal SPK

4.

Nama Kelornpok Masyarakat

:

5.

Alamat Kelornpok Masyarakat

:

6.

Nama Bank dan nomor rekening :

7.

Nilai SPK

: Rp..............

8.

Uraian dan volume pekerjaan

:

9.

Cara pembayaran a. Tahap I sebesar Rp...................... (10% dari SPK) b. Tahap II sebesar Rp..................... (40% dari SPK) c. Tahap Ill sebesar Rp.................... (40% dari SPK) d. Tahap IV sebesar Rp...................(10% dari SPK)

10. Jangka waktu pelaksanaan

: ........... hari

11. Tangal penyelesaian pekerjaan : c Tempat, tanggal...................> A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitrnen

NIP...............

I

I

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 49 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2007

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATENIKOTA SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Narna NIP Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran ........(nama satker)

Dengan in menyatakan bahwa: 1. Semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan pembayaran tahap ........ Dana Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2007 untuk Lembaga Kemasyarakatan ......(nama lembaga) sudah diteliti dan dinyatakan sah serta lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Pelaksanaan............ dan dokurnen petunjuk pelaksanaan lainnya. 2. Kepada Lembaga Kemasyarakatan......... kiranya dapat diberikan pembayaran tahap ........ Dana Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2007 sebesar Rp.......... (.... dengan huruf. ..) sesuai Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan...... dan Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal.. .... (tanggal dan nomor surat pejanj~an). 3.Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan dan penyimpanan semua dokumen pendukung berada pada karni sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenIKota ..........

NIP

Tempat dan tanggal .......... Kuasa Pengguna Anggaran

El Meterai

NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-54lPBl2007 TENTANG PETUNJUKPENCAIRANDANPENYALURANDANA PENGUATAN MODAL USAHA KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MlSKlN MELALUI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL (BLPS) DAN DANA OPERASIONAL DAERAH DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

bahwa daiam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha kepada Kelompok Usaha Bersarna (KUBE) Program Pernberdayaan Fakir Miskin rnelalui Bantuan Langsung Pernberdayaan Sosial (BLPS) yang bersurnber pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial, perlu disusun petunjuk teknis pencairan dan penyaluran dana program diniaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dan Dana Operasional Daerah; : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nornor 54, Tambahan Lemvaran Negara Republik lndonesia Nomor 3039); 2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

:

a.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3206); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Sosial Nomor 84lHUW1998 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin; Keputusan Menteri Sosial Nornor 191HUW1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; Keputusan Menteri Sosial Nomor 011HUW2007 tentang Penunjukan Pejaht Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat I:omitmen, Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan di Llngkungan Llepartemen Sosial Tahun Anggaran 2007, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPf312005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atns Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MlSKlN MELALUI BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL (BLPS) DAN DANA OPERASIONAL DAERAH. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dirnaksud dengan: 1. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteril Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokurnen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang PAlKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenteriIPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kernenterian NegaraILembaga yang bersangkutan. 5. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lai~nya.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 7 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAIKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 8. Pemberdayaan Sosial adalah proses pemberian penguatan dan kemarnpuan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. 9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin adalah salah satu kebijakan Departemen Sosial yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 10. Masyarakat Miskin adalah rnasyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap yang memenuhi kriteria kemiskinan menurut BPS. 11. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUBE adalah himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, sehingga berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial ekonomi yang dialaminya, dan rnenjadi wadah pengembangan usaha bersama. 12. Pendampingan Sosial adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan KUBE, dan masyarakat sekitarnya dalarn rangka memecahkan masalah, memperkGat dukungan, -mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kernampuan dalam mengakses sumber dana ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, tabungan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

6.

14. Penguatan Modal Usaha adalah proses pemberian tambahan modal bagi KUBE dalam upaya pengembangan usaha secara berkelanjutan. 15. Dana Operasional Daerah adalah sejumlah dana yang diberikan kepada lnstansi Sosial KabupatenIKota untuk pembiayaan honorarium, sosialisasi, konsultasi, serta monitoring dan pelaporan sebagai pendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui BLPS. 16. BanWPos Mitra Kerja adalah BanWPos Mitra Kerja sebagai tempat dibukanya rekening yang rnenampung Dana Penguatan Modal Usaha kepada KUBE Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui BLPS dan Dana Operasional Daerah yang akan ditransfer ke rekening Bank/Pos Bayar. 17. Bank/Pos Bayar adalah Unit Pelaksana Teknis BanWPos Mitra Kerja sebagai tempat dibukanya Rekening KUBE dan lnstansi Sosial KabupatenlKota penerima Dana Penguatan Modal Usaha kepada KUBE Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui BLPS dan Dana Operasional Daerah, serta sebagai tempat pembayaran Dana Penguatan Modal Usaha kepada KUBE Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui BLPS dan Dana Operasional Daerah kepada lnstansi Sosial KabupatenlKota.

BAB II ALOKASI DANA Pasal2 (1) Alokasi Dana Penguatan Modal Usaha kepada KUBE Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui BLPS dan Dana Operasional Daerah dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial dalam DlPA Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial yang disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Jumlah dana yang tercantum dalarn DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu maksimal yang tidak dapat dilarnpaui.

BAB Ill PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA Pasal3 (1) Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha kepada KUBE Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui BLPS dan Dana Operasional Daerah dilakukan melalui BanWPos Mitra Kerja berdasarkan suatu perjanjian kerjasama antara Kuasa PA dengan BankIPos Mitra Kerja. (2) BanWPos Mitra Kerja sesuai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I), bertanggung jawab atas penyampaian dan penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha kepada KUBE Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui BLPS dan Dana Operasional Daerah kepada lnstansi Sosial KabupatenIKota. (3) KUBE penerima Dana Penguatan Modal Usaha melalui BLPS dan lnstansi Sosial KabupatenIKota penerima Dana Operasional Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial yang memuat nama KUBE dan lnstansi Sosial KabupatenIKota penerima beserta data rekening di BanWPos Bayar.

(4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BankIPos Mitra Kerja.

(1) Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha kepada KUBE Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui BLPS dan Dana Operasional Daerah kepada lnstansi Sosial KabupatenlKota dilaksanakan dengan cara pengajuan SPM-LS oleh Kuasa PA kepada KPPN Jakarta Ill dengan dilampiri sekurang-kurangnya: a. SPTB; b. Resume KontraWSurat Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan BanWPos Mitra Kerja rnengenai penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha kepada KUBE Program Pemberdayaan Fakir Miskin rnelalui BLPS dan Dana Operasional Daerah kepada lnstansi Sosial KabupatenIKota;

c.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3); d.

Daftar rekapitulasi KUBE penerima Dana Penguatan Modal Usaha melalui Program BLPS; e. Daftar rekapitulasi lnstansi Sosial KabupatenlKota penerima Dana Operasional Daerah. (2) Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (I), KPPN Jakarta Ill melakukan pengujian atas SPMLS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening BankIPos Mitra Kerja. (3) BankJPos Mitra Kerja melakukan pemindahbukuan dana ke rekening masing-masing KUBE dan lnstansi Sosial KabupatenlKota di BankIPos Bayar dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja setelah menerima transfer dana dari KPPN Jakarta Ill. (4) Pencairan dana oleh KUBE di BankIPos Bayar dilakukan dengan pengajuan proposal dari KUBE yang telah disetujui oleh Kepala lnstansi Sosial KabupatenIKota.

( 5 ) Besarnya Dana Penguatan Modal Usaha yang dicairkan KUBE sesuai dengan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pencairan Dana Operasional Daerah di BanklPos Bayar dilakukan berdasarkan Rincian Anggaran Belanja yang disetujui oleh Kepala lnstansi Sosial KabupatenIKota.

(7) Seluruh Dana Penguatan Modal Usaha kepada KUBE Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui BLPS dan Dana Operasional Daerah kepada lnstansi Sosial KabupatenIKota di BanklPos Bayar selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir sudah harus dicairkan.

Penyampaian dan pengujian SPM-LS serta penerbitan dan penyampaian SP2D dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal6 (1) Atas penyampaian dan penyaluran dana, BanWPos Mitra Kerja wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah disalurkan dan sisa dana yang tidak tersalurkan, selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk diteliti dan mendapat pengesahan, dengan tembusan kepada KPPN Jakarta Ill. (2) BanWPos Mitra Kerja dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial membuat Surat Pernyataan Bersama mengenai dana yang telah disalurkan ke rekening KUBE dan lnstansi Sosial KabupatenlKota, serta sisa dana yang tidak tersalurkan. Surat Pernyataan bersama ini disampaikan kepada KPPN Jakarta Ill selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari laporan kalender sejak penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (11. (3) BankIPos Mitra Kerja pada akhir tahun anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pencairan dana oleh KUBE dan lnstansi Sosial KabupatenIKota kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan KPPN Jakarta Ill, selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak batas waktu penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (7). (4) Atas dasar laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat sisa dana yang tidak dicairkan oleh KUBE dan lnstansi Sosial KabupatenlKota di BanWPos Bayar, BankIPos Mitra Kerja dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial membuat pernyataan bersama mengenai dana yang tidak dicairkan oleh KUBE dan lnstansi Sosial KabupatenlKota, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal7 (1) Penerbitan SPM-LS untuk penguatan modal usaha dan operasional daerah ini tidak dipotong pajak, dan pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran diselesaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Dana yang tidak dicairkan pada KPPN Jakarta Ill setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus. (3) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana pada rekening BankIPos Mitra Kerja yang tidak tersalurkan kepada KUBE dan lnstansi Sosial KabupatenIKota, maka sisa dana ini wajib disetorkan kembali ke Rekening Kas Negara.

(4) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana yang tidak dicairkan oleh KUBE dan lnstansi Sosial KabupatenIKota di BankIPos Bayar, maka sisa dana ini wajib disetorkan kembali ke Rekening Kas Negara. (5) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada KPPN Jakarta Ill paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penyetoran. (6) Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19lPBl2005 tentang Petunjuk Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Pola Pengembangan Terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUANPENUTUP Pasal8 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd

HERRY PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-63lPB12007 TENTANG

PETUNJUKPELAKSANAANPENCAIRANDANPENYALURANDANABANTUAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA ALAM TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka pemberian bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam, telah dialokasikan dana dalam DlPA Tahun Anggaran 2007 Bagian Anggaran 069;

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;

c.

sebagaimana bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2007;

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA ALAM TAHUN ANGGARAN 2007. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1.

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenteriIPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

2.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3.

Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PNKuasa PA adalah GubernurlBupatiANalikota atau Kepala Dinas PropinsilKabupatenlKota yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rurnah pasca bencana alarn.

4.

Surat Perintah Mernbayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersurnber dari DIPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan dengan DIPA.

5. Surat Perintah Mernbayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah rnembayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 6.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara untuk atas beban APBN pelaksanaan pengeluaran berdasarkan SPM.

7.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PPJKuasa PA atas transaksi belanja sarnpai dengan jurnlah tertentu.

8.

Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk rnenguji tagihan kepada negara dan rnenandatangani Surat Perintah Membayar.

9.

Pejabat Pernbuat Kornitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk rnelakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran negara.

10. Kelompok Swadaya Masyarakat Perurnahan, yang selanjutnya disebut KSM-P adalah kurnpulan dari beberapa pemilik rumah yang berhak dan telah ditetapkan untuk rnendapatkan BLM Perurnahan. 11. Bantuan Langsung Masyarakat Perurnahan yang selanjutnya disebut BLM Perurnahan adalah dana bantuan pernerintah kepada rnasyarakat korban

bencana alam yang bersumber dari APBN dan disalurkan rnelalui KSM-P untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana alam. 12. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut PJOK adalah pejabat yang ditetapkan sebagai penanggung jawab administrasi dan penanda tangan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) BLM Perumahan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam di tingkat Kecamatan/KelurahanlDesa. 13. Surat Perjanjian Penyaillran Bantuan BLM Perumahan yang selanjutnya diseb.~tSPPB BLM Perumahan adalah surat pejanjian yang jibuat dan ditandatangani oleh PJOK dan Koordinator KSM-P serta disahkan oleh PPK yang memuat kesepskatan mengenai ketentuan dan syarat-syarat penyaluran BLM Perumahan. BAB II ALOKASI DANA Pasal2 (1) Alokasi dana r2habilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam Tahun Anggaran 2007 dituangkan dalam DlPA Bagian Anggaran 069 (Belanja Lain-Lain).

(2) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA untuk Bantuan Rehabilitaa dan~Rekon,struksi Rumah merupakan jumlah pagu tertingji yang tidab dapat dilampaui. BAB Ill

PENYALURAN DANA

(1) Dalam rangka penyaluran dana BLM Perumahan diberikan <SM-P dengan satu orang sebagai koordinator.

(2) Setiap KSM-P membuka rekening pada bank untuk menam pung dana BLM Perumahan. (3) Dana BLM Perumahan disalurkan melalui rekening bank masing masing KSM-P yang telah ditetapkan.

(1) Penyaluran BLM Perumahan untuk rehabilitasi dan re!konstruksi rumah dari KSM-P kepada pemilik rumah

dilaksanakan sesuai ,dengan ketentuan yang ditetapkan oleh GubernurlBupatiNValikota berdasarkan alokasi dana yang tersedia dalarn DIPA. (2) Penyaluran dana BLM Perurnahan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila SPPB BLM Perurnahan telah ditandatangani oleh PJOK dan Koordinator KSM-P sertaedisahkanoleh PPK. BAB IV PENCAIRAN DANA Pasal5 Pencairan dana BLM Perurnahan dilakukan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM-LS yang diajukan oleh Kuasa PA berdasarkan DIPA. Pasal6 Dalarn penerbitan SP2D, KPPN harus rnemperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: I. SPM-LS dapat rnernuat lebih dari satu KSM-P apabila rnernpunyai rekening pada bank yang sarna.

2.

3.

Pengajuan SPM-LS harus dilarnpiri dengan: a.

SPTB;

b.

Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perurnahan, sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pencairan dana BLM Perurnahan kepada KSM-P untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rurnah pasca bencana alarn dibayarkan dalarn jurnlah penuh tanpa potongan. BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal7

(1) Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa PA wajib rnernbuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan 'atas Laporan Keuangan Anggaran Pernbiayaan dan Perhitungan. (2) Kuasa PA wajib rnelaksanakan rekonsiliasi data realisasi pencairan dana BLM Perurnahan dengan KPPN pada minggu pertama bulan berikutnya.

109

PETUNJUK PENGlSlAN REKAPITULASI PENYALURAN DANA BLM PERUMAHAN

NOMOR

URAIAN ISlAN

(1)

Diisi narna KabupatenlKota lokasi KSM-P sesuai dengan SPPB BLM Perurnahan

(2)

Diisi narna Kecarnatan lokasi KSM-P sesuai dengan SPPB BLM Perurnahan

(3)

Diisi narna KelurahanlDesa lokasi KSM-P sesuai dengan SPPB BLM Perurnahan

(4)

Diisi narna Ketua KSM-P yang tercanturn pada nornor rekening di bank sesuai SPPB BLM Perumahan

(5)

Diisi nornor rekening KSM-P sesuai SPPB BLM Perurnahan

(6)

Diisi Narna BankICabang Bank tempat dibukanya rekening KSM-P

(7)

Diisi jumlah Dana BLM Perumahan yang akan dicairkan setiap KSM-P

(8)

Diisi jurnlah total dana BLM Perumahan yang akan dicairkan dari KSM-P - KSM-P yang tercanturn dalarn SPM-LS yang diajukan

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 63 IPBUO07 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA ALAM TAHUN ANGGARAN 2007

Rekapitulasi Penyaluran Dana ELM Perumahan Alamat KSM-P No.

1.

KablKota

Kecamatan

KellDesa

(1)

(2)

(3)

Uraian No.Rek Bank KSM-P Nomor Nama KSM-P Rekening Nama Bank

Dana BLM Perumahan

(5)

(7)

(4)

Jumlah Pencairan

(6)

2. 3. dst

Jumlah Total Dana ELM Perumahan yang Dicairkan

(8)

Tempat dan tanggal a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM ttd (Nama Jelas) NlPlNRP

PETUNJUK PENGlSlAN REKAPITULASI PENYALURAN DANA BLM PERUMAHAN

NOMOR

URAIAN ISlAN

(1)

Diisi nama KabupatenlKota lokasi KSM-P sesuai dengan SPPB BLM Perumahan

(2)

Diisi nama Kecamatan lokasi KSM-P sesuai dengan SPPB BLM Perumahan

(3)

Diisi nama KelurahanIDesa lokasi KSM-P sesuai dengan SPPB BLM Perumahan

(4)

Diisi nama Ketua KSM-P yang tercantum pada nomor rekening di bank sesuai SPPB BLM Perumahan

(5)

Diisi nomor rekening KSM-P sesuai SPPB BLM Perumahan

(6)

Diisi Nama BanWCabang Bank tempat dibukanya rekening KSM-P

(7)

Diisi jumlah Dana BLM Perumahan yang akan dicairkan setiap KSM-P

(8)

Diisi jumlah total dana BLM Perumahan yang akan dicairkan dari KSM-P - KSM-P yang tercantum dalam SPM-LS yang diajukan

111. B E L A N J A D A E R A H . (Dana Perirnbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian)

Catatan : Triwulan I I I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai B E L A N J A DAERAH ( D a n a P e r i m b a n g a n , D a n a O t o n o m i Khusus, Dana P e n y e s u a i a n )

."

/i \

IV. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

Catatan : Triwulan I I I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PEMBIAYAAN D A L A M N E G E R I

V. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-41/PB12007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HlBAH NOMOR TF-057271 (INDONESIA: GRANT FOR PILOT STUDY ON TEACHER CERTIFICATION, EMPLOYMENT, AND DEPLOYMENT UNDER THE DUTCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN. Menimbang

:

a. bahwa dalarn rangka rnengujicoba kernungkinan pelaksanaan sertifikasi guru secara nasional yang akan dilakukan di beberapa daerah serta untuk rnenguji kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan rnutu serta penyebaran yang lebih rnerata bagi tenaga pendidik di daerah, Pernerintah lndonesia rnernperoleh dana hibah dari Pernerintah Belanda yang diadrninistrasikan oleh Bank Dunia; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah Nornor TF-057271 (Indonesia: Grant for Pilot Study on Teacher Certification, Employment, and Deployment Under The Dutch Education Support Program);

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 47 Tahun 2003, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286); 2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);

4. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertarnbahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri; 5. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman daniatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418); 7. Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 102lPMK.0612006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 12. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.O31IKet/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan

PinjamanlHibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 4591KMK.0311999 dan KEP-264lKETl0911999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.031lKeff511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HlBAH NOMOR TF-057271 (INDONESIA: GRANT FOR PILOT STUDY ON TEACHER CERTIFICATION, EMPLOYMENT, AND DEPLOYMENT UNDER THE DUTCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Grant Agreement Nomor TF-057271 (Indonesia: Grant for Pilot Study on Teacher Certification, Employment, and Deployment Under The Dutch Education Supporl Program) adalah bantuan hibah Pemerintah Belanda yang diadministrasikan oleh Bank Dunia untuk membiayai ujicoba kemungkinan pelaksanaan sertifikasi guru secara nasional yang akan dilakukan di beberapa daerah serta untuk menguji kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan mutu serta penyebaran yang lebih merata bagi tenaga pendidik di daerah.

Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Executing Agency adalah KementerianlLembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjamanl hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi hibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjaman dan hibah, pengisian kembali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaranpengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran Negara pada BanWSentral Giro yang ditunjuk.

10. Rekening Khusus (Special Account) adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh menteri Keuangan untuk menampung penarikan Initial Deposit (uang muka) dan bersifat revolving fund (berdaur ulang). 11. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

12. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 13. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 14. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 15. Kelompok Kerja Guru, yang selanjutnya disebut KKG adalah kelompok guru-guru Sekolah Dasar yang berada di wilayah kecamatan yang terdiri atas beberapa sekolah. 16. Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang selanjutnya disebut MGMP adalah kelompok guru Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berada di wilayah kabupaten. 17. Kelompok Kerja Kepala Sekolah, yang selanjutnya disebut KKKS adalah kelompok kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar yang berada di wilayah kecamatan. 18. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, yang selanjutnya disebut MKKS adalah kelompok kepala sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berada di wilayah kabupaten. 19. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, yang selanjutnya disebut KKPS adalah kelompok pengawas sekolah tingkat Sekolah Dasar yang berada di wilayah kecamatan. 20. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah, yang selanjutnya disebut MKPS adalah kelompok pengawas sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas

yang berada di wilayah kabupaten.

21. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional yang berada di provinsi yang melakukan pembinaan terhadap berbagai kelornpok kerja dalam rangka mencapai Standar Pendidikan Nasional.

Spesifikasi dari hibah dimaksud adalah sebagai berikut: Nomor Hibah Tanggal Penandatanganan Nomor Register Effective Date Closing Date Jumlah Hibah Nomor Rekening Khusus Initial Deposit Executing Agency

: : : : :

: : : :

TF-057271 21 November 2006 70690201 21 November 2006 30 September 2009 USD 2.184.000 602.109411 USD 200.000 Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.109411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kategori dan persentase hibah Nomor TF-057271 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB Ill PENCAIRAN DANA Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAIKuasa PA berdasarkan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA.

(1) Dalarn pelaksanaan pernbayaran dengan UPITUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagairnana tersebut dalarn Pasal 3 ayat (I), tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara.

(2) Pertanggungjawaban atas UP dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (3) SPM dilengkapi dokurnen pendukung dari PNKuasa PA berupa Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori PHLN.

Dalarn penerbitan SP2D, KPPN harus rnernperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: (1) Pernbayaran terhadap kontrak-kontrak yang rnensyaratkan No Objection Letter (NOL), dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilarnpiri copy "NOL" sesuai dengan SE-DJA Nornor SE-104lA/2000 (form 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan.

(2) Berita Acara Pernbayaran (BAP) yang dilarnpirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-84lAJ717110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pernbayaran (BAP) untuk Proyek Pernerintah yang dibiayai dengan dana PinjarnanlHibah Luar Negeri. (3) Pada SPM tercanturn nornor hibah, nornor register, kodeluraian kategori, persentase dana hibah, nilai, nornor dan tanggal kontrak terrnasuk adendurn, nornor dan tanggal BAP, beserta tanggal NOL (bila disyaratkan).

(1) Pencairan dana Kategori 4 (Development Grants): a. Tahap I sebesar 50 % dari nilai proposal dengan rnelarnpirkan: 1) Berita Acara Pernbayaran; 2) RingkasanIResurne Surat Perjanjian Pernberian BantuanIHibah; 3) Daflar Nornor Rekening KKGIMGMP, KKSIMKKS, KKPSIMKPS; 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

b. Tahap II sebesar 50 % dari nilai proposal dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I sekurang-kurangnya telah rnencapai 75%, dengan rnelarnpirkan: 1)

Berita Acara Pernbayaran;

2)

Daftar Nornor Rekening KKGIMGMP, KKSIMKKS, KKPSIMKPS; 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). (2) Dalarn ha1 pencairan dana Kategori 4 (Development Grants) khusus yang diterushibahkan kepada pernerintah daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Pencairan dana untuk Kategori lainnya (kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 5) sebagairnana tercanturn dalarn Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban APBN dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN.

(1) Untuk keperluan pernbayaran kontrak-kontrak valuta asing bagi konsultan tidak diperkenankan rnerupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE DJA Nomor SE431Al6110392 jo SE DJA Nornor SE-32/N63/0295 tentang Pernbayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan SE DJA Nornor SE-130lA/1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pernbiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri rnelalui Rekening Khusus). (2) Khusus untuk pelaksanaan pernbayaran sebagairnana SPM disarnpaikan kepada KPPN dimaksud pada ayat (I), Khusus Jakarta VI. BAB IV PENGlSlAN KEMBALl DANA REKENlNG KHUSUS Pasal9 (1) Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilakukan dengan rnekanisme penyarnpaian Withdrawal Application dan rencana kebutuhan pernbayaran yang tercantum dalarn Interim Financial Report (IFR) yang diterirna dari Direktorat Pernbinaan Pendidikan dan Pelatihan

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan selaku Executing Agency disertai dengan dokumen pendukungnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2) Apabila Executing Agency tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan kegiatan, maka pembayarannya akan dihentikan sementara oleh KPPN berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. (3) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara, dapat dilaksanakan KPPN setelah menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal 10 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu: a. Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPHLN; b. Berita Acara Pembayaran. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari Senin untuk SP2D yang diterbitkan minggu sebelumnya, disampaikan pada alamat sebagai berikut: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) PPN, PPn BM, dan PPh yang terutang untuk porsi Hibah Luar Negeri diberlakukan ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

(2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan pada KPPN. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal I 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL.

HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER41 IPBR007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HlBAH NOMOR TF-057271 (INDONESIA: GRANT FOR PILOT STUDY ON TEACHER CERTIFICATION, EMPLOYMENT. AND DEPLOYMENT UNDER THE DUTCH EDUCATION SllPPORT PROGRAMI

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN HlBAH TF-057271 (INDONESIA GRANT FOR PILOT STUDY ON TEACHER CERTIFICATION, EMPLOYMENT, AND DEPLOYMENT UNDER THE DUTCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM) Persentase Hibah

1

Goods

1*)

Jurnlah Hibah (USD) 110.000

2

Consultants' Services

2*)

580.000

100%

3

Training, Workshops and Student Assessment

3*)

560.000

100%

4

Development Grants

4*)

800.000

100%

5

Other

5*)

134.000

100%

Uraian Kategori

No

Total

Kode Kategori

100%

SOE ThresholdsINOL (USD Eqv)

2.184.000

Catatan: *)

-

Pernbebanan terhadap kategori tersebut atas kontrak yang dilakukan dengan perusahaan (PT, CV, dll) yang nilainya lebih dari atau sarna dengan ekuivalen USD 100.000.00 dalarn pengajuan SPM-LS harus dilarnpiri NOL (form 384C) dari Bank Dunia. Sedangkan yang nilainya kurang dari ekuivalen USD 100.000.00 dalarn pengajuan SPM-LS tidak perlu dilarnpiri NOL (form 384C) dari Bank Dunia.

-

Pernbebanan terhadap kategori tersebut atas sernua kontrak yang dilakukan dengan perorangan tidak perlu dilarnpiri NOL (Form 384C) dari Bank Dunia.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-421PB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HlBAH MULTl DONOR FUND NOMOR TF-057657 UNTUK PROGRAM PEMBIAYAAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION FINANCING FACILITY/IRFF) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN. Menimbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

:

1.

2.

bahwa Grant Agreement Nomor TF-057657 antara Pemerintah lndonesia dan International Development Association (IDA) yang diadministrasikan oleh Bank Dunia (World Bank sebagai wakil dari Multi Donor FundlMDF ), ditujukan untuk membantu pemerintah daerah di 12 (dua belas) Daerah Tingkat II di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur strategis; bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah Multi Donor Fund Nomor TF-057657, diperlukan petunjuk pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana hibah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah Multi Donor Fund Nomor TF-057657 untuk Program Pembiayaan Rekonstruksi lnfrastruktur (Infrastructure Reconstruction Financing Facility/lRFF); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tarnbahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nornor 48. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4092); Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjarnan danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nornor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597); Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pernerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenarn atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersarna (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKetua Bappenas Nornor 185lKMK.0311995 dan KEP.03llKET1511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjarnanIHibah Luar Negeri dalarn Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagairnana telah diubah dengan SKB Nornor 459lKMK.0311999 dan KEP264lKETl0911999; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2391KMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tarnbahan, Pajak Pertarnbahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalarn Rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri sebagairnana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nornor 4861KMK.0412000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH MULTI DONOR FUND NOMOR TF-057657 UNTUK PEMBIAYAAN REKONSTRUKSI PROGRAM INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTIONFINANCING FACILITY/IRFF). BAB l KETENTUAN UMUM Pasall Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Proyek Infrastructure Reconstruction Financing FacilityllRFF (hibah MDF Nomor TF-057657) secara urnurn bertujuan untuk rnernbantu pernerintah daerah di 12 daerah tingkat II di Provinsi NAD dan Nias dalarn rnelaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur strategis dan rnenjarnin kesinarnbungan akses atas fasilitas infrastruktur penting dengan standar kualitas

rnernadai, yang hancur akibat bencana gernpa burni dan tsunami. Executing Agency adalah unit pelaksana yang . pelaksanaan MDF jawab atas bertangiung Facility Reconstruction Financina Infrastructure Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Withdrawal Application (WA) adalah dokurnen yang digunakan untuk rnelakukan penarikan Initial Deposit dana pinjarnanlhibah, pengisian kernbali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. Closing Date adalah tanggal batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjarnanl hibah luar negeri. No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pernberi pinjarnanlhibah atas suatu kontrak dengan jurnlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. Naskah Perjanjian Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut NPPHLN adalah naskah perjanjian rnengenai pinjarnan danlatau hibah antara Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara dengan pernberi Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenteriIPimpinan Lernbaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pernerintah. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran, yang PAlKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan.

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 11. Rekening Kas Negara adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk, untuk rnenampung seluruh penerimaan negara dan atau rnembayar seluruh pengeluaran negara pada BanWSentral Giro yang ditunjuk. 12. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pernerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pernbangunan. 13. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersurnber dari DIPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan dengan DIPA. 14. Surat Perintah Mernbayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah mernbayar yang diterbitkan oleh PAJKuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. 15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya . disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 16. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk rnembiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung. 17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan.

Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

I

Nornor Hibah Tanggal Penandatanganan Nornor Register Closing Date Jumlah Hibah Nomor Rekening Khusus Jurnlah Initial Deposit ExecutingAgency

: TF-057657 : 15 Januari 2007 : 70705701 : 30 Juni 2010 : USD 100.000.000,: 602.107411 : USD 10.000.000,: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias

BAB II PEMBEBANANDANPEMBAYARAN Pasal3 (1) Pernbayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nornor 602.10741 1 (Rekening Khusus Departemen Keuangan Grant TF-057657 for Infrastructure Reconstruction Financing Facility) pada Kantor Pusat Bank lndonesia di Jakarta. (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Dana Hibah Nomor TF-057657 sebagaimana tercanturn Lampiran Peraturan Direktur Jenderal dalam Perbendaharaan ini. BAB Ill PENCAIRAN DANA Pasal4 (1) Proyek IRFF dibiayai bersama (co-funding) antara Pemerintah Republik lndonesia dan MDF dengan porsi pembiayaan 70% ditanggung oleh Pemerintah Republik lndonesia dan 30% sisanya merupakan porsi pernbiayaan MDF. (2) Pencairan dana dilakukan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAIKuasa PA berdasarkan DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN).

(3) Dalam pelaksanaan pernbayaran dengan UP, SP2D UPRUP tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I), tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. atas UP dilaksanakan (4) Pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam penerbitan SP2D, KPPN harus memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: a. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilarnpiri copy "NOL" (Form 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (Final/Signed Contract). b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE84lN7110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjamanlHibah Luar Negeri. c. Pada SPM tercantum nomor hibah, nomor register, kodeluraian kategori, persentase menurut kategori, nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk adendum, nomor, dan tanggal BAP, beserta tanggal NOL (bila dipersyaratkan). d. Dalam ha1 penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran (SE DJA) Nomor SE-43lN6110392 jo. SE DJA Nomor 32lN6310295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan SE DJA Nornor SE1301A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pernbiayaan dalarn Rangka Bantuan Luar Negeri rnelalui Rekening Khusus). (2) Penerbitan SP2D untuk menggantikan UP yang telah dipakai didasarkan atas SPM-GUP beserta dokumen pendukungnya dari PNKuasa PA disertai dengan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori Grant sesuai dengan Lampiran Ill SE DJA Nomor SE-20/A/6110291.

BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal6 ( 1 ) Pengisian Initial Deposit dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan menggunakan Withdrawal Application yang disampaikan kepada Bank Dunia atas dasar permintaan kebutuhan dana yang diajukan oleh Executing Agency. (2) Executing Agency menyampaikan aplikasi replenishment berdasarkan copy rekening koran Rekening Khusus dari Bank Indonesia serta dokumen pendukungnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah. Dokumen pendukung tersebut terdiri dari: a. Designated Account Reconciliation Statement (Form I-A). b. Summary Sheet for Payments of Contracts Subject to Prior Review (Form 1-6). c. Summary Statement of Expenditures (SUM-SOE) for those NOT Subject to Prior Review (Form I-C). d. Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior Review (Form 1-C2). e. Copy SP2D. f. Copy SPM.

( 3 ) Apabila ketersediaan dana Rekening Khusus tidak akan mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN bersangkutan sehubungan dengan kekurangan dana Rekening Khusus dimaksud. (4) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat setelah KPPN menerima surat dilaksanakan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Perbendaharaan Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal7 Executing Agency bertanggung jawab atas pernbuatan Financial Statement of Special Account (FISSA).

Pasal8 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM beserta dokumen pendukungnya. (2) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan setiap hari Senin minggu berikutnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 (3) KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya, apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai ekspedisi kedua. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal9 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi PinjamanlHibah Luar Negeri dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. (2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasall0 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER42 IPB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH MULTl DONOR FUND NOMOR TF-057657 UNTUK PEMBIAYAAN REKONSTRUKSI PROGRAM INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION FINANCING FACILITYNRFF)

KATEGORI DAN PERSENTASE PEMBIAYAAN HlBAH MDF NOMOR TF-057657 PROGRAM PEMBIAYAAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION FINANCING FACILITY)

No

I.

Kategori

Goods and works for Part 1 of the project

2.

Consultants services

3.

Unallocated Total Amount

Jum'ah Hibah (USD)

Porsi

SOE ThresholdlNOL (USD Eqv)

82,000,000

30%

Sesuai dengan Procurement plan

3,000,000

100%

Sesuai dengan Procurement plan

15,000,000 100,000,000

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-44lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH MULTI DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATERA (MDTFANS) NOMOR TF-057307-IND PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PULAU NIASIPPK-R2N (KECAMATANBASED RECONSTRUCTION AND REHABILITATION PLANNING/KRRP-NIAS PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pemulihan kembali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara akibat bencana gempa bumi dan Tsunami, Pemerintah Indonesia memperoleh dana hibah (Grant) dari Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatra (MDTFANS) yang diadministrasikan melalui Bank Dunia untuk membiayai kegiatan Program Pengembangan Kecamatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau NiaslPPK-R2N (Kecamatan-Based Reconstruction and Rehabilitation Planning/ KRRP-Nias Project);

b.

realisasi bahwa dalam rangka mempercepat pinjamanlhibah luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan KEP.0311KET1511995 sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP264lKETI 0911999, diperlukan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana hibah PPK-R2N (KRRP-Nias Project TF-057307-IND);

c. bahwa

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera (MDTFANS) Nomor TF-057307-IND Program pengembangan ~ecamatan Rehabilitasi -dan Rekonstruksi Pulau NiasIPPK-R2N (Kecamatan-Based Reconstruction and Rehabilitation ~ l a n n i n g / ~ ~ ~ ~ - ~ i a Project);

145

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.O31IKet/511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP264lKET10911999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nornor 185lKMK.0311995dan KEP.031/KET15/1995; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nornor 486lKMK.0412000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Memperhatikan

:

Surat. Bank Dunia tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Penetapan Masa Berlakunya Program Pengembangan Kecamatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PPKR2N); MEMUTUSKAN:

Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH MULTl DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATERA (MDTFANS) NOMOR TF-057307-IND PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PULAU NIASIPPKR2N (KECAMATAN-BASED RECONSTRUCTION AND

REHABILITATIONPLANNINGIKRRP-NIASPROJECT). BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Program Pengembangan Kecamatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau NiaslPPK-RP2N (KecamatanBased Reconstruction and Rehabilitation Planning/KRRP-Nias Project) Nomor TF-057307-IND adalah kegiatan yang dibiayai dari dana hibah MultiDonor Trust Fund dan dana Rupiah Murni (APBN) untuk pemulihan kembali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Nias melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) akibat bencana gempa bumi dan Tsunami. 2.

Executing Agency adalah Kementerian Negarallembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

3.

Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.

4.

Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk rnelakukan penarikan initial deposit dana pinjaman dan hibah, pengisian kembali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.

5. Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjamanl hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

6.

No Objection Letter (NOL) adalah persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani.

7. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur

Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 8.

Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAtKuasa PA adalah MenteriIPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan.

9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

10. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanWSentral Giro yang ditunjuk.

11. Rekening Khusus (special account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

16. Rekening Master adalah Rekening untuk membayar gaji fasilitatorl asistenlkonsultan dan tunjangan operasional kegiatan, biaya pelatihan, dan dana operasional kegiatan yang dibuka pada Bank Pemerintah di Jakarta.

Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: Nornor Hibah Nornor Register Tanggal Penandatanganan Closing Date Jumlah Hibah Jurnlah Initial Deposit Nomor Rekening Khusus ExecutingAgency

70688801 10 Nopernber 2006 31 Desember 2009 USD 25,750,000 Proyeksi Kebutuhan 6 bulan 1. Ditjen Pernberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri 2. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD-Nias)

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus No. 602.100411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.

(2) Pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase dana hibah Nomor TF057307-IND (KRRP-Nias Project/PPK-R2PN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal4 (1) Penyediaan dana Kategori 1, baik yang bersumber dari dana TF-057307-IND maupun APBN dialokasikan meiaiui DlPA BRR NAD-Mas. (2) Penyediaan dana Kategori 2, Kategori 3, dan Kategori 4, dialokasikan melalui DlPA Ditjen PMD, Departemen Dalam Negeri. (3) Satuan Kerja (Satker) BRR NAD-Nias dan Satker Ditjen PMD bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KRRPNias ProjectlPPK-R2PN, sesuai yang tercantum dalam Grant Agreement dan porsi anggaran DlPA bersangkutan. BAB Ill PENCAIRAN DANA

(1) Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA berdasarkan DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). (2) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE-DJA Nomor SE-43lN6110392 jo SE-DJA Nomor SE-321N6310295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan SE-DJA Nomor SE130lN1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus).

(3) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UPTTUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (4) Penyampaian SPM-GUP oleh Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM harus disertai dengan daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN (sesuai dengan lampiran Ill SE-DJA Nomor SE20/A/6110291).

(5) Dalarn pelaksanaan penerbitan SP2D. memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut:

harus

a. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mernpersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy "NOL" dirnaksud sesuai dengan SE-DJA Nornor SE1041N2000 (Form 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dirnaksud adalah NOL Yang telah terhadap kontrak ditetapkanlditandatangani (final/signed contract); b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilarnpirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan SEDJA Nomor SE-84/Al71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan BAP untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjarnanIHibah Luar Negeri. c. Pada SPM tercanturn nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, nomor hibah, serta kode dan besarnya persentase (porsi) kategori.

(1)

Pencairan Dana Kategori 1 (Kecamatan Grant) a.

Kategori 1.a. (Part A . I . of the ProjecVHousing Grant) 1.

Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat ditetapkan lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

2.

Tahap I sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan, dengan rnenyarnpaikan SPM yang dilampiri: a) SPC, Form Larnpiran II; b) Resume KontraklSP2; c)

Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), Form Lampiran VI;

d) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB).

3. Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri:

a)

Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK), Form Lampiran 1V.a dan 1V.b;

b) SPTB. 4. Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SP2 dapat

diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a)

BAPDK, Form Lampiran 1V.a dan 1V.b;

b)

SPTB;

c)

Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP), Form Larnpiran VII.

5. KPPN menerbitkan SP2D dengan memindahbukukan (transfer) dana ke Rekening Kelompok Perumahan pada Bank Pemerintah setempat sesuai yang tertera dalarn SPM berkenaan.

b. Kategori I.b. (Part A.2. of the ProjecffSchool) 1.

2.

Tahap I sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan, dengan rnenyampaikan SPM yang dilampiri: a)

SPC, Form Lampiran II;

b)

Resume KontraklSP2;

c)

SPKPD, Form Lampiran VI;

d)

SPTB.

Tahap II sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a)

BAPDK, Form Lampiran 1V.a dan 1V.b;

b)

SPTB.

3. Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelurnnya telah rnencapai 90% atau lebih,

dengan menyarnpaikan SPM yang dilampiri:

4.

a)

BAPDK, Form Larnpiran 1V.a dan 1V.b;

b)

SPTB.

Tahap IV sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah rnencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a)

BAPDK, Form Lampiran 1V.a dan 1V.b;

b)

SPTB.

5. Tahap V sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri:

6.

c.

a)

BAPDK, Form Lampiran 1V.a dan 1V.b;

b)

SPTB;

c)

SPKMP, Form Lampiran VII.

KPPN menerbitkan SP2D dengan memindahbukukan (transfer) dana ke Rekening Kolektif Kegiatan Pembangunan Sekolah pada Bank Pemerintah setempat sesuai yang tertera dalam SPM berkenaan.

Kategori I.c. (Part A.3. of the Project/Village/Gov't Office Grant)

1.

2.

Tahap I sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan, dengan menyampaikan SPM yang dilarnpiri: a)

SPC, Form Lampiran II;

b)

Resume KontraklSP2;

c)

SPKPD, Form Lampiran VI;

d)

SPTB.

Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a)

BAPDK, Form Lampiran 1V.a dan 1V.b;

b) SPTB.

3.

Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a) BAPDK. Form Lampiran 1V.a dan 1V.b; b) SPTB; c)

4.

SPKMP, Form Lampiran VII.

KPPN menerbitkan SP2D dengan memindahbukukan (transfer) dana ke Rekening Kolektif Kegiatan Pembangunan Kantor Desa pada Bank Pemerintah setempat sesuai yang tertera dalam SPM berkenaan.

d. Kategori 1.d. (Part A.4. of the ProjecVPublic Infrastructure Grant) 1.

Tahap I sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a) SPC, Form Lampiran II; b) Resume KontraklSP2;

2.

c)

SPKPD, Form Lampiran VI;

d)

SPTB.

Tahap I1 sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a)

BAPDK, Form Lampiran 1V.a dan 1V.b;

b) SPTB.

3.

Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a) BAPDK, Form Lampiran 1V.a dan 1V.b; b) SPTB; c)

4.

SPKMP, Form Lampiran VII;

KPPN menerbitkan SP2D dengan memindahbukukan (transfer) dana ke Rekening Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung Perdesaan pada Bank Pemerintah setempat sesuai yang tertera dalam SPM berkenaan.

(2) Pencairan Dana Kategori 2 (Reconstruction Planning Grant) dan Kategori 3 (Consultants' Services) a. Pencairan Dana Kategori 2 dan Kategori 3 dilaksanakan melalui "Rekening Master" yang dibuka pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, berdasarkan kesepakatan antara Kuasa PNPejabat Pembuat KomitmenlPenanggung jawab Kegiatan dengan pihak Bank untuk membayar gaji fasiIitatorlasisten1konsuItan dan tunjangan operasional kegiatan, biaya pelatihan, dan dana operasional kegiatan. b. Pengajuan dana awal sebesar proyeksilperkiraan kebutuhan 3 (tiga) bulan dengan melampirkan: 1.

Surat Pemberitahuan Master";

Nomor

"Rekening

2.

Kontrak KerjaIMOU antara Kuasa PNPejabat Pembuat KomitmenlPenanggung jawab Kegiatan dengan pihak ketiga;

3.

Daftar rencana kebutuhan 3 (tiga) bulan;

4.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

c. Pengisian dana setiap bulan berikutnya, dengan melampirkan: 1.

Rekening Koran "Rekening Master" yang disahkan oleh Kuasa PAlPejabat Pembuat KomitmenlPenanggungjawab Kegiatan;

2.

Rekapitulasi Pengisian dan Penggunaan Dana "Rekening Master";

3.

Copy Laporan Bulanan dari "Perusahaan Jasa Konsultan", yang telah disahkan oleh Kuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen;

4.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

d. KPPN menerbitkan SP2D dengan memindahbukukan (transfer) dana ke "Rekening Master" sesuai yang tertera dalam SPM berkenaan. (3) Pencairan Dana Kategori 4 (Operating Cost) Pengajuan SPM kepada KPPN, dikelola oleh Executing Agency dan dilaksanakan dengan mekanisme Statement of Expenditure (SOE), dengan porsi pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(4) Mekanisme pengajuan SPM kepada KPPN untuk

pembayaran kontrak-kontrak selain yang tersebut pada ayat (2) di atas, dilaksanakan sesuai rnekanisrne urnum yang biasanya dilakukan atas kontrak antara Kuasa PAlPejabat Pernbuat KomitmenlPenanggung jawab Kegiatan dengan pihak ketiga. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

(1)

Pengisian Initial Deposit dilakukan atas dasar Interim Financial Report (IFR), yaitu atas dasar permintaan kebutuhan dana selama 6 bulan, yang diterima dari Kuasa PA, yang selanjutnya oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara disarnpaikan kepada Bank Dunia, dengan rnenggunakan Withdrawal Application yang dilengkapi dengan Covering Letter.

(2) Pengisian kembali dana rekening khusus dilaksanakan secara berkala dengan penyarnpaian Interim Financial Report (IFR), sesuai prosedur yang berlaku menjadi tanggung jawab Kuasa PA di Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri dan BRR NAD-Nias.

(3) Apabila Kuasa PA tidak melaksanakan kewajibannya

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan kegiatan, maka pembayaran oleh KPPN dapat dihentikan sementara sarnpai terisi kembali Rekening Khusus berkenaan.

(4)

Penghentian sementara dan atau pernbayaran kembali dapat dilaksanakan setelah KPPN rnenerirna surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.

BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN

(1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan (kecuali SPM UP dan TUP) beserta dokumen pendukungnya, yaitu: a. Untuk SPM-LS: 1. Berita Acara Pembayaran (sesuai dengan SEDJA Nomor SE-84lN7110696); 2. Surat Persetujuan (No Objection LetterlNOL) sepanjang dipersyaratkan. b. Untuk SPM GUP 1. Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN yang dibuat oleh Kuasa PA (sesuai format Lampiran Ill SE-DJA Nomor SE-20/A/6110291); 2.

SPM Penggantian selain dilampiri dokumen tersebut di atas juga dilampiri dengan SPMGUP NihillPotongan bersangkutan.

(2) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan setiap hari Senin minggu berikutnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdit Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4, Jakarta 10710

(3) Sesuai ayat (1) di atas, KPPN agar tetap menyimpan SP2D lengkap dengan dokumen pertinggal pendukungnya, apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai ekspedisi kedua. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam mengelola dana keuangan negara yang tersimpan dalam "Rekening Master", Bank Pemerintah yang ditunjuk harus berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Nomor B-224/MK/V/6/1970 dan Nomor B-

297/MWIVl4/1971 tentang Pernindahbukuan Jasa Giro Atas Nama Rekening-Rekening Bendaharawan dan SEDJA Nornor SE-128/A/542/1190 tentang Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Surat Direktur Jenderal Anggaran Nornor S-3921lN54/1091 tentang Pernindahbukuan Jasa Giro Bendaharawan yang menyirnpan uangnya di Bank Pernerintah dan peraturan perundang-undangan yang terkait. (2) Pada akhir kegiatanlkontrak, apabila terdapat sisa dana dalarn "Rekening Master" harus disetor kernbali ke Rekening Khusus pada Bank Indonesia Pusat.

Pasal 10 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi PinjarnanIHibah Luar Negeri dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.

(2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 44 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH MULTl DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATERA (MDTFANS) NOMOR TF-057307-IND PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PUIAU NIASIPPK-RZN (KECAMATAN-BASED RECONSTRUCTION AND REHAB~L~TAT~ON PLANNING/KRRP-NIAS PROJECT)

KATEGORI DAN PERSENTASE PEMBIAYAAN HlBAH MDTFANS NOMOR TF-057307-IND PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PULAU NIASIPPK-R2N (KECAMATAN-BASED RECONSTRUCTION AND REHABlLlTATlON PLANNING/KRRP-NIAS PROJECT) Kategori Kode

Uraian

(1)

(2)

1

Kecamatan Grants: (a) Under Part A. 1. of Project

Porsi Pernbiayaan Grant

Batas Maksimal Nilai Kontrak SOE (Tidak Perlu NOL World Bank)

(3)

(4)

100%

All SOE

100%

Kontrak cUSD 50.000(Goods)

(b) Under Part A. 2. of Project (c) Under Part A. 3. of Project

(d) Under Part A.4. of Project

2

Reconstruction Planning Grant

Kontrak
3

Consultants' Services

100%

Kontrak cUSD 50.000(Goods) Kontrak cUSD 30.000(Individual Consultant) Kontrak cUSD 50.000(Firms Consultant)

4

Operating Cost

100%

All SOE

LAMPIRAN 1 I PERATURAN DIREKTUR JCNDEPdL PERREl.IDAHARAAN NOMOR PERIPBi2007 TENTANG PETUNJUK PELAKS/I"I:J.N PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

44

HIEAH MULTl DONOR TRUST FUND FOP ACEH AND NORTH SUMAJERA (MDTFANSJ NOMOR TF-05730FlND PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PULAU NIASIPPK-R2N) (KECAMATAbJ-BASED RECONSTRUCTION AND REHABILITATION PLANNING(KPPP) NIAS PPOJECT)

SURAT PENETAPAN CAMAT :

..............................................

NOMOR : .............................................. Kabupaten ProFlnr8 Yang sesua, aengan has,l keputu~anrapal Muryewarah Antsr Dera /MAD) Kecamatan dllelapkan bahwa nama dera peneilma lent5 beglatan dan turntan dana Banluan aengan tanggal d8seleOggarakan pada hart Program Pengembangan Kecamalan Tahun Anggaran I adalah rebagal benkul

r

I

KEGIATAN JEN~SKEG I NAMA KEG IPERUMAHAN

VDLUME(~) I P A N J A N G ~L E B A R ] UNIT

1 I

I

I

I

I

1

II

II

II

I

I

I

I

I

I

I

PEMBIAYAAN (Rp 1 PPK SWADAVA

USULAN [L.P,LIP]

I

1 PEMANFAATIANGGOTA KELOMPOK LAKI-LAKII PEREMP 1 KR MAMPU

1

SEKOLAH

PENINGKATAN "~OAC,~.,C

1

I

II

PEMBANGUNAN KANTOR DESA

I

_

p -

1

I

-

I

SARA-NN PRASARANA

I

--

I

I

I

I

I

I

Demlklan unluk d;e.;;?r.a-

I

I

1 sex#.-;a D tea>kan dl

F a 2 1 Ta-ggal Ca-a!Alas Nama BuPatl Ternbusan d~sampalkankepada 1

2 3 4

5 Petlkan d8rampatkan kepada para Kepala Oesa Penenma Banluan

I

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 44 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH MULTI-DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATERA lMDTFANSI NOMOR - TF057307-IND PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PULAU NIASIPPK-R2N (KECAMATAN-BASED RECONSTRUCTION AND REHABILITATION PLANNINWRRP-NIAS PROJECT)

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN DANA (SP2) Nomor Tanggal

: :

Yang bertanda tangan dibawah ini: I.

Nama Jabatan

: :

....................................... Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Di Pulau Kecamatan............... Kabupaten ........................ ,

PPK Nias,

Berdasarkan SK Bupati .................. Nomor ............. bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 11.

Nama Jabatan

: :

....................................... Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kecamatan ............ Kabupaten .................., selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyepakati hal-ha1 sebagai berikut: (1) Pihak Pertama, menyetujui pemberian dana Proyek PPK Rekonstruksi dan Rehabilitasi di Pulau Nias (PPK-R2PN) kepada Pihak Kedua sebesar Rp................ untuk kegiatan (Pembangunan Perumahanl Pembangunan Sekolahlpeningkatan Kapasitas SekolahlPembangunall Balai DesalPembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan)* dengan rincian sebagai berikut : No.

Nama Desal Kelompok Perumahanl Tim Pelaksana Kegiatan

Rincian Kegiatan

Volume

Nilai (RP.)

1 2 3 TOTAL (2) Pembayaran akan dilakukan dalam ....... tahap yaitu tahap I : .......%, tahap I1 : ........%, t a h a ~111 : .......%. T a h a ~......... dst dari total nilai SP2. (3) ~enarikantahap I dari KPPN dapat dilaksanakan setelah penandatanganan SP2. (4) Penarikan tahap II dari KPPN dapat dilaksanakan setelah penggunaan dana Tahap I telah mencapai 90% atau lebih.

(5) Penarikan Tahap Ill dari KPPN dapat dilaksanakan setelah penggunaan dana Tahap I dan II telah mencapai 90% atau lebih. (6) Penarikan Tahap ............ dari KPPN ..............dst. (7) Pihak Kedua berkewajiban menyalurkan dana kepada seluruh Kelompok Perumahan (KP)/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalarn rapat musyawarah antar desa. (8) Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilaksanakan melalui Bank .................., No. Rek ............................atas nama ...................... Pihak Pertama

Pihak Kedua

PjOK Kecamatan ...............

Ketua UPK Kecamatan ........

( .............................. NIP.. .........................

1

(

...........................1

Mengetahui: Camat .............. ( .............................. ) NIP.. ......................... *) Coret yang tidak perlu

Ketua KPrTPK ( ...........................1

LAMPIRAN 1V.a PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 44 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH MULTI DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATERA (MDTFANS) NOMOR TF-057307-IND PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PULAU NIASIPPK-R2N (KECAMATAN-BASED RECONSTRUCTION AND REHABILITATIONPLANNINGKRRP-NIAS PROJECT)

BERlTA ACARA PENGGUNAAN DANA KOLEKTIF (BAPDK)

Pada hari ini ..................... , tanggal .........bulan.........tahun ......... .., karni yang bertanda tangan dibawah ini : I.

Narna : ...................................... Jabatan : PjOK PPK Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Di Pulau Nias, Kecarnatan ........................, Kabupaten ..............................

II.

Narna Jabatan

: :

....................................... Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK),

dengan ini secara bersama-sarna telah rnelakukan penelitian (1)

Seluruh KP/TPK Desa telah siap rnelaksanakan pekerjaan (Pembangunan SekolahlPeningkatan Kapasitas Perumahanl Pembangunan SekolahlPembangunan Balai DesalPembangunan Prasarana Pendukung Perdesaan)* Tahun Anggaran .........

