Himpunan Peraturan Perbendaharaan Tahun 2007 Triwulan 4
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Himpunan Peraturan Perbendaharaan Tahun 2007 Triwulan 4 as PDF for free.
More details
- Words: 85,794
- Pages: 639
HIMPUNAN PERATURAN PERBENDAHARAAN
TRIWULAN IV OKTOBER 2007 - DESEMBER 2007
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN http://perpbn.multiply.com
KATA PENGANTAR Penyelenggaraan administrasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Penclapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hakekamya merupakan praktek hukum administrasi Keuangan Negara. Oleh karena itu p y ~ g administrasi g ~ dimaksud hams dilakukan berdasarkan d a d atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan dari waktu ke waktu, pemerintah menjawab berbagai pennasalahan administratif yang berdimensi hukum ini dengan menerbitkan berbagai ketentudperaturan perundang-undangan. Sebagai sarana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dirnaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat-surat edaran sebagai pRdaman pehksanaan bagi seluruh instansi di lingkungan Direktorat Jendr:ral Perbendaharaan, khususnya, dan instansi kementerian teknis mkait sf.Jt;t instansi mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada
-Ya. Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan kemudahan untuk melakukan rujukan terhadap surat-surat edaran yang telah diterbitkan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyajikan "Himpunan Peraturan Perbendaharaan Direktorat JenderaI Perbendaharaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2007" yang merupakan kompilasi dari Bulan Oktober 2007 s/d Desember 2007 Semoga bermanfaat dalam melengkapi khazanah kepustakaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Jakarta, Desember 2007 . Direktorat Jenderal Perbendaharaan / -
SISWO SUJANTO NIP. 060031000
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DAFTAR PENGELOMPOKAN MASALAH
I.
PENDAPATAN 1 PENERJMAAN NEGARA
11.
BELANJA PEMERINTAH PUS AT (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Lain-lain)
111.
BELANJA DAERAH (Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian)
N. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI v.
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
VI.
PENGELOLAAN BARANG MILIWKEKAYAAN NEGARA
VII.
PENGELOLAAN KAS NEGARA
VIII.
INFORMAS1 & AKUNTANSI
IX.
UMUM (Tata Usaha, Kesekretariatan)
X.
ORGANISASI & TATA LAKSANA
XI.
KEPEGAWAIAN
XII.
KEUANGAN
XIII.
PERLENGKAPAN
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DAFTAR IS1 SE DITJEN PERBENDAHARAANDAN PERATURAN DITJEN PERBENDAHARAAN TRIW. IV TAHUN 2007
No.
Perihal
Tanggal
Nomor Surat
Sumber
(2)
(3)
(4)
(5)
08-1 1-2007
SE-87PBl2007
Dit. PA
3
26-1 1-2007
SE-88PBl2007
Dit. PA
1i
(1)
Halaman (6)
I. PENDAPATANI PENERIMAAN NEGARA 1.
2.
Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi bulan Januari sampai dengan September 2007. Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA yang berasal dari Setoran PNBP Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap IV TA 2007. 11. ' BELANJA PEME-
RINTAH PUSAT 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.
, 10-10-2007
SE-42/PB/2007
Dit. PA
21
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional ~ e n ~ h u l u .
11- 10-2007
SE-43PB12007
Dit. PA
25
3.
Tunjangan Fungsional Pemetaaan.
Jabatan Surveyor
11-10-2007
SE-44/PB/2007
Dit. PA
29
4.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
1 1-10-2007
SE-45PBl2007
Dit. PA
33
5.
Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi.
1 1-10-2007
SE-46PBl2007
Dit. PA
37
Jabatan Penyelidik
1 1- 10-2007
SE-47PBI2007
Dit. PA
41
6.
Tunjangan
Fungsional Bumi.
VII
http://perpbn.multiply.com
-
SE-48PBl2007
Dit. PA
45
11 10-2007
-
SE-49PBl2007
Dit. PA
49
jabatan Tunjangan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
11-10-2007
SE-50P Bl2007
Dit. PA
53
10.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran.
1 1-10-2007
SE-5 1PBl2007
Dit. PA
57
11.
Jabatan Tunjangan Fungsional Perantara Hubungan Industrial.
11- 10-2007
SE-52iPBl2007
Dit. PA
63
12.
Tunjangan Fungsional Radiasi.
Jabatan Pengawas
1 1- 10-2007
SE-53PBl2007
Dit. PA
67
13.
Tunjangan Fungsional Nuklir.
Jabatan Pranata
11-10-2007
SE-54PBl2007
Dit. PA
71
14.
Tunjangan Jabatan Fungsional Agen.
11- 10-2007
SE-55PBl2007
Dit. PA
75
15.
Tunjangan Fungsional Penndustrian Perdagangan.
Jabaan Penyuluh dan
11-10-2007
SE-56PBl2007
Dit. PA
79
16.
Jabatan Tunjangan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
11- 10-2007
SE-57PBf2007
Dit. PA
83
17.
Tunjangan Fungsional Meteorologi Geofisika.
Jabaan Pengamat dan
1 1- 10-2007
SE-58P Bl2007
Dit. PA
87
18.
Tunjangan Fungsional
Jabatan Pemeriksa
1 1-10-2007
SE-59PBl2007
Dit. PA
91
Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Jabatan Tunjangan Fungsional Polisi Kehutanan.
11 10-2007
9.
7. 8.
http://perpbn.multiply.com
VIII
Paten dan Merek.
Pemeriksa
19.
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Entornolog Kesehatan,Sanitarian, dministra-tor Kesehaan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi,Nutrisionis,Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis,dan Teknisi Elektromedis.
11-10-2007
SE-60JPB12007
Dit. PA
95
20.
Tunjangan Fungsional Gunungapi.
Jabatan Pengamat
11-10-2007
SE-6 1JPBl2007
Dit. PA
115
21.
Tunjangan Fungsional Penerbangan.
Jabatan Teknisi
11-10-2007
SE-62lPBl2007
Dit. PA
119
22.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera.
11-10-2007
SE-63PBl2007
Dit. PA
123
23.
Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.
11-10-2007
SE-64/PB/2007
Dit. PA
127
24.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perurnahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan.
1 1- 10-2007
SE-65/PB/2007
Dit.PA
131
25.
Tunjangan
Jabatan
1 1-10-2007
SE-66PBl2007
Dit. PA
139
http://perpbn.multiply.com
Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Tanaman, Benih Pengawas Bibit temak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan. 26.
Jabatan Tunjangan Fungsional Perencana.
11-10-2007
SE-67ffB12007
Dit. PA
153
27.
Tunjangan Fungsional Komputer.
Jabatan Pranata
11-10-2007
SE-68ffBl2007
Dit. PA
157
28.
Tunjangan Jabatan Fungsiional Pranata Hubungan Masyarakat.
11-10-2007
SE-69ff B12007
Dit. PA
161
29.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.
11-1 0-2007
SE-70ff Bl2007
Dit. PA
165
30.
Tunjangan Petugas Pemasyara-katan..
11-10-2007
SE-7 lffBl2007
Dit. PA
169
31.
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.
11-10-2007
SE-7UPBl2007
Dit. PA
173
32.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
11- 10-2007
SE-73PBl2007
Dit. PA
177
3 3.
Tunjangan Fungsional Kepegawaian.
Jabatan Analis
1 1-10-2007
SE-74ff Bl2007
Dit.PA
181
34.
Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.
1 1- 10-2007
SE-75PBl2007
Dit. PA
185
35.
Jabatan Tunjangan Fungsional Perancang . Peraturan Per-undangan-
1 1- 10-2007
SE-76/PB/2007
Dit. PA
189
http://perpbn.multiply.com
undangan. Tunjangan Arsiparis.
Jabatan
11-10-2007
SE-77ffBl2007
Dit. PA
I93
37.
Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur.
11-10-2007
SE-78ffBl2007
Dit. PA
197
38.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
11-10-2007
SE-79ffBl2007
Dit. PA
201
39.
Tunjangan Fungsional Kerja.
Jabatan Pengantar
11-10-2007
SE-80ffBl2007
Dit. PA
205
40.
Tunjangan Fungsional Kehutanan.
Jabatan Penyuluh
11-10-2007
SE-8lffB12007
Dit. PA
209
41.
Jabatan Tunjangan Fungsional Pekerja Sosial.
1 1-10-2007
SE-8uPB/2007
Dit.PA
213
42.
Jabatan Tunjangan Fungsional Widyaiswara.
11- 10-2007
SE-83ffBl2007
Dit. PA
217
43.
Tunjangan Dosen.
11- 10-2007
SE-84ff Bl2007
Dit. PA
221
44.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pernenksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.
11-10-2007
SE-85ffBl2007
Dit. PA
227
45.
Tunjangan Fungsional Agama.
Jabatan Penyuluh
11- 10-2007
SE-86ffBl2007
Dit. PA
233
Uang Lauk Pauk anggota
14-12-2007
SE-93/PB/2007
Dit. PA
237
11-10-2007
PER-66ffBl2007
Dit. PA
239
30.
46.
TNI dan Polri Mulai TA 2008. A7.
Petunjuk pelaksanaan pencairan Dana Bantuan Sosial ke daerah tertinggal lingkup Kementerian Daerah Tertinggal melalui KPPN.
http://perpbn.multiply.com
48.
19.
Petunjuk Pelaksanaan Penyalu-ran dan Pencairan Dana Kegatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pola Surat Pejanjian Kejasama. Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007 melalui KPPN.
14-11-2007
PER68PBl2007
Dit. PA
249
21-1 1-2007
PER-7UPBl2007
Dit. PA
259
50.
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 melalui KPPN.
26-1 1-2007
PER-76/TJB/2007
Dit. PA
269
5 1.
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan melalui KPPN.
04-12-2007
PER-77PBl2007
Dit. PA
277
52.
Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.
13-12-2007
PER-8 1PBl2007
Dit. PKN
287
53.
Teknis Petunjuk Peluncuran ProgramIKegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008.
18-12-2007
PER-8 1alPBl2007
Dit. PA
293
http://perpbn.multiply.com
111. BELANJA DAERAH
1.
Pelaksanaan Pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 di Daerah.
06-12-2007
SE-90/PB/2007
Dit. PA
309
IV. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI V. PEMBIAYAAN
LUAR NEGERI 1.
Petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana Pinjaman IDA Credit No.3658-IND proyek penanggulangan kerniskinan di Perkotaan untuk mendukung program nasional pemberdayaaan masyarakat mandiri (Additional Financing for Second Urban Proverty Project).
09-1 0-2007
PER-64PBl2007
Dit. PKN
3 19
2.
Perdirjen Perbendaharaan tentang Perubahan atas Perdijen Perbendaharaan NO. PER-59PBl2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD N0.4788-INA/IDA Credit No. 4076-IND (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project).
19-1 1-2007
PER-69PBt2007
Dit. PKN
333
3.
Petunjuk
Pelaksanaan
21-1 1-2007
PER-701PB/2007
Dit. PKN
373
http://perpbn.multiply.com
Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah No. TF090003-IND (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement). 4.
Pelaksanaan Petunjuk Penyaluran dan Pencairan D a n Hibah No. TF057097 Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (Co-Financing Grant to Third Kecarnatan Development Project Phase I1 for Smallholder Agribusiness Development InitiativeISADI).
2 1- 1 1-2007
PER-7 1IPBl2007
Dit. PKN
393
5.
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencarian Dana Hibah Statistical Capacity Building (SCB) NO. TF-057574 (Streamlining Data Flows from Regions to the Center under Decentralization Project).
23-1 1-2007
PER-75ffBl2007
Dit. PKN
415
6..
Pembahan atas Perdijen PBN NO. PER18PB12006 tentang Petunjuk Pencairan Dana LoanlCreditlGrant IBRD NO. 471 1-1ND13807INDITF-052 124 (Water Resources and Irrigation Sector Management ProjectlWISMP).
11-12-2007
PER-79IPBl2007
Dit. PKN
425
7.
Pembahan atas Perdijen PBN Nomor PER25lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant IBRD No. TF055997 (European Union
11-12-2007
PER-80IPB12007
Dit. PKN
431
http://perpbn.multiply.com
XIV
Grant fot Nusa Tenggara Barat-Water Resouce Management Program). VI. PENGELOLAAN BARANGIMILIK KEKAYAAN NEGARA
VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA Permintaan Kebutuhan Dan& Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Kas Posisi selama Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Laporan Kas Posisi tanggal 30 Nopember 2007.
05-10-2007
SE-39PBl2007
Dit. PKN
443
27-11-2007
SE-891PB12007
Dit. PKN
445
3.
Perubahan atas Surat edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-39PBl2007 tentang Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Laporan Kas Posisi selama palaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama.
10-12-2007
SE-92/PB/2007
Dit. PKN
447
4.
Lanjutan Persiapan Pengalihan Adrninistrasi Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Pusat kepada Satuan Keja Kementerian NegaraILembaga.
28-1 2-2007
SE-95PBl2007
Dit. SP
449
5.
Tata cara pengembalian danlatau pendapatan penerimaan dan koreksi pembukuan penerimaan.
11-10-2007
PER45PBI2007
Dit. PKN
465
1.
2.
http://perpbn.multiply.com
6.
Perubahan Kedua atas Perdijen Perbendaharaan NO. PER-1 5PB12007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pernbayaran Melalui Rekening Khusus.
27-12-2007
PER-82PB12007
Dit. PKN
489
7.
Perubahan atas Perdirjen PBN NO. PER73PB12007 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA. 2007.
27-12-2007
PER-83PBl2007
Dit. PKN
497
MII. INFORMASI DAN AKUNTANSI
I.
Pelaporan Rekening Pemerintah pada Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga Tingkat Satuan Kerja.
28-1 2-2007
SE-94P Bl2007
Dit. APK
505
2.
Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum kedalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
11-10-2007
PER471PB/2007
Dit.PK BLU
507
IX. UMUM (Tata Usaha, Kesekretariatan) 1.
Penerimaan' Parse1 pada saat menyambut Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun B a n 2008.
08-1 0-2007
SE-40PB12007
Setditjen
52 1
2.
Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari
09-10-2007
SE-4 Iff B. 112007
Setditjen
523
22-1 1-2007
PER-73PBl2007
Dit. PA
525
Keuangan ke-61
3.
Langkah-langkah
dalam
http://perpbn.multiply.com
XVI
4.
5.
6.
Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007. Peratuaran Bersama antara Ditjen Pengeloaan Utang dan Ditjen Perbendaharaan tentang Tatg Cara Penyampaian dm Dokumen Rekonsiliasi Penarikan dantatau Pembayaran Pinjaman Hibah Luar Negeri. Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 untuk KPPN Khusus Banda Aceh. Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) Melalui Rekening Kas Umum Negara X.
23-1 1-2007
PER-74RBl2007
Dit. PKN
555
07- 12-2007
PER-78PBl2007
Dit. PA
565
28- 12-2007
PER-84PBl2007
Dit. PKN
583
06-12-2007
SE-91/PB.112007
Setditjen
6:11
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
XI. KEPEGAWAIAN XII. KEUANGAN
1.
Penyetoran Saldo Akhir TKPKN bulan Desember 2007. XIII. PERLENGKAPAN
http://perpbn.multiply.com
XVII
http://perpbn.multiply.com
B. DAFTAR IS1 MENURUT TANGGAL Tanggal
Nomor Surat
Q5-10-2007
SE-39PBl2007
(3) Dit. PKN
08-1 0-2007
SE-40PBl2007
09-1 0-2007
SE-41PB. 112007
10-10-2007
(1)
(2)
Halaman
Perihal
Sumber
(4)
(5)
Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Kas Posisi selarna Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
443
Setditjen
Penenmaan Parsel pada saat menyambut Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2008.
521
Setditjen
Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari Keuangan ke-61
523
SE-42./PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bmotor.
21
11- 10-2007
SE-43/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Penghulu.
Jabatan
Fungsional
25
11-10-2007
SE-44PB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Surveyor Prmetaaan.
Fungsional
29
11-10-2007
SE-45PB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengmdali Ekosistem Hutan.
33
1 1-10-2007
SE-46PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Statistisi.
Jabatan
Fungsional
37
1 1- 10-2007
SE-47PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Penyelidik Bumi.
Fungsional
41
11-10-2007
SE-48/PB12007
Dit. PA
45
11-10-2007
SE-49/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
SE-50PBl2007
Dit. PA
-
1 1 10-2007
Tunjangan jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
49
53
http://perpbn.multiply.com
'
11-10-2007
SE-5 1RBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran.
57
1 1-10-2007
SE-52PBl2007
Dit. PA.
Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial.
63
11- 10-2007
SE-53PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pengawas Radiasi.
Fungsional
67
1 1- 10-2007
SE-54RBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pranata Nukiir.
Fungsional
71
11- 10-2007
SE-55PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Agen.
Fungsional
75
11-10-2007
SE-56PB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabaan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.
79
1 1- 10-2007
SE-57RBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsionai Pengawas Farmasi dan Makanan.
83
11-10-2007
SE-58PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Pengamat Geofisika.
Jabaan Fungsional Meteorologi dan
87
1 1-10-2007
SE-59PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek.
91
1 1-1 0-2007
SE-60PB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Entornolog Kesehatan,Sanitarian, dministra-tor Kesehaan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi,Nutrisionis,Bidan, Perawat, Radiografer, Paekam Medis,dan Telcnisi Elektrornedis.
95
11-10-2007
~ ~ - 6 l / P ~ / 2 & 7 Dlt. PA
Tunjangan Jabatan Pengamat Gunungapi.
1 15
Jabatan
Fungsional
http://perpbn.multiply.com
1 1-10-2007
SE-6UPBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Teknis~Penerbangan.
Fungsional
119
11-10-2007
SE-63/PB/2007
DI~.PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera.
123
11-10-2007
SE-64PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.
127
1 1- 10-2007
SE-65lPB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsionzl 131 Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Tekn~k Penyehatan Lingkungan.
11-10-2007
SE-66/PB/2007
Da. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tanaman, Pengawas Benih Pengawas Bibit temak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Pmyakit Ikan, dm Pengawas Benih Ikan.
139
11- 10-2007
SE-671PBI2007
Dit. PA
Tunjangan Perencana
Jabatan
FungstooaI
I53
11-10-2007
SE-68/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pranata Komputer.
Fungslonal
I57
11-10-2007
SE-69/PB/2007
Dlt. PA
Tunjangan Jabatan Fungsiional Pranata Hubungan Masyarakat.
161
1 1 10-2007
SE-70PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pustakawan.
Fungsional
165
11-10-2007
SE-71/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan katan..
Petugas
Pemasyara-
169
11-10-2007
SE-7UPB/2007
Dit. PA
Tunjangan Auditor.
Jabatan
Fungsional
173
1 1- 10-2007
SE-73/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
177
-
XXI
http://perpbn.multiply.com
11-10-2007
SE-741PB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian.
Fungsional
18 1
11-10-2007
SE-75PB12007
Dit. PA
Tunjangan Pmeliti.
Jabatan
Fungsional
185
1 1- 10-2007
SE-76P Bl2007
Dit. PA
189
1 1-10-2007
SE-77/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Per-undanganundangan. Tunjangan Jabatan Arsiparis.
11-10-2007
SE-78/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Instruktur.
Fungsional
197
11-10-2007
SE-79/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
20 1
11-10-2007
SE-80PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pengantar Keja.
Fungsional
205
11-10-2007
SE-8 1/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Penyuluh Kehutanan.
Fungsional
209
11-10-2007
SE-82/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pekeja Sosial.
Fungsional
2 13
11-10-2007
SE-83/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Widyaiswara
Fungsional
2 17
1 1-10-2007
SE-84PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Dosen.
22 1
1 1-1 0-2007
SE-85/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Pmilai Pajak Bumi dan Bangunan.
227
11-10-2007
SE-86/PB/2007
Dit. PA
233
08-1 1-2007
SE-87/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi bulan Januari sampai dengan September 2007.
26-1 1-2007
SE-88PBl2007
Dit. PA
Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA yang berasal dari Setoran PNBP Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap IV TA 2007
11
'
Jabatan
193
3
http://perpbn.multiply.com
XXII
27-1 1-2007
SE-89/PB/2007
Dit. PKN
Laporan Kas Posisi tanggal 30 Nopember 2007.
445
06-12-2007
SE-90/PBl2007
Dit. PA
Pelaksanaan Pengesahan daftar Isian Tahun Pelaksanaan Anggaran Anggaran 2008 di Daerah.
309
06-1 2-2007
SE-9 IPB. 112007
Setditjen
Penyetoran Saldo Akhir TKPKN bulan Desember 2007.
6 11
10-12-2007
SE-92PB/2007
Dit. PKN
Pembahan atas Surat edaran Dijen Nomor SEPerbendaharaan 39PB12007 tentang Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Pmyampaian Laporan Kas Posisi selama palaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersarna.
447
14-12-2007
SE-93PB12007
Dit. PA
Uang Lauk Pauk anggota TNI dan Polri Mulai TA 2008.
237
28-12-2007
SE-94/PB/2007
Dlt. APK
Pelaporan Rekening Pemerintah pada Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga Tingkat Satuan Kerja.
505
28-1 2-2007
SE-95PBl2007
Dit. SP
Persiapan Lanjutan Pengalihan Adrninistrasi Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Pusat kepada Satuan Kcja Kementerian Negarakembaga.
449
09-10-2007
PER-64PBl2007
Dit. PKN
Petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana Pinjaman IDA Credit No.3658-IND proyek penanggulangan kemiskinan di Perkotaan untuk mendukung program nasional pemberdayaaan masyarakat rnandiri (Additional Financing for Second Urban Proverty Project).
3 19
11-10-2007
PER-65PBl2007
Dit. PKN
Tata cara pengembalian pendapatan dantatau penerirnaan dan koreksi pernbukuan penmmaan.
465
I
http://perpbn.multiply.com
XXIII
1 1-10-2007
PER-66PB12007
Dit. PA
Petunjuk pelaksanaan pencairan Dana Bantuan Sosial ke daerah tertinggal lingkup Kementerian Daerah Tertinggal melalui KPPN.
239
1 1-1 0-2007
PER-67PBl2007
Dit.PK BLU
Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum kedalarn Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga.
507
14-1 1-2007
PER-68PBl2007
Dit. PA
249
19-1 1-2007
PER-69PB12007.
Dit. PKN
Petunjuk Pelaksanaar. Penyalu-ran dan Pencairan Dana Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pola Surat Perjanjian Kerjasarna Perdijen Perbendaharaan tentang Pembahan atas Perdijen Perbendaharaan No. PER59/PB/2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan lBRD No.4788-INAIIDA Credit No. 4076MD (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project).
21-1 1-2007
PER-701PBI2007
Dit. PKN
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran 373 dan Pencairan Dana Hibah No. TF090003-IND (Nethaland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement).
I
333
2 1-1 1-2007
PER-71/PB/2007
Dit. PKN
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran 393 dan Pencairan Dana Hibah No. TF057097 hogram Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (CoFinancing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for Smallholder Agribusiness Development InitiativeISADI).
21-1 1-2007
PER-7UPBl2007
Dit. PA
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007 melalui KPPN.
259
http://perpbn.multiply.com
22-1 1-2007
PER-731PBD007
Dit. PA
Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007.
525
23-1 1-2007
PER-74PBl2007
Dit. PKN
Peratuaran Bersarna antara Ditjen Pengeloaan Utung dan Ditjen Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Rekonsiliasi Penarikan danlatau Pembayaran Pinjaman Hibah Luar Negeri.
555
23-1 1-2007
PER-75PBl2007
Dit. PKN
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencarian Dana Hibah Statistical Capacity Building (SCB) No. TF-057574 (Streamlining Data Flows from Regions to the Center under Decentralization Project).
4I5
26- I 1-2007
PER-76/PB/2007
Dit. PA
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 melalui KPPN.
269
04-1 2-2007
PER-77ffB12007
Dit. PA
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan melalui KPPN.
277
07-1 2-2007
PER-78PBl2007
, Dit. PKN
Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 untuk KPPN Khusus Banda Aceh.
565
11-12-2007
PER-79PB12007
Dit. PKN
11 - 12-2007
PER-80PB/2007
Dit. PKN
Perubahan atas Perdijen PBN No. 425 PER-1 8PBl2006 tmtang Petunjuk Pencairan Dana LoanICrediVGrant IBRD NO. 471 1-IND13807-INDITF052124 (Water Resources and Irrigation Sector Management Project/WISMP). Perubahan atas Perdijen PBN 431 Nomor PER-25PB12006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant IBRD No. TF-055997 (European Union Grant fot Nusa Tenggara Barat-Water Resouce Management Program).
http://perpbn.multiply.com
xxv
13-12-2007
PER-8 1ffB12007
Dit. PKN
Tunjangan Beras dalam Bmtuk Natura dan Uang.
287
18-12-2007
PER-8 la/PB/2007
Dit. PA
Petunjuk Teknis Peluncuran ProgramKegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008.
293
27-1 2-2007
PER-82PBl2007
Dit. PKN
Perubahan Kedua atas Perdijen 489 Perbendaharaan No. PER15ffBl2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanismc Baru Prmbayaran Melalui Rekening Khusus.
27-12-2007
PER-83lPB12007
Dit. PKN
28-1 2-2007
PER-84ffBl2007
Dit. PA
Perubahan atas Perdijen PBN No. PER-73RBI2007 tentang Langkahlangkah dalam Menghadapi Akhir TA. 2007 Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) Melalui Rekming Kas Umum Negara.
497
583
http://perpbn.multiply.com
I. WNDAPATAN / PENEMMAAN NEGARA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN
TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DlPA (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL IMlGRASl BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2007 Sehubungan dengan DlPA (PNBP) Tahun Anggaran 2007 Direktorat Jenderal lrnigrasi Nornor SP 0005.01013-06.01-12007 serta DlPA (PNBP) Kantor-Kantor lrnigrasi dan Rurnah Detensi lrnigrasi di seluruh Indonesia, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Penerirnaan jasa bidang Keirnigrasian yang telah disetor ke Rekening Kas Negara secara terpusat dari bulan Januari sarnpai dengan bulan September 2007 adalah sebesar Rp.529.112.385.185- (Lima ratus dua puluh sernbilan rniliar seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh lirna ribu seratus delapan puluh lirna rupiah). Dari jurnlah tersebut, yang digunakan sebagai dasar alokasi penggunaan batas Maksirnal Pencairan dana DlPA (PNBP) berkenaan adalah sebesar Rp. 158.733.715.556,(Seratus lima puluh delapan rniliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lirna ratus lirna puluh enarn rupiah).
2.
Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN dalarn proses penerbitan SP2D untuk pencairan DlPA (PNBP) berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Bendahara Pengguna bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Mernbayar (SPM) yang diajukan.
3.
Batas rnaksirnal pencairan dana DlPA (PNBP) sarnpai dengan bulan September 2007 sebagaimana ditetapkan dalarn Larnpiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, sedangkan untuk alokasi
http://perpbn.multiply.com
tarnbahan penggunaan dana berikutnya akan disarnpaikan dalarn Surat Edaran selanjutnya. 4.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Sekretaris Jenderal Departernen Hukurn dan HAM 2. Direktur Jenderal Anggaran 3. Direktur Jenderal Irnigrasi, Departemen Hukurn dan HAM 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 5. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 87 /PB/2007 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DlPA (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL IMlGRASl BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2W7
DAFTAR ALOKASI MAKSIMAL PENCAIRAN DANA PNBP KElMlGRASlAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN DlPA (PNBP) TA 2007 (JANUARI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2007)
I
2
Satkerl Instansl Penpgum 5
1
409272
Diwktorat Jendeml lmignri
No.
Kode Satker
JUMLAH
Pagu DIPNPNBP) 4 Rp 199.897.9M.000 Rp 199.897.958.000
KPPN Pembayar
5 Jakarta l
Kode KPPN 6 Dl8
Maksimal pencairan8.d. saat in1 7 Rp 112.439.245.902 Rp 112.439.245.902
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
114
664681
Rudenim Denpasar
Rp 397.700.000
Denpasar
037
115
664695
Rudenim Kupang
Rp 397.700.000
Kupang
039
Rp 243.838.688
116
664700
Rudenim Jayapura
Rp 400.200.000
Jayapura
063
Rp 245.371.494
JUMIAH JUMLAH TOTAL
Rp 243.838.688
Rp 59.196.146.000
Rp 36.294.469.654
Rp 258.894.104.000
Rp 158.733.715.556
DIREKTUR JENDERAL, ttd
HERR1 PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (sebagaimana daftar terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE-88lPBl2007
BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA YANG BERASAL DARl SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2007 Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahap IV Tahun Anggaran 2007 yang penyaluran dananya dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan ini diminta perhatian Saudara untuk melaksanakan ha!-ha1 sebagai berikut: 1.
PNBP lingkup BPOM Tahun Anggaran 2007 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara secara terpusat dari tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 10 September 2007 sebesar Rp2.272.692.500,(dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan jumlah setoran sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka PNBP lingkup BPOM dapat digunakan sampai dengan jumlah pagu pengeluaran DlPA (PNBP) berkenaan sebesar Rp1.954.515.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) atau sampai dengan batas maksimal pencairan 86% (delapan puluh enam persen), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6191KMK.0612001 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berasal dari PNBP BPOM. Jumlah tersebut dapat digunakan sebagai dasar alokasi batas maksimal pencairan dana DlPA
http://perpbn.multiply.com
(PNBP) pada KPPN sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
3.
Pengajuan SPM oleh Satker BPOM tidak perlu dilarnpiri lernbar ke-4 bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
4.
Pernbayaran, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan realisasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar berpedornan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Direktur Jenderal Anggaran 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3. Sekretaris Utarna Badan Pengawas Obat dan Makanan 4. Kuasa Pengguna Anggaran BPOM
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 88 IPB12007 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA YANG BERASAL DARl SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2W7
DAFTAR ALOKASI MAKSlMAL PENCAIRAN DANA PNBP LINGKUP BPOM TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2007
10.970.020.000
9.275.065.000
1.176.787.000
a. BPOM
432731
b. Balai Besar POM Jakarta
432747
341.500.000
286.385.000
38.345.000
432753
329.410.000
276.246.000
36.985.000
432762
323.360.000
271.172.000
36.305.000
I
1
I
2. BANDUNG (022) Balai Besar POM Jawa Barat
3.
SEMARANG (026) Balai Besar POM Semarang
1
4.
1 YOGYAKARTA (030)
,
http://perpbn.multiply.com
Balai Besar POM Surabaya 6.
BANDA ACEH (001) Balai Besar POM Banda Aceh
7.
29.266.000
432804
340.550.000
285.588.000
38.235.000
432810
307.310.000
257.713.000
34.500.000
432829
252.770.000
21 1.977.000
28.380.000
432835
212.830.000
178.483.000
23.895.000
PEKANBARU (008) Balai Besar POM Pekanbaru
10.
218.599.000
PADANG (010) Balai Besar POM Padang
9.
260.670.000
MEDAN (004) Balai Besar POM Medan
8.
432790
JAMB1 (012) Balai POM Jambi
http://perpbn.multiply.com
Balai Besar POM Banjarmasin 16.
266.200.000
223.237.000
29.887.000
432897
215.940.000
181.089.000
24.245.000
SAMARINDA (046) Balai Besar POM Samarinda
17.
432881
-
MANADO (049) http://perpbn.multiply.com
Balai POM Kendari 21.
AMBON (061) Balai POM Ambon
22.
232.740.000
195.178.000
26.130.000
432954
318.280.000
266.913.000
35.734.000
432960
254.580.000
213.493.000
28.582.000
DENPASAR (037) Balai Besar POM Denpasar
23.
432948
MATARAM (038) Balai Besar POM Mataram
http://perpbn.multiply.com
DIREKTUR JENDERAL, ttd HERR1 PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
11. BELANJA PEMERINTAH PUSAT (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial ,Belanja Lain-lain).
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
I . Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nornor SE-42lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Berrnotor, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Yang dirnaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Berrnotor, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Berrnotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, diberikan Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor yang dirnaksud dalarn butir 2 sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 107 Tahun 2006, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pemberian Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, ketentuan tentang Tunjangan Penguji Kendaraan Bennotor sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kejanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan 5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan 6. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 42 IPBI2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2006
JABATAN FUNGSIONAL
Penguji Kendaraan Bermotor
BESARNYA TUNJANGAN
JABATAN
Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia
Rp 440.000,OO
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan
Rp 330.000,OO
Penguji Kendaraan Berrnotor Pelaksana
Rp 225.000,OO
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula
Rp 200.000,OO
Direktur Jenderal,
ttd Herry Purnomo NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-43lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Penghulu adalah pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penghulu adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penghulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penghulu, diberikan Tunjangan Penghulu setiap bulan.
4.
Besarnya Tunjangan Penghulu yang dimaksud dalam angka 3. sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
5.
Pernberian Tunjangan Penghulu dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 3, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang
http://perpbn.multiply.com
Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran Pendapatan dan Belanja Negara.
atas
Beban
Anggaran
7.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
8.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal II Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Agama lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 43 IPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2007
Penghulu Pertama
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nornor SE44/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pernetaan, dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut:
1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pernetaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Surveyor Pernetaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Surveyor Pernetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pernetaan, diberikan Tunjangan Surveyor Pernetaan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Surveyor Pernetaan yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagaimana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Surveyor Pernetaan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Surveyor Pernetaan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 37 tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pemberian Tunjangan Surveyor Pernetaan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-68lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1I Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Utama Bakosurtanal Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 44 lPBIZW7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2007
TUNJANGAN
Surveyor Pemetaan Madya PemetaanAhli
Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Pertama
Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula
I I
I
I
I
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE45lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 34 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistern Hutan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistern Hutan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistern Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistern Hutan, diberikan Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalarn Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 34 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5. Pernberian Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain
http://perpbn.multiply.com
yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-65lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal,
Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 45 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2007
Ekosistem Hutan
Hutan Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-46lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATlSTlSl Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 40 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi. dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Statistisi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Statistisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Statistisi, diberikan Tunjangan Statistisi setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Statistisi yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Statistisi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Statistisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pernberian Tunjangan Statistisi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7llPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Badan Pusat Statistik lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 46 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATlSTlSl
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATlSTlSl BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2007
Statistisi Muda Statistisi Pertama
Statistisi Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-47lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUM1 Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 38 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Burni, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Burni, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyelidik Burni adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penyelidik Burni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Penyelidik Bumi, diberikan Tunjangan Jabatan Penyelidik Bumi setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Jabatan Penyelidik Burni yang dirnaksud dalarn angka 2, sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Jabatan Penyelidik Burni terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Jabatan Penyelidik Burni berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 38 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Jabatan Penyelidik Burni dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalam angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-69lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 06004654.4 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 47 lPB/ZOO7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELlDlK BUM1
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELlDlK BUM1 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2007
enyelidik Bumi Madya enyelidik Bumi Muda enyelidik Bumi Pertama
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 pswt 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-48lPBM007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, diberikan Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat setiap bulan.
3. Besarnya Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat yang dimaksud dalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. 4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2007. dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pemberian Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-90lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan:
1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. 4.
5. 6. 7.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 48 lPBl2W7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAUAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2007
Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Lanjutan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-49lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Polisi Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, diberikan Tunjangan Polisi Kehutanan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Polisi Kehutanan yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Polisi Kehutanan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Polisi Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 49 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Polisi Kehutanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan mestinya.
dilaksanakan sebagaimana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 49 IPBRMn TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALPOLlSl KEHUTANAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2007
Polisi Kehutanan Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959
Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 51 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan diberikan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan yang dirnaksud dalarn angka 2, sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Pengawas Ketenagakejaan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 51 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pernberian Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain
http://perpbn.multiply.com
yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-79lPB12006 tentang Tunjangan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1I Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumorno NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 50 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSlONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2007
Pengawas Ketenagakerjaan engawas Ketenagakerjaan engawas Ketenagakerjaan
Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan Pengawas Ketenagakerjaan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-51lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Andalan Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Andalan Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Andalan Siaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Adikara Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Adikara Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Adikara Siaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
"
4.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, diberikan Tunjangan Teknisi Siaran, Tunjangan Andalan Siaran, dan Tunjangan Adikara Siaran setiap bulan.
5.
Besarnya Tunjangan Teknisi Siaran, Tunjangan Andalan Siaran, dan Tunjangan Adikara Siaran yang dirnaksud dalam angka 4 sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran I sarnpai dengan Ill Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
6.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Teknisi Siaran, Tunjangan Andalan Siaran, dan Tunjangan Adikara Siaran terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Teknisi Siaran, Tunjangan Andalan Siaran, dan Tunjangan Adikara Siaran berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 68 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
7.
Pemberian Tunjangan Teknisi Siaran, Tunjangan Andalan Siaran, dan Tunjangan Adikara Siaran dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 4, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9.
~en~an-diber~akukann~a Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-96lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran dinyatakan tidak berlaku.
10. Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Direktur Utama LPP W R I Direktur Utama LPP RRI lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 51 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SlARAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl SIARAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2007
Teknisi Siaran Utama Pratarna Teknisi Siaran Madya Teknisi Siaran Muda Teknisi Siaran Pratama Ajun Teknisi Siaran Ajun Teknisi Siaran Madya Ajun Teknisi Siaran Muda Asisten Teknisi Siaran Asisten Teknisi Siaran Madya Asisten Teknisi Siaran Muda
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H A M NOMOR SE- 51 IPBnW7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl SIARAN. ANDALAN SIARAN, DAN ADlKARA SIARAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANDALAN SIARAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2007
Andalan Siaran Madya Andalan Siaran Muda Andalan Siaran Pratama Ajun Andalan Siaran Ajun Andalan Siaran Madya Ajun Andalan Siaran Muda Asisten Andalan Siaran Asisten Andalan Siaran Madya Asisten Andalan Siaran Muda
I
I
I
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTLJR JENDERAL P E R B E N D A H W NOMOR SE- 51 lPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SlARAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADIKARA SIARAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2007
Adikara Siaran Utama Pratama Adikara Siaran Madya Adikara Siaran Muda Adikara Siaran Pratama Ajun Adikara Siaran Ajun Adikara Siaran Madya Ajun Adikara Siaran Muda Asisten Adikara Siaran Asisten Adikara Siaran Madya Asisten Adikara Siaran Muda
I
I
I
I
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Websiie : www.~erbendaharaan.aoid
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-52lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perantara Hubungan lndustrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial, diberikan Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pernberian Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-731PBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departernen Tenaga Kerja dan Transrnigrasi lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 52 IPB/2W7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2007
Perantara Hubungan Industrial Muda
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-53lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADlASl Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Radiasi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, diberikan Tunjangan Pengawas Radiasi setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengawas Radiasi yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pengawas Radiasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pengawas Radiasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Pengawas Radiasi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-851PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal I1 Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Heny Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 53 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADlASl
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADlASl BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2007
No' 1.