(2)

Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, rnaka seluruh Kelornpok Perurnahan (KP)/TPK .................. yang bersangkutan layak untuk rnernperoleh pernbayaran Tahap I1 I1 1 1111...... sebesar Rp......................... dengan rincian penggunaan dana bantuan PPK sebagaimana tercanturn dalam lampiran BAPDK ini.

Berdasarkan pernberian bantuan ini, rnaka seluruh desa rnelalui KPrrPK .......... bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dirnaksud sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan dalam MAD, dengan pendarnpingan Fasilitator Kecarnatan. Dernikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagairnana mestinya. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)

..............................

........................................ NIP. ................................ *) Coret yang tidak perlu

Ketua Unit Pengelola kegiatan (UPK)

1 64

LAMPIRAN IV b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER lPBl2007 TENTANG PETUNJUK P E L A K S A N ~ NPENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH MULTl DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATERA (MDTFANSJ NOMOR TF-057307-IND

44

PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PULAU NIASIPPK-RZN (KECAMAIAN-BASED RECONSTRUCTION AND REHABILITATION PLANNINGKRRP.NIAS

I.an~pvmnIt \l'l)ti N o ,

PROJECT]

T~nggal

Kucamrlan :

Nama llr,n,KrlnmpoWlrni, Krgintnn

Dana yang di%rlujuid n l l m Surnt Perjnnjian Pondanlnn ISP2): Kegtatan ( PerurnahaniPembangunan Sekolahl Penlnpkatan Kapasltar S ~ k o l ~ h ~ P e m b n n ~ u Knnlor nan Dera'Prararana Pcnduhung Pcrdrraan)'

KurnulnttlPcn~yuonrnOxnn

K u m u l a t , l P r n ~ ~ l u r snann n na7# [ ' r x t i ~ ~ n ~K1 . aP ~ : K Kcglrlan I I'erarnahan IPrmbangunan Srholah: PcntngLalan Kapa,cln~Selnlrh!Pc~nhangannn Kanlor l l c w I'r.!\arrna Pcndulung Pcrde5ann1'

Dnrn I ' P K Kcpalla KPI~PK : Kcglalan 1 l'crurnahnn Pelnhanganan Selolah' Pen8ngLalsn Knpncll.%rSelolnh I'clahnnganan Kanlor

141

41,

[>ma I ' r r ~ n n n nPcnduhmi: Pcrde\rml' I 111%.1

( RI,. )

Ill

12,

I

Il<\aKcl"mpoh

2

I l ~ ~ . ~ K ~ l o ~ ~ ~ p ~ ~ L

1

iDe
J

l ~ ~ ~ . ~ ' K c l ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ L

5

O u ~ aKelompnh .lll~ll.~\Il h o m u l r t i l Prnrliran clan8 dari K P K N shl lrhnp lalu Swl
0 1

-

iRl]

171

(61 RP RP

(91 110-9-7) 11 1 - 819. 10Ilon)

RP

(121

Kc,,,,, 1JI'K

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 44 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH MULTI DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATERA (MDTFANS) NOMOR TF-057307-IND PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PULAU NIASIPPK-R2N (KECAMATAN-BASED RECONSTRUCTION AND REHABILITATION PLANNINWKRRP-NIAS PROJECT)

Telah terirna dari : Uang sebesar

Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) PPK Rekonstruksi dan Rehabilitasi di Pulau NIAS, Kecarnatan ......... , Kabupaten ............, Propinsi ............... : .................................... (dengan huruf )

Terbilang

:

Rp.. ..............................(dengan angka )

Untuk

:

Pernbayaran

keperiuan

Tahap

......

PerumahanlPem bangunan Kapasitas

kegiatan

(Pembangunan

SekolahlPeningkatan

SekolahlPembangunan

Balai

Desal

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan)*, dalarn rangka pelaksanaan Bantuan PPK Rekonstruksi dan Rehabilitasi di Pulau NIAS bagi desa - desa di Kecarnatan Sesuai dengan BAPDK Nornor ........., tanggal

Yang Mernbayar, Bendahara Pengeluaran

Setuju Dibayar, PjOK

.........

Yang Menerirna, Ketua UPK

Mengetahui, Fasilitator Kecarnatan

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 44 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH MULTl DONOR TRUST FUND FOR ACEH AND NORTH SUMATERA (MDTFANS) NOMOR TF-057307-IND PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PULAU NIASIPPK-R2N (KECAMATAN-BASED RECONSTRUCTION AND REHABILITATION PLANNING/KRRP-NIAS PROJECT)

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PENGGUNAAN DANA (SPKPD) Pada hari ini, ............ , tanggal ......... ......, yang bertanda tangan dibawah ini: I. Narna ........................................ Jabatan : PjOK PPK Rekonstruksi dan Rehabilitasi di Pulau NIAS, Kecarnatan ......... , Kabupaten ............... II. Narna ........................................ Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecarnatan .............. Kabupaten .................. dengan ini rnenyatakan bahwa : (3) Seluruh Kelornpok Perurnahan (KP)/Tirn Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa telah siap rnelaksanakan kegiatan (Pembangunan PerumahanlPembangunan Sekolahl Peningkatan Kapasitas SekolahlPembangunan Balai DesalPembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan )* Tahun Anggaran

(4)

Seluruh Kelornpok Perurnahan (KP)/Tirn Pelaksana Kegiatan (TPK) telah rnemenuhi persyaratan teknis dan adrninistratif, sehingga yang bersangkutan layak untuk rnernperoleh pembayaran Tahap I sebesar Rp ......................... dengan rincian penggunaan dana sebagaimana tercanturn dalarn Surat Perjanjian Pendanaan (SP2)

(5) Ketua UPK berkewajiban rnenyalurkan dana tersebut kepada seluruh KPiTPK Desa sesuai dengan yang disepakati dalarn Musyawarah Antar Desa (MAD). (6) Seluruh desa rnelalui KPiTPK Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dirnaksud sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan dalarn MAD, dengan pendarnpingan Fasilitator Kecarnatan. Dernikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana rnestinya.

Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) ( ....................................1 NIP. ................................

Ketua Unit Pengelola kegiatan (UPK) ( .............................. )

Mengetahui, Carnat,

Fasilitator Kecamatan, ( ........................... ...)

( ..................................... ) NIP. ................................

*) Coret yang tidak perlu

167

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 44 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH MULTI DONOR TRL19T - - FUhD . - FOR ACEH AND NORTH SUMATERA IMDTFANSI NOMOR ~ ~ 6 5 7 3 0 7 - ~ N DPROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PULAU NIASIPPK-RZN (KECAMATAN-BASED RECONSTRUCTION AND

PENV~LURAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP) Pada hari ini,........ ..., tanggal ...... ........., yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama ............................ Jabatan : PjOK PPK Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Di Pulau Nias, Kecamatan............ , Kabupaten ............... II. Nama .......................................................... Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan ............., Kabupaten .................. dengan ini menyatakan bahwa Penyaluran dan penggunaan dana ke Kelompok Perumahan (KP) /Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk kegiatan (Pembangunan Perumahanl Pembangunan SekolahlPeningkatan Kapasitas SekolahlPembangunan Balai DesalPembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan)* bagi Kecamatanldesa ...................... telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana Tahap I dan II yang telah dicairkan, sesuai dengan rencana yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pendanaan (SP2). Dengan pencairan tahap terakhir ini, maka Ketua UPK berkewajiban menyalurkan dana tersebut kepada seluruh Kelompok/TPK Desa sesuai dengan yang disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Seluruh KP/TPK berkewajiban menyelesaikan pekerjaan saranalprasarana dan memelihara saranalprasarana yang telah dibangun. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK),

Ketua UPWKelompok,

Mengetahui, Camat,

*) Coret yang tidak perlu

Fasilitator Kecamatan,

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-45lPBl2007

1 I

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA GRANT TF-057667 (MAINSTREAMING ENVIRONMENT I N ACEH AND NlAS PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

Mengingat

:

a. bahwa dalam rangka mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang berwawasan lingkungan telah ditandatangani Grant Agreement nomor TF-057667 antara Pemerintah lndonesia dan Bank Dunia untuk Mainstreaming Environment in Aceh and Nias Project; b. bahwa upaya pengelolaan keuangan, penyediaan dana, dan pengendalian anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana, baik dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun donor luar negeri perlu dilakukan secara bertanggung jawab; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Grant TF-057667 (Mainstreaming Environment in Aceh and Nias Project); 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor I I I , Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4550 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4092); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597);

7. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2006;

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 13.Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 1851KMK.0311995 dan Kep.0311Ketl511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP-264lKETl0911999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional IKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.O31/Ket!511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2391KMK.0111996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA GRANT TF-057667 (MAINSTREAMING ENVIRONMENT I N ACEH AND NlAS PROJECT). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Mainstreaming Environment in Aceh and Nias Project adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu agar praktik-praktik yang berwawasan lingkungan dapat diterapkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias melalui penyediaan tenaga technical advisoty dalam aspek lingkungan. 2. Executing Agency adalah Kementerian NegaraILembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. 3. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah NPPHLN dinyatakan efektif. 4. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjarnanlhibah, pengisian kembali rekening khusus atas danlatau penarikan untuk penggantian pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 5. Closing Date adalah tanggal batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjarnanlhibah luar negeri. 6. No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjarnanlhibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 7. Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut NPPHLN adalah naskah perjanjian mengenai pinjarnanlhibah luar negeri antara Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dengan pemberi pinjarnanlhibah luar negeri.

8. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias. 10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah para Kepala Satker di lingkungan Mainstreaming Environment in Aceh and Nias Project yang ditetapkan oleh Kepala BRR NAD dan Nias yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja yang bersangkutan . 11. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanWSentral Giro yang ditunjuk. 12.Rekening Khusus adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenarnpung dana PPHLN yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pembangunan. 13.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. 14.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk atas beban APBN pelaksanaan pengeluaran berdasarkan SPM.

15.Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 16.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Pasal2 Spesifikasi hibah, sebagai berikut: a.

Nomor Hibah

: TF-057667

b.

Tanggal Penandatanganan

: 14 Februari 2007

c.

Nomor Register

: 70704001

d.

Effective Date

: 14 Februari 2007

e.

Closing Date

: 31 Desember 2007

f.

Jumlah Hibah

: USD 175,000.00

g.

Initial Deposit

: USD 50,000.00

h.

Executing Agency

: BRR NAD dan Nias

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3 (1)Tata cara penyaluran dana dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme Rekening Khusus. (2) Pembayaran dana dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.1 11.411 (Rekening Khusus Departemen Keuangan Grant TF-057667 for Mainstreaming Environment in Aceh and Nias Project) pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.

(3) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Hibah Nomor TF-057667 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB Ill PENCAIRAN DANA Pasal4 Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN Khusus Banda Aceh atas dasar SPM yang diajukan oleh Kuasa PA berdasarkan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.

(1) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UPITUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (2) Penerbitan SP2D LS Rekening Khusus, SP2D GUP IsilNihillPotongan dilaksanakan sesuai SE-77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN.

Dalam penerbitan SP2D, KPPN harus rnemperhatikan halha1 sebagai berikut: 1. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL (form 384 C) untuk pekerjaan kategori consultant atas kontrak yang bersangkutan. 2. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84lN7110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pernbayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan dana PinjamanIHibah Luar Negeri. 3. Pada SPM tercantum nomor hibah, nomor register, kodeluraian kategori, persentase dana hibah, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk adendurn, nomor dan tanggal BAP, beserta tanggal NOL (apabila dipersyaratkan).

Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing bagi konsultan harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing tersebut (sesuai SE DJA No. SE-43/N61/0393 juncto SE DJA No. SE-32/N63/0295 tentang Pembayaran

Mata Uang AsingNaluta Asing dan SE DJA No. SE130/A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). BAB IV PENGlSlAN DANA REKENING KHUSUS

(1)Kuasa PA menyusun dan menyiapkan dokumen aplikasi replenishmenVreimbursement, sebagai berikut: a. Berdasarkan rekening koran yang diterima dari Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan copy rekening koran Rekening Khusus Grant berkenaan kepada Executing Agency. b. Pejabat Kuasa PA mengirimkan copy SP2D beserta dokumen pendukungnya kepada Executing Agency. c. Berdasarkan copy SP2D dan copy rekening koran Rekening Khusus yang diterimanya, Executing Agency menyiapkan dan menyampaikan draft Withdrawal Application replenishment/ reimbursement kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Executing Agency wajib menyampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara semua dokumen pendukung untuk keperluan pengajuan Withdrawal Application, baik untuk replenishment maupun reimbursement. (2) Direktorat PKN memeriksa dan meneliti Withdrawal Application yang diterima dari Executing Agency. Atas dasar Withdrawal Application, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat covering letter Withdrawal Application dan menyampaikan kepada Bank Dunia. (3) Apabila Executing AgencylKuasa PA tidak melaksanakan kewajiban untuk menyarnpaikan aplikasi replenishmenVreirnbursement secara berkala, dan mengakibatkan pada ketidaktersediaan saldo dana Rekening Khusus di Bank Indonesia, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN bersangkutan. (4) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat setelah KPPN menerima surat dilaksanakan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal9 (1) Executing Agency wajib menyusun dan menyiapkan Financial Statement of Special Account (FISSA) yaitu Laporan Keuangan tentang penggunaan dana rekening khusus untuk masa satu tahun anggaran, sebagai bahan audit.

(2) Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan copy SP2D beserta dokumen pendukungnya. (3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disarnpaikan setiap hari Senin untuk semua SP2D yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdit Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Tirnur Nomor 2-4 Jakarta 10710. (4) Sesuai dengan ayat (2) di atas, KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya, apabila sewaktuwaktu diperlukan ekspedisi kedua.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1) PPN, PPnBM dan PPh yang terutang untuk porsi Hibah Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengesahan Faktur Pajak dan SSP PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

177

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN

PERATURAN Dl KTUR JENDERAL PERBENOAHARAAN NOMOR PERIPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA GRANT TF-057667 I MAINSTREAMING ENVIRONMENT IN ACEH AND NIAS PROJECTJ

y5

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN GRANT TF-057667 ( MAINSTREAMING ENVIRONMENT IN ACEH AND NIAS PROJECT)

REKENING KHUSUS NOMOR 602.1 11.41 1

Catatan )

Pembebanan terhadap kategor~tersebut atas kontrak yang dllakukan dengan perusahaan (PT, CV dl1 ) rnaupun pe;orangan yang nllalnya leb~hatau sarna dengan equlvalen USD 10,000 dalani pengajuan SPP-LS harus dllarnplrl NOL Flnal dar~ Bank Dunla Sedangkan yang nilalnya kurang dar~ equlvalen USD1O.OOO dalam pengajuan SPP-LS tldak perlu dllarnplrl NOL Flnal darc Bank Dunla

').

Untuk setiap kontrak pertama balk dengan perorangan maupun dengan ~erusahaan(PT.CV, dll) tanpa mel~hatjumlahnya, harus dilampir~NOL. .

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-53lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN CREDIT IDA NO. 4260-IND DAN LOAN IBRD NO. 7427-IND KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIANIFARMERS EMPOWERMENT THROUGH AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND lNFORMAT1ON (P3TIPIFEATI) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan, Pemerintah telah memperoleh pinjaman yang bersumber dari Credit IDA No. 4260-IND dan Loan IBRD No. 7427-IND untuk digunakan dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan lnformasi Pertanianl Farmers Empowerment through Agricultural Technology and lnformation (P3TIPlFEATI);

b. bahwa kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Credit IDA No. 4260-IND dan Loan IBRD No. 7427-IND sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara bertanggung jawab;

c.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Credit IDA No. 4260-IND dan Loan IBRD No. 7427-IND Kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan lnformasi Pertanianl Farmers Empowerment through Agricultural Technology and lnformation (P3TIPlFEATI);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalarn Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri;

6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pernerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenarn atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah;

8.

Surat Keputusan Bersarna (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nornor 1851 KMK.0311995 dan Kep.O31IKet/511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pernantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan

Perencanaan pembangu%an NasionallKetua ~ a ~ ~ e n a s Nomor 4591KMK.0311999 dan KEP-2641KET10911999:

9. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134/PMK.0612005 tentang Pedoman Pernbayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan: 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN CREDIT IDA NO. 4260-IND DAN LOAN IBRD NO. 7427-IND KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUl TEKNOI-OGI DAN INFORMAS1 PERTANIANIFARMEHS EMPOWERMENT THROUGH AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INFORMATION (P3TIPIFEATI). BAB l KETENTUAN UMUM

Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Program Pernberdayaan Petani melalui Teknologi dan lnforrnasi PertanianlFarmers Empowerment through Agricultural Technology and Information (Credit IDA No.

183

4260-IND dan Loan IBRD No. 7427-IND), yang selanjutnya disebut P3TIPlFEATI adalah kegiatan untuk rneningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan keluarga petani dan organisasi petani dalarn rnengakses informasi teknologi. modal, dan sarana produksi untuk rnengembangkan usaha agribisnis dan rnengernbangkan kemitraan dengan sektor swasta. 2.

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersarnakan dengan DlPA adalah suatu dokurnen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPirnpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas narna Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

3.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4.

Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran, yang PAlKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenterilPirnpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan.

5. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.

6. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

7.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sarnpai dengan jumlah tertentu.

8. Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan dana

pinjamanlhibah luar negeri melalui penerbitan SP2D oleh KPPN. 9.

lnitial Deposit adalah dana awal yang dapat ditarik dari pemberi pinjamanlhibah dan ditransfer ke Rekening Khusus (Special Account), setelah Loan/Credii Agreement dinyatakan efektif.

10. No Objection Letter (NOL) adalah surat persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak bilamana dipersyaratkan. 11. Central Project Management Unit (CPMU), Sub CPMU, Provincial Project Management Unit (PPMU), dan District Project Implementation Unit (DPIU) adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan yang diatur dalam Loadcredit Agreement bersangkutan. 12. Farmer Managed Extension Activities (FMA) adalah kegiatan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani.

13. Unit Pengelola FMA adalah unit yang mengelola penyuluhan desa dan kepengurusannya ditetapkan dalam rembug tani desa dan diketahui oleh kepala desa. Kepengurusan tersebut minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan penyuluh swadaya. 14.

Grants (kategori 2) adalah bantuan yang diberikan kepada organisasi petani di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan FMA dalam rangka pembelajaran petani yang telah direncanakan dan disepakati oleh petani sesuai proposal yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen P3TIPlFEATI.

15.

Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk kegiatan pembangunan.

16. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjaman, pengisian kembali rekening khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 17. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah

uang rnuka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat

daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk rnernbiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

18. Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan. Pasal2 Spesifikasi dari pinjarnan dimaksud adalah sebagai berikut:

Penandatanganan

32 800 000.00

j. Implementing Agency

Litbang dan Pusdatin, Departernen Pertanian

BAB II PEMBEBANAN DAN PENCAIRAN DANA

(1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Kegiatan P3TIPIFEATI Nomor 601.271.41 1 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proposional sesuai dengan kategori dan persentase Loan No. 7427-INDICredit IDA No. 4260-IND sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(1) Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA berdasarkan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.

(2) Dalam ha1 penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing, tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-431N6110392 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32lN6310295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1301N1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (3) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. (4) Dalam pelaksanaan penerbitan SP2D, memperhatikan hal-ha1sebagai berikut: a.

harus

Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104lN2000 tanggal 24 Juli 2000 (Form 384 C untuk pekerjaan kategori Consultant dan Form 384P untuk

pekerjaan kategori Goods and Works) atas kontrak

yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dirnaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (finallsigned contract); b.

Berita Acara Pembayaran (BAP) Tahap I yang dilarnpirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/A/71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pernbayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjarnanlHibah Luar Negeri;

c.

Penerbitan SP2D didasarkan pada SPM yang mencantumkan Nomor LoanlCredit, Nornor Register, Kode Kategori, Porsi Pernbiayaan, Nilai, Nomor, dan Tanggal Kontrak terrnasuk Addendum, Nomor, dan Tanggal BAP beserta Tanggal NOL apabila dipersyaratkan. BAB Ill MEKANISME PENYALURAN DANA

(1) SPM-LS diajukan oleh satker kepada KPPN setempat dilarnpiri: a. b. c. d.

Ringkasan Kontrak (Larnpiran Il-a); SPTB; Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP); BAP.

(2) Pengajuan SPM-LS untuk kegiatan FMA dilarnpiri; a.

Ringkasan KontraklRingkasan Surat Kesepakatan Pernberian Dana (Lampiran It-b);

b.

SPTB; Faktur Pajak dan SSP; BAP; Daftar FMA penerima bantuan, (Lampiran Ill).

c. d. e.

(3) Mekanisme pengajuan SPM kepada KPPN agar rnernpedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) KPPN dalam menerbitkan SP2D-LS Rekening Khusus (Reksus), SP2D-GUP lsilNihillPotongan Reksus agar berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-771PB12005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

Pengisian kembali dana Rekening Khusus secara berkala dilakukan dengan mekanisme penyampaian Withdrawal Application dan Laporan Interim Financial Report (IFR) yang belum diaudit oleh Executive Agency melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Bank Dunia. (2) Pihak Executing Agency dalam menyampaikan Withdrawal Application agar melampirkan copy SPMISP2D beserta lampirannya. (3) Untuk menghindari terjadinya dana talangan (bridging financing) oleh Rekening Sub Bendahara Umum Negara dari waktu ke waktu, Executing Agency melalui CPMU diwajibkan memantau dan mengevaluasi sisa dana yang tersedia pada rekening khusus dan kebutuhan dana yang hendak diterbitkan SPM-nya; (4) Apabila Executing Agency tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan ketersediaan dana Rekening Khusus tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka pembayaran oleh KPPN akan diberhentikan sementara. (5) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat setelah KPPN menerima surat dilaksanakan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN

(1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D beserta dokumen pendukungnya dan copy Surat Persetujuan PPHLN (NOL) sepanjang dipersyaratkan. (2) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilaksanakan setiap hari Senin dan disampaikan pada alamat sebagai berikut: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

(3) Sesuai ayat (1) di atas, KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya, apabila sewaktu-waktu diperlukan ekspedisi kedua. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) PPn, PPnBM dan PPH yang terutang untuk porsi PinjamanIHibah Luar Negeri dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

(2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUANPENUTUP

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 53 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN CREDIT IDA NO 4260-IND DAN LOAN IBRD NO 7427-IND PETANI KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MELALUI TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIANIFARMERS EMPOWERMENT THROUGH AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INFORMATION (PBTIPIFEATI)

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN CREDIT NO. 4260-IND DAN LOAN IBRD NO. 7427-IND KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANlANl FARMERS EMPOWERMENT THROUGH AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INFORMATION (P3TIPlFEATI) Amount of the Credit Allocated (Expreessed in a R Eauivalent)

Amount of the Loan Allocated (Expreessed in Dollars)

% of Expenditures to be Financed

1) Goods, works, training, and operating costs under the Project (other than Grants)

24,250,000

19,950.000

80 %

2 ) Grants

12,050,000

9,900,000

100 % of Grant amount disbursed

3) Consultants' sewices

2,550,000

2.1 00,000

100 %

4) Unallocated

1,050,000

850,000

N.A.

0

39,900,000

32,800,000

Category

5 ) Fee

TOTAL

Amount due under Section 2.04 of the Loan Agreement

-

Pembebanan terhadap Kategori I Goods dan Kategori 2 Grants dalam pengajuan SPM kepada KPPN tidak perlu dilampiri NOL Final dari Bank Dunia apabila nilai kontrak di bawah USD 100,000 dan Kategori I Works tidak perlu dilampiri NOL Final dari Bank Dunia apabila nilai kontrak dibawah USD 300,000;

-

Pembebanan terhadap Kategori 3 Consultants dalam pengajuan SPM kepada KPPN tidak perlu dilampiri NOL Final dari Bank Dunia apabila nilai kontrak di bawah USD 100,000 untuk Konsultan Finns dan untuk nilai kontrak dibawah USD 50,000 Konsultan Individuals.

Kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan lnformasi PertanianlFarmers Empowerment through Agricultural Technology and Information (P3TIPIFEATI) Credit IDA No. 4260-IND dan Loan IBRD No. 7427-IND dilaksanakan di 71 Kabupaten dalam 18 Provinsi, sebagai berikut: NO.

PROVlNSl

KABUPATEN

1.

Surnatera Utara

1. Asahan

2. Labuhan Batu 3. Karo 4. Sirnalungun 5. Tapanuli Selatan

2.

1. Lima Puluh Kota

Surnatera Barat

2. Padang Pariarnan 3. Pesisir Selatan 4. Solok

5. Solok Selatan

3.

1. Merangin

Jambi

2. Tanjung Jabung Barat

4.

Banyuasin

Surnatera Selatan --

-

~

5.

Banten

Serang

6.

Jawa Barat

1. Cirebon

2. Garut

3. lndrarnayu 4. Karawang

5. Kuningan 6. Majalengka 7. Subang

8. Sukaburni

7.

Jawa Tengah

1. Batang 2. Brebes

3. Magelang 4. Ternanggung

D.I. Yogyakarta

8.

1. Bantul 2. Gunung Kidul

3. Kulon Progo Jawa Tirnur

9.

1. Kediri

2. Malang

I

1 3. Tuban

I 10.

4. Tulungagung

Nusa Tenggara Barat

1. Bima

2. Dornpu 3. Lombok Barat 4. Lornbok Tengah

5. Sumbawa

11.

Nusa Tenggara Timur

1. Belu 2. Ende 3. Manggarai

I

I

1 4. Ngada 5. Sumba Barat

6. Sumba Timur 12.

Kalimantan Barat

1. Sambas 2. Pontianak I

13. Kalimantan Selatan

1. Balangan

2. Hulu Sungai Selatan 3. Hulu Sungai Tengah

Sulawesi Utara

1. Boolang Mongondow 2. Minahasa

3. Minahasa Selatan 4. Walikota Tomohon

5. Minahasa Utara 6. Kepulauan Sangihe

LAMPIRAN Il-a PERATURAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H A W N NOMOR PERIPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN CREDIT IDA NO 4260-IND DAN LOAN IBRD NO 7427-IND KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI TEKNOLOGI DAN INFORMAS1 PERTANIANIFARMERS EMPOWERMENT THROUGH AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INFORMATION (P3TIPlFEATI)

53

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DlPA 2. Kode KegiatanlSub KegiatanlMAK 3. Nomor Loan dan Nomor Register 4. Kategori 5. Nomor dan Tanggal Kontrak 6. Nomor dan Tanggal Addendum 7. Nama KontraktorIPerusahaan 8. Alamat Kontraktor 9. Prosentase Loan 10. Nilai Kontrak 1 1. Porsi Pembayaran Loan 12. Prosi Pembayaran GO1 13. Uraian dan Volume Pekerjaan 14. Sistem Pembayaran 15. Cara Pembayaran 16. Jangka Waktu Pelaksanaan 17. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 18. Jangka Waktu Pemeliharaan 19. Ketentuan Sanksi ................( ........................ a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitrnen,

Catatan: Apabila terjadi addendum kontrak

data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya

196

LAMPIRAN Il-b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PERlPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN CREDIT IDA NO 4260-IND DAN LOAN IBRD NO 7427-IND KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI TEKNOLOGI DAN INFORMAS1 PERTANIANIFARMERS EMPOWERMENT THROUGH AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INFORMATION (PJTIPIFEATI)

53

RINGKASAN KONTRAWRINGKASANSURAT KESEPAKATAN PEMBERIAN DANA

Nornor dan Tanggal DlPA Kode KegiatanISub KegiatanlMAK Nomor Loan dan Nomor Register 4. Kategori 5. Nomor dan Tanggal Kontrak 6. Nornor dan Tanggal Addendum 7. Narna KontraktorIPerusahaan 8. Alamat Kontraktor 9. Prosentase Loan 10. Nilai Kontrak 11. Porsi Pembayaran Loan 12. Prosi Pernbayaran GO1 13. Uraian dan Volume Pekerjaan 14. Sistern Pembayaran 15. Cara Pembayaran 16. Jangka Waktu Pelaksanaan 17. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 18. Jangka Waktu Pemeliharaan 19. Ketentuan Sanksi 1. 2. 3.

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

.................................................. .................................................. ..................................................

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,

Catatan: Apabila terjadi addendum kontrak

data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya

197

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PERlPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN CREDIT IDA NO 4260-IND DAN LOAN IBRD NO 7427-IND KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI TEKNOLOGI DAN INFORMAS1 PERTANIAFUFARMERS EMPOWERMENT THROUGH AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INFORMATION

53

(PJTIPIFEATI)

DAFTAR PENERIMA DANA (DPD) KEGIATAN PENYULUHAN YANG DIKELOLA OLEH PETANI Dl DESAIFMA DESA Desa

........................................................

Kecamatan

........................................................

Kabupaten

........................................................

Provinsi

........................................................

BankINomor Rekening

........................................................

Demikian daftar penerima bantuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...................., ....................... Ketua Unit Pengelola FMA Desa "

( .............................) " Untuk tingkat kabupaten dan provinsi, tuliskan nama organisasinya

198

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-57lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HlBAH NO. TF- 054618 (PHRD GRANT FOR THE PREPARATION OF ELECTRICITY ACCESS FOR RURAL TRANSFORMATION PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan Persiapan Peningkatan Akses Listrik untuk Daerah Perdesaan, Pemerintah lndonesia memperoleh dana hibah dari Pemerintah Jepang melalui The Preparation of Electricity Access for Rural Transformation Project yang diadministrasikan oleh Bank Dunia;

b.

bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah No. TF054618, diperlukan petunjuk pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana hibah dimaksud;

c. bahwa

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah No. TF-054618 (PHRD Grant for The Preparation of Electricity Access for Rural Transformation Project);

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri;

6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 1851 KMK.0311995 dan Kep.O31lKet/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.031'999 dan KEP-264lKET10911999; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996

tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4861KMK.04/2000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HlBAH NO. TF-054618 (PHRD GRANT FOR THE PREPARATION OF ELECTRICITY ACCESS FOR RURAL TRANSFORMATION PROJECT). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.

The Preparation of Electricity Access for Rural Transformation Project adalah kegiatan persiapan untuk mengembangkan investasi kelistrikan yang potensial dalam rangka meningkatkan akses listrik di daerah perdesaan. Daerah yang menjadi pilot project adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Tapanuli Selatan yang kemudian hasilnya akan dijadikan sebagai model untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah lain.

2.

Executing Agency adalah Kementerian NegaralLembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

3.

lnitial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.

4.

Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan lnitial Deposit dana pinjamanlhibah, pengisian kembali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaranpengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh

20 1

Pemerintah.

5. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri. 6.

No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani.

7.

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

8.

Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang PAlKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan.

9.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

10. Rekening

Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanWSentral Giro yang ditunjuk.

11. Rekening Khusus (Special Account) adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan.

12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan DIPA. 13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk atas beban APBN pelaksanaan pengeluaran berdasarkan SPM. 14. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 15. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan. Pasal2 Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: Nomor Hibah Tanggal Penandatanganan Nomor Register Nomor Rekening Khusus Closing Date Jumlah Hibah Initial Deposit Executing Agency

TF-054618 16 Mei 2006 70649501 602.103.41 1 20 Maret 2008 USD 650,000 USD 150,000 Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.103.411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kategori dan persentase hibah No. TF-054618 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB Ill PENCAIRAN DANA

Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA berdasarkan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-771PBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN).

(1) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UPITUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus tetapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I), dibebankan pada Rekening Kas Negara.

( 2 ) Pertanggungjawabanatas UP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) SPM dilengkapi dokumen pendukung dari PNKuasa PA berupa Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPHLN.

Dalam penerbitan SP2D Langsung (SP2D-LS), KPPN harus memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: 1. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104lN2000 (Form 384C untuk pekerjaan kategori Consultants dan Form 384P untuk pekerjaan kategori Goods and Works) yang bersangkutan. 2. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilarnpirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE- 84/A/71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjamanl Hibah Luar Negeri.

3. Pada SPM tercantum nomor hibah, nomor register, kodeluraian kategori, persentase dana hibah, nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor, dan tanggal BAP beserta tanggal NOL (bila disyaratkan).

(1) Pembayaran kontrak-kontrak valuta asing kepada konsultan, harus dilakukan dalarn valuta asing yang bersangkutan dan tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-431N6110392 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE32lN6310295 tentang Pernbayaran Mata Uang AsingNaluta Asing dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1301N1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (2) Khusus untuk pelaksanaan pernbayaran tersebut pada ayat (I), SPM disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

(1)

Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan menggunakan Withdrawal Application yang disampaikan kepada Bank Dunia atas dasar permintaan kebutuhan dana yang diajukan oleh Executing Agency.

(2)

Executing Agency menyarnpaikan aplikasi replenishment berdasarkan copy rekening koran Rekening Khusus dari Bank Indonesia serta dokumen pendukungnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah. Dokumen pendukung tersebut, meliputi:

a. Form

I-A (Special Account Reconciliation Statement); b. Form 1-6 (Summary Sheet); c. Form I-C (Summary of Statement of Expenditures/SUM-SOE); d. Dokurnen pendukung lainnya yang dipersyaratkan.

(3)

Apabila Executing Agency tidak rnelaksanakan kewajibannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada

Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan, maka pembayarannya akan dihentikan sementara oleh KPPN berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. (4)

Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara dapat dilaksanakan KPPN setelah menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN

(1)

Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu: a. Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPHLN; b. Berita Acara Pembayaran (BAP); c. NOL, sepanjang dipersyaratkan.

(2)

Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan setiap hari Senin minggu berikutnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 BAB VI KETENTUAN LA1N-LAIN Pasal 10

(1)

PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pengesahan faktur pajak dan SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2007 DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 57 IP812007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HlBAH NO TF-054618 (PHRD GRANT FOR THE PREPARATION OF ELECTRICITY ACCESS FOR RURAL TRANSFORMATIONPROJECT)

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN HlBAH TF-054618 (PHRD GRANT FOR THE PREPARATION OF ELECTRICITY ACCESS FOR RURAL TRANSFORMATION PROJECT) REKENING KHUSUS NOMOR 602.103.411

No.

1.

Uraian Kategori

Consultants' Services

Kode Kategori

JIErt

1

600.000

(USD)

~ersentase Hibah

100%

2.

Goods, Training, and Incremental Operating Costs

TOTAL

2

50,000

650,000

loo%

SOE ThresholdslNOL (USD Eqv) 2USD 100.000 (Firm) 2USD 50,000 (Individual) 2USD 100,000 (Firm) 2USD50,OOO (Individual)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-581PB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA GRANT NO. TF- 090047 IND (MDTF TO SUPPORT PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENTAND REVENUE ADMINISTRATION REFORM PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan pelaksanaan perbaikan manajemen keuangan publik dan administrasi pendapatan, termasuk pelaksanaan sistem perbendaharaan dan administrasi perpajakan, Pemerintah lndonesia memperoleh dana hibah No. TF090047 IND, yang diadministrasikan oleh International Bank for Reconstruction and Development (IBRD);

b.

bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah No. TF090047 IND, diperlukan petunjuk pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana hibah dimaksud;

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, periu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Grant No. TF-090047 IND (MDTF to Support Public Financial Management and Revenue Administration Reform Project);

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597);

6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 1851 KMK.0311995 dan KEP.031lKETl511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 4591KMK.0311999 dan KEP-264lKET10911999; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA GRANT NO. TF-090047 IND (MDTF TO SUPPORT PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION REFORM PROJECT). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1.

MDTF (Multi Donor Trust Fund) to Support Public Financial Management and Revenue Administration Reform Project adalah dana hibah yang diberikan oleh pemberi hibah melalui Bank Dunia untuk mendukung Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara (P3KAPlGFMRAP).

2.

Executing Agency adalah unit pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MDTF to Support

Public Financial Management Administration Reform Project.

and

Revenue

Project Selvices and Support Unit, yang selanjutnya disebut PSSU adalah unit pada P3KAPBFMRAP yang bertanggung jawab dalam koordinasi antara Project lmplementing Unit (PIU) dengan Bank Dunia. Project lmplementing Unit, yang selanjutnya disebut PIU adalah unit pelaksana kegiatan pada P3KAPIGFMRAP. Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut NPPHLN adalah naskah perjanjian mengenai pinjaman danlatau hibah luar negeri antara Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dengan pemberi pinjamanlhibah luar negeri. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan lnitial Deposit dana pinjamanlhibah, pengisian kembali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaranpengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri. No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang

bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada

I C

rel="nofollow">-

I.

Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan.

12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 13. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. 14. Rekening Khusus (Special Account) adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. 15. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.

16. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

17. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

18. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: Nomor Hibah Tanggal Penandatanganan Nomor Register Nomor Rekening Khusus Effective Date Closing Date Jumlah Hibah Initial Deposit ExecutingAgency

Project Implementing Unit

: TF-090047 IND : 17 April 2007 : 70707101 : 602.110411 : 17 April 2007 : 31 Desember2012 : USD 3,848,100 : USD 500,000 : Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan 1. Setjen Departemen Keuangan; 2. ltjen Departemen Keuangan; 3. Ditjen Perbendaharaan; 4. Ditjen Pajak; 5. Ditjen Bea dan Cukai; 6. Ditjen Anggaran.

BAB I1 PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.1 10411 (Rekening Khusus Departemen Keuangan untuk MDTF to Support Public Financial Management and Revenue Administration Reform Project Grant No. TF-090047 IND) pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (2) Pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Grant No. TF-090047 IND sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini.

BAB Ill PENCAIRAN DANA

Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan Kuasa PA berdasarkan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN).

(1) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UP, SP2D UPrrUP tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I), tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (2) Pertanggungjawaban atas UP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

Pembayaran kontrak-kontrak valuta asing untuk konsultan harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-431N6110392 tentang Pembayaran Mata Uang Asingl Valuta Asing atas Beban Rekening Khusus jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32lN6310295 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE13O/A/1989).

(2)

Khusus untuk pelaksanaan pembayaran sebagaimana SPM disampaikan kepada dirnaksud pada ayat (I), KPPN Khusus Jakarta VI.

(1)

SP2D-LS, KPPN Dalam penerbitan rnemperhatikan hal-ha1 sebagai berikut:

harus

a. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL (Form 3846 untuk pekerjaan kategori Consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori Goods and Works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank

Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (Finallsigned Contract); b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE84lN7110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pernerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjamanIHibah Luar Negeri; c.

(2)

Pada SPM tercantum nomor hibah, nomor register, kodeluraian kategori, persentase menurut kategori, nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, beserta tanggal NOL (bila dipersyaratkan).

Penerbitan SP2D-GUP oleh KPPN didasarkan atas SPM-GUP beserta dokumen pendukungnya dari PAlKuasa PA disertai dengan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori Hibah Luar Negeri sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-20lA~6110291. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

(1)

Pengisian Initial Deposit dilakukan rnelalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan menggunakan Withdrawal Application yang disampaikan kepada Bank Dunia atas dasar permintaan dana yang diajukan oleh PSSU.

(2)

PSSU menyusun dan menyiapkan aplikasi Withdrawal Application atas replenishmenVreimbursement sebagai berikut: a. Berdasarkan rekening koran yang diterima dari Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyarnpaikan copy rekening koran Rekening Khusus Grant berkenaan kepada PSSU; b. PSSU menyarnpaikan aplikasi replenishment/reimbursement berdasarkan copy rekening koran Rekening KhususIRekening Dana Taiangan dari Bank Indonesia serta dokumen pendukungnya kepada Subdirektorat Dana

Pinjaman dan Hibah Direktorat Pengelolaan Kas

Negara. Dokumen pendukung tersebut meliputi: 1 ) Designated Account Reconciliation Statement (Form I-A); 2)

Summary Sheet for Payments of Contracts Subject to Prior Review (Form I-B);

3)

Summary Statement of Expenditures (SUMSOE) for those Not Subject to Prior Review (Form I-C);

4)

Statement of Expenditures for those Not Subject to Prior Review (Form 1-C2);

5)

Copy SP2D beserta lampirannya.

(3)

Atas dasar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat covering letter dan menyampaikannya berikut dengan Withdrawal Application kepada Bank Dunia.

(4)

Apabila PSSU tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi replenishment secara berkala dan mengakibatkan ketidaktersediaan saldo dana Rekening Khusus pada Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat meminta KPPN agar menghentikan sementara penerbitan SP2D.

(5)

Penghentian sementara dicabut setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN

(1)

Executing Agency wajib menyusun dan menyiapkan Financial Statement of Special Account (FISSA) atau laporan keuangan tentang penggunaan dana Rekening KhususlRekening Dana Talangan untuk tiap periode 1 (satu) tahun anggaran.

(2)

Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan copy SP2D beserta lampirannya yang membebani Rekening Khusus berkenaan.

(3)

Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setiap hari Senin minggu berikutnya

dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 TeleponlFaksimile (021) 3864779 E-mail d~h~kn@~erbendaharaan.ao.id (4)

KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila sewaktu-waktu diperlukan ekspedisi selanjutnya. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

(1)

PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pengesahan faktur pajak dan SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

218

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 58 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA GRANT NO TF-090047 IND (MDTF TO SUPPORT PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION REFORM PROJECT)

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN GRANT NO. TF-090047 IND (MDTF TO SUPPORT PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENTAND REVENUE ADMINISTRATION REFORM PR0JECT)REKENING KHUSUS NOMOR 602.110411 No.

1.

2.

3' 4.

Uraian Kategori

Consultants' Services

Goods Training and Workshops Incremental Operating Costs

Kode Kategori

Persentase Hibah

SOE ThresholdslNOL (USD Eqv)

1*)

100%

2*)

100%

bUSD 100,000 (Finn) 2USD 50,000 (Individual) 2USD 50,000

3

100%

ALL SOE

4

100%

ALL SOE

Catatan: 1.

Untuk kategori I*) Consultants' Services, pembebanan terhadap kategori tersebut atas kontrak yang dilakukan dengan perusahaan (PT, CV, dan lain-lain) yang nilainya lebih atau sama dengan ekuivalen USD 100,000 dalam pengajuan SPP-LS harus dilampiri NOL dari Bank Dunia, untuk individual nilainya lebih atau sama dengan ekuivalen USD 50,000.

2.

Untuk kategori 2*) Goods, yang nilainya dalam pengajuan SPP lebih atau sama dengan USD 50,000 dilampiri NOL.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-60lPB12007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-07lPB12006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4771-INDllDA CREDIT NO. 4045-IND (THIRD KECAMATANDEVELOPMENTPROJECT, PHASE II) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalarn rangka rnempercepat penanggulangan kerniskinan melalui Program Nasional Pernberdayaan Masyarakat-Program Pengernbangan Kecarnatan (PNPM-PPK), Pernerintah lndonesia rnendapat tarnbahan dana pinjaman dari IDA Credit No. 4045-1IND (Additional Financing for Third Kecamatan Development Project, Phase 11);

b.

bahwa program kegiatan PNPM-PPK yang didanai dari IDA Credit No. 4045-1-IND merupakan satu kesatuan dengan Loan IBRD No. 4771-INDllDA Credit No. 4045-IND (Third Kecamatan Development Project, Phase II), sebagaimana diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER071PB12006 dan telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER561PBl2006;

c.

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-07lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4771INDIIDA Credit No. 4045-IND (Third Kecamatan Development Project, Phase 11);

1.

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 22 1

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597);

6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

7.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan KEP.031IKET15I1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan 459lKMK.0311999 dan KEPSKB Nomor 264lKETl0911999; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tarnbahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.0412000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-071PB12006 Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4771-INDllDA Credit No. 4045-IND (Third Kecamatan Development Project, Phase II), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-561PB12006; Memperhatikan

:

Surat Bank Dunia tanggal 21 Agustus 2007 tentang Penetapan Masa Berlakunya IDA Credit No. 4045-1-IND (Additional Financing for Third Kecamatan Development Project, Phase 11);

MEMUTUSKAN: Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-07lPB12006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4771-INDIIDA CREDIT NO. 4045-IND (THIRD KECAMA TAN DEVELOPMENTPROJECT, PHASE 11). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4771-INDllDA Credit No. 4045-IND (Third Kecamatan Development Project, Phase I\) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56lPBl2006, diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Spesifikasi Pinjaman sebagai berikut: a.

Nornor Perjanjian Pinjaman

: IBRD

4771INDIIDA Credit 4045-INDI IDA Credit 4045-1-IND

b. Tanggal Penandatanganan I ) Loan IBRD No. 4771-lND

: 2 Agustus 2005

2) IDA Credit No. 4045-IND

: 2 Agustus 2005

3) IDA Credit No. 4045-1-IND

: 25 Mei 2007

c. Nomor Register 1) Loan IBRD No. 4771-IND 2) IDA Credit No. 4045-IND 3) IDA Credit No. 4045-1-IND

d. Effective Date

1) Loan IBRD No. 4771-IND

: 13 Desember 2005

2) IDA Credit No. 4045-IND

: 13 Desember 2005

3) IDA Credit No. 4045-1-IND

: 21 Agustus 2007

e. Closing Date 1) Loan IBRD No. 4771-1ND

: 31 Desember 2008

2) IDA Credit No. 4045-IND

: 31 Desember 2008

3) IDA Credit No. 4045-1-IND

: 31 Desember 2008

f. Jumlah Pinjaman

1) Loan IBRD No. 4771-IND

: USD 80,000,000.-

2) IDA Credit No. 4045-IND

: SDR 51,650,000.-

3) IDA Credit No. 4045-1-IND

: SDR 81,950,000.-

g. Initial Deposit

: Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan

h. Nomor Rekening Khusus

: 601.251411

i. Executing Agency

: Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri

2.

Lampiran I (Daftar Persentase Pembiayaan) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

3.

Lampiran Vlll (Daftar Kapasitas Fiskal Kabupaten Lokasi PPK) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

4.

Lampiran VlllA (Daftar Kapasitas Fiskal Kabupaten Program Pengembangan Sistem Pembangunan PartisipasiflP2SPP) diubah, sehingga menjadi sebagairnana tercantum dalam Lampiran VlllA Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini."

Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2007 DlREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER60 IPBl2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-07lPB12006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4771-INDI IDA CREDIT NO. 4045-IND (THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT, PHASE II)

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN Dana Loan IBRD No. 4771-INDIIDA Credit No. 4045-INDllDA Credit No. 4045-1-IND (Third Kecarnatan Development Project, Phase II) Rekening Khusus No. 601.251411

1.

Loan

Grants under Part A of the Project

l ( a ) *)

100%

All SOE

Kecamatan Planning Grants

l(b) **)

100%

Non-SOE

Grants under Part F of the Project

l(C)

1'

100%

All SOE

Reconstruction Planning Grants under Part F of the Project

l ( d ) '*)

100%

Non-SOE

2 **)

100%

Non-SOE

(a) Part C of the Project (b) Part D.E, and F of the Project

3 **)

100%

Non-SOE

Incremental Operating Costs

4 ')

100%

All SOE

Training under Parts B through E of the Project, Facilitation Support under Parts B through F of the Project, and Workshops

2.

SOE ThresholdlNOL (USD Eqv.)

Kode Kategori

Uraian Kategori

No.

Consultants' Services under:

3.

4.

Catatan:

*)

Pembebanan terhadap kategori tersebut dalam pengajuan SP2D ke KPPN tidak perlu dilampiri NOL final dari Bank Dunia.

**)

Pembebanan terhadap kategori tersebut dalam pengajuan SP2D ke KPPN berapapun nilai kontraknya harus dilampiri NOL final dari Bank Dunia.