2.
JABATAN FUNGSIONAL Pengawas Radiasi Ahli
Pengawas Radiasi Terampil
BESARNYA TUNJANGAN
JABATAN Pengawas Radiasi Utama
Rp 1.400.000,00
Pengawas Radiasi Madya
Rp 1.200.000,W
Pengawas Radiasi Muda
Rp 750.000,OO
Pengawas Radiasi Pertama
Rp 325.000,OO
Pengawas Radiasi Penyelia
Rp 450.000,OO
Pengawas Radiasi Pelaksana Lanjutan
Rp 300.000,OO
Pengawas Radiasi Pelaksana
Rp 250.000,OO
Pengawas Radiasi Pelaksana Pemula
Rp 220.000,W
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-54/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR Sehubungan dengan telah diterbiikannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Nuklir adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, diberikan Tunjangan Pranata Nuklir setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pranata Nuklir yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pranata Nuklir terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pranata Nuklir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Pranata Nuklir dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-831PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kejanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 54 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2007
TUNJANGAN
Pranata Nuklir Madya Pranata Nuklir Muda
Rp
750.000,OO
Pranata Nuklir Pertarna
Rp
325.000,OO
Pranata Nuklir Pelaksana
Rp
250.000,OO
Pranata Nuklir Pel
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nornor SE-55lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut:
1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Agen, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Agen adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Agen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Agen, diberikan Tunjangan Agen setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Agen yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Agen terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Agen berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 48 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Agen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-541PBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar mernberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya rnasing-rnasing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumorno NIP 060046544 Ternbusan: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Badan lntelijen Negara lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 55 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN BERDASARKAN PERATURAN PRESlDEN NOMOR 48 TAHUN 2007
FUNGSIONAL
TUNJANGAN
Rp
750.000,OO
Rp
550.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
-- -
Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-56lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah tunjangan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, diberikan Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang dimaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalam Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
http://perpbn.multiply.com
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 5.
Pemberian Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-88lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk mestinya.
dipedomani dan
dilaksanakan sebagaimana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Keuangan; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Kepala Badan Kepegawaian Negara; lnspektur Jenderal Departemen Keuangan; Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian; Sekretaris Jenderal Departernen Perdagangan; Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 56 IPBO007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUHAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2007
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda
Penyuluh Perindustrian dan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-57lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 52 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farrnasi dan Makanan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farrnasi dan Makanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Farrnasi dan Makanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengawas Farrnasi dan Makanan, diberikan Tunjangan Pengawas Farrnasi dan Makanan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengawas Farrnasi dan Makanan yang dirnaksud dalarn angka 2, sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Pengawas Farrnasi dan Makanan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pemberian Tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-80/PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 57 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAUANAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2007
FUNGSIONAL
Pengawas Farmasi dan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda Pengawas Farrnasi dan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Websiie : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-58lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFlSlKA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika, dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengarnat Meteorologi dan Geofisika adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika, diberikan Tunjangan Pengarnat Meteorologi dan Geofisika setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengarnat Meteorologi dan Geofisika yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Pengarnat Meteorologi dan Geofisika terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 56 tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pernberian Tunjangan Pengarnat Meteorologi dan Geofisika dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-84lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Utarna Badan Meteorologi dan Geofisika Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 57 IPBt2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFlSlKA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2007
Pengamat Meteorologi dan Geofisika Muda Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pertama
Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-59lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perneriksa Paten dan Perneriksa Merek, dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perneriksa Paten, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perneriksa Paten adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perneriksa Paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perneriksa Merek adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perneriksa Merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perneriksa Paten dan Perneriksa Merek, diberikan Tunjangan Pemeriksa Paten dan Perneriksa Merek setiap bulan.
4.
Besarnya Tunjangan Perneriksa Paten dan Perneriksa Merek yang dimaksud dalam angka 3 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan tl Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
http://perpbn.multiply.com
5.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada KPPN setempat.
6.
Pernberian Tunjangan Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalarn angka 3, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekan[sme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek dinyatakan tidak berlaku.
9. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk mestinya.
dipedomani dan
dilaksanakan
sebagaimana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 5. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 57 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2007
Pemeriksa Paten Muda
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 57 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2007
Perneriksa Merek Muda
Perneriksa Merek Pelaksana Lanjutan Perneriksa Merek
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos I139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-60/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epiderniolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektrornedis, dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epiderniolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekarn Medis, dan Teknisi Elektrornedis yang selanjutnya disebut Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epiderniolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekarn Medis, dan Teknisi Elektrornedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan,
http://perpbn.multiply.com
Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektrornedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan. Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektrornedis, diberikan Tunjangan Dokter, Dokter Gigi. Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekarn Medis, dan Teknisi Elektromedis setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektrornedis yang dimaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalam Larnpiran I s.d. XVll Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal IJanuari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekarn Medis, dan Teknisi Elektrornedis terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekarn Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epiderniolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer. Perekarn Medis, dan Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalarn jabatan stmktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-82lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal,
Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4, lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Rp 1.200.000,00 Dokter Muda
Rp 750.000,OO
Dokter Pertama
Rp 325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I1 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIG1 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Dokter Gigi Utama
Rp 1.400.000,00
Dokter Gigi Madya
Rp 1.200.000,OO
Dokter Gigi Muda
Rp
750.000,OO
Dokter Gigi Pertama
Rp
325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI, APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN. EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Apoteker Madya
Rp 1.200.000,00
Apoteker Muda
Rp
750.000,OO
Apoteker Pertama
Rp
325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN. EPIDEMIOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN' MASYARAKAT. PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Asisten Apoteker Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 /PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT. RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Kesehatan Ahli
Pelaksana Pemula
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 /PB/2M)7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL EPlDEMlOLOG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Epidemiolog Kesehatan Muda
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VII SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOWER GIGI. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN. EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Entornolog Kesehatan Ahli
Entornolog Kesehatan Madya Entornolog Kesehatan Muda Entornolog Kesehatan Pertarna
Entornolog Kesehatan Terarnpil
Entomolog Kesehatan Penyelia Entornolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Entomolog Kesehatan Pelaksana Entomolog Kesehatan Pelaksana Pernula
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Vlll SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Sanitarian Muda
Sanitarian Pelaksana Sanitarian Pelaksana Pemula
I
I
I
I
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IX SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
dministrator Kesehatan Muda
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN, PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIG! BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
TUNJANGAN
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Perawat Gigi Pelaksana Perawat Gigi Pelaksana Pernula
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XI1 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPB/2M)7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRlSlONlS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Nutrisionis Muda
Nutrisionis Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Xlll SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIG!. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
TUNJANGAN
Bidan Pelaksana Lanjutan Bidan Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XIV SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H W NOMOR SE- 60 ffBnW7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN. APOTEKER. EPIDEMIOL'OG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN' MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT, RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
1
JABATAN FUNGSIONAL 1
2
Perawat Ahli
Perawat Terampil
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Perawat Madya
Rp 850.000,00
Perawat Muda
Rp 600.000,OO
Perawat Pertama
Rp 300.000,00
Perawat Penyelia
Rp 500.000,00
Perawat Pelaksana Lanjutan
Rp 265.000,OO
Perawat Pelaksana
Rp 240.000,00
Perawat Pelaksana Pemula
Rp 220.000,OO
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XV SURAT EOARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN. EPlDEMlOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
TUNJANGAN
Radiografer Pelaksana Lanjutan Radiografer Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XVI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
JABATAN
Perekam Medis Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XVll SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl ELEKTROMEDIS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Teknisi Elektromedis Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-61/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengamat Gunungapi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, diberikan tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan.
3.
Kepada Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunungapi yang pada saat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan.
4.
Besarnya Tunjangan Pengamat Gunungapi yang dimaksud dalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan II Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
5.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pengamat Gunungapi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi berdasarkan Peraturan
http://perpbn.multiply.com
Presiden Nomor 67 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat. 6.
Pernberian Tunjangan Pengarnat Gunungapi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan pe~ndang-undangan.
7.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-95lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dinyatakan tidak berlaku.
9.
Kepala KPPN agar mernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya rnasing-rnasing.
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagairnana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal,
ttd Herry Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Utama Badan Meteorologi dan Geofisika lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 61 IPBRM)? TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
TUNJANGAN PENGAMAT GUNUNGAPI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2007
JABATAN FUNGSIONAL
Pengamat Gunungapi
Pengamat Gunungapi Penyelia Pengamat Gunungapi Pelaksana
Pengamat Gunungapi Pelaksana
Pengamat Gunungapi Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 61 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPl
TUNJANGAN PENGAMAT GUNUNGAPI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2007
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-62lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl PENERBANGAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 69 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Penerbangan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan, diberikan Tunjangan Teknisi Penerbangan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Teknisi Penerbangan yang dimaksud dalarn angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Teknisi Penerbangan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya tunjangan Teknisi Penerbangan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 69 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pernberian Tunjangan Teknisi Penerbangan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
dengan
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-97lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk mestinya.
dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Purnomo NIP 060046544
Tembusan: I. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 62 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl PENERBANGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl PENERBANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2007
Teknisi Penerbangan Penyelia
eknisi Penerbangan Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK l NDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai I1 JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-63lPB12007
I
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN PENERA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 70 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penguji Mutu Barang adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penera, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penera adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera, diberikan Tunjangan Penguji Mutu Barang dan Tunjangan Penera setiap bulan.
4.
Besarnya Tunjangan Penguji Mutu Barang dan Tunjangan Penera yang dirnaksud dalarn angka 3 sebagairnana dinyatakan dalarn Lampiran I dan I1 Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
http://perpbn.multiply.com
5.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Penguji Mutu Barang dan Tunjangan Penera terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Penguji Mutu Barang dan Tunjangan Penera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
6.
Pemberian Tunjangan Penguji Mutu Barang dan Tunjangan Penera dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 3, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-98lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera dinyatakan tidak berlaku.
9.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kejanya masing-masing.
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris DirektoratJenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 63 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGU~IMUTU BARANG DAN PENERA
I
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG
1
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2007
Penguji Mutu Barang
Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 63 IPB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN PENERA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2007
Penera Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139 I
~ I
I
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNlSl PENELlTlAN DAN PEREKAYASAAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 31 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekayasa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perekayasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, diberikan Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan setiap bulan. 4. Besarnya Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang dirnaksud dalam angka 3 sebagaimana dinyatakan dalarn Lampiran I dan II Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007. 5. Kekurangan pembayaran Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007
http://perpbn.multiply.com
sampai dengan diberikannya Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 6. Pemberian Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam angka 3, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-62lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dinyatakan tidak berlaku. 9. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Dernikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Kementerian Negara Riset dan Teknologi 5. Sekretaris Utarna Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia 6. Sekretaris Utarna Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 7. lnspektur Jenderal Departernen Keuangan 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 64 IPBQW7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNlSl PENELlTlAN DAN PEREKAYASAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2007
JABATAN FUNGSIONAL Perekayasa
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Perekayasa Utama
Rp 1.400.000,OO
Perekayasa Madya
Rp 1.200.000,00
Perekayasa Muda
Rp
750.000,OO
Perekayasa Pertama
Rp
325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 64 lPBRW7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNlSl PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl PENELlTlAN DAN PEREKAYASAAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2007
JABATAN FUNGSIONAL Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia
Rp 450.000,OO
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan
Rp 300.000,OO
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana
Rp 250.000,OO
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Pemula
Rp 220.000,OO
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-65lPBl2007 TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Teknik Pengairan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Teknik Jalan dan Jembatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
4.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Teknik Penyehatan Lingkungan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, diberikan Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan setiap bulan. 6.
Besamya Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan yang dimaksud dalam angka 5, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I s.d IV Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
7.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
8.
Pemberian Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalarn angka 5, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-67lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan,
http://perpbn.multiply.com
.
Teknik Tata Bangunan dan Perurnahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan dinyatakan tidak berlaku. 11. Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk rnestinya.
dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, Ttd Heny Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3.
4. 5.
6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departernen Pekejaan Urnurn lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 65 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlK PENGAIRAN. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAWN, DAN TFKNIK PFNVFHATANt INGKI INGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2007
Teknik Pengairan Madya Teknik Pengairan Muda Teknik Pengairan Pertama
Teknik Pengairan Penyelia
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 6 5 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlK PENGAIRAN. TEKNlK JALAN DAN JEMBATAN. TEKNlK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN. DAN TFKNIK PFNYFHATAN I INGKI INGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlK JALAN DAN JEMBATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2007
dan Jembatan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan Teknik Jalan dan Jembatan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 65 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN. DAN TFKNIK PFNYFHATAN I INGKI INGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2007
Perurnahan Muda
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 65 lR812007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TFKNIK PFNYFHATAN I INGKIINGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2007
Teknik Penyehatan Lingkungan Utama Teknik Penyehatan Lingkungan Madya Teknik Penyehatan Lingkungan Muda
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go,id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-66lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENlH TANAMAN, PENGAWAS BlBlT TERNAK, MEDlK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENlH IKAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Pertanian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih Tanaman
http://perpbn.multiply.com
adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Temak, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Bibit Temak adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Medik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Medik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner sesuai dengan peraturan penmdang-undangan. 6.
Tunjangan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Paramedik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit lkan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit lkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih lkan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih lkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak. Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, diberikan Tunjangan Penyuluh Pertanian, Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tunjangan
http://perpbn.multiply.com
Pengawas Benih Tanaman, Tunjangan Pengawas Bibit Ternak, Tunjangan Medik Veteriner, Tunjangan Paramedik Veteriner, Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih lkan setiap bulan. 11. Besarnya Tunjangan Penyuluh Pertanian, Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tunjangan Pengawas Benih Tanaman, Tunjangan Pengawas Bibit Ternak, Tunjangan Medik Veteriner, Tunjangan Paramedik Veteriner, Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih lkan yang dimaksud dalam angka 10 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I sampai dengan IX Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. 12. Kekurangan pembayaran Tunjangan Penyuluh Pertanian, Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tunjangan Pengawas Benih Tanaman, Tunjangan Pengawas Bibit Ternak, Tunjangan Medik Veteriner, Tunjangan Paramedik Veteriner, Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih lkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Penyuluh Pertanian, Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tunjangan Pengawas Benih Tanaman, Tunjangan Pengawas Bibit Ternak, Tunjangan Medik Veteriner, Tunjangan Paramedik Veteriner, Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih lkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 13. Pemberian Tunjangan Penyuluh Pertanian, Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tunjangan Pengawas Benih Tanaman, Tunjangan Pengawas Bibit Ternak, Tunjangan Medik Veteriner, Tunjangan Paramedik Veteriner, Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih lkan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 10, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-63lPB12006 tentang Tunjangan
http://perpbn.multiply.com
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih lkan dinyatakan tidak berlaku. 16. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk mestinya.
dipedomani dan dilaksanakan
sebagaimana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal II Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 PB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENlH TANAMAN. PENGAWAS BIBIT TERNAK MEDlK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 /PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENlH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDlK VETERINER. PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK. MEDlK VETERINER. PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENlH TANAMAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Pengawas Benih Tanaman Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENlH TANAMAN, PENGAWAS BlBlT TERNAK. MEDlK VETERINER. PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BlBlT TERNAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENlH TANAMAN. PENGAWAS BIBIT TERNAK. MEDlK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI W\MA DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDlK VETERINER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Medik Veteriner Madya Medik Veteriner Muda
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI OUGAN~SMEPENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENIH TANAMAN PENGAWAS BIBIT TERNAK. MEDlK VETERINER, P A ~ M E D ~ K VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
ararnedik Veteriner Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VII SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENG TANAMAN PENGAWAS BIBIT TERNAK MEDlK VETERINER PARAMED~K VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Pengawas Perikanan Madya Pengawas Perikanan Muda
Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Pengawas Perikanan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 IPBIZ007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENlH TANAMAN. PENGAWAS BIBIT TERNAK. MEDlK VETERINER. PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI H A M . DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Pengendali Hama dan Penyakit lkan Muda
Penyakit lkan Penyelia
Pengendali Hama dan Pelaksana Lanjutan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIFUN IX SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENlH TANAMAN. PENGAWAS BIBIT TERNAK. MEDlK VETERINER. PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENlH IKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Pengawas Benih lkan Madya Pengawas Benih lkan Muda
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksirnile : 3457490 Website : w.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal ~erbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor
44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perencana adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana, diberikan Tunjangan Perencana setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Perencana yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Perencana terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Perencana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Perencana dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-741PBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar mernberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya rnasing-rnasing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal II Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Heny Pumorno NIP 060046544 Ternbusan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 67 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2007
Perencana Utama
Rp 1.400.000,OO
Perencana Madya
Rp 1.200.000,OO
Perencana Muda
Rp
750.000,00
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-68lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Komputer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer, diberikan Tunjangan Pranata Komputer setiap bulan.
3.
Besamya Tunjangan Pranata Komputer yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pranata Komputer terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pranata Komputer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Pranata Komputer dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-70lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 68 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2007
Pranata Komputer Utama
Rp 1.200.000,00
Pranata Komputer Madya
Rp
900.000,OO
Pranata Komputer Muda
Rp
600.000,OO
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Rp
265.000,OO
Pranata Komputer
Rp
240.000,OO
Pranata Komputer Pelaksana Pemula
Rp
220.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAWN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-69lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat, diberikan tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat setiap bulan.
3.
Besarnya tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat yang dimaksud dalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN setempat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pernberian tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-58lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departernen Kornunikasi dan lnformatika lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 69 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGANMASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2007
Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula
Rp265.000,OO
;
Rp240.000,OO
Rp220.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Websiie : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-70lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hat-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, diberikan Tunjangan Pustakawan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pustakawan yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pustakawan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pustakawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pernberian Tunjangan Pustakawan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan sfruktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-76/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini..
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan:
1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. 4. 5. 6. 7.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Perpustakaan Nasional lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 70 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2007
ustakawan Utama ustakawan Madya Pustakawan Muda
Pustakawan Pelaksana
Rp 240.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.mrbendaharaan.ao.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-71lPB12007 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2007 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1. Tunjangan Petugas Pemasyarakatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Petugas Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Petugas Pemasyarakatan, diberikan Tunjangan Petugas Pemasyarakatansetiap bulan.
3.
Tunjangan Petugas Pemasyarakatan yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Petugas Pemasyarakatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Petugas Pemasyarakatan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur
http://perpbn.multiply.com
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-55lPBl2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 71 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PETUGAS PEMASYARAKATAN
TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESiDEN NOMOR 72 TAHUN 2007
No.
JABATAN
GOLONGAN
BESARNYA TUNJANGAN
1. 2.
Petugas Pemasyarakatan
IV
Rp 300.000,OO
Petugas Pemasyarakatan
111
Rp 265.000.00
3.
Petugas Pemasyarakatan
II
Rp 240.000,OO
4.
Petugas Pemasyarakatan
I
Rp 220.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-72lPB120Q7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Auditor adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor, diberikan Tunjangan Auditor setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Auditor yang dimaksud dalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Auditor terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Auditor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Auditor dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-94lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan rnestinya.
dilaksanakan sebagairnana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnorno NIP060046544 Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4 . Sekretaris Jenderal Badan Perneriksa Keuangan 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pernbangunan 6. lnspektur Jenderal Departernen Keuangan 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 72 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2007
Auditor Utama
Auditor Pertama
Auditor Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-73lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGABERENCANA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, diberikan Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 64 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pernberian Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-911PBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar mernberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedornani rnestinya.
dan
dilaksanakan sebagairnana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnorno NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 73 lPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2007
Berencana Ahli
Penyuluh Keluarga Berencana Berencana Terampil Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan
Rp265.000,00
Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana
Rp240.000,OO
Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula
Rp220.000,00
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN
I
1
Nomor SE-74lPBl2007 TENTANG
1
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN Sehubungan dengamtelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Analis Kepegawaian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaiansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, diberikan Tunjangan Analis Kepegawaian setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Analis Kepegawaian yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Analis Kepegawaian terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Analis Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Analis Kepegawaian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-75lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretaris Utarna Badan Kepegawaian Negara lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREUUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 74 IPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2007
Analis Kepegawaian Madya Analis Kepegawaian Muda Analis Kepegawaian Pertama
Analis Kepegawaian Penyelia
Analis Kepegawaian Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-75lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELlTl
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hat-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Peneliti adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Peneliti, diberikan Tunjangan Peneliti setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Peneliti yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Peneliti terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Peneliti berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Peneliti dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Utama Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 75 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELlTl
TUNJANGAN JABATAN FUNSIONAL PENELlTl BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2007 JABATAN FUNGSIONAL Peneliti
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Peneliti Utarna
Rp 1.400.000,00
Peneliti Madya
Rp 1.200.000,00
Peneliti Muda
Rp
750.000,OO
Peneliti Pertarna
Rp
325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTOMT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan tantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-76lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hat-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan, diberikan Tunjangan Perancang Peraturan Perundangundangan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalarn angka 2 sebagaimana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Perancang Peraturan Perundangundangan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Perancang Peraturan Perundang-undangan
http://perpbn.multiply.com
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 5.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan hanya diberikan satu tunjangan jabatan struktural atau fungsional yang menguntungkan bagi yang bersangkutan.
6.
Pemberian Tunjangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Prosedur penerbitan -Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-53/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku.
9.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumomo NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Hukurn dan Hak Asasi Manusia lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 76 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANGPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2007 JABATAN FUNGSIONAL Perancang Peraturan Perundangundangan
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama
Rp 1.400.000,00
Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
Rp 1.200.000,00
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
Rp
750.000,OO
Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
Rp
325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-77lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSlPARlS Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Arsiparis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Arsiparis, diberikan Tunjangan Arsiparis setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Arsiparis yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagaimana dinyatakan dalarn Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Arsiparis terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Arsiparis berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 46 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Arsiparis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.
dengan
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-76lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnorno NIP 060046544
Tembusan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DlREtCTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 77 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALARSlPARlS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSlPARlS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2007
rsiparis Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
I
I I I
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-78lPBE007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional lnstruktur, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan lnstruktur adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional lnstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional lnstruktur diberikan Tunjangan lnstruktur setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan lnstruktur yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal IJanuari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan lnstruktur terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan lnstruktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan lnstruktur dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-861PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional lnstruktur dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 I Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departernen Tenaga Kej a dan Transrnigrasi 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7 . Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENOAHARAAN NOMOR SE- 78 /PER007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2007
lnstruktur Muda lnstruktur Pertama
lnstruktur Pelaksana
lnstruktur Pelaksana
I
I
I
I
1
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai ll JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-79/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hat-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Darnpak Lingkungan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, diberikan Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pengendali Darnpak Lingkungan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pengendali Darnpak Lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 35 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pemberian Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-661PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan mestinya.
dilaksanakan sebagaimana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretacis Menteri Negara Lingkungan Hidup 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 79 /PB/ZM)7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALIDAMPAK LINGKUNGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2007
JABATAN
Pengendali Dampak Lingkungan i Dampak Lingkungan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Telepon
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id -
Yth.
: 3449230 psw 5200
-
-
----
I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-80lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, yang selanjutnya disebut Tunjangan Pengantar Kerja adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja diberikan Tunjangan Pengantar Kerja setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengantar Kerja yang dirnaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pengantar Kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pengantar Kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Pengantar Kerja dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan dibedakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-89lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 80 IPB17.007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2007
Pengantar Kerja Muda
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng T~rnurNo.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 11 39
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-81/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, diberikan Tunjangan Penyuluh Kehutanan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Penyuluh Kehutanan yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal IJanuari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Penyuluh Kehutanan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Penyuluh Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Penyuluh Kehutanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-64lPBl2006 tentang Tunjagan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departernen Kehutanan lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 81 IPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2007
Penyuluh Kehutanan Muda
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-82lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pekerja Sosial adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pekeja Sosial, diberikan Tunjangan Pekerja Sosial setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pekerja Sosial yang dimaksud dalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pekeja Sosial terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pekej a Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Pekerja Sosial dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-561PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnemberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal,
ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Menteri Sosial 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 82 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSlAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2007
JABATAN FUNGSIONAL 1.
2.
Pekerja Sosial Ahli
Pekerja Sosial Terampil
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Pekerja Sosial Madya
Rp 790.000,OO
Pekerja Sosial Muda
Rp 550.000,OO
Pekerja Sosial Pertama
Rp 300.000,OO
Pekerja Sosial Penyelia
Rp 525.000,OO
Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan
Rp 275.000,OO
Pekerja Sosial Pelaksana
Rp 240.000,OO
Pekerja Sosial Pelaksana Pemula
Rp 220.000,OO
-
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : w.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-83lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 59 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan FungsionalWidyaiswara, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Widyaiswara adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Widyaiswara diberikan Tunjangan Widyaiswara setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Widyaiswara yang dirnaksud dalarn angka 2, sebagaimana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Widyaiswara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Widyaiswara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Widyaiswara dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalam angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
rnengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-87lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan FungsionalWidyaiswara dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedomani dan dilaksanakan rnestinya.
sebagairnana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Ketua Lembaga Adrninistrasi Negara 5. lnspektur Jenderal Departernen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 83 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2007
FUNGSIONAL
TUNJANGAN
dyaiswara Madya dyaiswara Pertama
Rp 1.000.000,00 Rp
700.000,OO
Rp
325.000.00
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 1071 0 Kotak Pos 1 139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-84PB12007 TENTANG TUNJANGAN DOSEN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundangundangan, diberikan Tunjangan Dosen setiap bulan. 2.
Dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur.
3.
Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 pada Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan DepartemenAgama bukan jabatan struktural.
4.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pernbantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Dosen setiap bulan.
http://perpbn.multiply.com
5.
Ketentuan Tunjangan Dosen juga berlaku bagi Tentara Nasional lndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh mengajar di Perguruan Tinggi.
6.
Besarnya Tunjangan Dosen yang dimaksud dalam angka 1 dan 4, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan II Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
7.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Dosen terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
8.
Dosen yang bertugas pada lebih dari satu Perguman Tinggi, hanya diberikan satu Tunjangan Dosen.
9.
Tunjangan Dosen tidak diberikan kepada : a.
Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa;
b.
Dosen yang dibebaskan sernentara dari jabatannya;
c.
Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;
d.
Dosen yang diberhentikan sementara.
10. Pemberian Tunjangan Dosen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 12. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-93/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Dosen dinyatakan tidak berlaku.
13. Kepala KPPN agar rnemberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satkerterkait di wilayah kerjanya masing-masing. 14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumorno NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Menteri Pendidikan Nasional 4. Menteri Pertahanan dan Kearnanan 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. Kepala Badan Kepegawaian Negara 7. lnspektur Jenderal Departernen Keuangan 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 84 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
TUNJANGAN DOSEN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- &1 /PB/2W7 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
TUNJANGAN DOSEN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-85lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENllAl PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perneriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Perneriksa Pajak, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Pajak adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perneriksa Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Bea dan Cukai adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
http://perpbn.multiply.com
Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, diberikan Tunjangan Perneriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Burni dan Bangunan setiap bulan.
5.
Besarnya Tunjangan Pemeriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Burni dan Bangunan yang dimaksud dalam angka 4, sebagaimana dinyatakan dalam Larnpiran I, 11, dan Ill Surat Edaran ini diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
6.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Pemeriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2006 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Perneriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Burni dan Bangunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
7.
Pemberian Tunjangan Perneriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud dalarn angka 4, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara.
9. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-81/PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku. 10. Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007
I
Direktur Jenderal,
I
Heny Purnomo NIP 060046544
ttd
Tembusan: Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEREJENDAHARAAN NOMOR SE- 85 IPEJ12W7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK. PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENlLAl PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2007
JABATAN FUNGSIONAL 1.
2.
Perneriksa Ah'i
Perneriksa Pajak Terarnpil
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Perneriksa Pajak Madya
Rp 1.000.000,00
Perneriksa Pajak Muda
Rp
650.000,OO
Perneriksa Pajak Pertama
Rp
325.000,OO
Pemeriksa Pajak Penyelia
Rp
550.000,OO
Perneriksa Pajak Pelaksana Lanjutan
Rp
300.000,OO
Perneriksa Pajak Pelaksana
Rp
240.000,OO
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 85 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK. PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENlLAl PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAl BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2007
Cukai Pelaksana
Cukai Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 85 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENllAl PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENlLAl PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2007
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 1 39
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-86lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Agama adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, diberikan Tunjangan Penyuluh Agama setiap bulan.
3. Besarnya Tunjangan Penyuluh Agama yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007. 4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-78IPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanaban sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd
Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departemen Agama 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 86 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2007
Penyuluh Agarna Muda Penyuluh Agama Pertarna
Penyuluh Agarna Pelaksana Penyuluh Agarna Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 1071 0 Kotak Pos 1 139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN
TENTANG UANG LAUK PAUK ANGGOTA TNI DAN POLRI MULAl TAHUN ANGGARAN 2008 Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nornor SE790/MK.02/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Pagu Definitif Kernenterian NegaraILernbaga Tahun 2008, dengan ini diberitahukan hal-ha1 terkait dengan Uang Lauk Pauk (ULP) bagi anggota TNI dan POLRl sebagai berikut:
1. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nornor SE790lMK.0212007 tersebut di atas, terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2008 besarnya ULP bagi anggota TNI dan POLRl ditetapkan sebesar Rp. 35.000,00loranglhari.
2.
Berdasarkan angka 1 di atas, besarnya ULP bagi anggota TNI dan POLRl (ULP Organik) yang dicanturnkan dalarn dafiar gaji induk diubah dari Rp. 30.000,001oranglhari rnenjadi Rp. 35.000,00lorang/hari.
3.
Apabila terdapat kekurangan atas pernbayaran ULP bagi anggota TNI dan POLRl dikarenakan perubahan besaran ULP ini, kekurangan tersebut dapat dirnintakan ke KPPN seternpat.
4.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, ketentuan tentang ULP anggota TNI dan POLRl sebagairnana diatur dalarn Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-07lPBl2007 tanggal 18 Januari 2007 dinyatakan tidak berlaku.
5.
Kepala KPPN diminta untuk rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada Kepala KantorISatuan Kerja terkait di wilayah kerja rnasingrnasing.
http://perpbn.multiply.com
6.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2007 Direktur Jenderal,
Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Pertahanan 3. Panglima Tentara Nasional lndonesia 4. Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia 5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan 6. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan 7. Deputi Perencanaan Umum dan Pengembangan Kapolri 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-66lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KE DAERAH TERTINGGAL LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI KANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pencairan dana bantuan sosial ke daerah tertinggal lingkup Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang dananya bersumber dari rupiah murni yang dialokasikan dalam DIPA, dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan Sosial ke Daerah Tertinggal Lingkup Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun
http://perpbn.multiply.com
2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 5.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 05lPERIM-PDT111112007 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial ke Daerah Tertinggal;
8.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KE DAERAH TERTINGGAL LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Daflar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenterilPimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. http://perpbn.multiply.com
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran, yang PAIKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenteriIPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negaral Lembaga yang bersangkutan. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Surat Perintah Mernbayar Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak keja atau surat perintah kej a lainnya. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umurn Negara, untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau bantuan baranglperalatan yang diberikan kepada masyarakat danlatau lernbaga kemasyarakatan danlatau lembaga non-pemerintah lainnya yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, olah raga, agama, budaya, dan lain-lain di daerah tertinggal.
http://perpbn.multiply.com
BAB II PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA Pasal2 (1)
Dana bantuan sosial dialokasikan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada DlPA Tahun Anggaran 2007 untuk satker: a. b. c. d. e.
Pengembangan Sumber Daya; Peningkatan Infrastruktur; Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya; Pengembangan Daerah Khusus; Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha.
(2)
Rincian dan lokasi kegiatan yang dibiayai dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor OSIPEWM-PDTIII112007 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial ke Daerah Tertinggal.
(3)
Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh untuk dilampaui.
Bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan uanglmodal danlatau bantuan baranglperalatan terrnasuk bantuan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat danlatau lembaga kemasyarakatan danlatau lembaga non- pemerintah lainnya di daerah tertinggal. BAB Ill PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM
(1)
Guna pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
(2)
Tata cara dan persyaratan pengajuan SPP diatur lebih lanjut oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. http://perpbn.multiply.com
Pejabat Penanda Tangan SPM rnelakukan pengujian SPP yang diajukan oleh Pejabat Pernbuat Kornitrnen sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4, sekurangkurangnya rneliputi:
(1)
a.
Memeriksa secara rinci dokurnen pendukung SPP sesuai ketentuan;
b.
Merneriksa ketersediaan pagu anggaran dalarn DlPA untuk rnemperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak rnelarnpaui batas pagu anggaran;
c.
Memeriksa kebenaran hak tagih yang terkait:
1) Pihak yang ditunjuk untuk rnenerirna pernbayaran (narna penerima bantuan, alarnat penerirna bantuan, nornor rekening, dan narna bank); 2)
Nilai tagihan yang hams dibayar (kesesuaian danlatau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercanturn dalam dokurnen perikatan);
3)
Tahun Anggaran yang dibebani pengeluaran dimaksud.
(2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dirnaksud Pejabat Penanda Tangan SPM pada ayat (I), menerbitkan SPM-LS. BAB IV PENCAIRAN DANA Bagian Kesatu Bantuan Sosial dalam Bentuk Bantuan BaranglPeralatan
Pengadaan baranglperalatan dalam rangka pernberian bantuan sosial dalam bentuk bantuan baranglperalatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
(1)
Kuasa PA rnelakukan pembayaran tagihan dari pihak penyedia baranglperalatan (pihak ketiga) berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai ketentuan yang diatur dalarn dokurnen perikatan. http://perpbn.multiply.com
(2)
Dalarn rangka pernbayaran tagihan sebagairnana berdasarkan SPP yang dirnaksud pada ayat (I), diajukan Pejabat Pernbuat Komitrnen, Pejabat Penanda Tangan SPM rnenerbitkan SPM-LS dan rnengajukannya kepada KPPN.
(3)
Pejabat Penanda Tangan SPM rnenerbitkan SPM-LS dengan rnernperhatikan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Kelengkapan dokurnen pendukung SPM-LS berpedornan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian Kedua Bantuan Sosial dalarn Bentuk Bantuan UanglModal Pasal 8
Dalarn ha1 pernberian bantuan sosial dalarn bentuk uanglrnodal, Kuasa PA rnelakukan penyaluran dana rnelalui transfer dana ke rekening rnasyarakat danlatau lernbaga kemasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah lainnya pada bank yang ditunjuk.
(1)
Penetapan rnasyarakat danlatau lernbaga kernasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah dilakukan oleh Menteri Negara Pernbangunan Daerah Tertinggal c.q. Pejabat yang ditunjuk, rnelalui penerbitan Surat Keputusan tentang penetapan rnasyarakat danlatau lernbaga kemasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah yang rnendapat bantuan uanglrnodal.
(2) Surat Keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnyarnencanturnkan:
a. Narna penerirna bantuan uanglrnodal (rnasyarakat danlatau lembaga kernasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah); b. Alarnat penerima bantuan; c. Jurnlah bantuan uanglrnodal yang diberikan; d. Nornor rekening penerima bantuan dan narna bank. http://perpbn.multiply.com
Pasal 10 Pencairan dana bantuan sosial dalarn bentuk uanglrnodal, dilakukan rnelalui penerbitan SPM-LS dan diajukan kepada KPPN dengan dilarnpiri: a.
Copy Surat Keputusan tentang penetapan rnasyarakat danlatau lernbaga kernasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah yang disahkan oleh Pejabat Pernbuat Kornitrnen;
b.
SPTB;
c.
Surat Pemyataan ~ u a s a PA (berrneterai), bahwa sernua dokurnen pendukung sebagairnana dipersyaratkan pada pedornan pelaksanaan yang rnengatur penyaluran dana bantuan sosial yang ditetapkan Kernenterian Negara Pernbangunan Daerah Tertinggal telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada Kuasa PA (format sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Pasal II
(1)
KPPN rnelakukan pengujian atas SPM-LS sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 10 dan rnelaksanakan pencairan dana dengan rnenerbitkan SP2D dan rnentransfer dana ke rekening pihak ketigalrnasyarakat danlatau lernbaga kernasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah pada bank yang ditunjuk.
(2)
KPPN melakukan pencairan dana ke rekening pihak ketigalrnasyarakat danlatau lernbaga kernasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) secara penuhlutuh tanpa potongan pajak. Pasal 12
Penerbitan dan penyampaian SP2D dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
http://perpbn.multiply.com
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal I 3 (1) Kuasa PA wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.
laporan Anggaran
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal I 4 Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus. BAB VII KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL.
ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 66 IPBR007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KE DAERAH TERTINGGAL LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA
KOP SURAT
SURATPERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
....................................
NIP
....................................
Jabatan
:
Kuasa Pengguna Anggaran ...................................... (nama satker)
dengan ini menyatakan bahwa: 1.
Semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2007 untuk .............(nama masyarakafflembaga kemasyarakatadembaga non-pemerintah) sudah diteliti dan dinyatakan sah serta lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Pelaksanaan .............. dan dokumen petunjuk pelaksanaan lainnya.
2. Kepada ............. (nama masyarakafflembaga kemasyarakatanlembaga nonpemerintah) kiranya dapat diberikan pembayaran dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.......... (....dengan huruf...) sesuai Surat Keputusan ...... (pejabat penerbit, tanggal, dan nomor surat keputusan).
3. Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan, dan penyimpanan semua dokumen pendukung berada pada kami sepenuhnya. Dokumen-dokumen tersebut siap diaudi oleh aparat pengawas fungsional. Demikian surat pemyataan ini kami buat sebenar-benamya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat dan tanggal .................. Kuasa Pengguna Anggaran
I Meterai
Nama NIP
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-68 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABlLlTASl HUTAN DAN LAHAN MELALUI POLA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan melalui pola perjanjian kerjasama, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana dimaksud;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pola Surat Perjanjian Kerjasama;
: 1.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3888);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
:
http://perpbn.multiply.com
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2llMenhutVl2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007;
8.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABlLlTASl HUTAN DAN LAHAN MELALUI POLA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dirnaksud dengan: 1. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHUGerhan), yang selanjutnya disebut Gerhan adalah suatu kegiatan terkoordinasi dengan mendayagunakan segenap kernampuan pemerintah dan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). 2.
Dinas KabupatenIKota adalah satuan kerja yang menangani urusan kehutanan ditetapkan oleh BupatiMlalikota, yang diberi wewenang untuk menetapkan Kelompok Tani Gerhan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Gerhan di tingkat kabupatenlkota.
http://perpbn.multiply.com
3.
Surat Perjanjian Keja Sama, yang selanjutnya disebut SPKS adalah kontrak/perikatan/kerjasama antara Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Tani Gerhan untuk melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman di luar kawasan hutan serta pembuatan bangunan konservasi tanah.
4.
Kelompok Tani Gerhan, yang selanjutnya disebut Kelompok Tani adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang terbentuk secara formal, tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan minat dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya hutan dan lahan serta berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Gerhan pada tingkat lapangan.
5.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenteriIPimpinan Lembaga dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
6.
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang beryenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negarallembaga yang bersangkutan.
7.
Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakananggaranyangdikuasakankepadanya.
8.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
9.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
10. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
http://perpbn.multiply.com
11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. BAB II PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA
(1) Alokasi dana kegiatan Gerhan melalui pola SPKS terdapat dalam DlPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan. (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
(1) Dana kegiatan Gerhan melalui pola SPKS disalurkan dari Rekening Kas Negara kepada Rekening Kelompok Tani melalui bank. (2) Komponen kegiatan Gerhan yang dapat dibayarkan dengan pola SPKS meliputi upah kerja dan bahanlalat kerja.
(3) Upah kerja dan bahanlalat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kegiatan Gerhan dengan SPKS. (4) SPKS sekurang-kurangnya mencantumkan: a. Nama, alamat, dan susunan pengurus Kelompok Tani; b. Kegiatan dan Nilai SPKS yang disepakati; c. Nomor rekening Kelompok Tani; d. Tahapanltermin pencairan dana.
http://perpbn.multiply.com
BAB Ill TATACARAPENGAJUANSPPDANPENERBITANSPM
Penyaluran dana kegiatan Gerhan melalui pola SPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai kebutuhan yang tercantum dalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitii Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta prestasi kerja.
(1) Guna penyaluran dana sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4, PPK rnengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
(2) Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian terhadap SPP-LS, kemudian menerbitkan SPM-LS. (3) Tata cara pengajuan SPP dan penerbitan SPM diatur oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan.
PENCAIRAN DANA
Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS ke KPPN dengan melampirkan: a.
SPTB;
b.
Ringkasan SPKS yang ditandatangani oleh PPK (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
c.
Surat Pemyataan bahwa semua dokumen pendukung telah diteliti kebenarannya dan berada pada Kuasa PAlPPK (format sebagaimana tercantum dalarn Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini);
d.
Daftar rekapitulasi yang rnemuat nama Kelompok Tani, Ketua Kelompok Tani, alamat, nomor rekening, dan jumlah uang pada bank yang sejenis.
http://perpbn.multiply.com
(1) KPPN melaksanakan pengujian atas SPM-LS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D serta mentransfer dana ke Rekening Kelompok Tani pada bank yang ditunjuk.
(2) KPPN melakukan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara penuh tanpa potongan pajak.
Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V PELAPORAN REALlSASl ANGGARAN
(1) Kuasa PA wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.
laporan Anggaran
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1) Ketentuan mengenai pengelolaan dana kegiatan Gerhan dengan SPKS diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan. (2) Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus.
http://perpbn.multiply.com
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-17/PB/2004 tentang Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pola Surat Perjanjian Kerjasarna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 68 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABlLlTASlHUTAN DAN LAHAN MELALUI POLA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
RINGKASAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPKS) 1.
Nomor dan tanggal DlPA
: (1)
2.
Kode KegiatanlSubkegiatanlMAK
: (2)
3.
Nomor dan tanggal SPKS
: (3)
4.
Nama Kelompok Tani Gerhan
: (4)
5.
Alamat Kelompok Tani Gerhan
: (5)
6.
Nilai SPKS
: (6)
7.
Uraian dan volume pekerjaan
: (7)
8.
Cara pembayaran
: (8)
9.
Jangka waktu pelaksanaan
: (9)
10. Tanggal penyelesaian pekerjaan
: (10)
11. Jangka waktu pemeliharaan
: (11)
12. Ketentuan sanksi
: (12)
Catatan: Apabila teQadiaddendum SPKS, data SPKS agar disesuaikan dengan perubahannya Tempat, tanggal.........(I 3)........... a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen (tanda tangan) (14) (nama lengkap)
256
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN SPKS -
NOMOR
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi nomor dan tanggal DIPA.
(2)
Diisi kode kegiatan (4 digit), kode subkegiatan (4 digit), dan kode MAK (6 digit) sesuai DIPA pada isian (1).
(3)
Diisi nomor dan tanggal SPKS berkenaan.
(4)
Diisi nama Kelompok Tani sesuai SPKS.
(5)
Diisi alamat Kelompok Tani yang bersangkutan.
(6)
Diisi nilai SPKS yang diperjanjikanldisepakati.
(7)
Diisi uraian dan volume pekerjaan sesuai SPKS.
(8)
Diisi cara pembayaran kepada Kelompok Tani (sesuai prestasi pekerjaan dan jadual waktu pada RDK dan RDKK).
(9)
Diisi jumlah hari penyelesaian pekejaan.
(10)
Diisi tanggal penyelesaian pekerjaan.
(11)
Diisi jumlah hari masa pemeliharaan.
(12)
Diisi persentase penalti denda keterlambatan minimal dana maksimal.
(13)
Diisi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Ringkasan SPKS.
(14)
Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H W NOMOR PER- 66 IPB/2M)7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAlRAN DANA K E G W G E W NASIONAL REHABlLlTASlHUTAN DAN LAHAN MELALUI POLA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
SURATPERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Narna NIP
................................................................................. : ................................................................................. :
Jabatan : Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Pembuat Komitrnen ...c narna satker> Dengan ini rnenyatakan bahwa:
1.
Sernua dokurnen yang dipersyaratkan untuk pencairan pembayaran tahap.......... Dana kegiatan Gerhan melalui pola SPKS tahun 2007 untuk Kelompok Tani........ sudah diteliti dan dinyatakan sah serta lengkap sebagairnana dipersyaratkan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kegiatan Gerhan melalui pola SPKS Tahun 2007 dan dokumen petunjuk pelaksanaan lainnya;
2.
Kepada Kelompok Tani ........cnarna Kelompok Tan+ kiranya dapat diberikan pernbayaran tahap....... Dana kegiatan Gerhan melalui pola SPKS tahun 2007 sebesar Rp............. (dengan huruf)... sesuai SPKS Nomor................ tanggal.............. yang telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani ......cnama Kelompok Tan+ dan Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Pernbuat Komitmen;
3.
Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan, dan penyimpanan sernua dokumen pendukung berada pada kami sepenuhnya.
Demikian surat pemyataan ini karni buat sebenar-benamya sebagairnana mestinya.
dan digunakan
(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitrnen
(nama lengkap) NIP .......................... http://perpbn.multiply.com
m
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-72lPBl2007 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAANPENYALURANDANPENCAIRANDANABANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA AGRlBlSNlS KEPADA LEMBAGA MANDlRl YANG MENGAKAR Dl MASYARAKAT (LM3) TAHUN 2007 MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang
I
Mengingat
I
:
a. bahwa dalarn rangka rnendukung program pernerintah pertanian dan untuk rnengernbangkan usaha rneningkatkan kewirausahaan, serta rnengernbangkan usaha ekonorni produktii bagi kelornpok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap surnber permodalan, Departernen Pertanian telah rnengalokasikan dana bantuan penguatan modal usaha agribisnis dalarn DIPA Tahun Anggaran 2007; b. bahwa untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dirnaksud, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lernbaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007 rnelalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; : 1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 4355); 3. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);
http://perpbn.multiply.com
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.06/2005 tentang Pedornan Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1341PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Nornor 7. Peraturan Menteri Pertanian 471Permentan10T.1401512007 tentang Pedornan Urnurn Pernberdayaan dan Pengernbangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 63lPerrnentanl OT.140/812007 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lernbaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departernen Pertanian Tahun Anggaran 2007; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA AGRlBlSNlS KEPADA LEMBAGA MANDlRl YANG MENGAKAR Dl MASYARAKAT (LM3) TAHUN 2007 MELALUI KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: http://perpbn.multiply.com
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pirnpinan Lernbaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kernenterian NegaraILernbagayang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang rnernperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk rnenggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. Surat Perrnintaan Pernbayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokurnen yang diterbitkan oleh Pejabat Pernbuat Komitrnen yang berisi perrnintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Mernbayar sejurnlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalarn dokurnen perikatan yang rnenjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. Surat Perintah Mernbayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas narna Pengguna Anggaran kepada Bendahara Urnurn Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk rnelakukan pernbayaran sejurnlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah rnernbayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah keja lainnya. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Urnurn Negara kepada bank operasionallkantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk rnernindahbukukan sejurnlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SP2D berkenaan. Pejabat Pernbuat Kornitrnen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran untuk rnengarnbil keputusan danlatau tindakan yang dapat rnengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. http://perpbn.multiply.com
9. Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM. 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.. 12. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat, yang selanjutnya disebut LM3 adalah Lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat, dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan, serta keterampilan untuk meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAB II ALOKASI DANA
(1) Alokasi dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada LM3 Tahun 2007 terdapat dalam: a. DlPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 0004.11018.03.01-12007 tanggal 31 Desember 2006 Pangan Program Peningkatan Ketahanan (04.03.04) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian (1529) Subkegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (0075) dan revisinya; b.
DlPA Direktorat Jenderal Hortikultura nomor 0537.11018.04.01-12007 tanggal 31 Desember 2006 Program Pengembangan Agribisnis (04.03.03) Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Komoditas Bernilai TinggiIPengutuhan Sentra Komoditas Unggulan Bernilai Tinggi (1505) Subkegiatan Penguatan Modal Kelompok (1 194) dan revisinya;
c.
DlPA Direktorat Jenderal Peternakan nomor 1352.11018.06.01-12007 tanggal 31 Desember 2006
Program Pengembangan Agribisnis (04.03.03) http://perpbn.multiply.com
Kegiatan Pengernbangan Agribisnis Peternakan (1507) Subkegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (1660) dan revisinya; d.
DlPA Tugas Pernbantuan TA. 2007 Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan revisinya;
e.
DlPA Direktorat Jenderal Pengolahan dan nornor Pernasaran Hasil Pertanian 1811.1/018.07.01-12007 tanggal 31 Desernber 2006 Program Pengernbangan Agribisnis (04.03.03) Kegiatan Pengernbangan Pengolahan dan Pernasaran Hasil Pertanian (1503) Subkegiatan Penguatan Modal Kelornpok (1194) dan revisinya; DlPA Lingkup Badan Pengernbangan Surnber Daya Manusia Pertanian dan revisinya.
f.
(2) Jurnlah dana yang tercanturn dalarn DlPA rnerupakan jurnlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilarnpaui.
BAB Ill
TATACARAPENGAJUANSPPDANPENERBITANSPM (1) Guna Pernbayaran Dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada LM3 Tahun 2007 berdasarkan alokasi dana sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2, Pejabat Pernbuat Kornitrnen rnengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara dan persyaratan pengajuan SPP diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian.
(1) Pejabat Penanda Tangan SPM rnelakukan pengujian SPP yang diajukan oleh Pejabat Pernbuat Komitrnen sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3, sekurangkurangnya rneliputi: a.
Merneriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai peraturan perundang-undangan;
b.
Merneriksa ketersediaan pagu anggaran dalarn DlPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak rnelarnpaui batas pagu anggaran;
c.
Merneriksa kebenaran hak tagih yang terkait: 1)
Pihak yang ditunjuk untuk rnenerirna pernbayaran bantuan (narna Pernohon, alarnat,
nomr rekening dan nama bank); http://perpbn.multiply.com
2) Nilai bantuan yang harus dibayarkan. (2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud Pejabat Penandatangan SPM pada ayat (I), menerbitkan SPM-LS. (3) Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS secara penuhltanpa potongan pajak. BAB IV PENCAlRAN DANA Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS ke KPPN dengan rnelampirkan: a. Ringkasan Surat Perjanjian (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b. SPTB; c.
Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran bahwa dokumen pendukung sebagairnana semua dipersyaratkan pada "Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007" telah diteliti kebenarannya dan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
KPPN melaksanakan pengujian atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan menerbitkan SP2D, serta mentransfer dana ke rekening LM3 pada bank yang ditunjuk.
Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
http://perpbn.multiply.com
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN.
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus BAB VII KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 72 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA AGRlBlSNlS KEPADA LEMBAGA MANDlRl YANG MENGAKAR Dl MASYARAKAT (LM3) TAHUN 2007 MELALUI KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA
RINGKASAN SURAT PERJANJIAN
1. Nomor dan tanggal DIPA
: (1)
2. Kode KegiatanlSubkegiatanlMAK
: (2)
3. Nomor dan tanggal SPK
: (3)
4. Nama Kelompok Penerima Bantuan
: (4)
5 . Alamat Kelompok Penerima Bantuan
1
6. Nilai Bantuan
: (6)
7. Uraian Pekerjaan
: (7)
(5)
Catatan : Apabila tejadi adendum SPK, data SPK agar disesuaikan dengan perubahannya
(Tempat),( tanggal, bulan, tahun).....(8) a.n. Kuasa Pengguna Anggaranl Pejabat Pembuat Komitmen
(Nama Lengkap) NIP
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN RINGKASAN SURAT PERJANJIAN URAIAN lSlAN
No. (1)
Diisi nomor dan tanggal DIPA.
(2)
Diisi Kode Kegiatan (4 digit), Kode Subkegiatan (4 digit) dan Kode MAK (6 digit) sesuai DIPA pada isian (I).
(3)
Diisi nornor dan tanggal SPK berkenaan.
(4)
Diisi narna Kelompok Penerirna Bantuan.
(5)
Diisi alamat Kelompok Penerima Bantuan.
(6)
Diisi Jumlah Bantuan.
(7)
Diisi Uraian Pekerjaan.
(8)
Diisi narna lengkap, NIP dan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaranl Pejabat Pembuat Komitmen, serta dibubuhi cap dinas.
http://perpbn.multiply.com
- ..-. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 72 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA AGRlBlSNlS KEPADA LEMBAGA MANDlRl YANG MENGAUAR Dl MASYARAKAT (LM3) TAHUN 2007 MELALUI KANTOR PELAYANANPEREENDAHARAANNEGARA
KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran ........(nama satker) Dengan ini menyatakan bahwa: Semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan dana bantuan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun Anggaran 2007 kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)..... (nama LM3) sudah diteliti kebenarannya, dinyatakan sah dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007 tanggal 31 Mei 2007. 2. Kepada ................(nama LM3) kiranya dapat diberikan pembayaran Bantuan Penguatan Modal Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sebesar Rp. ................... (dengan hurvf) sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian............... .(nornor dan tanggal Surat Keputusan) 3. Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan dan penyimpanan semua dokumen dan kelengkapannya beserta kebenaran peruntukan penggunaan dana berada pada kami sepenuhnya. 4. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dari penggunaan Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) ini, kami siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pemyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 1.
Mengetahui Kepala Dinas Pertanian PropinsilKabupatenlKota..........
(Nama Lengkap)
(Tempat), ( tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran
El Meterai
(Nama Lengkap) NIP
NIP
268
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAWN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER-761PB12007
I
I
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN UANG MUKA ALSINTAN (BUMA) TRAKTOR RODA 2 MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN, Menirnbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalarn rangka pengelolaan dana Program Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) rnelalui pernberian Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2, perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas pengelolaan dana tersebut;
b.
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 rnelalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
1.
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);
2.
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);
4.
Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun
http://perpbn.multiply.com
2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4418);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pernbayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1341PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 7.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN UANG MUKA ALSINTAN (BUMA) TRAKTOR 2 MELALUI KANTOR PELAYANAN RODA PERBENDAHARAANNEGARA. BAB l KETENTUAN UMUM
Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenterilPimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
2.
Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran NegaraILernbaga yang pada Kernenterian bersangkutan.
3.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang rnernperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
http://perpbn.multiply.com
4.
Surat Perrnintaan Pernbayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokurnen yang diterbitkan oleh Pejabat Pernbuat Kornitrnen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk rnenerbitkan surat perintah rnernbayar sejurnlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalarn dokurnen perikatan yang rnenjadi dasar penerbitan SPP berkenaan.
5.
Surat Perintah Mernbayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Urnurn Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk rnelakukan pernbayaran sejurnlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalarn SPP berkenaan.
6.
Surat Perintah Mernbayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Surat Perintah Mernbayar Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
7.
Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Kuasa Bendahara Urnurn Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk rnernindahbukukan sejurnlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalarn SPM berkenaan.
8.
Pejabat Pernbuat Komitrnen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran untuk rnengarnbil keputusan danlatau tindakan yang dapat rnengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
9. Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran untuk rnelakukan pengujian atas SPP dan rnenerbitkan SPM. 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sarnpai dengan jurnlah tertentu. http://perpbn.multiply.com
II.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
12. Bantuan Uang Muka Alat dan Mesin Pertanian, yang selanjutnya disebut BUMA adalah bantuan uang rnuka sebesar 25% dari harga seternpat untuk pembelian traktor roda 2 di ProvinsilKabupatenlKota yang bersangkutan. 13. Kelornpok Sasaran adalah Kelornpok TanilUnit Pelayanan Jasa Alsintan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tingkat Provinsi. BAB II PENYEDIAANDANPENYALURANDANA
(1) Alokasi dana BUMA terdapat dalarn DlPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanarnan Pangan Departernen Pertanian. (2) Jurnlah dana yang tercantum dalam DlPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
(1) BUMA disalurkan kepada Kelornpok Sasaran sebagai Penerima BUMA. (2) Penentuan Penerirna BUMA ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tingkat Provinsi. Surat Keputusan tersebut antara lain mencanturnkan:
a. Narna Ketua Kelornpok Sasaran dan alarnat Kelornpok Sasaran; b. Nomor rekening dan narna bank atas nama Kelornpok Sasaran; c. Jumlah dana BUMA yang diberikan.
http://perpbn.multiply.com
BAB Ill TATA CARA PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal4 (1) Guna pernbayaran dana BUMA sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2, Pejabat Pernbuat Kornitrnen rnenerbitkan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM. (2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pengajuan SPP sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departernen Pertanian.
(1) Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian SPP sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal4, sekurangkurangnya rneliputi: a. b.
c.
Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai peraturan perundang-undangan; Merneriksa ketersediaan pagu anggaran dalarn DIPA untuk mernperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak rnelarnpaui batas pagu anggaran; Merneriksa kebenaran hak tagih yang terkait: 1) Pihak yang ditunjuk untuk rnenerirna pernbayaran bantuan (narna Penerirna BUMA, alarnat, nornor rekening, dan narna bank); 2) Nilai bantuan yang harus dibayar.
(2) Berdasarkan hasil pengujian sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), Pejabat Penanda Tangan SPM rnenerbitkan SPM-LS. (3) Pejabat Penanda Tangan SPM rnenerbitkan SPM-LS secara penuhltanpa potongan pajak.
BAB IV PENCAIRAN DANA Pasal6 Pejabat Penanda Tangan SPM rnengajukan SPM-LS ke KPPN dengan rnelarnpirkan: 1.
SPTB; http://perpbn.multiply.com
2.
Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran bahwa sernua dokurnen pendukung sebagairnana dipersyaratkan dalarn "Pedornan Urnurn Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2" telah diteliti kebenarannya dan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (format sebagairnana tercanturn dalarn Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
atas SPM-LS (1) KPPN rnelakukan pengujian sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 dan rnenerbitkan SP2D serta rnentransfer dana ke rekening Kelornpok Sasaran pada bank yang ditunjuk. (2) Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
(1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib rnenyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Penyusunan laporan sebagaimana dirnaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus
http://perpbn.multiply.com
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 76 lPBR007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA B~NTUANUANG MUKA ALSINTAN (BUMA) TRAKTOR RODA 2 MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KOP SURAT
SURATPERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini:
NIP
.................................... ....................................
Jabatan
:
Narna
Kuasa Pengguna Anggaran ...................................... (narna satker)
dengan ini rnenyatakan bahwa: 1.
Sernua dokurnen yang dipersyaratkan untuk pencairan pernbayaran dana Bantuan uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 untuk ...... (nama Kelompok Sasaran) sudah diteliti dan dinyatakan sah serta lengkap sebagairnana dipersyaratkan dalarn Pedornan Urnum Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 dan dokumen petunjuk pelaksanaan lainnya.
2. Kepada Kelornpok Sasaran ......... kiranya dapat diberikan pernbayaran Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 sebesar Rp.......... (....dengan hurvf..) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tingkat Provinsi tanggal......... nornor.............. 3.
Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan dan penyirnpanan sernua dokurnen pendukung berada pada karni sepenuhnya.
4.
Apabila dikernudian hari diternukan penyirnpangan penggunaan dana Bantuan Uang Muka Alasintan (BUMA) Traktor Roda 2 ini, karni siap rnernpertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dernikian surat pernyataan ini karni buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagairnana rnestinya. Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi ....
(Ternpat), (tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran
0 Meterai
(Narna lengkap) NIP
(Narna lengkap) NIP
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-77lPBl2007 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAANPENYALURANDANPENCAIRAN DANA BANTUAN SELlSlH HARGA BENlH IKAN MELALUI KANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran dan pencairan dana bantuan selisih harga benih ikan yang bersumber dari dana rupiah mumi, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana bantuan dimaksud;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
: 1
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 http://perpbn.multiply.com
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SELlSlH HARGA BENlH IKAN MELALUI KANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dirnaksud dengan: I. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenteriIPimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
2.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
3.
Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negarallembaga yang bersangkutan.
4.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
5.
Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada http://perpbn.multiply.com
Pejabat Penandatangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalarn dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. 6.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
7. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas dasar petjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 8.
Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada bank operasionallkantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk rnemindahbukukan sejumlah uang dari kas negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.
9.
Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
10. Bantuan Selisih Harga Benih lkan adalah penggantian sebagian harga benih ikan dari Pemerintah kepada masyarakat pembudidaya ikan kecil yang besarannya telah ditetapkan. 11. Pembudidaya lkan adalah Pembudidaya lkan Skala Kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
12. Kelompok Pernbudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok yang akan menerima Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan. http://perpbn.multiply.com
BAB II PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA
(I) Alokasi Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan terdapat dalam DlPA Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan.
(2) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
(1) Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan disalurkan kepada Pokdakan sebagai Penerima Bantuan. (2) Penetapan Pokdakan Penerima Dana Bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nornor 44161DPB.llPB.l lO.DllIX12007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan.
(3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain mencantumkan: a. Nama Pokdakan Penerima Dana Bantuan; b. Alamat Pokdakan Penerima Dana Bantuan; c. Nomor rekening Pokdakan Penerima Dana Bantuan dan narna bank; d. Jumlah Dana Bantuan yang diberikan. BAB Ill TATA CARA PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM
(1) Berdasarkan alokasi Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Pembuat Komitrnen mengajukan SPP kepada Pejabat Penerbit SPM.
(2) Ketentuan mengenai pengajuan SPP kepada Pejabat Penerbit SPM diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan. http://perpbn.multiply.com
(1) Pejabat Penerbit SPM melakukan pengujian SPP yang
diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekurangkurangnya meliputi: a.
Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai peraturan perundang-undangan;
b.
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DlPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
c.
Memeriksa kebenaran hak tagih yang terkait: 1) Pihak
yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dana bantuan (nama Pokdakan Penerima Dana Bantuan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
2)
Nilai dana bantuan yang hams dibayar (sesuai Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan).
(2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPMpada ayat (I), LS.
(3) Dalam ha1 pencairan dana dilaksanakan kepada beberapa Pokdakan Penerima Dana Bantuan yang mempunyai rekening pada bank yang sejenis, Pejabat Penerbii SPM dapat menerbitkan satu SPM-LS sekaligus dengan melampirkan rekapitulasi pembayaran kepada Pokdakan (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (4) Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM-LS secara
penuhltanpa potongan. BAB IV
PENCAIRAN DANA Pejabat Penerbit SPM mengajukan SPM-LS ke KPPN dengan melampirkan: a.
SPTB;
http://perpbn.multiply.com
b.
Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran bahwa sernua dokurnen pendukung sebagairnana dipersyaratkan dalarn "Pedornan Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan" telah diteliti kebenarannya dan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (format sebagairnana tercanturn dalam Larnpiran 1.A dan l.B Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
KPPN rnelakukan pengujian atas SPM-LS dirnaksud dan rnelaksanakan pencairan dana dengan rnenerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening Pokdakan Penerirna Dana Bantuan pada bank yang ditunjuk.
Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
(1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib rnenyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Penyusunan laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus http://perpbn.multiply.com
BAB VII KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berfaku pada tanggal dietapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN 1.A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 76 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SELlSlH HARGA BENlH IKAN MELALUI KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA
KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Narna NIP Jabatan
: Kuasa Pengguna Anggaran Satker.................... (narna satker)
Dengan ini rnenyatakan bahwa: 1.
Sernua dokurnen yang dipersyaratkan untuk pencairan pernbayaran Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan kepada ...... (nama Pokdakan Penerima Bantuan)** sudah diteliti kebenarannya, dinyatakan sah serta lengkap sebagairnana dipersyaratkan dalarn Pedornan Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih lkan Nornor 4416IDPB.lIPB.l 1O.DlllX/2007 tanggal 4 September 2007 dan dokurnen petunjuk pelaksanaan lainnya.
2.
Kepada ......... (nama dan alamat Pokdakan Penerima Dana Bantuan) kiranya dapat diberikan pembayaran Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan sebesar Rp.............. (dengan hurvf) sesuai Surat Keputusan Pejabat Pernbuat Kornitrnen tanggal.........nornor..............
3. Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan, dan penyirnpanan sernua dokurnen pendukung berada pada karni sepenuhnya.
4.
Apabila di kemudian hari diternukan penyirnpangan penggunaan Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan ini, karni siap rnernpertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pemyataan ini karni buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagairnana rnestinya. (ternpat, tanggal, bulan, tahun)
..........., ................................... Kuasa Pengguna Anggaran,
0 Meterai
(Nama) NIP
Catatan: ** Dalarn ha1 pembayaran dilakukan untuk beberapa Pokdakan, narna Pokdakan dapat dibuat sebagai larnpiran surat pernyataan ini. http://perpbn.multiply.com
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 76 IPBR007 TENTANG PETUNJUK PEIAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SELlSlH HARGA BENlH IKAN MELALUI KANTOR PEU\YANANPERBENDAHAW\ANNEGARA
KOP SURAT
Lampiran Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tanggal....... nornor...... guna penyaluran Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan.
Kuasa Pengguna Anggaran,
(nama) NIP
http://perpbn.multiply.com
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 76 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SELlSlH HARGA BENlH IKAN MELALUI KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA
KOP SURAT
REKAPITULASI PEMBAYARAN KEPADA POKDAKAN PENERIMA DANA BANTUAN Sehubungan dengan pengajuan Surat Permintaan Pernbayaran tanggal....... Nomor..... dengan ini disampaikan nama Pokdakan Penerima Dana Bantuan beserta nomor rekeningnya pada Bank .......... (nama bank)...... Cabang............, sebagai berikut:
Karni bertanggung jawab sepenuhnya atas isi Rekapitulasi Pernbayaran ini. Dernikian Rekapitulasi Pembayaran ini sebagairnana mestinya.
dibuat
untuk
dapat
dipergunakan
(ternpat, tanggal, bulan, tahun) Mengetahui Pejabat Penerbit SPM, (nama)
Pejabat Pernbuat Kornitrnen, (nama)
.............................
NIP
NIP
Rekapitulasi Pembayaran ini sebagai lampiran SP2D No : Tanggal : Kepala Seksi Perbendaharaan .......... KPPN ........................ (narna)
.......................... NIP
http://perpbn.multiply.com
m
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-81lPB12007 TENTANG TUNJANGANBERASDALAMBENTUKNATURADANUANG DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota POLRI, TNI, dan Penerima PensiunKunjangan serta untuk rnemenuhi hak pihak ketiga terkait dengan pembayaran kekuranganlselisih harga beras, perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas kegiatan tersebut;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4571);
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara telah Republik lndonesia Nornor 4212) sebagaimana http://perpbn.multiply.com
287
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian NegaralLembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117lPMK.0212007 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Penugasan Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007;
9.
Peratulan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Keja Departemen Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG. Pasal I Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 ditetapkan sebagai berikut: 1.
Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog menjadi sebesar Rp 4.619,99 per kg.
2.
Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang menjadi sebesar Rp 4.158,00 per kg.
http://perpbn.multiply.com
Tunjangan beras dalam bentuk natura maupun dalam-bentuk uang agar dicantumkan dalam daftar gaji dan daftar pembayaran pensiun dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal Iterhitung mulai bulan Januari 2008.
(1) Selisih hargaltunjangan beras dalam bentuk natura yang belum dibayarkan diselesaikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaandengan cara:
a.
b.
c.
Divisi RegionalISubdivisi Regional Perum Bulog melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerjanya atas realisasi penyaluran beras dan realisasi potongan PFK Bulog bulan Januari 2007 s.d. bulan Desember 2007; Hasil rekonsiliasi berupa penetapan jumlah kekurangan pembayaran harga beras yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kepala Divisi RegionaUSubdivisi Regional Perum Bulog terkait, dan dituangkan dalam Daftar Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; Daftar Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan lembar ke-1 kepada Divisi RegionaWSubdivisi Regional setempat untuk diteruskan ke Kantor Pusat Perum Bulog dan lembar ke-2 kepada KPPN untuk diteruskan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 31 Januari 2008;
(2) Perum
Bulog menyampaikan surat permintaan pembayaran kekurangan harga beras kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Pembayaran kekuranganlselisih tunjangan beras yang dibayarkan dalam bentuk uang dapat diajukan dengan cara menerbitkan SPM atas beban DlPA masing-masing Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan kepada KPPN. http://perpbn.multiply.com
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50lPBl2006 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAI.IARAAN NOMOR PER- 81 IPBnW7 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM B E N W NATURA DAN UANG
DAFTARREKAPITULASIKEKURANGANPEMBAYARANATASREAUSASIPENYALURANBERAS OLEH PERUM BULOG Bulan Januari ad. 2007
.................
'
r
No.
Instansl
1
2
I.
Departemen1 Lembaga 1. 2. dst.
II.
Jumlah Pegawai dan Keluarga yang Berhak Mendapat Tunjangan Beras lSw p-ai Jiwa Suarni 3 4 5 6 = (3+4+5)
Jumlah Tunjangan Beras Kuantitas (Kg) 7=(8 x Kg)
Harga Lama (Rp) az(7x4.275)
Harga Baru (Rp) ge(7~4.619.99)
Jumlah Kekurangan YanB Belum Dibayar (RP) lO=(9-8)
mngln
11
......... 1.
2. dst
Kepala KPPN.............
(Nama Lengkap) NIP ..................
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 81 IPB/i?W? TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAMBENTUKNATURADANUANG
DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS REALISASl PENYALURAN BERAS OLEH PERUM BULOG Bulan Januari s.d. 2007
.................
No.
KPPN
Uwt 1
2
I.
DivrelSubDivre
Jumlah Pegawai dan Keluarga yang Berhak Mendapat Tunjangan Beras
Keterangan
Harga Baru (RP)
Jurnlah Kekurangan yang Belum Dibayar (Rp)
9=(7) x 4.619,99)
10=(9-8)
11
Jumlah Tunjangan Beras
Pegawai
Istrit Suami
Anak
Jia
Kuantitas
3
4
5
6= (3+ 4+5)
7=(6) x Kg)
R 8=(7) x 4.275)
1. 2. 3. dst. 11.
......... 1. 2. 3.
Dst
...........,................. Kepala DivrelSubDivre.............,
(Nama Lengkap)
.................................. http://perpbn.multiply.com
--
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAMARAAN N O W R PER-81alPB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELUNCURAN PROGRAMlKEGlATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVlNSl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVlNSl SUMATERA UTARA YANG DlBlAYAl DARl SlSA ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2007 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008 DIREKTUR JENDERAL PERBEMDAHARAAN, Menipbang
:
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 94), Tarnbahan Lembaran Negara
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164.11PMK.0512007 tentang Peluncuran PrograrnlKegiatan R e h a b i l i i dan Rekonstmksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiyai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Peluncuran ProgramIKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008;
http://perpbn.multiply.com
Republik lndonesia Nomor 4662 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4767); 5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4214); sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164.1/PMK.05/ 2007 tentang Peluncuran ProgramIKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELUNCURAN PROGRAMIKEGIATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PROVlNSl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NlAS PROVlNSl SUMATERA UTARA YANG DlBlAYAl DARl SlSA ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2007 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:
http://perpbn.multiply.com
1.
ProgramlKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang diluncurkan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja tahun anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2008 adalah rencana programlkegiatan luncuran pemerintah tahun 2007 yang disetujui oleh Dewan Penvakilan Rakyat berdasarkan UndangUndang Nornor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomorl8 Tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007.
2.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umurn Negara.
3. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2008. yang selanjutnya disebut DIPA-L Tahun Anggaran 2008 adalah dokumen pelaksanaan anggaran dari programlkegiatan rehabiliasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang diluncurkan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2008. 4.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaanyang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Urnum Negara.
5.
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan.
6.
Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang mernperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
7.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
http://perpbn.multiply.com
Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada bank operasionallkantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk rnernindahbukukan sejurnlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang rnuka kerja dalam jurnlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk rnernbiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan rnelalui rnekanisrne pernbayaran langsung. Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalarn satu bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan. Surat Perintah Mernbayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan rnembebani MAK transito. Surat Perintah Mernbayar Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PNKuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP dan rnembebani MAK transito. Surat Perintah Mernbayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA dengan rnernbebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk rnenggantikan UP yang telah dipakai. Surat Perintah Mernbayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM Penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. Surat Perintah Mernbayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah SPM Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak keja atau surat perintah kerja lainnya.
http://perpbn.multiply.com
16. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh Kuasa PA pada Kementerian NegaralLembagalKantorISatuan Kerja. BAB II PROGRAMIKEGIATANYANG DILUNCURKAN ProgramIKegiatanyang diluncurkan adalah: a.
ProgramIKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Damssalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dalam DlPA Tahun Anggaran 2007 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007.
b.
ProgradKegiatan yang dapat diluncurkan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ITIerupakan prograrnlkegiatan yang tercantum dalam DlPA Tahun Anggaran 2007 ERR NAD dan Nias. BAB Ill TATA CARA PENYELESAIAN DlPA LUNCURAN
(1) Kuasa PAlsatuan kerja BRR NAD-Nias membuat daftar rincian prograwkegiatan yang diluncurkan untuk masing-masing Kuasa PAIsatuan kerja ERR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, dalam rangkap 9 (sembilan) dan diterima oleh KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 19 Desember 2007 dengan menggunakan sistem aplikasi DlPA Luncuran Tahun 2008, (sesuai format pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini). (2) Daftar rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data realisasi anggaran masingmasing kegiatan.
(1)
KPPN Khusus Banda Aceh menerima dan meneliti daftar rincian ProgramIKegiatan yang diluncurkan beserta data pendukung. http://perpbn.multiply.com
(2)
Penelitian oleh KPPN Khusus Banda Aceh meliputi : a. Pencocokan Nomor Surat Pengesahan (SP) DIPA, Kode Satker dan Uraian Satker, Nomor Urut, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Uraian Kegiatan, Kode Sub Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan, Volume, Satuan, Kode BKPK, Pagu Per Jenis Belanja dalam Rupiah, dan Total Pagu Per Jenis Belanja; b. Pencocokan Daftar Rincian ProgramIKegiatan yang diluncurkan dengan sisa dana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada KPPN.
(3)
Konsep DIPA-L Tahun Anggaran 2008 ditandatangani oleh Deputi Keuangan dan Perencanaan BRR NAD dan Nias dan diketahui oleh Kepala KPPN Khusus Banda Aceh.
(4)
KPPN Khusus Banda Aceh mengirimkan Daftar Rincian ProgramlKegiatan sebagai konsep DIPA-L Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangkap 9 (sembilan) paling lambat tanggal 26 Desember 2007 kepada Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh. Pasai 5
(1)
Daftar Rincian ProgramIKegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai dasar penerbitan SP DIPA-L Tahun Anggaran 2008 oleh Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh, (sesuai format pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
(2)
SP DIPA-L Tahun Anggaran 2008 ditandatangani paling lambat tanggal 2 Januari 2008.
(3)
DIPA-L Tahun Anggaran 2008 yang telah disahkan dikirim kepada PNKuasa PNSatuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada: a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan b. Sekretaris Badan Pelaksana BRR NAD dan Nias c. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Gubemur Provinsi Sumatera Utara d. Direktur Jenderal Anggaran http://perpbn.multiply.com
e. Direktur Jenderal Perbendaharaan, 1) u.p. Direktur PelaksanaanAnggaran, dan 2) u.p. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan f. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
g. Kepala KPPN Khusus Banda Aceh BAB IV BATAS WAKTU PENCAIRAN DANA
(I)
Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, SPM-LS, dan SPM-GUP Nihil yang dananya bersumber dari DIPA-L BRR NAD-Nias ditetapkan sebagai berikut: a. SPM-GUP dan SPM-UP hams sudah diterima KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 16 April 2008 pada jam kerja; b. SPM-TUP hams sudah diterima KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 18 April 2008 pada jam kerja;
c. SPM-LS dan SPM-GUP Nihil harus sudah diterima KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 30 April 2008 pada jam kerja; (2)
Penerbitan SP2D-UP, SP2D-TUP, SP2D-GUP, SP2DLS, dan SP2D GUP-Nihil diatur sebagai berikut: a. SP2D UP dan SP2D-GUP diterbitkan paling lambat tanggal 17 April 2008 pada jam kerja. b. SP2D-TUP diterbitkan paling larnbat tanggal 21 April 2008 pada jam kerja; c. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 5 Mei 2008 pada jam kerja; d. SP2D-GUP Nihil diterbitkan paling lambat tanggal 6 Mei 2008 pada jam kerja.
http://perpbn.multiply.com
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
KPPN Khusus Banda Aceh menyusun laporan realisasi DIPA-L Tahun Anggaran 2008 dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Mei 2008 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran, dengan tembusan Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal PerbendaharaanBanda Aceh, dan BRR NAD-Nias.