LAMPIMN Vlll PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER60 lPB12007 TENTANG PERUBAHAN KEQUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-07/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4771-INDI IDA CREDIT NO. 4045-IND (THIRD KECAMATAN DEVELOPMENTPROJECT, PHASE II)

I. DAFTAR KAPASITAS FISKAL KABUPATEN LOKASl PPK

1

5

1

JAMB1

I

1

I Sarolangun

sedang

SUMATERA SELATAN

6

2

Batang Hari

sedang

3

Tebo

sedang

1

Ogan Komering llir

rendah

2

Ogan llir

rendah

3

Lahat

rendah

4

Kota Paaar Alam

rendah

5

Musi Banyu Asin

rendah

6

Banvu Asin

rendah rendah

Ogan Komering Ulu Timur

1 LAMPUNG

7

n I

I 8

Ogan Komering Ulu 8 1 Selatan

1

BANTEN

Musi Rawas

rendah

1

Lampung Tengah

rendah

1

Lampunn Timur

I

JAWA BARAT

I I I I

I I

rendah

3

Tulang Bawang

rendah

4

Way Kanan

rendah

5

1

Lampunn Utara

I

rendah

6

Lampung Barat

sedang

1

Pandeglang

rendah

2

Lebak

rendah

I 9

rendah

9

2

1

I

I

sedang

1

Sukabumi

rendah

2

Cianjur

rendah

4

Bandunn Garut

I I

I

I

I

Tangerang

1 1

I

rendah

4

3

I

rendah rendah rendah

- -~

6

Ciamis

rendah

7

Cirebon

rendah

8

Majalengka

rendah

I I

I

-

-

I

1 I

I

I

1 1 I

1 I

(

10

lndramayu

rendah

11

Subang

rendah

12

Purwakarta

rendah

13

Karawang

rendah

14

Bogor

rendah

15

Bekasi

sedang

16

Kuningan

rendah

1

Cilacap

rendah

2

Banyurnas

rendah

3

Banjarnegara

rendah

4

1

1

rendah

- --

I

I

Sumedang

-

JAWA TENGAH

10

9

1 1 I

(

Kebumen

(

rendah

5

Wonosobo

rendah

6

Boyolali

rendah

7

Sukoharjo

rendah

8

Wonogiri

rendah

9

Grobogan

rendah

10

Rembang

rendah

11 12

I 1

~ati Dernak

I 1

rendah rendah

13

Batang

rendah

14

Pemalang

rendah

14

Pemalang

rendah

15

Tegal

rendah

16

Brebes

rendah

17

1

Purbalingga

rendah

19

Purworejo

rendah

1 21 1

I 1

Klaten

18 20

1

Magelang

Kendal

I I

rendah

rendah

/ 1

rn I

I

1 1

r

7

1

I

1

I

1 D.I. YOGYAKARTA

11

12

24

1

I

1

1 23 1 22

1

JAWATIMUR

Blora Sragen

1

25

1

26

1

I I

Temanggung

1

Karanganyar

I

Semarang

rendah rendah

I

I I

rendah

I

rendah

1

rendah

1

Kulon Progo

rendah

2

Gunung Kidul

rendah

I

I

1

I

Ponorogo

I

rendah

I

I

I

I

2

1

Malang

I

rendah

1

I

I

(

3

1

Lumajang

I

rendah

I

I

I

1

I

I

I

r1

rl

I I

1

1 1

4

Probolinggo

rendah

5

Mojokerto

rendah

6

I

Boionenoro

I

rendah

7

Tuban

rendah

8

Lamongan

rendah

9

1

Bannkalan

I

rendah

10

Sampang

rendah

11

Pamekasan

rendah

13

1

Tulungagung

I I

rendah rendah

14

Situbondo

rendah

15

Pasuruan

rendah

16

Blitar

rendah

17

Trenggalek

rendah

1 19 1

18

Jember Bondowoso

r I

I 1

I I

rendah

I

rendah

I

20

Ngawi

rendah

21

Nganjuk

rendah

22

Pacitan

rendah

23

Magetan

rendah

1

KALIMANTAN BARAT

16

KALIMANTAN TENGAH

17

KALIMANTAN SELATAN

18

rT9 I I

KALIMANTAN TIMUR

I SULAWESI UTARA

20

-

I -

I

I 21

22

1 I

1 (

GORONTALO

SULAWESI TENGAH

r-l

1

Sanggau

sedang

2

Sekadau

rendah

3

Sambas

sedang

1

Kotawaringin Timur

tinggi

2

Seruyan

tinggi

3

Katingan

tinggi

4

Kotawaringin Barat

tinggi

5

Lamandau

tinggi

6

Sukamara

tinggi

1

Kota Baru

tinggi

2

Tanah Bumbu

tinggi

3

Barito Kuala

sedang

4

Hulu Sei Utara

sedang

5

Balangan

sedang

6

Tapin

sedang

I 2 1 I

Berau Bulongan

I I

tinggi tinggi tinggi

3

Nunukan

1

Bolaang Mongondow

rendah

2

Minahasa

rendah

3

Minahasa Selatan

rendah

4

Minahasa Utara

rendah

I 6 I 5

Sangihe Kep. Talaud

I 1

I I

rendah rendah

1

Gorontalo

rendah

2

Bone Balango

rendah

3

Boalemo

rendah

4

Pohuwato

rendah

1

Banggai

rendah

2

Poso

rendah

I I

1

r

I

24

---

25

1

I

SULAWESI TENGGARA

1

r 26

MALUKU

rendah

4

Donggala

rendah

5

Parigi Moutong

rendah

6

Toli-Toli

sedang

7

Banggai Kepulauan

rendah

8

Buol

sedang

1

I

Morowali

1

Luwu

rendah

2

Tana Toraia

rendah

3

Selayar

sedang

4

Maros

rendah

5

SULAWESI BARAT

r - 7

Tojo Una-Una

9

SULAWESI SELATAN

23

3

1

Pangkajene Kepulauan

I

rendah

6

Luwu Utara

sedang

7

Luwu Timur

sedang

8

Bantaenn

sedang

9

Wajo

sedang

1

Polewali

rendah

2

1

Mamasa

I

rendah

3

Majene

sedang

1

Buton

rendah

2

Bau-Bau

rendah

3

1

Wakatobi

I

rendah

4

Bombana

rendah

5

Muna

rendah

6

KonaweIKendari

rendah

7

Konawe Selatan

rendah

8

Kolaka

rendah

9

I

Kolaka Utara

I

rendah

1

Maluku Tenggara Barat

sedang

2

Maluku Tenggara

sedang

I

I

1

I

-

PAPUA

28

I

I

I----P

r29

1

I

I

IRlAN JAYA BARAT

I I

I

1

3

Kepulauan Sula

sedang

4

Halmahera Barat

sedang

5

Halmahera Timur

sedang

6

Halmahera Tengah

sedang

7

Kota Ternate

8

Kota Tidore Kepulauan

1

Merauke

2

1

Mappi

tinggi sedang tinggi

1

tinggi

3

Boven Digoel

tinggi

4

Asmat

tinggi

5

6

1

I

Jayapura

I

tinggi

I

Keerom

I

tinggi

I

7

Nabire

sedang

8

Adm. Paniai

sedang

9

1

I

yapen Waropen

I

rendah

10

Waropen

rendah

11

Biak Numfor

rendah

12

Supiori

rendah

13

Adm. Mimika

tinggi

14

Puncak Jaya

sedang

15

Kota Jayapura

sedang

I

I

1

1

Sorong

I

sedang

I

I

2

1

Raja Ampat

I

sedang

I

3

Sorong Selatan

sedang

4

Manokwari

sedang

5

Teluk Bintuni

sedang

6

Fak-Fak

tinggi

7

Kaimana

tinggi

11. DAFTAR KAPASITAS FISKAL KABUPATEN LOKASI PNPM-PPK

4

Humbang Hasundutan

rendah

5

Karo

rendah

6

Labuhan Batu

rendah

7

Langkat

rendah

8

Mandailing Natal

rendah

9

10

-

3

SUMATERA BARAT

Pakpak Barat

rendah

Samosir

rendah

11 Serdang Bedagai

rendah

12

Simalungun

rendah

13

Tapanuli Selatan

rendah

14

Ta~anuliUtara

rendah

15

Toba Samosir

rendah

1

Agam

rendah

2

Dharmas Raya

sedang

3

Kepulauan Mentawai

rendah

4

Lima Puluh Kota

rendah

5

Padang Pariaman

rendah

.

rendah

6 Pasaman

4

RIAU

7

Pasaman Barat

rendah

8

Pesisir Selatan

rendah

9

Sawahlunto/Sijunjung

sedang

10

Solok

rendah

11

Solok Selatan

rendah

12

Tanah Datar

sedang tinggi

1

Bengkalis

2

lndragiri Hilir

sedang

3

lndragiri Hulu

tinggi

4

Kampar

tinggi

5

Kuantan Sengingi

sedang

I I 6P I Pelalawan I tinggi 1

m 5

KEPULAUAN RIAU

I

7

Rokan Hilir

tinggi

8

Rokan Hulu

sedang

9

I Siak

I

tinggi

1

Karimun

tinggi

2

Kepulauan RiaulBintan

tinggi

237

I

JAMB1

6

SUMATERA SELATAN

7

I

I

I

/

I

I

Lingga

tinggi

4

Natuna

tinggi

1

Batang Hari

tinggi

2

Bungo

sedang

3

Kerinci

sedang

4

Merangin

sedang

5

Muaro Jambi

6

Sarolangun

sedang

7

Tanjung Jabung Barat

sedang

8

Tanjung Jabung Timur

tinggi

1

Banyuasin

rendah

2

Lahat

rendah

3

1

I

3

1

1

Muara Enim

[

I

rendah

4

Musi Banyuasin

sedang

5

(

Musi Rawas

1

9

I

1 LAMPUNG

I

I

I

I I

Ogan llir

rendah

7

Ogan Komering llir

rendah

8

(

2

3

Ogan Komering Ulu

I

rendah

Ogan Komering Ulu Selatan

rendah

Ogan Komering Ulu Timur

rendah

Bengkulu Selatan

rendah

1 Bengkulu Utara I Kaur

I

rendah

4

Kepahiang

rendah

5

Lebong

rendah

6

MukoMuko

rendah

7

Rejang Lebong

rendah

I

1 Larnpung Barat

I I

I

rendah

6

1

1

rendah

Muara Enim

10 BENGKULU

I

3

9

8

tinggi

rendah

rendah

(

I

BANGKA BELITUNG

10

[

1

Bangka

rendah

2

Bangka Barat

rendah

3

Banaka Selatan

rendah

4

Bangka Tengah

rendah sedang

5 Belitung

7

-

1

6

BANTEN

11

1 Belitung Timur

I

sedang

1

Lebak

rendah

2

Pandeglang

rendah

I JAWA BARAT

12

I

I

r

1

I

I

I

I

I 1

4

Tangerang

rendah

1

Bandung

rendah

2 3

I

I I

rendah

I Bekasi 1 Boqor

I

I

(

rendah

I

Ciamis

rendah

5

Cianjur

rendah

6

I Cirebon

7

Garut

rendah

8

lndramayu

rendah

9

Karawang

rendah

10

Kuningan

rendah

11

Majalengka

rendah

I Subang 13 I Sukabumi

I I

(

tinggi

4

12

I

rendah

rendah

I I

I

I

I I

rendah

15

Tasikmalaya

rendah

Banjarnegara

rendah

2

I

I

I

Sumedang

1

JAWA TENGAH

T I -

14

I

I

Banvumas

I

rendah

3

Batang

rendah

4

Bovolali

rendah

5

Brebes

rendah

6

Cilacap

rendah

7

I

Demak

I

rendah

8

Grobogan

rendah

9

Jepara

rendah

10

Karanganyar

rendah

11

Kebumen

rendah

12

1 Kendal

13

Kudus

rendah

14

Magelang

rendah

15

1

pati

I I

rendah

rendah

16

Pekalongan

rendah

17

Pemalang

rendah

I

I

I I

I I 18 ( Rembang I rendah I I 1 I 19 I Sukoharjo ( rendah 1

14

I

JAWA TlMUR

I

I

17 - (

20

Tegal

rendah

21

Wonogiri

rendah

22

Wonosobo

rendah

1

Bangkalan

rendah

2

(

Banyuwangi

3

Blitar

rendah

4

Bojonegoro

rendah

5

Bondowoso

rendah

6

I Gresik

I

I

I

15

Nganjuk

rendah

16

Naawi

rendah

17

Pacitan

rendah

18

Pamekasan

rendah

19

Pasuruan

rendah

20

Ponorogo

rendah

21

Probolinggo

rendah

23

1 Sidoario

I

rendah

24

Situbondo

rendah

25

Sumenep

rendah

26

Trenggalek

rendah

27

Tuban

rendah

28

Tulungagung

rendah

I

-

15

BALl

I

1

1 Badung

2

Gianyar

3

Jembrana

tinggi sedang tinggi

I

rendah

2

Dompu

rendah

3

Lombok Barat

rendah

4

Lombok Tengah

rendah

5 Lombok Timur 24 1

I

rendah

1

17

I

NUSA TENGGARA TlMUR

I 18

1 KALIMANTAN BARAT

6

Sumbawa

rendah

7

Sumbawa Barat

rendah

1

Belu

rendah

2

Ende

rendah

3

Flores Timur

sedang

4

Ku~ana

rendah

5

Lembata

sedang

6

Manggarai

rendah

7

Manggarai Barat

rendah

8

Ngada

sedang

9

Rote Ndao

sedang

10

Sikka

rendah

11

Sumba Barat

rendah

12

Sumba Timur

rendah

13

1 Timor Tennah Selatan

I

14

Timor Tengah Utara

rendah

1

Bengkayang

sedang

2

Kapuas Hulu

tinggi

3

Ketapang

rendah

4

Landak

rendah

rendah

r

m

I

5

I

Melawi

-

I

rn

I

Kapuas

6

Katingan

tinggi

7

Kotawaringin Barat

tinggi

8

Kotawarinain Timur

sedang

9

Lamandau

tinggi

10

Murung Raya

tinggi

11

Pulang Pisau

tinggi

12

Seruyan

tinggi

I Sukamara 1 I Balangan

13

KALIMANTAN SELATAN

20

sedang

5

I

tinggi

(

rendah

I I

I

rn

~ U L A W E SUTARA I

sedang

(

I

5

1 Hulu Sungai Tengah

6

Hulu Sungai Utara

rendah

7

Kotabaru

sedang

5

Kutai Timur

tinggi

6

Malinau

tinggi

7

Nunukan

tinggi

8

Pasir

tinggi

9

Penajam Paser Utara

tinggi

1

I Bolaang Mongondow

(

sedang

I

rendah

1

I

2

Kep. Talaud

sedang

3

Minahasa

rendah

4

Minahasa Selatan

rendah

5

Minahasa Utara

rendah

6

Sangihe

sedang

1

Boalemo

rendah

2

Bone Bolango

rendah

--

GORONTALO

23

mpr SULAWESI TENGAH

24

I 1 I

I

I 25

I

I

3

I Gorontalo

4

Pohuwato

rendah

1

Banggai

sedang

2

Banggai Kepulauan

sedang

3

Buol

tinggi

4

Donggala

rendah

5

Morowali

sedang

6

Parigi Moutong

rendah

7

I Poso

I

rendah

rendah

I

I

8

Tojo Una-Una

rendah

9

Toli-Toli

sedang

1 SULAWESI SELATAN I

1

I Bantaeng

I

tinggi

I

I

2

I Barru

I

tinmi

I

3

Bone

rendah

4

Bulukumba

rendah

5

Enrekang

sedang

6

Gowa

rendah

/

rn

1

7

1 Jeneponto

8

Luwu

rendah

9

Luwu Timur

rendah

10

Luwu Utara

rendah

-

II Maros

rendah

12

rendah

Pangkajene Kepulauan

SULAWESIBARAT

26

SULAWESI TENGGARA

27

rn

1

rn

Pinrang

sedang

14

Selayar

sedang

15

Sidenreng Rapang

sedang

16

Sinjai

sedang

17

Soppeng

18

Takalar

sedang

19

Tana Toraja

rendah

20

Wajo

sedang

1

Majene

rendah

2

Mamasa

rendah

3

Mamuju

rendah

4

Mamuju Utara

rendah

5

Polewali Mandar

rendah

1

Bombana

rendah

2

Buton

rendah

3

Kolaka

rendah

4

Kolaka Utara

rendah

5

Konawe

rendah

6

MALUKU

28

13

1

1

Konawe Selatan

tinggi

I

7

Muna

rendah

8

Wakatobi

rendah

1

Buru

sedang

2

Kepulauan Aru

sedang

3

1 Maluku Tengah

I

4 Maluku Tenggara

rn I

I

29

MALUKU UTARA

rendah

5

I

sedang

Maluku Tenggara Barat

1 Seram Bagian Barat

rendah

I

rendah

I

)

6

1

7

1 Seram Banian Timur

1

Halmahera Selatan

rendah

2

Halmahera Tengah

rendah

I

rendah rendah

1

I

30

I

PAPUA

I

I

I

I

I

31

IRlAN JAYA BARAT

3

Halmahera Timur

rendah

4

Halmahera Utara

rendah

5

Mal UtaralHalmahera Barat

rendah

1

Mimika

tinggi

2

Paniai

sedang

3

I Asmat

I

rendah

4

Boven Digoel

rendah

5

Jayapura

sedang

6

Jayawijaya

rendah

7

Keerom

sedang

8

I M~DD~

I

9

Merauke

rendah

10

Nabire

sedang

11

Pegunungan Bintang

rendah

12

Puncak Jaya

sedang

13

Sarmi

sedang

14

Tolikara

rendah

15

Yohukimo

rendah

1

Fak-Fak

sedang

rendah

I

I

LAMPIRAN VlllA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER60 lPBl2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-07lPBl2006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO 4771-INDl IDA CREDIT NO 4045-IND (THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT. PHASE II)

DAFTAR KAPASITAS FISKAL KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-61lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO. 2294-IN0 (SF) PROYEK PENGEMBANGAN PENDlDlKAN MADRASAH (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECTIMEDP) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan madrasah sehingga mencapai standar pendidikan nasional, Pemerintah lndonesia memperoleh pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dengan Loan Agreement No. 2294-IN0 (SF) untuk Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah (Madrasah Education Development ProjectlMEDP); b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana Loan Agreement No. 2294-IN0 (SF) MEDP perlu petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana pinjaman tersebut; C. bahwa

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2294-IN0 (SF) Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah (Madrasah Education Development Project1MEDP);

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Nomor Peraturan Menteri Keuangan 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031IKetlM1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP-264/KETl09/1999; 12.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.0412000;

13.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO. 2294-IN0 (SF) PROYEK PENGEMBANGAN PENDlDlKAN MADRASAH (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT1 MEDP). BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1.

Madrasah Education Development Project (MEDP) adalah kegiatan dalam rangka pengembangan pendidikan di madrasah dalam bidang peningkatan profesionalisme guru madrasah, peningkatan sumber daya dan fasilitas pembelajaran, peningkatan efisiensi internal madrasah sasaran, serta penguatan tata

kelola, pengelolaan, akuntabilitas dan keberlanjutan madrasah sasaran sehingga dapat memenuhi standar nasional pendidikan. 2.

Executing Agency adalah Kementerian NegaraILembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

3.

Central Project Management Unit (CPMU) adalah unit pengelola yang bertanggung jawab secara teknis di pusat atas penyelenggaraan MEDP yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Departemen Agarna selaku Executing Agency.

4.

Provincial Coordinating Unit (PCU) adalah unit pelaksana di tingkat provinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Departemen Agama selaku Executing Agency.

5. District Coordinating Unit (DCU) adalah unit pelaksana MEDP di tingkat kabupaten yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan lslam Departemen Agama selaku Executing Agency.

6.

Madrasah adalah madrasah baik negeri maupun swasta yang menjadi sasaran MEDP.

7.

Komite Madrasah adalah komite yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pembangunanlrenovasi sarana fisik madrasah.

8.

lnitial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.

9.

Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjamanlhibah, pengisian kembali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.

10. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

11. Naskah Perjanjian PinjarnanlHibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPHLN adalah naskah perjanjian rnengenai pinjarnanlhibah luar negeri antara Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara dengan pernberi pinjarnanlhibah luar negeri. 12. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersarnakan dengan DlPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang dibuat MenteriIPirnpinan Lernbaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pernerintah.

13. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah MenteriIPirnpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kernenterian NegaraILembaga yang bersangkutan. 14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

15. Rekening Kas Urnum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara untuk rnenarnpung seluruh penerirnaan negara dan rnembayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

16. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menarnpung seluruh penerimaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanWSentral Giro yang ditunjuk.

17. Rekening Khusus (Special Account) adalah Rekening Pernerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pernerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenampung dana PPHLN yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pernbangunan.

18. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAJKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. 19. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 20. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 21. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: a.

Nomor Pinjaman

: ADB 2294-IN0 (SF)

b.

Nomor Register

: 10751901

c.

Tanggal Penandatanganan

: 15 Maret 2007

d.

Effective Date

:

e.

Closing Date

: 30 September 2012

f.

Jumlah Pinjaman

:

g.

Initial Deposit

: US$ 5,000,000

h.

Nomor Rekening Khusus

: 601.270411

i.

Executing Agency

: Direktorat Jenderal

15 Juni 2007

US$ 50,000,000

Pendidikan Islam, Departemen Agama

BAB I1 PEMBEBANANDANPEMBAYARAN

(1) Tata cara pembayaran dana menggunakan mekanisme Rekening Khusus dan Pembayaran Langsung. (2) Pembayaran dana dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 601.270411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.

(3) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pembayaran dana Block Grant Loan MEDP digunakan untuk membiayai 206 (dua ratus enam) Madrasah lbtidaiyah (MI), 236 (dua ratus tiga puluh enam) Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 58 (lima puluh delapan) Madrasah Aliyah (MA) yang meliputi:

1.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten (Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Batang, Pemalang, dan Tegal);

2.

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Malang, Jember, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, dan Bangkalan);

3.

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 5 (lima) Kabupaten (Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Bone, dan Maros).

BAB I11 PENCAIRAN DANA

( 1 ) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAlKuasa PA berdasarkan DlPA (sesuai Swrat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77lPB12005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN).

( 2 ) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UPITUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. ( 3 ) Pertanggungjawaban atas UPrrUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. ( 4 ) Pada SPM tercantum nomor pinjaman Loan, nomor register, kode kategori, dan porsi pembiayaan, nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal Berita Acara Pembayaran (BAP) beserta Approval (bila dipersyaratkan).

( 5 ) Pembayaran kontrak-kontrak bagi konsultan asing harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan merupiahkan (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE43lAl6110392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32/Al63/0295, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-130lAl1989). ( 6 ) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.

( 7 ) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE84/Al71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjamanIHibah Luar Negeri.

Dalam penerbitan SP2D, KPPN menerima SPM dari PAlKuasa PA dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Untuk pembayaran Kategori 3 (Madrasah Development Program/Madrasah Block Grants) yang bersifat Civil Work: a.

Tahap pertama (sebesar 40% dari nilai kontrak) dengan melampirkan:

1) Ringkasan Kontrak; 2) SPTB;

2.

b.

Tahap kedua (sebesar 40% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 35% dengan melampirkan SPTB.

c.

Tahap ketiga (sebesar 20% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 71% dengan melampirkan SPTB.

Untuk pembayaran Kategori 1 (Furniture, Equipment, and Vehicles) Kategori 2 (Human Resources Development), Kategori 4 (Surveys and Testing), Kategori 5 (Consulting Services), dan Kategori 6 (Project Management Support) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal 7

(1) Executing AgencylCPMU bertanggungjawab atas pengisian kembali dana Rekening Khusus yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai dengan masa closing account.

(2) Executing AgencylCPMU bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan menyiapkan dokumen aplikasi replenishment1 reimbursement sebagai berikut: a.

Berdasarkan rekening koran yang diterima dari Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan copy rekening koran

Rekening Khusus Loan berkenaan kepada Executing AgencylCPMU; b.

PAlKuasa PA rnengirirnkan copy SP2D beserta dokurnen pendukungnya kepada Executing AgencylCPMU;

c.

Berdasarkan copy SP2D dan copy rekening koran Rekening Khusus yang diterimanya, Executing AgencylCPMU rnenyiapkan dan rnenyarnpaikan drafi Withdrawal Application replenishment/ reimbursement ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

d.

Jika pengeluaran per SPMlSP2D lebih kecil dari USD 100,000, permintaan pengisian kernbali dengan rnenggunakan format Statement of Expenditure (SOE) tanpa lampiran dokurnen pendukung ke ADB;

e.

Jika pengeluaran per SPMlSP2D lebih besar dari USD 100,000, permintaan pengisian kernbali dengan rnenggunakan format Summary Sheet (SS) dengan larnpiran dokurnen pendukung ke AD6 antara lain: invoicekuitansi, SPM, SP2D, BAP, Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPHLN, dan Approval (bila dipersyaratkan).

(3) Apabila Executing AgencylCPMU tidak rnelaksanakan kewajiban untuk rnenyarnpaikan aplikasi replenishment secara berkala sesuai kebutuhan dan rnengakibatkan ketersediaan saldo dana Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak rnencukupi untuk kebutuhan pernbiayaan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat rnenerbitkan Surat Perintah Penghentian Pernbayaran Sernentara kepada KPPN bersangkutan.

(4) Pernbayaran kembali atas penghentian pernbayaran sernentara sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah KPPN rnenerirna surat pernberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN

(1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN rnengirirnkan copy SP2D beserta dokurnen pendukungnya. (2) Dokurnen sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), dikirirnkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada rninggu sebelurnnya dan dialarnatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Tirnur No. 2-4 Jakarta 10710 BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Guna evaluasi dan monitoring kegiatan MEDP, CPMU rnengadakan koordinasi, rekonsiliasi, dan laporan kernajuan rnenyarnpaikan kegiatanldisbursement kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap tiga bulan (triwulan), dan apabila diperlukan dapat rnelakukan monitoring penyerapan pinjarnan ke daerah.

(2) Kewajiban pernbuatan Financial Statement of Special Account (FISSA) dan penyirnpanan dokurnen sebagairnana diharuskan dalam Loan Agreement rnenjadi tanggung jawab Executing Agency bersangkutan dan audit FISSA oleh Auditor dilaksanakan di lokasilkantor Executing Agency. (3) CPMU bertanggung jawab rnenyusun consolidated FISSA untuk kepentingan audit keseluruhan pelaksanaan proyek oleh Auditor untuk selanjutnya disarnpaikan kepada ADB.

(4) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi pinjarnanlhibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2007 DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 61 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PEIAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB N0.2294-IN0 (SF) PROYEK PENGEMBANGAN PENDlDlKAN MADRASAH (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECTIMEDP)

DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN LOAN ADB NO. 2294-IN0 (SF) (MADRASAH EDUCATlON DEVELOPMENT PROJECT) REKENING KHUSUS NO. 601.27041 1

.) exdusive of local taxes

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 61 lPB12007 TENTANG PETUNJUK P E W S A N A A N PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO 2294-IN0 (SF) PROYEK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MADRASAH (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECTIMEDP)

DAFTAR RlNClAN PEMBIAYAAN LOAN ADB NO. 2294-IN0 (SF) (MADRASAH EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT) REKENING KHUSUS NO. 601.270411 PER KATEGORI DAN SUMBER PEMBIAYAAN Category

Bank

Government

AD6

Financing

Financing

Share

(USD)

(USD)

(USD)

(%)

1. Furniture 2.Equipment 3. Vehicles

276 883 100

0 883 0

276 0 100

0 100 0

Sub-total

1,259

883

376

70

900 21,213

900 4,580

0 16,634

100 22

22,113

5,480

16,634

25

960 1.098

960 1,098

0 0

100 100

2,058

2.058

0

100

36,983 337 2.189

35,257 337 2.189

1,726 0 0

95 100 100

643

0

643

0

899

0

899

100

1,542

0

1,542

0

COST COMPONENTS

Total Cost

Number

1

2

A. Furniture, Equip. & Vehicles

B. Human R e s o u ~ e s Development

1. Foreign 2.Local Sub-total

5

C . Consultants' Services 1. International

2.Local Sub-total

3 4 6

D. Madrasah Block Grants E . Surveys and Testing F . Project Management Support

G . Incremental Recurrent Cost

1. Operations & Maintenance 2.Central Project Management Unit

Sub-total

I

I

262

100

0

100

0

66,582

46,204

20,378

69

Contingencies c) Interest Charges d )

3,592

2,540

1.051

1,256

1.256

0

TOTAL

71,429

50,000

21,429

100.0

70.0

30.0

H . Taxes & Duties b) Total Base Cost 8 7

PERCENTAGE

100

Notes: a) Base costs are as of 2006. b) Taxes and duties at 10% of furniture and equipment and 11.5% of vehicles. c) Physical contingency is computed at 10% of civil works and equipment. Price contingencies are local costs -7.5% 7.5% for 2007; 6.4% for 2008; 5.6% for 2009; 5.5% for 2010; and 5% for 20 10; foreign cost 2.8% for 2007, 12% from2008 - 2010. Training costs are assumed to be at 1% local cost escalation, as this is based on expected contract- arrangements with providers. Recurrent cost and researches are assumed to 0% cost escalation. d) lnterest charges are computed at 1.0 percent per year during project implementation.

VI. PENGELOLAAN BARANG MILIK 1 KEKAYAAN NEGARA

Triwulan 111 Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN.NEGARA

VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaanao.id

I. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; SURAT EDARAN Nornor SE- 24 IPB12007 TENTANG

PENGUNGKAPAN REKENING PEMERINTAH PADA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA KANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARADAN KANTOR WILAYAH DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Sehubungan dengan pengelolaan rekening pemerintah sebagaimana ditetapkan dalarn Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaralLernbagalKantorlSatuan Kerja, perlu diatur langkah-langkah pengungkapan rekening pemerintah pada Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Urnurn Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai berikut: 1. MenteriJPirnpinan LembagaIKepala Satuan Kerja selaku Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening penerirnaan, rekening pengeluaran dan rekening lainnya kepada Bendahara Umum NegaralKuasa Bendahara Umum Negara dengan menggunakan forrnulir sebagairnana diatur dalarn Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57lPMK.0512007. 2. Daftar Rekening Kementerian NegaralLernbagalKantorlSatuan Kerja disajikan sebagai tambahan lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian NegaralLernbagalKantorI Satuan Kerja yang bersangkutan setiap akhir semester sebagairnana diatur dalam Peraturan Direktur PER-24lPB12006 tentang Jenderal Perbendaharaan Nomor Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian NegaralLernbaga.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menggabungkan Daftar Rekening dengan Kementerian Negaral LembagalKantorlSatuan Kerja menggunakan formulir sebagaimana diatur dalarn pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007 untuk kemudian disajikan sebagai larnpiran dalam Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umurn Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap akhir semester, dan mengungkapkan penjelasan terkait rekening tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagairnana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12006 tentang Pedornan Rekonsiliasi dan Analisa, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Urnum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Penyajian Daftar Rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas dikelornpokkan ke dalarn 3 jenis meliputi Daftar Rekening Penerimaan, Daftar Rekening Pengeluaran, dan Daftar Rekening Lainnya, sebagairnana tercanturn pada lampiran Surat Edaran ini. 5. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diharapkan sudah melampirkan Daftar Rekening beserta penyajian dan pengungkapannya pada Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Semester I Tahun 2007. Kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersangkutan agar mengawasi dan dapat mengambil langkah-langkah seperlunya guna mendukung kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian agar dipedomani* dan dilaksanakan sebagairnana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544

LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN IPBl2007 TENTANG PENGUNGKAPAN NOMOR SE- 24 REKENING PEMERINTAH PADA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN

DAFTAR REKENING PENERIMAAN KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGNKANTORISATUAN KERJA

No'

KantorISatuan Kerja

Kementerian NegaralLembaga

BA - Es

(1)

(2)

(3)

(4)

,

Jenis Rekening (GirolDeposito)

Nomor Rekening

Nama Rekening

Rek. Atas Nama

Bank1 Kantor

Jumlah

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-

.................................................. NIP............................................

LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 24 lPB12007 TENTANG PENGUNGKAPAN REKENING PEMERINTAH PADA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN

DAFTAR REKENING PENGELUARAN KEMENTERIAN NEGARAlLEMBAGAlKANTORlSATUAN KERJA

No'

KantorISatuan Kerja

Kernenterian NegaralLembaga

(1)

(2)

(3)

BA

- Es (4)

,

Jenis ~ ~ (GirolDeposito) (5)

Narna k ~ Rekenin~ Reken~ng 9 (6)

(7)

Rek. i Atas Narna

Bank1 ~ Kantor Pos

~Jumlah

(8)

(9)

(10)

NIP ...........................................

-

LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN lPB12007 TENTANG PENGUNGKAPAN NOMOR SE- 24 REKENING PEMERINTAH PADA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA WNTOR PELAYANAN PERBENOAHARAAN NEGARA DAN KANTOR WllAYAH DlTJEN PERBENDAHARAAN

DAFTAR REKENING LAINNYA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA

No

KantorISatuan Kerja

Kementer~an NegaralLembaga

11)

(2)

(3)

BA

- Es

Jenls

Rekenlng

Nama

Nomor Rekenlng

Rekenlng

(6)

(7)

(G~rolDepos~to)

(4)

(5)

Rek Atas Nama

Bank/ Kantor Pos

(8)

(9)

Jumlah

(10)

.................................................... NIP.............................

............

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai I! JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen PerbendaharaanJakarta; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di lingkungan Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta.

SURAT EDARAN Nornor SE-28lPBl2007 TENTANG LAPORAN KAS POSlSl PADA TANGGAL 08 AGUSTUS 2007 Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-538/MK.1/2007 tanggal 02 Agustus 2007 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta Sebagai Hari yang Diliburkan di Propinsi DKI Jakarta, hari Rabu tanggal 08 Agustus 2007 adalah hari libur di Lingkungan Kanwil XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta. sedangkan pada tanggal 08 Agustus 2007 Bank PersepsiIDevisa PersepsiIPos Persepsi dimungkinkan tetap buka dan melakukan transaksi perbankan termasuk transaksi setoran penerimaan negara. Mengingat pencatatan pada aplikasi Bendahara Umum untuk penerimaan pada tanggal 08 Agustus 2007 tetap harus dibubukanldicatat pada saat itu juga, untuk itu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di lingkungan Kanwil XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk : a,.

Membukukan transaksi penerimaan negara tanggal 08 Agustus 2007 tetap sebagai penerimaan tanggal 08 Agustus 2007.

b.

Membuat Laporan Kas Posisi Harian tanggal 08 Agustus 2007 pada tanggal 09 Agustus 2007.

c.

Mernberitahukan kepada Bank Operasional I11 PBBBPHTB untuk melaksanakan pembagian BPHTB yang seharusnya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2007, dialihkan menjadi hari Kamis tanggal 09 Agustus 2007. Untuk Pembagian BPHTB selanjutnya dilaksanakan sebagaimana biasa.

d.

Khusus untuk KPPN Jakarta I1 sebagai salah satu KPPN pelaksana uji coba Treasury Single Account, Permintaan Kebutuhan Dana untuk hari Kamis tanggal 09 Agustus 2007 agar disampaikan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007.

Kepada Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faks~mile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.oo.id

Telepon

--

Yth.

I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara; sebagaimana terlampir

SURAT EDARAN Nomor SE-29lPBl2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PADA KANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA Dalam rangka mendukung implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99lPMK.0612006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37lPMK.0512007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99lPMK.0612006 tentang Modul Penerimaan Negara, dan untuk memperbaiki Laporan Kas Posisi (LKP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tidak dapat disajikan secara lengkap dan benar terutama pada bulan Januari dan Februari 2007, perlu diatur hal-ha1sebagai berikut: A.

Perekaman dan Pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Transaksi penerimaan negara yang tidak mendapatkan NTPN adalah: 1. Transaksi yang (SISPEN); 2.

pemrosesannya menggunakan sistem

lama

Transaksi yang pemrosesannya melalui MPN namun tidak mendapatkan NTPN; danlatau

3. Transaksi yang belum pernah diproses melalui MPN.

Perekarnan dan pernberian NTPN untuk transaksi tersebut di atas, diatur sebagai berikut: 1.

Transaksi penerirnaan negara tersebut sudah dilirnpahkan ke Bank IndonesiaIBank Operasional (BO) I atau BO Ill yang dibuktikan dengan Nota Debetlbukti Real Time Gross Settlement (RTGS) dan rekening koran;

2. KPPN rnemberikan NTPN Sernentara rnelalui Aplikasi Back Office MPN dengan langkah-langkah sebagairnana dirnaksud pada Larnpiran I Surat Edaran ini; 3.

Perekaman transaksi PBB dilakukan per pelimpahan dengan rnenjadikan BO Ill sebagai Bank Persepsi PBB dan rnengelornpokkan transaksi berdasarkan Bank Persepsi, MAP, dan KabupatenlKota, sebagairnana ditetapkan pada Larnpiran 11.1. Surat Edaran ini;

4.

Perekarnan transaksi BPHTB dilakukan per tanggal buku penerirnaan dengan rnenjadikan 5 0 Ill sebagai Bank Persepsi BPHTB dan rnengelompokkan transaksi berdasarkan Bank Persepsi, MAP, dan KabupatenlKota, sebagairnana ditetapkan pada Larnpiran 11.2. Surat Edaran ini;

5. Perekarnan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, berlaku hanya untuk penyelesaian transaksi penerirnaan yang tidak mendapatkan NTPN periode Januari sampai dengan Juni 2007;

B.

6.

Data transaksi penerimaan yang sudah mendapatkan NTPN Sernentara sebagairnana dirnaksud pada angka 2 di atas, dikirim ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistern Perbendaharaan untuk rnendapatkan NTPN Definitif;

7.

Data transaksi sebagairnana dirnaksud pada angka 6 yang telah rnendapatkan NTPN Definitif dikirimkan kembali ke KPPN untuk di upload ke Aplikasi Bendahara Urnum (Bendum).

PernbatalanIPenghapusanTransaksi Transaksi yang dibatalkan adalah transaksi yang disebabkan double input, BankJPos Persepsi gagal dalam rnelakukan reversallpembatalan atau karena kesalahan dalarn melakukan input data sehingga dilakukan perekaman ulang. Pernbatalanlpenghapusan transaksi tersebut diatur sebagai berikut:

1. Transaksi tersebut harus dilengkapi Nota Perbaikan untuk pernbatalan dari BanklPos Persepsi yang rnenguraikan dasar pernbatalan dan dilarnpiri dengan Bukti Penerirnaan Negara atau Surat Setoran yang dibatalkan serta tidak rnengakibatkan keluarnya uang dari Kas Negara;

C.

D.

E.

2.

Berdasarkan Nota Perbaikan tersebut, membatalkanlmenghapustransaksi dimaksud;

KPPN

3.

Jika transaksi penerimaan belum dibukukan pada Aplikasi Bendum maka transaksi tersebut agar dihilangkanldihapus dengan menggunakan Aplikasi Rekon KPPN;

4.

Jika transaksi penerimaan yang akan dibatalkanldihapus telah dibukukan di Aplikasi Bendum, maka dilakukan hal-ha1 sebagai berikut: a.

Menghapus data Nota Kredit BanWPos Persepsi untuk 1 (satu) tanggal Nota Kredit yang terdapat data transaksi penerimaan tersebut pada Aplikasi Bendum;

b.

Menghapus data transaksi penerimaan tersebut melalui Aplikasi Rekon KPPN;

c.

Memasukkan ADK Perbaikan dari BanWPos Persepsi atau backup ADK yang telah dilakukan penghapusan data transaksi dimaksud ke Aplikasi Rekon KPPN;

d.

Melakukan upload data ke Aplikasi Bendum.

Perbaikan Data Penerimaan pada Sistem Bendahara Umum (Bendum) 1.

Data setoran penerimaan yang belum terisi secara lengkap (contoh: kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker kosong) agar diisi lengkap sesuai dengan format pada dokumen sumbernya melalui fasilitas RekamlUbahlHapus (RIUIH) pada Aplikasi Bendum;

2.

Langkah-langkah perbaikan data penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka I , tercantum dalam Prosedur Perbaikan Data Penerimaan Negara dan LKP pada Lampiran I Surat Edaran ini.

Pencetakan Laporan Kas Posisi (LKP) 1.

Setelah dilakukan proses update data secara keseluruhan baik penghapusan, perekaman, danlatau perbaikan data serta pemberian NTPN Sementara, maka harus dilakukan pencetakan ulang LKP;

2.

LKP perbaikan agar dikirim ulang (soffcopy dan hardcopy) sesuai dengan periode pencetakan LKP.

Penyampaian Data ke Kantor Cabang BanWPos Persepsi 1.

KPPN mengirimkan data penerimaan negara berupa data soffcopy dan hardcopy daftar setoran yang telah mendapatkan NTPN Definitif dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Kantor Cabang BanklPos Persepsi yang bersangkutan;

2.

Langkah-langkah penyiapan data penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tercantum dalam Prosedur Perbaikan Data Penerimaan Negara dan LKP pada Lampiran I Surat Edaran ini;

3. Tata cara penyampaian data ke Kantor Cabang BankIPos Persepsi mitra kerja KPPN sebagaimana dimaksud pada angka 1, diatur oleh masing-masing KPPN. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2007 Direktur Jenderal,

ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR SE- 29 IPBl2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PAnAKANTORPFIAVANANPFRRFNnAHARAANNFCARA

PROSEDUR PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA A.

Dokumen yang dibutuhkan: 1.

Daftar BanWPos Persepsi dan Devisa Persepsi, BO Ill PBBIBPHTB mitra kerja KPPN;

2.

Dokumen LHP, Nota Kredit, Nota Debet, DNP, danlatau BI RTGS serta Rekening Koran per Cabang BanWPos Persepsi;

3.

Buku Pengawasan LHP;

4.

ADK dari BanWPos Persepsi;

5. Nota PerbaikanlFormulir Perekaman Ulang dari BankJPos Persepsi. B.

C.

lnstalasi Program Taskforce 1.

Backup seluruh data pada Aplikasi Bendum sebelurn rnemulai kegiatan;

2.

Install Program Taskforce pada komputer tempat kerja penyelesaian masalah data;

3.

Program Taskforce \ftpl. perbendaharaan.ao.id;

4.

Copy file D-SISPEN.DBF, D-SISPEN.CDX, D-PENKIR.DBF, D-PENKIR.CDX, T-BANPOS.DBF, T-BANPOS.CDX, RBANK.DBF, dan RBANK.CDX dari folder db07 ke folder TASKFORCE\db pada komputer.

dapat

di-download

di

lnventarisasi Data Selisih 1.

Menjalankan Program Taskforce untuk mencetak Daftar Selisih Data MPN;

2.

Membandingkan saldo akhir per periode pelimpahan antara Rekening Koran dengan print-out Daftar Selisih pada angka 1;

3.

Selain tersebut pada angka 2, juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan Nilai (nominal) Kumulatif Nota Kredit per periode pelimpahan dengan Nota Debet Pelimpahan;

4.

lnventarisasi data selisih per BankIPos Persepsi dan tanggal buku.

D. Analisis Data Selisih

1.

Penelitian data dilakukan per periode pelimpahan:

2.

3.

a.

Penerimaan Persepsi dilimpahkan setiap hari Selasa, Jumat, dan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya jika hari dimaksud adalah hari libur;

b.

Penerimaan PBBIBPHTB dilimpahkan setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya jika hari dimaksud adalah hari libur.

Selisih lebih dapat disebabkan: a.

Kekurangan data pelimpahan; danlatau

b.

Kelebihan data penerimaan.

Selisih kurang dapat disebabkan: a.

Kelebihan data pelimpahan; danlatau

b.

Kekurangan data penerimaan.

E. Penyelesaian 1.

Jika terjadi selisih lebih, dilakukan hal-ha1 sebagai berikut: a.

Terkait dengan pelimpahan 1) Cek kebenaran data pelimpahan pada Nota Debet untuk kemudian cek data pada Aplikasi Bendum (Menu Laporan Buku Bank DA.0503) Kelompok Mata Anggaran 824;

+

2)

b.

Jika belum ada data tersebut pada angka I ) , dilakukan perekaman data pelimpahan sesuai dengan Nota Debet (Menu Input Data ?, Penerirnaan/Pengeluaran Kirirnan Uang).

Terkait dengan penerimaan 1) Cek kebenaran data penerimaan pada LHP, DNP, Nota Kredit, terrnasuk data pada Aplikasi Rekon KPPN, dan Aplikasi Bendum;

2) Jika terdapat data penerimaan yang masuk ke Aplikasi Bendum lebih besar dibandingkan dengan LHP, kemungkinan terdapat data penerimaan yang dibatalkanlreversal (teliti Nota Perbaikan untuk Pembatalan dari BanklPos Persepsi); 3)

Pelaksanaan penghapusanlreversaldata penerimaan dapat dilakukan dengan cara: a)

Menghapus data penerimaan pada Aplikasi Bendum (Menu Loading i , Browse Data) untuk 1 (satu) data Nota Kredit BanklPos Persepsi;

b)

Menghapus data penerirnaan pada Aplikasi Rekon KPPN (Menu Loading +Browse Data);

c)

Melakukan copy file ADK dari folder Backuptxt pada Aplikasi Rekon KPPN;

d)

Melakukan input ulang file ADK hasil copy pada angka 3) di atas ke Aplikasi Rekon KPPN;

e)

Mernilih record yang akan dihapus dengan cara rnengklik pada record dimaksud;

f)

Pada Aplikasi Rekon KPPN dilakukan penghapusan data saat input ulang ADK;

g)

Menjalankan Aplikasi Rekon KPPN sesuai dengan prosedur aplikasi;

h)

Melakukan upload data ke Aplikasi Bendurn;

i)

Cek kebenaran data dirnaksud ke Laporan Buku Bank pada (Menu Laporan i,Buku Bank DA.0503).

Jika terjadi selisih kurang, dilakukan hal-ha1sebagai berikut: a.

Terkait dengan pelirnpahan 1) Cek kebenaran data pelirnpahan pada Nota Debet untuk kernudian cek data pada Aplikasi Bendurn (Menu Laporan Buku Bank DA.0503) Kelornpok Mata Anggaran 824;

+

2)

Jika data pelirnpahan pada Aplikasi Bendurn lebih besar dibandingkan nominal pada Nota Debet, dilakukan edit data pelimpahan dimaksud (Menu lnput Data Penerimaan/Pengeluaran Kiriman Uang).

+

b.

Terkait dengan penerirnaan

1)

Cek kebenaran data penerirnaan pada LHP, DNP, Nota Kredit, terrnasuk data pada Aplikasi Rekon KPPN dan Aplikasi Bendurn;

2)

Jika terdapat data penerirnaan yang masuk ke Aplikasi Bendurn lebih kecil dibandingkan dengan LHP danlatau Aplikasi Rekon KPPN, kernungkinan terdapat data penerirnaan yang tidak rnendapatkan NTPN (teliti Forrnulir Perekaman Ulang data dari BanklPos Persepsi);

3)

Menghapus data penerirnaan pada Aplikasi Bendurn (Menu Input Data i, Browse Data Penerimaan Hapus Nota Kredit);

+

4)

Melakukan upload ADK SISPEN atau melakukan perekaman ke Program Taskforce, untuk mendapatkan NTPN Sementara;

5 ) Membentuk ADK Taskforce;

F.

BanklPos

Persepsi dari

Program

6)

lnput ulang ke Aplikasi Rekon KPPN dan selanjutnya transfer ulang ke Aplikasi Bendum;

7)

Cek kebenaran data dimaksud pada Menu lnput Data Browse Data Penerimaan dan Laporan Buku BanklPos.

?,

Perbaikan Data pada Bendum 1.

2.

Perbaikan NTPN a.

Data transaksi yang sudah diberikan NTPN Sementara, dapat ditransfer ke Aplikasi Rekon KPPN dan Aplikasi Bendum;

b.

Transfer data ke Sistem Bendum dikelompokkan per BanklPos Persepsi atau Devisa Persepsi, Kelompok Setoran (Persepsi, Devisa, PBB, atau BPHTB), dan per tanggal buku;

c.

Proses transfer data ke Aplikasi Bendum dilakukan seperti penanganan ADK dari Cabang BanWPos Persepsi;

d.

Transaksi yang sudah diberikan NTPN Sementara, harus segera ditransfer ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui e-mail [email protected] untuk mendapatkan NTPN Definitif.

Perbaikan elemen data penerimaan a.

Perbaikan elernen data penerimaan adalah untuk melengkapi data penerimaan yang belum terisi;

b.

Data penerimaan yang belum terisi secara lengkap agar divalidasi terlebih dahulu berdasarkan tanggal pembukuan melalui Aplikasi Bendum pada Menu lnput Data d Validasi Data untuk menyesuaikan kode Mata Anggaran khusus dengan kode Bagian Anggaran (BA) sesuai dengan tabel referensi sehingga kode BA yang kosong dapat terisi secara otomatis;

c.

Setelah dilakukan validasi, data penerimaan yang masih belum terisi lengkap dapat diisi sesuai dengan format dokumen sumbernya rnelalui Aplikasi Bendum pada Menu lnput Data ?r Browse Data Penerimaan edit Nota Kredit.

+

G. Update Data Penerimaan dan Distribusi untuk BanklPos Persepsi 1.

Updafe data penerimaan adalah meng-update NTPN Sementara, dengan NTPN Definitif yang diterima dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2.

Data transaksi penerimaan yang sudah diberikan NTPN Definitif dikirimkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke KPPN melalui htt~:1/10.0.48.222;

3.

Download file NTPNxxx.exe dimana xxx adalah kode KPPN;

4.

Install file tersebut pada komputer sewer KPPN dengan cara double click file tersebut pada angka 2;

5. Petunjuk operasional ada pada folder c:\NTPN\readme.txt. H. Langkah-Langkah dalam Penyusunan Laporan 1.

Pengumpulan Nota Perbaikan Perekaman Ulang danlatau Reversal Data Penerimaan dari BanWPos Persepsi disertai copy surat setoran, BPN, dan copy DNP (sesuai peruntukannya);

2.

Pencatatan langkah-langkah kerja yang dilakukan tim Taskforce setiap hari per Cabang BanWPos;

3.

Menginventarisasi data transaksi setoran PBBIBPHTB yang belum mendapatkan NTPN kemudian dicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 11.1. dan 11.2. Surat Edaran ini;

4.

Meneliti data transaksi antara Nota Debet (pe1impahan)lrekening koran dengan Nota Kredit penerimaan harian, kemudian dicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.1. Surat Edaran ini;

5. Menginventarisasi data penerimaan yang tidak mendapatkan NTPN, kemudian dicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.2. surat edaran ini;

6.

Menginventarisasi data penerimaan yang dilakukan reversal datalpembatalan NTPN kemudian dicatat dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.3. Surat Edaran ini;

7.

Menginventarisasi ADK Non-NTPN dengan dokumen penerimaan dari BanWPos, kemudian dicatat dalam forrnulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.4. Surat Edaran ini;

8.

Menginventarisasi masalah dan hambatan disertai masukanlsaran selama pelaksanaan rekonsiliasi data;

9.

Data kemudian dituangkan dalam formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 111.5. Surat Edaran ini;

10. Melakukan pencetakan ulang Laporan Kas Posisi (LKP) yang telah diperbaiki; 11. Mernbuat Berita Acara Rekonsiliasi Data sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Surat Edaran ini, dilampiri seluruh dokumen hasil kegiatan rekonsiliasi (Larnpiran 11.1. dan 11.2., Larnpiran 111.1. s.d. 111.5.. dan LKP); 12. Menyarnpaikan LKP perbaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN II 1 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 29 IPBR007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PAnAKANTORPFIAVANANPFRRFNnAHARAANNFGARA

DAFTAR PENERIMAAN PBB YANG BELUM MENDAPATKAN NTPN YANG DlLlMPAHKAN KE BO 111 ..................................... Kode Bank asal pelimpahan : .......-............ Nama Bank asal pelimpahan : .................... Nomor Rekening : .......................................

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 29 IPB12007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PAnAKANTnRPFIAVANANPFRRFNnAHARAANNFCARA

DAFTAR PENERIMAAN BPHTB YANG BELUM MENDAPATKAN NTPN YANG DlLlMPAHKAN KE 60 111 ..................................... Kode Bank asal pelimpahan : .......- ............ Nama Bank asal pelimpahan : .................... Nomor Rekening : .......................................

LAMPIRAN 111.1 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 29 IPBR007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl P A n A KANTOR P F I AY ' I A N P F R R F N n A H A R A A N N F G A R A

DAFTAR HASlL PENELlTlAN ANTARA NOTA DEBET (PELIMPAHAN) DENGAN NOTA KREDIT PENERIMAAN HARIAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAANNEGARA ........................ PERIODE BULAN ........................

No

1

BANW POS

2

TANGGAU BULAN

3

NOTA DEBETIREKENING KORAN

SELlSlH

NOTA KREDIT

SEGl

JUMLAH

SEGl

JUMLAH

SEGl

JUMLAH

4

5

6

7

8

9

KETERANGAN

JUMLAH

............,...........................,2007 Kepala Seksi BankIPERSEPSI

NIP ...........................................

10

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR HASlL PENELlTlAN ANTARA NOTA DEBET (PELIMPAHAN) DENGAN NOTA KREDIT PENERIMAAN HARIAN

10

Diisi keterangan terjadinya selisih

292

I

LAMPIRAN 111.2 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 29 IPB12007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PAnAKANTnRPFIAYANANPFRRFNnAHARAANNFCARA

DAFTAR SETORAN YANG BELUM MENDAPATKAN NTPN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA .......... PERIODE ..........................2007

............................ ................. 2007 KEPALA SEKSl BANK PERSEPSI,

NIP ................................

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR SETORAN YANG BELUM MENDAPATKAN NTPN

Kolom

Uraian lsian

1

Diisi nomor urut

2

Diisi narna BankIPos dirnana terjadi transaksi

3

Diisi tanggal dan bulan transaksi dari setoran tersebut

4

Diisi jenis transaksi dari setoran tersebut

5

Diisi nomor NTPN Sementara dari Aplikasi Back Oftice MPN

6

Diisi nama danlatau NPWP dari Wajib Pajak -.

7

Diisi Mata Anggaran Penerimaan dari transaksi tersebut

8

Diisi jumlah setoran dari transaksi tersebut

LAMPIRAN 111.3 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 29 /PB/2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PAnAKANTnRPFIAVANANPFRRFNnAHARAANNFf2ARA

DAFTAR SETORAN YANG MENDAPATKAN PEMBATALAN NTPN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ...... PERIODE .......................... 2007

............................ ................. 2007

KEPALA SEKSl BANK PERSEPSI,

NIP ...............................

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR SETORAN YANG MENDAPATKAN PEMBATALAN NTPN

Uraian lsian

Kolom

-

1

Diisi nomor urut

2

Diisi nama BanWPos dimana terjadi transaksi

3

Diisi tanggal dan bulan transaksi dari setoran tersebut

4

Diisi jenis setoran dari transaksi tersebut

5

Diisi nama danlatau NPWP dari Wajib Pajak

6

Diisi mata anggaran dari transaksi tersebut

7

Diisi jumlah setoran dari transaksi tersebut

LAMPIRAN 111.4 SURAT EDARAN DIREKTUR JENOERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 29 lPB12007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PAnAKANTORPFIAYANANPFRRFNnAHARAANNFGARA

DAFTAR HASlL PENELlTlAN ADK NON-NTPN DENGAN DOKUMEN BANKIPOS PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA .......... PERIODE ............. 2007

No

1

BANW POS

2

ADK NON NTPN

TANGGAU BULAN

3

DOKUMEN BANK/ POS

SEGl

JUMLAH SETORAN(Rp)

SEGl

JUMLAH SETORAN(Rp)

4

5

6

7

SELlSlH JUMLAH SETORAN SEGl (Rp) 8

JUMLAH

........................... ,... ................. ,2007

KEPALA SEKSl BANK PERSEPSI.

NIP .......................................

9

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR HASlL PENELlTlAN ADK NON-NTPN DENGAN DOKUMEN BANWPOS

Diisi dengan selisih jumlah nominal antara ADK Non-NTPN dan dokumen BankIPos

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 29 lPB12007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMMN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PAnAKANTflRPFIAYANANPFRRFNnAHARAANNFCARA

DAFTAR PERMASALAHAN PELAKSANAAN MPN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ..............

..................,..........................

,2007

KEPALA SEKSl BANK PERSEPSI,

NIP .........................

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 29 lPBl2007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PbnAKANTnRPFIAYANANPFRRFNnAHbRAANNFC.ARA

BERITA ACARA REKONSlLlASl DATA Pada hari ini .......... tanggal ............ 2007 di KPPN ............... telah dilakukan Rekonsiliasi Data Penerirnaan antara data Perbankan dengan data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menyelesaikan perrnasalahan data penerirnaan negara dalarn pelaksanaan MPN terhitung tanggal ......................... 2007 dengan uraian kegiatan sebagai berikut: 1. Meneliti selisih antara Nota Debet (pelimpahan) dengan Nota Kredit; 2. Meneliti dokurnenldaftar setoran yang belum rnendapat NTPN; 3. Meneliti Berita Acara Pembatalan Setoran oleh BanWPos, atas transaksi yang dinyatakan double input berdasarkan LHP dan BPN yang dilampirkan oleh BanklPos; 4. Mencocokkan antara jurnlah data dan setoran Non-NTPN yang diproses dengan dokumen yang diterima dari BanklPos; 5. Merekam upload data yang belurn rnendapat NTPN untuk mendapatkan NTPN Sernentara; 6. Mencetak Laporan Kas Posisi pada akhir bulan Januari dan Februari 2007. Hasil kegiatan tersebut di atas dituangkan dalarn larnpiran sebagai berikut: 1. Daftar Hasil Penelitian antara Nota Debet (Pelirnpahan) dan Nota Kredit Penerirnaan Harian (Lampiran Ill.I); 2. Daftar Setoran yang Belum Mendapatkan NTPN (Larnpiran 111.2.); 3. Daftar Setoran yang Mendapatkan Pernbatalan NTPN dari BanklPos (Lampiran 111.3); 4. Daftar Hasil Penelitian ADK Non-NTPN dengan Dokumen BanklPos (Larnpiran 111.4); 5. Permasalahan Hasil Rekonsiliasi data dan diskusi sebagairnana diuraikan pada Larnpiran IV Berita Acara ini; 6. Laporan Kas Posisi akhir bulan Januari dan Februari 2007. Dernikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sernestinya.

.............,.................... 2007 Kepala KPPN ........................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI.Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

3449230 pswl 5200 3450959 Faks~m~le : 3457490 Website www.~erbendaharaan.~o.~d ,

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal P e r b e n d a h a r a a n ; 2 . Kepala Kantor Pelayanan P e r b e n d a h a r a a n Negara; di seluruh Indonesia SURAT EDARAN Nornor SE-30lPB12007 TENTANG

PEMBERIAN lZlN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING PEMERINTAH PADA TINGKAT KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA Dl DAERAH Sehubungan dengan penertiban rekening pernerintah pada kernenterian negarallernbaga sebagairnana diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-35iPBi2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. perlu diatur lebih lanjut rnengenai pernberian izin persetujuan pernbukaan rekening pada tingkat Kuasa Bendahara Urnurn Negara di daerah sebagai berikut : 1.

Berdasarkan Pasal 2 ayat ( I ) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-35iPBl2007. Kepala KantoriSatuan Kerja selaku Kuasa Anggaran dalarn rangka pelaksanaan dan penerimaan APBN dapat merniliki rekening.

2.

Kepala KPPN sebagai Kuasa Bendahara Urnurn Negara di daerah dapat rnernberikan persetujuan pernbukaan rekening bendahara pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan prinsip : 1 (satu) satuan kerja. 1 (satu) DIPA. 1 (satu) Bendahara dan I (satu) rekening. Sedangkan untuk rekening bendahara penerirnaan. pernberian izin pernbukaan rekening rnenggunakan prinsip yang sama dengan rekening bendahara pengeluaran dengan rnemperhatikan TUPOKSI satuan kerja yang bersangkutan

3.

Kepala KPPN agar mengingatkan para pirnpinan satuan kerja untuk rnengajukan persetujuan pembukaan rekening sesuai dengan prinsip sebagairnana disebutkan pada butir (2) di atas dan rnelaporkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nornor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kernenterian Negara/Lernbaga/Kantor/Satuan Kerja.

4.