(1)
PAfKuasa PA BRR NAD dan Nias bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2008.
(2) PAfKuasa PA BRR NAD-Nias wajib mernbuat laporan
keuangan satker atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan DIPA-L Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku.
(3) Laporan keuangan atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2008 disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN bersamaan dengan laporan atas pelaksanaan DlPA Tahun Anggaran 2008 semester I Tahun 2008 sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Pembayaran biaya perneliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak atas dasar DIPA-L Tahun Anggaran 2008 diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada tanggal 30 April 2008; b. Untuk masa pemeliharaan yang melarnpaui akhir bulan April 2008 biaya pemeliharaannya dapat dibayarkan sesuai dengan batas waktu pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dilampiri fotokopilsalinan jaminan bank yang telah disahkan oleh PAlKuasa PA minimal http://perpbn.multiply.com
sebesar sejumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir sarnpai dengan masa pemeliharaan. (2)
Untuk keperluan pencairan dana terhadap kontrakkontrak yang programikegiatannya diluncurkan ke Tahun Anggaran 2008, PAIKuasa PA agar melakukan amandernen kontrak sebagai dasar pembebanan pembayaran setelah DIPA-L Tahun Anggaran 2008 disahkan. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd
HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 81a lPB12007 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pelunwan ProgramIKegiatan Rehabilitasl dan Rekonstruksi Provinsi NanWroe Aceh Da~ssalamdan Kepllauan Nias Provins~Sumatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun An0gEra-I 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2036
DAFTAR RlNClAN DIPA-L TA.2008 (DALAM RUPIAH)
: aaaa.blccodd.el-lgggg
Nomor SP
Kode dan Nama Satker : (999999) XXXXXXXXXXXX (2)
(11
Uraian No.
K2:F* Kegiatan,
Kode
W
2
1
3
(4) X.XX
XX (3)
I
Satuani Register
PEGAWA~
BARANG
MODAL
6
7
~
BKPK
-
8
BEIANJA ~olurnel Lokasi
I
4 (10) 99.999
YYYW (7)
I
5
I
(11) XXXX
I
I
8
899,999
999.999
999,999
I
I
~
JUMLAH SELURUH I A
Sumbar Dana ~
9
10
11
999,999
999,999
999.999
I
LAINLAIN ~
I
I
I
MENGETAHUI: KEPALA KPPN ....................
A.N. KEPAIA BADAN PELAKSANA BRR NAD-NIAS DEPUTIKEUANGANDANPERENCANAAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14) NIP. rmrYYrPlYrY (15)
xxxxxxxvxxxxxxxxxxxxx (17)
NIP. r(rrPrrYnrP( (18)http://perpbn.multiply.com
I
CARA PENGlSlAN DAFTAR RlNClAN DIPA-L TAHUN ANGGARAN 2008 Daftar rincian DIPA-L tahun anggaran 2008 berisi informasi untuk masingmasing Satuan Kerja baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan MAK dengan cara pengisian sebagai berikut :
Diisi dengan Nomor SP DlPA Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker Diisi dengan Nomor Urut Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan Diisi dengan Kode Sub Kegiatan Diisi dengan Kode BPKP Diisi dengan Uraian Kegiatan Diisi dengan Uraian Sub Kegiatan Diisi dengan Uraian Diisi dengan VolumeILokasi Diisi dengan SatuanIRegister Diisi dengan Pagu per Jenis Belanja dalam Rupiah Diisi dengan Total Pagu per Jenis Belanja Diisi dengan Nama Kepala KPPN Diisi dengan NIP Kepala KPPN Diisi dengan Kota dan Tanggal Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangan (Kepala SatkerIKPA) Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan (Kepala SatkerIKPA)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I1
KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN: I (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAI-IARAAN NOMOR PER- 81a /PB/2W7 Peraturan Direktur Jendsral Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pelurnan PrcgramlKegiatan Rehabilitasi den Rekonstruksi Provinri NangOroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Prwinsi Surnatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun ~ n ~ g a r a2007 n sebagai Amaran Balanja Tarnbahan Tahun Anggaran M08
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISlAN PELAKSANAANANGGARAN LUNCURAN (1 TAHUN ANGGARAN 2008 NOMOR : aaaa.b.Ucccdd.e/ffflgggg (2)
g"
Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran : YYYYYYYYYYY Ow YYYYvwYw 'iWWmWW rP/r/r/YYYY
(3) (4) (5) (6)
Sebesar
(7)
I. Departemen 1 Lembaga : (XXX) : 2 . Unit Organisasi : (=I 3. Propinsi 4. Kode / Nama Satker : (XXXX)
: Rp 999.999.999.999
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kode dan Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan: wwwYWwY (9) XX WWWVWWV (10) XX.XX YwYwwWw (11) XX.XX.XX YwYWWWW (12) XX.XX.XX.XX 1. 2.
3.
Sumber dana berasal : Rupiah Mumi PNBP PinjamanIHibah Luar Negeri - Hibah - Pinjaman Luar Negeri
("*XXXXXXXXXXXXXX") Jumlah Uang Rp 999.999.999.999 Rp 999.999.999.999 Rp 999.999.999.999 Rp 999.999.999.999
(8)
(13)
http://perpbn.multiply.com
I I
1.
Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L) terlampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di: YWYWWWW (18) (49) xxx Rp 999.999.999.999 (20)
2. 6. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan dana oleh KPPN. Perhitungan biaya dan penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA-L sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran.
XXXXXXX,MXXXXXXX XXXXX A.N. MENTERI KEUANGAN RI EPALA KAhIWlL I DITJEN PERBENDAHARAAN BANDA ACEH
-
(21) NIP XXXXXXXXXXXXX (22)
http://perpbn.multiply.com
CARA PENGlSlAN SURAT PENGESAHAN MPA-LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2008 Halaman ini berisi informasi mengenai hal-ha1yang disahkan dari DIPA-L. Cara pengisian DIPA-L sebagai berikut :
http://perpbn.multiply.com
111. B E L A N J A D A E R A H (Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian)
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai It JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Tdepon
Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
SURAT EDARAN Nomor SE-90/PB/2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008 Dl DAERAH Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraJLembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : 1.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk segera melakukan kegiatan persiapan penelaahan DlPA Tahun Anggaran 2008 antara lain meliputi kesiapan perlengkapan softwarehardware komputer, ATK, dan Sumber Daya Manusia serta membentuk Tim Penelaahan DIPA Tahun Anggaran 2008 di wilayah kerjanya.
2.
Pengoperasian Aplikasi DIPA Tahun Anggaran 2008 a.
Modul Aplikasi DIPA Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 4 sub aplikasi, yaitu:
1) Aplikasi Konsep DIPA Tahun Anggaran 2008
2) Aplikasi Cetak Surat Pengesahan DlPA Tahun Anggaran 2008 3) Aplikasi Monitoring Penyelesaian DlPA Tahun Anggaran 2008 4) Aplikasi Server, b.
Mengingat Aplikasi DIPA Tahun Anggaran 2008 dioperasikan dalam sistem jaringan (LAN), kepada seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk segera memfungsikan
http://perpbn.multiply.com
c.
d.
e.
3.
sistern jaringan kornputernya dengan rnernaksirnalkan surnber daya yang ada di kantor rnasing-rnasing; Untuk rnendukung percepatan penyajian Laporan Monitoring Penyelesaian DlPA dan rnenyeragarnkan format laporan, agar dalarn pencetakan laporan dirnaksud dilakukan rnelalui rnodul Aplikasi Monitoring Penyelesaian DlPA Tahun Anggaran 2008; Khusus untuk penanganan database/Arsip Data Kornputer (ADK) DlPA agar dilakukan sesuai prosedur aplikasi yang telah ditetapkan, sehingga pada waktunya ADK DlPA dapat disajikan secara terintegrasi, lengkap, akurat, dan up to date; Para pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah rnengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2008, agar segera ditugaskan untuk rnernberikan pelatihanlbirnbingan teknis Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2008, baik kepada para operator lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan rnaupun kepada SatkerlKuasa Pengguna Anggaran di wilayah keja rnasing-rnasing.
Penyarnpaian SRAA, DIPA. dan Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2008 a.
b.
c.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan segera rnenyarnpaikan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Kernenterian NegaraILernbaga kepada seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat 9 Desernber 2007. Penyarnpaian DlPA Satker Pusat dan DlPA Tugas Pernbantuan kepada seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling larnbat 28 Desernber 2007 ADK SRMDIPA dan Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2008 revisi versi terakhir akan disarnpaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersarnaan dengan penyarnpaian SRAA. Disamping itu dapat pula di download rnelalui ftp:/Yftpl.perbendaharaan.go.id login/'pasword "dabantek" pada ADK-SRAA08 awal untuk SRAA dan folder folder ADK-DIPA08-awal untuk DIPA.
4.
Setelah rnenerirna SRAA dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan segera rnenyarnpaikan copy SRAA dirnaksud kepada Satker bersangkutan dan rnelakukan koordinasi serta penjadualan penelaahan DlPA Tahun Anggaran 2008 untuk rnasing-rnasing Satker. Lokasi penelaahan diselenggarakan di gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaanseternpat.
5.
Penelaahan konsep DlPA Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedornan pada SRAA
http://perpbn.multiply.com
yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi soft copy data SRAA berkenaan. 6. I
7.
8.
9. 10.
11.
Apabila terdapat ketidaksesuaian data antara konsep DlPA dengan dokumen SRAA, pengesahan DlPA didasarkan pada dokumen SRAA. Dalam ha1 Satker baru dan belum ditunjuk pejabat pengelola anggaran, pencanturnan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranIBendahara disesuaikan menurut usulan Satker bersangkutan. Revisi atau perbaikan kesalahan administrati SRAA dan atau nama Kuasa Pengguna AnggaranIBendahara hendaknya dilakukan setelah DIPA Tahun Anggaran 2008 diterbitkan. Untuk dokumen DlPA Sementara yang telah disahkan, lembar sampul dibubuhi stempel "Sementara" guna memudahkan identifikasi dalam administrasinya. Seluruh DlPA yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 19 Desember 2007. Net DIPA disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sekurang-kurangnya dalam rangkap 8 (delapan). Surat Pengesahan (SP) DlPA yang diberi tanda tangan basah oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, sisanya dalarn bentuk tanda tangan cetakan (copy scan) dengan catatan keseluruhan SP DlPA dimaksud dibubuhi stempel timbul. Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2008 oleh Gubemur kepada Satker direncanakan tanggal 2 Januari 2008 di tiap-tiap lbukota Provinsi, untuk itu diminta agar Saudara segera melakukan koordinasi dengan pejabat yang ditunjuk dalam persiapan penyerahan DIPA TA 2008 meliputi DlPA Pusat dan DIPA Daerah.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lngkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
N. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Triwulan IV Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
V. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-64lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN IDA CREDIT N0.3658-1-IND PROYEK PENANGGULANGAN KEMlSKlNAN Dl PERKOTAAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDlRl (ADDITIONAL FINANCING FOR SECOND URBAN POVERNPROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di perkotaan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2004-2009 melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Pemerintah lndonesia memperoleh tambahan dana pinjaman dari IDA Credit No.3658-1-IND untuk Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Financing Agreement for Second Urban Povetty Project);
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana Financing Agreement for Second Urban Poverty Project, perlu petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana pinjaman tersebut;
C.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IDA Credit No.3658-1-IND Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan untuk Mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Additional Financing for Second Urban Poverty Project);
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun - 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
http://perpbn.multiply.com
Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597);
6.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
7.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; http://perpbn.multiply.com
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
10.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nornor 185lKMK.03/1995 dan Kep.031lKetl511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP264lKET10911999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031lKetl511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nornor 486lKMK.0412000 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nornor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 13.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66IPBI 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN IDA CREDIT N0.3658-1-IND PROYEK PENANGGULANGAN KEMlSKlNAN Dl PERKOTAAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDlRl (ADDITIONAL FINANCING FOR SECOND URBAN POVERTY PROJECT).
http://perpbn.multiply.com
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang dibiayai melalui Additional Financing Second Urban Poverty Project yang selanjutnya disebut PNPM P2KP adalah keniatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan d i a m rangka mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
2.
Executing Agency adalah Kementerian NegaraJLembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
3.
No Objection Letter (NOL) adalah persetujuan dari donor atas suatu kontrak bilamana dipersyaratkan.
4.
Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.
5.
Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjaman, pengisian kembali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.
6.
Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
7.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenteriIPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan
http://perpbn.multiply.com
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dokurn5n pendukung kegiatan akuntansi pernerintah. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAJKuasa PA adalah MenteriIPimpinan Lernbaga atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kernenterian NegaraILernbaga yang bersangkutan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekening Kas Negara adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara untuk rnenarnpung seluruh penerirnaan negara dan atau rnernbayar seluruh pengeluaran negara pada BankISentral Giro yang ditunjuk. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pernerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenampung dana PPHLN yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pernbangunan. Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersurnber dari DIPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan dengan DIPA. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jurnlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk rnernbiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung. Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat rnendesak dalam 1 (satu) bulan rnelebihi pagu UP yang http://perpbn.multiply.com
16.
17.
18.
19.
ditetapkan. Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa PA sebagai pelaksana kegiatan yang berada di pusat dan di ibu kota propinsi. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat melalui BKM dengan tujuan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran Tridaya agar mandiri dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu meningkatkan IPM serta mempercepat pencapaian MDG's di wilayahnya. Koordinator KotaIAssisten (KorkotlAsisten) dan Fasilitator adalah orang yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Satker melaksanakan tugas sebagai KorkotlAsistenlFasilitator dan untuk itu berhak menerima gaji dalam jumlah tertentu setiap bulan yang telah ditetapkan (sesuai Surat Keputusan Satker yang berlaku). Tunjangan Operasional dan Pelatihan Warga adalah jumlah uang tertentu yang dibayarkan kepada fasilitator setiap bulan untuk keperluan operasional dan pelatihan warga dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai fasilitator.
Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: a.
Nomor Pinjaman
b.
: IDA Cr. 3658-1-IND
c. d.
: 10756401 Tanggal Penandatanganan : 7 Juni 2007 : 31 Desember 2008 Closing Date
e.
Jumlah Pinjaman
Nomor Register
: USD 135.500.000 (SDR 89,550,000)
f. g.
Nomor Rekening Khusus Initial Deposit
h.
ExecutingAgency
: 601.224.41 1
: Perkiraan kebutuhan dana untuk 6 (enam) bulan : Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum http://perpbn.multiply.com
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN
(1) Tata cara pernbayaran dana rnenggunakan rnekanisrne Rekening Khusus. (2) Pernbayaran dana dibebankan pada Rekening Khusus Nornor 601.224.41 1 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (3) Pernbebanan dan pernbayaran dilakukan secara proposional sesuai dengan kategori dan persentase Financing Agreement for Second Urban Poverty Project IDA Credit No.3658-1-IND sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB Ill PENCAIRAN DANA
( I ) Pencairan dana dilaksanakan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAIKuasa PA berdasarkan DlPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan dengan DlPA sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE771PB12005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN. (2) Dalarn pelaksanaan pernbayaran dengan UPTTUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (2), tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (3) Pertanggungjawaban atas UPTTUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Pada SPM tercanturn nomor loan, nomor register, kode kategori, porsi pembiayaan, nilai, nornor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta tanggal NOL bila dipersyaratkan. (5) Untuk keperluan pernbayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan rnerupiahkan tagihan valuta asing (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran http://perpbn.multiply.com
Nomor SE-43/Af61/0392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32IA16310295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-130lAfl989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (6) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. (7) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104lAf2000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 38) bantuan IBRD rnenjadi FORM 384 P (untuk Pekerjaan Kategori Goods and Works) dan FORM 384 C (untuk Pekerjaan Kategori Consultant) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (finaysignedcontract).
Bagian Kesatu Bantuan Langsung Masyarakat
(1) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (ELM) mencakup: a. BLM kepada BKM di kelurahanldesa sasaran lokasi kecamatan lama yang sudah atau sedang melaksanakan P2KP (kelurahan grants and sub loan) merupakan kategori 1. b. ELM kepada BKM di kelurahanldesa sasaran lokasi kecamatan yang belum melaksanakan P2KP (kelurahan grants and sub loan) merupakan kategori I. (2) Pembayaran
dana BLM dilaksanakan dengan mengajukan SPM-LS kepada KPPN yang dilampiri Daftar Nominati Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) oleh PAIKuasa PA. http://perpbn.multiply.com
(3) KPPN menerbitkan SP2D Rekening Khusus dengan dilampiri Daftar Norninatif Penerima Bantuan yang diajukan PNKuasa PA dan selanjutnya Bank OperasionallKantor Bank Indonesia penerima SP2D akan melakukan transfer dana kepada penerima dana sesuai Daftar Nominatif berkenaan. (4) Pencairan BLM: a. Lokasi Lama (lokasi yang sudah pernah rnendapatkan fasilitasi program P2KP) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: 1. tahap I sebesar 40% dari alokasi rnasingrnasing BKM. 2. tahap II sebesar 60% dari alokasi rnasingmasing BKM.
b.
Lokasi Baru (lokasi yang belum pernah mendapatkan fasilitasi program P2KP) dilakukan sebesar 20% dari alokasi masing-masing BKM. Bagian Kedua Individual Konsultan
Gaji KorkoVAsistenlFasilitator dan tunjangan operasional kegiatan dan Pelatihan Masyarakat tennasuk dalam kategori 3 (Consultants'services under Parts A and D of the Project).
(1) Pembayaran Gaji KorkotlAsisten/Fasilitator dan tunjangan operasional dilaksanakan dengan mengajukan SPM-LS kepada KPPN yang dilampiri Daftar Nominatif Pembayaran Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dan SPTB oleh PAlKuasa PA. (2) KPPN menerbitkan SP2D Rekening Khusus dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembayaran Jasa yang diajukan PAlKuasa PA dan selanjutnya Bank OperasionallKantor Bank lndonesia penerima SP2D akan melakukan transfer dana kepada penerima dana sesuai Daftar Norninatii berkenaan.
http://perpbn.multiply.com
Pencairan dana pelatihan masyarakat dapat dilaksanakan melalui Rekening Pihak Ketiga atau Rekening Bendahara Pengeluaran Satker Propinsi. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS
(1) Pengisian kembali dana Rekening Khusus secara berkala dilakukan dengan mekanisme penyampaian Withdrawal Application dan Interim Financial Report (IFR) oleh Executing Agency melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Bank Dunia.
(2) Berdasarkan saldo Rekening Koran Bank Indonesia, apabila ketersediaan dana Rekening Khusus tidak akan mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN bersangkutan. Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal 10 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D beserta dokumen pendukungnya. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada:
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710 http://perpbn.multiply.com
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi pinjamanlhibah luar negeri dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 61 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN IDA CREDIT N0.3658-1-IND PROYEK PENANGGULANGAN KEMlSKlNAN Dl PERKOTAAN NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDlRl (ADDITIONAL FINANCING FOR SECOND URBAN POVERTY PROJECT)
Alokasi Pagu Penarnbahan Pinjarnan (SDR Equivalent)
Porsi Pernbiayaan Pinjaman
(a) Kelurahan Grants and Sub-loans
56,610,000
100 %
SOE
(b) Special Kelurahan Reconstruction Grants
-0-
100%
SOE
2
Poverty Alleviation Partnership Grants
-0-
100%
SOE
3
Consultants' services under Parts A and D of the Project
32,940,000
100%
Sesuai dengan procurement plan
4
Fee
-0-
5
Unallocated
-0-
Kategori
1
TOTAL
Uraian Kategori
Batas Maksirnal nilai kontrak SOE (tidak perlu NOL World Bank)
SDR 89,550,000
(USD 135.500.000)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATUPAN DIREUlUR JENDERU F'ERBENDW*RMN )(OUOR PER- 61 RBRDD? TENlmG PETUNJUK f€UKS*WAN P E N Y N W Dill PENCNRAN W A P I N W IDA CREDIT NO3660-I-HD PROVEK PENANGGUUNG#S KEUIS(3N13( OI PERKOTMN VNTUK YNDUWNG PRHISIONN F'EUBERDAYW ULSYARYUT W R I (BDWTIWAL FIN/VYClNG FOR SECWO WBAN POVERW FffOJECll
Larn~iranSPM Nomor
Tanggal :
DAFTAR NOMlNATlF PENERIMA BANTUAN
') SPPB adalah Surat Perjanjian Pernberian Bantuan
............................ 2007
Mengetahui : Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN ........
Menyetujui : Kepala Satker
.......................... NIP. ..............................
NIP. ..................
Bendahara Pengeluaran Satker
.................................... NIP. ............................
http://perpbn.multiply.com
TOTAL
Rp.
p.
Kepala Seksi Perbendrhann KPPN......
..............-....-..............
NIP. ..............................
................... ""-"..-.
NIP. ..............................
NIP. ..............................
http://perpbn.multiply.com
rn
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-69lPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPBl2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDIIDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN. Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka perubahan lokasi penerima bantuan dan alokasi dana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59lPBl2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4788-INDllDA Credit No. 4076-IND (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project), dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dimaksud;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-59lPBl2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4788-INDllDA Credit No. 4076IND (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project);
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42
333
http://perpbn.multiply.com
Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092); 5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
6.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006;
7.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan KEP. 031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjamanl Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan 459lKMK.0311999 dan KEPSKB Nomor 264/KET109/1999;
8.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.0412000 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nornor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RepuMik lndonesia Nomor 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri; http://perpbn.multiply.com
9.
Peraturan DireMur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPB12005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788INDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59lPBl2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4788-INDllDA Credit No. 4076-IND (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasall Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. CreditLoan Agreement No. 407614788-IND (Support for Poor and DisadvantagedAreas Project) secara umum bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus, terutama pemulihan kehidupan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal. 2.
Closing Date adalah tanggal batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri.
3. Daftar
lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar http://perpbn.multiply.com
untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan. No Objection Letter (NOL) adalah persetujuan dari donor atas suatu kontrak bilamana dipersyaratkan. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk, untuk menampung seluruh penenmaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Surat
Penetapan
Bupati
Bantuan
Langsung adalah
Masyarakat Kabupaten (SPB BLM-Kab)
http://perpbn.multiply.com
surat yang rnenetapkan hasil keputusan forum musyawarah kabupaten tentang penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten (BLMKab) oleh Bupati. 13. Surat Penetapan Bupati Dana Operasional Kegiatan Kabupaten (SPB DOK-Kab) adalah surat yang rnenetapkan hasil keputusan forum musyawarah kabupaten tentang penggunaan Dana Operasional Kegiatan Kabupaten (DOK-Kab) oleh Bupati.
14. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten (SPPB BLM-Kab) adalah surat perjanjianlkesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan setiap Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dinas (UPKD) berdasarkan SPB BLM-Kab.
15. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Operasional Kegiatan Kabupaten (SPPB DOK-Kab) adalah surat perjanjiankesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program P2DTK dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten (TPK Kab) berdasarkan SPB DOK-Kab. 16. Surat Penetapan Camat Bantuan Langsung Masyarakat Kecarnatan (SPC BLM-Kec) adalah surat yang menetapkan hasil keputusan forum musyawarah kecamatan tentang penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat Kecarnatan (BLMKec) oleh Carnat. 17. Surat Penetapan Camat Dana Operasional Kegiatan Kecarnatan (SPC DOK-Kec) adalah surat yang menetapkan hasil keputusan forum rnusyawarah kecamatan tentang penggunaan DOK kecamatan oleh Camat. 18. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Bantuan Langsung Masyarakat Kecarnatan (SPPB BLM-Kec) adalah surat perjanjiankesepakatan antara Pejabat Pembuat Kornitmen Kecamatan Program PZDTK dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan (UPK Kec) berdasarkan SPC BLM-Kec. 19. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Operasional Kegiatan Kecamatan (SPPB DOK-Kec) adalah surat perjanjianlkesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Program P2DTK dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan
(UPK-Kec) berdasarkan SPC DOK-Kec. http://perpbn.multiply.com
20. Unit Pengelola Kegiatan Dinas (UPKD) adalah unit yang beranggotakan dari unsur masyarakat dan perwakilan dinas bersangkutan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana sesuai SPPB BLM-Kab. 21. Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten (TPK Kab) adalah tirn yang beranggotakan dari unsur rnasyarakat dan perwakilan beberapa dinas yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan P2DTK, pengendalian kegiatan antar dinas, monitoring kualitas pelaksanaan kegiatan oleh UPKD, dan penggunaan dana sesuai SPPB DOKKab."
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Spesifikasi CrediVLoan Agreement sebagai berikut:
b. Tanggal Penandatanganan
:
4Agustus 2005
4 Aguslus 2005
c. Nornor Register
:
10709501
10708801
d. Etiective Date
:
2 November 2005
2 November 2005
e. Closing Date
:
31 Desember 2011
31 Desember 2011
f.
Jumlah Loan
:
SDR 23,150,000 Eq. US $35,000,000
US $69,000,000
g. Nomor Rekening Khusus
:
801.246411
801.246411
h. ExecutingAgency
:
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan NasionaVBappenas
i. Implementing Agency
:
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)"
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Bupati selaku Kuasa PA di daerah rnenunjuk pejabat pelaksana di kabupaten sebagai berikut:
a. Pejabat Pembuat Kornitmen yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan tejadinya pengeluaran negara;
http://perpbn.multiply.com
b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menguji dan menandatangani SPM; c. Bendahara Pengeluaran." (2) Dihapus 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA berdasarkan DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2007 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). (2) Dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), KPPN harus memperhatikan hal-ha1sebagai berikut: a.
Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan No Objection Letter (NOL) dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL sesuai dengan SE DJA No. SE-1041 A12000 (Form 384C untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan, NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (final/signed contract). b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan SE DJA No. SE-84/A17110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan PinjamanIHibah Luar Negeri. c. Pada SPM hatus dicantumkan nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP. nomor pinjaman, kode dan besamya persentase (porsi) kategori dan tanggal NOL (bila dipersyaratkan). (3) Pencairan Dana Kategori 1 (Block Grants) atau disebut Dana Bantuan Langsung Masyarakat adalah sebagai berikut: http://perpbn.multiply.com
a.
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (Hibah) Kabupaten 1. Tahap I sebesar 30% dari nilai SPPB BLMKab dengan melampirkan: a) SPB BLM-Kab (Form sebagaimana Lampiran II tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) Resume KontraklResume SPPB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); c) Berita Acara Penggunaan Dana Unit Pengelola Kegiatan Dinas (BAPD UPKD) (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); d) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Fom sebagaimana Lampiran V tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 2. Tahap II sebesar 30% dari nilai SPPB BLM-Kab dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I mencapai 90% atau lebih dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 20% dengan melampirkan: a)
BAPD UPKD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 3. Tahap Ill sebesar 30% dari nilai SPPB BLM-Kab dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I mencapai loo%, dana Tahap II mencapai 90%, dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 50% dengan melampirkan: a) BAPD UPKD (Fom sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); http://perpbn.multiply.com
b)
SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini).
Tahap IV sebesar 10% dari nilai SPPB BLM-Kab dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap II mencapai loo%, dana Tahap Ill mencapai 90%, dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 80% dengan melampirkan: a) BAPD UPKD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); b) SPTB (Form sebagaimana tercanturn dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); c) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) Dana BLM-Kab (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini). Dana Bantuan Langsung Masyarakat (Hibah) Kecamatan
4.
\
b.
Tahap I sebesar 40% dari nilai SPPB BLMKec dengan melampirkan: a) SPC BLM-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); b) Resume KontraklResume SPPB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); c) Berita Acara Penggunaan Dana Kolektii (BAPDK) BLM-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); d) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
http://perpbn.multiply.com
2.
Tahap II sebesar 40% dari nilai SPPB BLM-Kec dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I mencapai 90% atau lebih dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 30% dengan melampirkan: a) BAPDK BLM-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 3. Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SPPB BLM-Kec dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I mencapai loo%, dana Tahap II mencapai 90%, dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 80% dengan melampirkan: a) BAPDK BLM-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); c) SPKMP BLM-Kec (Fo m sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (4) Pencairan Dana Kategori 2 (Planning Grants) atau disebut Dana Operasional Kegiatan Kabupaten dan Kecamatan adalah sebagai berikut: a.
Dana Operasional Kegiatan Kabupaten (DOKKab) 1. Tahap I sebesar 40% dari nilai SPPB DOK-Kab dengan melampirkan: a) SPB DOK-Kab ( F o m sebagaimana Lampiran X tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) Resume KontrakIResume SPPB (Fom sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); http://perpbn.multiply.com
c)
2.
BAPD DOK-Kab (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); d) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Tahap II sebesar 40% dari nilai SPPB DOK-Kab dapat diterbitkan apabila penyerapan dana dari pencairan sebelumnya mencapai 90% dengan melampirkan: a)
BAPD DOK-Kab (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Fom sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 3. Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SPPB DOK-Kab dapat diterbitkan setelah pemanfaatan dana Tahap I mencapai 100% dan Tahap II mencapai 90% dengan melampirkan: a)
b.
BAPD DOK-Kab (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Form sebagaimana tercantum daiam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Dana Operasional Kegiatan Kecamatan (DOKKec) 1. Tahap I sebesar 40% dari nilai SPPB DOK-Kec dengan melampirkan: a) SPC DOK-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) Resume KontraklResume SPPB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
http://perpbn.multiply.com
c)
BAPD DOK-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); d) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
Tahap II sebesar 40% dari nilai SPPB DOK-Kec dapat diterbitkan apabila penyerapan dana dari pencairan sebelumnya mencapai 90% dengan melampirkan: a) BAPD DOK-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
3. Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SPPB DOK-Kec dapat d i t e r b i i n setelah pemanfaatan dana Tahap I mencapai 100% dan Tahap I1mencapai 90% dengan melampirkan: a) BAPD DOK-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Fonn sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
(5)
Pencairan Dana Kategori 3 (Goods and Consultant's Service for Implementation Support) dan Kategori 4 (Goods and Consultant's Service for Monitoring and valuation), untuk kebutuhan remunerasi, biaya operasional, dan management fee perusahaan dengan melampirkan: a. Resume KontraWSPPB antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PerusahaanlNonGovernment Organization (NG0)lindividu bersangkutan (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
http://perpbn.multiply.com
b.
SPTB (Fom sebagaimana tercantum dalam Larnpiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini)." 5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)
Pengisian kembali dana Rekening Khusus secara berkala dengan penyampaian Financial Monitoring Report (FMR) kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara sesuai prosedur yang berlaku menjadi tanggung jawab Executing AgencylSatker pada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
(2)
Apabila Executing AgencylSatker tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perrnintaan Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN bersangkutan. Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pernberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(4)
Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, diminta agar KPPN rnengirimkan copy SP2D dan SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu: a. Berita Acara Pembayaran (BAP); b. NOL (Form 3846) sepanjang dipersyaratkan; c. Rekapitulasi pengeluaran per kategori NPLN (Lampiran Ill SE DJA Nomor SE-20lA/61/0291 tentang Laporan Penerbitan SPM Dana PinjamanIHibah Bank Dunia)."
http://perpbn.multiply.com
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan (kecuali SPM TU dan TUP) beserta dokumen pendukungnya. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 4 Jakarta 10710 TeleponIFaksimili: (021) 3864779 E-mail: d~h~kn@~erbendaharaan.ao.id
(3) KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), apabila sewaktu-waktu diperiukan sebagai ekspedisi kedua." 7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)
Dalam pengelolaan dana keuangan negara yang tersimpan dalam rekening Bank Pemerintah yang ditunjuk harus berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-224lMUN/6/1970 dan Nomor 6-297lMWIVl411971 tentang Pemindahbukuan Jasa Giro atas Nama Rekening-Rekening Bendaharawan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-128lA~54211190 tentang Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Surat SDirektur Jenderal Anggaran Nomor 39211A/54/1091 tentang Pemindahbukuan Jasa Giro Bendaharawan yang Menyimpan Uangnya di Bank Pemerintah dan peraturan yang berfaku lainnya.
(2)
Daftar Kabupaten dan Kecamatan penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
ini." http://perpbn.multiply.com
Pasal I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H A M NOMOR PER- 69 IPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H A M NOMOR PER-591PBl2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN lBRD NO. 4788-INDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJEC7)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN CREDITAOANAGREEMENT NO. 407614788-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
Kode Kategori
Uraian Kategori
Persentase Loan
SOE Threshold1 NOL (USD Eqv)
1
Block Grants
100%
All SOE
2
Planning Grants
100%
All SOE
3
Goods and Consultants services for Implementationsupport
100%
4
Goods and Consultants services for Monitoring and Evaluation
100%
USD 100,000 (Goods) USD 100,000 (Finn) USD 25,000 (Individual) USD 100,000 (Goods) USD 100,000 (Finn) USD 25,000 (Individual)
Catatan: 1.
Pembebanan terhadap kategori 1 dan 2, dalam pengajuan SPM ke KPPN tidak perlu dilampiri NOL final dari Bank Dunia.
2. Pembebanan terhadap kategori 3 dan 4, dalam pengajuan SPM ke KPPN tidak perlu dilampiri NOL final dari Bank Dunia apabila nilai kontrak untuk kategori goods di bawah USD 100,000, kontrak untuk kategori Consultants Finn di bawah USD 100,000 dan nilai kontrak untuk kategori Consultants Individual di bawah USD 25,000.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 I P W W 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59/PW005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 47EEINDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJEC7)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PENETAPAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI KABUPATEN (SPB BLM-Kab) KABUPATEN............................................................... Nornor:..............................tanggal......................
w
P
Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Kabupaten ...... Provinsi ..... yang diselenggarakan pada hail .....tanggal ......bulan ...... tahun dengan ini ditetapkan bahwa nama kegiatan dan jwnlah dana Bantuan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PPDTK) Tahun Anggaran ....I......adalah sebagai berikut:
....
\O
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk digunakan seperlunya
pada tanggal ................................................ Bupatl ...........................................................
Tembusan: 1. Tim Koordinasi P2DTK Provinsi ....................... 2. Konsultan Manajemene Provinsi P2DTK 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. Tim Koordinasi P2DTK Kabupaten 5. Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Kabupaten 6. Konsultan Manajemen Kabupaten PPDTK 7. Bank Penyalur setempat yang disetujui Musyawarah Kabupaten
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 1P812W7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PERS9PBRW5 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788lNDnDA CREDIT NO. 4076IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PRWECT)
PROGRAM PERCEPATANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS RESUME KONTRAKRESUMESURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) Kabupatenn<ecamatan: ........................................ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Nomor dan Tanggal DIPA Kode KegiatanISub KegiatanIMAK Nomor Loan dan Nomor Register Kategori Nomor dan Tanggal Kontrak Nomor dan Tanggal Addendum Nama KontraktorlPerusahaan Alamat Kontraktor Prosentase Loan Nilai Kontrak Porsi Pembayaran Loan Prosi Pembayaran GO1 Uraian dan Volume Pekerjaan Sistern Pembayaran 15. Cara Pernbayaran 16. Jangka Waktu Pelaksanaan 17. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 18. Jangka Waktu Pemeliharaan 19. Ketentuan Sanksi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,
Catatan: Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 lPBR007 TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPBR005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 47881NDllDA CREDIT NO. 40761ND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA UPKD (BAPD UPKD) Kabupaten ................... Nomor : ............................... Pada hari ini .............. tanggal bertanda tangan dibawah ini: I.
Nama Jabatan
II. Nama Jabatan
........... bulan .......... tahun .............. kami yang
.......................................................... :
Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Kabupaten........................
........................................................... : Ketua UPKD..............................Kabupaten ..............................
dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan bahwa:
(1) UPKD .................... telah siap melaksanakan kegiatan ............... (sesuai SPB) untuk program Pempatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Tahun Anggaran .................. untuk penarikan dana Tahap IlllAllllV. (2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka UPKD ........ layak untuk memperoleh pembayaran Tahap .......sebesar Rp....... (tehilang .............1 Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka seluruh kegiatan melalui UPKD ...... Kabupaten ....... bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah diientukan, dengan pendampingan Konsultan P2DTK dan Monitonngoleh Pejabat Pembuat Komitmen P2DTK Kabupaten ......... Demikhn berita amra ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dinas...... Kabupaten.......
Mengetahui, Pejabat Pembuat Komibnen P2DTK Kabupaten ....................
Konsultan Manajemen Kabupaten (KM-Kab)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPB12005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN iBRD NO. 4785INDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJEC7')
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) Nomor: ........................... 1 2 3 4 5
Nama Satuan Kerja Kode Satuan Kerja TanggalINo. DlPA Subkegiatan Klasifikasi belanja
Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ............. menyatakan saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerirna dengan perincian sebagai berikut:
No
MAK
Penerima
Uraian
Bukti Tanggal Nomor
JUMLAH
Jumlah
Rp
Bukti-bukti belanja tersebut di atas disirnpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja ................. untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksanaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
....................,............... Kuasa Pengguna AnggaranIPembuat Komitmen,
Nama NIP
353
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59IPBRW5 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDllDA CREDIT NO. 40761ND (SUPPORT FOR W O R AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTI
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS Kabupaten................................... SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKANPEKERJAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KABUPATEN (SPKMP BLM-Kab)
Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua UPKD ............. Kabupaten...............selaku Pengelola BLM- Kab PZDTK dengan ini menyatakan bahwa: Penggunaan dana Tahap I sampai dengan Tahap Ill yang telah dicairkan kepada UPKD ....... kabupaten ...........telah mencapai 90%, sesuai dengan rencana dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten (SPPB BLMKab). Dengan pencairan tahap terakhir ini, maka Ketua UPKD ......... Kabupaten................... menyatakan sanggup menyelesaikan seluruh kegiatan sesuai Surat Pejanjian Pemberian Bantuan BLM Kabupaten (SPPB BLM-Kab) yang telah disepakati.