Terhadap satuan kerja yang telah terlan.jur diterbitkan persetujuan lebih dari satu rekening untuk rekening pengeluaran danhtau rekening penerimaan, agar persetujuan tersebut ditin.jau kembali dengan menutup rekening yang lebih dari satu tersebut.

Kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersangkutan agar rnengawasi dan rnelaporkan tentang pelaksanaan Surat Edaran ini. Dernikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnorno NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.aoid

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; sebagairnana terlarnpir

SURAT EDARAN Nornor SE-31lPB12007 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA YANG BERASAL DARl SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP Ill TAHUN ANGGARAN 2007 Dalarn rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerirnaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahap Ill Tahun Anggaran 2007 yang penyaluran dananya dilaksanakan rnelalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). dengan ini dirninta perhatian Saudara untuk rnelaksanakan hal-ha1 sebagai berikut: 1.

PNBP lingkup BPOM Tahun Anggaran 2007 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara secara terpusat dari tanggal 14 Mei 2007 sarnpai dengan tanggal 6 Agustus 2007 sebesar Rp6.593.859.900,- (enam milyar lirna ratus sernbilan puluh tiga juta delapan ratus lirna puluh sernbilan ribu sernbilan ratus rupiah).

2.

Dengan adanya setoran tersebut, rnaka PNBP lingkup BPOM dapat digunakan sarnpai dengan jurnlah pagu pengeluaran DlPA (PNBP) berkenaan sebesar Rp5.670.719.000,- (lirna rnilyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sernbilan belas ribu rupiah) atau sarnpai dengan batas rnaksirnal pencairan 86% (delapan puluh enarn persen), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nornor 6191KMK.06/2001 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berasal dari PNBP BPOM. Jurnlah tersebut dapat digunakan sebagai dasar alokasi batas rnaksirnal pencairan dana DlPA (PNBP) pada KPPN sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

3.

Pengajuan SPM oleh Satker BPOM tidak perlu dilampiri lembar ke-4 bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

4.

Pembayaran, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan realisasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2007 Direktur Jenderal, ttd . Herry Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Direktur Jenderal Anggaran 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan 4. Kuasa Pengguna Anggaran BPOM

SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE31 lPBl2007 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA YANG BERASAL DARl SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP IllTAHUN ANGGARAN 2007

DAFTAR ALOKASI MAKSIMAL PENCAIRAN DANA PNBP LINGKUP BPOM TAHAP Ill TAHUN ANGGARAN 2007

KPPN PEMBAYARISATKERI INSTANSI PENGGUNA

NO.

PENCAIRAN DANA TAHAP (Saat INI) (dalam Ru~lah)

PENCAIRAN DANA TAHAP I DAN 11 (YANG L,LU)

PAGU DlPA (dalam Rupiah)

SATKER

(dalam Rupiah) Jakarta V (139)

1.

b. Balai Besar POM Jakarta

,

432747

341.500.000

175.143.000

111.242.000

432753

329.410.000

168.942.000

107.304.000

BANDUNG (022)

2.

Balai Besar POM Jawa Barat 3.

SEMARANG (026)

I I

Balai Besar POM Semarang

1

432762

1

323.360~000

1

I65839000

/

105.333.000

1

YOGYAKARTA (030) Balai Besar POM Yogyakarta JAWA TlMUR (135) Balai Besar POM Surabaya

6.

I BANDA ACEH (001) I Balai Besar POM Banda Ace h

7.

432790

MEDAN (004) Balai Besar POM Medan

1

I 9.

Balai Besar POM Padang

I PEKANBARU (008) Balai Besar POM Pekanbaru

432804

1

I

432810

432829

I

252.770.000

I

129.637.000

I

82.340.000

I

INSTANSI PENGGUNA

alai Besar POM 12.

LAMPUNG (017) Balai Besar POM Bandar Lampung

13.

432872

254.020.000

130.277.000

82.746.000

432881

266.200.000

136.523.000

86.714.000

432897

215.940.000

110.747.000

70.342.000

432901

292.080.000

149.797.000

95.144.000

432917

273.330.000

140.181.000

89.036.000

432923

326.240.000

167.321.000

106.271.000

432932

226.250.000

116.038.000

73.700.000

432948

232.740.000

119.364.000

75.814.000

KENDARI (060) Balai POM Kendari

21.

67.104.000

MAKASSAR (136) Balai Besar POM Makassar

20.

105.649.000

PALU (051) Balai POM Palu

19.

206.000.000

MANADO (049) Balai Besar POM Manado

18.

432866

SAMARINDA (046) Balai Besar POM Samarinda

17.

94.447.000

BANJARMASIN (045) Balai Besar POM Banjarmasin

16.

148.701.000

PALANGKARAYA (043) Balai POM Palangkaraya

15.

289.940.000

PONTIANAK (042) Balai Besar POM Pontianak

14.

432850

AMBON (061) Balai POM Ambon

Herry Purnomo NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Po5 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

SURAT EDARAN Nomor SE-35lPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-29lPB12007 TENTANG TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA DAN LAPORAN KAS POSlSl PADAKANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA Sesuai dengan laporan KPPN-KPPN berkaitan dengan diimplementasikannya Modul Penerirnaan Negara (MPN), masih terdapat penerimaan yang belurn mendapatkan NTPN antara lain Penerimaan PBB Pertambangan Migas. Sehubungan dengan itu, dalam rangka memperbaiki Laporan Kas Posisi (LKP) Tahun Anggaran 2007 pada KPPN, ketentuan dalarn huruf A angka 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-29lPB12007 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara dan Laporan Kas Posisi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, perlu diubah sebagai berikut: Semula: "Perekaman sebagairnana dirnaksud pada angka 3 dan 4, berlaku hanya untuk penyelesaian transaksi penerirnaan yang tidak rnendapatkan NTPN periode Januari sampai dengan Juni 2007." Meniadi: "Perekarnan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, berlaku hanya untuk penyelesaian transaksi penerimaan yang tidak rnendapatkan NTPN periode Januari sarnpai dengan Desember 2007." Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaanagar rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk mestinya.

dipedomani dan

dilaksanakan sebagaimana

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Perbendaharaan

Direktorat Jenderal

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-46lPB12007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING DANA TALANGAN REKENING KHUSUS KOSONG DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN. Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan Pasal 859 dan Pasal 860 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Subdirektorat Kas Umum Negara mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan perumusan kebijakan teknis pencairan dana melalui Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong dan menyelenggarakan fungsi pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong; bahwa dalam rangka tertib administrasi diperlukan petunjuk pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong;;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); 5.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara; 9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA PERBENDAHARAAN PENGELOLAAN REKENING DANA TALANGAN REKENING KHUSUS KOSONG. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1.

Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

2.

Rekening Nomor 500.000001 Dana Talangan Rekening Khusus Kosong, yang selanjutnya disebut Rekening Dana Talangan adalah rekening yang digunakan untuk menampung dana talangan dari Rekening KUN akibat rekening khusus kosong atau tidak mencukupi, dan pengembalian dana talangan dari pemberi pinjaman dan hibah melalui Rekening Antara Dana Talangan Rekening Khusus Kosong.

3.

Rekening Antara Sub-Bendahara Umum Negara Dana Talangan Rekening Khusus, yang selanjutnya disebut Rekening Antara adalah rekening yang digunakan untuk menampung dana talangan dari Rekening Dana Talangan akibat rekening khusus kosong atau tidak mencukupi, dan pengembalian dana talangan dari Pemberi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN). Direktorat Pengelolaan Kas Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat PKN adalah unit organisasi eselon 11 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyelenggarakan fungsi antara lain pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong.

4.

5.

Subdirektorat Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Subdit KUN adalah unit organisasi eselon Ill pada Direktorat PKN yang menyelenggarakan fungsi antara lain pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong.

6.

Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah, yang selanjutnya disebut Subdit DPH adalah unit organisasi eselon Ill pada Direktorat PKN yang rnenyelenggarakan fungsi antara lain mengajukan reimbursement untuk mengganti Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong.

7.

Bukti penerimaan adalah bukti transaksi yang menyatakan adanya penambahan ekuitas pemerintah.

8.

Bukti pengeluaran adalah bukti transaksi yang menyatakan adanya pengurangan ekuitas pemerintah.

9.

Bukti memorial adalah bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran yang tidak mempengaruhi saldo Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong.

10. Bukti transaksi adalah dokurnen sumber dan dokurnen pendukung yang digunakan untuk mencatatlmerekam mutasi tambah dan mutasi kurang saldo Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong.

II.Dokumen sumber adalah Nota Bank Indonesia. 12. Nota Debet adalah bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh bank.

13. Nota Kredit adalah bukti penerimaan yang diterbitkan oleh bank. 14. Dokumen pendukung adalah dokumen yang digunakan untuk melengkapi informasi transaksi pada dokumen sumber. 15. Pembukuan adalah kegiatan mencatatlmerekam bukti transaksi Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong ke dalam buku bank. 16. Buku bank adalah buku yang digunakan untuk mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang saldo Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong (format sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

17. Laporan Realisasi Talangan adalah laporan yang rnenyajikan informasi realisasi talangan dan reimbursement dalarn 1 (satu) periode tertentu (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 18. Laporan Posisi Dana Talangan Rekening Khusus Kosong adalah laporan yang rnenyajikan informasi posisi dana talangan yang telah digunakan untuk membiayai belanja karena rekening khusus kosong atau tidak mencukupi pada tanggal atau periode tertentu (format sebagaimana tercanturn dalarn Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

BAB II REKENING ANTARA DANA TALANGAN REKENING KHUSUS KOSONG Pasal2 Rekening Antara terdiri dari: 1.

Rekening Nornor 561.000001 Sub-Bendahara Umum Negara Dana Talangan Rekening Khusus IBRD;

2.

Rekening Nomor 561.000002 Sub-Bendahara Umum Negara Dana Talangan Rekening Khusus ADB;

3.

Rekening Nomor 561.000003 Sub-Bendahara Urnum Negara Dana Talangan Rekening Khusus OECFIJBIC;

4.

Rekening Nomor 561.000005 Sub-Bendahara Urnum Negara Dana Talangan Rekening Khusus Lainnya.

Sumber dana Rekening Antara berasal dari: 1.

Rekening Dana Talangan;

2.

Pengembalian dana talangan dari Pemberi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (reimbursement).

Rekening Antara digunakan untuk: 1.

Memberikan talangan dana karena rekening khusus kosong atau tidak mencukupi;

2.

Menampung pengembalian dana reimbursement dari Pemberi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN);

3.

Memindahbukukan saldo dana ke Rekening Dana Talangan Nomor 500.000001.

(1) Pada akhir hari saldo Rekening Antara harus nihil. (2) Apabila pada akhir hari saldo Rekening Antara menunjukkan nilai kurang dari Rp 0,00, maka dinihilkan dengan melakukan pernindahbukuan dana dari Rekening Dana Talangan.

(3) Apabila pada akhir hari saldo Rekening Antara menunjukkan nilai lebih dari Rp 0,00, rnaka dinihilkan dengan melakukan pemindahbukuan dana ke Rekening Dana Talangan.

Pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3). dilakukan oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pemberian surat kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada pejabat Bank Indonesia. BAB Ill REKENING DANA TALANGAN REKENING KHUSUS KOSONG

Rekening Nomor 500.000001 dengan nama rekening "Dana Talangan Rekening Khusus Kosong" pada Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Rekening Dana Talangan.

Sumber dana Rekening Dana Talangan berasal dari: 1.

Pemindahbukuan dana dari Rekening KUN dalam Rupiah Nomor 502.000000 dengan nama "Rekening Bendahara Umum Negara";

2. Pemindahbukuan dana dari Rekening Antara

Rekening Dana Talangan digunakan untuk: 1.

Memberikan talangan dana kepada Rekening Antara karena rekening khusus kosong atau tidak mencukupi;

2.

Memindahbukukan saldo dana ke Rekening Nomor 502.000000. Pasal 10

(1) Pada setiap awal semester Rekening Dana Talangan diisi dari Rekening Nomor 502.000000 sebesar Rp 500.000.000.000,00. ( 2 ) Pada setiap akhir semester saldo Rekening Dana Talangan harus nihil.

Pasal 1 1 Apabila saldo Rekening Dana Talangan tidak mencukupi untuk memberikan talangan dana kepada Rekening Antara, maka Bank lndonesia dapat mendebet Rekening Nomor 502.000000 untuk keuntungan Rekening Dana Talangan sebesar nilai nominal transaksi bersangkutan. BAB IV AKUNTANSl DAN PELAPORAN Pasal 12 Pengelolaan Rekening Dana Talangan dan Rekening Antara dilakukan oleh Direktorat PKN c.q. Subdit KUN melalui proses akuntansi yang meliputi kegiatan: 1. Penatausahaan bukti transaksi; 2. Pembukuan; 3. Penyusunan laporan. Pasal 13 (1) Bukti Transaksi terdiri dari bukti penerimaan, bukti pengeluaran, dan bukti memorial. (2) Bukti penerimaan terdiri dari dokumen sumber berupa Nota Kredit Bank lndonesia dan dokumen pendukung berupa rekening koran. ( 3 ) Bukti pengeluaran terdiri dari dokumen sumber berupa Nota Debet Bank lndonesia dan dokumen pendukung berupa rekening koran. (4) Bukti Memorial berfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksi pembukuan.

Pasal 14 Penatausahaan bukti transaksi Rekening Dana Talangan dan Rekening Antara dilakukan sebagai berikut: 1.

Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan petugas pada Subdit KUN yang diberi kuasa untuk menerima rekening koran beserta Nota KreditINota Debet dari Bank Indonesia;

2.

Petugas pada Subdit KUN melakukan penelitian dokumen sumber dan memberikan nomor pembukuan pada dokumen sumber sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Petugas pada Subdit KUN menyimpan rekening koran Rekening Dana Talangan dan Rekening Antara beserta Nota KrediffNota Debet Bank Indonesia. Pasal I 5 (1) Bukti Transaksi yang telah ditatausahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibukukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Prosedur pembukuan dilakukan Subdit KUN dengan cara menyusun buku bank.

Pasal 16 (1) Berdasarkan buku bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), setiap bulan Subdit KUN menyusun Laporan Realisasi Talangan. (2) Laporan Realisasi Talangan ditandatangani oleh Kepala Subdit KUN dan disampaikan kepada Kepala Subdit DPH dengan tembusan kepada Direktur PKN. (3) Laporan Realisasi Talangan yang dikirimkan kepada Kepala Subdit DPH sebagai sumbangan untuk proses penyelesaian pengembalian dana talangan dari Pemberi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN). Pasal I 7 (1) Subdit KUN menyusun Laporan Posisi Dana Talangan Rekening Khusus Kosong secara bulanan. (2) Laporan Posisi Dana Talangan Rekening Khusus Kosong ditandatangani oleh Direktur PKN. (3) Laporan Posisi Dana Talangan Rekening Khusus Kosong dikirimkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 18 (1) Subdit KUN melakukan rekonsiliasi realisasi talangan dan reimbursement dengan Subdit DPH dan Bank Indonesia secara berkala. ( 2 ) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. (3) Berita Acara Rekonsiliasi digunakan untuk melakukan pembetulan pernbukuan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka semua peraturan yang mengatur tata cara pengelolaan Rekening Dana Talangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 46 IPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING DANA TALANGAN REKENING KHUSUS KOSONG

Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Kas Umum Negara

BUKU BANK REKENING DANA TALANGAN REKENING KHUSUS KOSONG

99

99-99-9D99

99999

9999

XXXXXX

999,999

999.999

999.999

99

99-99-9999

99999

9999

XXXXXX

999.999

999,999

999,999

99

99-99-9999

99999

9999

XXXXXX

999,999

999,999

999.999

Jakarta, ... . .. .... . .

.

Kepala Subdlrektorat Kas Umum Negara

NIP

3 19

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 46 /PB/2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING DANA TALANGAN REKENING KHUSUS KOSONG

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Kas Umum Negara

I

MODEL RDTR 01 2

LAPORAN REALlSASl TALANGAN

i

Perlode Rekening NO

/

: 99-99-9999 sampai dengan 99-99-9999 561 .OOOOOX XXXXXXXXXXXXXXXXX

TANGGAL

KPPN

.

131

1

I NOMOR

I

1 1

99 99

1 1

99-99-9999 99-99-9999

1 1

PENGEIUARAN

[5I -

KETERANGAN

171 -

h9-99-9999

999 XXXX

1 999999x 1 1 999999X 1

999 XXXX

PENERIWN

TANGGAL

141

1 999999x

LOAN

99-99-9999 99-99-9999

1

1 1

XMXXXX

XXXXXXXXXX MXXXXXXXX

I

1 1

999 999

999.999 999.999

I

1 1

999 999

1

&X

1

999.999

1

XXXX

1

999.999

(

XXXX

(

99

99-99-9999

999 XXXX

999999X

99-99-9999

MXXXXXXXX

999,999

999,999

W X

99

99-99-9999

999 XXXX

999999x

99-99-9999

XXXXXXXXXX

999.999

999.999

x m

99

99-99-9999

999 XMX

999999X

99-99-9999

XXXXXXXXXX

999.999

999999

MXX

Jakarta, .............................. Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara

NIP ...............................

320

LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 46 lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING DANA TALANGAN REKENING KHUSUSKOSONG

MODEL RDTR.01.3

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara LAPORAN POSISI DANA TALANGAN REKENING KHUSUS KOSONG Periode

: 99-99-9999 sampai dengan 99-99-9999

Rekening

: 561.OOOOOX

NO.

TAHUN

XXXXXXXXXXXXXXXXX

TALANGAN

REIMBURSEMENT

SlSA TALANGAN

.... Jakarta, ................... . . .

Direktur Pengelolaan Kas Negara

NIP ..................................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-52lPB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGNKANTOR/SATUANKERJA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

Mengingat

:

bahwa dalarn rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67lPMK.0512007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian NegaraILembagal KantorISatuan Kerja, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 571PMK.0512007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaraILembaga;

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58lPMK.0512007 tentang Penertiban Rekening Pernerintah pada Kementerian NegaraILembaga;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67lPMK.0512007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGAIKANTOWSATUAN KERJA.

323

BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dirnaksud dengan: 1. Bendahara Urnum Negara adalah Menteri Keuangan. 2.

Kuasa Bendahara Urnum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

3.

Kuasa Bendahara Umurn Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

4.

Rekening Kernenterian NegaralLernbagalKantorlSatuan Kerja, yang selanjutnya disebut Rekening adalah rekening milik Kernenterian NegaralLernbagalKantorlSatuan Kerja.

5.

KantorISatuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawahldi lingkungan Kementerian NegaralLernbaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang rnengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

6.

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk rnenarnpung seluruh penerimaan negara dan rnernbayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Indonesia.

7.

Pernbekuan Sementara Rekening adalah rnenutup sernentara rekening rnilik Kernenterian NegaralLernbagalKantorlSatuan Kerja untuk tidak melaksanakan transaksi penerimaan danlatau transaksi pengeluaran. BAB II SANKSI

Direktur Jenderal Perbendaharaanselaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara Pusat dan Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Urnum Negara di Daerah berwenang rnenetapkan sanksi berupa Pernbekuan Sernentara Rekening dan Penutupan Rekening.

Penetapan sanksi dilaksanakan oleh:

Pernbekuan

Sementara

Rekening

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan terhadap Rekening yang berada di Bank lndonesia dan bank umum mitra kerja Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 2.

Kepala KPPN terhadap Rekening yang berada di bank umumlkantor pos yang berada di dalam wilayahlrnitra kerjanya.

Penetapan sanksi Penutupan Rekening dilaksanakan oleh: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan terhadap rekening lainnya milik Kementerian NegaralLembagalKantor/Satuan Kerja; 2.

Kepala KPPN terhadap rekening penerimaan dan rekening pengeluaran milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang berada di dalam wilayahlmitra kerjanya. Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembekuan Sementara Rekening

(1) Terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2007, Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta kepada Bank lndonesia dan bank umum mitra kerja Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk menyampaikan daftar Rekening yang dibuka tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN dengan rnenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran IA dan Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Rekening yang belum mendapatkan persetujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekening yang dibuka sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 571PMK.0512007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaralLembagalKantorl Satuan Kerja.

(3) Direktur Pengelolaan Kas Negara meneliti daftar Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diuji dengan daftar Rekening yang dimiliki oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (4) Berdasarkan hasil pengujian Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3)terhadap Rekening yang belum persetujuan, Direktur Jenderal mendapat Perbendaharaan menerbitkan surat permintaan pembekuan sementara kepada Bank Indonesialbank umumlkantor pos, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67lPMK.0512007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian NegaralLembagalKantor/Satuan Kerja.

(1) Terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2007, Kepala KPPN meminta kepada bank umumlkantor pos dalam wilayahlmitra kerjanya untuk menyampaikan daftar Rekening yang dibuka tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IA dan Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Rekening yang belum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekening yang dibuka sabelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57lPMK.0512007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegaraILembagal KantorISatuan Kerja. (3) Kepala KPPN meneliti daftar Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diuji dengan daftar Rekening yang dimiliki oleh KPPN. (4) Berdasarkan hasil pengujian Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Rekening yang belum mendapat persetujuan, Kepala KPPN menerbitkan surat permintaan pembekuan sementara kepada bank umum dan kantor pos dalam wilayahlmitra kerjanya, dengan menggunakan forrnulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 671PMK.0512007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian

NegaralLembagalKantorISatuan Kerja. ( 5 ) Dalam ha1 yang dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat rekening lainnya, Kepala KPPN melaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IIA dan Lampiran llB Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dibekukan sementara, tanggapan terhadap Pembekuan Sementara Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterima, Kepala KPPN melaporkan Rekening tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IIA dan Lampiran llB Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, untuk dilakukan Penutupan Rekening.

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Kepala KPPN mernonitor pelaksanaan pembukaan Rekening dengan rnembandingkan jumlah surat persetujuan yang telah diterbitkan dengan surat laporan pembukaan Rekening yang diterimanya.

(2) Setelah 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pembukaan Rekening, surat permintaan konfirmasi mengenai pelaksanaan surat persetujuan pembukaan Rekening yang telah diterbitkan untuk MenterilPimpinan LembagaIKepala KantorISatuan Kerja dikirimkan oleh: a.

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara kepada Bank Indonesia dan bank umum mitra kerja Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

b.

Kepala KPPN kepada bank umumlkantor pos dalam wilayahlmitra kerjanya;

dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(3) Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN menyampaikan surat peringatan kepada MenterilPimpinan LernbagalKepala Kantorl Satuan Kerja yang sudah menerima surat persetujuan pembukaan Rekening namun belum melaksanakan pembukaan Rekening pada Bank lndonesialbank umumlkantor pas, dengan menggunakan forrnulir sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (4) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima laporan pernbukaan Rekening, surat persetujuan pembukaan Rekening dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(5) Dalam ha1 Rekening telah dibuka dan telah melewati masa waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja namun belum dilaporkan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, diterbitkan surat permintaan pembekuan sementara Rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67lPMK.0512007 oleh:

a.

Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Bank Indonesia dan bank umum rnitra kerja Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

b.

Kepala KPPN kepada bank umumlkantor pos dalam wilayahlmitra kerjanya.

(6) Dalarn ha1 yang dibekukan sementara sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) huruf b terdapat Rekening lainnya, Kepala KPPN melaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IIA dan daflar dalam Lampiran llB Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dibekukan sementara, tanggapan terhadap Pembekuan Sementara Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belurn diterima, Kepala KPPN rnelaporkan tersebut kepada Direktur Jenderal Rekening Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IIA dan daftar dalam Lampiran llB

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, untuk dilakukan Penutupan Rekening.

(1) Direktur

Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Kepala KPPN membandingkan daftar Rekening semesteran yang disampaikan oleh Kementerian NegaralLembagalKantorISatuan Kerja dengan daftar Rekening yang dihimpun oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN.

(2) Dalam ha1 terdapat Rekening yang belumltidak disajikan dalam daftar Rekening semesteran sebagaimana (I), Direktur Jenderal dimaksud pada ayat Perbendaharaan atau Kepala KPPN menyampaikan MenteriIPimpinan surat peringatan kepada LembagaIKepala KantorlSatuan Kerja yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima tanggapan dari MenterilPimpinan LembagalKepala KantorlSatuan Kerja terkait, diterbitkan surat permintaan pembekuan sementara terhadap Rekening yang belumltidak disajikan dalam daftar Rekening semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 671PMK.0512007 oleh: a.

Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Bank Indonesia dan bank umum mitra kerja Direktorat Pengelolaan Kas Negara;

b.

Kepala KPPN kepada bank umumlkantor pos dalam wilayahlmitra kerjanya.

(4) Dalam ha1 yang dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat Rekening lainnya, Kepala KPPN melaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran llB Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dibekukan sementara, tanggapan terhadap pembekuan sementara Rekening lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf b belum diterima, Kepala KPPN melaporkan Rekening lainnya tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran IIB Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, untuk dilakukan Penutupan Rekening. Bagian Kedua Pelaksanaan Pencabutan Sanksi Pembekuan Sementara Rekening

Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN berwenang mencabut sanksi Pembekuan Sementara Rekening, dalam hal: 1. Rekening yang dibekukan sementara dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) telah rnendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat; 2.

Rekening yang dibekukan sementara dengan surat Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (4) telah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah; Rekening yang dibekukan sementara dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau dengan surat Kepala KPPN sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat

(4) telah

dilaporkan

oleh

MenteriIPimpinan

LembagaIKepala KantorISatuan Kerja kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat atau kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Urnum Negara di Daerah; 4.

Rekening yang dibekukan sementara dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau dengan surat

Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

(3) oleh MenterilPimpinan LembagalKepala KantorISatuan Kerja telah disajikan dalam daftar Rekening Semesteran pada Laporan Keuangan Kementerian NegaralLernbagalKantorlSatuan Kerja.

ayat

Pasal 10 Pencabutan sanksi Pembekuan Sementara Rekenjng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank lndonesialbank umumlkantor pos dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67lPMK.0512007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian NegaralLembagalKantorISatuan Kerja dengan tembusan kepada MenterilPimpinan LembagalKepala KantorlSatuan Kerja yang bersangkutan. Bagian Ketiga Pelaksanaan Penutupan Rekening Pasal 11 (1) Rekening yang sudah tidak digunakan atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh MenterilPimpinan LembagaIKepala KantorlSatuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia. (2) Pemindahbukuan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan: a.

ke rekening nomor 502.000000 Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia untuk rupiah dan selain valuta USD;

b.

ke rekening nomor 600.50241 1 Rekening Kas Umum Negara dalam valuta USD.

(3) Pembukuan berkenaan dengan pemindahbukuan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kode mata anggaran:

a.

MAP 424311 Pendapatan dari penutupan rekening untuk pemindahbukuan dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran;

b.

MAP 81 1811 Penerimaan setoran penutupan rekening pihak ketiga;

c.

MAP 814411 Penerimaan pemindahbukuan penutupan rekening pihak ketiga. Pasal I 2

(1) Dalam ha1 MenteriIPimpinan LembagaIKepala KantorlSatuan Kerja tidak menutup Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat berwenang menutup Rekening dan memindahkan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara untuk: a.

Rekening lainnya yang berada Indonesialbank umumlkantor pos; dan

di

Bank

b.

Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mitra kerja Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

(2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dibekukan sementara, tanggapan terhadap Pembekuan Sementara Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (5) belum diterima, Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat berwenang menutup Rekening dan memindahkan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara.

(1) Dalam ha1 MenterilPimpinan LembagaIKepala KantorlSatuan Kerja tidak menutup Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara untuk rekening penerimaan danlatau rekening pengeluaran yang berada di bank umumlkantor pos dalam wilayahlmitra kerjanya. (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dibekukan sementara, tanggapan terhadap Pembekuan

Sementara Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5) huruf b, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b belum diterima, sepanjang Rekening yang dibekukan sementara tersebut adalah rekening penerimaan dan rekening pengeluaran, Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahkan saldonya ke Rekening Kas Urnurn Negara. Pasal l 4 Penutupan Rekening dan pemindahbukuan saldo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Indonesialbank umumlkantor pos dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/LembagalKantorlSatuan Kerja dengan tembusan kepada MenterilPimpinan LembagalKepala KantorlSatuan Kerja yang bersangkutan. BAB Ill KETENTUANPENUTUP Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN I A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN IPB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS NOMOR PERPENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARIVLEMBAGAIKANTORISATUAN KERJA

52,

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran Hal

I

:

S-

;

l (satu) Permintaan rekening yang belum mendapatkan persetujuan Direktur PerbendaharaanlKepala Jenderal KPPN

:

Tanggal, bulan, tahun

I

Yth. .................................... .............................. 1) .................................. 2)

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER......IPB12007

tentang

Pengelolaan

dan

Petunjuk

Penertiban

Teknis

Pengenaan Sanksi

Rekening

Pemerintah

dalam

pada

Rangka

Kementerian

NegaralLembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan rekening milik Kementerian NegaralLembagal KantorlSatuan Kerja yang ada di .................................. 3' yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan menggunakan daftar terlampir. Atas bantuan dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

...............................5) NIP ........................

PETUNJUK PENGlSlAN LAMPIRAN IA

Nomor

Uraian

(1)

Diisi: Nama jabatan pejabat Bank Indonesialnama cabang bank umumlkantor pos

(2)

Diisi: Jakartalnama kota lokasi cabang bank umumlkantor pos

(3)

Diisi: Bank Indonesialnama cabang bank umumlkantor pos

(4)

Diisi: Direktur Jenderal PerbendaharaanIKepala KPPN

(5)

Diisi: Nama jelas dan NIP Direktur Jenderal Perbendaharaanl Kepala KPPN

LAMPIRAN I6 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN lPBl2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS NOMOR PERPENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAh REKEhlNG PEMERINTAH PADA KEMEhTERlAhr NEGARAILEMBAGNKANTORSATUAN KERJA

52.

DAFTAR REKENlNG KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGNKANTORISATUAN KERJA YANG BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANIKEPALA KPPN . . .............................. PADA BANK ...................... W

u

cn

(1)

NOMOR REKENlNG

NAMA REKENING

PEJABAT YANG BERWENANG MENARIK DANA

NAMA KANTOR

KEMENTERIAN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TERAKHlR

--. -

......

PETUNJUK PENGlSlAN LAMPIRAN IB Nomor

I

(1)

Uraian

I Diisi: nomor urut

(2)

Diisi: nomor rekening, misalnya 502.000000

(3)

Diisi: nama rekening, misalnya Bendahara Umum Negara Diisi: nama pejabat yang benvenang menarik dana. misalnya Direktur Jenderal Perbendaharaan

(5)

Diisi: nama KantorISatuan Kerja

(6)

Diisi: nama Kementerian NegaraJLembaga

(7)

Diisi: tanggal transaksi terakhir

(8)

Diisi: saldo rekening

I

1

I

(

I

LAMPIRAN II A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 2 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENlNG PEMERlNTAH PADA KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGNKANTORISATUAN KERJA

KOP SURAT

Nomor Sifat Lampiran Hal

Tanggal, bulan, tahun

:

S-

:

1 (satu) Laporan rekening yang dibekukan sementaraflidak ada tanggapan setelah 30 hari dibekukan

:

I

I

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara Jakarta

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER..... .IPB12007

tentang

Petunjuk

Teknis

Pengenaan Sanksi

dalarn

Rangka

Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negaral Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini dilaporkan .............." buah rekening lainnya rnilik Kernenterian NegaralLembagalKantorlSatuan Kerja yang ada di wilayah kerja KPPN .................................." yang dibekukan sementaraltidak ada tanggapan setelah 30 hari dibekukan sebagaimana daftar terlampir. Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

NIP ........................

Ternbusan:

5)

LAMPIRAN IIB PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 52.. lPBl2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARAlLEMBAGPJKANTORlSATUANKERJA

DAFTAR REKENING LAINNYA MlLlK KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGNKANTOR ISATUAN KERJA YANG DIBEKUKAN SEMENTARMIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN SETELAH 30 HARl KPPN ...... . .......... ... . . .... . .. ..... .... . . NOMOR REKENING

w P

NAMA REKENING

PEJABAT YANG BERWENANG MENAR~KDANA

NAMA KANTOR

(3)

(4)

(5)

0

(1)

(2)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA

TANGGAL TRANSAKSI TERAKHIR

SALDO REKENING

(6)

(7)

(8)

-- .

TANGGAL PEMBEKUAN SEMENTARA

- ..-- --. .-

-

PETUNJUK PENGlSlAN LAMPIRAN llB

I

Nornor

I

(1)

/

Uraian

I Diisi: nomor urut

(2

Diisi: nomor rekening, misalnya 502.000000

(3)

Diisi: nama rekening, misalnya Bendahara Umum Negara

(4)

Diisi: nama pejabat yang berwenang menarik dana, misalnya Direktur Jenderal Perbendaharaan

(5)

Diisi: nama KantorISatuan Kerja

(6)

Diisi: nama Kementerian NegaralLembaga

(7)

Diisi: tanggal transaksi terakhir

(8)

Diisi: saldo rekening

(9

Diisi: tanggal pembekuan rekening

1 !

LAMPIRAN Ill PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR P E R 5 2 /PB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGAIKANTORISATUAN KERJA

KOP SURAT Nomor Sifat Hal

:

S-

I

Tanggal, bulan, tahun

:

Konfirmasi pembukaan rekening yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal PerbendaharaanIKepala KPPN

I

1) Yth. ..................................................................

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

....lPB12007 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan

Penertiban

Rekening

Pemerintah

pada

Kementerian

NegaralLembagalKantorlSatuan Kerja, dengan ini diminta konfirmasi dari Saudara apakah rekening yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal PerbendaharaanlKepala KPPN"

dengan surat tanggal

................

3,

nornor

..................4, telah dilaksanakan pembukaannya di bank Saudara. Diharapkan konfirmasi Saudara dapat kami terima dalam waktu yang tidak lama. Atas bantuan dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

NIP ...................... '1 coret yang tidak diperlukan

342

PETUNJUK PENGlSlAN LAMPIRAN Ill Uraian

Nomor

Diisi: Nama jabatan pejabat Bank lndonesialnama jabatan pejabat cabang bank umumlkantor pos I

1

(2)

1

(3)

(4)

(5)

1

Diisi: Jakartalnama kota lokasi cabang bank umumikantor pos Diisi: tanggal surat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaanl Kepala KPPN

Diisi: nomor surat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaanl Kepala KPPN

Diisi: Nama jelas dan NIP Direktur Jenderal PerbendaharaanlKepala KPPN

i i

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NDMOR PER- 5 IPB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENAAN S L N DALAM ~ I RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARAlLEMBAGAlKANTORlSATUANKERJA

KOP SURAT

Nomor Sifat Hal

:

S-

:

Peringatan untuk segera mernbuka rekening

I

1

Tanggal, bulan, tahun

Yth. ................... . . . ........................................11 di ..................................2 )

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER....IPB12007 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan

dan

Penertiban

Rekening

Pernerintah

pada

Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini kami mengingatkan kembali kepada Saudara untuk segera membuka rekening yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal PerbendaharaanlKepala KPPN* dengan surat 4) tanggal ..................... 3' nornor .......................

Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat peringatan ini kami belum menerima laporan pembukaan rekening dimaksud, maka surat persetujuan pembukaan rekening tersebut diatas akan dibatalkanldinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian untuk dapat dimakluini.

6) ............................... NIP.......................

Tembusan:

.......................................................

7)

* coret yang tidak diperlukan

344

I

PETUNJUK PENGlSlAN LAMPIRAN IV Uraian

I

1

(1)

/

Diisi: MenteriiPimpinan LembagaiKepala KantorlSatuan Kerja

Diisi: nama kota KantoriSatuan Kerja

(')

I

I

lokasi

Kementerian

(5)

1

(6)

I

(7)

/

/ I

Diisi: tanggal surat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaani Kepala KPPN

Diisi: nomor surat persetujuan PerbendaharaaniKepala KPPN

(4)

Negarailembagai

Direktur

I

Jenderal

Diisi: Direktur Jenderal PerbendaharaanlKepala KPPN Diisi: nama jelas dan NIP Direktur Jenderal PerbendaharaaniKepala KPPN

Diisi: Bank lndonesiainama bank umumikantor pos yang terkait

I

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR P E R 5 2 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGNKANTORlSATUAN KERJA

KOP SURAT Nomor Sifat Hal

:

S-

:

Pernbatalan surat pembukaan rekening

I

Tanggal, bulan, tahun

I

persetujuan

Yth ...................................................................1: ..................................2 )

Menunjuk surat peringatan untuk ...................... 3, nomor ............................

4,

segera membuka rekening tanggal dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4)

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.....lPB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negaral LembagalKantorlSatuan Kerja, dengan ini kami batalkan dan kami nyatakan tidak berlaku lagi surat persetujuan dari Direktur Jenderal PerbendaharaanIKepala KPPN* tanggal ..................... 5) nomor 6) .......................

Demikian untuk dapat dimaklumi.

8) ................................ NIP. ........................

Ternbusan: .................................................9)

* coret yang tidak diperlukan

PETUNJUK PENGlSlAN LAMPIRAN V

I

Nomor

(1)

I /

1 1 /

(3)

/

(4)

I

(

Uraian Diisi: MenterilPimpinan LembagalKepala KantorlSatuan Kerja Diisi: nama kota lokasi Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuan Kerja

Diisi: tanggal surat peringatan untuk segera membuka rekening

/

Diisi: nomor surat peringatan untuk segera membuka rekening Diisi: tanggal surat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaanl Kepala KPPN

I 1

(6)

(7)

I

Diisi: nomor surat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaanl Kepala KPPN

1

Diisi: Direktur Jenderal PerbendaharaanlKepala KPPN

(8)

Diisi: nama jelas dan NIP Direktur Jenderal PerbendaharaanlKepala KPPN

(9)

Diisi: Bank Indonesialnama bank umumlkantor pos yang terkait

II

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA P E N G E L O W N DAN PENERTIBAN REKENING PEMERlNTAH PADA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGAII
5

KOP SURAT

Nomor Sifat Hal

I

S:

Tanggal, bulan, tahun

I

Peringatan untuk segera menyajikan Rekening dalam daftar Rekening semesteran

Yth. ..............................................................

1)

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER....IPB12007 tentang

dan

Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan

Penertiban

Rekening

Pemerintah

pada

Kementerian

NegaralLembagalKantorISatuan Kerja, dengan ini kami mengingatkan kepada

Saudara untuk segera menyajikan rekening nomor .............................. .................... . ................

4'

3,

pada

ke dalam daffar Rekening semesteran yang dilampirkan

dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/SatuanKerja setiap akhir semester. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat peringatan ini kami belum menerima perbaikan daffar Rekening dirnaksud, rnaka terhadap Rekening tersebut di atas akan dilakukan pembekuan sementara. Demikian untuk dapat dimaklumi.

..............................

5)

,

6) ................................ NIP ........................

Tembusan:

....................................................... 7)

PETUNJUK PENGlSlAN LAMPIRAN VI I

Nomor

Uraian

Diisi: MenteriIPimpinan LembagaIKepala KantorISatuan Kerja

(1)

(2)

1

Diisi: nama kota KantorlSatuan Kerja

lokasi

Kementerian

NegaraILembagal

Diisi: nomor rekening yang tidak dimasukkan dalam daftar Rekening semesteran Diisi: Bank Indonesialnama cabang bank umumlkantor pos

/

(5)

I

Diisi: Direktur Jenderal PerbendaharaanlKepala KPPN

(6)

Diisi: nama jelas dan NIP Direktur Jenderal PerbendaharaanIKepala KPPN

(7)

Diisi: Bank Indonesialnama cabang bank umumlkantor pos yang terkait

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-55 lPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-20lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82lPMK.0512007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan berwenang mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20lPB12007 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Umum Negara;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 441 8);

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59iPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 115/PMK.06/2006 tentang Penetapan Rekening Kas Umurn Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 821PMK.0512007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara; 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 1990 tentang Penulisan Angka Rupiah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-20lPB12007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Umum Negara diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Petwakilan Rakyat.

2.

Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

3.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat PKN adalah unit organisasi eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyelenggarakan fungsi antara lain penatausahaan Rekening KUN.

4.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang selanjutnya disebut Direktorat APK adalah unit organisasi eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyelenggarakan fungsi antara lain penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

5.

Subdirektorat Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Subdit KUN adalah unit organisasi eselon Ill pada Direktorat PKN yang menyelenggarakan fungsi antara lain pengelolaan Rekening KUN.

6.

Seksi Kas Umum Negara D, yang selanjutnya disebut Unit Verifikasi dan Akuntansi adalah unit organisasi eselon IV pada Subdit KUN yang mempunyai tugas melaksanakan proses verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Rekening KUN, penyusunan laporan realisasi

penerimaan dan pengeluaran melalui Rekening KUN, dan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara.

7.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

8.

Bukti penerimaan adalah bukti transaksi yang menyatakan adanya penambahan ekuitas pemerintah.

9.

Bukti pengeluaran adalah bukti transaksi yang menyatakan adanya pengurangan ekuitas pemerintah.

10. Bukti memorial adalah bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran yang tidak mempengaruhi saldo Rekening KUN. 11. Bukti transaksi adalah dokumen sumber dan dokumen pendukung yang digunakan untuk mencatat (merekam) mutasi tambah dan mutasi kurang saldo Rekening KUN.

12. Dokumen sumber adalah Nota Bank Indonesia. 13. Dokumen pendukung adalah dokumen yang digunakan untuk melengkapi informasi transaksi pada dokumen sumber. 14. Pembukuan adalah kegiatan mencatat (merekam) bukti transaksi Rekening KUN ke dalam buku harian dan buku besar.

15. Buku Harian adalah buku bank, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang saldo Rekening KUN (sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 16. Buku Besar adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi Rekening KUN menurut kelompok Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) yang disusun dari bilku harian (sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

17. Laporan Kas Posisi adalah laporan yang menyajikan informasi saldo Rekening KUN pada tanggal atau periode tertentu (sebagaimana tercantum dalam Lampiran llla dan lllb Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) 18. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplusldefisit dan pembiayaan, serta sisa lebihlkurang pembiayaan anggaran yang masingmasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada periode tertentu (sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 20. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran (sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 21. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut LPPRKUN adalah laporan yang menyajikan informasi Bagian transaksi Rekening KUN menurut Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Subfungsi, Program, dan MAPIMAK (sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlla dan Vllb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

22. Laporan Format I-Account APBN adalah Laporan Rekening KUN yang disusun menurut format Undang-Undang APBN." 2.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bukti transaksi terdiri dari bukti penerimaan, bukti pengeluaran, dan bukti memorial. (2) Bukti transaksi penerimaan terdiri dari dokumen sumber berupa Nota Kredit Bank Indonesia dan dokumen pendukung berupa rekening koran bank, bukti transferlsetor, bilyet giro, dan surat pemindahbukuan yang sah.

(3) Bukti transaksi pengeluaran terdiri dari dokumen

sumber berupa Nota Debet Bank lndonesia dan dokumen pendukung berupa SP2D/SPM, bilyet giro, dan rekening koran bank. (4) Bukti memorial, yaitu Nota Penyesuaian yang berfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksi pembukuan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini)." 3.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bukti transaksi yang telah ditatausahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pencatatan dalam valuta USD dibukukan dalam valuta USD dan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah sesuai ketentuan yang berlaku. dantatau pengurangan saldo (3) Penambahan Rekening KUN dalam valuta USD karena selisih kurs dibukukan sebagai akun selisih kurs. (4) Koreksi kesalahan atas penerimaan PNBP, Belanja Negara, dan Lainnya selain pajak dan bea cukai yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berjalan dengan akun Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu. (5) Prosedur pencatatan dilakukan oleh Subdit KUN dengan cara:

4.

a. Mengerjakan buku harian; b. Mengerjakan buku besar." Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: "Pasal II

(1) Direktorat PKN melakukan rekonsiliasi dengan Bank lndonesia atas Rekening KUN selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi

(sebagaimana tercanturn dalarn Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini)." Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN llla PERATURAN UiliEKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 5 lPBi200? TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JtNDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-20/PB/2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLiK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA LAPORAN KAS POSlSl REKENING KAS UMUM NEGARA TANGGAL: .. . .. . ... (dalam Rp) SALDO HARl YANG LALU SURPLUStDEFlSlT Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara PEMBIAYAAN Penerirnaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Sisa Lebihl(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPAISIKPA) SlLPAlSlKPA Sebelum Koreksi Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu SILPAISIKPA Setelah Koreksi NON-ANGGARAN Penerimaan Non-Anggaran Pengeluaran Non-Anggaran SALDO HARl IN1

KETERANGAN POSlSl KAS REKENING KAS UMUM NEGARA URAIAN A

B

REK. KUN RUPIAH

REK KUN

TOTAL

SALDO HARl LALU

999 999,99

999 999,99

999.999,99

1 TRANSAKSI DEBET

999.999.99

999 999,99

999.999,99

2 TRANSAKSI KREDIT

999 999,99

999 999,99

999.999.99

SALDO HARl IN1

999.999,99 999 999,99 - -

999.999,99

KETERANGAN POSlSl KAS REKENING 600.502.411 URAIAN A.

B.

NlLAl DALAM USD

SALDO HARl LALU

999.999,99

1. TRANSAKSI DEBET

999.999,99

2. TRANSAKSl KREDIT

999.999,99

SALDO HARl IN1

999.999,99

NlLAl DALAM IDR

999.999,99

Jakarta, tanggal/bulan/tahun Kepala Subdit KUN

(Nama lengkap) NIP ...

LAMPIRAN lllb PERATURAN OIREKTUR JtNDERAL PERBENDAHARAAN 5 iPBi200/ TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR PERPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PER-20/PB/200; TENTANG TATA CARA NOMOR PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA

5

(ID)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

LAPORAN ARUS KAS REKENING KAS UMUM NEGARA TANGGAL (dalam Rp) A

SALDO AWAL TANGGAL 99-99-9999

999 999,99

B

MUTASI TRANSAKSI TANGGAL 99-99-9999

999 999,99

MUTASI KREDlT

999 999,99

1 XXXXXXXXXX 2 XXXXXXXXXX 3 dst

999 999,99 999 999,99

TOTAL KREDIT

999.999,99

MUTASl DEBET

999.999,99

1 2 3

999 999,99

C

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dst

TOTAL DEBET

999 999,99

JUMLAH MUTASI DEBETlKREDlT

999 999,99

SALDO AKHlR TANGGAL 99-99-9999

999.999,99

Jakarta, tanggallbulanltahun Kepala Subdit KUN

(Nama lengkap)

NIP

360

I

LAMPIRAN IV P E R A T i l R i N OIRC
5586

LAPORAN REALISASI ANGGARAN llNGKAT KUASA BENDAHARA UMUM hEGARA FJSAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESFMEIFR 2 0 X X ,"e,.,,, .~u",m.,,

-

'

2

9 10

1I 12

11

B

24

25 26 27

28 29 30 31

11

33 54 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45

2.

999 999 99

I. 11. 111.

99 9'3 99 99 89 99 99 99

I

I

1

i

Dana Otonorni Khusus dan Penyesuaian

949 999 99 539 999 99 499.999 99

i1

999 '199 99 399 999 99 959 999 99 999 599 99

99

59999999 999 999 99

99999999 939.999 99

99 99

999 999 99 989.999 99

99 99

999,999 99 999.999 99

99 99

999.999 99 999.999 99

I

'

999,999.99 999.999.99 999,999 99 999.999 99

Jakarta, tanggaimulanltahun Dveklur Pengelolaan Kas Negara

(Narna Lenglpp) NIP

99 99 99

999.999 95

999.999 99 509.999 99

Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 1 Penar~kanPlnjaman Luar Negerl (Bruto) Pembayaran Ctcdan Pokok Ulang Luar Neger,

SILPNSIKPA Sebelum Korekst (l=F) Koreksl Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu SlLPNSlKPA Setelah Korekrl (F.1-F.11)

99 99 99 99

F. Sisa Lebohl(Kurang) Pernb~ayaanAnggaran (SILPNSIKPA) (D+E)

51

1%)

I

2

50 52

Belanja untuk Daerah 1 Dana Perurnbangan a Dana Bag, Has81 b Dana Alokas, Urnurn c Dana Alokas, Khusus

-

99

KESEIMBANGAN PRIMER 0 . SURPLUSIDEFISIT ANGGARAN (A-B) E. PEMBIAYAAN ( E I + E 11) 1 Pemblayaan Dalarn Negern 1 Petbankan Dalam Negerl 2 Non-Perbankan Dalam Negeii

11.

Realisas,

99

C

46 47 48 49

I

Pendapalan Hlbah

BELANJANEGARA I Eelanla Pemerlntah Pusat 1 Pernbayaran Bunga Utang J Ulang Dalam Negefi b Uiang Luar Negril 2 Slrbsldl a S u b s ~ dBBM ~ b Subsodl Non BBM c Substdl dalanl Hangka PSO 3 Hlbah 1 Bantuan Sosial 5 Betanla Laon-Lam

32

bnggaran

Pendapatan Negara EIukan P a p h J Pendapatan Surnber Daya Alam b Baglan Lata BUMN c PNBP Lalnnya

13

17 I8 19

1

Ura'an A. PENDAPATAN NEGARA DAN HlBAH 1. Pendapatan Negara Dalarn Negerl 1 Pendapatan Perpajakan s Pajak Dalam Negerl b Pajah Perdagangan li;lernas#onal

ILUSTRASI FORMIIT NEl?hl.k TINGKAT K l J i S A BUN PUS;[ NERACA TINGKAT KUASA BENUAH4RA UMUM NEGARA PUSAT PER 31 DESEMBER 20XX No 1

2 3 4

5 6 7 8 10

;

13

i.!ai?rn Ruo,ahl

____

-- . - Uralan - - - - -ASET ASETLANCAR Kasdl B l Kas Rekenong SAL Kas untvk Anggaran S u b s ~ d ~ Uang Muka dari Rekenlng KUN/Pcr.gel~raran/r,cfig fi r. Uang Muka dar, Reken~ngKUNIRcksiis Kosong

..

xxxxxxxxxxxx Jurnlah Aset Lancar INVESTAS1 JANGKA PANJANG

xxxxxxxxxxxx Jumlah lnvestasi Jangka P a n j a r ~ g ASET LAINNYA Jurnlah AscI Latnnya JUMLAH ASET

20 21

::

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dan KUN Pendapatan y a r g Dllangguhkan

.xxxxxx1xxxx

24 Jumlah Kewajbban JJngka Pendek 25 lKEWAJIf3AN J A N G K i PANJANG

;

xxxxxxxxxxxx Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

28

!

JUMLAH KEWAJIBAN

~EKUITASDANA ~CKUITASDANA LANCAR Stsa Anggaran Lebch (Kurang)iSAL (SAK) Slsa Leb~hl(Kurang)Pernb~ayaanAnggariln (SILPAISIKPA) Dlkurangl Kareksl Pendapatan Tahun Anggaran yang Laiu SlLPAlSlKPA Setelah Koreksl Cadangan Substdl Cadangan Laannya

XXXXXXXXXXXX Jumlah Ekultas Dana Lancar (35 s l d 40) EKUITAS DANA INVESTAS1

XXXXXXXXXXXX Jumlah E k u ~ t a sDana invest as^ (35 s l d 40) JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Jakana. tanggalibulanllahun Drrektur Pengelolaan Kas Negara

(Nama Lengkap) NIP

999.999 99

1

LAMPIRAN VI PERAiURAN DISLKTUP JENDERAL PERBEUOAHARAAN NOMCR P E R 5 5 PBi201)~ 1kN:ANG PERUBAHIN ATAS PFRATURFN DIREKTUR ENDERA1 PERBENDAHARAAN *,OblCR PER- 25 .P6 2C3i TLNTANG I A T A CARA 6'FNGELOLA.W HEUiNlNG K 4 S UMUMNFGARA

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN ARUS M S TINGKAT KUASA BUN PUSPT LAPORAN ARUS KAS TINGKATKUASABENDAHARAUMUMNEGARAPUSAT

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 1 DESEMBER 20XX (dalam Ruptah) Uraian NO. -. 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Arus Kas Masuk Pendapatan Pajak Penghas~lan 3 Pendapatan Pajak Perlambahan Nrlai dan Penlrlalan @.*rangMewah 4 5 Pendapatan Pajak Burnt dan Bangunan Pendapalan Pajak Lalnnya 6 7 Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah Jar Bangdnan 8 Pendapatan Cukab 9 Pendapatan Pajak Ekspor 10 Pendapatan Sumber Oaya Aiam Pendapatan Pendldtkan Pendapatan Bagtan Pemerlntah alas Laba 13 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lalnnya 14 Pendapatan H ~ b a h 15 Jumlah Arus Masuk Kas (3 sld IS) 16 17 Arus Keluar Kas Belanja Pegawal 18 Belanja Barang 19 Bunga 20 Subsjdn 21 Banluan Sosbal 22 Hbbah 23 Belanja Latn-Law 24 Dana Bag1 Hasll Pajak 25 Gana Bag) Hasnl Sumber Daya Alam 26 Dana Alokasl Umum 27 Dana Alokast Khusus 28 Dana Otonomt Khusus 29 Dana Penyesualan 30 Jurnlah Arus Keluar Kas (18 sld 30) 31 Arus Kas Berslh dari Aktivitas Operasi (16-31) 32 Arus Kas dari Aktivitas tnvestasl Aset Non-kcuangan 33 34 Arus Masuk Kas Pendapalan Penjualan alas Tanah 35 Pendapatan Penjualan atas Peraiatan dan Mesm 36 Pendapatan Penpalan atas Gedung dan Bangunan 37 Pendapatan Penjualan atas Jalan, lrigasl dan Jarrngan 38 Pendapatan Penluaian Aset Tetap Lalnnya 39 Pendapatan Pecjualan Aset Lalnnya 40 Jumlah Arus Masuk Kas (35 sld 40) 41 42 A m s Keluar Kas Belanja Tanah 43 Belanja Peralatan dan Mesln 44 Belanja Gedung dan Bangunan 45 Belanja Jalan. lrlgasi dan Jaringan 46 Belanja Aset Tetap Lainnya 47 Belanja Aset Lalnnya 48 Jumlah Arus Keluar Kas (43 sld 48) 49 AWS Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi Aset Non-keuangan (4149) 50 51 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 52 Arus Masuk Kas

' ::

-

Jumlah

_

1

I

tj I

993 999 99 999,999 99 959,999 99 999,999 99 999.999 99 999 599 99 999.999 99 999.999 99 999.999 99 999.999 99 999.999 99 999,999 99 999.999 99 999,999.99 999.999 99 099.599 99 999.999 g9 999.999 99 999.999 99 999 999 99 999.999 99 999.999 99 999.989 99 999.999 99 999.999 99 999.999 99 999.999 99 999.999.99 999.999.99

999.999 99 999.999 99 999,999 99 999,999 99 999,999 99 999,999 99 999,999.99 999.999 99 999,999 99 999,999 99 999,999 99 999,999 99 999.999 99 999,999.99 999,999.99

+

+enmaan

Uraean - - ---. --

.