Menyetujui PPK Kabupaten...............,
Dibuat oleh Ketua UPKD ............Kabupaten.....
Mengetahui, KM-Kabupaten
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENOERN PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPBRW7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENMRAL PERBENDAHARAAN N W O R PER-591PBR005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDnDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTlNGGAL DAN KHUSUS SURAT PENETAPAN CAMAT TENTANG DANA ALOKASI KECAMATAN (SPC BLM-Kec) KECAMATAN................................................................. Nomor:.......................... ...,tanggal......................
w
wl
Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Kecamatan......... Kabupaten .......... Provinsi ........ yang diselenggarakan pada hari .....tanggal ......bulan .... tahun .... dengan ini ditetapkan bahwa nama kegiatan dan jumlah dana Bantuan Program Percopatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PPDTK) Kecamatan Tahun Anggaran ....I...... Adalah sebagai berikut:
V,
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk digunakan seperlunya. Ditetapkan di Pada tanggal Camat a.n. Bupati
W V,
0\
( ................................ ) Tembusan: 1. Tim Koordinasi P2DTK Kabupaten.................... 2. Konsultan Manajemen Kabupaten P2DTK 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. Tim Koordinasi Kecamatan P2DTK 5. Pejabat Pernbuat Komitrnen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Kecamatan....... 6. Fasilitator Kecamatan........................... 7. Bank Penyalur setempat yang disetujui Musyawarah Kecamatan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Vlll PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPBn007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59IPBRCKE TENTANG PETUNJUK PENCANRAN DANA LOAN IBRD NO 47881NDnDA CREDIT NO 407&IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA KOLEKTIF BANTUAN IANGSUNGMASYARAKAT K E W T A N (BAPDK BLM-Kec) Kecamatan.......................... -
--
~-
-
-
--
-
Nomor : ................ Pada hari ini .............. tanggal bertanda tangan dibawah ini : I.
........... bulan .......... tahun .............. kami yang
Nama
....................................................
Jabatan
: Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan
II. Nama
Jabatan
Daerah Tettinggal dan Khusus (P2DTK), Kecamatan .................... Kabupaten.. ......................
.................................................... : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kabupaten ..............................
................
dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan bahwa (I) Seluruh TPK desalantar desalpemuda telah siap melaksanakan Kegiatan Kesehatan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap VlVllVN program Percepatan Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Tahun Anggaran .................. (untuk penarikan dana tahap IAIAIIAV).
(2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka s e l u ~ hTPK desdantar desdpemuda yang bersangkutan layak untuk menerima dana bantuan program Tahap IllIllIIIIV sebesar Rp. ..................... (hbikg........................................... ) dengan melampirkan rincian penggunaan dana P2DTK. Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka UPK melalui s e l u ~ hTPK desalantara desalpemuda bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadual dan target yang telah ditentukan, dengan pendampingan Fasilitator Kecamatan P2DTK dan monitoring oleh Pejabat Pembuat Komitmen P2DTK Kec (PPK Kec).
http://perpbn.multiply.com
Demikian berita acara ini dibuat unluk dipergunakan sebagaimana rnestinya. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mengetahui, 1.
Pejabat Kecamatan
Pernbuat
Kornitmen
Fasilitator Kecamatan (FK- .............1
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 /FBI2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59/PB/2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 478&IND/IDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR moR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KECAMATAN (SPKMP BLM-Kec) Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua UPK Kecamatan ........ Kabupaten.......... selaku Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kecamatan (BLM-Kec) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan ini menyatakan bahwa: Penggunaan dana Tahap I sampai dengan Tahap Ill yang telah dicairkan kepada UPK.. ....... kabupaten ...........telah mencapai 90% sesuai dengan rencana dalarn Surat Perjanjiin Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Kecamatan (SPPB BLMKec). Dengan pencairan tahap terakhir ini, maka Ketua UPK ......... Kabupaten................... menyatakan sanggup menyelesaikan s e l u ~ hkegiatan bersama TPK (desatantar desalpemuda) sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan BLM Kecamatan (SPPB BLM-Kec) yang telah disepakati.
Menyetujui. PP-Komitmen Kecamatan,
+
Dibuat oleh, Ketua UPK,
Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DlREKfUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPBl2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDIIDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PENETAPAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA OPERASIONAL KEGIATAN (SPB DOK-Kab) KABUPATEN................................................................. Nomor:..............................tanggal...................... Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Kabupaten ......... Provinsi ........ yang diselenggarakan pada hari ........tanggal ......bulan ......... tahun ........... dengan ini ditetapkan bahwa nama kegiatan dan jurnlah Dana Operasional Kegiatan (DOK) Kabupaten Bantuan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggai dan Khusus (P2DTK) Tahun Anggaran ......I...... adalah sebagai berikut :
Demikian untuk digunakan seperlunya. Ditetapkan di Pada tanggal Bupati
Tembusan: 1. Tim Koordinasi P2DTK Provinsi ....................... 2. Konsutan Manajemen Provinsi P2DTK 3. Tim Koordinasi P2DTK Kabupaten.................... 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 5. Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Kabupaten 6. Konsultan Manajemen Kabupaten PZDTK 7. Bank Penyalur setempat yang disetujui Musyawarah Kabupaten http://perpbn.multiply.com
LAMPIRANXI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPBIZ007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPBQ005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 47881NDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR W O R AND DISADVANTAGED AREAS PRWECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN KABUPATEN (BAPD DOK-Kab)
Nomor : ................ Pada hari ini ..............tanggal ........... bulan .......... tahun .............. kami yang bertanda tangan dibawah ini: I. Nama .................................................... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Kabupaten.................. 11. Nama .................................................... Jabatan : Ketua TPK ....................Kabupaten .............................. dengan ini secara bersamasamatelah melakukan penelitian: (1) TPK Kabupaten .................... telah siap melaksanakan kegiatan perencanaan P2DTK Kabupaten ............... (sesuai SPB DOK) Tahun Anggaran .................. untuk penarikan dana Tahap I/II/III . (2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka TPK Kabupaten......... sebagai pengelola kegiatan perencanaan P2DTK untuk selanjutnya dapat memperoleh pembayaran Tahap ...... sebesar Rp. ....... (kfwmg ................1. Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka TPK Kabupaten ............ bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadual dan target yang telah ditentukan, dengan pendampingan Konsultan P2DTK dan Monitoring oleh Pejabat Pebuat Komitmen. Demikian berita acara ini dibuat unluk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten.........
Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen P2DTK Kabupaten........
Konsultan Manajemen Kabupaten (KM-Kab)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XI1 PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
N W O R PER- 69 IPBIZ007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAW NOMOR PER-59lPB12005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PENETAPAN CAMAT TENTANG DANA ALOKASI DOK KECAMATAN (SPC DOK-Kec) KECAMATAN............................................................... Nomor:..............................tanggal...................... Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Kecamatan.....Kabupaten ...... Provinsi ..... yang diselenggarakan pada hari .....tanggal ......bulan .... tahun ....... dengan ini ditetapkan bahwa nama kegiatan dan jumlah Dana Operasional Kegiatan Kecamatan (DOK-Kec) Bantuan Program Percepatan Pembangunan Daerah ........ adalah sebagai Tertinggal dan Khusus (PZDTK) Tahun Anggaran ...........I... berikut:
Demikian untuk digunakan seperlunya. Ditetapkan di Pada tanggal Camat a.n. Bupati
( Tembusan: 1. Tim Koordinasi PZDTK Kabupaten ....................... 2. Konsultan Manajemen Kabupaten P2DTK.................... 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. Tim Koordinasi PZDTK Kecamatan ................... 5. Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Kecamatan 6. Fasilitator Kecamatan 7. Bank Penyalur setempat yang disetujui Musyawarah Kecamatan
)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRANXlll PERATURAN DIREKFUR JENDERAL PERBENDAHARAAEl NOMOR PER- 69 IPBIZ007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-S9/PBn005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 47881NDlIDA CREDIT NO. 4076IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA DANA OPERASIONALKEGLATAN KECAMATAN (BAPD DOK-Kec)
Nomor : ................ Pada hari ini .............. tanggal ........... bulan .......... tahun .............. kami yang bertanda tangan dibawah ini: I. Nama .................................................... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Kecamatan .................... Kabupaten........................ 11. Nama .................................................... Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan ................ Kabupaten .............................. dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan bahwa: (1) Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan ....... Kabupaten......... telah siap melaksanakan Kegiatan Perencanaan P2DTK sesuai SPB DOK-Kec, Tahun Anggaran ..................untuk penarikan dsna Tahap I/II/III. (2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka UPK Kecamatan..............sebagai pengelola kegiatan perencanaan P2DTK dapat memperoleh pembayaran Tahap........(llll/lII) sebesar............(terbilang..................) Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka UPK bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan, dengan pendampingan Fasilitator Kecamatan P2DTK dan monitoring oleh Pejabat Pembuat Komitmen P2DTK Kec (PPK Kec). Demikian berita acara ini dibuat unluk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan
Fasilitator Kecamatan (FK-.. ...........) http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPBR007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59PBQ005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDIIDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
I
I
I
Way Kanan
w 1 Gunung Labuhan Negeri Besar
5
Way Tuba
6
Negeri Agung 4
I
I
I
I
1
I
Kotabumi Selatan
2
Abung Selatan
4
Melinting
5
Pasir Sakti
6
Waway Karya
7
Braja Selebah
http://perpbn.multiply.com
1
4
Oenino
5
Kot'Olin
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
7
P Fordata
8
Tanimbar Utara Barat
9
Tanimbar Utara Yamdena
10
Tanimbar Utara Selatan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-70lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMENT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mendukung pilot program pemberdayaan masyarakat yang akan dikembangkan oleh KDP yaitu peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga miskin dan meningkatkan pelayanan pemerintah lokal, Pemerintah lndonesia memperoleh dana hibah dari Pernerintah Belanda yang diadministrasikan oleh Bank Dunia untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pilot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi dan Pilot Pendidikan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah nomor TF-090003-IND (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) diperlukan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana hibah dimaksud;
c. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Nomor TF-090003-IND (Netherland Grant for KDP and Community-BasedMDG Achievement);
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
373
http://perpbn.multiply.com
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman daniatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangNasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kej a Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Keia lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
http://perpbn.multiply.com
NasionalIKetua Bappenas Nomor 1851 KMK.0311995 dan Kep.031lKetl511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 4591KMK.031 1999 dan KEP264lKETl0911999; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.04/2000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMENT). BAB l KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pilot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi dan Pilot Pendidikan (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) Nomor TF-090003-IND adalah kegiatan Pilot Pendidikan dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi) yang dibiayai dari dana hibah MultiDonor Tmst Fund dan dana Rupiah Mumi (APBN).
http://perpbn.multiply.com
Executing Agency adalah Kementerian NegaraJLembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjamanlhibah, pengisian kembali Rekening Khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamad hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah diitandatangani. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun deh Menteril Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan sdaku Bendahara Umum Negara. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah MenteriIPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraRembaga yang bersangkutan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung S e l u ~ h penerimaan negara dadatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanWSentral Giro yang ditunjuk. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank
Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan http://perpbn.multiply.com
12.
13.
14.
15.
yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkanSPM. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka keja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 17. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekejaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito.
18. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 19. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnya. http://perpbn.multiply.com
20.
Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. Pasal2
Spesifikasi hibah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.
Nomor Hibah Nomor Register Tanggal Penandatanganan Closing Date Jumlah Hibah Jumlah Initial Deposit
g. Nomor Rekening Khusus h. ExecutingAgency
: TF-090003-IND : 70691901 : 6 Desember 2006 : 31 Desember 2007 : USD 6,062,000 : Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan : 602.113411 : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN (1)
Tata cara pembayaran dana mekanisme Rekening Khusus.
menggunakan
(2)
Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.113411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.
(3)
Pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase dana hibah Nomor TF-090003-IND (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(1)
Penyediaan dana Kategori 1,2, dan 3 dari dana hibah Nomor TF-090003-IND, dialokasikan melalui DlPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. http://perpbn.multiply.com
(2)
Satuan Kej a Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilot PNPM Generasi dan Pilot Pendidikan (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) sebagaimana tercantum dalam Grant Agreement dan porsi anggaran DlPA bersangkutan.
Penerbitan SPM Dana Kategori 3 (Block Grants): 1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) a. SPM-LS Tahap I sebesar 60% dari nilai Surat Pejanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPP yang dilampiri:
b.
2.
1) Surat Penetapan CamatISPC (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2) SP2 (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 3) Surat Pemyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) (Fom sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). SPM-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPP yang dilampiri:
1) Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2) Surat Pemyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekejaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecamatan, Ketua UPK, dan PjOK (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Dana Operasional Kegiatan (DOK) a. SPM-LS Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPP-LS yang dilampiri: http://perpbn.multiply.com
1)
SPC (Form sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2) SP2 (Form sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 3) SPKPD (Form sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). b. SPM-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana DOK tahap sebelurnnya telah rnencapai 80% atau lebih, dengan rnenyarnpaikan SPP-LS yang dilarnpiri:
3.
1)
BAPD (Form sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran IVa dan Larnpiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
2)
SPKMP yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecarnatan, Ketua UPK, dan PjOK (Form sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
SPM-LS diterbitkan secara penuh tanpa potongan pajak. BAB Ill PENCAIRAN DANA
(1) Pencairan dana dilaksanakan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAlKuasa PA berdasarkan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN).
(2) Dalarn pelaksanaan pernbayaran dengan UPiTUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (3) Pertanggungjawaban atas UPrrUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Penyarnpaian SPM-GUP oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk rnenandatangani SPM harus disertai dengan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN (sesuai dengan Larnpiran Ill Surat
Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-
http://perpbn.multiply.com
~ I
201N6110291). (5) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-43lAl6110392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing valas) atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32/N63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-130/A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus).
(6) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. (7) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104/Al2000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 38) bantuan IBRD menjadi FORM 384 P (untuk Pekerjaan Kategori Goods and Works) dan FORM 384 C (untuk Pekejaan Kategori Consultant) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia merupakan NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (finausignedcontract). (8) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM-LS hams sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE84lN7110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjamanIHibah Luar Negeri.
(9) Pada SPM tercantum nilai, nomor, dan tanggal kontrak terrnasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, nomor hibah, serta kode dan besamya persentase (porsi) kategori. Pasal7 (1)
Pembayaran Dana Kategori 1 (Consultants' Services) dan Kategori 2 (Training and Workshop) mekanisme pengajuan SPM-LSISPM-GUP kepada KPPN, dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77lPBl2005 tentang Tata
Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN. http://perpbn.multiply.com
(2)
Pembayaran Dana Kategori 3 (Block Grants): a.
b.
Pembayaran Bantuan (BLM)
Langsung
Masyarakat
I ) SP2D Tahap I sebesar 60% dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a) Resume KontraklSP2; b) SPTB. 2) SP2D Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB; Pembayaran Dana Operasional Kegiatan (DOK) 1) SP2D Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM yang dilampiri:
a) Resume KontrakJSP2;
b) SPTB. 2) SP2D Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan DOK tahap sebelumnya telah mencapai 80% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB. BAB
IV
PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS
(1)
Pengisian Initial Deposit dilakukan atas dasar Interim Financial Report (IFR), yaitu atas dasar permintaan kebutuhan dana selama 6 bulan yang diterima dari PAlKuasa PA, yang selanjutnya oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara disampaikan kepada Bank Dunia dengan menggunakan Withdrawal Application dilengkapi dengan Covering Letter.
(2)
Pengisian kembali dana rekening khusus dilaksanakan secara berkala dengan penyampaian IFR, sesuai prosedur yang berlaku menjadi tanggung jawab PAlKuasa PA pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. http://perpbn.multiply.com
(3)
Apabila PAlKuasa PA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN bersangkutan. (4) Penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicabut setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN
(1)
Untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan (kecuali SPMUP dan TUP) beserta dokumen pendukungnya.
(2)
Dokumen sebagairnana dimaksud pada ayat (1). dikirimkan setiap hari Senin yang diterbiian pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat PengelolaanKas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 TeleponIFaksimile: 021-3864 E-mail: [email protected]
(3)
KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SPPD lengkap dengandokumenpendukungnyasebagaimana . dimaksud pada ayat (I), apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai ekspedisi kedua.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10
(1)
PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
(2)
Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DlREKNR JENDERAL PERBENMHARAAN NOMOR PER- 70 lPBR007 TENTANG PETUNJUK PEIAKSNMN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TFOSaXX3-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDPAND COMMUNIIYBASEDMDG ACHIEVEMENT)
KATEGORI DANA PERSENTASE PEMBIAYAAN HlBAH NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMENT)
Kode
Uraian Kategori
Poni Pembiayaan Grant
Batas Maksimal Nilai Kontrak SOE mdak Perlu NOL World Bank)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Consultants' services
100 O h
Kontrak < USD 50.000 (Goods) Kontrak < USD 30.000 (Individual Consultant) Kontrak < USD 50.000 (Fims Consultant)
2
Training and Workshops
100 %
Kontrak < USD 50.000 (Goods) Kontrak < USD 30.000 (Individual Consultant) Kontrak < USD 50.000 (Fims Consultant)
3
Block Grants
100%
All SOE
http://perpbn.multiply.com
'uenweg ewuaued ewa qedey wed wedel uey!edww!p u w e d
'Isp
..............................)ewe3 .....
..............................w n a .........................
z
'U'B
I~%EI wed
:~nr(poq !ebqw qqepw-. ~ " - - u e ~ e b (unqel l ~ ~ ~ "'
"""' U
~ U I . ~t MQh q ~ u M u e d wwbold wnlueg euep ylwnfuep ' u q q b y que!'ewpeued wep mueu emyq u q d q q p ueEuep !emg
!u! ueEuep ......... leE6ue) .-..... ueq sped ue!+we@3uqesBud .... ~ru!da&....w)sdng~ ......UEIBW-~ (m) m a ~etuvqe~emeAsnyy)edw uanlndeq
Y n r N n U d OWlNU -dl 01 'Y3d M O W N h V W W M N 3 8 L 1 3 d l W 3 O N 3 r MlllY3WO NWNVLI3d
II NWldWVl
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKWR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 70 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYACURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-OSWOSIND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITYSASEDMDG ACHIEVEMENT)
SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) Nomor ......................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini: I.
II.
Nama
........................................
Jabatan
:
Nama
........................................
Jabatan
: Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ......., Kecamatan .... Kabupaten ....., selanjutnya disebut sebagai PlHAK KEDUA.
Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK)IPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ......., Kecarnatan ......, Kabupaten ......, berdasarkan Surat Keputusan Bupati ........ Nomor ........ bertindak atas nama Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai PlHAK PERTAMA.
Dengan ini rnenyepakati halhal sebagai berikut : 1.
PIHAK PERTAMA menyetujui pemberian dana ........ sebesar Rp ............ (....dengan hunrf....) kepada PlHAK KEDUA untuk rnendanai kegiatan yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) dan telah ditetapkan Surat Penetapan Camat (SPC) nomor ............. tanggal .............. sebagaimana terlampir.
2.
Pernbayaran dana ........ kepada PlHAK KEDUA akan dilaksanakan dalam .... tahap. Pernbayaran Tahap I sebesar Rp ....... (%), Tahap II sebesar Rp ....... ( % Tahap Illsebesar Rp ....... (%), dst. dari total nilai SP2 sebesar Rp ........
3.
Tata cara penyaluran dan pencairan dana ...... mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ............ tentang ...................
4.
PlHAK KEDUA berkewajiban rnenyalurkan dana ....................... kepada Kelompok Masyarakatrrim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam rapat MAD.
5.
Pembayaran dari PlHAK PERTAMA kepada PlHAK KEDUA dilaksanakan melalui Bank ........., Nomor Rekening .........,atas nama ...................... http://perpbn.multiply.com
6.
PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaaan dana ............... kepada PIHAK PERTAMA paling larnbat minggu kedua bulan berikutnya.
Ternpat, tanggal, bulan, tahun PlHAK KEDUA
PlHAK PERTAMA
Ketua UPK Kecamatan .......
PPWPJOK Kecarnatan .........
.............................
................................
NIP Mengetahui,
Ketua MAD
.........................
Carnat
...................
................................. NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IVa
PERATURAN DIREKTUR JENDERAl PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 70 /PBi2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA Hl6AH NOMOR lFO9DOO3-lND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNIP/-BASED MDG ACHIEVEMENT)
BERlTA ACARA PENGGUNAAN DANA (BAPD) Nomor ......................................................
Pada hari ini ......... , tanggal ...... ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini: I.
II.
Nama
........................................
Jabatan
:
Nama
........................................
Jabatan
: Ketua U n l Pengelola Kegiatan (UPK) ........., Kecamatan ...... Kabupaten ..................
Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK)/Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ........., Kecamatan ........., Kabupaten .......,
dengan ini telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa:
I
1.
Dari total nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) sebesar Rp ........... kumulatif pencairan dana dari KPPN sampai dengan saat ini sebesar Rp .............. dan telah disalurkan kepada kelompok masyarakatrrim Pelaksana Kegiatan (TPK)I..................... sebesar Rp...................
2.
Progres penggunaan dana oleh kelompok masyarakanim Pelaksana Kegiatan (TPK)/................... telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana yang telah disalurkan. Rincian penggunaan dana ................. sebagaimana tercantum dalam lampiran BAPDK ini.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal, bulan, tahun 1
Ketua
.......
UPK
PPKlPjOK Kecamatan .........
Kecamatan
.............................
................................
NIP Mengetahui,
Fasilitator Kecamatan
Camat ...................
.........................
................................. NIP http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IVb PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 70 IPB12M)7 TENTANG PETUNJUK PEIAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNIW-BASED MDG ACHIEVEMENT)
LAMPIRAN BAPD Nornor ............... tanggal Kecarnatan ....................... NO.
(!)
1.
NAMA DESAl KELOMPOW JENlS KEGIATAN
(2)
DANA YANG DlSETUJUl DALAM SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) (3)
........ KUMULATIF PENYALURAN DANA DARl UPK KEPADA KP/TPK
KUMULATIF PENGGUNAAN DANA DARl UPK KEPADA KPKPK
(4)
(5)
DesalKelompok ...
...................... ...................... 2.
DesalKelompok ...
...................... ...................... JUMLAH
(6)
(7)
Kurnulatif Pencairan Dana dari KPPN s.d. Tahap Lalu
Rp. ............
(9)
Saldo dan di UPK
Rp. ............
(10 = 9-7)
Persentase Penggunaan Dana oleh KPITPK
........ %
(1 1 = 819 x 100%)
Penngajuan Pencairan Dana dari KPPN Tahap Ini
Rp..............
(12)
(8)
Ternpat, tanggal, bulan, tahun Ketua UPK
.................. Ketua UPK Kecarnatan .......
................................
PPKIPjOK Kecarnatan .........
............................. NIP http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 70 PBi2007 TENTANG PETUNJUK PEMSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNlPlgASED MOG ACHIEVEMENT)
SURATPERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP) Pada hail ini,..... ......, tanggal ..............., yang bertanda tangan dibawah ini: I.
11.
Nama
........................................
Jabatan
: Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK)IPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ........, Kecarnatan ......... , Kabupaten ........,
Nama
........................................
Jabatan
:
Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) .........., Kecamatan Kabupaten ..................
...... J
dengan ini menyatakan bahwa : 1
Penyaluran dan penggunaan dana ....... di Kecamatan ....... telah rnencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana yang telah dicairkan.
2.
Seluruh Desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sanggup menyelesaikan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana kerja yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).
Demikian pemyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal, bulan, tahun Ketua
.......
UPK
PPWPjOK Kecamatan .........
Kecamatan
.............................
................................
NIP Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
Ketua MAD
.........................
......................... Camat
...................
.................... NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 70 IPB12W7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA H l W NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMENT)
SURATPERNYATAAN KESIAPAN PENGGUNAAN DANA (SPKPD) Pada hari ini,..........., tanggal ..............., yang bertanda tangan dibawah ini: dengan ini menyatakan bahwa:
1. Seluruh Kelornpok MasyarakaUTim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Kecamatan ......... telah siap untuk melaksanakan kegiatan ........ Tahun Anggaran .........
2. Seluruh persyaratan teknis dan administratii telah dipenuhi, sehingga sesuai dengan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) nomor ........ tanggal ............ Kelompok MasyarakatrrPK di Kecamatan .............. layak untuk menerima pembayaran Tahap I sebesar Rp ......................... (...... .. dengan huruf).
3. Ketua UPK berkewajiban menyalurkan dana tersebut kepada Kelompok MasyarakaVTPK sesuai dengan rencana yang disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).
4. Seluruh desa melalui Kelompok MasyarakaUTPK bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah disepakati dalam MAD, dengan bantuan pendampingan Fasilitator Kecamatan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal, bulan, tahun Ketua
.......
UPK
PPKIPjOK Kecamatan .........
Kecamatan
.............................
................................
NIP Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
Ketua MAD
.........................
......................... Camat
...................
)
..................... NIP http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-71/PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INlTlA TIVEISADI) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan kapasitas kelompok tani miskin, produktivitas serta akses pemasaran hasil pertanian perdesaan, Pemerintah lndonesia memperoleh dana hibah dari Pemerintah Australia yang diadministrasikan oleh Bank Dunia untuk Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (Co-Financing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for Smallholder A$ribusiness Development InitiativelSADI);
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah nomor TF-057097 Co-Financing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for Smallholder Agribusiness Development Initiative (SADI), diperlukan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana hibah dimaksud;
c. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Nomor TF-057097 Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (Co-Financing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for SmallholderAgribusiness Development InitiativelSADI);
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4286): http://perpbn.multiply.com
Undang-Undang Nornor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nornor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan. Pajak Pertarnbahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4092); Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjarnan danlatau Penerirnaan Hibah serta Penerusan Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nornor 3, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597); Yeputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BarangNasa Pernerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; http://perpbn.multiply.com
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kej a lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 1I.Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.O31/Ket1511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP264/KET/09/1999; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4861KMK.04/2000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATANDEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INlTlATIVEISADI).
http://perpbn.multiply.com
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dirnaksud dengan: 1. Program Pengernbangan Agribisnis Skala Kecil (CoFinancing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for Smallholder Agribusiness InitiativelSADI) adalah kegiatan Development rnernpercepat penanggulangan kerniskinan dengan cara rneningkatkan pendapatan petani rnelalui peningkatan kapasitas kelornpok tani rniskin, produktivitas serta akses pernasaran hasil pertanian perdesaan. 2.
Executing Agency adalah Kernenterian NegaralLernbaga yang rnenjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
3.
Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektii.
4.
Withdrawal Application adalah dokurnen yang digunakan untuk rnelakukan penarikan Initial Deposit dana pinjarnanlhibah, pengisian kernbali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pernerintah.
5.
Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjarnanl hibah luar negeri rnelalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
6.
No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pernberi pinjarnanlhibah atas suatu kontrak dengan jurnlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani.
7.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pirnpinan Lernbaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara.
8.
Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang PAlKuasa PA adalah selanjutnya disebut
MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang http://perpbn.multiply.com
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraILembagayang bersangkutan. 9.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. 11. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. 12. Surat Perrnintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai dengan syaratsyarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPM berkenaan. 13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 15. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang rnuka keja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. http://perpbn.multiply.com
16. Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan. 17. Surat Perintah Mernbayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah surat perintah rnernbayar yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan rnernbebani MAK transito. 18. Surat Perintah Mernbayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah rnernbayar yang diterbitkan oleh PNKuasa PA dengan rnernbebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk rnenggantikan UP yang telah dipakai. 19. Surat Perintah Mernbayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah rnernbayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kej a lainnya. 20. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAIKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
Spesifikasi hibah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.
Nornor Hibah Nornor Register Tanggal Penandatanganan Closing Date Jurnlah Hibah Initial Deposit
g. h.
Nornor Rekening Khusus ExecutingAgency
: : : : : :
TF-057097 70710201 25 April 2007 30 Juni2009 USD 4,400,000 Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan : 602.1 14411 : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalarn Negeri http://perpbn.multiply.com
BAB II PEMBEBANANDANPEMBAYARAN
(1) Tata cara pembayaran dana menggunakan mekanisme Rekening Khusus. (2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.114411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.
(3) Pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase dana hibah Nomor TF057097 (SADI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(1) Pembayaran untuk Kategori 1, Kategori 2, dan Kategori 3 dari dana hibah Nomor TF-057097, dialokasikan dalam DlPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. (2) Satker Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (Co-Financing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for Smallholder Agribusiness Development InitiativelSADI) sebagaimana tercantum dalam grant agreement dan porsi anggaran DlPA bersangkutan.
Penerbitan SPM Dana Kategori 1 (Block Grants): 1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) a. SPM-LS Tahap I sebesar 40% dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbikan dengan menyampaikan SPP-LS yang dilampiri: 1)
Surat Penetapan CamatlSPC (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); http://perpbn.multiply.com
2)
SP2 (Form sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
3)
Surat Pemyataan Kesiapan Penggunaan DanalSPKPD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
b. SPM-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelurnnya telah rnencapai 90% atau lebih, dengan menyarnpaikan SPP-LS yang dilampiri Berita Acara Penggunaan DanalBAPD (Form sebagairnana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); c. SPM-LS Tahap II sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah rnencapai 90% atau lebih, dengan rnenyampaikan SPP-LS yang dilarnpiri: 1)
Berita Acara Penggunaan DanaIBAPD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Larnpiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
2)
Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecamatan, Ketua UPK, dan PjOK (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
2. Dana Operasional Kegiatan (DOK) a.
SPM-LS Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPP-LS yang dilampiri: 1) SPC (Form sebagaimana tercantum dalarn Lampiran li Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
b.
2)
SP2 (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
3)
SPKPD (Form sebagairnana tercanturn dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
SPM-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat
diterbitkan apabila penggunaan dana DOK tahap
http://perpbn.multiply.com
sebelumnya telah mencapai 80% atau lebih, dengan rnenyampaikan SPP-LS yang dilampiri: 1) BAPD (Form sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2)
SPKMP yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecarnatan, Ketua UPK, dan PjOK (Form sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
3. SPMLS dierbitkan secara penuh tanpa potongan pajak. BAB Ill PENCAIRAN DANA
(1) Pencairan dana dilaksanakan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAlKuasa PA berdasarkan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN).
(2) Dalam pelaksanaan pernbayaran dengan UPTTUP, SPPD tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara.
(3) Pertanggungjawaban atas UPfrUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Penyarnpaian SPM-GUP oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk rnenandatangani SPM harus disertai dengan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPPHLN (sesuai dengan Larnpiran Ill Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-201A/6110291). (5) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal SE-43/A/61/0392 tentang Anggaran Nomor Pernbayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32IN6310295 tentang Pernbayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-130/A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara http://perpbn.multiply.com
Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (6) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
(7) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104iA12000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 38) bantuan IBRD menjadi FORM 384 P (untuk Pekerjaan Kategori Goods and Works) dan FORM 384 C (untuk Pekejaan Kategori Consultant) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia merupakan NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (final/signed contract). (8) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/A/7110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjamaniHibahLuar Negeri. (9) Pada SPM tercantum nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, nomor hibah, serta kode dan besamya persentase (porsi) kategori.
(1) Pembayaran Dana Kategori 1 (Block Grants): a. Pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 1.SP2D Tahap I sebesar 40% dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM dilampiri: (1) Resume KontraWSP2; (2) SPTB. 2. SPPD Tahap I1sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB. http://perpbn.multiply.com
3. SP2D Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SP2 dapat
diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB. b. Pembayaran Dana Operasional Kegiatan (DOK) 1. SP2D Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: (1) Resume KontraWSP2;
(2) SPTB. 2. SP2D Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB. (2) Pembayaran dana Kategori 2 (Consulting Services) dan Kategori 3 (Training), pengajuan SPM-LSISPM-GUP kepada KPPN, dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77lPB12005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS
(I) Pengisian Initial Deposit dilakukan atas dasar Interim Financial Report (IFR), yaitu perrnintaan kebutuhan dana selama 6 bulan, yang diterima dari PAIKuasa PA, yang selanjutnya oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara disampaikan kepada Bank Dunia, dengan menggunakan Withdrawal Application dilengkapi dengan Covering Letter. (2) Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilaksanakan secara berkala dengan penyampaian Interim Financial Report (IFR), sesuai prosedur yang berlaku menjadi tanggung jawab PAIKuasa PA pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri.
http://perpbn.multiply.com
(3) Apabila PAIKuasa PA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan ketersediaan dana Rekening Khusus tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN bersangkutan. (4) Penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicabut setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN
(1) Untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan (kecuali SPM-UP dan SPM-TUP) beserta dokumen pendukungnya.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Telepon/Faksimili: 021-3864779 E-mail: [email protected] (3) KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengandokumen pendukungnyasebagaimana dimaksud pada ayat (I), apabila sewaktu-waktu diperfukan sebagai ekspedisi kedua. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan-
perundang-undangan. http://perpbn.multiply.com
(2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. BAB VII KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERANRAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 71 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE 11 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIATIVUSADI)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN GRANT NO. TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INlTlA TIVEISADI)
Kontrak < USD 50.000 (Goods) Kontrak c USD 30.000 (Individual Consultant) Kontrak c USD 50.000 (Firms Consultant) 3
Training
100 %
Kontrak < USD 50.000 (Goods) Kontrak < USD 30.000 (Individual Consultanf) Kontrak c USD 50.000 (Firms Consultant)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURN4 DlREKlUR JENDERAL PERBENDIHIRUN N W R PER- I 1 R W W 7 TEHTWG PETUNJUK P E U X W P E N Y U U W DAN PENCAIRN4 D*N* H I M NOMOR TFOSIOOl PROGRAM PENGEUB*NGU( AGRIBISNIS S K U 4 KECIL lCIYlN4NCING G W T TO THIRD KECAMATrW E M L O P U E N T PROJECT M S E 11 FOR S U A W O W R AGRIBUSINESS EYELOWENT ININITl!mS*DI)
SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) NOMOR: .....................................
Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecarnatan.......Kabupaten .......Provind ....... yang diselenggarakan pada hari ........tanggal ...... dengan ini ditetapkan bahwa nama desa penerirna, jenis kegiatan dan jumlah dana Bantuan Program Pengembangan Kecarnatan ....... Tahun Anggaran.......1 ......adalah rebegal berikut:
Demikian untuk dipergunakan seperlunya. Ditetapkan di pada Tangqal am. Bupati...............
Ternbusan: 1.
2. 3. 4.
(...... ...............................,,) NIP.. ................... ............
5. Petikan disampaikan kepada para Kepala Desa Penerima Bantuan.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 71 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIA TIVEISADI)
SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SPZ) Nornor Tanggal
: :
Yang bertanda tangan dibawah ini: I.
II.
Narna Jabatan
:
.......................................
:
Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)IPenanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) .........., Kecarnatan ......, Kabupaten .................., Berdasarkan SK Bupati ........Nornor ....... bertindak atas narna Pernerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PlHAK PERTAMA.
Narna Jabatan
: :
....................................... Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ........, Kecarnatan ...... Kabupaten ...... , selanjutnya disebut sebagai PlHAK KEDUA.
Dengan ini rnenyepakati hal-ha1 sebagai berikut :
1.
Pihak Pertarna rnenyetujui pernberian Dana ........... sebesar Rp .............. (..................dengan huruf) kepada Pihak Kedua untuk rnendanai kegiatan yang telah disepakati dalarn Musyawarah Antar Desa (MAD) dan telah ditetapkan Surat Penetapan Carnat (SPC) Nornor ........ tanggal ....... sebagairnana terlarnpir.
2.
Pernbayaran dana ....... kepada Pihak Kedua akan dilaksanakan dalarn ..... tahap. Pernbayaran Tahap I sebesar Rp. .....(%), Tahap II sebesar Rp ......(%), Tahap Ill sebesar Rp .....(%),..... dst., dari total nilai SP2 sebesar Rp. ............
3.
Tata cara penyaluran dan pencairan dana ............ rnengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor .................. tentang .........................
4.
Pihak Kedua berkewajiban rnenyalurkan dana ................ kepada Kelornpok Masyarakatrrirn Pelaksana Kegiatan (TPK)/.. ........... sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalarn rapat Musyawarah Antar Desa (MAD).
5.
Pernbayaran dari Pihak Pertarna kepada Pihak Kedua dilaksanakan rnelalui Bank ......, Nornor Rekening ........., atas narna ...............
6.
PlHAK KEDUA berkewajiban rnelaporkan penggunaaan dana ............... kepada PlHAK PERTAMA paling larnbat rninggu kedua bulan berikutnya. http://perpbn.multiply.com
PlHAK PERTAMA
PlHAK KEDUA
PPWPjOK Kecamatan ...............
Ketua UPK Kecamatan .........
( .............................. 1 NIP.. .........................
Mengetahui, Camat ..............
Ketua MAD (
........................... ) NIP.. ....................
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN NOMOR PER- 71 IPBR007 TENTANG PETUNJUK P E I A K S A W PENYALURAN DAN PENCAlRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CWINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMAWOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIATIWSADI)
BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA (BAPD) Nornor: Pada hari ini ....... tanggal ....... karni yang bertanda tangan dibawah ini: I. Narna : ....................................... Jabatan : Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)IPenanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ......., Kecarnatan ...., Kabupaten .....
II.Narna : ....................................... Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecarnatan ....., Kabupaten ..... dengan ini telah melakukan penelitian dan rnenyatakan bahwa: 1.
Dari total nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) sebesar Rp .......... ., kornulatif pencairan dana dari KPPN sarnpai dengan saat ini sebesar Rp .............. dan telah disalurkan kepada kelornpok rnasyarakatrrirn Pelaksana Kegiatan (TPK)/.............. sebesar Rp...................