Ptn~amanDalam Neoerl Sektor Perbankan Penerlmaan Pinjaman Dalam Negert Obldgasd Penerlmaan P~njamanDalam Negen Latnnya Penerlmaan dart D!vestas~ Penerlmaan Kernball Panjaman kepada Perusahaan Negara Penerlmaan Kernball Ptnjaman kepada Perusabaan Daerah Penenmaan Ptnjaman Luar Negerl Penerlmaan Kemball Ptnlaman kepada Lembaga lnternasional Jumlah Arus Masuk Kas (53 sld 60) Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Ptnjaman Dalam Nsgerl Sek:or Prrt anhan Pernbayaran Pokok P njaman Dalam Negern Oblbgasl Pembayaran Pokok Pbnjaman Dalnm Negen La~nnya Pengeluaran Penyetlean Modal Pemer8ntah (PUP) Pember~anPlnlaman kepada Parusahaan Negara Pemberlan Plnlarnan kepada Perusaha~nDaerah Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Neger! Pemberlan Plnjarnan kepada Lernbaga Internas~unal Jumlah Arus Keluar Kas (63 sld 70) Arus Kas Bershh dat8 Akttv~tasPembaayaan (61 71) Slsa Leb~hl(Kurang)Pemblayaan Anggaran (SILPAISIKPA) SILPNSIKPA Sebelurn Koreks, (32+50+72) Koreks~Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu SILPNSIKPA Setelah Korekso (74-75) Arus Kas daro Aktnbtas Non-Anggaran Arus Masuk Kas Penertmaan Perh~tur~gan Flhak Keltga (PFK) Kmman Uang Masuk Jumlah Arus Masuk Kas (79 sld 80) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhltungan Flhak Ketlga (PFKI Klrlman Uang Keluar Jurnlah Arus Keluar Kas (83 sld 84) Arus Kas Bersih dari Aktivilas Non-Anggaran (81-85) KenaikanlPenurunan Kas (76+86) Saldo Awal Kas d i KUN Saldo Akhir Kas d i KUN (87+88)

--

--

--

Jakarta tanggal1butan:tahun Dlrektut Pengelolaan Kas Negara

(Nama Lengkap) NIP

(dalam Ruplah Jurnlah 999 999 99 999 999 99 399 999 99 999 999 99 999 999 99 999 999 99 999 999 99

LAMPIRAN Vlla PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN lPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR PERPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PER-201PBI2007 TENTANG TATA CARA NOMOR FENGELOMAN REKENlNG KAS UMUM NEGARA

55

LAPORAN PENERIMAAN D A N PENGELUARAN REKENlNG K A S U M U M NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLMN KAS NEGARA

Tanggal Awal Tanggal Akhlr Jenls Anggaran

'

Jakarta, tanggallbulanltahun K e ~ a l aSubd~tKUN

(Narna lengkap) NIP

LAMPIRAN Vllb PERATURAN DIREKTUR JENDEPAL PERBENDAHARAAN /pen007TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUPAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-201PB12007 TENTANG TATA CAR4 PENGELOLMN REKENING KAS UMUM NEGAPA NOMOR PER- 55

RlNClAN TRANSAKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN REKENING KAS UMUM NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

Tanggal Awal Tanggal Akhir Jenis Anggaran

:

Jakarta, tanggal/bulan/tahun Kepala Subd~tKUN

(Nama lengkap) NIP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENOAHARAAN NnMnR PER/PB/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-20/PB/2007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA

PCRATURAN

Menyetujui Kepala Subdit KUN

Kepala Seksi (13) ...

Dibukukan tanggal (16) . . . Kepala Seksi (17) ...

(11) ... NIP (12) ...

(14) ... NIP (15) ...

(18) ... NIP (19) ...

PETUNJUK PENGlSlAN NOTA PENYESUAIAN

URAIAN ISlAN

NOMOR

Diisi nomor nota dengan metode penomoran Direktorat Penaelolaan Kas Neaara 1999)/bulan/tahun

1

1

2

1

3

1

1

--

-

-

4

Diisi jenis koreksi pembukuan dengan cara mencoret yang tidak perlu

5

Diisi jumlah uang yang dikoreksi

6

Diisi nomor Nota KrediUNota Debet yang dikoreksi

I

Diisi tanggal Nota KrediUNota Debet yang dikoreksi

7

1

Diisi tanaaal nota dibuat

T ~ i i stahun i anggaran dibuatnya nota

8

1 Diisi jenis dokumen yang dikoreksi, apakah Nota Kredit atau Nota Debet 1

9

1

iI '"

Diisi kode atau rupiah vancl tertulis ~ a d a dokumen vana dikoreksi -

I

Diisi kode atau rupiah yang seharusnya tercantum pada dokumen yang Idikoreksi

11

I Diisi nama Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara

12

Diisi NIP Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara

13

Diisi nama Seksi yang membuat nota

14

Diisi nama Kepala Seksi yang membuat nota

15

Diisi NIP Kepala Seksi yang membuat nota

16

Diisi tanggal dilakukan pencatatan koreksi pembukuan

17

Diisi nama Seksi yang melakukan pencatatan koreksi pembukuan

18

Diisi nama Kepala Seksi yang melakukan pencatatan koreksi pembukuan

19

Diisi NIP Kepala Seksi yang melakukan pencatatan koreksi pembukuan

1

LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PERlPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-20lPB12007 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA

BERITA ACARA REKONSlLlASl BANK ANTARA BUKU BANK DAN REKENING KORAN BANK INDONESIA REKENING NOMOR ...........

Pada hari ........... tanggal ............ bulan ............... tahun ............... bertempat di ................. antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan telah rnelaksanakan rekonsiliasi saldo Rekening ............... Nomor .................. dengan hasil sebagai berikut: 1. Saldo menurut Rekening Koran 2. Saldo menurut Buku Bank

(RplUSD) 999.999,99 (RdUSD) 999.999.99

Selisih (1-2)

(RpIUSD) 999.999,99

3. Selisih tersebut disebabkan: a. Nota Kredit yang belum dibukukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (rincian terlampir) b. SP2DIGiro Bilyet yang diperhitungkan dalarn Rekening Koran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (rincian terlampir)

(RplUSD) 999.999.99

(RDIUSD) 999.999,99

Jumlah (a+b) Selisih (1-2) - (a+b)

(RpIUSD) 999.999,99

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Bank lndonesia

Departemen Keuangan Republik lndonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengeioiaan Kas Negara

(Nama lengkap)

(Nama lengkap) NIP ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-56lPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-151PB12007 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang

:

a.

bahwa pelaksanaan uji coba mekanisme baru pembayaran pinjamanlhibah luar negeri melalui rekening khusus yang akan berakhir tanggal 31 Agustus 2007 telah berjalan dengan baik dan lancar;

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring masih terdapat beberapa KPPN Non-KBI uji coba yang belum mengirimkan konfirmasi rekonsiliasi data, sehingga belum dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh; c.

bahwa sambil menunggu hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu merubah masa pelaksanaan uji coba;

a.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

6.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15lPBl2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-15/PB/2007 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS. Pasal I Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Uji coba mekanisme baru pembayaran melalui rekening khusus ini dilaksanakan untuk seluruh KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah II Ditjen Perbendaharaan Medan, Kantor Wilayah X Ditjen Perbendaharaan Serang, Kantor Wilayah XI1 Ditjen Perbendaharaan Bandung, Kantor Wilayah XXlX Ditjen Perbendaharaan Ambon, dan Kantor Wilayah XXX Ditjen Perbendaharaan Jayapura.

(2)

Pelaksanaan uji coba dimulai sejak tanggal 1 April 2007 sampai dengan 31 Desember 2007."

Pasal I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-

59 lPBl2007

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Mentmbang

:

bahwa dalarn rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 98lPMK.0512007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA), perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA);

Meng~ngat

:

1.

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);

2.

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);

3

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);

4.

Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4738);

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 131/PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan;

6

Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134/PMK.01/2006 tentang Organisas1 dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

7

Peraturan Menter~ Keuangan Nomor 98lPMK.0512007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalarn Rangka Penerapan Treasury Sfngle Account (TSA).

MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA).

BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang d~maksud dengan: 1

Bank Urnum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional danlatau berdasarkan prinsip syariah yang dalarn kegiatannya mernberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2

Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat lain yang diberi kuasa.

3.

Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

4.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5.

KPPN Khusus adalah lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bertugas memroses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan Luar Negeri.

6

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indones~a. yang selanjutnya d~sebutKPPN KBI adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia.

7.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KPPN Non KBI adalah KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan Kantor Bank lndones~adan untuk membiayai pengeluaran anggaran dananya d~transfer oleh KPPN Induk.

8.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Induk. yang selanjutnya disebut KPPN lnduk adalah KPPN KBI yang melakukan transfer dana untuk memb~aya~ pengeluaran anggaran kepada KPPN Non KBI

Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat, yang selanjutnya disebut RPK-BUN-P adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa di Bank Operasional Pusat. Rekening Bank Tunggal adalah rekening yang dibuka oleh Kepala KPPN KBI selaku Kuasa BUN dl daerah di Bank Indonesia yang rnenjadi rnitra kerjanya. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan rnembayar seluruh pengeluaran negara. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara untuk rnenampung seluruh penerimaan negara dan rnernbayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bandahara Urnum Negara atau pejabat yang diber~ kuasa untuk rnenjadi rnitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN Bank Operasional Pusat adalah bank operasional mitra kerja Kuasa BUN Pusat yang merupakan bank pusat dari Bank Operasional I, dan sebaga~pemegang RPK-BUN-P. Bank Operaslonal I, yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional rnitra kerja Kuasa BUN di daerah yang rnenyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non gaji (terrnasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan. Bank Operasional II, yang selanjutnya disebut BO II adalah Bank Operasional rnitra kerja Kuasa BUN di daerah yang rnenyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji Bank Operasional Ill, yang selanjutnya d~sebutBO Ill adalah Bank Operasional rnitra kerja Kuasa BUN dl daerah yang rnelakukan pernbaglan PBBIBPHTB dan upah pungut PBBIBPHTB serta rnembayar pengembalian PBB Bank Perseps~ adalah bank urnurn yang ditunjuk oleh Menter~ Keuangan selaku Bendahara Urnum Negara menjadi rnitra kerja KPPN untuk menerima penerirnaan negara (tidak terrnasuk penerimaan negara yang berasal dari irnpor dan ekspor). Bank Devisa Persepsi adalah Bank Persepsi yang d~beriinn untuk rnenerirna penerirnaan negara yang berasal dart irnpor dan ekspor. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang d~tunjukoleh Menter~Keuangan selaku Bandahara Urnurn Negara rnenjad~rnitra kerja KPPN untuk rnenerirna penerimaan negara (kecuali penenmaan negara yang berasal dari Impor dan ekspor)

21.

Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pernerataan kernarnpuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

22.

Surat Perlntah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah atau pejabat lain yang dltunjuk untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

23.

Surat Perintah Transfer adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pemindahan dana dari BO I ke BO II dan atau Kantor Pos dalam rangka penyediaan dana.

24.

Rekapitulasi Penarikan Dana adalah dokurnen yang dlkeluarkan oleh Bank Operasional Pusat, yang merupakan bukti penarikan dana oleh BO I untuk pencairan SP2D non gaji per KPPN terrnasuk penarikan dana untuk mengisi Rekening BO II.

25

Keadaan Kahar (force maleure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemarnpuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tldak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

26.

Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya.

BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat mernbuka 1 (satu) RPK-BUN-P di masing-masing Bank Operaslonal Pusat. RPK-BUN-P digunakan untuk menarnpung dana yang akan dipergunakan oleh KPPN untuk membiayai pengeluaran negara KPPN membuka 1 (satu) Rekening Pengeluaran pada bank umum yang telah ditunjuk sebagal BO I, yang selanjutnya disebut Rekening 8 0 1. Penunjukan 8 0 1 sebagalmana dimaksud pada ayat (3) d~laksanakan melalui pengadaan barangljasa sesuai peraturan perundangundangan. RPK-BUN-P, dan Rekening BO I setiap akhir hari kerja harus nihil Rekening BO II setelah pembayaran gaji harus nihil. Rekening Pengeluaran pada Kantor Pos setlap akhir hari kerja harus nihil, kecuali pada saat menarnpung dana untuk pembayaran gall Bank Operasional dan Kantor Pos tidak diperkenankan memungut biaya transaksl pengeluaranlpenyaluran daria APBN.

BAB Ill PEWKSANAAN PADA BANK OPERASIONAL PUSAT

RPK-BUN-P rnenerima pengisian dana dari RKUN pada setiap awal hari kerja.

(1) (2)

RPK-BUN-P rnenerima pengisian tarnbahan dana dari RKUN

(3)

Pendebetan dana pada RPK-BUN-P dilakukan oleh BO I guna pencairan SP2D dan Surat Perintah Transfer.

(4)

Saldo RPK-BUN-P pada akhir hari kerja harus dinihilkan paling cepat pukul 16.30 waktu seternpat dan paling lambat pukul 17.30 WIB

(5)

Penetapan batas waktu penihilan RPK-BUN-P pada akhir tahun anggaran akan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

(6)

Pada setiap akhir hari kerja, Bank Operasional Pusat menyampaikan Rekening Koran. Advis Kredit Pengisian Dana, dan Advis Debet Penihllan Saldo RPK-BUN-P yang telah dilegalisasi kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara rnelalui facsimile nornor 021-3524552 danlatau e-marl [email protected].

(7)

Bank Operasional Pusat paling larnbat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya menyampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. a. Rekening Koran Harian; b

Advis Kredit Pengisian Dana;

c. Advls Debet Penihilan Saldo RPK-BUN-P;

d

Rekapitulasi Penarikan Dana per KPPN BAB IV

PELAKSANAAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Pasal4 (1)

Dlrektorat Pengelolaan Kas Negara setiap akhir hari kerja rnenerlrna perklraan kebutuhan dana dari KPPN untuk keperluan pengeluaran hari berikutnya

(2)

Dlrektorat Pengelolaan Kas Negara setiap awal hari kerja mem~ndahbukukan dana dari RKUN ke RPK-BUN-P sebesar perklraan kebutuhan dana KPPN pada harl berkenaan dengan tambahan tidak lebih dari 20% (t~dak terrnasuk dana untuk pembayaran gall bulanan. DAU, dan SubsldilTransfer Dana Pens~un)

(3)

Dlrektorat Pengelolaan Kas Negara dapat memlndahbukukan dana dar~RKUN ke RPK-BUN-P berdasarkan surat perrnlntaan tambahan dana dar~KPPN

Direktorat Pengelolaan Kas Negara menertma Rekening Koran. Advis Kredit Pengisian Dana, Rekapitulasi Penarikan Dana per KPPN, dan Advis Debet Penihilan Saldo RPK-BUN-P dari Bank Operasional Pusat selaku pemegang RPK-BUN-P dan membukukan transaksi tersebut ke dalam Buku Bank RPK-BUN-P. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mencocokkan: a. Advis Kredit yang d~terimadari Bank Operasional Pusat dengan warkat pemindahbukuan yang diterbitkan; b. Rekapitulasi Penarikan Dana per KPPN dari Bank Operasinal Pusat dengan Advis DebetIRekening Koran RPK-BUN-P; c. Advis Debet Penihilan Saldo RPK-BUN-P dengan Advis Kred~t

Penenmaan Pen~hilandari Bank Indonesia. BAB V PELAKSANAAN PADA BO I . BO 11, DAN KANTOR POS Bagian Kesatu Pelaksanaan pada BO I Pasal 5 BO I menerima SP2D non gaji (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) danlatau Surat Perintah Transfer dana ke Rekening BO II dan Reken~ng Pengeluaran pada Kantor Pos beserta Daftar PengujilPengantar dari KPPN. Daftar PengujilPengantar sebagaimana d~maksudpada ayat ( I ) , dicap dengan stempel waktu oleh BO I sebagai bukti waktu penerimaan SPZD atau Surat Perintah Transfer. BO I segera melakukan pencairan dana setelah menenma SPZD. dengan cara. a

melakukan penarikan dana dengan mendebet RPK-BUN-P sesual dengan jumlah SPZD yang akan dibayarkan dan mengkredit Rekening BO I;

b

pada saat ~ t ujuga BO I melakukan pencairan dana dengan mendebet Rekening BO I untuk untung rekening yang ditunjuk sesuai SP2D.

BO I segera melakukan pemindahbukuan dana setelah menerima Surat Perintah Transfer. dengan cara a

melakukan penarikan dana dengan mendebet RPK-BUN-P sesual dengan Surat Perintah Transfer yang dlterbltkan oleh KPPN dan mengkredit Reken~ngBO I:

b

pada saat ltu juga BO I rnelakukan pemindahbukuan dengan rnendebet Rekenlng BO I untuk untung Rekening BO IliKantor Pos sesuai Surat Perintah Transfer.

(5)

8 0 I melakukan pencairanlpernindahbukuandana sesuai dengan a. tanggal; b. nomor, nama rekening, dan narna banklKantor Pos yang ditunjuk; c. jumlah uang; sebagaimana tercantum dalam SP2D atau Surat Perintah Transfer

(6)

Atas penarikan dana sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) dan ayat (4), BO I rnembuat Advis Kredit Penerimaan Dana.

(7)

BO I mernberitahukan kepada KPPN apabila SPZD atau Surat Perintah Transfer ditolak oleh bank penerirnaIKantor Pos pal~ng larnbat 1 (satu) hari kerja setelah penolakan SPZD atau Surat Perintah Transfer diketahui.

(8)

BO I rnentransfer/rnernindahbukukan saldo Rekening BO I ke Rekening RPK-BUN-P pada akhir hari kerja.

(9)

BO I rnenyampaikan: a. Rekening Koran; b. Advis Kredit Penerirnaan Dana di Rekening BO I; c. Advis Debet Pengisian Dana ke Rekening BO II dan Rekening Pengeluaran pada Kantor Pos; d. Advis Debet Penihilan Rekening BO I; paling larnbat pukul 09.00 waktu seternpat hari kerja berikutnya telah diterirna KPPN.

(10) BO I rnenyarnpaikan Rekening Koran Bulanan setiap tanggal 5 (Ilrna) atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) rnerupakan hari libur.

Bagian Kedua Pelaksanaan pada BO II

(1)

BO II menerirna SP2D gaji beserta Daftar PengujilPengantar dar~ KPPN.

(2)

€30 I1 rnernbubuhkan cap dan stempel waktu pada Daftar Penguji! Pengantar sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sebagai buktl penerimaan SPZD

(3)

BO I1 rnenerima dana dari BO I, sebesar SPZD gaji, pal~ngcepat 3 (tiga) hari kalender sebelurn tanggal pembayaran gaji.

(4)

BO II rnernbayarkan gaji kepada yang berhak sesuai dengan nilal uang dan tanggal SP2D gaji.

(5)

BO II rnernbuat Advis Kredit atas penerlrnaan dana sebaga~rnana dimaksud pada ayat (3).

BO II rnernberitahukan kepada KPPN apabila nornor, nama rekening danlatau narna bank pada SP2D tidak sesuai dengan nomor danlatau nama rekening pada BO 11, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penolakan SPZD. Dalam ha1 terdapat saldo penyediaan dana dari 8 0 I sebagairnana dimaksud pada ayat (3), BO II rnentransferlrnemindahbukukan saldo Rekening BO II ke Rekening RPK-BUN-P rnelalui BO I pada akhir pernbayaran gaji paling lambat pukul 14.00 waktu setempat. BO I1 menyarnpaikan: a. Rekening Koran, b. Advis Kredit Penerirnaan Dana; c. Advis Debet Penihilan Rekening BO II; paling lambat pukul 09.00 waktu seternpat hari kerja berikutnya telah diterirna KPPN. BO II rnenyarnpaikan Reken~ngKoran Bulanan setiap tanggal 5 (hrna) atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (I~ma)merupakan hart libur. Bagian Ket~ga Pelaksanaan pada Kantor Pos

Kantor Pos rnenerirna SP2D non gaji dan g a j ~beserta Daftar Pengujll Pengantar dari KPPN. Daftar Penguj~lPengantarsebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , dicap dengan sternpel waktu oleh Kantor Pos sebaga~ bukti penerirnaan Kantor Pos rnenerirna dana dari BO I, sebesar SP2D non gaji dan SP2D gaji Kantor Pos membayarkan kepada yang berhak sesuat dengan nila~ uang dan tanggal SP2D non gaji dan SPZD gaji Kantor Pos rnernbuat Advis Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

atas

penerlrnaan

dana

Kantor Pos mernberitahukan kepada KPPN apab~la nornor dani atau narna rekening pada SP2D tidak sesuai dengan nomor dani atau nama rekening pada Kantor Pos, pal~nglarnbat 1 (satu) h a r ~ kerja setelah penolakan SP2D Dalam ha1 terdapat saldo Reken~ngPengeluaran pada Kantor Pos sehubungan dengan pelaksanaan ayat ( 3 ) ,saldo dimaksud ditransferi dipindahbukukan ke RPK-BUN-P rnelalui 50 I. untuk a b

saldo penyediaan dana SP2D non gajl pallng larnbat pukul 15 30 waktu setempat. saldo penyed~aandana SP2D gaji pada akhir hari pembayaran gaji. paling larnbat pukul 15 00 waktu seternpat.

Kantor Pos menyampaikan: a. Rekening Koran; b. Advis Kredit Penerirnaan Dana di Rekening Pengeluaran; c

Advis Debet PenhiIan Rekening Pengeluaran;

pallng lambat pukul*&9 00 waktu setempat harl kerja berlkutnya telah dlterlma KPPN Kantor Pos menyampaikan Rekening Koran Bulanan setiap tanggal 5 (lima) atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) merupakan hari libur. BAB VI PELAKSANAANPADAKPPN

KPPN setiap hari rnenyampaikan perkiraan kebutuhan dana untuk hari berikutnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara selarnbatlarnbatnya pukul 16.00 waktu setempat. Perrnintaan kebutuhan dana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menggunakan forrnulir sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran 1.a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Perkiraan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup: a. Dana untuk pencairan SP2D non gaji (terrnasuk kekurangan gaji dan gaji susulan). b. DAU, c. Dana untuk pencairan SP2D gaji pada Rekening BO II; d. Dana untuk pencairan SP2D non gaji danlatau SP2D gaji pada Rekening Pengeluaran di Kantor Pos. Dalarn ha1 terjadi kekurangan dana, perrnintaan tarnbahan kebutuhan dana disarnpaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara selarnbat-lambatnya pukul 14.00 waktu setempat. Perrn~ntaantarnbahan kebutuhan dana sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) rnenggunakan forrnulir sebagaimana ditetapkan dalarn Larnpiran 1.b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. PerkIraan kebutuhan dana sebaga~rnanadlmaksud pada ayat (2) d~klrlmke alarnat e-malt datakppn@perbendaharaan go ~ d , dengan apllkasl e-k~rana(elektronlk perklraan kebutuhan dana) Penglrlman kebutuhan dana sebaga~rnanadlmaksud pada ayat (2) dapat d~lakukanrnelalu~f a c s ~ m ~ atau le dengan sarana larnnya yang tercepat apablla tldak dapat dllakukan rnelalul e-mall

KPPN rnenerbitkan Surat Perintah Transfer sebesar jurnlah SP2D non gay untuk mengist dana ke Rekening Pengeluaran pada Kantor Pos. dengan rnenggunakan forrnulir sebagaimana dltetapkan dalarn Larnpiran I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(2)

KPPN rnenerbitkan Surat Perlntah Transfer untuk rnengisi dana ke Rekening BO I1 danlatau Rekening Pengeluaran pada Kantor Pos guna pernbayaran gaji.

(3)

Surat Perintah Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2). diterbitkan: a. sebesar jurnlah SP2D gajl. b. paling cepat 3 (tiga) hari kalender sebelurn tanggal pernbayaran gaji, dengan rnenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalarn Larnpiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(4)

KPPN rnenerbitkan SP2D DAU secepat-cepatnya kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya

3 (tiga) hari

(5)

Dalam ha1 3 (t~ga)hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan 3 (tlga) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagalmana dirnaksud pada ayat (4) jatuh pada hari liburldiliburkan, penerbitan Surat Perintah Transfer dana untuk rnengisi dana ke Reken~ng BO II danlatau Kantor Pos serta SP2D DAU dilaksanakan pada harl kerja sebelum hari liburldiliburkan. Pasal 10

(1)

Pengiriman SP2D non gaji danlatau Surat Perintah Transfer untuk SP2D gaji ke 8 0 I dilakukan secara bertahap rnulai pukul 07.30 sarnpai dengan pukul I 5 00 waktu seternpat.

(2)

Pengiriman Surat Perintah Transfer ke BO I untuk SP2D non gaji yang dlbayar rnelalui Kantor Pos dilakukan secara bertahap mulai pukul 07 30 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat

(3)

Pengiriman SP2D non gaji ke Kantor Pos dllakukan secara bel-tahap mulai 07.30 sarnpai dengan pukul 15.00 waktu setempat

(4)

Pengirirnan SP2D gaji ke BO II danlatau Kantor Pos dilakukan paling larnbat 5 (lirna) hari kalender sebelum tanggal pernbayaran gaji. Pasal 11

KPPN mernbukukan pada rnaslng-rnaslng Buku BanklKantor Pos

1.

SP2D yang diterbitkan;

2.

Advis Kredit Penerirnaan Dana pada Rekemng 0 0 IlRekening €30 Ill Rekening Pengeluaran pada Kantor Pos dari B O IlBO IlIKantor Pos;

3

Advis Debet Pengisian Dana Rekenlng pada Kantor Pos dart BO I

B O IIIRekenlng Pengeluaran

Pasal 12 (1)

KPPN setiap bulan rnenerbltkan SP2D gall bulanan bertanggal 1 (satu).

(2)

Apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari Sabtulliburld~l~burkanSP2D gaji bulanan dlterbitkan dengan rnenggunakan tanggal har~ kerja berikutnya setelah hari Sabtu/liburldiliburkan

BAB VII IMBALAN JASA PELAYANAN PERBANKAN Pasal 13 (1)

Penunjukan BO I dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengadaan barangljasa pemerintah.

(2)

Hasil pemilihan BO I, berdasarkan penawaran yang disarnpaikan, dapat terjadi: a. b c

BO I dtberikan imbalan jasa pelayanan perbankan oleh pemerintah; BO I rnemberikan imbalan jasa pelayanan perbankan kepada pemerintah; BO I dan Perner~ntahtidak rnenertrna irnbalan jasa pelayanan perbankan.

(3)

Dalarn ha1 8 0 1 diberikan imbalan jasa pelayanan perbankan. pengajuan permintaan pembayaran dilakukan oleh Bank Operastonal Pusat dan pembayarannya dtlaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan DlPA

(4)

Dalarn ha1 BO I rnernberikan imbalan atas penunjukannya sebagai Bank Operaslonal, penyetoran penerirnaan negara tersebut dilaksanakan oleh masing-masing BO I rnitra KPPN sebagal Penerimaan Jasa Lembaga Keuangan (Mata Anggaran 4231 51). Pasal 14

Tata cara pembayaran imbalan jasa pelayanan perbankan adalah sebagal berikut. 1

Penagihan pembayaran irnbalan jasa pelayanan perbankan kepada pemerintah, dilakukan dengan cara. a

b

Setrap awal bulan BO I membuat daftar jumlah SP2D dan Surat Perintah Transfer dana yang telah diterbitkan setiap hari dalam 1 (satu) bulan sebanyak 4 (empat) rangkap, dan dlsahkan oleh Kepala KPPN dengan menggunakan forrnulir sebagaimana ditetapkan dalarn Larnpiran 1V.a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tnl. dengan ketentuan 1)

2 (dua) lernbar untuk administrasi di BO I, selanjutnya 1 (satu) lembar dikirimkan ke Bank Operaslonal Pusat sebagai dasar untuk mengajukan tagihan kepada pemerintah;

2)

2 (dua) lembar untuk KPPN, selanjutnya KPPN rnenglrlm 1 (satu) lembar ke Dlrektorat Pengelolaan Kas Negara (Up Subdlrektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas)

Perh~tunganbesarnya tagihan didasarkan pada jurnlah SP2D ditambah jumlah Surat Perlntah Transfer yang atterbitkan dalam 1 (satu) bulan dlkalikan dengan imbalan jasa pelayanan perbankan sesuat yang tercantum dalam kontrak.

c.

2

Kuitansi, dengan menggunakan forrnulir sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;

2)

Daftar jurnlah SP2D dari masing-masrng BO I yang telah dlrekapitulasi, dengan rnenggunakan forrnulir sebagaimana d~tetapkandalarn Larnpiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

a

'Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas selaku Pejabat Pernbuat Kornitrnen rnenguji surat tagihan sebagalrnana d~rnaksudpada angka 1 huruf c , dengan daftar SP2D dan Surat Perintah Transfer yang dikirirnkan oleh KPPN

b

Kepala Subd~rektoratPerencanaan dan Pengendal~anKas atas dasar hasil pengujran sebagairnana dirnaksud pada huruf a. selarnbat-larnbatnya 1 (satu) hari kerja. 1)

rnenerbitkan SPP dalarn ha1 surat tagihan mernenuhi syarat;

2)

mengernbalikan surat tagihan dalarn ha1 trdak mernenuhi syarat.

SPP dengan larnpiran surat tagihan sebagarmana drmaksud pada angka 1 huruf c, diajukan kepada Kepala Subdirektorat Kas Negara selaku pejabat Penguji SPPlPenandatangan SPM.

Penerbrtan Surat Perintah Mernbayar (SPM), drlakukan dengan cara sebagai berrkut. a

Kepala Subdirektorat Kas Negara rnelakukan kebenaran SPP dan kelengkapan larnpirannya

b

Kepala Subdrrektorat Kas Negara atas dasar hasil pengujran sebagalrnana drrnaksud pada huruf a selarnbat larnbatnya 1 (satu) harr kerja

c

4

1)

Penerbitan Surat Perrnintaan Pembayaran (SPP), d~lakukandengan cara sebagai berrkut:

c

3

Bank Operasional Pusat rnenyarnpaikan surat tagihan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (u.p. Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas) dengan rnenyebutkan jurnlah tagihan dan nomor rekening yang dituju, serta rnelarnpirkan:

pengujian

1)

menerbitkan SPM-LS dalarn ha1 SPP rnernenuhi syarat.

2)

rnengernbalikan SPP dalarn ha1 trdak memenuhi syarat

SPM-LS dengan larnpiran sesuai ketent~ran yang berlaku d~ajukankepada Kepala Subdirektorat Kas Urnurn Negara selaku Kuasa BUN

Penerbrtan SP2D, drlakukan dengan cara sebagar berrkut a

Kepala Subdrrektorat Kas Urnum Negara nielakukan pengujran kebenaran SPM-LS dan kelengkapan lanipirannya

b.

Kepala Subdirektorat Kas Urnurn Negara atas dasar hasil pengujian sebagairnana dirnaksud pada huruf a, selarnbatlarnbatnya 1 (satu) hari kerja: 1)

rnenerbitkan SP2D dalarn ha1 SPM rnernenuhi syarat;

2)

rnengernbalikan SPM dalarn ha1 tidak rnernenuhi syarat Pasal I 5

Tata cara penyetoran irnbalan jasa pelayanan perbankan oleh BO I dilaksanakan sebagai berikut. 1.

Setiap awal bulan KPPN rnernbuat daftar jurnlah SP2D dan Surat Perintah Transfer dana yang telah diterbitkan setiap hari dalarn 1 (satu) bulan dalarn 4 (ernpat) rangkap, dan disahkan oleh Plrnplnan BO I rnitra kerjanya dengan rnenggunakan forrnulir sebagalrnana ditetapkan dalam Larnpiran 1V.b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mi. a.

2 (dua) lernbar untuk KPPN, dan selanjutnya 1 (satu) lernbar dlteruskan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan masing-masing;

b

2 (dua) lernbar untuk admlnistrasi dl BO I

2

Perhitungan besarnya tagihan didasarkan pada jurnlah SP2D ditarnbah jurnlah Surat Perintah Transfer yang diterbltkan dalarn 1 (satu) bulan dikallkan dengan irnbalan jasa pelayanan perbankan sesuai yang tercanturn dalam kontrak

3

KPPN rnengajukan surat tagihan kepada BO I m ~ t r akerjanya dengan rnenyebutkan jumlah uang yang dltag~h dengan dilarnplri daftar sebaga~rnanadirnaksud pada angka 1.

4

Berdasarkan surat tagihan sebagairnana dirnaksud pada angka 3. BO I rnenyetorkan penerirnaan negara tersebut rnelalui Bank Persepsi dengan rnenggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) selarnbatlarnbatnya 3 (tiga) hari kerja sejak dlterirnanya taglhan dari KPPN, dan dilaporkan kepada KPPN bersarna-sarna dengan Laporan Harian Penerimaan (LHP) Bank Perseps~

5

KPPN rnenyarnpaikan 1 (satu) lernbar fotokopi SSBP sebagairnana dirnaksud pada angka 4 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan masing-masing.

6

Kantor Wllayah Dlrektorat Jenderal Perbendaharaan setlap bulan pallng lambat tanggal 20 (dua puluh) menyarnpalkan laporan rekapltulasl penyetoran lrnbalan jasa atas penunjukan sebagal Bank Operas~onalsebagalrnana d~rnaksudpada angka 2 kepada Dlrektur Jenderal Perbendaharaan (U p Dlrektur Pengelolaan Kas Negara)

BAB Vlll SURAT PERINGATAN Pasal 16

(1)

(2)

Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan kepada Pirnpinan Bank Operasional Pusata.

Surat Peringatan Pertama atas keterlambatan penyampaian dokumen sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 3 ayat ( 7 ) , dengan rnenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran V1l.a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;

b

Surat Peringatan Kedua apabila Surat Peringatan Pertarna sebagaimana dirnaksud pada huruf a dalarn waktu 5 hari kerja tldak rnendapatkan tanggapan dari Bank Operaslonal Pusat, dengan menggunakan formulir sebagairnana ditetapkan dalarn Lampiran Vl1.a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan In!;

c

Surat Permgatan Ketlga apabila Surat Peringatan Kedua sebagaimana dirnaksud pada huruf b dalarn waktu 5 hari kerja tidak rnendapatkan tanggapan dari Bank Operasional Pusat. dengan menggunakan formullr sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Vl1.a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Kepala KPPN menyampaikan kepada Pirnpinan Bank Operaslonal I rnitra kerjanya Surat Peringatan Pertarna, alas. a

Keterlambatan pemberitahuan adanya penolakan SPZD atau Surat Perintah Transfer sebagalrnana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat ( 7 ) ,

b.

Keterlambatan penyarnpaian dokumen sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 5 ayat ( l o ) ,

dengan menggunakan formulir sebagalrnana dltetapkan dalam Lampiran Vll1.a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3)

Kepala KPPN menyarnpaikan kepada Pirnp~nanBank Operasional II mitra kerjanya Surat Peringatan Pertama, atas a.

Keterlambatan pemberitahuan adanya penolakan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal6 ayat (6):

SP2D

b

Keterlambatan penyampalan dokurnen sebagalrnana dlrnaksud dalam Pasal6 ayat (8) dan Pasal6 ayat (9).

dengan menggunakan forrnulir sebagalrnana dltetapkan dalam Larnpiran V1ll.a Peraturan Dlrektur Jenderal Perbendaharaan In1 (4)

Kepala KPPN rnenyampaikan kepada Plmpinan Kantor Pos rnitra kerjanya Surat Peringatan Pertama, atas a

Keterlambatan pemberltahuan adanya sebagalrnana dlmaksud dalam 7 ayat (6)

penolakan

SP2D

b

Keterlambatan penyarnpalan dokurnen sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 7 ayat (8) dan Pasal 7 ayat (9)

dengan menggunakan forrnullr sebagaimana d~tetapkan dalam Larnplran Vlll a Peraturan D~rekturJenderal Perbendaharaan I ~ I

(5) Tembusan Surat Peringatan Pertarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ayat (3). dan ayat (4) disampaikan. kepada: a.

Direktur Jenderal Perbendaharaan;

b.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;dan

c.

Pirnpinan Bank Operasional Pusat bersangkutanlPT. Pos lndonesia (Persero).

(6)

Kepala KPPN menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat, apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Peringatan Pertarna sebagairnana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pirnpinan Bank OperasionallKantor Pos tidak rnenyarnpaikan tanggapan atau tanggapan yang disarnpaikan tidak rnenyelesaikan perrnasalahan.

(7)

Laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan atau pertirnbangan periunya diterbitkan Surat Peringatan Kedua

(1)

Atas dasar laporan sebagaimana d~maksuddalam Pasal 16 ayat (6). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perinciatan Kedua kepada Pimpinan Bank OperasionallKantor Pos, dengan rnenggunakan formulir sebagairnana ditetapkan dalam Larnpiran Vlll c Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini

(2)

Ternbusan Surat Peringatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1). disarnpaikan, kepada: a.

Direktur Jenderal Perbendaharaan;

b

Kepala KPPN;

c

Pimpinan Bank Operasional Pusat Indonesia (Persero).

bersangkutanlPT. Pos

(3)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan rnenyarnpaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. apabila dalarn waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Peringatan Kedua sebagairnana dirnaksud pada ayat (1). Pirnpinan Bank OperasionallKantor Pos tidak rnenyampaikan tanggapan atau tanggapan yang disarnpaikan tidak rnenyelesaikan permasalahan

(4)

Caporan sebagarrnana dirnaksud pada ayat (3) d~sertaidengan alasan atau pertirnbangan perlunya diterbitkan Surat Peringatan Ket~ga Pasal 18

Atas dasar laporan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 17 ayat (3). Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat rnenyarnpaikan Surat Peringatan Ketiqa - kepada Pimpinan Bank Operasional PusatIPT. Pos Indonesia (Persero), dengan menggunakan forrnulir sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran Vlll e atau Vll1.g Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan I?}

BAB IX DENDA Pasal 19 (1)

Direktur Jenderal Perbendaharaan rnengenakan sanksi denda kepada Bank Operasional Pusat atas penihilan RPK-BUN-P yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (4), dengan menggunakan forrnulir sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran VII b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(2)

Bank Operasional Pusat rnenyetor ke rekening Kas Negara denda sebagairnana dirnaksud pada ayat ( I ) , sebesar 3% per bulan dari nilai saldo RPK-BUN-P yang terlambat dipindahbukukan ke Rekening Kas Urnurn Negara yang diperhitungkan setiap hari terrnasuk hari libur

(3)

Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat rnenyarnpaikan a

Surat Teguran Pertarna apabila dalarn waktu 5 (Iirna) hari kerja sejak ditetapkan denda, Bank Operaslonal Pusat tidak rnenyetor denda sebagalrnana dirnaksud pada ayat (2) dengan rnenggunakan forrnulir sebagalrnana ditetapkan dalam Lampiran VII b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ~ n i

b.

Surat Teguran Kedua, apabila dalam waktu 5 (lirna) hari kerja sejak diterbitkan Surat Teguran Pertarna sebagaimana dimaksud pada huruf a. Bank Operasional Pusat tidak menyetor denda ke rekening Kas Negara, dengan rnenggunakan formulir sebagairnana ditetapkan dalarn Lampiran Vll b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 20

(1)

Kepala KPPN menetapkan sanksi denda kepada BO I rnitra kerjanya, atas: a.

Keterlarnbatan penihilan saldo dirnaksud dalarn Pasal5 ayat (8);

pada

BO

I sebagairnana

b.

Keterlarnbatan pernindahbukuan ke rekening yang tercanturn dalarn SP2D atau Surat Perintah Transfer sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (3) Pasal 5 ayat (4). dan Pasal 5 ayat (5);

c.

Keterlarnbatan penyetoran jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 4,

d.

Pembebanan biaya kepada pihak yang tercanturn dalam SP2DISurat Perintah Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8);

perbankan

dengan rnenggunakan formulir sebagalrnana ditetapkan dalam Larnplran Vlll b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini

(2)

Kepala KPPN rnenetapkan sanksi denda kepada Bank Operasional II rnitra kerjanya, atas: a.

Pembebanan biaya kepada pihak yang tercanturn dalarn SP2D sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (8);

b.

Keterlambatan pernindahbukuan ke rekening yang tercanturn dalarn SP2D sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal6 ayat (4);

c.

Keterlarnbatan penihilan saldo dirnaksud dalam Pasal6 ayat 7;

pada

BO

II sebagairnana

dengan menggunakan forrnulir sebagaimana ditetapkan dalam Larnpiran Vll1.b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini (3)

Kepala KPPN rnenetapkan sanksi denda kepada Kantor Pos rnitra kerjanya, atas: a.

Pernbebanan biaya kepada pihak yang tercanturn dalarn SP2DlSurat Perintah Transfer sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (8);

b

Keterlarnbatan pern~ndahbukuan ke rekening yang tercanturn dalarn SP2D sebagairnana dirnaksud dalam Pasal7 ayat (4);

c.

Keterlambatan penihilan saldo pada Kantor Pos sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (7);

dengan rnenggunakan forrnulir sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran Vll1.b Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (4)

Ternbusan penetapan denda sebagairnana dirnaksud pada ayat (1). ayat (2). dan ayat (3), dlsarnpaikan kepada: a

Direktur Jenderal Perbendaharaan;

b

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

c.

Pirnpinan Bank Operas~onal Pusat Indonesia (Persero).

bersangkutanlPT. Pos

(5) Besar denda sebagairnana dirnaksud pada ayat ( I ) , ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut

a

Atas keterlarnbatan penihilan saldo pada 6 0 1. 8 0 11, dan kantor pos dikenakan denda sebesar 3% per bulan dari nilai saldo pada BO I1 BO lllkantor pos yang diperhitungkan setiap har~terrnasuk hari libur;

b

Atas keterlarnbatan pernindahbukuan ke rekening yang tercanturn dalarn SPZDISurat Perintah Transfer, dikenakan denda sebesar 3% per bulan d a r ~n i l a ~yang tercanturn dalarn SPZDlSurat Per~ntahTransfer yang diperhitungkan setiap harl terrnasuk hari I~bur;

c

Atas keterlambatan penyetoran jasa layanan perbankan. d~kenakandenda sebesar 3% per bulan dari nilai jasa layanan perbankan yang dlperhttungkan setiap hari terrnasuk har~I~bur,

d

Atas pernbebanan b~ayakepada p~hakyang tercanturn dalarn SP2DISurat Per~ntahTransfer d~kenakandenda sebesar 300% dar~blaya yang d~kenakankepada plhak yang tercanturn dalarn SP2DlSurat Per~ntahTransfer

(6)

BO IIBO IIIKantor Pos rnenyetor denda sebagalrnana dirnaksud pada ayat (5) ke rekening Kas Negara

(7)

Kepala KPPN rnenyarnpaikan laporan kepada Kepala Kantor Wllayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat, apabila dalarn waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan denda sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I ) , ayat (Z), dan ayat (3), BO llBO IllKantor Pos tidak menyetor denda ke rekening Kas Negara.

(1)

Kepala Kantor Wllayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Teguran Pertama atas dasar laporan sebagairnana dlrnaksud dalarn Pasal 20 ayat ( 7 ) , apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan denda, BO llBO IIIKantor Pos tidak rnenyetor denda ke rekenlng Kas Negara, dengan menggunakan forrnulir sebagairnana ditetapkan dalarn Lampiran Vll1.d Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan inl.

(2)

Ternbusan Surat Teguran Pertarna sebagairnana dimaksud pada ayat ( I ) , disampaikan kepada

(3)

a.

Direktur Jenderal Perbendaharaan;

b.

Kepala KPPN, dan

c.

Pirnpinan Bank Operasional Indonesia (Persero).

Pusat bersangkutanlPT. Pos

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyarnpaikan laporan kepada Drrektur Jenderal Perbendaharaan, apabila dalarn waktu 5 (Irma) hari kerja sejak ditetapkan Surat Teguran Pertarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), BO llBO IllKantor Pos tidak menyetor denda ke rekenrng Kas Negara

Atas dasar laporan sebagairnana dlmaksud dalarn Pasal 21 ayat (3), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menyarnpaikan Surat Teguran Kedua kepada Plrnpinan Bank Operasional PusaVPT Pos Indonesia (Persero), dengan rnenggunakan forrnulir sebagalrnana drtetapkan dalarn Larnpiran Vlll f atau Vll1.h Peraturan D~rekturJenderal Perbendaharaan ini.

Direktur Je~deralPerbendaharaan menyamparkan laporan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnum Negara apablla Surat Permgatan Ketlga sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 8 atau Surat Teguran Kedua sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 22 t~dakmendapat tanggapan atau tanggapan yang dlsampalkan t~dakmenyelesaikan perrnasalahan

Bank operaslonal dapat dlbebaskan darr sanksl denda sebagairnana drmaksud dalarn Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 dan Pasal 22 apablla drsebabkan keadaan force maleure yang dlbukt~kan dengan surat keterangan resml dar~pejabat berwenang

BAB X PELIMPAHAN PENERIMAAN BANK PERSEPSI, DEVISA PERSEPSI, BO Ill, DAN POS PERSEPSI

(1)

(2)

(3)

Bank PersepsiIDevisa Persepsi dan Kantor Pos Persepsi rnitra KPPN rnelirnpahkan penerirnaan negara langsung ke: a.

rekening 501.000.00X KPPN lnduk pada Kantor Bank lndonesia untuk KPPN lnduk dan KPPN Non KBI;

b.

rekening 501.000.00X pada Kantor Bank Indonesia untuk KPPN Non lnduk KBI.

Atas pelaksanaan pelirnpahan sebagairnana dlmaksud pada ayat (1) huruf a, KPPN Non KBI: a.

rnenerirna Nota DebetlCompletion Advrce atas pellrnpahan penerirnaan negara dari Bank PersepsilDev~sa PersepsilPos Persepsi;

b.

mencatat pelirnpahan penerirnaan negara tersebut sebagai: 1)

Pengeluaran Kirirnan Uang dari Sentral GirolSGG KPPN Non KBI ke Rekening 501.00000X KPPN Induk-Mata Anggaran 824123 (untuk pelirnpahan dari Pos Persepsi); danlatau

2)

Pengeluaran Kirirnan Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.00X KPPN Induk-Mata Anggaran 824125;

c.

rnenerbitkan faktur kirirnan uang dan rnengirirnkannya ke KPPN Induk;

d.

mencocokkan Nota DebeUComplet~on Advrce dengan faktur kirirnan uang yang telah drtandatangani oleh pejabat dari KPPN Induk.

Atas pelaksanaan pelirnpahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, KPPN Induk: a.

rnenerima Nota KrediUConfirmation Advice dari Kantor Bank lndonesia atas penerirnaan pelirnpahan penerirnaan negara,

b.

rnencatat penerimaan pelirnpahan penerimaan negara tersebut sebagai:

c

1)

Penerirnaan Kirirnan Uang d a r ~Sentral GlrolSGG KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.00X KPPN Induk-Mata Anggaran 814123;

2)

Penerimaan Kirirnan Uang dari Reken~ngGabungan KPPN Non KBI ke Reken~ng 501.000 00X KPPN Induk-Mata Anggaran 814125;

rnenerirna, mencocokkan dengan Nota KreditlConhrnlat~on Advice, dan rnenandatangani faktur kirirnan uang serta rnengirimkannya kembali kepada KPPN Non KBI bersangkutan

(4)

(1)

Atas pelaksanaan pelirnpahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b. KPPN Non lnduk KBI: a.

rnenerima Nota KrediWConfirmation Advice dari Kantor Bank lndonesia atas penerimaan pelirnpahan penerirnaan negara;

b.

rnencatat penerimaan pelimpahan penerimaan negara tersebut sebagai Penerirnaan Pernindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal Mata Anggaran 814314.

BO Ill rnitra KPPN mentransfer Pernbagian Hasil Penerirnaan PBBIBPHTB Bagian Pernerintah Pusat dan Biaya Pernungutan PBB langsung ke: a. rekening 501.000.00X KPPN lnduk pada Kantor Bank lndonesia untuk KPPN yang tidak sekota dengan KBI; b. rekening 501.000.00X pada Kantor Bank lndonesia untuk KPPN yang sekota dengan KBI.

(2)

(3)

Atas pelaksanaan transfer sebagairnana dimaksud pada ayat (1) KPPN Non KBI: a.

rnenerirna Nota DebeUComplebon Advice dari BO Ill atas pelirnpahan Pernbagian Hasil Penerimaan PBBIBPHTB Bagian Pernerintah Pusat dan Biaya Pernungutan PBB;

b.

rnencatat pelimpahan Pernbagian Hasil Penerimaan PBBIBPHTB Bagian Pernerintah Pusat dan Biaya Pernungutan PBB tersebut sebagai Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional Ill KPPN Non KBI ke Rekening 501 000.00X KPPN Induk-Mata Anggaran 824124;

c.

rnenerbitkan faktur kirirnan uang dan mengirimkannya ke KPPN Induk;

d.

rnencocokkan Nota DebeVCompletion Advice dengan faktur kiriman uang yang telah ditandatangani oleh pejabat dari KPPN lnduk.

Atas pelaksanaan transfer sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) KPPN KBI lnduk dan Non Induk: a

rnenerirna Nota KreditlConfirmation Advfce dari Kantor Bank lndonesia atas penerirnaan pelimpahan Pembagian Hasil Penerirnaan PBBIBPHTB Bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pernungutan PBB;

b

rnencatat penerimaan pelirnpahan Pernbagian Hasil Penerimaan PBBIBPHTB Bagian Pernerlntah Pusat dan Biaya Pernungutan PBB tersebut sebagai Penerimaan Klrkrnan Uang dari Bank Operasional Ill KPPN Non KBI ke Reken~ng501 000,000 KPPN Induk-MataAnggaran 814124.

c

menerrma, rnencocokkan dengan Nota Kred~tlConfrrmatron Adv~ce, dan rnenandatangan~ faktur klrlrnan uang serta rneng~rrrnkannyakernball kepada KPPN Non KBI bersangkutan

KPPN lnduk dan KPPN Non KBI, dalam pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (I), dan transfer PBBIBPHTB Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (I), agar segera menyelesaikan dengan pihak terkait dalam hal: 1.

Faktur kiriman uang dari KPPN Non KBI tidak sama dengan Nota KreditlConfirmationAdvice;

2.

Faktur kirirnan uang yang telah ditandatangani oleh pejabat KPPN lnduk tidak sama dengan Nota DebetlComplet~onAdvice BAB XI KETENTUANPENUTUP

Petunjuk teknis mengenai penutupan dan pemindahbukuan saldo Rekening BO 1 Gaji dan BO I Non Gaji, pembukaan Rekening BO I, serta penihilan Rekening BO II dan Rekening Pengeluaran pada Kantor Pos diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Semua ketentuan yang berlaku bagi KPPN, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal30 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan in! mulai berlaku: a.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42lPB12006 tanggal 23 Agustus 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil Pada Bank Umum Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA);

b.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE107lPB12006 tanggal 22 September 2006 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil Pada Sentral GirolKantor Pos Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yang Melaksanakan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA);

c.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE115/PB/2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Penerbitan Faktur Kiriman Uang Antar KPPN Untuk Pelimpahan Penerimaan Negara dan PBBIBPHTB Bagian Pemerintah Pusat Dari Bank PersepsiIPos Persepsi Dan Bank Operasional Ill Ke Rekening Bank Tunggal KPPN Induk;

d.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE10lPB12007 tanggal 13 Februar~2007 tentang Pagu Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2007.

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggall2 September,P007

LAMPIRAN l a PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 /PE12007 TENTANG PElUNJUK PELAKSANAAN REKENlNG PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

I

KOP SURAT

Nomor Sifat Larnpiran Hal

: S.............. 1...... : Segera

tanggal, bulan, tahun

:: Kebutuhan Dana Tanggal ............

Yth. D~rekturPengelolaan Kas Negara Up. Kepala Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas Jakarta Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER- ..... IPB12007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo N~hildalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) Pasal 8 ayat (1) dengan lni diberitahukan perkiraan kebutuhan dana KPPN ...........tanggal . . . . . . . . . . . . .adalah

sebesar Rp.......................... (.................. ............................... ) yang terdir~dari: Dana Alokasi Urnurn (DAU) : Rp .................................................. Gaji bulan .......................... : Rp .................................................... Non gaji bulanan

: Rp ....................................................

Jurnlah

: Rp ..................................................

Dernikian disarnpaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasarnanya yang baik diucapkan terima kasih. Kepala Kantor,

.......................... NIP.. .....................

Ternbusan : Pernirnpin Cabang Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...(selaku 0 0 I rnitra KPPN . . . . . . . . . . . . . . . )

CAMPIRAN I.b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H A W N NOMOR PER- 59 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PECAKSANAAN REKENlNG PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

I

1

I

KOP SURAT

tanggal, bulan, tahun

:- : Tarnbahan Kebutuhan Dana Tanggal

$piran

I I

Yth. Direktur Pengelolaan Kas Negara Up. Kepala Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas Jakarta Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-..... IPB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) Pasal 8 ayat (4) dengan ini diberitahukan perkiraan kebutuhan dana KPPN ...........tanggal................ adalah sebesar Rp. .......................... ......................................