2. Progress penggunaan dana oleh kelornpok masyarakatrrirn Pelaksana Kegiatan (TPK)/...... telah rnencapai kernajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana yang telah disalurkan. Rincian penggunaan dana.. ........ sebagairnana tercanturn dalarn larnpiran BAPD ini.
Dernikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagairnana rnestinya. PPWPjOK
Ketua UPK
Mengetahui, Fasilitator Kecarnatan ( .................................1
Carnat ( ..............................
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IVb
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 71 /PBC!W7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057087 PROGRAM AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELDPMFNT
PENGEMBANGAN
...............Tanggal................ ..............
Lampiran BAPD No Kecamatan..
Nama Desal Kelompokl Jenis Kegiatan
Dana yang Disetujui dalam Surat Pejanjian Pendanaan (SP2) (Rp)
Kumulatif Penyaluran Dana dari UPK kepada KPiTPK (Rp)
Kumulatif Penggunaan Dana dari UPK kepada KPrrPK (Rp)
(I) 1
(2) DesaIKelompok......
(3)
(4)
(5)
2
DesalKelompok......
No.
3
................. .................
.................
-.................
DesalKelompok......
.................
-................. 4
DesalKelompok......
.................
.................
5
DesalKelompok......
................. ................. Jumlah
(6)
Kumulatif pencairan dana dari KPPN s.d, tahap lalu Saldo dana di UPK Persentase psnggunaan dana oleh KPiTPK Pengajuan pencairan dana dari KPPN tahap ini
(7)
RP..................... RP..................... ........% Rp.....................
(8) (9) (1019-7) (11=8/9x100%) (12)
....................."............................ .
,
:., ..
., '
~ i t wUPK
(.............................................. 1
Telah meneliti kebenarannya, FasibtatorKecamatan
PPWpjOK
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENOAHARMN NOMOR PER- 71 1PW2007 TENTANG PEWNJUK PEWPENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA H l W NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CWINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE 11
SURATPERNYATAAN KESANGGUPANMENYELESAIKANPEKERJAAN (SPKMP) Pada hari ini............. tanggal ................ yang bertanda tangan dibawah ini: I.
II.
Nama Jabatan
........................................
Nama Jabatan
........................................ : Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kabupaten ..................
: Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)IPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) ............. Kecamatan ........., Kabupaten .................... (UPK) Kecamatan
..........,
dengan ini menyatakan bahwa:
.............
1. Penyaluran dan penggunaan dana .......... di Kecamatan telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana yang telah dicairkan.
2.
Seluruh desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sanggup menyelesaikan seluruh kegiatan sesuai dengan jadual dan rencana kej a yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PPWjOK
Ketua UPK
Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
Ketua MAD
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDEWL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 71 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN C t HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEHLPtiZ+.N AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANi TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIATIVEISADI)
.
SURATPERNYATAAN KESIAPAN PENGGUNAAN DANA (SPKPD) Pada hari ini,...........,tanggal ..............., yang bertanda tangan dibawah ini: I. Nama ........................................ Jabatan : Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)IPenanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ........, Kecamatan ... ..., Kabupaten ....................... 11. Nama ........................................ Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan .........., Kabupaten .................. dengan ini menyatakan bahwa: 1. Seluruh Kelompok MasyarakaKfim Pelaksana Kegiatan (TPK)I........ di Kecamatan ......... telah siap untuk melaksanakan kegiatan .................Tahun Anggaran ......... 2. Seluruh persyaratan teknis dan administratif telah dipenuhi, sehingga sesuai dengan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor ........ tanggal ............ Kelompok MasyarakatrrPK di Kecamatan .............. layak untuk menerima pembayaran Tahap I sebesar Rp .........................(dengan huruf). 3. Ketua UPK berkewajiban menyalurkan dana tersebut kepada Kelompok MasyarakaKfPW....................sesuai dengan rencana yang disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). 4. Seluruh desa melalui Kelompok MasyarakatrrPKJ.............. bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah disepakati dalam MAD, dengan bantuan pendampingan Fasilitator Kecamatan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua UPK
Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
Ketua MAD
Camat http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
,DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-75lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH STATISTICAL CAPACITY BUILDING (SCB) NOMOR TF-057574 (STREAMLINING DATA FLOWS FROM REGIONS TO THE CENTER UNDER DECENTRALIZATIONPRWECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyediaan ragam data statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dan relevan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, Pemerintah lndonesia memperoleh dana hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF-057574 (Streamlining Data Flows from Regions to the Center under Decentralization Project) dari Bank Dunia untuk membiayai kegiatan tersebut di beberapa kabupatenlkota;
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah nomor petunjuk pelaksanaan TF-057574 diperlukan penyaluran dan pencairan dana hibah dimaksud;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF-057574 (Streamlining Data Flows from Regions to the Center under Decentralization Project);
1.
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); http://perpbn.multiply.com
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan; http://perpbn.multiply.com
II. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 1851 KMK.0311995 dan Kep.031lKetlYl995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan KEPSKB Nomor 459lKMK.031 1999 dan 2641KET10911999;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4861KMK.0412000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH STATISTICAL CAPACIN BUILDING (SCB) NOMOR TF-057574 (STREAMLINING DATA FLOWS TO THE CENTER UNDER FROM REGIONS DECENTRALIZATION PROJECT). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF057574 (Streamlining Data Flows from Regions to the Center under Decentralization Project) adalah bantuan Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia untuk membiayai kegiatan uji coba peningkatan kualitas dan
penyediaan ragam data statistik sektoral bagi http://perpbn.multiply.com
kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan berkualitas dan relevan di beberapa yang kabupatenlkota. Executing Agency adalah Kementerian NegaralLembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. lnitial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Pejanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjamanlhibah, pengisian kembali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekejaan yang sudah ditandatangani. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang PNKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BankISentral Giro yang ditunjuk. http://perpbn.multiply.com
11.
Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pernerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pernerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenarnpung dana PPHLN yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pernbangunan.
12. Surat Perintah Mernbayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersurnber dari DIPA. 13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang rnuka kerja dengan jurnlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk rnernbiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung. 15. Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat rnendesak dalarn 1 (satu) bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan.
Spesifikasi hibah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.
TF-057574 Nomor Hibah 70692601 Nomor Register Tanggal Penandatanganan : 12 Desernber 2006 31 Agustus 2010 Closing Date USD 274,750 Jurnlah Hibah USD 50,000 Jurnlah Initial Deposit Nornor Rekening Khusus : 602.113411 Badan Pusat Statistik ExecutingAgency
http://perpbn.multiply.com
BAB I1 PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN
(1) Tata cara pembayaran dana menggunakan mekanisme Rekening Khusus. (2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.1 15411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (3) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF057574 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB Ill PENCAIRAN DANA
(1) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PPJKuasa PA berdasarkan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN). (2) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UPKUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (3) Pertanggungjawaban atas UPKUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-431N61/0392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32/PJ63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-130lPJ1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
(2)
Berdasarkan saldo Rekening Koran Bank Indonesia, apabila ketersediaan dana Rekening Khusus tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN bersangkutan.
(3)
Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN
(1)
Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D berikut dokurnen pendukungnya.
(2)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7
(1)
PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi Hibah Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopernber 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 75 IPBR007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA H I M STATISTICAL CAPACIN BUILDING (SCB) NOMOR TFM7574 (STREAMLINING DATA FLOWS FROM REGIONS TO THE CENTER UNDER DECENTRAUZATION PROJECT)
KATEGORI DAN PERSENTASE PEMBIAYAAN HlBAH NOMOR TF-057574 (STREAMLINING DATA FLOWS FROM REGIONS TO THE CENTER UNDER DECENTRALIZATION PROJECT)
F a F Y I
rrnrrl (USD Eqv)
perusahaan
USD 50,000 untuk individu 2
~
1
1
Operational Cost
http://perpbn.multiply.com
~
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-79lPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-18lPB12006TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN/CREDIT/GRANT IBRD NO. 4711-INDl3807-INDKF-052124 (WATER RESOURCES AND IRRIGATIONSECTOR MANAGEMENT PRWECTMIISMP) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa Loan Agreement IBRD No. 4711-INDIIDA Credit 3807-IND dan Grant TF-052124 (Water Resource and lnigation Sector Management PmjecUWISMP) telah diamandemen pada tanggal 13 Februari 2007 yang merubah porsi Kategori 4 (Training, Workshops, and IncrementalOperating Costs) dari semula 80% menjadi 100%;
b.
bahwa perubahan porsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bank Dunia melalui surat tanggal 9 Maret 2007;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, pedu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18lPB12006 tentang Petunjuk Pencairan Dana LoadCrediVGrant IBRD No. 4711-1NDl3807-INDllF-052124 (Water Resources and lnigation Sector Management PmjectMIISMP);
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
http://perpbn.multiply.com
lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); 4.
Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nornor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk. Bea Masuk Tarnbahan, Pajak Pertarnbahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalarn Rangka Pelaksanaan Proyek Pernenntah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
5.
Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerirnaan Hibah serta Penerusan Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri;
6.
Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4214), sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418);
7. Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pernerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 120, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 4330) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keernpat atas Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangNasa lnstansi Pernerintah; 8.
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0612005 tentang Pedornan Pernbayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 131/PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersarna (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionalIKetua Bappenas Nornor 185lKMK.0311995 dan Kep.0311Ketl511995 tentang Tata Cara http://perpbn.multiply.com
Perencanaan, Pelaksanaan. Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagairnana telah diubah dengan Nornor 459lKMK.0311999 dan KEPSKB 264/KET/09/1999; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4861KMK.0412000 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2391KMK.0111996 tanggal I April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 463lKMK.0111998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang dibiayai dengan Pinjarnan atau Hibah Luar Negeri: 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan/Credit/Grant IBRD No. 4711-INDl3807-INDTTF052124 (Water Resources and Irrigation Sector Management ProjectMIISMP); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-181PB12006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN/CREDIT/GRANT IBRD NO. 471I-INDl3807-INDTTF-052124 (WATER RESOURCES AND IRRIGATIONSECTOR MANAGEMENT PROJECTMIISMP). Pasal l
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18lPB12006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan/CrediVGrant IBRD No. 4711IND13807-IND/TF-052124 (Water Resources and lmgation Sector Management ProjectMIISMP), diubah sebagai berikut:
http://perpbn.multiply.com
1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam rangka pengisian kernbali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan yang rnembebani Rekening Khusus. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan pada alamat sebagai berikut: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Tirnur No. 2-4 Jakarta 10710 TeleponlFaksimili: (021) 3864779 E-mail: dphpkn@~erbendaharaan.qo.id" 2. Lampiran I (Daftar Persentase Pembiayaan LoanKredit No. 471 113807-IND) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 3. Lampiran II (Daftar Persentase Pembiayaan Grant No. TF-052124) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1I Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 06004654.4
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 79 IPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PER-lBIPBR006 TENTANG PETUNJUK NOMOR PENCAIRAN DANA LOAWCREDITBRANT IBRD NO. 471 1IND13807-INDlTF-052124 (WATER RESOURCES AND IRRIGATIONSECTOR MANAGEMENT PROJECTMIISMP)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN LoanlCredit No. 471 113807-IND (Water Resources and Irrigation Sector Management ProjectMIISMP) ThresholdslNOL
of the Project), and
[
(I 1)
I Unallocated
Keterangan: Perhitungan porsi pembiayaan dilakukan dengan metode "bnrto" http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 79 IPB12KI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-18/PB/ZW6 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN/CREDlT/GRAhrTIBRD NO 4711IND13807-INDITF-052124 (WATER RESOURCES AND IRRlGATlON SECTOR MANAGEMENTPROJECTIWISMP)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN Grant No. TF-052124 (Water Resources and Irrigation Sector Management ProjectMIISMP)
I
(11)
I Unallocated
1
Keterangan: Perhitungan porsi pembiayaan dilakukan dengan rnetode "bruto" http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAP'N NOMOR PER-80lPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER-25lPBl2006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA GRANT IBRD NO. TF-055997 (EUROPEAN UNION GRANT FOR NUSA TENGGARA BARAT-WATER RESOURCE MANAGEMENT PROGRAM) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
2.
3.
bahwa Loan Agreement Grant IBRD TF-055997 (European Union Grant for Nusa Tenggara Barat-Water Resource Management ProgramlNTB-WRMP) telah diamandemen pada tanggal 13 Februari 2007 yang merubah porsi Kategori 4 (Training, Workshops, and Incremental Operating Costs) dari semula 80% menjadi 100%; bahwa perubahan porsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bank Dunia melalui surat tanggal 9 Maret 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaan Nomor PER-25lPB12006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant IBRD No. TF-055997 (European Union Grant for Nusa Tenggara Barat-Water Resource Management Program); Undang-Undang Nomor 17 Tahun .2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
http://perpbn.multiply.com
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangNasa lnstansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Ketja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.031IKeff511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan 459lKMK.0311999 dan KEPSKB Nomor
4.
264/KET109/1999; http://perpbn.multiply.com
12. Keputusan Menteri Keuangan Nornor 4661KMK.0412000 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 463lKMK.0111998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk,Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang dibiayai dengan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri: 13. Peraturan DireMur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-251PBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant IBRD No. TF-055997 (European Union Grant for Nusa Tenggara Barat-Water Resource Management Program); MEMUTUSKAN: Menetapkan
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-25lPBl2006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA GRANT IBRD NO. TF055997 (EUROPEAN UNION GRANT FOR NUSA TENGGARA BARAT-WATER RESOURCE MANAGEMENT PROGRAM). Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-25lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant lBRD No. TF-055997 (European Union Grant for Nusa Tenggara Barat-Water Resource Management Program), diubah sebagai berikut: I.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan yang rnembebani Rekening Khusus. (2) Dokumen sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), disampaikan pada alarnat sebagai berikut; http://perpbn.multiply.com
Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Tirnur No. 2-4 Jakarta 10710 TeleponIFaksirnili: (021) 3864779 E-mail: d~h~knb~erbendaharaan.m.id" 2. Lampiran (Daftar Persentase Pernbiayaan Grant IBRD No. TF-055997) diubah, sehingga rnenjadi sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAW NOMOR PER- 80 IPB12W7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PER-251PB12006 TENTANG PETUNJUK .NOMOR .- ... . . PENCAIRAN DANA GRANT IBRD NO. TF-055997 (EUROPEAN UNION GRANT FOR NUSA TENGGARA BARAT-WATER RESOURCE MANAGFMEA'T PROGRAtd
-
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN Grant IBRD NO. TF- 055997 (European Union Grant for Nusa Tenggara Barat-Water Resource Management Program) Kode Kategori (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) (7) (8) (9) (I0)
Uraian Kategori Woks (except under Parts A.3 and 8.3 of the Project) Goods (except under Parts A.3 of the the Project)
Consultants' Service (except under Parts A.3 and 8.3 of the Project) Training, Workshops (except under Parts A.3 and 8.3 of the Project), and Incremental Operating costs RIM-A Sub-project Funding Allocations RIM-B Sub Project Funding Allocations A. 1 Sub-project Funding Allocations A.2 Sub-project Funding Allocations B.l and 8.2 Sub-Project Funding Allocations Unallocated
Porsi Pernbiayaan Loadcredit
SOE ThresholdslNOL (USD Eqv)
80%
2
USD 250.000
100% of foreign expenditures and 80% of local axpenditures for other items procured locally
2
USD 100.000
80%
USD 100.000 (Finn) 2 USD 50.000 (Individual)
100%
Semua SOE
2
Semua SOE
80% 80%
Semua SO€
80%
Sernua SOE
80%
Sernua SO€
80%
Sernua SOE
Keterangan: Perhitungan porsi pembiayaan dilakukan dengan metode "brutom http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
VI. PENGELOLAAN BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Triwulan IV Tahun 2007 tidak ada Swat Edaran Ditjen PBN Mengenai PENGELOLAAN BARANG MILIKIKEKAYAAN-NEGARA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAFJ Nornor SE-39lPBl2007 TENTANG
PERMINTAAN KEBUTUHAN DANA, PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KAS POSlSl SELAMA PELAKSANAAN HARl LlBUR NASIONAL DAN CUT1 BERSAMA Sehubungan dengan hari libur nasional dan cuti bersarna yang ditetapkan oleh Pernerintah, yaitu hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007, hari Senin tanggal 15 Oktober 2007 sampai dengan hari Jurnat tanggal 19 Oktober 2007, dan hari Jurnat tanggal 21 Desember 2007, hari Senin tanggal 24 Desernber 2007, hari Rabu tanggal 26 Desernber 2007, serta hari Senin tanggal 31 Desernber 2007 dengan ini Kepala KPPN diminta untuk rnernperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Permintaan kebutuhan dana untuk hari kerja setelah Cuti BersamaIHari Libur Nasional rnenggunakan e-kirana agar dilakukan pada hari kerja terakhir sebelurn dilaksanakannya Cuti BersamaIHari Libur Nasional.
2.
Penerimaan negara yang diterima' BankIPos Persepsi pada hari yang ditetapkan sebagai Hari Cuti Bersarna agar dibukukan oleh BankIPos Persepsi mitra kerja masing-masing sebagai penerimaan hari kerja berikutnya dan dilaporkan ke KPPN pada periode pelaporan penerimaan hari kerja tersebut.
3.
Pelirnpahan penerimaan negara Rekening Persepsi dan Devisa Persepsi (termasuk Penerimaan PBBIBPHTB) yang seharusnya dilaksanakan pada hari atau tanggal transaksi sesuai ketentuan, yang ternyata hariltanggal dimaksud ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional atau termasuk dalam Hari Cuti Bersarna, dilaksanakan pada hari kerja berikutnya paling larnbat pukul 10.00 waktu seternpat.
http://perpbn.multiply.com
4.
Pembagian seluruh saldo Rekening Kas Negara qq PBB yang seharusnya dilaksanakan pada hari Jumat dan pembagian seluruh saldo Rekening Kas Negara qq BPHTB yang seharusnya dilaksanakan pada hari Rabu kepada yang berhak oleh Bank Operasional Ill PBBIBPHTB mitra keja, dilaksanakan pada hari keja pertama setelah Cuti BersamalHari Libur Nasional apabila hari-hari tersebut ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional atau termasuk dalam Hari Cuti Bersama.
5.
Transaksi penerimaan dan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaporkan oleh KPPN dalam Laporan Kas Posisi Harian sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-89lPBl2007 TENTANG LAPORAN KAS POSlSl TANGGAL 30 NOPEMBER 2007 Sehubungan dengan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2007, dengan ini diminta kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk : a.
Menyelesaikan dan mengirimkan file Laporan Kas Posisi akhir bulan tanggal 30 Nopember 2007 ke kantor pusat pada tanggal itu juga.
b.
Memeriksa kembali kebenaran Laporan Kas Posisi akhir bulan tanggal 30 Nopember 2007 sebelum dikirimkan ke kantor pusat.
c.
Memverifikasi kebenaran Laporan Kas Posisi bulan-bulan sebelumnya (Januari s.d. Oktober 2007), dan apabila terdapat perbaikan agar segera mengirim ulang file Laporan Kas Posisi tersebut ke kantor pusat.
Kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian agar dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Nopember 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN : 3449230 psw 5,00 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Petbendaharaan Negara. SURAT EDARAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-39lPBM007 TENTANG PERMINTAAN KEBUTUHAN DANA, PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KAS POSlSl SELAMA PELAKSANAAN HARI LlBUR NASIONAL DAN CUT1 BERSAMA Dalarn rangka rneningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan negara pada akhir tahun anggaran 2007, serta rnernperhatikan dikturn Ketiga ketetapan Pernerintah tentang hari libur nasional dan cuti bersarna, perlu dilakukan penyernpurnaan terhadap Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nornor SE-39lPBl2007 sebagai berikut: 1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersarna 2007 di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagairnana tersebut dalarn Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-39lPBl2007 perlu dilakukan perubahan, yaitu Uraian
Sernula
12 Oktober 2007 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersarna Tahun 2007 15-19 Oktober 2007 di lingkungan Direktorat 21 Desernber 2007 Jenderal Perbendaharaan 24 Desernber 2007
26 Desernber 2007 31 Desernber 2007
Menjadi 12 Oktober 2007 15-19 0ktober 2007 21 Desernber 2007 24 Desernber 2007 31 Desernber 2007
Dengan dernikian, pada hari Rabu tanggal 26 Desernber 2007 sernua pejabatlpegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik di pusat rnaupun di daerah rnasuk kerja seperti biasa. http://perpbn.multiply.com
447
Berkenaan dengan ha1 diatas, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73lPBl2007 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA 2007, khususnya pada tanggal 26 Desember 2007 diatur sebagai berikut: a. Permintaan kebutuhan dana untuk tanggal 26 Desember 2007 disampaikan pada tanggal 19 Desember 2007, dan permintaan perkiraan kebutuhan dana tanggal 27 Desember 2007 disampaikan pada tanggal 26 Desember 2007 paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. b. BankIPos Persepsi menerima dan melimpahkan penerimaan negara ke Bank Indonesia paling lambat pukul 16.30 waktu setempat, dan melimpahkan penerimaan PBBIBPHTB ke BO Ill paling lambat pukul 14.00 waktu setempat, serta melaporkan ke KPPN paling lambat pukul 17.00 waktu setempat. c. BO Ill PBBIBPHTB membagi saldo penerimaan PBBIBPHTB kepada Provinsil KabupatenIKota dan mentransfer bagian pemerintah pusat sebesar 10% dan biaya pungut 9% dari penerimaan PBB serta 20% dari penerimaan BPHTB ke Bank lndonesia paling lambat pukul 16.30 waktu setempat, serta melaporkan ke KPPN paling lambat pukul 17.00 waktu setempat. d. KPPN tetap membukukan penerimaan negara dan rnenerbitkan SP2D. e. KPPN membuat dan mengirim Laporan Kas Posisi ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaanseternpat. 3. Surat Edaran ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-39lPBl2007 tentang Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Laporan Kas Posisi Selama Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Dernikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007
2.
Direktur Jenderal, ttd Heny Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-95lPB12007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 19 September 2007 Nomor SE-341PBl2007 tentang LangkahLangkah Persiapan Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Polri kepada Satuan Kerja, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut: 1.
Pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satuan Kerja (Satker) oleh KPPN di wilayah pembayaran masing-masing dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan Satker bersangkutan dalam mengelola administrasi belanja pegawai, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
2.
Tahapan pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satker dimulai sejak penerbitan SPMISP2D untuk pembayaran gaji bulan Februari 2008 sampai dengan penerbitan SPMISPPD untuk pembayaran gaji bulan Juli 2008. Terhitung bulan Juli 2008, administrasi pengelolaan belanja pegawai PNS pusat seluruhnya telah dialihkan kepada Satker.
3.
Proses pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai dimulai dari penertiban dokumen pendukung dan perekaman data kepegawaian oleh Satker, rekonsiliasi data bersama KPPN, sampai dengan penyerahan dokumen pendukung kepegawaian beserta database hasil rekonsiliasi dari KPPN kepada Satker.
http://perpbn.multiply.com
Agar pengalihan administrasi belanja pegawai kepada Satker dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar, maka pelaksanaannya diatur sebagai berikut: a.
Tahap pertama dilaksanakan terlebih dahulu oleh seluruh Satker di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mulai pembayaran gaji bulan Februari 2008. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan belanja pegawai pada Satker lingkup Ditjen Perbendaharaan dan mengambil langkah seperlunya terhadap masalah yang timbul serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan sebagaimana format Lampiran I Surat Edaran ini.
b.
Selanjutnya, secara bertahap diikuti oleh Satker yang telah dinyatakan siap oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai mulai pembayaran gaji bulan April 2008 sarnpai dengan bulan Juni 2008.
Penyerahan dokumen pendukung kepegawaian dan database hasil rekonsiliasi dilakukan oleh KPPN kepada Satker lingkup Ditjen Perbendaharaan dengan Berita Acara selambat-lambatnya: a. b.
Minggu pertama bulan Januari 2008 untuk pembayaran gaji bulan Februari 2008; Minggu pertarna bulan Februari 2008 untuk pembayaran gaji bulan Maret 2008.
Penyerahan dokumen pendukung kepegawaian dan database hasil rekonsiliasi oleh KPPN kepada Satker di luar lingkup Ditjen Perbendaharaan dengan Berita Acara dilakukan selarnbat-lambatnya: a. b.
Minggu pertama bulan Maret 2008 untuk pembayaran gaji bulan April 2008; Minggu pertama bulan April 2008 untuk pembayaran gaji bulan Mei
2008; c.
Minggu pertama bulan Mei 2008 untuk pembayaran gaji bulan Juni
2008. Sehubungan dengan ha1tersebut, Kepala KPPN diminta: a.
Melaksanakan sosialisasi tentang langkah-langkah yang haws dilaksanakan dalam rangka persiapan pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satker pada bulan Januari 2008 serta menyampaikan aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0 beserta buku manual pengoperasian aplikasi yang diterima dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan kepada Satker. Selanjutnya,
http://perpbn.multiply.com
meminta kepada Kepala Satker untuk melakukan hal-ha1 sebagai berikut: 1)
Menertibkan dan melengkapi dokumen pendukung kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-341PB12007 tentang Lsi7gkahLangkah Persiapan Pengalihan Administrasi Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Polri kepada Satuan Kerja;
2)
Melakukan perekaman data pegawai ke dalarn aplikasi gaji dengan ketentuan: a)
Bagi Satker yang belum pernah menggunakan aplikasi GPP 2007, agar merekam data perorangan masing-masing pegawai dan data kepegawaian secara lengkap, sekurangkurangnya SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat dua periode terakhir, SK Jabatan dua periode terakhir, SK KGB dua periode terakhir, sisa utang beserta jumlah angsuran per bulan, dan data susunan keluarga secara lengkap. Perekaman tersebut agar berpedoman pada buku manual pengoperasian aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0; b) Untuk Satker yang telah menggunakan aplikasi GPP 2007, agar melakukan konversi data dengan menggunakan aplikasi reformat sebagai bagian dari aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0 khususnya penyesuaian penggunaan kode tunjangan jabatan sesuai tabel referensi pada aplikasi dan merekam data kepegawaian secara lengkap sekurangkurangnya SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat dua periode terakhir, SK Jabatan dua periode terakhir, SK KGB dua periode terakhir, sisa utang beserta jumlah angsuran per bulan, dan data susunan keluarga lengkap; c)
3)
Bagi Satker yang telah memiliki aplikasi belanja pegawai sendiri (tidak menggunakan aplikasi GPP 2007 dari Ditjen Perbendaharaan) dapat menyiapkan program konversi sendiri agar datanya dapat digunakan pada aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0 dengan melakukan penyesuaian penggunaan kode-kode sesuai tabel referensi. Apabila proses konversi tidak mungkin dilaksanakan, agar melakukan perekaman ulang dengan menggunakan aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0;
Menyampaikan back-up database hasil perekaman sesuai dengan data pembayaran gaji terakhir kepada KPPN paling lambat 2 minggu sebelum penyerahan dokumen pendukung kepegawaian dan database sebagaimana dimaksud pada angka 3, untuk dilakukan rekonsiliasi data bersama KPPN;
http://perpbn.multiply.com
b.
4)
Melakukan restore Arsip Data Komputer (ADK) hasil rekonsiliasi data dengan KPPN ke dalam aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0;
5)
Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0 apabila terdapat perubahanlmutasi kepegawaian untuk pengajuan gaji induk pertama setelah dilakukan pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satker.
Melakukan rekonsiliasi atas Back-up data kepegawaian dari Satker dengan tahapan sebagai berikut: 1)
Melakukan restore ADK dari Satker pada aplikasi gaji GPP 2008 KPPN versi 1.0 pada komputer yang digunakan khusus untuk pengelolaan belanja pegawai;
2)
Membandingkan hasil restore ADK dari Satker dengan dokumen sumber yang ada di KPPN untuk memastikan kebenaran tanggal, nomor, dan tanggal mulai berlakunya atas dokumen sebagai berikut: a) b) c) d)
SK Pengangkatan CPNS; SK Pengangkatan sebagai PNS;
SK Kenaikan Pangkat dan Jabatan dua periode terakhir; Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dua periode terakhir; e) Surat Pemyataan MelaksanakanTugas; f) Surat Pernyataan Pelantikan; dan kebenaran data sisa utang beserta jumlah angsuran per bulan serta daftar susunan keluarga; ,
3)
Melakukan penyesuaian data kepegawaian dalam ha1 terdapat ketidaksesuaian data antara Satker dan KPPN yang dibuktikan dengan data pendukung kepegawaian;
4)
Menuangkan hasil rekonsiliasi dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai format Lampiran II Surat Edaran ini.
c.
Secara proaktif melakukan koordinasi dengan Satker serta membantu kelancaran dan kecepatan persiapan pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai. Untuk mempercepat proses pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai, apabila dipandang perlu Kepala KPPN dapat menugaskan pegawai untuk membantu Satker dalam melakukan perekaman data kepegawaian.
d.
Melakukan penilaian atas kesiapan Satker di wilayah pembayarannya dalam pelaksanaan pengalihan administrasi
http://perpbn.multiply.com
pengelolaan belanja pegawai yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana format Lampiran Ill Surat Edaran ini. e.
Menyampaikan rencana pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai berdasarkan penilaian kesiapan Satlccr Lepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat minggu kedua bulan Januari 2008 dengan menggunakan format Lampiran IV Surat Edaran ini.
f.
Mengajukan usulan kesiapan Satker yang akan melaksanakan pengalihan administrasi belanja pegawai kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaanuntuk ditetapkan.
g.
Menyerahkan back-up data kepegawaian hasil rekonsiliasi dan dokumen pendukung kepegawaian kepada Satker yang telah dinyatakan siap oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan disertai Berita Acara Serah Terima sebagaimana format Lampiran V Surat Edaran ini.
h.
Kepala KPPN agar menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat setiap bulan sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 selambatlambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya sebagaimana format Lampiran VI Surat Edaran ini.
8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaandiminta: a.
b.
c.
9.
Secara terus-menerus bersama dengan KPPN melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Satker yang belum siap mengelola administrasi pengelolaan belanja pegawai sehingga pengalihannya telah selesai seluruhnya pada bulan Juni 2008; Menyampaikan rekapitulasi laporan rencana pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai berdasarkan laporan Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e secara tertulis kepada Direktur Sistem Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Perbendaharaan selambat-lambatnya awal bulan Maret 2008 sebagaimana format Lampiran VII Surat Edaran ini; , Menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 sebagaimana format Lampiran Vlll Surat Edaran ini.
Lain-lain: a.
Bagi Satker yang belum dialihkan administrasi pengelolaan belanja pegawainya, maka pembayaran gajinya masih mengacu kepada
http://perpbn.multiply.com
b.
c.
d.
e.
f.
g.
ketentuanlperaturan yang berlaku sebelum aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0; Pembayaran gaji anggota TNI dan Polri, serta PNS Departemen Pertahanan dan PNS Polri masih mengacu kepada ketentuanlperaturanyang berlaku saat ini; Administrasi pengelolaan belanja pegawai untuk PNS pusat yang ditugaskan pada perwakilan RI di luar negeri tetap mengikuti peraturan yang berlaku saat ini; Satker agar menyelesaikan pengajuan SPM belanja pegawai untuk kekurangan gaji, gaji susulan, uang duka wafatltewas, dan terusan penghasilan kepada KPPN sebelum serah terima administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satker; SPM kekurangan gaji, gaji susulan, uang duka wafatltewas, dan terusan penghasilan yang belum diajukan kepada KPPN setelah serah terima administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satker akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; Selain menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana tersebut di atas, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga diminta untuk menyampaikan laporan dimaksud melalui pada folder 'pengalihan gaji" dengan login menggunakan user idpassword 'dabantekn; Aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0 dan aplikasi gaji GPP 2008 KPPN versi 1.0 serta perubahannya dapat di-download pada
h.
Kepala KPPN agar menyampaikan maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Satker dalam wilayah pembayaran masing-masing. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 Direktur Jenderal,
Herry Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Perbendaharaan
Direktorat
Jenderal
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 /PB/2007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMINISTRASI PENGELOW BELANJA-PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN
DAFTAR PERMASALAHAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
NO. PERMASALAHAN
AKIBAT PERMASALAHAN
PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN
USULAN PENYEMPURNAAN
KETERANGAN
Prosedur Kerja 1. 2.
Aplikasi GPP I. 2.
............, ....................2007 Kepala Kanwil ..................,
....................................... NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPBl2007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN
KOP SURAT KPPN BERITA ACARA REKONSlLlASl Pada hari ..........., tanggal ........... masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini: 1. NarnalNlP .................................... Jabatan .................................... Alarnat .................................... ~ertindakuntuk dan atas narna Kepala KPPN ................................ yang selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA. 2. NarnaINIP .................................... Jabatan ..................................... Alarnat .................................... Bertindak untuk dan atas narna Kepala KantorlSatker ....................... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan: 1. Undang-Undang nornor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-. .... lPBl2007 tanggal ...... Dengan ini rnenyatakan: 1. PlHAK PERTAMA telah rnelakukan pengujian kesesuaian database pegawai yang direkarn oleh PlHAK KEDUA dengan dokurnen pendukung yang dirniliki oleh KPPN; 2. Terhadap kekurangantkesalahan database pegawai yang diternukan ketika proses pengujian, telah dikoordinasikan bersarna-sarna oleh kedua belah pihak dan telah dilengkapildibetulkan sebagairnana rnestinya; 3. Setelah selesai pengujian tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa database pegawai saat berita acara ini ditandatangani, telah benar sesuai dengan keadaan berdasarkan dokurnen pendukung yang dirniliki dan diakui oleh kedua belah pihak. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagairnana rnestinya. PlHAK KEDUA Kepala KantorISatker ..................
PlHAK PERTAMA Kepala KPPN .................................
.................................
.................................
NIP ............................
NIP ............................ http://perpbn.multiply.com
a.
Database
: ................... pegawai
b.
Dosir Pegawai
: ................... set
c.
Kartu Pegawai Perorangan : ................... lernbar
(Rincian terlarnpir).
2. PlHAK KEDUA rnenerima database pegawai dan dokumen pendukung kepegawaian sebagaimana butir 1 di atas, dalarn keadaan baik dan siap digunakan untuk pernbayaran belanja pegawai berikutnya.
3.
Dengan penyerahan ini, rnaka telah dilakukan pengalihan adrninistrasi pengelolaan belanja pegawai dari KPPN ............. kepada Satker
4.
Terhitung sejak pengalihan adrninistrasi belanja pegawai, rnaka pengujian, dan pernbebanan pada rnata anggaran yang disediakan dan perintah pernbayaran tagihan-tagihan atas beban belanja pegawai serta penyelenggaraan adrninistrasi pengelolaan belanja pegawai rnenjadi tanggung jawab PlHAK KEDUA.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagairnana mestinya.
PlHAK KEDUA Kepala KantorISatker
.........................
............................................... NIP
..........................................
PlHAK PERTAMA Kepala KPPN
.....................................
............................................... NIP
...........................................
Berita Acara ini disampaikan kepada: 1. Kepala Satker ..................... 2. Kepala KPPN ..................... 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan .......... 4. Kepala KanwillDitjen............(Atasan Kepala Satker)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PENDUKUNG DAN DATABASE KEPEGAWAIAN
PIHAK KEDUA Kepala KantorlSatker
PIHAK PERTAMA Kepala KPPN
...............................
...........................................
................................................................................................. NIP ...........................................
NIP ........................................
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPB12007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
PENllAlAN KESIAPAN SATKER DALAM PELAKSANAAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl BELANJA PEGAWAI KPPN ...............................per tanggal ....................
No.
NAMA SATKER
SARANA DAN PRASARANA *) SlAP
*)
TlDAK
KELENGKAPAN DATA PEGAWA1") SlAP
Sarana dan Prasarana meliputi personal computer dengan spesifikasi minimal: - Processor Pentium 2; - Hardisk kosong 10 GB; - Memory 128 MB:
TlDAK
PENGELOLA ADM. BELANJA PEGAWAI"") SIAP
KETERANGAN
TIDAK
................................................... .2007
Kepala KPPN................................. ...,
........................................ NIP
")
Berupa dokumen pendukung kepegawaian
*")
Pengelola Adrninistrasi Belanja Pegawai: - Petugas Operator untuk aplikasi GPP
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPBRW7 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGAWLEMBAGA
LAPORAN RENCANA PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI KPPN ..............................................
*) Keteranqan:
Jumlah Satker pada kolom 3 merupakan jumlah keseluruhan Satker pada Kementerian Negaral Lembaga pada bulan Januari s.d. Juni kolom (4) s.d. kolom (9)
................................................... .2007
Kepala KPPN.....................................
......................................... NIP http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN NOMOR SE- 95 IPBRW7 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
LAPORAN RENCANA PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI KPPN ..............................................
*) Keteranaan:
Jumlah Satker pada kolom 3 merupakan jumlah keseluruhan Satker pada Kementerian Negaral Lembaga pada bulan Januari s.d. Juni kolorn (4) s.d. kolom (9)
....................................................2007
Kepala KPPN....................................,
......................................... NIP http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPBn007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGALIHAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI KPPN .............................................. No. 1.
2.
Kernenterian Negara ILernbaga
Bulan
Rencana
Realisasi
%
Keterangan
Januari Februari Maret April Mei Juni Januari Februari Maret April Mei Juni
.......................................:2007
Kepala KPPN................................. ...,
http://perpbn.multiply.com
......................................... NIP
LAMPIRAN VII SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPBl2007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
REKAPITULASI LAPORAN RENCANA PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI KANWIL ..............................................
................................................... .2007 Kepala Kanwil................................. ...,
......................................... NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Vlll SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPBl2007 TENTANG PERSIAPAN IANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTWSl PENGELOLAAN BEIANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN KESIAPAN SATKER DALAM RANGKA PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
No. 1.
2.