........... ) yang terdiri dari:

Dana Alokasi Umurn (DAU) : Rp .................................................. Gaji bulan ............................

: Rp ..................................................

Non gaji bulanan

: Rp ................................................

Jurnlah

: Rp ...............................................

Dernikian disarnpaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagairnana rnestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terirna kasih.

Kepala Kantor,

.........................

NIP ...................... Ternbusan : Pernirnpin Cabang Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...(selaku B 0 I rnitra KPPN . . . . . . . . . . . . . . . )

1

I

LAMPIRAN li PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 lPB12W7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAWN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

I

KOP SURAT

Nornor Sifat Larnpiran Hal

tanggal, bulan, tahun

: S- ........................... 1.... : Segera :: Perrnintaan transfer dana ke rekening Pengeluaran di Kantor Pos

Yth. Pemirnpin Bank .................. Cabang .................................... Selaku BO I rnitra KPPN ..............

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.....IPBl2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) Pasal 9 ayat ( I ) , dengan ini dirn~nta bantuan Saudara untuk dapat mentransfer dana untuk rnengisi Rekening Pengeluaran di Kantor Pos ............................. rnitra KPPN .......................... sebagai berikut: NAMA BANK *)

JUMLAH UANG

NOMOR REKENING

....................................... ............................................... Rp ................................... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dengan huruf .................................................... )

Dernik~an disarnpaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagairnana mest~nya. Atas kerjasamanya yang baik d~ucapkanterirna kasih.

Kepala Kantor,

NIP TernbusanKepala Sentral GirolKantor Pos

* ) Bank umurn yang d~tunjukoleh Sentral GirolKantor Pos.

I

lAMPlRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PERIPB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL OALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

59

KOP SURAT

Nornor Sifat Larnpiran Hal

: S- ...........................I... : Segera :: Perintah Tranfer Dana ke BO II

tanggal, bulan, tahun

Yth. Pimpinan Bank .................... Cabang ....................................... Selaku BO I rnitra KPPN ...................

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-......lPB12006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalarn Rangka Penerapan Treasury S~ngleAccount (TSA) Pasal 9 ayat (2) dengan ini dirninta bantuan Saudara untuk dapat rnentransfer dana pernbayaran gaji bulan ..................ke Rekening Bank Operasional II rnitra KPPN ....................................... sebagai berikut: NAMA BANK

NOMOR REKENING

JUMLAH UANG

Mandiri Cab. .........................................................

R p .....................................

BRI Cab. ..............................................................

Rp ......................................

Dst. --- .

JUMLAH

Rp .......................................

(..................................................denganhuruf .......................................................... ) Dernikian disarnpaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagairnana rnestinya. Atas kerjasarnanya yang baik diucapkan terirna kasih.

Kepala Kantor,

................................

NIP .........................

L

LAMPIRAN 1V.a PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PERIPB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NIHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

59

DAFTAR SP2D DAN SURAT PERINTAH TRANSFER YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH BANK OPERASIONAL I

I

KPPN/KANWIL DJPBN NAMA BO l

JUMLAH (...............

: ........................

.......................................

....... ....... .................. (10) ..................................................

Mengesahkan : Kepala KPPN . . . . . . . . (13) ...... .,

(15)

Narna Jelas NIP. . . . . . . . .

I

: ............ (1).................. I............ ...( 2)..........-......

Narna Jelas

.)

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR SPPD DAN SURAT PERINTAH TRANSFER YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH BANK OPERASIOANL I

(1)

1 Diisi nama KPPN

I -

1

(2)

Diisi Kantor Wilayah KPPN yang membawahi KPPN terkait

(3)

Diisi narna BO I: Mandiri, BNI atau BRI

(4)

Diisi bulan penerbitan SP2D

(5)

1 Diisi nomor urut

1

(6)

( Diisi tanggal penerbitan SPZD

(7)

/ Diisi jumlah SP2D yang diterbitkan pada tanggal tersebut pada nomor

1 I

(6)

Diisi catatan apabila ada SP2D yang belum dibayar pada hari itu atau

1 dikembalikan ke KPPN

I /

(9) (10)

1 Diisi jurnlah SP2D yang telah dibayarkan pada bulan berkenaan 1 Di~sijurnlah SP2D pada (9) dengan huruf

I I

DIISI nama kota dan tanggal ---

DIISIjabatan pejabat bank yang menandatanganldaftar

/ 1 (

(13) (14) (15)

/ Diisi nama KPPN / Diisi tanda tangan Kepala KPPN dan stempel dinas / Diisi tanda tangan pejabat bank yang membuat daftar

1

IVh -I AMPIRAN ............-

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 lP812007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAWN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

REKENING

DAFTAR SP2D DAN SURAT PERINTAH TRANSFER YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH BANK OPERASIONAL I KPPNIKANWIL DJPBN NAMA BO l BULAN No. I Tanggal (6) (5) 1 I

I

1 JUMLAH

: ............ (1) .................. I... ............ (2)................. : ........................ (3) ....................................... : .................................... (4). ......................... JUMLAH SPZD CATATAN I

(7)

I

I

(8)

I

....... .(9). .......

(... ................................. (10)....................................................... )

...... ...( 11)... ., ..................... Mengesahkan : Kepala KPPN ......... (12). ..... .,

Narna Jelas

Narna Jelas NIP . . . . .

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR SP2D DAN SURAT PERINTAH TRANSFER YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH BANK OPERASIONAL I

1

(1)

Diisi nama KPPN

(2)

Diisi Kantor Wilayah KPPN yang mernbawahi KPPN terkait

(3)

Diisi nama BO I: Mandiri, BNI atau BRI

(4)

Diisi bulan penerbitan SP2D

(5)

Diisi nornor urut

(6)

Diisi tanggal penerbitan SPZD

(7)

1 Diisi jumlah SP2D yang diterbitkan pada tanggal tersebut pada nomor (6)

I

Diisi catatan apabila ada SP2D yang belurn dibayar pada hari itu atau dikernbalikan ke KPPN Diisi jurnlah SP2D yang telah dibayarkan pada bulan berkenaan Diisl jumlah SP2D pada (9) dengan huruf (11)

Diisi narna kota dan tanggal Diisi nama KPPN

1

(13)

1 Diisi jabatan pejabat bank yang rnenandatangani daftar -

--

(14)

Diisi tanda tangan pejabat bank yang rnernbuat daftar

(15)

Diisi tanda tangan Kepala KPPN dan stempel dinas

1

LAMPIRANV PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PEIAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-

59 men007

ACCOUNT (TSA)

Nomor : (1).......... KUlTANSllBUKTl PEMBAYARAN --

Sudah terirna dari

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

:

Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Jurnlah uang

:

(2) .......................

Terbilang dengan huruf

:

(3) .......................

Untuk pernbayaran

:

lmbalan jasa pelayanan perbankan untuk bulan (4) ......

Menyetujui: Kuasa Pengguna Anggaranl Penanggungjawab Kegiatanl Pembuat Kornitmen

(5) .............. tanggal (6) .....

(9) Nama Jelas

(7) ....................

(8) Nama Jelas

I

PETUNJUK PENGlSlAN KUlTANSllBUKTl PEMBAYARAN

(2)

I Diisi nomor kuitansi atau bukti pembayaran / Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka

1 1

(3)

(

I

]

(1)

(

1 1 1 1

(4)

(5) (6)

1 Diisi bulan penerbitan SP2D 1 Diisi tempat kuitansi dibuat dan ditandatanqani 1 Diisi tanaaal kuitansi dibuat dan ditandatanaani

(7)

Diisi nama jabatan penerima dana

(8)

Diisi tanda tangan penerima dana

(9)

I

Diisi jumlah atau nilai uang dengan huruf

I I I

- .tandatangan Diisi .. . Kuasa Pengguna AnggaranlPenanggungjawab Kegiatanl

I Pembuat Komltmen

I

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 lF'B12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

REKAPITULASI DAFTAR SP2D NON GAJl YANG TELAH DIBAYARKAN : ........................ (1) .......................................

NAMA BO l

-

JUMLAH (7)................. (. .................................... (8). ............................ ... ...................... .)

Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaranl Penanggungjawab Kegiatanl Pembuat Komitmen

......... (9).......................... .................. (10)...............

(11)

(12)

Narna Jelas

Nama Jelas

PETUNJUK PENGlSlAN REKAPITULASI DAFTAR SPZD NON GAJl YANG TELAH DIBAYARKAN

/

1 1

(1)

Diisi narna 6 0 I : Mandiri, BNI atau BRI

(2)

Diisi bulan penerbitan SP2D

(3) (4)

(5)

( Diisi nornor urut

1

/ Diisi nama KPPN / Diisi jumlah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN terkait pada bulan tersebut

I I

Diisi catatan apabila ada SP2D yang belurn dibayar pada hari itu atau dikernbalikan ke KPPN (Contoh: 2 SP2D sebesar Rp 500.000.000,- dikernbalikan) Diisi jumlah SP2D yang telah dibayarkan oleh bank pada bulan berkenaan

1 /

1

(8) (9)

(10)

1 Diisi jumlah SP2D pada (7) dengan huruf 1 Diisi narna kota dan tanggal / Diisijabatan pejabat bank yang rnenandatanganidaftar Diisi tandatangan Kuasa Pengguna AnggaranIPenanggungjawab Kegiatanl Pembuat Kornitmen

[

(12)

1 Diisi tanda tangan pejabat bank yang rnernbuat daftar

1 1 1

1

I

PERATURAN DIREKTURJENDERAL PERBENDAHARAAN lPBl2007 TENTANG PETUNJUK NOMOR PERPELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

59

Contoh Surat Permgatan oleh DJPBN KOP DJPBN Nornor Larnpiran Hal

: ............ 1)

Yth. PT Bank ............ 2) Jalan . . . . . -3) Bersarna ini karni sampaikan bahwa sesuai dengan ......4)

Sehubungan dengan ha1 tersebut, diminta penjelasanltanggapan Saudara dalarn waktu lirna hari kerja sejak diterbitkan Surat Peringatan ini.

I

Demikian karni sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terirna kasih

Direktur Jenderal.

..................

NIP

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERINGATAN I, II, dan Ill KEPADA 8 0 PUSAT (LAMPIRAN V1l.a) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

/ Nomor I 1

2-

-I

Surat Perlngatan I

ISurat Permgatan Penyarnpalan Laporan --

.-

Surat Peringatan II

I

--

II Penyampalan Laporan

/

Surat Peringatan Ill

keterlambatan Surat Peringatan Ill keterlambatan Penyampaian Laporan.

--

DIISI - narna bank DIISI alamat bank -

- -

--

-

--

Pasal 12 ayat (2) Kontrak Jasa Layanan Perbankan sebagai BO I Mitra Kerja KPPN Nomor . ............ PT. Bank ........... sebagai 8 0 Pusat wajib rnenyampalkan kepada kami, sebagai berikut :

Diisi alarnat bank

Diisi alamat bank

Pasal 14 ayat (1) huruf b, dalam waktu lima hari kerja sejak diterbitkan Surat Peringatan I tanggal ..... nomor ......... perihal ........., belum ada tanggapan atas surat dirnaksud.

Pasal 14 ayat (1) huruf c, dalam waktu lima hari kerja sejak diterbitkan Surat Peringatan I1 tanggal ..... nomor ......... perihal ........., belum ada tanggapan atas surat dimaksud.

atau

a. Pada akhir hari kerja copy rekening koran harian, advis kredit pengisian dana, dan Pasal 14 ayat (1) huruf b, tanggapan yang advis debet penihilan saldo RPK-BUN-P disampaikan tidak menyelesaikan rnasalah. yang telah dilegalisasi melalui facs~rnile Nornor 021-3524552 danlatau e-mail [email protected] ;

b. Hard copy Rekening koran harian, advis kredit pengisian dana, advis debet penihilan saldo RPK-BUN-P, dan Rekapitulasi penarikan dana per KPPN, paling lambat hari kerja berikutnya.

atau

Pasal 14 ayat (1) huruf c. tanggapan yang disampaikan tidak menyelesaikan masalah.

I

LAMPIRAN VII b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

Contoh Surat Pengenaan Denda oleh DJPBN

I

I

KOP Surat Nornor Larnpiran Hal

, ..................

: ............ 1)

Yth. PT Bank ........ 2) Jalan ......... .3)

Bersarna ini karni sarnpaikan bahwa sesuai dengan ...... ..4 ......... 5)

Selanjutnya denda tersebut agar disetorkan ke kas negara dalarn waktu lirna hari kerja sejak diterbitkan surat pengenaan denda ini, dan satu lernbar bukti setor disarnpaikan ke kantor karni Dernikian karni sarnpaikan, atas perhatiannya d~ucapkanterirna kasih

Direktur Jenderal,

................

NIP

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT TEGURAN I dan II KEPADA BO PUSAT (LAMPIRAN Vl1.b) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

i No.

Surat Pengenaan Denda

1

Surat Teguran I

1

Surat Teguran II

I

1

Surat Pengenaan Denda atas Surat Teguran I Penyetoran Denda atas Surat Teguran II Penyetoran Denda Penihilan RPK-BUN-P yang Tidak Penihilan RPK-BUN-P yang Tidak sesuai waktu Keterlambatan Penyetoran Jasa Layanan Perbankan ke kas negara. sesuai waktu yang ditetapkan. yang ditetapkan.

/

2

1 Diisi nama bank

/ 3 / Dlisl alarnat bank

I

Diisi nama bank

/ Diisi nama bank

I

Diisl alamat bank

1 D~is!alamat bank

I

Pasal 17 ayat (3) huruf b, dalam waktu lima hari kerja sejak diterbitkan Surat Teguran Pertama tanggal ..... nomor ........., PT. Bank......belum menyetor denda ke kas negara.

setempat dan paling lambat pukul

Berdasarkan data yang ada pada kami, pemindahbukuan saldo RPKBUN-P ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia tanggal ... dilaksanakan pukul... ..

T

u

a i Pasal ? 7 ayat (2) Kontrak tersebut diatas, PT. Bank ... . dikenakan denda sebesar Rp........x 0,03130 x ......... hari = Rp ....

I

1 1

Sehubungan dengan ha1 tersebut, denda dimaksud agar disetorkan ke rekening kas negara dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Teguran ini

Sehubungan dengan ha1 tersebut, denda dimaksud agar disetorkan ke rekening kas negara dalarn waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Teguran ini.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

Contoh Surat Peringatan I KOP Surat (KPPN seternpat) Nornor

, .................

Yth. P~mpinanBanklKantor Pos 2) Jalan ........ 3) Dengan ini disarnpaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-....IPB12007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) . . . . . . . . . . . 4 )

Sehubungan dengan ha1 tersebut, dirninta penjelasanltanggapan Saudara dalarn waktu lirna hari kerja sejak diterbitkan Surat Peringatan I in^. Dernikian karni sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terirna kasih

Kepala Kantor.

........... NIP

Ternbusan. 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Kepala Kantor Wilayah .... Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3 Pimpinan PT Bank .....IPT Pos Indonesia (Persero)

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERINGATAN I (LAMPIRAN Vll1.a) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) I

I

I

I Nomor 1

keterlambatan Surat Peringatan I keterlambatan Penyarnpaian pemberitahuan adanya ketidaksesuaian Laporan. Nomor, nama rekeninglnama bank pada SPZDISurat Perintah Transfer. Diisi nama bank atau kantor pos Diisi alamat banklkantor pos Untuk BO I, diisi: Pasal 5 ayat (9), paling lambat pukul 09.00 hari kerja berikutnya Saudara wajib rnenyampaikan kepada kami : a. Rekening koran; b Advis kredit penerimaan dana di rekening 8 0 1; c. Advis debet pengisian dana ke rekening BO II dan rekening pengeluaran pada Kantor Pos; dan d. Advis debet penihilan Rekening BO 1.

DIISI nama bank atau kantor pos DIISIalamat banklkantorpos Untuk BO I ~ I I S I Pasal 5 ayat (7) Saudara berkewajiban rnernber~tahukankepada kami adanya SP2D atau Surat Perlntah Transfer yang ditolak oleh bank penerima1Kantor Pos paling larnbat satu hari kerja setelah penolakan SP2D atau Surat Perintah Transfer diketahui.

2 3 4

i Untuk BO II, diisi:

/

'

i 1

!

1 , -A

I

URAIAN

-

'

A

Pasal 6 ayat (7) Saudara berkewajiban rnemberitahukan kepada kami adanya narnor nama rekening danlatau nama bank pada SP2D tidak sesuai dengan nomor danlatau narna rekening pada BO II paling lambat satu hari kerja setelah ket~daksesuaian tersebut diketahui. . ..-- ---

Untuk BO 11, diisi: Pasal 6 ayat (8), paling larnbat pukul 09.00 hari kerja berikutnya Saudara wajib menyampaikan kepada kami : a. Rekening koran; b. Advis kredit penerimaan dana; c. Advis debet penihilan Rekening 8 0 11.

Surat Peringatan I Keterlambatan Penyampaian Rekening Koran Bulanan

Untuk BO I, diisi: Pasal 5 ayat (lo), setiap tanggal 5 atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 merupakan hari libur menyampaikan rekening koran bulanan ke KPPN.

Untuk BO 11, diisi: Pasal 6 ayat (9), setiap tanggal 5 atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 merupakan hari libur menyampaikan rekening koran bulanan ke KPPN.

.-L P .i$ 2a ",-+ =2E% a m m ; c

.-m

.z

0,-0

a l x m ' " o

2

0

x

.- ,. w

..u

,,ma

L~

"$Fig

k:

b

-Y Y

m Y

51

m

- Z % E c g,5 a m m

3 a ap nz $E

$E 5n

m : u m L' m

c m x - -

m mu a

0

c

=.

6,,,"Ed F E

m m

AE

-

u

.- c" 5 m m Q E 2

c

m

f

-

dc k" E2 b

m In m

m % E D e

:$F

P w m

al

4WL mmUmd 5o~.mz Y-a

r

n

a

m

~

E ~

~ a

tanggal .......... (diis~tanggal SPZD gaji) yang tidak sesuai dengan nomor danlatau nama rekening pada kantor pos yang Saudara pimpin disampaikan kepada kami tanggal .... (diisi sesuai tanggal dari kantor pos) .pernberitahuan --

.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENlNG PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAWN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE

59

ACCOUNT (TSA)

Contoh Surat Pengenaan Denda

I

I

KOP Surat (KPPN Setempat) , ...................

Nomor Lampiran

:

Hal

:

....... 1)

Yth. Pimpinan BankIKantor Pos 2) Jalan ......... .3) Bersarna ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-....lPBl2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) ..... .4)

Selanjutnya denda tersebut agar disetorkan ke kas negara dalam waktu lirna hari kerja sejak diterbitkan surat pengenaan denda ini, dan satu lembar bukti setor disampaikan ke kantor kami. Demikian kami sarnpaikan, atas perhatiannya diucapkan terirna kasih

Kepala Kantor,

NIP Ternbusan : 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Kepala Kantor Wilayah .... Direktorat Jenderal Perbendaharaan ........... 3. P~mpinanPT Bank.. ./PT Pos Indonesia (Persero)

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PENGENAAN DENDA (LAMPIRAN V1ll.b) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) URAIAN Denda Keterlambatan Pen~h~lan 1 Denda Keterlarnbatan I Denda Keterlarnbatan I Denda Pernbebanan biaya Jasa Layanan Pencairan SPZD Pernindahbukuan ke rekening Penyetoran Reken~ngBO llBO IIIKantor Pos Perbankan ke kas negara. yang berhak. (khusus BO 1) Diisi narna bank atau k a n t o r l 2 s ~ i i s ; ~ a b a n k ~ a n pos t o r Diisi narna bank atau kantor pos biisi narna bank (khusus BO I) pos Diisi alarnat banWkantor pos Diisi alarnat bank (khusus BO I) h-&:2iiFFtor pos Diisi alamat banklkantor pos Untuk BO I, diisi. Pasal 5 ayat (8), pada akhir hari Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (4), penyetoran Pasal 2 ayat (8), Bank Pos kerja saldo pada Rekening Bank pemindahbukuan dar~ Rekening jasa layanan perbankan ke kas OperasionallKantor diperkenankan negara paling larnbat 3 (tiga) hari tidak Operasional I harus dinihilkan. Bank Operasional I ke rekening kerja setelah diterima tagihan dari mernungut biaya transaksi yang tercantum dalarn KPPN (khusus BO I) atas percairan SP2D. SP2DISurat Perintah Transfer sesual harus dilaksanakan tanggal yang tercantum pada SP2DISurat Perintah Transfer.

I I

,

/

Untuk BO II, diisi : Untuk BO II Pasal 6 ayat (7), BO II Pasal 20 ayat (2) huruf b, rnentransferlmern~ndahbukukan pernindahbukuan dari Rekening Bank Operasional II ke rekening saldo Reken~ng BO II ke yang tercantum dalarn Reken~ng RPK-BUN-P melalu~ SP2DlSurat Perintah Transfer BO I pada akh~rpembayaran gajl harus dilaksanakan sesuai pal~nglambat pukul 14 00 waktu tanggal yang tercanturn pada SP2DISurat Perintah Transfer. setemoat

/

/

1

Untuk Kantor Pos, diisi: Pasal 7 ayat (7) huruf a, saldo Reken~ng Pengeluaran dalarn rangka penyediaan dana SP2D non gaji pada Kantor Pos, ditransferldipindahbukukan ke RPK-BUN-P melalui BO I paling larnbat pukul 15.30 waktur seternpat. Atau

Untuk Kantor Pos, diisi: Pasal 20 ayat (3) huruf b, Pasal 20 ayat (2) huruf b, pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran ke rekening Yang tercantum dalamSP2D harus dilaksanakan sesuai tanggal yang tercantum pada SP2D.

I

Pasal 7 ayat (7) huruf b, saldo Reken~ng Pengeluaran dalarn rangka penyediaan dana SP2D gaji pada kantor pos, pada akhlr har~ pernbayaran gaji pal~ng larnbat pukul 15 00 waktu seternpat d~transferld~plndahbukukan ke RPK-BUN-P rnelalui BO 1. Berdasarkan rekening koran Berdasarkan laporan tertul~sdari banklkantor pos tanggal . . . . . . . ........... pernindahbukuan dari terdapat saldo sebesar Rp.. ..... Rekening Bank Operasional IIRekening 00 IllRekening Pengeluaran Kantor Pos ke ........... pada rekening SP2DlSurat Perintah Transfer tanggal .......... Nornor ........ dilaksanakan pada tanggal ........

Berdasarkan bukti setoran Berdasarkan laporan (SSBP), penyetoran jasa tertulislsurat pernyataan layanan perbankan ke kas dari ........... atas pencairan dikenakan biaya negara sebesar Rp ........ SP2D sebesar Rp...... dilakukan tanggal ........

(khusus BO I)

Sesuai Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal : Perbendahaan Nomor ....lPBl2007, banklkantor pos yang Saudara pirnpin dikenakan denda sebesar Rp........x 0,03130 x .........hari = RD.....

Sesuai dengan dan Pasal 20 ayat (5) huruf (b) Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaan Nornor : ....IPB12007, banklkantor pos yang Saudara pirnpin dikenakan denda sebesar Rp........ x 0,03130 x ........ hari = Rp........

Sesuai dengan dan Pasal 20 ayat (5) huruf (CIS bank yang Saudara pimpin dikeflakan denda Rp ..............) 0,03130 x ....... hari = Rp ........ Selanjutnya denda tersebut agar disetOrkan ke rekening kas negara pada bank persepsi, dan satu lernbar bukti setor disampaikan ke kantor kami. (khusus BO I)

Sesuai dengan dan Pasal 20 ayat (5) huruf d, banklkantor pos yang Saudara pirnpin dikenakan denda sebesar Rp.............. x 300 % = Rp ........ Selanjutnya denda tersebut agar disetorkan ke rekening kas negara pada bank persepsi, dan satu lernbar bukti setor disarnpaikan ke kantor karni.

PERATURAN OIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN UANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL OALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

Contoh Surat Peringatan II

I

I

KOP Surat Kanwil Nomor Larnpiran Hal

,

...................

: . . . . . . . . . . . . 1)

Yth. Pirnpinan BankIKantor Pos 2) Jalan ....... ..3) Bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER- ....lPBl2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) Pasal 16 ayat ( 6 ) , Saudara harus menyampaikan tanggapan dalarn waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Peringatan I Berdasarkan laporan dari Kepala KPPN ........... bahwa sarnpai batas waktu yang ditetapkan, Saudara belurn menyarnpaikan tanggapan (tanggapan yang Saudara sarnpaikan belum menyelesaikan masalah). * Sehubungan dengan ha1 tersebut kami rninta penjelasanltanggapan Saudara dalarn waktu lima hari kerja sejak Surat Peringatan II ini diterbitkan. Demikian karni sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terirna kasih

Kepala Kantor,

NIP Ternbusan: 1 Direktur Jenderal Perbendaharaan 2 Pimpinan PT Bank ..... IPT Pos Indonesia (Persero) 3 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

I

' P l l ~ hsalah satu

.....

I

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERINGATAN II (LAMPIRAN Vlll.c) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

1 Nomor /

I

URAIAN Surat Pertngatan I1 keterlambatan Surat Peringatan II keterlambatan Penyarnpaian pernberltahuan adanya ketldaksesua~an Laporan. Nornor, nama rekentnglnarna bank pada SPZDlSurat Perlntah Transfer - - --

-- - -

DIISInama bank atau kantor pos

--

Diisi narna bank atau kantor pos

-

DIISI alamat banklkantor pos

Diisi alamat banklkantor pos

.

Surat Peringatan II Keterlambatan Penyampaian Rekening Koran Bulanan

I Diisi narna bank atau kantor pos I / Diisi alamat banklkantor pos 1

LAMPIRAN Vlll d PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

Contoh Surat Teguran I KOP Surat Kanwil Nomor Lampiran Hal

, ................... : ............ 1)

Yth. Pimpinan BanklKantor Pos 2) Jalan ......... .3)

Bersama ini karni sarnpaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaan Nomor PER- ....IPB12007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nih~l Dalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)....., ........4) Berdasarkan laporan dari Kepala KPPN ......... Saudara belum rnenyetorkan denda tersebut ke kas negara. Untuk itu karni rn~ntaagar dalam waktu 5 (lirna) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran I ~ n i ,Saudara harus menyetor denda sebesar Rp...... ke kas negara, dan satu lernbar bukti setor disarnpaikan kepada Kepala KPPN.......... Dernikian karni sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terirna kasih

Kepala Kantor,

NIP Tembusan: :. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. P~rnpinanPT Bank .... IPT Pos Indonesia (Persero) 3 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

..

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT TEGURAN I (LAMPIRAN Vll1.d) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) No. Surat Teguran I Penyetoran Surat Teguran I Penyetoran Surat Teguran I Penyetoran Surat Teguran I Penyetoran Keterlarnbatan Denda Denda Keterlarnbatan Penihilan Denda Keterlarnbatan Denda Pembebanan biaya Rekening BO IIBO IllKantor Pos Pernindahbukuan ke rekening Penyetoran Pencairan SPZD yang berhak. Jasa Layanan Perbankan ke kas negara. (Khusus BO I) DIIS~narna bank atau kantor pos

Diisi narna bank atau kantor pos

Diisi narna bank (Khusus B 0 I)

Diisi narna bank atau kantor POS

Diisi alamat banklkantor pos

Diisi alarnat bank (Khusus BO I)

Diisi alamat banklkantor pos

Pasal 20 ayat (5) huruf c, Saudara harus rnenyetorkan denda keterlarnbatan penyetoran jasa layanan perbankan ke kas negara dalarn waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda

Pasal 20 ayat (5) huruf d, Saudara harus rnenyetorkan denda Pembebanan biaya Pencairan SPZD ke kas dalam waktu 5 negara (lirna) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda.

I

Di~sialarnat banklkantor pos Pasal 20 ayat (5) huruf a, Saudara harus rnenyetorkan denda keterlambatan oenihilan rekening BO llBO l l l ~ a n t o rPos ke kas negara dalarn waktu 5 (lirna) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda.

(Pasal 20 ayat ( 5 ) huruf b, Saudara wajib menyetorkan keterlarnbatanl denda kekurangan pernindahbukuan ke rekening yang tercanturn dalarn SPZDlSurat Perintah Transfer. dalam waktu 5 (lirna) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda.

(Khusus BO I)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PERIPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

59

Contoh Surat Peringatan I11 KOP DJPBN Nomor Lampiran Hal

, ...................

: :

.............1)

Yth. Direksi PT Bank........2) Jalan .........3) Bersarna ini karni sarnpaikan bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Kontrak Jasa Layanan Perbankan sebagai BO I Mitra Kerja KPPN Nomor : ............ Bank ...........Cabang....... sebagai BO IMitra Kerja KPPN ..... wajib rnenyarnpaikan tanggapan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Peringatan I 1 oleh Kepala Kanwil .... Ditjen Perbendaharaan ........... Berdasarkan laporan dari Kepala Kanwil .... Ditjen Perbendaharaan .........., Bank ...........cabang ....... belum rnenyampaikan tanggapan atas Surat Peringatan I 1 tersebutltanggapan yang disampaikan tidak rnenyelesaikan masalah (terlampir). * Sehubungan dengan hat tersebut diminta agar Saudara menyelesaikan perrnasalahan tersebut diatas dalam waktu lirna hari kerja sejak Surat Peringatan ini diterbitkan. Demikian kami sarnpaikan, atas perhatiannya diucapkan terima

4

kasih. Direktur Jenderal,

NIP Ternbusan: 1. Kepala Kantor Wilayah .... Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...... 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ....... 3. Pimpinan PT Bank .....Cabang ...... * Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN 111 (BO I) (LAMPIRAN VII1.e) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN TREASURY SINGLEACCOUNT(TSA)

I Nomor I

r-- 1 '

1

I

!

(

I

1

URAIAN Surat Peringatan I11 keterlambatan Surat Peringatan I11 keterlambatan Penyampaian pernberitahuan adanya ketidaksesuaian Laporan. Nomor, nama rekeninglnama bank pada SPZD/Surat Per~ntahTransfer. DIISI nama bank

Surat Peringatan 111 Keterlambatan Penyampaian Rekening Koran Bulanan

DIISI nama bank

DIISI nama bank

DIISIalamat bank

DIISI alamat bank

-

1-

DIISIalamat bank/ ---

--

PERATURAN DIREKTURJENDERAL PERBENDAHARAAN lPB12007 TENTANG PETUNJUK NOMOR PERPEIAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PEIAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGWI PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

59

Contoh Surat Teguran I1 KOP DJPBN Nomor Lampiran Hal

: :

.............1)

Yth. Direksi PT Bank........2) Jalan .........3) Bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan

.....4)

Berdasarkan laporan dari Kepala Kanwil .... Ditjen Perbendaharaan Bank ...........cabang....... belum menyetor denda dimaksud ke kas negara (terlampir).

..........,

Sehubungan dengan ha1 tersebut diminta agar Saudara menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, dalam waktu lima hari kerja sejak Surat Peringatan ini diterbitkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih Direktur Jenderal,

.................... NIP

Ternbusan: 1. Kepala Kantor Wilayah .... Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...... 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ....... 3. Pimpinan PT Bank.....Cabang ......

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TEGURAN I 1 (BO I ) (LAMPIRAN VII1.f) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANMN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA) URAIAN 1

Surat Teguran I1 Penyetoran Surat Teguran I 1 Penyetoran Surat Teguran I1 Penyetoran Surat Teguran I 1 Penyetoran Keterlambatan Denda Keterlambatan Penyetoran Denda Pembebanan biaya Denda Keterlambatan Penihilan Denda Pemindahbukuan ke rekening Jasa Layanan Perbankan ke kas Pencairan SPZD Rekening BO I negara. yang berhak. Diisi nama bank

Diisi narna bank

Diisi alamat bank

Diisi alamat bank

Diisi alamat bank

Pasal 18 ayat (3) huruf b dan c Kontrak Jasa Layanan Perbankan Sebagai BO I Mitra Kerja KPPN Nomor ....... Bank ...........cabang..... sebagai BO I Mitra Kerja KPPN ..... wajib menyetorkan denda keterlambatanlkekurangan pemindahbukuan ke rekening yang tercantum dalam SPZD/Surat Perintah Transfer, dalarn waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda.

Pasal 18 ayat (3) huruf d Kontrak Jasa Layanan Perbankan Sebagai BO I Mitra Kerja KPPN Nomor ....., Bank ...........cabang....... sebagai BO I Mitra Kerja KPPN ..... wajib menyetorkan denda keterlambatan penyetoran jasa layanan perbankan ke kas negara dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda

Pasal 20 ayat (3) huruf e Layanan Kontrak Jasa Perbankan Sebagai BO I Mitra Kerja KPPN Nomor Bank ...........cabang....... sebagai BO I Mitra Kerja KPPN ..... wajib menyetorkan denda atas Pembebanan biaya Pencairan SPZD ke kas negara dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda.

Diisi nama bank .-

Diisl alamat bank --.

~

.

Pasal 18 ayat (3) huruf a Kontrak Jasa Layanan Perbankan Sebagai BO I Mitra Kerja KPPN Nomor ....., Bank ...........cabang....... sebagai BO I Mitra Kerja KPPN ..... wajib menyetorkan denda keterlambatan penihilan rekening €30Ike kas negara dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda.

.

......

LAMPIRAN Vll1.g

PERATURAN DIREKTURJENOERALPERBENDAHARAAN NOMOR PERIPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALW NIHIL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

59

Contoh Surat Peringatan Ill (Kantor Pusat 6 0 II dan PT. Pos Indonesia) KOP DJPBN Nornor Lampiran Hal

, ...................

: .............1)

Yth Direksi PT Bank ........ 2) Jalan .........3) Bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaan Nornor PER-..../PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) Pasal 18. Saudara harus menyarnpaikan tanggapan dalarn waktu 5 (lirna) hari kerja sejak diterbitkan Surat Peringatan II Berdasarkan laporan dari Kepala Kanwil .... Ditjen Perbendaharaan .........., Bank ........... Cabang....... belum menyampaikan tanggapan atas Surat Peringatan II tersebuvtanggapan yang disampaikan tidak menyelesaikan masalah (terlampir). * Sehubungan dengan ha1 tersebut diminta agar Saudara menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, dalam waktu lirna hari kerja sejak Surat Peringatan ini diterbitkan. Dernikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Direktur Jenderal.

....................

NIP Ternbusan: 1 Kepala Kantor Wilayah .... Direktorat Jenderal Perbendaharaan ...... 2 . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara....... 3. Pimpinan PT Bank.. Cabang ...... IKepala Kantor Pos...... * P~lihsalah satu

I 1

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERINGATAN Ill (Kantor Pusat 8 0 11 dan PT. Pos Indonesia) (LAMPIRAN Vll1.g ) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

1

Nomor

1

1

i Surat

Per~ngatan Ill keterlarnbatan Surat Per~ngatanIll keterlambatan Penyarnpalan adanya ket~daksesua~anLaporan Nornor nama reken~nglnarna bank pada SPZDISurat Per~ntahTransfer

I pernber~tahuan

P

w

F

I

URAIAN

I

I

I1

Surat Per~ngatan Ill Keterlambatan Penyampalan Reken~ngKoran Bulanan

I

DIISI nama kantor pusat 8 0 It atau PT Pos DIM nama kantor pusat BO I1 atau PT Pos DIISI nama kantor pusat BO II atau PT Pos lndones~a lndones~a(Persero) lndones~a(Persero) (Persero)

2

,

-

--

3

I

-

---

--

--

-

DIISI alarnat kantor pusat 8 0 II atau PT Pos DIISI alarnat kantor pusat BO I1 atau PT Pos DIISI alarnat kantor pusat BO II atau PT Pos lndones~a lndones~a(Persero) Indones~a(Persero) (Persero)

LAMPIRAN Vlll h PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 59 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKENING PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BERSALDO NlHlL DALAM RANGKA PENERAPAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

- -

Contoh Surat Teguran II (Kantor Pusat BO I1 dan PT Pos Indones~a) KOP DJPBN Nomor Lampiran Hal

, ...................

: ............. 1)

Yth. Direksi PT Bank ........ 2) Jalan ....... ..3) Bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan .... 4)

1 I

Berdasarkan laporan dari Kepala Kanwil .... D~tjenPerbendaharaan ........., Bank ........... Cabang....... belum menyetor denda dimaksud ke kas negara (terlampir). Sehubungan dengan ha1 tersebut diminta agar Saudara menyelesaikan pernlasalahan tersebut diatas, dalam waktu lirna hari kerja sejak Surat Peringatan ini diterbitkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan ter~rnakasih Direktur Jenderal.

NIP

T e m b ~san: 1. K ~ p a l aKantor Wilayah ... Direktorat Jenderal Perbendaharaan ..... 2 K pala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . 3. Pimpinan PT Bank ... Cabang .. ../Kepala Kantor Pos . . . . . . . .

II II

PETUNJUK PENGlSlAN SURAT TEGURAN II (Kantor Pusat BO II dan PT. Pos Indonesia) (LAMPIRAN Vll1.h) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)

Teguran II Penyetoran Surat Teguran II Penyetoran Denda Surat Teguran II Penyetoran Denda Surat Keterlarnbatan Penihilan Rekening BO II Keterlarnbatan Pernindahbukuan ke Pembebanan biaya Pencairan SPPD IKantor Pos rekening yang berhak.

Denda

Diisi narna kantor pusat BO II atau PT. Pos lndonesia (Persero)

Dtisi narna kantor pusat BO II atau PT Pos lndonesia (Persero)

Diisi alarnat kantor pusat BO II atau PT. Pos lndonesia (Persero)

Diisi alamat kantor pusat BO II atau PT Diisi alamat kantor pusat BO II atau PT Pos Pos lndonesia (Persero) Indonesia (Persero)

18,

BanklKantor Pos sebagai Mitra Kerja rnenyetorkan denda keterlambatan penihilan rekening BO IlIKantor Pos ke kas negara dalam waktu 5 (I~rna) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda. Pasal

. . . . . . . . .cabang . ....... KPPN ..... wajib

Pasal 18, BankIKantor ...........cabang ....... sebagai Mitra Kerja KPPN ..... wajib rnenyetorkan denda keterlarnbatanl kekurangan pernindahbukuan ke rekening yang tercantum dalam SP2DISurat Perintah Transfer, dalarn waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda.

Diisi nama kantor pusat BO I1 atau PT Pos lndonesia (Persero)

Pasal 18, BanklKantor Pos ...........cabang....... sebagai Mitra Kerja KPPN ..... wajib rnenyetorkan denda atas Pernbebanan biaya Pencairan SPZD ke kas negara dalarn waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Pengenaan Denda.

VIII. INFORMAS1 & AKUNTANSI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200

3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.verbendaharaan.~o.~d

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; SURAT EDARAN Nornor SE- 25 IPBl2007 TENTANG

PENAMBAHAN KODE DAN URAIAN AKUN NERACA, AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA AKUN NON-ANGGARAN DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 13lPMK.0612005 tentang Bagan Perkiraan Standar, dinyatakan bahwa Bagan Perkiraan Standar selanjutnya dikelola/ditarnbah/dikurangi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, rnengingat pada saat pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan Modul Penerirnaan Negara (MPN) terdapat penerirnaan dan pengeluaran Kernenterian NegaralLernbaga yang belum tertarnpung dalarn Bagan Perkiraan Standar dirnaksud. Sehubungan dengan ha1 tersebut, bersarna ini disarnpaikan penarnbahan kode dan uraian rnata anggaran dalarn Bagan Perkiraan Standar seperti di bawah ini:

1.

Daftar Penarnbahan Kode dan Uraian Akun Neraca (sebagaimana tercanturn dalarn Larnpiran I);

2.

Daftar Penarnbahan Kode dan Uraian Akun Pendapatan dan Belanja (sebagairnana tercanturn dalarn Lampiran 11);

3.

Daftar Penarnbahan Kode dan Uraian Akun Non-Anggaran (sebagairnana tercantum dalarn Larnpiran Ill).

Dernikian untuk dipedornani dalarn rangka pemrosesan transaksi Tahun Anggaran 2007 dan untuk dilaksanakan sebagairnana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544

Ternbusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Perbendaharaan

Direktorat Jenderal

SURAT EDARAN DIREKTUR JENOERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 25 /PB/2007 TENTANG PENAMBAHAN KODE DAN URAIAN AKUN NERACA. AKUN PENDAPATAN DAN BE~ANJA SERTA AKUN NON-ANGGARAN DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR

DAFTARPENAMBAHANKODEAKUNNERACA

LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 25 lPB12007 TENTANG PENAMBAHAN KODE DAN URAlAN AKUN NERACA. AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA AKUN NON-ANGGARAN DALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR

DAFTAR PENAMBAHAN KODE AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA KELOMPOK PENDAPATAN Kode 1424114

1

1

1

424514

1 1 1 1 1/

Uraian Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetaokan Penaadilan Pengernbalian Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan Pengadilan

42349

Pendapatan Lain-Lain II

423491

Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha

423826

4242 42421 424211

4246 42461

142461

1 1 1 1 1

I

1

PengernbalianPendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia

1

1

1 I

Pendapatan Bagian Pernerintah dari Sisa Surplus Bank lndonesia Pendapatan Bagian Pernerintah dari Sisa Surplus Bank lndonesia Pengembalian Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank lndonesia Pengernbalian Pendapatan Bagian Pernerintah dari Sisa Surolus Bank Indonesia Pengernbalian Pendapatan Bagian Pernerintah dari Sisa Surplus Bank lndonesia

1

KELOMPOK BELANJA Uraian

Kode 551218 551317

Belanja Subsidi Elpiji

1 Subsidi Biaya Pengawasan Pupuk Subsidi Biaya Perawatan Beras

551318

I 551617

Pengembalian Belanja Subsidi Elpiji

I 551716

Pengembalian Belanja Subsidi Pupuk

551717

Pengembalian Subsidi Biaya Pengawasan Pupuk

581 125

Belanja karena Rugi Selisih Kurs

581 126

Jasa Perbendaharaan

1 581127 1 Jasa Surveyor

I

1 581225 1

I

Pengembalian Belanja Selisih Kurs

581227

Pengembalian Jasa Surveyor

61126

Belanja Pertambangan Panas Bumi

161 261 161 263

I 1 1

-

-

Belanja Dana Bagi Hasil Setoran Bagian Pemerintah untuk Provinsi Belanja Dana Bagi Hasil Setoran Bagian Pemerintah untuk KabupatenlKota Penghasil Belanja Dana Bagi Hasil Setoran Bagian Pemerintah untuk KabupatenlKota Lainnya Belanja Dana Bagi Hasil luran Tetap dan luran Produksi untuk Provinsi Belanja Dana Bagi Hasil luran Tetap dan luran Produksi untuk KabupatenlKota Penghasil Belanja Dana Bagi Hasil luran Tetap dan luran Produksi untuk KabupatenlKota Lainnya

I

I

I

61 1446

Pengembalian Belanja Bagi Hasil Dana Reboisasi untuk Provinsi

61 1447

Pengembalian Belanja Bagi Hasil Dana Reboisasi untuk KabupatenlKota Penghasil

LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 25 /PB/2W7 TENTANG PENAMBAHAN KODE DAN URAIAN AKUN NERACA. AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA AKUN NON-ANGGARAN OALAM BAGAN PERKIRAAN STANDAR

DAFTAR PENAMBAHAN KODE AKUN NON-ANGGARAN KELOMPOK AKUN NON ANGGARAN

Rekening 502.000000 814356

Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening RPKBUN P3 ke Rekening 502.000000

81436

Penerimaan Pemindahbukuan Rekening Talangan Reksus Kosong dengan Rekening Sub BUN Talangan karena Reksus Kosong

814361

Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000001

814362

Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke

I Rekening 561.000002

p

6

4

Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000003

1

Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekenina 561.000005 Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 561.000001 ke Rekening 500.000001 Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 561.000002 ke Rekening 500.000001 Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 561.000003 ke Rekening 500.000001 Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 561.000005 ke Rekening 500.000001

81437

Penerimaan Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening Talangan karena Reksus Kosong

814371

Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening 500.000001

1814372 1 817

1 8171

Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 502.000000

I Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 1 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan

81711

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan

8171 11

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan Antar Rekening KPPN

1

Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank TunggalIBO IIBO Ill ke BanklPos Persepsi selaku Entitas Pengeluaran Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening KUN dalam Valuta USD Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening 600.502411 Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 600.50241 1 ke Rekening 502.000000

I

J

824362

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000002

824363

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000003

824364

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000005

824365

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 561.000001 ke Rekening 500.000001

824366

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 561.000002 ke Rekening 500.000001

824367

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 561.000003 ke Rekening 500.000001

824368

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 561.000005 ke Rekening 500.000001

82437

Pengeluaran Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening Talangan karena Reksus Kosong

824371

Pengeluaran Pernindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening 500.000001

824372

Pengeluaran Pernindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 502.000000

827

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan

8271

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan

82711

Koreksi Penerirnaan Pemindahbukuan

827111

Koreksi Penerirnaan Pemindahbukuan Antar Rekening KPPN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

: 3449230 pswl. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaanqo.ld

Telepon

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; SURAT EDARAN Nornor SE-34lPBl2007 TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PENGALIHAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT DAN POLRl KEPADA SATUAN KERJA Dalarn rangka persiapan pengalihan adrninistrasi pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Sipil dan Polri kepada Satuan Kerja, dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: A.

Kepala KPPN 1.

Segera rnelakukan penertiban terhadap adrninistrasi pengelolaan Belanja Pegawai meliputi: a.

Melengkapi pengisian data pegawai, rnutasi kepegawaian, data keluarga terakhir, riwayat pernbayaran sarnpai dengan pernbayaran terakhir, dan catatan utang pada Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan;

b.

Mernisahkan antara Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan dan dokurnen pendukung kepegawaian;

c.

Mernasukkan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan ke dalam file box berlabel dan disusun secara berurutan sesuai dengan nornor urut dalarn daftar gaji bulan terakhir;

d.

Menyusun secara kronologis dokurnen pendukung kepegawaian masing-masing pegawai yang ada pada KPPN dilengkapi nota persetujuan pengangkatan sebagai calon pegawai dari BKN, SK pengangkatan pertarna sebagai calon pegawai sarnpai dengan SK rnutasi kepegawaian terakhir, dan dirnasukkan ke dalarn snelhechter folio yang diberi label narna

pegawai dan nornor urut sesuai daftar gaji bulan terakhir, selanjutnya dirnasukkan ke dalarn file box satker dan diberi daftar isi; e.

Dalarn ha1 terdapat dokumen pendukung kepegawaian yang tidak lengkap pada KPPN, agar rnerninta kepada satker untuk menyarnpaikan sekurang-kurangnya copy SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat 2 (dua) periode terakhir, SK Tunjangan Jabatan 2 (dua) periode terakhir, SK Kenaikan Gaji Berkala 2 (dua) periode terakhir, dan Daftar Susunan Keluarga (KP4) terakhir.

2.

Kepala KPPN agar mernbentuk Satuan Tugas untuk melaksanakan penyelesaian penertiban adrninistrasi pengelolaan Belanja Pegawai.

3.

Pelaksanaan penertiban adrninistrasi pengelolaan Belanja Pegawai pada masing-masing KPPN, agar diselesaikan selambat-lambatnya sarnpai dengan akhir bulan September 2007.

4.

Untuk mendukung kelancaran administrasi pengelolaan Belanja Pegawai, agar rnenyediakan 1 (satu) unit kornputer yang digunakan sebagai sewer khusus selarnbat-larnbatnya pada akhir bulan September 2007, dengan spesifikasi minimal: a. b. c. d. e.

5.

Processor 2.8 GHz; RAM 1 GB; Hard disk 80 GB; Ethernet Card; Floppy disk, CD-RW, dan USB.

Segera rnernbuat surat edaran kepada satker untuk melakukan penertiban administrasi pengelolaan Belanja Pegawai sebagai berikut: a.

Menyusun secara kronologis dokurnen pendukung kepegawaian masing-masing pegawai dilengkapi SK pengangkatan pertarna sebagai calon pegawai sarnpai dengan SK mutasi kepegawaian terakhir, dan dimasukkan ke dalam snelhechter folio yang diberi label nama pegawai dan nornor urut sesuai daftar gaji bulan terakhir, selanjutnya dimasukkan ke dalarn file box satker dan diberi daftar isi;

b.

Dalarn ha1 satker tidak rnerniliki dokurnen pendukung kepegawaian sebagairnana dirnaksud pada huruf a, agar melengkapi dokurnen tersebut sekurang-kurangnya copy SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat 2 (dua) periode terakhir, SK Tunjangan Jabatan 2 (dua) periode terakhir, SK Kenaikan Gaji Berkala 2 (dua) periode terakhir, dan Daftar Susunan Keluarga (KP4) terakhir.

B.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 1.

Apabila diperlukan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk Satuan Tugas untuk membantu penyelesaian penertiban administrasi pengelolaan Belanja Pegawai pada KPPN.

2.

Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan penertiban administrasi pengelolaan Belanja Pegawai pada KPPN dalam wilayah kejanya.

3.

Hasil pelaksanaan penertiban administrasi pengelolaan Belanja Pegawai dan permasalahan yang dihadapi, agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Sistem Perbendaharaan pada tanggal 5 Oktober 2007 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini serta dikirimkan melalui ftpl .perbendaharaan.qo.id pada folder "pengalihan gaji".

Demikian sebagaimana mestinya.

untuk

dipedomani

dan

dilaksanakan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2007 Direktur Jenderal, ttd. Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Perbendaharaan

Direktorat Jenderal

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAWN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWW NOMOR PER-51lPB12007 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BELANJA YANG MASlH HARUS DIBAYAR DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami;

b.

bahwa Belanja yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban pemerintah yang harus disajikan dalam laporan keuangan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Akuntansi Belanja yang Masih Harus Dibayar;

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591PMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BELANJA YANG MASlH HARUS DIBAYAR. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barangljasa yang telah diterimaldinikmati danlatau perjanjianl komitmen Yang dilakukan oleh Kementerian NegaralLembagalPemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaranl pelunasanlrealisasi atas haklperjanjianlkomitmen tersebut.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku untuk: 1.

Entitas akuntansi NegaralLembaga;

di

lingkup

Kementerian

2.

Entitas pelaporan Kementerian NegaralLembaga;

3.

Entitas pelaporan Pemerintah Pusat.

(1)

Entitas akuntansi danlatau entitas pelaporan wajib menyajikan Belanja yang Masih Harus Dibayar dalam Neraca Tahunan.

(2)

Penyusunan dan penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Peraturan ini tidak berlaku untuk kewajiban yang timbul akibat barangljasa yang telah diterimaldinikmati dan perikatannya dengan pihak ketiga yang dilakukan Kementerian NegaraILembaga yang tidak tersedia anggarannya.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO NIP 060046544

DAFTAR IS1

BAB l PENDAHULUAN A.

Umum ..................................................................................

B.

Ruang Lingkup ........................................................................

C.

Tujuan ...................................................................................

D.

Definisi ..................................................................................

BAB II PENGERTIAN DAN JENlS BELANJA YANG MASlH HARUS DIBAYAR A.

Pengertian ..............................................................................

B.

Jenis-Jenis Belanja yang Masih Harus Dibayar ..............................

BAB Ill PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MASlH HARUS DIBAYAR A.

lnventarisasi Dokumen ..............................................................

B.

Analisis Dokumen ....................................................................

C.

Pembuatan Daftar Belanja yang Masih Harus Dibayar .....................

BAB IV PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA YANG MASlH HARUS DIBAYAR A.

Pembuatan Daftar Rekapitulasi .................................................

B.

Pembuatan Jurnal Penyesuaian ................................................

C.

Penyajian dalam Neraca ..........................................................

D.

Pembuatan Jurnal Balik ............................................................

BAB V CONTOH KASUS BELANJA MODAL YANG MASlH HARUS DIBAYAR Daftar Non-Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar ........................ Daftar Rekapitulasi Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar Neraca .......................................................................................................... Formulir Jurnal Penyesuaian ........................................................................

Bab l

PENDAHULUAN A.

Umum Untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, akurat, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pada Kementerian NegaralLembaga mencakup pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas semua kejadian atau transaksi keuangan. Laporan keuangan tingkat Kementerian NegaralLembaga harus menyajikan informasi yang lengkap. Namun, salah satu pos neraca yang belum disajikan selama ini adalah perkiraan Belanja yang Masih Harus Dibayar. Praktik yang terjadi selama ini, pada umumnya kewajiban yang dicatat dalam pembukuan pemerintah hanya utang yang berasal dari pinjaman. Oleh karena itu, pedoman penyajian atas Belanja yang Masih Harus Dibayar perlu diatur agar memudahkan Kementerian NegaralLembagalBendahara Umum Negara (BUN) dalam menatausahakan dan melaporkan Belanja yang Masih Harus Dibayar dalam laporan keuangan.

B. Ruang Lingkup Pedoman akuntansi ini berlaku untuk seluruh Belanja yang Masih Harus Dibayar pada Kementerian NegaralLembagalBUN pada tanggal neraca. Pedoman ini tidak mengatur kewajiban yang timbul akibat barangljasa yang telah diterimaldinikmati dan perikatan dengan pihak ketiga yang dilakukan Kementerian NegaralLembaga yang tidak tersedia anggarannya. C. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Akuntansi Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah untuk memberikan petunjuk kepada Kementerian NegaraILembaga dalam melaksanakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan Belanja yang Masih Harus Dibayar. D. Definisi

1.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2.

Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barangljasa yang telah diterimaldinikmati danlatau perjanjianlkornitmen yang dilakukan oleh Kementerian NegaralLembagalPemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaranlpelunasanlrealisasiatas haklperjanjianl komitmen tersebut.

3.

Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disebut CaLK, adalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalarn Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.

Entitas Akuntansi adalah unit pernerintahan Pengguna AnggaranIPengguna Barang dan oleh karenanya wajib rnenyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

5. Entitas Pelaporan adalah unit pernerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang rnenurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

6.

Kewajiban adalah utang yang tirnbul dari peristiwa rnasa lalu yang penyelesaiannya rnengakibatkan aliran keluar surnber daya ekonorni pemerintah.