KementerianILembaga Negara
Bulan
Rencana
Realisasi
%
Keterangan
Januari Februari Maret April Mei Juni Januari Februari Maret April Mei
-
Juni
....................................................2007 Kepala Kanwil .................................... ,
......................................... http://perpbn.multiply.com
NIP
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-65lPBl2007 TENTANG TATA C A M PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
bahwa dalarn rangka tertib adrninistrasi dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pernerintahan, dipandang perlu rnengatur mekanisrne pengembalian ke BanklPos Persepsi akibat kesalahan perekarnan danlatau kelebihan pelirnpahan dan koreksi pembukuan penerirnaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengernbalian Pendapatan danlatau Penerirnaan dan Koreksi Pernbukuan Penerirnaan; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
http://perpbn.multiply.com
MEMUTUSKAN: Menetapkan
-
JENDERAL PERATURAN DIREKTUR PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengembalian Pendapatan danlatau Penerimaan adalah pengembalian yang berasal dari kesalahan perekaman danlatau kelebihan pelimpahan oleh BanWPos Persepsi ke Bank Operasional I ( 6 0 I)IBank Operasional Ill (BO 1II)IBank Indonesia. 2. Kesalahan Pembukuan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan berjalan. 3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 4. Koreksi Pembukuan adalah koreksi yang dilakukan atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas yang tejadi pada tahun berjalan. 5. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 6. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya. 7. Pajak Perdagangan lnternasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. 8. Surat Keterangan Telah Dibukukan, yang selanjutnya disebut SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas pendapatan danlatau penerimaan negara yang telah dibukukan KPPN. http://perpbn.multiply.com
9.
Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan, yang selanjutnya disebut SKP4 adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan danlatau penerimaan. BAB II RUANG LINGKUP PENGEMBALIAN
Pengembalian Pendapatan danlatau Penerimaan meliputi: 1. Pengembalian Pendapatan yang berasal dari kesalahan perekaman penerimaan oleh BanWPos Persepsi. Contoh: Wajib Pajak setor PPh Pasal21 (MAP 41 1121) dengan 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp1.000.000,- ke BanWPos Persepsi. Atas setoran tersebut bank merekam sebanyak 2 kali dan Laporan Harian Penerimaan (LHP) telah disampaikan ke KPPN ( I SSP terekam 2 kali menjadi sebesar Rp2.000.000,-) dan pada hari pelimpahan, Bank/Pos Persepsi melimpahkan sebesar Rp2.000.000,2. Pengembalian Penerimaan Non-Anggaran yang berasal dari kelebihan pelimpahan BanWPos Persepsi ke BO I/BO III/Bank Indonesia. Contoh: BanWPos Persepsi menerima setoran sebesar Rp1.000.000,- dan dibukukan dalam LHP sebesar Rp1.000.000,-. Pada hari pelimpahan, BanWPos Persepsi melimpahkan sebesar Rp2.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pelimpahan sebesar Rp1.000.000,-.
(1) Pengembalian pendapatan danlatau penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan yang bersangkutan dan dilaksanakan di KPPN setempat. (2) Pengembalian pendapatan danlatau penerimaan yang terjadi pada tahun angggaran sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar dan dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas
NeQara. http://perpbn.multiply.com
BAB Ill PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN Bagian Pertama Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan
Persepsi mengajukan permintaan (1) BankIPos pengembalian kepada KPPN mitra kerja yang menyatakan adanya kesalahan perekaman atau kelebihan pelimpahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dilampiri dokumen antara lain: a. b. c. d.
Bukti Penerimaan Negara (BPN)lsurat setoran yang sudah ditera NTPN dan NTBINTP; LHP dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP); Rekening Koran; Nota Debet Pelimpahan.
(2) Berdasarkan permintaan pengembalian, Seksi PersepsilBendahara Umum melakukan penelitian atas kesalahan perekaman danlatau kelebihan pelimpahan dan meneruskan penintaan pengembalian dimaksud kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. (3) Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap kebenaran permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
a. b.
Menolak menerbitkan SKTB apabila diyakini tidak danlatau belum diterima di Kas Negara; Menerbitkan SKTB apabila diyakini telah diterima dan dibukukan di Kas Negara.
(4) Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerbitkan SKTB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. dengan ketentuan: a. Lembar ke-I disampaikan kepada Kepala KPPN; b. Lembar ke-2 sebagai pertinggal. (5) Kepala KPPN menerbitkan SKP4 berdasarkan SKTB yang dibuat Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan format sebagairnana tercanturn dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini,
dengan ketentuan:
http://perpbn.multiply.com
Lernbar ke-I dan lembar ke-2 disampaikan kepada Kepala Seksi BanWPos atau Seksi Bendahara Urnurn sebagai penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP); b. Lembar ke-3 sebagai pertinggal pada KPPN. (6) Kepala Seksi BanWPos atau Seksi Bendahara Umum menerbitkan SPM-PP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk pengernbalian penerirnaan non-anggaran yang berasal dari kelebihan pelirnpahan oleh BanWPos Persepsi: 1) SPM-PP diterbitkan dengan menggunakan Kode Satuan Kerja KPPN, Bagian Anggaran Bendahara Urnum Negara (999), dan Unit Organisasi Eselon 1 (08); 2) Menggunakan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) 824119 (Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank TunggallBO IIBO Ill ke BanklPos Persepsi selaku entitas). b. Untuk pengernbalian pendapatan yang berasal dari kesalahan perekaman penerirnaan oleh BanWPos Persepsi: a.
1) SPM-PP diterbitkan dengan menggunakan Kode Satuan Kerja, Bagian Anggaran, dan Unit Organisasi Eselon I sesuai dengan satker penerirna. Contoh: SPM-PP atas penerimaan pajak menggunakan kode satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penerimaan bea masuklcukai menggunakan kode satuan kerja Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC). Pengembalian 2) Menggunakan MAK Pendapatan sebagai kontra pos dari Mata Anggaran Penerirnaan (MAP) bersangkutan. Contoh: SPM-PP atas kesalahan perekaman setoran pendapatan PPh Pasal 21 rnenggunakan MA 41 1921 (Pengernbalian Pendapatan PPh Pasal 21). SPM-PP atas kesalahan perekarnan setoran
pendapatan jasa Kantor Urusan Agama http://perpbn.multiply.com
menggunakan MA 423547 (Pengembalian Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama). c.
SPM-PP diterbitkan rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: I ) lembar ke-I untuk KPPN penerbit SP2D dilampiri dengan SKP4 lembar ke-2; 2)
lembar ke-2 disampaikan kepada penerima pembayaran;
3)
lembar ke-3 untuk pertinggal.
(7) KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-PP mekanisme penerbitan SP2D.
sesuai
(8) SP2D untuk pengembalian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada BO I mitra kerja KPPN, kecuali untuk pengembalian penerimaan PBB dibebankan pada BO Ill PBB.
(1) Pengembalian penerimaan non-anggaran yang berasal dari kelebihan pelimpahan oleh BanklPos Persepsi: a. Kepala KPPN membuat Nota Perbaikan Pembukuan untuk mengoreksi pelimpahan BanWPos Persepsi ke BO IIBO IIIIBank Tunggal (Mata Anggaran 8171111Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan antar Rekening KPPN) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, berdasarkan SPM-PPlSP2D; b. Seksi PersepsilBendahara Umum KPPN membukukan Nota Perbaikan Pembukuan tersebut pada Buku Bank Persepsi. (2) Pengembalian pendapatan yang berasal dari kesalahan perekaman penerimaan oleh BanWPos Persepsi: KPPN memberitahukan kepada Satuan Kerja penerima (KPPIKPBClSatuan Kerja terkait) melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajaklKantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat, bahwa penerimaan dengan NTPN dan NTBINTP berkenaan telah dikembalikan dengan melampirkan copy SPMISP2D dengan format sebagairnana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
http://perpbn.multiply.com
Bagian Kedua Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya
(1) BanklPos
Persepsi mengajukan permintaan pengembalian kepada KPPN mitra kerja yang menyatakan adanya kesalahan perekaman atau kelebihan pelimpahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dilampiri dokumen antara lain: a. Bukti Penerimaan Negaralsurat setoran yang sudah ditera NTPN dan NTBINTP; b. Laporan Harian Penerimaan (LHP) dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP); c. Rekening Koran; d. Nota Debet Pelimpahan. (2) Berdasarkan permintaan pengembalian, Seksi PersepsilBendahara Umum melakukan penelitian atas kesalahan perekaman danlatau kelebihan pelimpahan dan meneruskan permintaan pengembalian dimaksud kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. (3) Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap kebenaran permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. Menolak menerbitkan SKTB apabila diyakini tidak danlatau belum diterima di Kas Negara; b. Menerbitkan SKTB apabila diyakini telah diterima dan dibukukan di Kas Negara. (4) Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerbitkan SKTB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan: a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN; b. Lembar ke-2 sebagai pertinggal. (5) Kepala KPPN menerbitkan SKP4 berdasarkan SKTB yang dibuat Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (6) KPPN menyampaikan Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan, SKTB, dan SKP4 ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Kas Negara.
http://perpbn.multiply.com
(7) Atas dasar Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan, SKTB, dan SKP4 yang disampaikan oleh KPPN, Kepala Subdirektorat Kas Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SPM-PP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. SPM-PP diterbitkan dengan menggunakan Kode Satuan Kej a Koreksi Pembukuan Kuasa Bendaha Umum Negara (999001), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999), dan Unit Organisasi Eselon 1 (08); b. Menggunakan MAK 311711 (Koreksi Pendapatan Tahun yang Lalu); c. SPM-PP diterbitkan rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: 1) lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 2) lembar ke-2 disampaikan kepada penerima pembayaran; 3) lembar ke-3 untuk pertinggal. (8) Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-PP sesuai mekanisme penerbitan SP2D. (9) Subdirektorat Kas Umum Negara menyampaikan copy lembar ke-2 SP2D ke Subdirektorat Kas Negara selaku penerbit SPM, selanjutnya Subdirektorat Kas Negara memberitahukan ke BanWPos penerima pembayaran bahwa permintaan pengembalian telah dibayarkan. BAB IV RUANG LINGKUP KOREKSI Bagian Pertama Permintaan Koreksi Pembukuan
Koreksi pembukuan penerimaan dilakukan atas: 1. Kesalahan kode mata anggaran penerimaan; 2. Kesalahan kode unit organisasi; 3. Kesalahan fungsi,subfungsi, dan program;
4. Kesalahan lain yang tidak mempengaruhi kas. http://perpbn.multiply.com
(1) Permintaan koreksi pembukuan terkait dengan penerimaan perpajakan diajukan oleh BanklPos Persepsi, KPP, KPBC atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal PajaklDirektorat Jenderal Bea dan CukaiIDirektorat Jenderal PerbendaharaanlKPPN kepada KPPN. (2) Permintaan koreksi pembukuan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diajukan oleh Satuan KerjdKementerian NegardLembaga, BanklPos Persepsi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal PerbendaharaanIKPPN atau Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN. (3) Permintaan koreksi pembukuan terkait dengan penerimaan non-anggaran diajukan oleh Satuan Ketja IKementerian NegaralLembaga, BanklPos Persepsi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal PerbendaharaanlKPPN atau Pihak Ketiga (PT Taspen, PT Askes, Bapertarum, dan pihak ketiga lainnya) kepada KPPN. (4) Untuk koreksi yang diajukan oleh Wajib Pajak (WP), maka WP mengajukan permintaan koreksi pembukuan kepada KPPIKPBC tempat WP terdaftar, untuk selanjutnya diteruskan ke KPPN. Bagian Kedua Prosedur Koreksi
(1) Atas permintaan koreksi pembukuan yang diajukan oleh BanklPos PersepsiIKantor Pusat Direktorat Jenderal PerbendaharaanIKPPN terkait dengan penerimaan perpajakan, KPPN terlebih dahulu melakukan konfirrnasi secara tertulis kepada KPPIKPBC terkait, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. (2) Berdasarkan permintaan koreksi pembukuan dan hasil konfirmasi dari KPPIKPBC, Kepala Seksi PersepsiIBendahara Umum KPPN menerbitkan Nota Penyesuaian untuk mendapatkan persetujuan Kepala KPPN, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. http://perpbn.multiply.com
(3) Nota Penyesuaian yang telah mendapat persetujuan Kepala KPPN berfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksi pembukuan. Selanjutnya petugas Supervisor/Operator Seksi PersepsiIBendahara Umum melakukan perbaikan data. (4) KPPN menerbitkan laporan perbaikan atas koreksi pembukuan yang dilakukan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dan dilampirkan pada laporan-laporan yang diterbitkan KPPN. (5) KPPN mengirim hasil perbaikan kepada:
a.
b.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) transaksi koreksi pembukuan untuk perbaikan data Modul Penerimaan Negara (MPN); lnstansi terkait (KPPIKPBCISatuan KejalBanklPos Persepsi). BAB V KETENTUANPENUTUP Pasal 10
Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-09lPBl2007 tentang Tata Cam Pengembalian Pendapatan dan Koreksi Pembukuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007
DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544http://perpbn.multiply.com
474
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKIUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPBR007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANlATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUANP E N E M
< KOP BANWPOS > PERMINTAAN PENGEMBALIAN Nomor.. ......................
........,............ .20.. ..... Yth. Kepala KPPN................... di.................... Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan permintaan pengembalian sebagai berikut: 1. Uraian perrnasalahan dan alasan permintaan pengernbalian: ........................... 2. Dokurnen pendukung :........................................................................................ 3. Jumlah yang diminta : Rp....................................................... (dengan angka) ........................................................ (dengan huruf) Pengembalian tersebut rnohon dapat ditransfer ke rekening: 1. Atas narna ............................................................................... 2. Alamat ............................................................................... 3. NPWP ............................................................................... 4. Rekening pada ............................................................................... 5. No. Rekening ............................................................................... Selanjutnya kami bertanggung jawab atas kebenaran perrnintaan pengembalian tersebut di atas dan apabila di kemudian hari ternyata diternukan bahwa permintaan tersebut tidak berhak dikembalikan karena adanya audit/perneriksaan, karni bersedia menyetor kembali sejurnlah uang yang telah diterirna. Demikian agar rnaklum. Pirnpinan Cabang BanklPos.. ................... Cap Dinas dan Tanda Tangan Nama
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 lPB12W7 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH ......................... KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ........................... Alamat: .....................
.........................
Telepon Faksimile E-mail
: ..................... : ...................... : k o ~ n ...... . . 4~erbendaharaan.ao.id
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN Nomor ..(I).. Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..(2).. menerangkan bahwa Rekening Kas Negara nomor ..(3).. telah menerima setoran dan telah dibukukan oleh KPPN sebagai penerimaan pada Buku BanWPos dengan rincian sebagai berikut:
..(I I)..,tanggal ..(12).. Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi,
dan
..(13).. Nama lengkap
http://perpbn.multiply.com
PE; UNJUK PENGlSlAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPB/2007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..(I).. TENTANG PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN MENTERI KEUANGAN. Membaca
: ..(2)..
MEMUTUSKAN: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyetujui pembayaran pengembalian pendapatanlpenerimaan negara melalui Rekening Kas Negara ..(3 )....dengan uraian sebagai berikut: 1. Jumlah uang : ..(4).. 2. Yang berhak menerima : .(5).. 3. Atas beban: a. Fungsi, Subfungsi, Program : ,.(6).. b. Kegiatan, Subkegiatan : ..(7).. c. Klasifikasi Belanja : .(a).. : .(9).. d. Mata Anggaran e. Bagian Anggaran : ..(lo).. : ..I ( ) I .. f. Satuan Kerja : ..(12).. g. Lokasi 4. Untuk keperluan : ..(13).. 5. Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada ..(14).. selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP). 6. Pencairan dana dilakukan melalui ..(15)..
Ditetapkan di ..(16).. pada tanggal ..(17).. a.n. MENTERI KEUANGAN ..(18).. .. 9). ( . I
(nama lengkap) NIP http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURATKEPUTUSANPERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN
(13)
Diisi dengan uraian pembayaran
(14)
Diisi dengan Seksi Bank Giro PosIBendum atau Subdit Kas Negara
(15)
Diisi dengan kode dan nama KPPN tempat pencairan SP2D atau (999) Direktorat Pengelolaan Kas Negara
(16)
Diisi dengan tempat Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan dibuat dan ditandatangani
(17)
Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan dibuat dan ditandatangani
(18)
Diisi dengan jabatan penanda tangan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan
(19)
Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan dan dibubuhi cap dinas KPPN
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPBR007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN/ATAU PENERlMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
SURAT PERlNTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN PENDAPATAN (SPM-PP) Tanggal: .. (I)..
Nomor: ..(2)..
Kuasa Bendahara Umum Negara, ..(3).. Agar melakukan pembayaran sejumlah ..(4).. ---..(5)..-**
0
Cara Bayar:
Tahun Anggaran: ..(7)..
Dasar Pembayaran
Klasifikasi Belanja ..(9)..
KPlKDlDWTPlDS ..(lo)..
..(8)..
Fungsi, Subfungsi, Program
..(If)..
Satker ..(12)..
Unit Organisasi ..(13)..
Lokasi ..(14)..
..(IS)..
Jenis Pembayaran
: ..(16)..
Sifat Pembayaran
: ..(17)..
Sumber Dana dan Cara Penarikan
:..(IS)..
PENGELUARAN
POTONGAN
Kegiatan, Subkegiatan, MAK
Jumlah Uang
..(19)..
..(20)..
Jumlah Pengeluaran
Kepada NPWP Nomor Rekening Nama Rekening BankIPos Uraian
..(23)..
Lembaga Unit Lokasi MAP ..(21)..
Jumlah Uang ..(22).. ..(24)..
Jumlah Potongan
..(251..
: ..(26).. : ..(27).. : ..(28),. : ..(29).. : ..(30).. : ..(31).. a.n. ..(32).., tanggal seperti di atas Menteri Keuangan ..(33)..
..(a)..
Nama Lengkap NIP
http://perpbn.multiply.com
PETLNJUK PENGlSlAN SURAT PERlNTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN PENDAPATAN
(20) (21)
Diisi dengan jumlah pengeluaran per Kegiatan, Subkegiatan, dan MAK dengan angka Diisi dengan kode KementerianlLembaga, unit organisasi, lokasi, dan MAP
(22)
Diisi dengan jumlah penerimaan per KementerianlLembaga, unit organisasi, lokasi, dan MAP dengan angka
(23)
Diisi dengan hasil penjumlahan pengeluaran dengan angka
(24)
Diisi dengan hasil penjumlahan penerimaan dengan angka
(25)
Diisi dengan hasil pengurangan nomor (23) dengan (24) sebagai jumlah dana yang dibayarkan atau dicairkan dengan angka http://perpbn.multiply.com
(26)
Diisi dengan nama penerima pembayaran disertai alamat lengkap
(27)
Diisi dengan nomor NPWP penerirna pernbayaran
(28)
Diisi dengan nomor rekening penerirna pernbayaran
(29)
Diisi dengan nama rekening penerirna pernbayaran
(30)
Diisi dengan narna BanWPos ternpat rekening penerirna pernbayaran
(31)
Diisi dengan uraian pembayaran
(32)
Diisi dengan tempat SPM dibuat dan ditandatangani
(33)
Diisi dengan nama jabatan penerbit SPM
(34)
Diisi dengan tanda tangan pejabat penerbit SPM dan dibubuhi cap dinas Satuan Kerja
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPBRW7 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DANKOREKSIPEMBUKUANPENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN ......................(... )... ...................
I
I
NOTA PERBAIKAN PEMBUKUAN
........................ No. Tanggal ........................ Tahun Anggaran : .......................
Koreksi oembukuan atas: Pemindahbukuan (Pelimpahan) Penerimaan dari ..- v BanWPos persepsi ke ~ a n k ~ u n ~llBO ~ aIll l l ~ ~ . .-
-
Dokumen No.:
Tanggal: ....................
........................ Yth. Kepala Seksi PersepsiISeksiBendahara Umum KPPN................................................. Berdasarkan Dokumen Pemindahbukuan dari Rekening BanWPos Persepsi .................. ke Rekening BO IIBO IIIIBank Tunggal ............................di atas telah terjadi kesalahan (kelebihan) pemindahbukuanlpelimpahan sebesar Rp............................ (dengan angka dan huruf). Atas kesalahan pemindahbukuanlpelimpahan telah menerbitkan KPPN......................................... Nomor...........................Tanggal.. ...............................dan Nomor.................Tanggal.......................
diatas, SPM-PP SP2D
Berdasarkan SPM-PP dan SP2D tersebut, Kepala Seksi PersepsilSeksi Bendahara Umum KPPN ...................agar melakukan perbaikan pembukuan Buku Bank Persepsi dengan membukukan Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan antar Rekening KPPN (Mata Anggaran 817111) sebesar nilai SP2D.
Kepala Kantor, Cap Dinas dan Tanda Tangan Nama NIP
http://perpbn.multiply.com
I
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPB12007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN .............(... )................(1
o SPM
Koreksi pembukuan atas: Uang.. ............:..(5) Dokumen No.: .....(6)
Penerimaan Persepsi Kiriman
.........................(9) .........................(9)
I
Jenis .........(8)
Tertulis
Seharusnya
..........................(9) ..........................(9) ..........................(9) ..........................(9) .......................... (9)
....................(10) ....................(10)
Tertulis
..........................(9)
No. .............(2) ............. (3) Tanggal Tahun Anggaran :... .........(4)
1 Tanggal ...........(7)
Uraian Klasifikasi Belanja KPIKDIDWTPIDS Fungsi, Subfungsi, Program Unit Organisasi Kegiatanlsubkegiatan
MA
NOTA PENYESUAIAN
Rupiah
....................(10) ....................(10 ) ....................(10)
Seharusnya Rupiah ...........(10) .............(10) ..........(lo) .............(10) ..........(10) .............(10) MA
..........................(9) .........................(9)
.........................(9)
............. (1I), tanggal seperti di atas Kepala Kantor
Dibukukan tanggal: ...........(14) Kepala Seksi .....................(15)
Kepala Seksi
.......................(12) NIP........................(13)
............................................(16) NIP......................................(17)
.................................(19) NIP..........................(20)
..........(18)
http://perpbn.multiply.com
-
-
PETUNJUK PENGlSlAN NOTA PENYESUAIAN
(12) (13) (14) (15)
(16)
(17) (18) (19) (20)
Diisi dengan Nama Kepala KPPN Diisi dengan NIP Kepala KPPN Diisi dengan tanggal dilakukan pencatatan pada pembukuan KPPN Diisi dengan Nama Seksi yang melakukan pencatatan pembukuan Diisi dengan Nama Kepala Seksi yang melakukan pencatatan pembukuan Diisi dengan NIP Kepala Seksi yang melakukan pencatatan pembukuan Diisi dengan Nama Seksi yang membuat Nota Diisi dengan Nama Kepala Seksi yang membuat Nota Diisi dengan NIP Kepala Seksi yang mernbuat Nota '
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRANVII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 ffB12007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANlATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN .........................(... Yth. Kepala KPPIKPBCISatkerlBank/PosPersepsi................ Bulan: ...............
Laporan Perbaikan
Kepala Kantor,
....................... NIP..................... http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Vlll PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPB12007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERlMA4N OANKOREKSlPEMBUKUANPENERlW
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WllAYAH ......................... KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ........................... Alamat: .....................
.........................
: .....................
Telepon Faksimile E-mail
: ...................... : k ~ ~ n...... . .@~erbendaharaan.ao.id
SURAT PEMBERITAHUAN Nomor:...................... Yth.
...................................
Menunjuk Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor............Tanggal............. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor.............Tanggal................., bersama ini diberitahukan bahwa atas penerimaan negara dengan NTPN.................... NTBINTP.................telah dikembalikan ke BanWPos Cabang............................. sebesar Rp.........................Pengembalian dimaksud disebabkan oleh ........................... Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.
Dikeluarkan di .................. pada tanggal ................... Kepala Kantor, Cap Dinas dan Tanda Tangan Nama Lengkap NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 65 lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN
DANKOREKSIPEMBUKUANPENERIWN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WllAYAH ......................... KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ........................... Alamat: .....................
.........................
: ..................... : .....................
Telepon Faksimile E-mail
: lgpn........ b~erbendaharaan.ao.id
SURAT PERMINTAAN KONFlRMASl PENERIMAAN Nomor............................. Yth. Kepala KPPIKPBC..................... di.......................... Sehubungan dengan pennintaan koreksilperbaikan data penerimaan
..................... Tanggal....................NTPN.. ...............NTB.. ...................oleh.. ...................., dari yang sebelumnya .....................menjadi ...... .............., maka dengan ini kami mohon konfirmasi terhadap penerimaan tersebut apakah dapat dilakukan koreksi atas penerimaan tersebut. Atas kerjasama dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Kantor. Cap Dinas dan TandaTangan Nama Lengkap NIP
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-821PBl2007 TENTANG
PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDIREKTURJENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-15lPB12007 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa hasil evaluasi atas pelaksanaan uji coba mekanisme baru melalui Rekening Khusus di KPPN dalam wilayah kerja 5 (lima) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2007 telah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dipandang perlu memperpanjang masa pelaksanaannya;
b. bahwa dalam rangka memperluas cakupan wilayah pelaksanaan uji coba mekanisme baru tersebut, dipandang perlu menambah jumlah KPPN dalarn wilayah kerja 10 (sepuluh) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
c. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-15IPBM007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
http://perpbn.multiply.com
Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Keja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15lPBl2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56lPBl2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER15/PB12007 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS. Pasal l Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-15lPBl2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisrne Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER56lPBl2007, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Uji coba mekanisme baru pembayaran melalui Rekening Khusus ini dilaksanakan untuk seluruh KPPN dalam wilayah keja Kantor Wilayah II Ditjen Perbendaharaan Medan, Kantor Wilayah X Ditjen Perbendaharaan Serang, Kantor Wilayah XI1 Ditjen Perbendaharaan Bandung, Kantor Wilayah XXlX Ditjen Perbendaharaan Arnbon, dan Kantor Wilayah XXX Ditjen PerbendaharaanJayapura. (2) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 April 2007 sampai dengan 31 Maret 2008. http://perpbn.multiply.com
(3) Pelaksanaan uji coba mekanisme baru pembayaran melalui Rekening Khusus untuk seluruh KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah XVI Ditjen Perbendaharaan Pontianak, Kantor Wilayah XVll Ditjen Perbendaharaan Palangkaraya, Kantor Wilayah XVlll Ditjen Perbendaharaan Banjarmasin, Kantor Wilayah XIX Ditjen Perbendaharaan Samarinda, Kantor Wilayah XXI Ditjen Perbendaharaan Mataram, Kantor Wilayah XXll Ditjen Perbendaharaan Kupang, Kantor Wilayah XXlll Ditjen Perbendaharaan Makassar, Kantor Wilayah XXlV Ditjen Perbendaharaan Palu, Kantor Wilayah XXV Ditjen Perbendaharaan Kendari, dan Kantor Wilayah XXVll Ditjen Perbendaharaan Manado dimulai sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2008.* 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) KPPN Non KBI selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu setempat pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D Rekening Khusus dan SPB, menyampaikan Daftar SPB sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15lPBl2007 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan faksimili nornor 021-3864779, 0213840516, dan 021-3840515 atau e-mail dengan alamat dph~kn@~erbendaharaan.ao.id. dengan tembusan (cc) [email protected]. (2) KPPN KBI selambat-lambatnya pukul 09.00 waktu setempat hari keja keesokan harinya, menyampaikan Daftar SP2D Rekening Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nomor PER15lPBl2007 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan faksimili nomor 021-3864779, 021-3840516, dan 021-3840515 atau e-mail dengan alamat d~h~kn@~erbendaharaan.ao.id.dengan tembusan (cc) [email protected]. (2a) Khusus penyampaian melalui e-mail, dokumen yang dikirimkan merupakan compressed file atas hasil scan Daftar SPB atau Daftar SP2D yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang lengkap
dengan cap dinas KPPN. http://perpbn.multiply.com
(2b) setelah dilakukan pengiriman sebagaimana dimaksud ayat (I), (2), dan (2a), KPPN diminta melakukan konfirmasi melalui telepon 021-3449230 ext. 5407 dan 5408 atau sms pada 0811-170774 (3) Penerbitan SPB: a. Berdasarkan SP2D-LS Rekening Khusus yang telah dterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar jumlah pada SP2D (sama dengan nilai SPM-LS Rekening Khusus berkenaan); b. Berdasarkan SP2D-GUP Isi Rekening Khusus yang telah diterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar jumlah pada SP2D; c. Berdasarkan SP2D-GUP Potongan Rekening Khusus yang telah dterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar nilai SPM-GUP Potongan Rekening Khusus berkenaan; d. Berdasarkan SP2D-GUP Nihil Rekening Khusus yang telah diterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar nilai SPM-GUP Nihil.
(4) SP2D-LSIGUP Isi/PotonganlNihil/Pengganti Rekening Khusus yang diterbitkan KPPN KBI dan KPPN Non KBI dibukukan sebagai pengeluaran anggaran dengan membebani MAK terkait. (5) KPPN KBI mengirimkan dokumen asli Daftar SP2D Rekening Khusus beserta seluruh copy SP2D Rekening Khusus setiap hari Senin minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi tercepat ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah. (6) KPPN Non KBI mengirimkan dokumen asli Daftar SPB dan SPB beserta seluruh copy SP2D Rekening Khusus setiap hari Senin minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi tercepat kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah.
(7) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), dikelompokkan per masing-masing kode pinjamanlhibah luar negeri dalam satu surat pengantar." 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Menerima dan melakukan kompilasi Daftar SP2D Rekening Khusus dari KPPN KBI.
http://perpbn.multiply.com
(2) Menerirna, rnelakukan kornpilasi, dan selanjutnya rnernbuat Daftar Surat Perintah Debet (SPD) atas Daftar SPB yang disampaikan KPPN Non KBI. (2a) Daftar SPD beserta Warkat Pernbebanan Rekening (WPR) dikirirnkan ke KPBl selambat-larnbatnya satu hari kerja berikutnya pada pukul 16.00 WIB. (3) Menerirna rekening koran, advis, dan soft copy rekening koran dari KPBI dan mencocokannya dengan SPD. Daftar SPB, Daftar SP2D Rekening Khusus serta rnelakukan pencatatan pada Buku Pengawasan Rekening Khusus. (3a) Atas hasil pencocokan antara Daftar SPB dan Daftar SP2D dengan Rekening Koran Bank lndonesia (RKBI), akan dilakukan perbaikan apabila terdapat perbedaan. (4) Advis dari KPBI atas pembebanan Rekening Khusus sesuai Daftar SPB dari KPPN Non KBI, oleh Subdirektorat Kas Urnurn Negara dibukukan sebagai penerirnaan dengan bagan akun penenmaan pembiayaan. (5) Dihapus. (6) Mengirirnkan salinan RKBI ke Kementerian NegaraILernbaga sesuai permintaan tertulis dari ExecutingAgency bersangkutan. (7) Menerirna konsep aplikasi ReplenishmenVReimbursement dari Executing Agency, rneneliti, rnembuat covering letter, dan selanjutnya rnengajukan aplikasi tersebut kepada pemberi pinjamanlhibah. (8) Secara berkala (triwulanan) rnelakukan rekonsiliasi dengan Executing Agency dalarn rangka pengajuan Replenishment/Reimbursement konsep aplikasi kepada pernberi pinjarnanlhibah. (8a) Secara berkala (triwulanan) rnelakukan rekonsiliasi dengan Bank lndonesia atas pembebanan dana Rekening Khusus termasuk penggunaan dana talangan pernerintah. (8b)Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas pelaksanaan kegiatan ExecutingAgency di daerah (9) Apabila Rekening Khusus berdasarkan RKBl menunjukkan saldo dana kosong atau tidak rnencukupi, Direktorat PKN dapat memerintahkan KPPN rnenghentikan sernentara pembayaran.
http://perpbn.multiply.com
(10)Pembayaran kembali atas penghentian sementara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara." 4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dihapus. (2) Atas dasar Warkat Pembebanan Rekening untuk Daftar SPD yang disampaikan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPBl melakukan pendebetan Rekening Khusus dan mengkredit Rekening Penerimaan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam rangka Rekening Khusus selanjutnya pada akhir hari kerja memindahkan selunrh saldo Rekening Penerimaan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam rangka Rekening Khusus dimaksud ke Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000. (3) Dalam ha1 saldo Rekening Khusus tidak mencukupi, KPBl dapat melakukan pendebetan pada Rekening Antara 500.000001 melalui Rekening Sub BUN Dana Talangan 561.000001 s.d. 561.000005.
(4) KPBl mengirimkan rekening koran dan advis secara harian dan laporan Rekening Khusus beserta soff copy secara mingguan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(5) Apabila terjadi perbedaan antara RKBl Rekening Khusus dengan Daftar SP2D dari KPPN KBI dan Daftar SPB dari KPPN Non KBI, KPBl segera melakukan pembetulan sebagaimana mestinya." 5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengeluaran atas SP2D yang telah membebani Rekening Khusus tetapi belum dimintakan penggantiannya dari pemberi pinjamanl hibah dinyatakan sebagai backlog sampai dengan SP2D Rekening Khusus berkenaan diajukan ReplenishmenVReimbursement dan telah mendapat penggantian. http://perpbn.multiply.com
(2) Pengeluaran atas SP2D Rekening Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri atau pengeluaran setelah pinjamanlhibah luar negeri dinyatakan closing account dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible. (3) Pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (2). menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Negaral Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DlPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DlPA tahun anggaran berikutnya. (4) Atas dasar pada ayat (3), Direktorat Pengelolaan Kas
Negara memberitahukan kepada Kementerian NegaraILembaga dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mengajukan revisi DlPA dimaksud dengan uraian untuk keuntungan Rekening Kas Umum Negara." Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-83/PB/2007 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PER-73lPBl2007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
* Mengingat
a.
bahwa dengan adanya penetapan tanggal 10 dan 11 Januari 2008 sebagai hari libur dan cuti bersarna tahun 2008, dipandang perlu rnengubah Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER-73lPBl2007;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-73lPBl2007 tentang Langkah-Langkah dalarn Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007; : 1.
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);
2.
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);
3.
Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);
4.
Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4502);
5.
Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
http://perpbn.multiply.com
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212), sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 6.
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 59lPMK.0612005 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 66lPMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91lPMK.0512007 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98lPMK.0512007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn; 12. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nornor 55 tahun Kep.222lMENN12007,Nomor 2007, Nomor SKB/03/M.PAN15/2007 tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59lPBl2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); http://perpbn.multiply.com
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73lPBl2007 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-73lPBl2007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007. Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73lPBl2007 tentang LangkahLangkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, oleh KPPN diterbitkan SP2D-GUP Nihil dengan SP2D mencantumkan uraian tambahan pada 'Pengesahan atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2007" dan dibubuhi stempel SP2D-GUP Nihil Tahun Anggaran 2007. Penerbitan SP2D-GUP Nihil atas beban tahun anggaran 2007 dilakukan paling lambat tanggal 9 Januari 2008 dan diberi tanggal penerbitan 28 Desember 2007." 2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(I) Pengajuan SPM-GUP Nihil tertanggal 28 Desember 2007 yang sumber dananya sebagianlseluruhnya berasal dari PHLN atas beban tahun anggaran 2007 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2008 pada jam kerja. (2) Penerbian SP2D-GUP Nihil atas SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal 28 Desember 2007, diatur sebagai berikut: http://perpbn.multiply.com
KPPN KBI rnenerbitkan SP2D-GUP Nihil berikut SPPD-RK Pengganti paling larnbat tanggal 9 Januari 2008 serta harus sudah diterirna KBI pada pukul 16.00 waktu seternpat; b. KPPN Non-KBI rnenerbitkan SP2D-GUP Nihil berikut SPB paling lambat tanggal 9 Januari 2008, dan SPB hams sudah diterirna KBI paling larnbat tanggal 9 Januari 2008 pada pukul 16.00 waktu seternpat; c. Untuk rnernpercepat pengirirnan SPB yang diterbitkan oleh KPPN Non-KBI tersebut rnendahului pengirirnan SPB asli, dimungkinkan untuk rnengirirnkan SPB rnelalui faksirnili ke KPPN lnduk untuk segera diteruskan ke KBI yang bersangkutan setelah dilegalisasi oleh Kepala KPPN Induk; d. KPPN Non-KBI Uji Coba (KPPN Non-KBl dalarn wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Medan, Serang, Bandung, Arnbon dan Jayapura) rnenerbitkan SP2D-GUP Nihil dan SPB paling larnbat tanggal 9 Januari 2008; e. SPB dan Daftar SPB KPPN Non-KBI Uji Coba sebagaimana dirnaksud pada huruf d, harus sudah diterirna Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdit Dana Pinjarnan dan Hibah paling larnbat tanggal 9 Januari 2008 pada pukul 14.00 waktu setempat, untuk dikompilasi dan dibuat Surat Perintah Debet (SPD) serta dikirim ke KPBl pada pukul 16.00 WIB. f. Pengirirnan SPB dan Daftar SPB KPPN Non-KBI Uji Coba sebagaimana dirnaksud pada huruf e, rnenggunakan faksirnili nornor (021) 3864779 danlatau e-mail d~h~kn@~erbendaharaan.ao.id terlebih dahulu hams dikonfirmasi rnelalui telepon nornor (021) 3864779 dan (021) 3449230 ext. 5407 dan 5408 atau 0811170774." 3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a.
KPPN rnelakukan pernbetulan LKP tanggal 28 Desernber 2007 dengan rnenarnbah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari penerbitan SP2D-GUP Nihil pada tanggal 2 Januari sampai dengan 9 Januari 2008 dan hams sudah diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 9 Januari 2008." http://perpbn.multiply.com
4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1.
2.
3.
4. 5.
6.
Setelah seluruh SP2D Nihil diterbitkan, KPPN melakukan proses posting data transaksi paling lambat tanggal 14 Januari 2008; KPPN melakukan rekonsiliasi bank serta rekonsiliasi internal data dan laporan paling lambat tanggal 15 Januari 2008; Satuan Kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), untuk keperluan rekonsiliasi menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) ke KPPN terkait paling lambat tanggal 18 Januari 2008; Hasil rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 23 Januari 2008; Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 digunakan sebagai bahan untuk perbaikan data dan laporan oleh KPPN dan UAKPA; KPPN menyampaikan Laporan Keuangan SAU, SAKUN, dan ADK lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 25 Januari 2008."