7.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan dibayar kernbali atau jatuh tempo dalarn waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

8.

Sistem Akuntansi Pernerintah Pusat, yang selanjutnya disebut SAPP, adalah serangkaian prosedur manual rnaupun yang terkomputerisasi rnulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sarnpai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pernerintah Pusat.

9.

Sistern Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur rnanual rnaupun yang terkornputerisasi rnulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sarnpai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kernenterian NegaralLernbaga.

10. Standar Akuntansi Pernerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalarn rnenyusun dan rnenyajikan laporan keuangan pemerintah. 11. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut UAI, adalah unit organisasi Kementerian NegaralLernbaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang. 12. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah UAI yang rnelakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja.

13. Unit Akuntansi Pernbantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah UAI yang rnelakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan rnaupun barang seluruh UAKPA yang berada dalarn wilayah kerjanya. 14. Unit Akuntansi Pernbantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-El, adalah UAI yang rnelakukan kegiatan penggabungan

laporan, baik keuangan rnaupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 15. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAPA,

adalah UAI pada tingkat Kementerian NegardLernbaga (Pengguna Anggaran) yang rnelakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan rnaupun barang seluruh UAPPA-El yang berada di bawahnya.

Bab II PENGERTIAN DAN JENlS BELANJA YANG MASlH HARUS Dl BAYAR

A.

Pengertian Pengertian Belanja yang Masih Harus Dibayar dalarn pedornan ini rnencakup: 1.

Kewajiban yang timbul akibat hak atas barangljasa yang telah diterima Kementerian NegaralLembaga, namun sarnpai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaranlpelunasan atas hak tersebut kepada pegawai danlatau pihak ketiga selaku penyedia barangljasa. Termasuk dalam ha1 ini adalah kewajiban kepada pegawai dan barang dalarn perjalanan yang telah rnenjadi haknya;

2.

Kewajiban yang timbul akibat perjanjianlkornitrnen yang dilakukan oleh pernerintah berdasarkan peraturan yang ada, seperti Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Hibah, namun sarnpai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan realisasi atas perjanjianlkornitmen tersebut kepada pihak ketiga. Dalam ha1 ini mengatur kewajiban satu arah dari pemerintah tanpa ada hak atas barangljasa yang diterirna.

Belanja yang Masih Hams Dibayar diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran surnber daya ekonomi akan dilakukan dan mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dan dibukukan sebesar nilai nominal. Belanja yang Masih Harus Dibayar dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Transaksi ini pada umumnya muncul di Satuan Kerja Pengguna Anggaran dan Satuan Kerja BUN. Satuan Kerja Pengguna Anggaran dan Satuan Kerja BUN melaksanakan kegiatan inventarisasi atas seluruh utang yang ada pada tanggal neraca, sehingga perkiraan-perkiraan Belanja yang Masih Harus Dibayar dapat disajikan pada neraca tahunan dan semester Satuan Kerja Kernenterian NegaralLembagalBUN. Selain itu, utang Kementerian NegaralLembagalBUN harus diungkapkan secara rinci dalarn bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban Kementerian NegaralLembagalBUN. Pengakuan Belanja yang Masih Harus Dibayar hanya dapat dilakukan selama belanja telah dianggarkan.

6. JenisJenis Belanja yang Masih Harus Dibayar Sesuai dengan Bagan Perkiraan Standar (BPS), Belanja yang Masih Harus Dibayar dapat dibagi menjadi: 1.

Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar (MA 21 122); dan

2.

Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar (MA 21123).

B.1.

Belanja Pemerintah Pusat diklasifikasikan menjadi: a.

yang

Masih

Harus

Dibayar

dapat

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pegawai, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNIIPolri, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat penyusunan laporan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaranlpelunasanlrealisasi atas haklperjanjianl komitmen tersebut. Sesuai dengan BPS, yang termasuk kelompok Belanja Pegawai adalah kode perkiraan 511,512, dan 513. Contoh:

b.

1) SK Kenaikan Pangkat Pegawai sudah ada, tetapi belum dicantumkan dalam Daftar Gajinunjangan sampai dengan bulan Desember; 2) Honorarium Tim bulan Desember yang dibayar pada bulan Januari; 3) Lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai pada bulan Desember yang dibayar pada bulan Januari. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar terdiri dari: 1)

Belanja BaranglJasa yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Kementerian NegaralLembagalPemerintah untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaanl penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lainlain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang sifatnya nonfisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi Kementerian NegaralLembaga, pengadaan inventaris kantor

yang nilainya tidak mernenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum

yang diatur oleh Pemerintah PusaffDaerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum pembayaranlpelunasanl realisasi atas dilakukan haklperjanjianlkomitmen tersebut. Sesuai dengan BPS, yang termasuk kelompok BaranglJasa adalah kode perkiraan 521 dan 522.

Belanja

Contoh: Tagihan atas pernakaian telepon dan listrik yang belurn dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan (merujuk ke Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan); b) Tagihan atas pemberian makanan bagi para tahananlnarapidana. Belanja Pemeliharaan yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang tirnbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Kementerian NegaralLembagalPemerintah yang dimaksudkan untuk mernpertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalarn kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaranlpelunasanlrealisasi atas haklperjanjianl komitmen tersebut. a)

2)

Sesuai dengan BPS, yang termasuk Pemeliharaan adalah kode perkiraan 523.

kelompok Belanja

Contoh: Tagihan biaya perneliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan, irigasi, peralatan, mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pernerintahan yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan. Belanja Perjalanan yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Kementerian NegaralLembagalPemerintah yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaranlpelunasanl realisasi atas haklperjanjianlkomitrnen tersebut. Sesuai dengan BPS, yang termasuk Perjalanan adalah kode perkiraan 524.

kelompok

Belanja

c.

Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang tirnbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Kernenterian NegaralLernbagal Pernerintah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang rnernberi rnanfaat lebih dari satu periode akuntansi, narnun sarnpai pada akhir periode pelaporan belurn pernbayaranlpelunasanlrealisasi atas dilakukan hak/perjanjianlkornitrnentersebut. Sesuai dengan BPS, yang termasuk kelornpok Belanja Modal adalah kode perkiraan 531, 532, 533,534, dan 535. Contoh:

d.

1)

Pihak ketigalkontraktor mernbangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pernerintah, atas fasilitaslperalatan tersebut yang telah dilakukan serah terirna tetapi belurn dibayar penuh oleh pernerintah sarnpai tanggal pelaporan. Nilai yang dicanturnkan dalarn neraca sebagai utang kepada pihak ketiga adalah sebesar jurnlah yang belurn dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca.

2)

Pembayaran atas kontrak pengadaan barangljasa ditunda sarnpai dengan rnasa penjarninan pekerjaan selesai (retensi).

Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar yaitu kewajiban yang tirnbul akibat hak atas pengeluaran pernerintah untuk diberikan kepada perusahaanllembaga tertentu yang bertujuan rnembantu biaya produksi agar harga jual produkljasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh rnasyarakat, narnun sarnpai pada akhir periode pelaporan belurn dilakukan pernbayaranlpelunasanlrealisasi atas haW perjanjianlkornitrnentersebut. Sesuai dengan BPS, yang terrnasuk kelornpok Belanja Subsidi adalah kode perkiraan 551 dan 552.

e.

Belanja Hibah yang Masih Harus Dibayar Belanja Hibah yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang tirnbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh bentuk Kernenterian NegaralLernbagal Pernerintah dalarn uanglbarang atau jasa kepada pernerintah atau pernerintah lainnya, perusahaan daerah, rnasyarakat, dan organisasi kernasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus, narnun sarnpai pada akhir periode pelaporan belurn dilakukan pernbayaranlpelunasanlreaIisasi atas hak/perjanjian/komitrnen tersebut.

Sesuai dengan BPS, yang terrnasuk kelornpok Belanja Hibah adalah kode perkiraan 561, 562, dan 563. f.

Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang tirnbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Kernenterian Negaral Lernbagalpernerintah dalarn bentuk uanglbarang atau jasa kepada rnasyarakat yang diberikan kepada lernbaga sosial dan kornpensasi sosial kepada penduduk guna rnelindungi dari kernungkinan terjadinya risiko, narnun sarnpai pada akhir periode pelaporan belurn dilakukan pernbayaranlpelunasanlrealisasi atas hakl perjanjianlkomitrnen tersebut. Belanja Bantuan Sosial dapat berupa Belanja Bantuan Kornpensasi Sosial, Belanja Bantuan Sosial Lernbaga Pendidikan Peribadatan, dan Belanja Lernbaga Sosial Lainnya. Sesuai dengan BPS, yang termasuk kelornpok Belanja Bantuan Sosial adalah kode perkiraan 571, 572, dan 573.

g.

Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang tirnbul akibat hak atas pengeluaranlbelanja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang serta sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pernerintah Pusat, narnun sarnpai pada akhir periode pelaporan belurn dilakukan pembayaranlpelunasan/ realisasi atas haklperjanjianlkornitrnen tersebut. Contoh: Pengeluaran untuk Belanja Pengeluaran Tak Tersangka, Belanja PernilulSidang Tahunan, dan Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi).

8.2.

Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar dapat diklasifikasikan rnenjadi: a.

Transfer Dana Perirnbangan yang Masih Harus Dibayar Transfer Dana Perirnbangan yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang tirnbul akibat hak atas pengeluaranlalokasi anggaran untuk Pernerintah Daerah berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umurn, dan Dana Alokasi Khusus yang ditujukan untuk keperluan Pernerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, narnun sarnpai pada akhir periode pelaporan belurn dilakukan pernbayaranlpelunasanlrealisasiatas hak tersebut.

b.

Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Hams Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaranlalokasi anggaran untuk Pernerintah Daerah berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan Pemerintah Daerah sesuai dengan pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaranlpelunasanl realisasi atas hak tersebut ke Rekening Pemerintah Daerah. BAB Ill

PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MASlH HARUS DIBAYAR

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Satuan Kerja Kementerian NegaralLembagalBUN dan Satuan Kerja Khusus menggunakan anggaran sesuai dengan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah salah satu pos yang wajib dilaporkan dalam Neraca. Untuk itu. Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran harus menatausahakan Belanja yang Masih Harus Dibayar. Penatausahaan Belanja yang Masih Harus Dibayar dilakukan oleh unit organisasi atau pegawai yang ditunjuk. Kegiatan penatausahaan tersebut terdiri dari: A.

lnventarisasi Dokumen lnventarisasi dokumen adalah pengumpulan dokumen yang terkait dengan Belanja yang Masih Harus Dibayar seperti: 1.

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai;

2.

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai;

3.

Surat Keputusan Pembentukan Tim;

4.

Tagihan dari penyedia barangqasa;

5. Dokumenlperaturan yang berisi komitmen pemerintah kepada pihak lain atau kepada Pemerintah Daerah; 6.

B.

Berita Acara Serah Terima barangljasa dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis Dokumen Analisis dokumen adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi apakah ada barangljasa yang diterima danlatau hak pegawai danlatau tagihan

yang diterima danlatau kewajiban lain dan atas transaksi tersebut belum dilakukan pembayaranlpelunasan. C. Pembuatan Daftar Belanja yang Masih Harus Dibayar

Daftar tersebut terdiri dari Daftar Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar dan Daftar Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar. Daftar Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar terdiri dari Belanja Pegawai dan Non-Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar. Prosedur pembuatan Daftar Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebagai berikut: 1.

Daftar dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji;

2.

Daftar dibuat untuk mencatat jumlah kewajiban Satuan Kerja kepada pegawai sehubungan dengan pembayaran gajiltunjanganlhonorarium/Belanja Pegawai lainnya;

3.

Dokumen sumber pembuatan daftar adalah Surat Keputusan Pemberian Gajil TunjanganlHonorlKontribusi;

4.

Daftar dibuat setiap akhir periode pelaporan;

5.

Daftar ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

6.

Seteiah ditandatangani, selanjutnya daftar dikirimkan ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagai bahan pembuatan Daftar Rekapitulasi dan mapping.

Prosedur pembuatan Daftar Non-Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebagai berikut: 1.

Daftar dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

2.

Daftar dibuat untuk mencatat jumlah kewajiban Satuan Kerja kepada pihak ketiga berdasarkan atas barangljasa yang diterima danlatau tagihan yang diterima danlatau kewajiban lain dan sampai dengan tanggal pelaporan belum ada pembayaran oleh Satuan Kerja. Dana untuk pembayaran transaksi tersebut sudah tersedia dalam DlPA tahun anggaran berikutnya;

3.

Dokumen sumber pembuatan daftar adalah kontraWSPK, Berita Acara Serah Terima BarangIJasa, dan tagihan dari penyedia barangljasa;

4.

Daftar dibuat setiap akhir periode pelaporan;

5.

Daftar tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh KPA;

6.

Untuk selanjutnya daftar dikirimkan ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagai bahan pembuatan Daftar Rekapitulasi.

Prosedur pembuatan Daftar Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar sebagai berikut:

1.

Daftar dibuat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

2. Daftar dibuat untuk mencatat jumlah kewajiban Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sehubungan dengan pembayaran Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian;

3.

Daftar dibuat setiap akhir periode pelaporan;

4.

Daftar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Direktorat Dana Perirnbangan;

5. Setelah ditandatangani, selanjutnya daftar dikirimkan ke Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagai bahan pembuatan Daftar Rekapitulasi;

6. Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar sifatnya sementara dan dibukukan sebagai Escrow Account dalam kelompok Aset Lainnya serta dibukukan juga sebagai Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar;

7. Sisa dana yang di-escrow-kan tersebut disetor ke Kas Negara.

Daftar Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per tanggal ....... (1) ..... Tahun 20XX

..................... .(I 2).................................... Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran (15) (16) Nama lengkap NIP

Bendahara Pengeluaran (13) (14) Narna lengkap NIP

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR BELANJA PEGAWAI YANG MASlH HARUS DIBAYAR

honor, dan kontribusi untuk setiap pegawai. Kolom 7 = kolom (4 + 5 + 6)

8.

Jumlah Belanja Gajil Tunjangan

Diisi berdasarkan hasil penjumlahan kolom rupiah Belanja Gajirrunjangan untuk semua pegawai.

9.

Jumlah Belanja Honorarium

Diisi berdasarkan hasil penjumlahan kolom rupiah Belanja Honorarium untuk semua pegawai.

10.

Jumlah Belanja Kontribusi

Diisi berdasarkan hasil penjumlahan kolom rupiah Belanja Kontribusi untuk semua pegawai.

11.

Jumlah Total

Diisi berdasarkan hasil penjumlahan Belanja Gajinunjangan, Belanja Honorarium, dan Belanja Kontribusi untuk semua pegawai. Jumlah total ini akan di-mapping ke perkiraan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (MA 211222).

12.

Tempat dan Tanggal

Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan dafiar.

13.

Bendahara Pengeluaran

Diisi dengan jabatan Bendahara Pengeluaran.

14.

Nama lengkap dan NIP

Diisi dengan tanda tangan, nama lengkap, dan NIP Bendahara Pengeluaran.

15.

Kuasa Pengguna Anggaran

Diisi dengan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran.

16.

Nama lengkap dan NIP

Diisi dengan tanda tangan, nama lengkap, dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran serta dibubuhi stempel dinas.

Daftar Non-Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per tanggal .... (1) ... Tahun 20XX

Perusahaan Negara

469

Lembaga Pendidikan dan

Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran (12)

Pejabat Pembuat Komitmen (10)

(13) Nama lengkap NIP

Nama lengkap NIP

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR NON-BELANJA PEGAWAI YANG MASlH HARUS DIBAYAR No.

1

URAIAN

1

PENGlSlAN

Tanggal

Diisi dengan tanggal neraca dengan format tanggal, bulan, tahun. Contoh: 31 Desember 2006.

MA

Diisi dengan kode mata anggaran yang sesuai, yang sampai dengan tanggal pelaporan, masih ada belanja yang beium dibayarldirealisasikan. Contoh: 52 Belanja Barang 523 Belanja Perneliharaan

Uraian Jenis Belanja

Diisi dengan uraian jenis belanja, yang sampai dengan tanggal pelaporan, masih ada belanja yang belum dibayarldirealisasikan. Contoh: Belanja Pemeliharaan Gedung I

I 4.

I

Nama Pihak Ketiga

I Diisi dengan nama penyedia barangljasa yang

I

belum dibayarkan. Contoh: PT Aries pengadaan barangljasa yang belum Contoh: No. P-115lPJ/2006

Anggaran Nama lengkap dan NIP

Diisi dengan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran. Diisi dengan tanda tangan, nama lengkap, dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran serta dibubuhi stempel dinas.

Daftar Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar tanggal .......... (1) ... Tahun 20XX

..............(10).................................... Pejabat yang berwenang (11) (12) Nama lengkap NIP

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR TRANSFER KE DAERAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR PENGlSlAN

URAIAN

No. 1.

Tanggal

Diisi dengan tanggal neraca dengan format tanggal, bulan, tahun. Contoh: 31 Desember 2006.

2.

No.

Diisi dengan nomor urut.

3.

Nama Pemerintah Daerah Penerima

Diisi dengan nama Pemerintah Daerah penerima. Contoh: Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo.

4.

Dana Perimbangan

Diisi dengan jumlah rupiah Dana Perimbangan yang belum dibayarkan.

5.

Dana Otsus Penyesuaian

6.

Jumlah

7.

Jumlah Transfer Perirnbangan

Dana

Diisi berdasarkan hasil penjumlahan kolom rupiah Dana Perimbangan untuk semua wilayah.

8.

Jumlah Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Diisi berdasarkan hasil penjumlahan kolom rupiah Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian untuk semua wilayah.

9.

Jumlah Total

Diisi berdasarkan hasil penjumlahan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian untuk semua wilayah.

10.

Tempat dan Tanggal

Diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan daftar.

11.

Pejabat yang berwenang

Diisi dengan pejabat yang berwenang di Direktorat Dana Perimbangan.

12.

Nama lengkap dan NIP

Diisi dengan tanda tangan, lengkap, dan NIP pembuat daftar.

dan

Diisi dengan jumlah rupiah Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang belum dibayarkan. Kolom ini merupakan hasil penjumlahan kolom Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian untuk setiap wilayah. Kolom 6 = kolom (4 + 5)

nama

BAB IV PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA YANG MASlH HARUS DIBAYAR Prosedur Akuntansi Belanja yang Masih Harus Dibayar terdiri dari: A.

Pembuatan Daftar Rekapitulasi Pembuatan Daftar Rekapitulasi dilakukan oleh pegawai pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Satuan Kerja (UAKPA). Daftar Rekapitulasi dibuat berdasarkan Daftar Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar. Daftar Rekapitulasi merupakan hasil penjumlahan dari Daftar Rekapitulasi Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar, Non-Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar, dan Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar. Daftar Rekapitulasi Belanja terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: 1.

Daftar Rekapitulasi Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar, yang mencatat Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar.

2.

Daftar Rekapitulasi Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar, yang mencatat Transfer ke Pemerintah Daerah yang Masih Harus Dibayar.

Contoh Daftar Rekapitulasi Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar dan Daftar Rekapitulasi Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut:

DAFTAR REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG MASlH HARUS DIBAYAR No.

Kode

Uraian Jenis Belanja yang Masih Harus Dibayar

Jumlah

(1

(2)

(3)

(4)

1.

21 1221

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Rp

2.

21 1222

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Rp

3.

21 1223

Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

RP.

4.

21 1225

Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar

Rp

5.

21 1226

Belanja Hibah yang Masih Harus Dibayar

RP.

6.

21 1227

Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar

Rp

7.

21 1228

Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar

Rp

21 122

Jumlah Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar

Jabatan Penanda Tangan (7) (8) Nama lengkap NIP

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG MASlH HARUS DIBAYAR No.

URAIAN

PENGlSlAN

1.

No.

Diisi dengan nomor urut.

2.

Kode

Diisi dengan kode perkiraan jenis Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar.

3.

Uraian Jenis Belanja yang Masih Harus Dibayar

Diisi dengan uraian jenis Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar.

4.

Jumlah

Diisi berdasarkan hasil penjumlahan per jenis Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar.

5.

Jumlah Belanja Diisi berdasarkan hasil penjumlahan semua Pusat jenis Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Pemerintah yang Masih Harus Harus Dibayar. Dibayar

6.

Tempat dan Tanggal

Diisi dengan nama pembuatan daftar.

7.

Jabatan Tangan

Diisi dengan jabatan Penanda Tangan.

8.

Nama lengkap dan NIP

Penanda

tempat

dan

tanggal

Diisi dengan tanda tangan, nama lengkap, dan NIP serta dibubuhi stempel dinas.

PETUNJUK PENGlSlAN DAFTAR REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH YANG MASlH HARUS DIBAYAR

pembuatan daftar.

8.

Nama lengkap dan NIP

Diisi dengan tanda tangan, nama lengkap, dan NIP Penanda Tangan.

6. Pembuatan Jurnal Penyesuaian

UAKPA membuat Jurnal Penyesuaian dengan mengisi formulir jurnal. Jurnal dibuat untuk membukukan saldo Belanja yang Masih Harus Dibayar oleh Kementerian NegaralLembaga per tanggai 31 Desember. Jurnal untuk mencatat saldo Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut:

*)

Dr.

Dana yang Harus Disediakan Pembayaran Utang Jangka Pendek ')

Cr.

Jenis Belanja yang Masih Harus Dibayar

untuk

xxxxx xxxxx

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar (pengurang Ekuitas Dana Lancar).

Bentuk Formulir Jurnal Penyesuaian dan petunjuk pengisian Formulir Jurnal sebagai berikut:

: le66uel : qalo weyaJ!a

:

000'0 L

e!ueiaa ey6uer 6uein yapuad W u e r 6uqn ue~eAeqwad ynlun ueye!pas!a s n ~ e6ueA ~ euea

L

9

S

(ue!dntl) I!pajn

(qe!dntl) was

000'0 1

: le66uel : 4310lenq!a

le66uel

: qalo !n!n)as!a

s!uar-yapuad

ueeJ!yJad

EZZL cz

9002-Zl-11 OSZ 'ON YdS

~ ~ 9 1 1 ~

9002-ZL-L.1OSZ 'ON )Ids

1

2

L

I

P ue,eJn

Z

E

u e e ~ ! y ~ a d uele!6ayqns apon /uele!6ay

!suaJajatl uawnyoa le66uel uep '.ON 's!uay

lnJn 'ON

sel!ny3 ueq!!e~ay law

efuelag uqedepuad

(01) ue!ensahuad leu~nrquay

EOOZ-(L) : EOOZ ~aqwasaaOE (9) : 100 66 66 66 (S) :

ue~e66uvunqel le66uel uaunyoa 'ON

~eAeq!asnJeH wsew 6ueA lepow e!uelaa lqe3uan-(6) : EOOZ ~ a q u a s a a l a :) e ~ e 6 lae~! ~ e l a ~ y a(g) s : iesnd ~ o l u e y(&) : e ~ e 6 lae~! ~ q a ~ y a(2) g : ueuap!sa~day (1) :

NVlVflS3AN3d lVN8fll' Hllfl W8Od

ue6ue~ala)l uelng/apo!~ad

. .

e!~a)l uenles W~I!M I uolas3 ~ n a l e 6 e q w a l l e ~ e 6ue!Jaluaua)l a~

PETUNJUK PENGlSlAN FORMULIR JURNAL PENYESUAIAN PENGlSlAN

URAlAN

No.

Negaral

Diisi dengan kode dan uraian Kementerian Negaral LembagalBUN.

1.

Kementerian LembagalBUN

2.

Eselon I

Diisi dengan kode dan uraian Eselon I.

3.

Wilayah

Diisi dengan kode dan uraian wilayah (wajib diisi bila ada).

4.

Satuan Kerja

Diisi dengan kode dan uraian Satuan Kerja (wajib diisi bila ada).

5.

No. Dokumen

Diisi dengan nomor dokumen yang ditetapkan untuk formulir jurnal. Nomor formulir jurnal ditetapkan oleh setiap unit akuntansi pembuat formulir jurnal dengan menggunakan format BA-El -SIBT/00000 dimana:

BA

= kode NegaralLembaga (3 digit);

Kementerian

E l = kode Eselon 1 (2 digit). Bila tidak ada diisi dengan 00; S =

kode Satuan Kerja (6 digit). Bila tidak ada diisi dengan 000000;

B = bulan (2 digit); T = tahun (2 digit); No. urut = 5 digit. 6.

Tanggal

Diisi dengan tanggal pembuatan laporan dengan format HH-BB-TT dimana: HH = tanggal; BB = bulan; TT = tahun.

7.

Tahun Anggaran

Diisi dengan periode tahun anggaran yang dilaporkan.

8.

PeriodelBulan

Diisi dengan periode transaksi yang dilaporkan. Contoh: 01-01-2006 s.d. 31-01-2006.

9.

Keterangan

Diisi dengan penjelasan mengenai sifat dari transaksi yang dibuat.

10.

Jenis Jurnal Penyesuaian

Dipilih sesuai dengan jenis penyesuaian

yang

dilakukan

(Aset,

Kewajiban,

Ekuitas, Pendapatan, dan Belanja). 11.

No. Urut

Diisi dengan nornor urut transaksi dengan rincian debet atau kredit.

12.

Jenis. No., dan Tanggal Dokumen Referensi

Diisi dengan jenis, nomor, dan tanggal dokurnen referensi, Contoh: SPM No. 000001 tanggal 1 Juli 2006.

13.

KegiatanlSubkegiatan

Diisi dengan 4 (ernpat) digit KegiatanISubkegiatan.

14.

Kode Perkiraan

Diisi dengan kode perkiraan.

15.

Uraian Nama Perkiraan

Diisi dengan narna perkiraan sesuai dengan kode perkiraan pada kolom (14). Uraian narna perkiraan yang dikredit ditulis agak ke kanan untuk rnernbedakan dengan uraian narna perkiraan yang didebet.

16.

Debet (Rupiah)

Diisi dengan jumlah rupiah yang didebet. Jika jumlah rupiah yang didebet telah diisi rnaka jurnlah rupiah yang dikredit yang ada di kolom (27)pada baris tersebut tidak perlu diisi.

17.

Kredit (Rupiah)

Diisi dengan jumlah rupiah yang dikredit. Jika jurnlah rupiah yang dikredit telah diisi rnaka jurnlah rupiah yang didebet yang ada di kolorn (16) pada baris tersebut tidak perlu diisi.

18.

Dibuat oleh Tanggal

Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan staf yang rnernbuat Forrnulir Jurnal Penyesuaian. Tanggal pembuatan Formulir Jurnal Penyesuaian ditulis pada tempat yang disediakan.

19.

Disetujui oleh Tanggal

Diisi dengan narna jelas dan tanda tangan Penanggung Jawab yang rneneliti rnenyetujui Formulir Jurnal dan Penyesuaian. Tanggal penandatanganan Forrnulir Jurnal Penyesuaian ditulis pada tempat yang disediakan.

20.

Direkam oleh Tanggal

Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan staf yang rnerekarn Formulir Jurnal Penyesuaian. Tanggal perekaman Forrnulir Jurnal Penyesuaian ditulis pada ternpat yang disediakan.

kode

C. Penyajian dalam Neraca Setelah merekam data Jurnal Penyesuaian, UAKPA melakukan posting data sehingga terbentuk perkiraan Belanja yang Masih Harus Dibayar di dalam Neraca Pemerintahl Kementerian NegaraILembaga. Perkiraan Belanja yang Masih Harus Dibayar disajikan di neraca sebagai Utang Jangka Pendek. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah perkiraan lawan dari perkiraan Utang Jangka Pendek dan disajikan dalam kelompok Ekuitas Dana (debet). Hal-hat yang perlu diungkapkan dalam CaLK yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan utang. Contoh Neraca Kementerian NegaralLembaga adalah sebagai berikut:

1

NERACA per 31 Desember 200X ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran B a ~ i a nLancar TGR ASET TETAP Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

KEWAJIBAN LANCAR Uang Muka dari KPPN Belanja yang Masih Harus Dibayar

Rp xxx Rp xxx

EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan Cadangan Piutang (Dana yang Harus Disediakan untuk Pernbayaran Utang Jangka Pendek)

Rp xxx Rp xxx

Rp xxx Rp xxx

Rp xxx Rp xxx (RP xxx)

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan pada Aset Tetap

Rp xxx

Total Aset

Rp xxx

I

Total Kewajiban dan Dana

Ekuitas

Rp xxx

1

D. Pembuatan Jurnal Balik Setelah penyusunan laporan keuangan dan proses tutup buku akhir periode akuntansi, maka UAKPA pada awal tahun anggaran berikutnya (bulan Januari) membuat Jurnal Balik dengan mengisi formulir jurnal. Jurnal dibuat untuk menghapuskan perkiraan saldo Belanja yang Masih Harus Dibayar oleh Kementerian NegaralLembaga. Jurnal yang dibuat sebagai berikut: Dr.

Jenis Beianja yang Masih Harus Dibayar

xxxxx

Cr.

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

xxxxx

BAB V CONTOH KASUS BELANJA MODAL YANG MASlH HARUS DIBAYAR Pada bulan Desernber 2003, pernerintah merninta PT lnti Karya untuk rnelakukan perneliharaan gedung Sekretariat Negara dengan Surat Perintah Kerja No. 2501121 SETNEGl2003 tanggal 1 Desember 2003 dengan nilai pekerjaan Rp10.000,OO. Pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PT lnti Karya dalarn bulan Desember 2003 dan telah diserahterimakan ke Sekretariat Negara pada tanggal 28 Desernber 2003 dengan Berita Acara Serah Terirna Pekerjaan No. 2601121SETNEG12003. Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut sampai dengan 31 Desember 2003 belum dibayar oleh pemerintah. Berhubung pekerjaan perneliharaan gedung telah selesai dan telah diserahterirnakan ke pernerintah namun sarnpai dengan 31 Desember 2003 belum dibayar, berarti bahwa pernerintah mempunyai utang kepada PT lnti Karya sejumlah Rp10.000,00. Utang kepada pihak ketiga pada umumnya merupakan Utang Jangka Pendek yang harus segera dibayar setelah barangljasa diterima. Oleh karena itu, terhadap Utang Biaya semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Berdasarkan dokumen surnber yang berupa Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan bukti pendukung lainnya.

DAFTAR NON-BELANJA PEGAWAI YANG MASlH HARUS DIBAYAR PER 30 DESEMBER 2003

Kepala Satker,

H Arnir NIP 060099999

Jakarta. 31 Desember 2003 Bendahara.

Arnir Yusuf NIP 060056796

DAFTAR REKAPITULASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG MASlH HARUS DIBAYAR Kode

Kode

Uraian Jenis Belanja yang Masih Harus Dibayar

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

21 1221

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

RP

2.

21 1222

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

RP

3.

21 1223

Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Rp 10.000

4.

21 1225

Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar

RP

5.

21 1226

Belanja Hibah yang Masih Harus Dibayar

Rp.

6.

21 1227

Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar

RP

7.

21 1228

Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar

RP

21 122

Jumlah Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar

Rp 10.000

Jurnal dibuat dalam Forrnulir Jurnal Penyesuaian sebagaimana terlampir dalam halarnan berikutnya. Setelah jurnal diposting, perkiraan Belanja yang Masih Harus Dibayar muncul di Neraca PemerintahlKementerian NegaralLembaga, sebagaimana berikut: NERACA

per 31 Desember 2003 ASET LANCAR Kas dl Bendahara Pengeluaran Bagian Lancar TGR Persed~aan

Rp 1.000 Rp 3.000 Rp 2.000

ASET TETAP Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

Rp 9.000 Rp 10.000

KEWAJIBAN LANCAR Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga

EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan Cadangan Piutang (Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek) EKUlTAS DANA INVESTAS1 Diinvestasikan pada Aset Tetap

Total Aset

Rp 25.000

Total Kewajiban dan Ekuitas Dana

486

Rp 1.000 Rp 10.000

Rp 2.000 Rp 3.000

(RplO.OOO)

Rp 19.000 Rp 25.000

FORMULIR JURNAL PENYESUAlAN Kementerian NegaraILembagaJBUN : (1) : (2) Eselon I Wilayah * : (3) : (4) Satuan Kerja * PeriodeIBulan Keterangan Dibayar

Kepresidenan Sekretariat Negara Kantor Pusat Sekretariat Negara

No. Dokumen Tanggal Tahun Anggaran

: (8)-Desember 2003 : ( 9 ) M e n c a t a t Belanja Modal yang Masih Harus

: (5) 99 99 99 001 : (6) 30 Desember 2003 : (7)- 2003

Jenis Jurnal Penyesuaian (10) Aset Kewajiban

Pendapatan Belanja

Ekuitas Jenis, No., dan Tanggal Dokurnen Referensi

Kegiatanl Subkegiatan

Kode Perkiraan

Uraian Nama Perkiraan

Debet (Rupiah)

Kredit (Rupiah)

1

2

3

4

5

6

7

1

SPK No. 250 /I-12-2006

311611

10.000

2

SPK No. 250 11-12-2006

21 1223

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Utang Jangka Pendek-Jenis Belanja

No'

Dibuat oleh : Tanggal :

Disetujui oleh : Tanggal :

10.000

Direkam oleh : Tanggal

:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PEWTURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-621PB12007 TENTANG PEDOMAN PENlLAlAN USULAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang I

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2661KM.112007 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Dewan Pengawas lnstansi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

:

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400) 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 071PMK.0212006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266lKM.112007 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pernerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Dewan Pengawas lnstansi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENlLAlAN USULAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dirnaksud dengan: 1.

Badan Layanan Urnum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pernerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa rnengutamakan mencari keuntungan dan dalarn rnelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn, yang selanjutnya disebut PK-BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk rnenerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk rneningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat dalam rangka mernajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

3.

Pemerintah adalah Pernerintah Pusat.

4.

Satuan Kerja lnstansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut satker, adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pernerintah Pusat yang berkedudukan sebagai Pengguna AnggaranIBarang atau Kuasa Pengguna AnggaranlBarang.

5.

Kernenterian NegaraILembaga adalah kementerian negarallernbaga pernerintah yang dipirnpin oleh MenterilPimpinan Lernbaga yang bertanggung jawab

atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU. 6.

MenterilPimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan.

7.

Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. BAB II PERSYARATAN Pasal2

(1) Suatu satker dapat ditetapkan untuk menerapkan PKBLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa dokumen yang terdiri dari: a.

b. c. d. e. f.

pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; pola tata kelola; rencana strategis bisnis; laporan keuangan pokok; standar pelayanan minimalidan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menterilpimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan untuk dinilai dalam rangka penetapan PK-BLU. BAB Ill PENlLAlAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF Pasal3

(1) Penilaian persyaratan administratif dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

49 1

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN lPB12007 TENTANG PEOOMAN NOMOR PER- 6 1 PENILAIAN USULAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PEDOMAN PENlLAlAN USULAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

I

DAFTAR IS1

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Maksud dan Tujuan ............................................................. BAB II TATA TERTIB DAN PROSEDUR PENllAlAN ............................. A. Tata Tertib Tim Penilai .......................................................... B. Prosedur Penilaian ............................................................................. BAB Ill UNSUR-UNSUR PENlLAlAN .................................................. A. Penilaian Persyaratan Substantif dan Teknis .............................. B. Penilaian Persyaratan Administratif .......................................... C. Unsur yang Dinilai ................................................................ D. Menghitung Nilai Akhir ...........................................................

E. Kesimpulan Hasil Penilaian ..................................................... BAB IV BERITA ACARA HASIL PENlLAlAN ........................................

BAB l PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan landasan

kepada

instansi pemerintah untuk

menerapkan

manajemen keuangan pemerintah yang efisien dan efektif. Pasal 68 dan 69 Undang-Undang tersebut secara khusus memberikan peluang kepada instansi pemerintah, yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. lnstansi yang demikian disebut Badan Layanan Umum (BLU). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat bagi instansi pemerintah, sebagai pengecualian dari ketentuan umum pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) merupakan contoh penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja (hasil) pada instansi pemerintah. Sehubungan dengan fleksibilitas yang diberikan dan tuntutan peningkatan pelayanan publik, penetapan Satuan

Kerja

lnstansi Pemerintah yang

menerapkan PK-BLU harus dilakukan dengan cermat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 071PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengatur antara lain bahwa MenterilPimpinan Lembaga dapat mengusulkan suatu Satuan Kerja lnstansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif kepada Menteri Keuangan untuk menerapkan PK-BLU. Penetapan Menteri Keuangan tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan di atas, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266tKM.112007 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah

495

untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Dewan Pengawas lnstansi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2007, yang mempunyai tugas antara lain: a.

Merumuskan kriteria yang digunakan sebagai pedoman penilaian atas usulan penerapan PK-BLU;

b.

Melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap usulan penerapan PK-BLU;

c.

Melakukan penilaian atas usulan penerapan PK-BLU yang diusulkan oleh MenterilPimpinan Lembaga;

d.

Menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada Menteri Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai, perlu disusun suatu Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (PK-BLU). B.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Pedoman Penilaian Usulan Penerapan PK-BLU ini adalah: 1.

Maksud Pedoman penilaian dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian atas usulan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk dapat. ditetapkan menjadi Satuan Kerja lnstansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU.

2.

Tujuan Pedoman penilaian bertujuan untuk: a.

rnenciptakan standardisasi penilaian;

b.

menjaga obyektivitas dan kualitas penilaian.

BAB II TATA TERTIB DAN PROSEDUR PENlLAlAN A.

Tata Tertib Tim Penilai Tata tertib Tim Penilai adalah sebagai berikut: 1.

Penilai wajib hadir dalam rapat penilaian.

2.

Dalam ha1 penilai berhalangan, penilai tersebut agar menunjuk wakil yang memiliki kompetensi di bidangnya dan pendapat yang disampaikan oleh wakil dianggap mewakili penilai tersebut.

3.

Penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk wakil dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat penilaian.

4.

Dalam ha1 terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil melalui pemungutan suara, yaitu disetujui paling sedikit setengah dari jumlah Tim Penilai yang hadir ditambah 1 (satu) suara.

5. Penilai atau wakil yang ditunjuk wajib menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian. 6.

Penilai atau wakil yang ditunjuk wajib menjaga independensi, obyektivitas, dan kerahasiaan hasil penilaian.

6. Prosedur Penilaian Prosedur penilaian adalah sebagai berikut: 1.

MenteriIPimpinan Lembaga mengajukan usulan satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian NegaratLembaganya untuk menerapkan PK-BLU kepada

Menteri

Keuangan

yang

dilampiri

dokumen

persyaratan

administratif.

2.

Menteri Keuangan mendisposisikan usulan Kementerian NegaraILembaga dan dokumen persyaratan administratif dimaksud kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

3.

Direktur Jenderal Perbendaharaan rnendisposisikan usulan Kementerian NegaraILembaga dan dokumen persyaratan administratif dimaksud kepada Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Direktur Pembinaan PK-BLU) untuk menyelenggarakan penilaian.

497

4.

Direktorat Pembinaan PK-BLU meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administratif usulan penetapan penerapan PK-BLU dan mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan penilaian bagi satker yang telah melengkapi dokumen persyaratan administratif.

5.

Pelaksanaan Penilaian: a.

Tim Penilai meneliti substansi persyaratan administratif dengan

b.

Tim Penilai dapat meminta penjelasan dari satker yang mengusulkan

mengacu pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan; penerapan PK-BLU;

c.

Tim Penilai dapat menggunakan narasumber;

d.

Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian;

e.

Tim Penilai melalui Direktur Pembinaan PK-BLU menyampaikan pertimbangan

penetapan

Perbendaharaan.

PK-BLU

kepada

Direktur

Jenderal

BAB Ill UNSUR-UNSUR PENlLAlAN

1

A.

Penilaian Persyaratan Substantif dan Teknis Sebelum menilai persyaratan administrasi usulan penerapan PK-BLU, Tim Penilai terlebih dahulu mengkaji persyaratan substantif dan teknis satker yang akan menerapkan PK-BLU. Persyaratan substantif terpenuhi jika satker yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang danlatau jasa umum, pengelolaan wilayahlkawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, danlatau pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkar! ekonomi danlatau pelayanan kepada masyarakat. Bidang layanan umum tersebut merupakan

kegiatan

pemerintah

yang

bersifat

operasional,

dalam

menyelenggarakan pelayanan umum satker tersebut menghasilkan semi barangljasa publik (quasi public goods). Pengertian semi barangljasa publik (quasi public goods) adalah barangljasa yang seharusnya disediakan oleh pemerintah, tetapi dapat juga dapat disediakan oleh swasta (private). Persyaratan teknis terpenuhi jika kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsi satker tersebut layak untuk ditingkatkan serta kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kinej a satker dapat ditingkatkan adalah kinerja pelayanan dan keuangan satker

I

tersebut meningkat secara signifikan sesudah satker tersebut berstatus BLU. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilihat dari rencana strategis bisnis satker. Salah satu indikator kinerja keuangan satker yang sehat adalah pendapatan satker tersebut signifikan dalam meningkatkan kinerja satker yang berstatus BLU.

B.

Penilaian Persyaratan Administratif Dokumen persyaratan administratif terdiri dari:

1.

Pernyataan

kesanggupan

untuk

meningkatkan

keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

2.

Pola Tata Kelola;

3.

Rencana Strategis Bisnis;

kinerja

pelayanan,

4.

Laporan Keuangan Pokok;

5.

Standar Pelayanan Minimal;

6.

Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Tim Penilai meneliti dan menilai dokumen-dokumen persyaratan administratif di atas, baik dari segi kelengkapan maupun dari substansinya. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian terhadap satker yang diusulkan untuk dapat menerapkan PK-BLU adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan bobot masing-masing persyaratan administratif terhadap nilai ecara keseluruhan;

2. Menghitun~niiaidail masing-miasin9 indikator persyaratan administratif;

3. Menghitung nilai akhir dari satker yang bersangkutan; 4. Menetapkan simpulan hasil penilaian.

C. Unsur yang Dinilai Penilaian

dilakukan

terhadap

masing-masing

dokumen

persyaratan

administratif. Unsur yang dinilai dan bobot masing-masing persyaratan administratif terhadap nilai secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1.

Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja (5%) Pernyataan ini merupakan kesanggupan dari pimpinan satker yang akan menerapkan PK-BLU untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat melalui PK-BLU. Dalam penilaian pernyataan kesanggupan ini, surat pernyataan harus sesuai dengan format

yang telah ditetapkan, ditandatangani oleh pimpinan satker, bermeterai, dan diketahuilditandatangani oleh MenterilPirnpinan Lembaga. Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja mempunyai bobot 5% dari nilai akhir. Unsur yang dinilai dari pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja adalah: a.

Kesesuaian formulir dengan format yang ditetapkan Format pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja harus sesuai dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

07/PMK.02/2006 tentang

Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Unsur ini mempunyai bobot 40% dari total penilaian untuk pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja. b.

Adanya tanda tangan pimpinan satker yang bersangkutan di atas meterai dan disetujui oleh MenterilPimpinan Lembaga terkait dalam pernyataan tersebut. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja merupakan kontrak kinerja yang mengikat, baik bagi pimpinan satker maupun MenterilPirnpinan Lembaga terkait, sehingga pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh

pimpinan

satker

yang

bersangkutan dan

MenterilPirnpinan Lembaga terkait. Unsur ini mempunyai bobot 60% dari total penilaian untuk pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja. Sehingga formula untuk menghitung nilai untuk dokumen pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja adalah: Nilai Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja

= (Nilai Kesesuaian Formulir dengan Standar X 40%) + (Nilai Adanidaknya Tanda Tangan Pimpinan Satker di atas Materai dan Persetujuan MenteriIPimpinan Lembaga X 60%)

2.

Pola Tata Kelola (15 % ) Pola tata kelola mempunyai bobot 15O/0 dari nilai akhir. Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal satker, yang memuat antara lain: a.

Organisasi dan Tata Laksana (45%) Unsur yang dinilai dari organisasi dan tata laksana adalah: (1) Struktur organisasi (10%)

Struktur organisasi menggambarkan posisi jabatan yang ada pada satker

yang

menerapkan

wewenangltanggung jawab

PK-BLU

dan

hubungan

antar jabatan dalam pelaksanaan

tugasnya. Unsur ini mempunyai bobot 10% dari total penilaian untuk pola tata kelola. (2) Prosedur kerja (15%)

Prosedur kerja menggarnbarkan wewenangltanggung jawab masing-masing jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya. Satker yang mengusulkan penerapan PKBLU harus mempunyai prosedur kerja untuk semua kegiatannya, terutama untuk kegiatan utama (core business). Unsur ini mempunyai bobot 15% dari total penilaian untuk pola tata kelola.

(3) Pengelornpokanfungsi yang logis (10%) Pengelompokan fungsi-fungsi dalam struktur organisasi harus dilakukan secara logis dan sesuai dengan prinsip pengendalian intern. Unsur ini rnempunyai bobot 10% dari total penilaian untuk pola tata kelola. (4) Ketersediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (10%)

Satker yang menerapkan PK-BLU harus mernpunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk dapat menjalankan kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Ketersediaan SDM mencakup kuantitas SDM, standar kompetensi, pola rekruitmen, dan rencana pengembangan SDM. Unsur ini mempunyai bobot 10% dari total penilaian untuk pola tata kelola. b.

Akuntabilitas (30%) Unsur yang dinilai dari akuntabilitas adalah: (1) Akuntabilitas program (10%)

504

Akuntabilitas program adalah perwujudan kewajiban satker yang menerapkan

PK-BLU

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non- keuangan (outcome performance indicator), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah. Dalam akuntabilitas program

ini

terkandung

antara

lain

kebijakan-kebijakan,

mekanismelprosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program. Unsur ini mempunyai bobot 10% dari total penilaian untuk pola tata kelola. (2) Akuntabilitas kegiatan (10%) Akuntabilitas kegiatan adalah pewujudan kewajiban satker yang menerapkan

PK-BLU

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non keuangan (output performance indicator), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah. Dalam akuntabilitas kegiatan ini terkandung antara lain kebijakan-kebijakan, mekanismelprosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban kegiatan. Unsur ini mempunyai bobot 10% dari total penilaian untuk pola tata kelola.

(3) Akuntabilitas keuangan (10%) Akuntabilitas

keuangan terkait

dengan

pertanggungjawaban

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada satker yang menerapkan PK-BLU dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pada umumnya,

akuntabilitas keuangan tertuang

dalam

laporan

keuangan yang memberikan informasi atas sumber dana dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, standar akuntansi keuangan yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia atau standar akuntansi lain untuk bidang

bisnis spesifik yang rnernpunyai karakteristik sarna dengan PKBLU dan praktik bisnis yang sehat. Dalarn akuntabilitas keuangan ini

terkandung

antara

lain

kebijakan-kebijakan,

rnekanismelprosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban keuangan. Unsur ini rnernpunyai bobot 10% dari total penilaian untuk pola tata kelola.

c.

Transparansi (25%) Unsur yang dinilai dari transparansi adalah: (1) Kejelasan tugas dan kewenangan (15%) Satker yang rnenerapkan PK-BLU wajib rnernberikan inforrnasi yang jelas rnengenai tugas dan kewenangan dari masing-masing pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut dapat dimonitor oleh publik. Unsur ini rnernpunyai bobot 15% dari total penilaian untuk pola tata kelola. (2) Ketersediaan informasi kepada publik (10%)

Satker yang rnenerapkan PK-BLU wajib rnengungkapkan sernua informasi

yang

dapat

rnernpengaruhi

keputusan

stakeholderslpublik. lnforrnasi tersebut harus tersedia dan dapat diakses oleh rnasyarakat dengan relatif rnudah. Unsur ini rnempunyai bobot 10% dari total penilaian untuk pola tata kelola. Sehingga formula untuk rnenghitung nilai untuk Pola Tata Kelola adalah: Nilai Pola Tata Kelola

= (Nilai Struktur Organisasi X 10%) + (Nilai Prosedur Kerja X 15%) + (Nilai Pengelornpokan Fungsi yang Logis X 10%) + (Nilai Ketersediaan dan Pengembangan SDM X 10%) + (Nilai Akuntabilitas Program X 10%) + (Nilai Akuntabilitas Kegiatan X 10%) + (Nilai Akuntabilitas Keuangan X 10%) + (Nilai Kejelasan Tugas dan Kewenangan X 15%) + (Nilai Ketersediaan lnforrnasi kepada Publik X 10%)

3.

Rencana Strategis Bisnis (30%) Rencana Strategis Bisnis rnernpunyai bobot 30% dari nilai akhir. Rencana Strategis Bisnis satker rnengacu kepada Rencana Strategis Kernenterian NegaralLernbaga (Renstra KIL) yang rnernuat: a.

Visi dan Misi (10%) Visi adalah gambaran yang rnenantang tentang keadaan rnasa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Visi dan rnisi tersebut harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satker yang menerapkan PK-BLU. Unsur ini rnernpunyai bobot 10% dari total penilaian untuk Rencana Strategis Bisnis.

b.

Program Strategis (60%) Program Strategis berisi kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selarna kurun waktu 1 (satu) sarnpai dengan 5 (lirna) tahun dengan rnernperhitungkan kekuatan, potensi, peluang, dan kendala yang adatatau rnungkin timbul (analisis SWOT). Unsur yang dinilai dari Program Strategis adalah: (1) Program 5 (lirna) tahunan (40%) Program 5 (lima) tahunan rnemuat sernua program satker yang rnenerapkan PK-BLU yang rneliputi antara lain program di bidang pelayanan, keuangan, adrninistrasi, dan SDM. Program dirnaksud disertai dengan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Unsur ini rnernpunyai bobot 40% dari total penilaian untuk Rencana Strategis Bisnis.

(2) Kesesuaian visi, misi, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian kinerja (10%) Unsur ini rnernpunyai bobot 10% dari total penilaian untuk Rencana Strategis Bisnis. (3) lndikator kinerja 5 (lima) tahunan berupa indikator pelayanan, keuangan, administratif, dan SDM (10%) Rencana Strategis Bisnis satker yang rnenerapkan PK-BLU memberikan informasi mengenai indikator kinerja selama 5 (lima)

tahun yang memuat antara lain indikator pelayanan, keuangan, administratif, dan SDM. Unsur ini mempunyai bobot 10% dari total penilaian untuk Rencana Strategis Bisnis. c.

Pengukuran Pencapaian Kinerja (30%) Pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja tahun berjalan, penjelasan, dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang

mempengaruhi pencapaian kinerja. Pengukuran

pencapaian kinerja ini juga memberikan informasi metode pengukuran kinerja yang bersangkutan. Unsur ini mempunyai bobot 30% dari total penilaian untuk Rencana Strategis Bisnis. Sehingga formula untuk menghitung nilai untuk Rencana Strategis Bisnis adalah:

Nilai Rencana Strategis Bisnis

= (Nilai Visi dan Misi X 10%) + (Nilai Program 5 Tahunan X 40%) + (Nilai Kesesuaian Visi, Misi, Program, Kegiatan, dan Pengukuran Pencapaian Kinerja X 10%) + (Nilai lndikator Kinerja 5 Tahunan x

4.

Laporan Keuangan Pokok (25%) Laporan keuangan pokok mempunyai bobot 25% dari nilai akhir. Dalam menyajikan laporan keuangan, satker yang mengajukan usul untuk menerapkan PK-BLU dapat menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atau standar akuntansi yang lain. Satker yang telah beroperasi tetapi sistem akuntansi dan pelaporannya tidak mengacu kepada SAK maupun SAP, laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan. Satker yang

telah menggunakan Sistem Akuntansi

lnstansi (SAI)

menyajikan laporan keuangan sesuai SAP, dan satker yang baru dibentuk dapat

menyajikan laporan

keuangannya

sesuai

SAP

atau

SAK.

Penggunaan SAP maupun SAK harus konsisten untuk semua unsur laporan

keuangan. Dalam ha1 satker baru beroperasi dan belum pernah menyusun

508

laporan keuangan, maka yang disajikan adalah prognosa laporan keuangan. Unsur-unsur prognosa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan unsur laporan keuangan standar akuntansi yang digunakan. Misalnya, satker yang menggunakan SAP, prognosa laporan keuangannya terdiri dari prognosa Laporan Realisasi Anggaran, prognosa Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Unsur yang dinilai dari Laporan Keuangan Pokok adalah: a.

Kelengkapan Laporan Keuangan Pokok (5%) Laporan keuangan pokok terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonorni yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja. Untuk satker yang baru dibentuk dapat menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran yang sesuai dengan SAP atau laporan operasional yang mengacu pada SAK. Sedangkan satker yang telah menggunakan SAI menyajikan Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Neraca Laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Untuk satker yang baru, neraca disajikan dapat mengacu SAP atau SAK. Sedangkan satker yang telah menggunakan SAI, menyajikan neraca sesuai dengan SAP

(3) Laporan Arus Kas Laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan selama suatu periode akuntansi.

Satker yang menggunakan SAI tidak perlu

menyajikan Laporan Arus Kas, sedangkan satker yang baru dibentuk, dan memilih menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAWstandar lainnya, wajib menyajikan Laporan Arus Kas.

(4) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi AnggaranlLaporan Operasional Keuangan, NeracalPrognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan. b.

Kesesuaian dengan standar akuntansi (15%) Dalarn menyajikan laporan keuangan, satker yang mengajukan untuk menerapkan PK-BLU dapat menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan SAP, SAK, atau standar akuntansi lain. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi dapat dilihat dari opini audit atas laporan keuangan. Jika opini audit "wajar tanpa pengecualian" maka dapat dianggap laporan keuangan yang disajikan telah sesuai standar akuntansi, sehingga nilai yang diberikan dapat 100%. Jika opini audit atas laporan keuangan "wajar dengan pengecualian" maka nilai yang diberikan tergantung dari materialitas pengecualian yang diberikan pada opini audit atas laporan keuangan dengan nilai maksimal yang diberikan adalah 61%-80%. Jika opini audit atas laporan keuangan "disclaimer" atau "tidak memberi pendapat" maka nilai maksimal yang diberikan adalah 41%-60%. Jika opini audit atas laporan keuangan "tidak wajar" maka nilai maksimal yang diberikan adalah 40%. Jika laporan keuangan belurn diaudit, nilai yang diberikan sesuai dengan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan dengan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dengan nilai maksirnal yang diberikan adalah 80%, demikian juga jika yang disarnpaikan oleh satker adalah prognosa laporan keuangan, rnaka nilai yang diberikan maksimal 75%.

c.

Hubungan antarlaporan keuangan lain (20%) Unsur-unsur dalam laporan keuangan harus dapat diverifikasi antarlaporan. Unsur-unsur tersebut, antara lain:

(1) Saldo ekuitas di neraca harus sama dengan saldo ekuitas awal ditambahldikurangi dengan surplus/defisit atau labalrugi periode tersebut dan penambahanlpenguranganlain.

(2) Saldo kas akhir periode pada Laporan Arus Kas harus sama dengan saldo kas di neraca. (3) Saldo aset tetap di neraca sama dengan saldo awal aset tetap ditarnbahldikurangi dengan mutasi selama tahun berjalan. Hubungan antarlaporan keuangan dapat dilihat dari opini audit atas laporan keuangan. Jika opini audit "wajar tanpa pengecualian" maka dapat dianggap laporan keuangan dihasilkan dengan sistern dan prosedur akuntansi yang memadai sehingga keterkaitan antara unsurunsur iaporan keuangan sudah terjamin oleh sebab itu nilai yang diberikan adalah 100%. Jika opini audit atas laporan keuangan "wajar dengan pengecualian" maka nilai yang diberikan tergantung dari materialitas pengecualian yang diberikan pada opini audit atas laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan, dengan nilai yang diberikan adalah 61%-80%. Jika opini audit atas laporan keuangan "tidak bersedia memberi pendapat" maka nilai maksirnal yang diberikan adalah 4l0Io-60%.Jika opini audit atas laporan keuangan "tidak wajar" maka nilai maksimal yang diberikan adalah

40%. Jika laporan keuangan belurn diaudit, nilai maksimal yang diberikan adalah 80% sedangkan prognosa laporan keuangan, nilai maksimal yang diberikan adalah 75%. Unsur ini mempunyai bobot 20% dari nilai untuk laporan keuangan pokok. d.

Kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator kinerja yang ada di Rencana Strategis (30%) Rencana Strategis harus dapat diterjemahkan dalarn Rencana Kerja dan proyeksi laporan keuangan satker yang menerapkan PK-BLU sehingga indikator kinerja yang ada di Rencana Strategis harus selaras dengan indikator kinerja keuangan dalam laporan keuangan. Unsur ini

511

mempunyai bobot 30% dari nilai untuk laporan keuangan pokok. Untuk satker yang baru dibentuklberoperasi, unsur ini tidak relevan (not applicable), oleh sebab itu nilai unsur ini harus didistribusikan secara proporsional ke

unsur

kelengkapan laporan

keuangan pokok,

kesesuaian dengan standar akuntansi, dan hubungan antarlaporan keuangan lain. e.

Analisis laporan keuangan (30%) Analisis laporan keuangan yang dimaksud dapat berupa analisis trend, analisis persentase per komponen, analisis rasio, dan analisis sumber penggunaan dana. Penggunaan metode analisis disesuaikan dengan kebutuhan satker yang bersangkutan dengan mempertimbangkan karakteristik satker tersebut. Metode analisis tersebut digunakan untuk menguraikan lebih lanjut tentang informasi keuangan satker sehingga pengguna

laporan

keuangan

mempunyai

informasi

tambahan

mengenai trend posisi keuangan, trend pendapatan dan biaya, trend arus kas, potensi kemampuan pelayanan publik dan pemenuhan kewajiban dengan sumber daya yang ada di masa yang akan datang, serta

kontribusi

satker

yang

menerapkan

PK-BLU

terhadap

kesejahteraan masyarakat di masa sekarang dan di masa depan. Untuk satker yang baru dibentuklberoperasi, unsur ini tidak relevan (not applicable), oleh sebab itu nilai unsur ini harus didistribusikan secara proporsional ke

unsur

kelengkapan laporan

keuangan pokok,

kesesuaian dengan standar akuntansi, dan hubungan antarlaporan keuangan lain. Unsur ini mempunyai bobot 30% dari nilai untuk laporan keuangan pokok. Berdasarkan formula unsur laporan keuangan pokok, maka formula untuk menghitungkan nilai laporan keuangan pokok adalah:

Nilai Laporan Keuangan Pokok

= (Nilai Kelengkapan Laporan Keuangan Pokok X 5%) + (Nilai Kesesuaian dengan Standar Akuntansi X 15%) + (Nilai Hubungan Antarlaporan Keuangan Lain X 20%)

+ (Nilai Kesesuaian antara Kinerja Keuangan

dengan lndikator Kinerja yang Ada di Rencana Strategis X 30%) + (Nilai Analisis Laporan Keuangan X 30%)

5.

Standar Pelayanan Minimal (20%) Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggarnbarkan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker yang akan rnenerapkan PK-BLU dengan rnernpertirnbangkankualitas layanan, pernerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan rnernperoleh layanan. SPM tersebut harus ditetapkan oleh MenterilPimpinan Lembaga. SPM tersebut diperuntukkan khusus untuk satker yang akan menerapkan PK-BLU yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nornor 65

Tahun 2005 tentang

Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, danlatau SPM Kementerian NegaralLernbaga. Persyaratan SPM merupakan persyaratan yang bersifat wajib (mandatory) sehingga

jika

SPM

tidak

adalatau

belum

ditandatangani

oleh

MenterilPimpinan Lembaga, maka usulan satker tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tim Penilai.

SPM mempunyai bobot 20% dari nilai akhir. Unsur yang dinilai dari SPM adalah: a. Penyajian SPM (20%) SPM harus disajikan secara sederhana, realistis, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur ini mempunyai bobot 20% dari total penilaian untuk SPM. b. Kesesuaian SPM dengan perkembangan kebutuhan dan kemarnpuan satker (20%) SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, kernampuan keuangan, kelembagaan, dan personil satker. Penyusunan SPM harus rnempertirnbangkan hal-ha1sebagai berikut:

(1) Keberadaan

sistern

inforrnasi,

pelaporan,

dan

evaluasi

penyelenggaraan operasi yang rnenjarnin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan; (2) Standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalarn bidang terkait;

(3) Keterkaitan antar SPM dalarn suatu bidang dan antara SPM dalarn suatu bidang dengan SPM dalarn bidang lainnya;

(4) Kernarnpuan keuangan, kelernbagaan, dan personil dalarn bidang terkait; dan (5) Pengalarnan ernpiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar

tertentu yang telah terbukti dapat rnenghasilkan mutu pelayanan yang ingin dicapai. Unsur ini rnernpunyai bobot 20% dari total penilaian untuk SPM. c. Rencana Pencapaian SPM (20%) Satker menyusun Rencana Pencapaian SPM yang rnernuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan yang ada. Unsur ini rnernpunyai bobot 20% dari total penilaian untuk SPM. d. lndikator pelayanan (20%) SPM rnenetapkanjenis pelayanan dasar, indikator SPM, dan batas waktu pencapaian SPM. Unsur ini rnernpunyai bobot 20% dari total penilaian untuk SPM. e.Adanya tanda tangan pirnpinan satker yang bersangkutan dan MenteriIPirnpinan Lernbaga terkait dalarn pernyataan tersebut (20%) SPM yang disarnpaikan harus ditandatangani oleh MenterilPirnpinan Lembaga. Jika SPM tersebut tidak ditandatangani oleh MenteriIPirnpinan Lernbaga rnaka usulan satker untuk rnenerapkan PK-BLU tidak dapat diproses lebih lanjut oleh tirn penilai. Unsur ini rnernpunyai bobot 20% dari total penilaian untuk SPM. Sehingga formula untuk menghitung nilai untuk SPM adalah:

NiQi Standar Petayanan Minimal

= (Mlai Penyajian SPM X 20%) + (Nilai Kesesuaian SPM dengan Perkembangan Kebutuhan dan Kemampuan Satker X 20%) + (Nilai Rencana Pencapaim SPM X 20%) + (Nilai lndikator Pelayanan X 20%) + (Nilai AWT"daknya Tanda Tangan Pimpinan Satker dan MenteriIPimpinan Lembaga X 20%) 6.

Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit secara Independen (5%) Unsur yang dinilai dari Laporan Audit Terakhir adalah: a.

Opini Audit (70%) Opini audit yang diberikan oleh pemeriksa terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (Adverse). Nilai yang diberikan berdasarkan opini audit tersebut adalah:

No.

Opini Audit

Nilai

1

Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified)

100

2

Wajar Dengan Pengecualian (Qualified)

80

3

Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

60

4.

Tidak Wajar (Adverse)

40

Unsur ini mempunyai bobot 70% dari total penilaian untuk Laporan Audit Terakhir.

b.

Tahun audit dilakukan (30%) Unsur yang dinilai dari tahun audit adalah kapan satker tersebut mulai diaudit dan kontinuitas pelaksanaan audit setiap tahunnya. Tahun audit laporan keuangan satker yang disampaikan tidak bisa melewati 4 (empat) tahun sebelum tahun pengusulan penerapan PK-BLU. Nilai yang diberikan untuk tahun audit adalah sebagai berikut: No.

Tahun Audit

Nilai

1.

Satu tahun terakhir (n-1)

100

2.

Dua tahun terakhir (n-2)

90

[

3.

1 Tiga tahun terakhir (n-3)

80

n=tahun pengajuan BLU Unsur ini mempunyai bobot 30% dari total penilaian untuk Laporan Audit Terakhir. Sehingga formula untuk menghitung nilai untuk Laporan Audit Terakhir adalah:

Nilal Laporan Audit Terakhir = (Nilai Opini Audit X 70%) + (Nilai Tahun Audit X 30%) Dalam ha1 satker pernah dilakukan audit maka yang dinilai adalah Laporan Audit Terakhir, namun apabila belum pernah dilakukan audit maka yang dinilai adalah Pernyataan Bersedia untuk Diaudit Secara lndependen sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan satker serta diketahuilditandatangani oleh MenterilPimpinan Lembaga. Pemyataan Bersedia untuk Diaudit Secara lndependen diberikan nilai maksimal80. Unsur yang dinilai dari Pernyataan Bersedia untuk Diaudit Secara lndependen adalah: a.

Kesesuaian formulir dengan format yang ditetapkan (40%) Format Pernyataan Bersedia untuk Diaudit Secara lndependen harus sesuai dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor

07lPMK.02/2006

tentang

Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Unsur ini mempunyai bobot 40% dari total penilaian untuk Pemyataan Bersedia untuk Diaudit Sacara Independen. b.

Adanya tanda tangan pimpinan satker yang bersangkutan dan MenteriIPimpinanLembaga terkait dalam pernyataan tersebut (60%). Pernyataan bersedia untuk diaudit menyatakan kesediaan pimpinan satuan kerja yang bersangkutan maupun MenterilPimpinan Lembaga

terkait untuk diaudit secara independen, sehingga pemyataan tersebut hams ditandatangani oleh pimpinan satker dan MenteriIPirnpinan Lernbaga terkait. Unsur ini mempunyai bobot 60% dari total penilaian untuk Pernyataan Bersedia untuk Diaudit Secara Independen. Sehingga formula untuk rnenghitung nilai untuk dokumen Pernyataan Bersedia untuk Diaudit Secara lndependen adalah: -

- -

= (Nilai Kesesuaian Fomulir dengan Standar X 40%) + (Nilai Adanidaknya Tanda Tangan Pimpinan Satuan Kerja dan MenterilPimpinan Lembaga X

D. Menghitung Nilai Akhir Setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing dokumen persyaratan administratif, langkah selanjutnya adalah rnenghitung nilai akhir dari Satuan Kerja lnstansi Pemerintah yang diusulkan untuk menerapkan PK-BLU. Nilai akhir dihitung dari penjumlahan total nilai masing-masing dokurnen administratif dikalikan dengan bobotnya, dengan formula:

E. Kesimpulan Hasil Penilaian Berdasarkan hasil akhir penilaian terhadap dokurnen persyaratan adrninistratif, maka ditetapkan kesimpulan hasil penilaian sebagai berikut:

No.

Nilai Akhir

Kesimpulan

Status yang direkomendasikan

1

80-100

Memuaskan

BLU Secara Penuh

2

60 - 79

Belum terpenuhi secara rnernuaskan

BLU Bertahap

3

Kurang dari 60

Tidak memuaskan

Ditolak

Dalarn ha1 status BLU Bertahap, kepada satker yang bersangkutan diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu yang berkaitan dengan:

517

1

1.

Jumlah dana yang dapat dikelola langsung dari penerimaan yang diperoleh di luar APBN;

2.

Pengelolaan barang;

3.

Pengelolaan piutang;

4.

Perurnusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

Sedangkan fleksibilitas yang tidak diberikan kepada satker yang diberi status PK-BLU Bertahap adalah : 1.

Penggunaan langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara penuh;

2.

Pengelolaan investasi;

3.

Pengelolaan utang;

4.

Pengadaan barangljasa.

BAB IV

BERITA ACARA HASlL PENlLAlAN Berdasarkan hasil akhir penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif suatu satker yang diusulkan untuk rnenerapkan PK-BLU, Tim Penilai membuat Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir sebagaimana contoh terlarnpir. Berita Acara Hasil Penilaian tersebut merupakan bahan pertimbanganlrekomendasi bagi Menteri Keuangan dalam memberikan keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan yang disampaikan oleh MenteriIPimpinan Lembaga. Berita Acara Hasil Penilaian terdiri dari: 1.

Berita Acara Hasil Penilaian yang memuat hasil keputusan rapat Tim Penilai berupa pernberian rekomendasi penerapan atau penolakan PK-BLU. Penerapan PK-BLU dapat diberikan secara penuh atau bertahap.

2.

Lampiran I yang memuat mengenai analisislkomentar singkat atas masingmasing dokumen persyaratan administratif dan kesimpulan akhir yang diambil oleh Tim Penilai.

3.

Lampiran II yang rnernuat nilai dari masing-masing dokumen persyaratan administratif.

BERITA ACARA HASIL PENlLAlAN USULANPENERAPANPENGELOLAANKEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DALAMRANGKA PENETAPAN cNAMA SATKERp UNTUK MENERAPKAN PK-BLU Nomor BADim-Penilai12007 Pada Chari, tanggallbulanltahun rel="nofollow"> telah diadakan rapat Tim Penilai Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif: Nama satker Alamat Surat Usulan untuk ditetapkan sebagai Satuan Kerja lnstansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai memberikan rekomendasi bahwa cnama satkee dapat ditetapkanlditolak *) sebagai Satuan Kerja lnstansi Pemerintah yang rnenerapkan PK-BLU dengan status PK-BLU secara Penuh/Bertahapm).Hasil penilaian selengkapnya terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara Hasil Penilaian ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh: TandaTangan

Nama Anggota Tim Penilai 1..........................

.........................................

.........................................

- 2 ..........................

3 ...........................

.........................................

4 ..........................

.........................................

5. .........................

.........................................

6.

.........................................

...... dst.

') coret yang tidak perlu

520

LAMPIRAN I BERITA ACARA HASlL PENlLAlAN USULAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

KESIMPULAN PENlLAlAN USULAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DALAM RANGKA PENETAPAN (SATUAN KERJA) UNTUK MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

*) Catatan: Kolom AnalisislKomentar diisi dengan analisis atau komentar atas masingmasing dokumen persyaratan administratif termasuk kekurangan dokumen persyaratan administratif yang masih perlu diperbaiki di rnasa yang akan datang. Kolom Kesimpulan diisi dengan kesimpulan hasil penilaian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.

LAMPIRAN I1 BERITA ACARA HASlL PENlLAlAN USULAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

NllAl PERSYARATANADMINISTRATIF USULAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DALAM RANGKA PENETAPAN (SATUAN KERJA) UNTUK MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

IX. U M U M (Tata Usaha, Kesekretariatan)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon

: 3449230 pswl. 5200

3450959 Faksimile : 3457490 Website : www ~erbendaharaan.ao.ld

12 September 2007 Yth.

1. Para Direktur 2. Para Kepala Kantor Wilayah 3. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan

SURAT EDARAN Nomor SE-32lPBl2007 TENTANG Jam Kerja Selarna Bulan Suci Rarnadhan 1428 H dan Peniadaan Minurnan dan Hidangan untuk rapat selarna Bulan Rarnadhan 1.

Berkenaan dengan Pengurnumam Menteri Keuangan RI Nomor PENG-621lMK.112007 tanggal 11 September 2007 tentang ha1 tersebut diatas, dengan ini disarnpaikan bahwa ketentuan jam kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaanselama Bulan Ramadhan 1428 H menjadi sebagai berikut : a.

Hari Senin s.d Karnis, pukul 07.30 - 16.30 waktu seternpat dengan istirahat selarna 15 rnenit dari pukul 12.15 - 12.30.

b.

Hari Jurnat, pukul 07.30 - 16.30 waktu setempat dengan istirahat 75 rnenit dari pukul 11.30 - 12.45.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. PENG6211MK.112007 tanggal 11 September 2007, dalam rangka rnenyarnbut dan rnenghormati bulan suci Ramadhan 1428 H, kepada seluruh pegawai dalarn lingkungan Ditjen Perbendaharaan untuk rneningkatkan kesadaran kerukunan antar urnat beragarna dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat rnenyinggung perasaan rnereka yang sedang menjalankan ibadah puasa, maka minurnan yang secara rutin disediakan bagi pegawai atau hidangan untuk rapat, selarna bulan Ramadhan ditiadakan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK lNDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.oerbendaharaan.ao.~d

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

SURAT EDARAN Nomor SE-36lPBl2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUJIAN POTONGAN PAJAK, PENGAMANAN DATABASE, DAN JAM PELAYANAN PENERIMAAN SPM PADAKANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA Dalam rangka memperlancar proses pelayanan di bidang penyaluran Anggaran Belanja Negara secara cepat, tepat, aman, dan transparan, perlu diatur lebih lanjut hal-ha1sebagai berikut : A. PENGUJIAN POTONGAN PAJAK PADA SPM: 1. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran (PNKPA) sebagai Wajib Pungut berkewajiban untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan kewajiban perpajakan atas setiap transaksi yang menjadi obyek pajak, sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan ordonafor kepada PNKPA.

2.

PNKPA bertanggung jawab terhadap kebenaran perhitungan pajak atas setiap transaksi yang menjadi obyek pajak, dan berkewajiban menghitung, memotong dan mencantumkan nilai uangnya pada SPM yang diterbitkan, serta melampirkan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP).

3. KPPN

tidak berkewajiban melakukan pengujian terhadap kebenaran perhitungan besaran pajak yang tercantum pada potongan SPM.

4.

Pengujian terhadap Faktur Pajak dan SSP yang dilaksanakan oleh KPPN berpedoman pada Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PBl2005, yang meliputi:

a. b.

c.

d.

5.

kesesuaian data identitas wajib pajak pada faktur pajak dan SSP dengan identitas wajib pajak pada SPM; kesesuaian cara penulisanlpengisian jurnlah uang dalam angka dan huruf yang tercanturn pada faktur pajak dan SSP dengan jurnlah potongan pajak pada SPM; kebenaran penulisan jurnlah uang dalarn angka dan huruf yang tercantum pada faktur pajak dan SSP, terrnasuk tidak boleh terdapat cacat dalarn penulisan; kesesuaian uraian pekerjaanljasa kena pajak pada faktur pajak dan SSP dengan uraian pekerjaanljasa pada SPM.

SSP yang telah sesuai dengan jurnlah potongan SPM dan telah dilakukan pengujian sebagairnana dirnaksud pada angka 4, disahkan dan ditandatangani oleh Petugas Seksi Perbendaharaan pada KPPN.

B. PENGAMANAN DATABASE PADA KPPN Database pada KPPN rnemiliki peran sangat vital dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu database harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dijaga kerahasiaan serta kearnanannya. Langkah-langkah pengarnanan yang harus dilakukan di bidang pelaksanaan pengeluaran negara adalah sebagai berikut: 1.

Penyiapan Data Pagu pada Awal Tahun Anggaran: a.

Setelah rnenerirna softcopy pagu DlPA dari Kantor Pusat atau dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPPN rneneliti, kemudian memerintahkan Supervisor untuk rnenyiapkan proses transfer data dirnaksud kedalarn database KPPN.

b.

Apabila softcopy pagu DlPA diatas belurn diterima, Kepala KPPN rnelakukan konfirrnasi ke Kantor Pusat Ditjen PerbendaharaanlKantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, kernudian memerintahkan kepada Supervisor untuk rnelakukan Pagu DlPA rnelalui download data ftp:\\ftpl .perbendaharaan.so.id

c.

Supervisor rnelakukan transfer data pagu DlPA kedalam server KPPN, kernudian melakukan pencocokan antara data softcopy dengan DIPA. Melaporkan kepada Kantor Pusat DJPBNlKanwil DJPBN apabila terdapat ketidaksesuaian.

2.

Perubahanlrevisi database: a.

Perubahanlrevisi database dapat diakibatkan oleh: 1) adanya revisi DlPA dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan atau Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan; 2) adanya penerbitan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA); 3) adanya penerirnaan SKPA; 4) adanya perbaikan SPMISP2D.

b.

Perubahanlperbaikan database hanya boleh dilakukan oleh Supervisor atas perintahldisposisilnota dinas Kepala KPPN. Perubahan dirnaksud pada huruf b dituangkan dalarn Berita Acara PerubahanlRevisi Database, sebagairnana contoh dalarn Larnpiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

c.

C. PENGATURAN PENERIMAAN SPM NON BELANJA PEGAWAI DAN PENERBITAN SP2D NON BELANJA PEGAWAI (Khusus pada KPPN Percontohan) 1 . Sernua SPM akan diprosesldiselesaikan pada hari yang sarna apabila disarnpaikan sesuai jadual sebagai berikut: Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 12.15 dan pukul 13.00 a. s.d 13.30 waktu seternpat; Hari Jumat pukul 08.00 s.d. 11.30 waktu seternpat. b. 2.

SPM yang disarnpaikan setelah pukul 13.30 s.d. 15.00 waktu setempat, akan diberi tanggal hari kerja berikutnya.

3.

Pengirirnan SP2D ke Bank Operasional I danlatau Kantor Pos dilakukan secara bertahap mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 waktu setempat.

4.

Jam kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetap berpedornan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71lKMK.0111996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan.

Kepala KPPN dirninta agar menyarnpaikan maksud Surat Edaran ini kepada Kepala KantorlSatuan Kerja dalarn wilayah kerjanya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan 2. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 3. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

532

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN IPB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS NOMOR SE- 36 PENGUJIAN POTONGAN PAJAK PENGAMANAN DATABASE DAN JAM PELAYANAN PENERIMAAN SPM PADA KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA

KOP SURAT

BERITA ACARA PERUBAHANlREVlSl DATABASE Pada hari ini .......................

tanggal, bulan, dan tahun ..................

yang bertanda tangan dibawah ini: 1.

NamaINIP

2.

PangkatIGolongan

3.

Jabatan

: Supervisor

telah melakukan perubahanlrevisi database pada sewer KPPN ..................... berdasarkan: 1.

Revisi DIPA dari Kantor PusatIKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ....................... tanggal ...........................

2.

Penerbitan SKPA nomor ..................... tanggal .........................

3.

Penerimaan SKPA dari KPPN ..... nomor ....... tanggal ................

4.

Perbaikan SPMISP2D

Perubahanlperbaikan database tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar perubahanlperbaikan sebagaimana tersebut pada point 1 s.d. 4 diatas. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui:

Nama kota. ......................

Kepala Kantor,

Supervisor,

...............................

............................... NIP.........................

NIP.........................

TATA LAKSANA

Catatan : Triwulan I11 Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai O R G A N I S A S I & TATA L A K S A N A

XI. K E P E G A W A I A N

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Yth.

Telepon

: 3449230 pswt. 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.oerbendaharaan.ao.id

P a r a Direktur P a r a Kepala Bagian Lingkup Direktorat Jenderal P e r b e n d a h a r a a n SURAT EDARAN Nornor S E - 3 7 l P B . l R 0 0 7 TENTANG

PEMBERITAHUAN TANGGAL JATUHNYA HARl RAYA IDUL FlTRl DAN HIMBAUAN UNTUK MENGHIMPUN ZAKAT FITRAH S E C A R A KOLEKTIF Dl LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KEUANGAN RI Menunjuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkeu RI No. SE-639lSJl2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pemberitahuan tanggal jatuhnya hari raya ldul F ~ t r idan himbauan untuk menghimpun zakat fitrah secara kolektif di lingkungan Kantor Pusat Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan ini kami beritahukan sebagai berikut : I.

Menurut.pcrh~tungan ( h ~ s a b )sementara Departemen Agama RI. latiihn\a h a r ~ rala Idul Fitr~adalah pada h a r ~Sabtu tanggal 13 September 2007. dhan tetapl untuk kepastian lrbih lanlut tetap menunggu pengumuman d a r ~Departemen Agamd RI

2.

Nominal besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah sebanyak 2.5 kg beras (setara dengan 3,5 liter) atau berupa uang sebesar Rp. 17.500.- untuk tiap pegawai.

3.

Pembayaran zakat dimaksud dapat dilakukan melalui dua cara yaitu : a. Penyetoran langsung ke Kantor Bintal Depkeu R1 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat. Telp. 3846852 dmgan batas waktu hingga tanggal 10 Oktober 2007. b. Penyetoran melalui Bank Mandiri Jakarta Gambir KK KPPN Jakarta I1 a.n. Bintal Departemen Keuangan Nomor Rekening 1 19.000488006.6.

4.

Untuk lebih jelasnya bersama ini kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk dapat dipedomani bersama.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2007 Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd. Siswo Sujanto NIP 060031000

Tembusan : Direktur Jenderal Perbendaharaan.

DEPARTEMEN KEUANCAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Gcdvng Ulamq LL 4 Jrlm L a p u l p Brnleng T ~ m Nomor r 24 Jakvu 10710 Komk Por No. 21

Yth.

1. 2.

3.

4.

C

Sekrcre:sris Itjen; Para Seliretaris Ditjed Badan; Para 'iepala BiroPusat, Para Inspektur, Para Direkm. Para S e h e w s Itjenl Ditjed Badan, Sekretarisl W a k ~ l Sekretaris Pengadilan Pajak d m Kepala Pembinaan Mental d m Agama Departemen Keuangan; Ka Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ka K a r i ~ i lDitjen KN, Ka Kanwil Ditjen Bea 3an Cukai, Ka Kanwil Ditjen Pajak, Jakarta U u s g s 2x1 \i.ajib l'ajak Besar h k a n a ; ,.. ..

'

'

. ' v.. .

L-l:,,

y-l,:

!

. .-,

' September

2007

,-.

I s.d 5 di linghungan Depanen~e~i Keuangan

Diberitahukan bahwa sesuai Keputusan Menteri Agama No.481 Tahun 2007 tentang Hari-hari Libur untuk Tahun 2007, Hari Raya Idul Fitri Tahun 1428 H jatuh pada tanggal. 1 3 Oktober 2007. Sebagaimana diketahui, Hari Raya ldul Fitri adalah penutup dari ibadah puasa yang diwajibkan Allah SWT bagi setiap orang Islam sclama bulan Ramadhan. Menurut perhitungan (Hisab), Bulan Ramadhan 1428 H akan jatuh mulai hari Kanlis tanggal 13 September 2007 (kepastiannya menunggu pengumurnan diui Departemen Agama RI). Schubmgan dengan ha1 tersebut kami harapkan untuk : 1. Menganjurkan kepada para pegawaikaryawan yang beragarna Islam di lingkungan Unit k e j a yang Saudara pimpin untuk melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan, Shalat S u m & Tarawih, memperingati Nuzulul Qur'an, Sbalat Idul Fitri dan Ibadah-ibadah lainnya sesuai dengan ketentuan agama. 2. Menganjurkan kepada Badan-badan yang ada di lingkungan Unit k e j a Saudara, agar bertindak sebagai Panitia setempat dalam kegiatan R a m a ? ~ dan Idul Fitri 1428 H serta mengkoordinir k~gialan~kegiatan sebagaimana di atas. 3. Menghimpun zakat fitrah dari pegawai di unit kej a masing-masing berupa beras @ahan makanan pokok lain) sebanyak 2.5 kg (3.5 liter) atau berupa uang sebesar Rp.17.500,- untuk setiap pegawai. 4. Menyalurkant menyerahkan dengan ikhlas 50% zakat fitrah dimaksud kepada yang bcrhak di lingkungan masing-masing dan sisanya .iebesar 50% agar dikirimkan kepada Panitia Pusat cq Bintal Departemen Keuangan.

5. Penyetoran.pengiriman dapat dilakukan dengan a. Penyetoran Langsung ke Kantor Pembinaan Mental dan Agama Departemen Keuangan RI Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 M a r t a Pusat, telepon: 3846852 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2007. b. Peayetoran rnelalui Bank Mandiri Jnknrta Gambir KK KPKN Jakarta U atas nama Bintal Departemen Keuangan No.Rekening 119.000488006.6

Demikian atas perhatimya kami ucapkan terima kasih.

Ternbusan: 1. Menteri Keumgan; 2. Sekrehis Jenderal Depancmcn Keuangm; 3. Kabag TU Departemen/Pembina;ln Mental dan Agama.

Lampiran : Nomor : SE- 639SJI2007 Tanggal 1 7 September 2007

1

a

D A P F A R : ~ S E D I L ~h.ZEK%'EMHKAN N ZAKAT FITRAH TAHUN 1428 H. U N T m D R I SEND1R.I (SATU'ZKKAT FITRAH) KEPADA PANITIA ZAKAT FITRAH DEPARTEMEN KEUANGAN RI YAIVG DIAMBIL DARI GAJI BULAN OKTOBER 2007

,

Nomor

I\l'ama/ NIP

Jurnlah

Jumlah Zakat Fiuah Setelah dinilai dengan uang

I Tan& Tangan

Rp ........r ....................

Te . "ang ...................... . . ...............................................................................................................

Tanggal,

September 2007

Kepala ........................................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

48 /PM.5/2007

TENTANG KODE ETlK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

MENTERI KEUANGAN, Men~mbang

a bahwa dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih. berwibawa, dan bertanggung jawab, setta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas diperlukan peningkatan disiplin Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. bahwa sebagai upaya peningkatan dis~plinPegawai Dlrektorat Jenderal Perbendaharaan tersebut, diperlukan Pedoman Peningkatan Dis~plin Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Menglngat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndones~a Tahun 1974 Nomor 55. Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagalrnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890): 2. Peraturan Pemerlntah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Dls~plin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republ~k lndonesla Nomor 3176): 3 Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan. Pem~ndahan,dan Pemberhentlan Pegawal Negeri Slpll (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik lndones~aNomor 4263).

4 Peraturan Pemerlntah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemblnaan Jlwa Korps dan Kode Et~kPegawa~Negerl Slpll (Lembaran Negara Republlk lndonesla Tahun 2004 Nomor 142. Tarnbahan Lembaran Negara Republlk Indones~aNomor 4450) 5. Keputusan Preslden Nomor 20/P Tahun 2005. 6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplln Pegawai Negeri S!p~ldl Llngkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter~ Keuangan Nomor 71/PMK.0112007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Slp~ldi Llngkungan Departernen Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESlA 7 Peraturan Menterl Keuangan Nomor 72lPMK 0112007 tentang Ma~elis Kode E t ~ kdl Lingkungan Departemen Keuangan.

8 Keputusan Menter~ Keuangan Nomor 15IKMK OllUP 611985 tentang Ketentuan Penegakan D~s~plinKerja dalam Hubungan Pembertan Tunjangan Khusus Pernblnaan Keuangan Negara kepada Pegawal dalam L~igkunganDenanemen Keuangan Republ~kIndones~a. 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.112003 tentang Pedornan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi dan Disiplin Kerja Aparatur Negara di Llngkungan Departemen Keuangan. 10. Keputusan Menter~ Keuangan Nornor 30lKMK.0112007 tentang Reformasi B~rokrasiDepartemen Keuangan; 11. Keputusan Menter~ Keuangan Nomor 2931KMK.0112007 tentang PendelegasIan Wevienang kepada Para Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Mernberikan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan. MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KODE ETlK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1 Pegawa~Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Neger~Slpil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2 Kode Etik Pegawa~ Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku. perbuatan, dan ucapan Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari di hngkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3 Majells Kehormatan Kode Etlk Pegawa~ Dlrektorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya dlsebut Majells, adalah lembaga nonstruktural yang dltetapkan oleh D~rekturJenderal Perbendaharaan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode E t ~ kyang dilakukan oleh Pegawat Dlrektorat Jenderal Perbendaharaan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tullsan, danlatau perbuatan

Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dengan Kode Etlk.

bertentangan

5 Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat lam yang ditunjuk. BAB II TUJUAN KODE ETlK

Kode E t ~ k bertujuan menlngkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tala tert~bmenjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim iterja yang kondus~f rnenclpfakan dan memelthara hubungan kerja serta pel'llaku profesional untuk menjaga citra dan kinerja pegawai

BAB Ill NILAI-NILAI DASAR Pasal 3 Pegawal D,rek!orat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan nllal-n~lal dasar pr bad1 sebagal ber~kut 1

In!egrltas yaitu s~kap perllaku dan jujur terhadap dlrl sendlrt dan 11-gku~gan bers kap obyektlf dalam menghadapl permasalahan m e m l ~ kkomltrnen ~ terhadap VISI dan mist, kons~stendalam bertlndak beran~ dan !egas dalam mengamb~lkeputusan dan reslko kerja, serta dlslplln dar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanat

2

Profesloqal, yaltu berpengetahuan luas dan berketerampllan tlnggl seh ngga rnarnpu bekerja sesual dengan kompetensl mandlrl tanpa lntervensl p~haklam serta konslsten dan bersungguh-sungguh dalam rnelaksanakan tugas

3

Inovat~f, yaltu kaya akan ~de-lde baru dan selalu menlngkatkan kemampuan konsepfual dan anal~tls.

4

Transparan, yaltu setlap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dlpertanggungjawabkan serta senant~asadievaluasi secara berkala dan terbuka

5

Produkt~!,yaltu rnarnpu bekerja cerdas dengan orientas1 hasil kerja yang slstematls, terarah, dan berkualitas sesuai dengan standar klnerja yang telah dltetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektlf dan efisten serta dapat dlpertanggungjawabkan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 6

Religlus, yaitu berkeyaklnan bahwa setiap tindakan yang d~lakukan berada dl bawah pengawasan Tuhan Yang Maha Mengetahui, dan mengawali setiap tindakan selalu didasar~niat ibadah sehingga apa yang dllakukan harus selalu leb~hbaik dari sebelurnnya.

7

Kepernimplnan, yaitu berani rnenjadi pelopor dan penggerak perubahan dan dapat dipercaya untuk mencapal kinerja sesuai yang diharapkan.

8

Orlentas1 Pelayanan Pelanggan (Customer Serv~ceOr~ertedlCSO),yaltu ketnglnan untuk mernbantu atau mernbenkan pelayanan prlrna kepada mltra kerja

9. Kernampuan adapt as^, yaitu berkeyaklnan bahwa setlap pegawai dapat rnelaksanakan tugas yang berbeda dan menyesua~kandlri di ternpat yang berbeda

BAB lV KEVJAJIBAN DAN LARANGAN

( 1 ) Kewaj~banPegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

a

Berper~lakusesuai dengan ajaran agarna atau kepercayaan yang d~anu!

b

Me~lil~ tolerans~ k~ terhadap penganut agama atau kepercayaan lain.

c

Menghormati agama kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat orang lain dalarn menjalankan tugas,

d

Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor.

e

Menaat~per~ntahked~nasandar~atasan yang berwenang.

f

Berpaka~anrap1 dan sopan

g

Bertlngkah laku sopan terhadap semua pegawal dan mltra kerja

h

Bers~kapnetral dar~pengaruh sernua golongan danlatau parta~polltlk serta tldak d~skrlmlnatlfdalam rnernberlkan pelayanan

I

Melaksanakan tugas sesual Standar Prosedur OperastlStandard Operahng Procedures (SOP) dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profes~onal

j

Member~kanpelayanan prlma kepada pemangku kepentlnganlrnltra ker]a

k

Menjaga data danlatau lnforrnasi Perbendaharaan dengan balk;

I.

Menjaga kerahaslaan tugas dan pekerjaan yang harus dirahasiakan;

rnil~k Direktorat

Jenderal

m. Melaporkan secara lisan danlatau tertulis kepada atasannya apabila mengetahu~adanya pelanggaranlpenyimpangan pelaksanaan tugas yang dapat rnerugikan keuangan negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA n

Menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang keja,

0. Memel~hara,melindungi, dan mengarnankan peralatan kerjalbarang lnventaris mlllk negara yang menjadi tanggung jawabnya; p. Mengindahkan etika berkomunikasi (bertelepon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk e-mail);

q. Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, Kode Etik, serta surnpah dan janji Pegawai Negerl Sipil; r

Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;

s. Pegawai yang berhenti atau selesai memangku jabatan wajib mengernbalikan dokumen dan atau barang lnventaris yang dipergunakan selama melaksanakan tugas.

(2) Larangan Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan: a. Bersikap diskriminat~fdalam melaksanakan tugas: b. Menjadi simpatisan, anggota, danlatau pengurus partai politik: c. Menggunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya di luar kedinasan; d. Menerima segala pemberian dalarn bentuk apapun dari perorangan/ lembaga secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan pegawai merniliki kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas: e

Memanfaatkan data danlatau inforrnasi perbendaharaan untuk memperoleh keuntungan pribadi:

1. Memanfaatkan kewenangan jabatan memperoleh keuntungan pribadl.

dan

pengaruhnya untuk

g. Menyampaikan ~nformasiyang bersifat rahasia kepada pihak laln di luar kewenangannya,

h

Menggandakan sistern danlatau program aplikas~ komputer milik D~rektoratJenderal Perbendaharaan di luar kepentlngan dinas;

i

Membantu, melindungi, bekerja sama, menyuruh, danlatau rnemberi kesempatan pihak lain untuk melakukan tindak pidana di bidang perbendaharaan:

j

Mengkonsurnsl mrnuman keras yang dapat merusak cltra dan martabat pegawai,

k

Mengkonsumsi, mengedarkan, danlatau mernproduksi narkotika dan atau obat terlarang;

I

Melakukan oerbuatan amorailasusila. .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BAB V SANKSI Pasal 5 (1)Pegawal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan pelanggaran atau penylmpangan terhadap Kode Etik dikenakan sanksi yaltu. a

Sanksi moral berupa permohonan maaf secara llsan danlatau tertulls atau pernyataan penyesalan; danlatau

b

Hukuman dis~plinberdasarkan peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dalam ha1 terjadi pelanggaran dlsiplln Pegawai Negerl Sipil

(2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertutup atau terbuka. Pasal6 : I ) Sanksi moral sebagaimana dlmaksud pada pasal 5 ayat (i), d~tetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan. (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat ( 2 ) , disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lam yang terkalt dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan (3) Penyampalan sanksl moral secara terbuka sebagalmana dimaksud pada pasal 5 ayat ( Z ) , dlsampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk, melalui : a forum pertemuan resmi PNS; b upacara bendera;

c papan pengumuman; d medla massa; atau e. forum lain yang dipandang sesual untuk itu. (4) Dalam ha1 ternpat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat

Pegawa~Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral berjauhan. Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lam dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanks~ moral tersebut, dengan syarat pangkat Pejabat tersebut t~dakboleh leb~hrendah dari Pegawai yang bersangkutan

(5) Dalam ha1 sanksi moral disampa~kansecara tertutup, berlaku sejak tanggal dlsarnpa~kan oleh Pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan. (6) Dalam ha1 sanksl moral disampa~kan secara terbuka melalui forum pertemuan resml PNS, upacara bendera, atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan

MENTERI

KEUANGAN

REWBUK INDONESIA ( 7 ) Dalam ha1 sanks~ moral d~sampalkan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.

(8) Dalam ha1 Pegawa~yang dikenakan sanksi moral t~dakhadlr tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka d~anggaptelah menerima keputusan sanks~moral tersebut

(9)Sanksl moral sebagalmana dlmaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, dllaksanakan selambat-lambatnya 3 (t~ga) hari kerja sejak keputusan sanks~moral dlsampa~kan 1O)Dalam ha1 Pegawai yang d~kenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan danlatau tertulis, atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

PELANGGARAN KODE ETlK

(1) Dugaan terjadlnya pelanggaran Kode E t ~ kd~perolehdar~: a. Pengaduan tertults. b Temuan Atasan

(2) Setlap orang yang mengetahu~adanya dugaan pelanggaran kode etik dapat menyampa~kan pengaduan kepada Atasan Pegawal yang melakukan pelanggaran (3) Penyampalan pengaduan sebagalmana yang dtmaksud pada ayat (2) dllakukan secara tertulls dengan menyebutkan pelanggaran yang d~lakukan,buktr-bukt~dan ~dentftasPelapor (4) Atasan Pegawa~yang niengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode E t ~ kwaj~bmenel~t~ pelanggaran tersebut (5) Setlap Atasan yang menerlma pengaduan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dan mengetahu~adanya dugaan pelanggaran sebagalmana d~maksudpada ayat (4) wapb menel~t~ pengaduan tersebut dan menjaga kerahaslaan ~dentltasPelapor

(6) Dalam melakukan penelltian atas pelanggaran Kode Etik, Atasan Pegawal yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang benvenang membentuk Majelis.

Atasan langsung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan d~kenakansanksi moral.,+

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA €JAB VII PEMBENTUKAN MAJELIS

(1) Menterl Keuangan menetapkan pembentukan Majells dl tlngkat Departemen Keuangan untuk memerlksa Pejabat Eselon I dan II dl ltngkungan Departernen Keuangan

12) D~rekturJenderal Perbendaharaan menetapkan pembentukan Majelis untuk memeriksa para pegawai yang memangku jabatan struktural eselon Ill. eselon IV, pelaksana dan pejabat fungs~onaldl l~ngkungan Dlrektorat Jenderal Perbendaharaan (3) D~rekturJenderal Perbendaharaan sebaga~manadlmaksud pada ayat (2) dapat mendelegas~kanwewenangnya kepada a Sekretaris D~rektorat Jenderal Perbendaharaan untuk membentuk Majells yang bertugas memer~ksa para pegawal yang memangku jabatan struktural eselon IV, pelaksana dan pepbat fungslonal dl l~ngkunganKantor Pusa: Dtrektorat Jenderal Perbendaharaan b Para Kepala Kantor W~layah Dtrektorat Jenderal Perbendaharaan br:uk membentuk Majells yang bertugas memer~ksapara pegawal y a i g memangku labatan struktural eselon IV pelaksana dan pelabat fungs~onaldl l~ngkunganrnas~ng-maslng Pasal 10 (1) Majells kode e t ~ kd~bentuksetlap terjadl pelanggaran Kode Etlk

(2) Keanggotan Majells terdir~dari a

1 (satu) orang ketua merangkap anggota.

b

1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota. dan

c

sekurang-kurangnya 3 (tlga) orang anggota

(3) Keanggotaan Majells berjumlah ganjll (4) Jabatan dan pangka! Anggota Majells tldak boleh lebth rendah d a r ~ jabatan dan pangkat Pegawat yang d~perlksa BAB Vlll TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS Pasal 11 (1) Majells melakukan pemanggllan secara tertulls kepada Pegawal yang diduua melakukan pelanggaran Kode E t ~ k .

(2)Apabila Pegawai d~maksud tidak memenuhl panggilan, dilakukan pernanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (3) Dalam ha1 Pegawai tidak bersedia memenuhi panggllan kedua dari Majells tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik, sehingga Majelis merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral. (4) Majelis

mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.

( 5 ) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup (6) Keputusan Majelis diambil secara berrnusyawarah mufakat

(7) Dalam ha1 musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (8) Dalam suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai. Ketua Majelis wajib mengambil keputusan. (9) Keputusan Majelis untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final Pasal 12 (1) Majells wajib menyampaikan keputusan Majelis kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral dengan menggunakan forrnulir Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Dalam ha1 keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2). ayat (3). dan ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan pernerintah Nomor 30 Tahun 1980. Majelis menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Atasan langsung Pegawai untuk diteruskan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin guna pemeriksaan leb~h lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3) Dalam ha1 keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d Peratruran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Majelis menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Atasan Langsung Pegawai untuk diteruskan secara hlrarki kepada lnspektur Jenderal Departemen Keuangan guna pemeriksaan lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Keputusan Majells sudah hams disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (2), dan ayat (3), selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Apablla berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah. Majelis menyampaikan surat pemberltahuan kepada Atasan langsung Pegawal yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majel~s.,.

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA BAB lX PEJABAT YANG BERWE'NANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL

Pasall3 (1)

Direktur Jenderai Perbendaharaan dapat memberikan sanksi moral terhadap semua pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2)

Pejabat Eselon II dapat memberikan sanksi moral terhadap para pejabat eselon Ill kebawah dalam lingkungan masing-masing.

(3)

Pejabat Eselon Ill dapat memberikan sanksi moral terhadap para pegawai dan pejabat eselon IV ke bawah dalam lingkungan masingmasing. BAB X KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL

Pejaba! yang berwenang memberikan sanksi moral wajib memberikan sanksi moral dengan menggunakan l o n u l i r sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menleri Keuangan ini, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Majelis. BAB XI KETENTUANPENUTUP Pasall5 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannye dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diteta~kandi Jakarta tanggal 2 4 Juli 2007 PERBENDAHARAAN,

PERATURAN MENT€Rl KEUANGAN NOMOR IPM %ZOO7 TENTANG KODE ETlK PEGAWAl DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA LAPORAN HASlL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETlK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Nornor.... ................. ............... tanggal ..............

Kepada Yth. Pejabat yang berwenang member~kansanksi moral ') dl

. . . . . . . . . . . .

1

Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada harl . . . . . . . . tanggal bulan tahun telah dllakukan pemeriksaan kepada: a b c d. e.

2

Nama NIP PangkaVGolongan Jabatan Unit Organisas1

. . . .

.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

.

.

.

Perbuatan tersebut melanggar Kode Et~kPegawa~D~rektoratJenderal Perbendaharaan butlr ke (NIP xxxxxxxxx) d~rekomendas~kan untuk d~kenakan sehlngga kepada Sdril sank% moral berupa secara trrtutup/terbuka") sebagalmana d~aturdalam Peraturan Menter~ Keuangan Nomor lPM5/2007 tentang Kode Et~k Pegawal D~rektorat Jenderal Perbendaharaan Demlklan kam~sampalkan, alas perhatlan Saudara k a m ~ucapkan terima kas~h

Majelis Kode Etik Ketua Nama . . NIP . . . . . . Pangkat Jabatan

Sekretaris Nama NIP Pangkat Jabatan Anggota Nama NIP Pangkat Jabatan

.

.

Anggota Nama . NIP Pangkat Jabatan

.

.

.

.

Anggota Nama. . NIP Pangkat Jabatan . . .

Catatan Tulls nama jabatan pejabat yang berwenang memberikan sanks! moral ) *') Coret yang t~dakperlu a n MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

HERRY PURNOMO NIP 060046544

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASlL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETlK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Nomor ..................... ...............tanggal ..............

Kepada Yth. Pejabat Atasan Pejabat yang bersangkutan ') dl

1.

Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada har~.

. a b c d e 2

.

bulan .

.

tahun

.

.

tanggal

telah dilakukan pemeriksaan kepada

Nama NIP PangkaUGolongan Jabatan Unlt organ is as^

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 huruf

I Pasal 3 huruf

Tahun 1980 seh~nggaterhadap Sdrli

Peraturan Pemerlntah Nomor 30

(NIP xxxxxxxxx) perlu dllakukan pemer~ksaan

lebih lanjut Dem~kiankami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kaslh.

Majelis Kode Etik Sekretaris Nama NIP Pangkat Jabatan Anggota Nama NIP Pangkat Jabatan

Ketua Nama . . . NIP Pangkat . . . . . . Jabatan . . . . . . . Anggota Nama NIP Pangkat Jabatan

Anggota Nama NIP Pangkat Jabatan

Catatan ') Tulls nama jabatan atasan pegawai yang bersangkutan

a n MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

HERRY PURNOMO NIP 060046544

LAMPIRAN Ill PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR IPM 512007 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PER0ENDAHARW.N

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA LAPORAN H A S l L PEMERIKSAAN MAJELIS K O D E E T l K PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL P E R B E N D A H A R A A N Nomor. ...............tanggal ..............

....................

Kepada Yth Pejabat Atasan Pejabat yang bersangkutan ') dl

1

Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Et~kmaka pada harl bulan

tahun

tanggal

telah d~lakukanpemer~ksaankepada

a Nama b NIP c PangkaVGolongan d Jabatan e Unlt Organlsasl

2

Perbuatan tersebut melanggar dlslplin Pegawal Pasal 2 huruf

I Pasal 3 huruf

Peraturan

Pemerlntah Nomor 30 Tahun 1980 yang dapat dtjatuhl hukuman dlslplln berupa pemberhentlan. (NIP xxxxxxxxx) dlrekomendaslkan untuk dilakukan

seh~nggaterhadap Sdr11

pemeriksaan kernball oleh lnspektur Jenderal Departemen Keuangan sesual Surat Edaran Menter~ Keuangan Nornor SE-281MK 111997 tanggal 15 Aprll 1997 Demlkian kami sampaikan, atas perhat~anSaudara kami ucapkan terlma kasih.

Majells Kode Etik Ketua Nama . . . NIP. . . . Pangkat . . . . Jabatan . . . . . .

Sekretaris Nama . . . N I P . . . . . Pangkat . . . . . . Jabatan . . . . Anggota Nama. . . . . NIP . . . . . . . Pangkat . . . . . . Jabatan . . .

. . . . .

Anggota Nama NIP . . . . . . . Pangkat . . . . . . Jabatan . . . . . . . .

Anggota Nama NIP . . . . . . . . . . Pangkat . . . . . . . Jabatan . . . . . . . .

Catatan ') Tulls nama jabatan atasan pegawal yang bersangkutan an

MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

HERRY PURNOMO NIP 060046544

559

LAMPIRAN IV PEPATUPAN MENTERl KEUANGAN NOMOR lPM 512007 TENTANG KODE ETlK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAWN

MENTERl KEUANGAN REPUBUK INDONESIA K E P U T U S A N P E J A B A T Y A N G B E R W E N A N G M E M B E R I K A N S A N K S I M O R A L ') NOMOR . . . . . . . . . . . . . . . . TENTANG PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR. .. PANGKATIGOLONGAN . . . . . . . . . . .JABATAN

. . . (NIP xxxxxxxxx) . . PADA . . . . . . . . . .

NAMA JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL Menlmbang

Menglngat

Menetapkan

PERTAMA

a

bahwa dalam rangka Laporan Has11 Pemeriksaan Majells Kode Etik Pegawal (NIP xxxxxxxxx) D~rektoratJenderal Perbendaharaan Sdr11 PangkaUGolongan Jabatan pada terbuktl telah melakukan perbuatan

b

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Ehk butlr k e

c

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebsgalmana d~maksuddalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat yang berwenang member~kan sanksi moral ') tentang Pengenaan Sanksl Moral kepada Sdr11 (NIP xxxxxxxxx~PangkaUGolongan Jabatan pada

1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Republ~k lndones~a Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republ~kIndonesia Nomor 3041) sebagalmana telah d~ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republ~k lndones~a Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republ~k lndones~aNomor 3890)

2

Peraturan Pemer~ntahNomor 42 Tahun 2004 tentang Pemblnaan J ~ w aKorps dan Kode E t ~ kPegawa~Negeri Slp~l(Lembaran Negara Republtk lndonesla Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesla Nomor 4450)

3

Peraturan Menter~ Keuangan Nomor 291PMK 0112007 jo Peraturan Menter~ Keuangan Nomor 71lPMK 0112007 tentang Pedoman Penlngkatan D ~ s ~ p l ~ n Pegawa~Negerl Slp~ldi Llngkungan Departemen Keuangan.

4

Peraturan Menter~Keuangan Nomor 72lPMK 0112007 tentang Majells Kode Etlk DI Llngkungan Departemen Keuangan

5

Peraturan Menter~ Keuangan Nomor 293lPMK0112007 tentang PendelegasIan Wewenang Kepada Para Pejabat DI bngkungan Departernen Keuangan Untuk Member~kanSanks~Moral Atas Pelanggaran Kode E t ~ kPegawa~Neger~Slpll DI Lingkungan Departemen Keuangan

6

Peraturan Menter~Keuangan Nomor D~rektoratJenderal Perbendaharaan

IPM 512007 tentang Kode Etlk Pegawal

MEMUTUSKAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL ') TENTANG (NIP X X X X X M X X ) PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDRII PANGKATIGOLONGAN JABATAN PADA Pengenaan sanksl moral kepada Nama a b NIP c PangkaVGolongan d Jabatan e Unit Organlsasl f Berupa g D~sampa~kan karena telah melakukan pelanggaran Kode Etlk butlr ke

MENTERI KEUANGAN

REPUBUK INDONESLA KEDUA

Keputusan In! terh~tungwulai !anggal dlsampaikan kepada Pegawal Negerl Slpll yang bersangkutan

KETIGA

Apab~la dlkemudtan hart ternyata terdapat kekellruan dalam Keputusan In1 akan d~adakanperbalka? sebagalmana mestlnya S a l i n a ~Kepu!usan ns .' sa-pa,kan dllndahkan

kepada yang bersangkutan untuk d~ketahu~ dan

D~tetapkandl pada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral ') NAMA NIP Catatan T u b nama jabatan pejabat yans beMenang Temberlkan sanksl moral

a n MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

HERRY PURNOMO NIP 060046544

Catatan Triwulan I I I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai KEUANGAN

XIII. P E R L E N G K A P A N

Catatan Triwulan I I I Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PERLENGKAPAN

ForumPrima http://forumprima.multiply.com