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) SPM Pengesahan Badan Layanan Umum sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2007 hams sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2008 pada jam kerja. (2) KPPN menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana PNBP atas beban tahun anggaran 2007 dilakukan paling lambat tanggal 9 Januari 2008 dan diberi tanggal penerbitan 28 Desember 2007. (3) Apabila realisasi penerimaan PNBP Pendapatan Operasional Badan Layanan Umum dan Pendapatan Non-Operasional Badan Layanan Umum melebihi target yang ditetapkan dan belum digunakan pada tahun anggaran 2007, dana tersebut dapat digunakan pada tahun anggaran 2008 dengan melakukan revisi
http://perpbn.multiply.com
DlPA untuk rnenarnbah pagu anggaran untuk Tahun Anggaran 2008 yang diajukan oleh MenterilPimpinan Lernbaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan." Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
VIII. INFORMAS1 & AKUNTANSI
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wdayah DJPBN 2. Para Kepala KPPN di seluruh Indonesia SURAT EDARAN Nomor :SE-94 IPBR007 TENTANG PELAPORAN REKENING PEMERINTAH PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIANNEGARAREMBAGA TINGKAT SATUAN KERJA Merujuk pada Surat Edaran Direktur ~enderalPerbendaharaan Nornor SE-30 PER007 tentang Pemberian lzin Persetujuan Pembukaan Rekeninq Pemerintah pada Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, perlu kami sampaika- beberapa ha1sebagai berikut: 1. Kepala KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umurn Negara di daetah dalam memberikan penetujuan pembukaan rekening bendahara pengeluaian danlatau rekening bendahara peneri6aan kepada Pengguna Anggaran!Kuasa- Pengguna Anggaran seswi dengan prinsip yang telah ditentukan pada SE-30 PBR007. 2. Kepala KPPN agar mengingatkan para pimpinan satuan keja untuk melaporkan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negardembaga Tingkat Satuan Keja yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 571PMK.05R007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/KantorlSatuan Keja. 3. Terhiiung mulai tanggal 1 Januari 2008. Kepala KPPN tidak lagi melayani penyetoranlpembayaran pada rekening s,atuan kerja yang tidak mendapat persetujuan dan tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan Kernenterian NegaraLembaga Tingkat Satuan Keja per 31 Desember 2007. Kepada Kepala Kanwil DJPBN benangkutan agar rnengawasi dan melaporkan tentang pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian agar dilak&nakan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 Direktur Jenderal,
Herry Pumomo NIP 060046544 http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-67lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGINTEGRASIANLAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
1
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang
:
a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, tata cara penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalarn Laporan Keuangan Kernenterian NegaralLembaga Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502); http://perpbn.multiply.com
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66lPMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL TATA CARA PERBENDAHARAAN TENTANG PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA. BAB l KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaranl Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. http://perpbn.multiply.com
Badan Layanan Urnum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pernerintah yang dibentuk untuk rnernberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa rnengutarnakan mencari keuntungan dan dalam rnelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait. 4.
Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkornputerisasi rnulai dari pengurnpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sarnpai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian NegaraILernbaga.
5.
Sistern Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SABMN, adalah subsistern dari SAI yang rnerupakan serangkaian prosedur yang saling bemubungan untuk rnengolah dokurnen sumber dalarn rangka rnenghasilkan inforrnasi untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) serta laporan rnanajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6.
Laporan Keuangan Pernerintah Pusat adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7.
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang rnenyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pernbiayaan, serta sisa lebihlkurang pembiayaan anggaran yang rnasingmasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8.
Neraca adalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalarn rangka pengungkapan yang memadai.
10. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut satker adalah Kuasa Pengguna AnggaranlPengguna Barang yang http://perpbn.multiply.com
merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian NegaralLembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjtnya disebut UAI adalah unit organisasi Kementerian NegaralLembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-El adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta BLU dan UAKPA yang langsung berada di bawahnya. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah UAI pada tingkat Kementerian NegaralLembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan rnaupun barang seluruh UAPPA-El yang berada di bawahnya. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi diproses dengan beberapa keuangan yang sistemlsubsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLU. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut DlPA BLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenteriIPimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
http://perpbn.multiply.com
negara dan pencairan dana BLU atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 19.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
20. SPM Pengesahan BLU adalah SPM kepada KPPN dari satker BLU untuk mengesahkan pembukuan pendapatan BLU dan belanja yang didanai dari pendapatan operasional BLU. 21. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 22. SP2D Pengesahan BLU adalah surat persetujuan KPPN kepada satker BLU untuk mengesahkan pembukuan pendapatan BLU dan belanja yang didanai dari pendapatan BLU. 23. Memo Penyesuaian, yang selanjutnya disebut MP adalah adalah dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan transaksi keuangan yang mempengaruhi perkiraan neraca pada laporan keuangan BLU. BAB II PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAIDENGANSTANDARAKUNTANSIKEUANGAN
(1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diselenggarakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. (2) Dalam ha1 tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), BLU dapat menerapkan Standar Akuntansi lndustri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (3) Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK menjadi Lampiran Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga.
http://perpbn.multiply.com
(4) Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK, terdiri dari: a. b. c. d. e.
Laporan Realisasi AnggaranlLaporan Operasional; Neraca; Laporan ANS Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; dan disertai Laporan Kinerja. BAB Ill
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK KONSOLlDASl DENGAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
(1) BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak entitas akuntansi dan wajib dipisahkan adalah menyusun laporan keuangan.
(2) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari: a. Neraca; b. Laporan Realisasi Anggaran; c. Catatan atas Laporan Keuangan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh entitas akuntansi kepada entitas pelaporan secara periodik dan berjenjang.
(1)
(2)
BLU menggunakan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) beserta Arsip Data Komputer (ADK). Sistem akuntansi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada BLU. http://perpbn.multiply.com
(1)
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memuat pendapatan BLU, belanja yang bersumber dari APBN, dan belanjabelanja yang bersumber dari pendapatan BLU.
(2)
Dalam rangka menyusun Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I), BLU melakukan konversi terhadap pendapatan BLU dan belanja yang bersumber dari pendapatan BLU.
(3)
Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) tidak terrnasuk pendapatan yang bersumber dari APBN.
(1)
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3) dihasilkan berdasarkan konversi perkiraan Neraca BLU sesuai SAK ke dalam Bagan Akun Standar.
(2)
Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagan Akun Standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(1)
Dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan pendapatan BLU dan belanja BLU yang bersumber dari pendapatan BLU dalam rangka menghasilkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah SPM Pengesahan BLU dan SP2D Pengesahan BLU.
(2) Satker BLU menyampaikan SPM Pengesahan BLU dan SP2D Pengesahan BLU kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap triwulan. (3)
Dokumen sumber yang digunakan untuk melakukan konversi Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan membukukan Saldo Dana Lancar BLU adalah MP.
(4)
Pembuatan MP oleh BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.
(5) SPM Pengesahan BLU, SP2D Pengesahan BLU, dan MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disajikan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. http://perpbn.multiply.com
BAB IV UTANG DAN INVESTASI BLU
(1)
Peminjarnan jangka panjang yang dilakukan oleh BLU dicatat sebagai utang jangka panjang dalarn Neraca.
(2)
lnvestasi jangka panjang yang dilakukan oleh BLU dicatat sebagai investasi jangka panjang dalam Neraca.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi dan pelaporan utang jangka panjang dan investasi diatur dalam peraturan tersendiri. BAB V BARANG MlLlK NEGARA BLU
(1)
MenterilPimpinanlKetua Lembaga sebagai Pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna SemesterlTahunan.
(2)
BMN yang dikelola oleh BLU rnerupakan bagian dari BMN Kementerian NegardLernbaga yang akan dikonsolidasikan rnenjadi BMN Kernenterian Negard Lembaga.
(3) Satker BLU dapat menggunakan SABMN dalarn menyusun laporan pertanggungjawaban BMN Satker BLU. (4)
Tata cara pengelolaan BMN oleh BLU diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. BAB VI
PENYAJIAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
(1)
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3) disajikan sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini.
(2)
Catatan atas Laporan Keuangan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (3) disajikan sesuai dengan ilustrasi sebagairnana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. http://perpbn.multiply.com
Pasal 11 (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum disampaikan kepada UAPPAE l , terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan.
(2) BLU menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca setiap triwulan kepada UAPPA-El . (3) BLU menyampaikanADK bulanan kepada UAPPA-El. (4) UAPPA-El rnenggabungkan seluruh ADK dari seluruh satker di bawahnya termasuk ADK yang diterima dari BLU setiap bulan.
(5) UAPPA-El menyusun laporan keuangan berdasarkan hasil penggabunganADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) UAPPA-El rnenyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada UAPA. (7) Penyampaian Laporan Keuangan BLU Sernesteran dan Tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal I 2 (1)
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disampaikan oleh Satker BLU kepada Pejabat Eselon I atasannya dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU setiap triwulan.
(2)
Pejabat Eselon I membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU seluruh Satker BLU yang berada dibawahnya.
(3)
Ringkasan Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan lembar muka (face) Laporan Keuangan Satker BLU disampaikan kepada Menterilpimpinan Lembaga setiap triwulan.
(4) MenterilPimpinan Lembaga membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU berdasarkan Ringkasan Laporan Keuangan dan lembar muka (face) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Ringkasan Laporan Keuangan BLU dan lembar muka (face) Laporan Keuangan satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU setiap semester dan
tahunan, http://perpbn.multiply.com
Pasal I 3 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) disusun oleh unit akuntansi pada BLU.
(I)
Direktorat Pernbinaan Pengelolaan Keuangan BLU membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU per jenis pelayanan.
(2)
Ringkasan Laporan Keuangan BLU sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester dan tahunan.
(3)
Ringkasan Laporan Keuangan BLU Tahunan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selarnbat-larnbatnya tanggal 20 Februari setelah tahun anggaran berakhir.
(4)
Ringkasan Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pasal I 5
(1) Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga Tahunan dilampiri Ringkasan Laporan Keuangan BLU dan lembar muka (face) laporan keuangan seluruh satker BLU yang berada di lingkup Kementerian NegardLembaga.
(2)
Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh MenterilPimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setelah tahun anggaran berakhir.
(3)
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian NegardLembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang tercantum dalam Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
http://perpbn.multiply.com
BAB VII AUDIT DAN REVlU Pasal 16 (I)
Laporan Keuangan BLU sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelurn disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan perneriksaan internal.
(2)
Dalarn ha1 tidak terdapat satuan pemeriksaan internal, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kernenterian NegaralLernbaga.
(3)
Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU.
(4)
Laporan Keuangan BLU sebagairnana dimaksud dalam Pasal2 ayat (4) diaudit oleh auditor eksternal. BAB Vlll KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan rnernpunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengurnuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
M. U M U M (Tata Usaha, Kesekretaiatan)
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Websiie : w.wrbendaharaan.ao.id Telepon
Para Direktur Para Kepala Kanwil Para Kepala Bagian Setditjen PBN Para Kepala KPPN Di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan SURAT EDARAN Nomor SE-40/PB. 112007 TENTANG PENERIMAAN PARSEL PADA SAAT MENYAMBUT HARl RAYA IDUL FITRI, NATAL DAN TAHUN BARU 2008.
Menunjuk Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B.2276/KPK/IX/2007 tanggal 13 September 2007 tentang Penerimaan Parsel pada saat Menyambut Hari Raya ldul Fitri, Natal dan Tahun Baru dan dalam rangka pelaksanaan pasal 12 C UU No.20/2001 jo UU No.3012002 tentang Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan beberapa ha1 sebagai berikut : 1.
Pimpinan KPK RI menyarankan untuk melarang para Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di jajaran instansinya untuk menerima parsel dari bawahan, rekan kerja, danlatau rekananipengusaha baik dalam bentuk karangan bunga, bingkisan makanan atau barang-barang berharga lainnya.
2.
Bagi mereka yang telah terlanjur menerima, terpaksa menerima atau tak terhindarkan menerima parsel agar melaporkan ke Komisi Pemberantasan K O N ~ S selambat-lambatnya ~ 30 hari setelah menerima parsellbingkisan tersebut untuk diproses status hukum kepemilikannya.
3.
Guna efektifnya surat edaran ini maka sebelum Pemerintah menetapkan peraturan mengenai hargalnilai maksimal dari parsel yang dapat diterima oleh Pejabat NegaralPejabat Pemerintah, disarankan para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk tidak menerima parsel lbingkisan dalam bentuk apapun.
http://perpbn.multiply.com
Untuk lebih jelasnya bersama ini kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk dapat dipedomani bersama. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2007 a.n. Direktur Jenderal Sekretaris Ditjen Perbendaharaan ttd
Siswo Sujanto NIP 060031000 Tembusan: Direktur Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Para Direktur Kepala Kanwil XI DJPBN Jakarta Para Kepala KPPN di Lingkungan Kanwil XI DJPBN Jakarta Para Kepala Bagian Setditjen Perbendaharaan Para Kasubdit dan KasilKasubbag Kantor Pusat DJPBN Di Jakarta SURAT EDARAN Nomor SE-41/PB.112007 TENTANG UPACARA PENGIBARAN BENDERA PERINGATAN HARl KEUANGAN KE-61
Berkenaan Surat edaran Sekretaris Jenderal Depkeu RI Nomor SE7181SJ12007 tanggal 27 September 2007 tentang Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari Keuangan ke-61, Penganugerahan Satyalencana Karya satya, Piagam Penghargaan Pensiun dan Kantor Pelayanan Percontohan, dengan ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan upacara di lingkungan Kantor Pusat DJPBN dan Kanwil XI DJPBN Jakarta akan dilaksanakan secara terpusat pada : Hari I tanggal
:
Selasa I30 Oktober 2007
Pukul
:
08.00 WIB
Tempat
:
Lapangan Upacara Kantor Pusat Depkeu RI Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710
Pembiana
:
Menteri Keuangan RI
Untuk lebih jelasnya berikut kami lampaikan Surat Edaran dimaksud untuk dipedomani bersama.
http://perpbn.multiply.com
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara terima kasih.
diucapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2007 Sekretaris Ditjen Perbendaharaan ttd Siswo Sujanto NIP 060031000 Tembusan: Direktur Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-73lPBl2007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal serta Perbendaharaan adalah merumuskan rnelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2007, untuk meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan dan untuk rnenjaga kesinambungan mekanisrne pernbayaran, maka jadual penyetoran penerirnaan dan pengeluaran negara hams diatur sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undanganlainnya;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah dalarn Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007;
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);
2.
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
http://perpbn.multiply.com
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13lPMK.0612005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591PMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66lPMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91lPMK.0512007 tentang Bagan Akun Standar; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98lPMK.0512007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1191PMK.0512007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; http://perpbn.multiply.com
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-59lPBl2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:
1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenterilPimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
3.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaanyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
5.
Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakanfungsi Bendahara Umum Negara.
6.
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang dalam rangka pelaksanaan belanja APBN pada http://perpbn.multiply.com
Kementerian NegaraILembaga danlatau Satuan Kerja selaku Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran.
7.
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan. 8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakananggaranyangdikuasakankepadanya. 9. Satuan Kerja Sementara, yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan kerjalinstansi atau dinaslbadan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bersifat sementara di lokasi yang tidak ada Satuan Kerja Kementerian NegaralLembaga terkait. 10. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi perrnintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. 13. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada BUN atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. 14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada bank operasionallkantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. http://perpbn.multiply.com
15. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalarn jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 16. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan. 17. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan mernbebani MAK transito. 18. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP dan membebani MAK transito.
19. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
20. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah SPM Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 21. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM Penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. 22. Surat Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut SKPA adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh Kuasa PA unit eselon yang lebih tinggi (selaku Kuasa PA asal) kepada Kuasa PA unit eselon yang lebih rendah (selaku Kuasa PA penerima) dalam unit eselon I yang sama pada suatu departemenlkementerian negardlernbaga untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. 23. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PNKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. http://perpbn.multiply.com
24. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh Kuasa PA pada Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuan Keja. 25. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari APBN di luar dana reboisasi yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. 26. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi. 27. Treasury Single Account (TSA) adalah satu rekening dimana semua penerimaan negara masuk ke dan semua pengeluaran negara dibayar dari rekening tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk dapat melaksanakan pengelolaan kas yang baik. 28. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima penerimaan negara (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 29. Bank Devisa Persepsi adalah bank persepsi yang diberi izin untuk menerima penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor. 30. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 31. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen yang memuat pemyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran honorarium, vakasi, uang makan, dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
http://perpbn.multiply.com
BAB II PENERIMAAN ANGGARAN
(1) Mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 28 Desember 2007 semua loket penerimaan setoran Bank PersepsilBank Devisa PersepsilPos Persepsi dibuka penuh sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat untuk melayani masyarakat. (2) Semua transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (kecuali penerimaan PBBIBPHTB) harus dilimpahkan setiap hari oleh Bank PersepsilPos Persepsi ke rekening nomor 501.00000x pada Bank lndonesia KPPN KBI sedangkan KPPN Non-KBI ke rekening Bank lndonesia KPPN lnduk paling lambat pukul 16.30 waktu setempat. (3) a.
Penerimaan PBBIBPHTB yang diterima oleh BanklPos Persepsi mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 28 Desember 2007 setiap hari harus dilimpahkan ke 8 0 Ill PBBIBPHTB paling lambat pukul 14.00 waktu setempat, untuk selanjutnya dibagi habis pada hari itu juga sesuai ketentuan, sehingga saldo Rekening Kas Negara pada BO 111 PBBIBPHTB setiap hari menunjukkan saldo nihil; b. Bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% dan biaya pungut sebesar 9% dari penerimaan PBB serta 20% dari penerimaan BPHTB tersebut, rnulai tanggal 17 Desember sampai dengan 28 Desember 2007, ditransfer setiap hari oleh BO Ill PBBIBPHTB ke rekening nomor 501.00000x pada Bank lndonesia KPPN KBI sedangkan KPPN Non-KBI ke rekening Bank lndonesia KPPN lnduk paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.
(4) Agar KBI dapat melaporkan ke Bank lndonesia Pusat pada hari yang sama, KPPN dapat menginforrnasikan terlebih dahulu melalui telepon.
(5) Apabila Bank PersepsilBank Devisa PersepsilPos Persepsi kurang atau terlambat rnelimpahkan penerimaan setoran sesuai ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka akan dikenakan denda 3% (tiga per seratus) per bulan atau loloo (satu per seribu) per hari dari jumlah yang kuranglterlambat dilimpahkan untuk jumlah hari terlambat yang dihitung termasuk hari libur.
http://perpbn.multiply.com
(6) Selarna pemusatan penerirnaan akhir tahun anggaran 2007, pelirnpahan dan penyarnpaian LHP beserta larnpirannya sebagaimana diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER78lPBl2006 tentang Penatausahaan Penerirnaan Negara melalui Modul Penerirnaan Negara (MPN) tidak bellaku. (7) Tata cara penyarnpaian dokurnen berkaitan dengan penerirnaan dan pelirnpahan diatur sebagai berikut: Bank PersepsiIPos Persepsi setiap hari kerja rnulai tanggal 17 Desernber sarnpai dengan 28 Desernber 2007 wajib rnenyarnpaikan dokurnen penerimaan negara kepada KPPN rnitra kerjanya paling larnbat pukul 17.00 waktu setempat yang rneliputi: a. Laporan Harian Penerirnaan (LHP) per rekening penerimaan; b. Daftar Norninatif Penerimaan (DNP) disusun rnenumt MAP dan NTBINTP; c. Bukti Penerirnaan Negara, SSP lernbar ke-2, SSPBB, SSB, SSPCP lernbar ke-2a, 2b, dan 2c; SSCP lernbar ke-2a, 26, STBS, SSPB serta SSBP lernbar ke-2 dan lernbar ke-3; d. Nota KrediffBerita Tarnbah (Gir.8)lConfimation Advice; e. Nota DebeffBerita Kurang (Gir.9)ICompletion Advice; f. Berita Saldo (Gir.52); g. Arsip Data Kornputer (ADK). BAB Ill PENGELUARANANGGARAN
(1) Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, dan SPMLS yang dananya bersurnber dari DlPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan dengan DlPA dan SPM lainnya ditetapkan sebagai berikut: a.
SPM-GUP dan SPM-UP hams sudah diterirna KPPN paling larnbat tanggal 5 Desember 2007 pada jam kerja; b. SPM-TUP hams sudah diterirna KPPN paling lambat tanggal 7 Desernber 2007 pada jam kerja; c. SPM-LS hams sudah diterirna KPPN paling larnbat tanggal 14 Desernber 2007 pada jam kerja; d. SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KBPHTB, SPM-KB, SPM-KC, dan SPM-I8 harus sudah diterirna KPPN http://perpbn.multiply.com
paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam kerja. (2) Khusus keperluan pembayaran gaji bulan Januari 2008, agar SPM-LS Gaji diajukan oleh PAlKuasa PA kepada KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2007 untuk diterbitkan SP2D gaji tertanggal 2 Januari 2008 oleh KPPN. (3) Penerbitan SP2D-GUP, SP2D-UPKUP, dan SP2D-LS diatur sebagai berikut:
a. b. c. d.
SP2D-GUP dan SP2D-UP diterbitkan paling lambat tanggal 7 Desember 2007 pada jam kerja; SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 10 Desember 2007 pada jam kerja; SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007 pada jam kerja; SP2D atas SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007.
(4) Pengajuan SPM-BPPBB dan penerbitan SP2D atas SPM-BPPBB diatur sebagai berikut: Pengajuan SPM-BPPBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak hams sudah diterima KPPN sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c; b. SPM-BPPBB Bagian Daerah ProvinsilKabupatenlKota untuk bulan Desember 2007 hams sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 28 Desember 2007 pukul 14.00 waktu setempat; ha1 SPM-BPPBB Bagian Daerah c. Dalam ProvinsilKabupatenlKota untuk bulan Desember 2007 belum sempat dicairkan, maka SPM-BPPBB dimaksud dapat dicairkan pada tahun anggaran 2008 berdasarkan KP-PHP-PBB yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2007; d. SP2D atas SPM-BPPBB Bagian Daerah ProvinsilKabupatenlKota untuk bulan Desember 2007 diterbitkan paling lambat tanggal 28 Desember 2007 pukul 16.00 waktu setempat; atas SPM-BPPBB Bagian Daerah e. SP2D ProvinsilKabupatenlKota untuk bulan Desember 2007 yang dicairkan pada tahun anggaran 2008 diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM-BPPBB diterima.
a.
http://perpbn.multiply.com
Penerbitan Keputusan Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan PBBI BPHTB (KP-PHP-PBBIBPHTB) untuk bulan Desember 2007 (penerimaan mulai tanggal 1 sampai dengan 28 Desember 2007) oleh Kepala KPPBBl KPP Pratama hams dilakukan paling lambat pada tanggal 28 Desember 2007. (5) Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut: a.
Pelaksanaan pekejaan harus sudah selesai 100% pada akhir tahun anggaran;
b.
Untuk masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, biaya pemeliharaannya dapat dibayarkan dengan dilampiri fotokopi jaminan bank yang telah disahkan oleh PAlKuasa PA minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan;
c.
Untuk masa pemeliharaan yang melampaui tahun anggaran 2007, apabila akan dibayarkan pada tahun anggaran 2007, biaya pemeliharaannya dibayarkan pada akhir tahun anggaran dengan dilampiri fotokopi jaminan bank yang telah disahkan oleh PAlKuasa PA minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan serta mencantumkan tanggal dan nomor jaminan bank pada uraian SPM berkenaan;
d.
Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dicairkan segera oleh PAIKuasa PA apabila teQadiwan-prestasi;
e.
Untuk masa pemeliharaan yang melampaui tahun anggaran 2007, tapi belum sempat dibayarkan pada tahun anggaran 2007, biaya pemeliharaannya dapat dibayarkan sepanjang dananya dialokasikan dalam DlPA tahun anggaran 2008.
(6) Pembayaran honorarium, vakasi, uang makan PNS, dan uang lembur bulan Desember 2007 dibayarkan pada bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. Pembayaran gaji dokterlbidan PTT bulan Januari 2008 (7) agar berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-29lPB12007tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan lnsentif Pegawai Tidak Tetap. SPM-LS gaji dokterlbidan PTT bulan Januari http://perpbn.multiply.com
(8)
(9)
2008 diajukan PAlKuasa PA ke KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007. KPPN asal penerbit SKPA sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07lPBl2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran melalui Pemberian Kuasa antar Kuasa PA, hams mengesahkan SKPA paling lambat tanggal 30 November 2007, sedangkan pengajuan SPMUPTTUPIGUPILS berdasarkan SKPA kepada KPPN penerirna harus mengikuti jadual pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c. SPM-UPTTUPIGUPILSuntuk pembayaran keperluan: a. pekejaan yang sebagian danlatau seluruh dananya bersumber dari PinjamanIHibah Luar Negeri (PHLN); b. pekejaan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial; harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 14 Desernber 2007 pada jam kerja, sedangkan SP2D-nya harus diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007 pada jam kerja.
(10) Pembayaran Langsung untuk pekerjaan beban Rekening Khusus (RK) bagi pinjaman dan hibah luar negeri yang belum 'closing date'diatur sebagai berikut: a. KPPN yang sekota dengan KBI hams menyampaikan SP2D-RK kepada KBI bersangkutan paling lambat tanggal 27 Desember 2007 pukul 16.00 waktu setempat; b. KPPN yang tidak sekota dengan KBI (KPPN NonKBI) harus mengirimkan Surat Perintah Pembebanan (SPB) kepada KBI bersangkutan paling lambat tanggal 27 Desember 2007 dan harus sudah diterima KBI pada pada pukul 16.00 waktu setempat. Untuk mernpercepat pengiriman SPB tersebut, rnendahului pengiriman SPB asli, KPPN Non-KBI dimungkinkan untuk mengirimkan SPB melalui faksirnili ke KPPN lnduk untuk segera diteruskan ke KBI yang bersangkutan setelah dilegalisasi oleh Kepala KPPN Induk; c. SPB KPPN Non-KBI Uji Coba (KPPN Non-KBI dalarn wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Medan, Serang, Bandung, Arnbon dan Jayapura) dan Daftar SPB, harus sudah diterirna Direktorat
Pengelolaan Kas Negara up. Subdirektorat Dana http://perpbn.multiply.com
Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 27 Desember 2007 pada pukul 14.00 waktu setempat, untuk dikompilasi dan dibuat Surat Perintah Debet (SPD) serta dikirim ke KPBI pada pukul 16.00 WIB. Pengiriman SPB dan Daftar SPB menggunakan faksimili nomor (021) 3864779 danlatau e-mail d~h~kn@~erbendaharaan.ao.id terlebih dahulu hams dikonfirmasi melalui telepon nomor (021) 3864779 dan (021) 3449230 ext. 5407 dan 5408 atau 0811170774.
(1) Pengajuan SPM-LS kepada KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam kerja untuk pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makananhauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya bam dapat dibuat tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan pekerjaan hams sudah selesai 100% pada akhir tahun anggaran. b. PAIKuasa PA melampirkan: 1) Surat Pejanjian Pembayaran antara PAlKuasa PA dengan Pihak KetigaIRekanan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; 2) Asli jaminan bank, yang masa berlakunya berakhir sampai dengan kontrak selesai, dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah tagihan dan dengan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari;
c.
d.
3) Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; Berita Acara Penyelesaian Pekejaan tersebut diatas hams sudah diterima KPPN paling lambat 5 (lima) hari keja (diluar cuti bersama) sejak kontrak selesai. Kepala KPPN wajib meneliti keabsahan jaminan bank dengan melakukan konfirrnasi kepada bank penerbit. http://perpbn.multiply.com
e.
Dalam ha1 jaminan bank tidak sah, KPPN mengembalikan SPM-LS berkenaan. f. PNKuasa PA wajib membuat pernyataan wanprestasi apabila Pihak Ketiga wan-prestasi dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN pada kesempatan pertama. g. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya mengajukan klaim pencairan jaminan bank untuk untung Kas Negara sebagai Pengembalian Belanja tahun anggaran 2007 atau Pendapatan Lain-lain (Akun 423999) tahun anggaran 2008 apabila sampai dengan akhir hari kerja kelima KPPN tidak menerima Berita Acara Penyelesaian Pekejaan atau menerima Laporan wan-prestasi dari PAlKuasa PA. h. Penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makananllaukpauk, dan kegiatan sejenis lainnya secara kontraktual sebagaimana dimaksud diatas paling lambat tanggal 27 Desember 2007. (2) Dalam ha1 pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan akhir tahun anggaran 2007, diatur sebagai berikut: a. PNKuasa PA menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan terakhir paling lambat 5 (lima) hari kerja (diluar cuti bersama) sejak tanggal kontrak selesai. b. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya mengajukan klaim pencairan jaminan bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai Pengembalian Belanja tahun anggaran 2007 atau Pendapatan Lain-lain (Akun 423999) tahun anggaran 2008.
SPM DAK harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam kerja, sedangkan SP2D-nya harus diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007 pada jam kerja.
http://perpbn.multiply.com
SPM Pembagian Hasil Penerimaan PPh Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007 disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam keja, SP2D diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007. Pasal 7 (1) SPM Pembagian Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat untuk Pemerintah KabupatenlKota Tahun Anggaran 2007 yang belum pernah dicairkan harus sudah diterima di KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam keja dan SP2D-nya diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007. (2) SPM Pembagian Penerimaan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat untuk Pemerintah KabupatenIKota Tahun Anggaran 2007 yang belum pernah dicairkan harus sudah diterima di KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam keja dan SP2D-nya diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007.
BAB IV PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN
UP yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP-kan dapat diajukan SPM-GUP Nihil (tertanggal 28 Desember 2007) atas beban tahun anggaran 2007 kepada KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2008 pada jam kerja.
SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, oleh KPPN diterbitkan SP2D-GUP Nihil dengan mencantumkan uraian tambahan pada SP2D "Pengesahan atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2007" dan dibubuhi stempel SPPD-GUP Nihil Tahun Anggaran 2007. Penerbitan SP2D-GUP Nihil atas beban tahun anggaran 2007 dilakukan paling lambat tanggal 10 Januari 2008 dan diberi tanggal penerbitan 28 Desember 2007.
http://perpbn.multiply.com
Sisa dana UP tahun anggaran 2007 yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun dalam rekening banklpos) oleh Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Ne~si-apada Bank PersepsilPos Persepsi sebagai Penerimaan Pengembalian UP Dana RupiahlDana PHLNlPengguna PNBP (MAP 81511118151121815113) paling lambat tanggal 28 Desember 2007. Pasalll (1) Saldo di rekening Bendahara Pengeluaran pada banklpos pada tanggal 28 Desember 2007 pukul 11.30 waktu setempat dipindahbukukan secara otomatis oleh banklpos ke Rekening Kas Negara pada Bank PersepsilPos Persepsi sebagai Penerimaan Pengembalian UP Dana RupiahlDana PHLNIPengguna PNBP (MAP 81511118151121815113). Selanjutnya banWkantor pos pemegang rekening Bendahara Pengeluaran menyampaikan Nota Debet kepada bendahara yang bersangkutan untuk kemudian 1 (satu) lembar fotokopinyalsalinannya disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran ke KPPN.
(2) Kepala KPPN agar memberitahukan kepada semua Pimpinan Bankl Kantor Pos dalam wilayah kejanya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Atas Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan fotokopilsalinan Nota Debet yang diterima dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Seksi Perbendaharaan melakukan pencocokan dengan data pada Seksi PersepsilBendaharaUmum.
(1) Sisa dana UP yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 dan UP yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP-kan sampai tanggal 7 Januari 2008, diperhitungkan pada dana DlPA tahun anggaran 2008. http://perpbn.multiply.com
(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dicatat dalam Kartu Pengawasan Kredit tahun anggaran 2007 dan 2008 serta dibukukan sebagai Penerimaan Pengembalian UP Tahun Anggaran yang Lalu (MAP 815114).
Apabila sisa dana UP akhir tahun anggaran 2007 tersebut diperhitungkan dengan dana DlPA tahun anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I), maka atas bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, Satuan KerjaIKuasa PA yang bersangkutan dapat mengajukan SPM-GUP atas beban DlPA tahun anggaran 2008. Pasal I 5 (1) Pengajuan SPM-GUP Nihil tertanggal 28 Desember 2007 yang sumber dananya sebagian/selumhnya berasal dari PHLN atas beban tahun anggaran 2007 hams sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2008 pada jam kerja. (2) Penerbitan SP2D-GUP Nihil atas SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal 28 Desember 2007, diatur sebagai berikut: a.
KPPN KBI menerbitkan SPPD-GUP Nihil berikut SP2D-RK Pengganti paling lambat tanggal 10 Januari 2008 serta harus sudah diterima KBI pada pukul 16.00 waktu setempat;
b.
KPPN Non-KBI menerbitkan SP2D-GUP Nihil berikut SPB paling lambat tanggal 10 Januari 2008, dan SPB harus sudah diterima KBI paling lambat tanggal 10 Januari 2008 pada pukul 16.00 waktu setempat;
c.
Untuk rnempercepat pengiriman SPB yang diterbitkan oleh KPPN Non-KBI tersebut mendahului pengiriman SPB asli, dimungkinkan untuk mengirimkan SPB melalui faksimili ke KPPN lnduk untuk segera ditenrskan ke KBI yang bersangkutan setelah dilegalisasi oleh Kepala KPPN Induk;
d.
KPPN Non-KBI Uji Coba (KPPN Non-KBI dalarn wilayah keja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Medan, Serang, Bandung, Ambon dan Jayapura) menerbitkan SP2D-GUP Nihii dan SPB paling lambat tanggal 10 Januari 2008; http://perpbn.multiply.com
e.
SPB dan Daftar SPB KPPN Non-KBI Uji Coba sebagaimana dimaksud pada huruf d, hams sudah diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdit Dana Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 10 Januari 2008 pada pukul 14.00 waktu setempat, untuk dikompilasi dan dibcrat Surat Perintah Debet (SPD) serta dikirim ke KPBl pada pukul 16.00 WIB.
f.
Pengiriman SPB dan Daftar SPB KPPN Non-KBt Uji Coba sebagaimana dimaksud pada huruf e, menggunakan faksimili nomor (021) 3864779 danlatau e-mail dohokn@~erbendaharaan.so.id terlebih dahulu hams dikonfirrnasi melalui telepon nomor (021) 3864779 dan (021) 3449230 ext. 5407 dan 5408 atau 0811170774.
Daftar PengujiIDaftar Pengantar SP2D-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasai 9 dan Pasal 15 agar dibuat tersendiri.
Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (2) serta sisa dana UP yang belum disetor dan UP yang telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP-kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13, maka: 1.
KPPN melakukan pencatatan dan sekaligus menutup Kartu Pengawasan Kredit tahun anggaran 2007 Satuan KerjaIKuasa PA berkenaan dan disahkan Kepala Seksi Perbendaharaan.
2.
KPPN Percontohan agar melaksanakan penutupan dengan cara mencetak Kartu Pengawasan Kredit Satuan KerjalKuasa PA berkenaan dan disahkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan.
KPPN melakukan pembetulan LKP tanggal 28 Desember 2007 dengan menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari penerbitan SP2D-GUP Nihil pada tanggal 2 Januari sampai dengan 10 Januari 2008 dan harus sudah diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 10 Januari 2008.
http://perpbn.multiply.com
BAB V PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT Pasal I 9 Untuk pencairan SP2D mulai tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember 2007, KPPN setiap hari wajib menyampaikan perkiraan kebutuhan dana untuk hari berikutnya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
Pengisian dana pembayaran gaji Januari 2008 ke BO IllKantor Pos sebesar SP2D gaji bulan Januari 2008 dilakukan dengan Surat Perintah Transfer Kepala KPPN pada tanggal 28 Desember 2007.
Saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUNP), mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 28 Desember 2007 penihilannya dilaksanakan paling cepat pukul 16.30 waktu setempat dan paling lambat pukul 17.30 WIB. BAB VI PENGlRlMAN LAPORAN KAS POSlSl (LKP) KEPADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
(1) LKP (DA.05.07) dikirim secara lengkap setiap hari mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 28 Desember 2007 kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas e-mail Negara melalui alamat datik~~nd~erbendaharaan.ao.id atau melalui faksimili nomor (021 3524026. (021) 3524027, (021) 3840515, (021) 3840516, (021) 38'64779, dan (021j 3459619. (2) Tembusan LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaansetempat. http://perpbn.multiply.com
(3) Pengiriman laporan tersebut harus dikonfirrnasi terlebih dahulu melalui telepon nomor (021) 3860487, (021) 3456547, dan (021) 3449230 ext. 5402 dan 5404 atau sms ke 0811907080.
LKP harianlmingguan untuk tahun anggaran 2008 dibuat secara terpisah dari LKP perbaikan tahun anggaran 2007.
BAB VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1.
2.
3.
4. 5.
6.
Setelah seluruh SP2D Nihil diterbitkan, KPPN melakukan proses posting data transaksi paling lambat tanggal 11 Januari 2008; KPPN melakukan rekonsiliasi bank serta rekonsiliasi internal data dan laporan paling lambat tanggal 15 Januari 2008; Satuan Kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), untuk keperluan rekonsiliasi menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) ke KPPN terkait paling lambat tanggal 18 Januari 2008; Hasil rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 23 Januari 2008; Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 digunakan sebagai bahan untuk perbaikan data dan laporan oleh KPPN dan UAKPA; KPPN menyampaikan Laporan Keuangan SAU, SAKUN, dan ADK lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 25 Januari 2008.
(1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku penyusun Laporan Keuangan SAU dan SAKUN tingkat wilayah, melakukan penggabungan ADK SAU dan SAKUN yang disampaikan oleh KPPN di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 28 Januari 2008. http://perpbn.multiply.com
(2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyelesaikan rekonsiliasi data dan laporan dengan KPPN paling lambat tanggal 31 Januari 2008. (3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) untuk keperluan rekonsiliasi, menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait paling lambat tanggal 6 Februari 2008. (4) Hasil rekonsiliasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W diselesaikan paling lambat tanggal 11 Februari 2008. (5) Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan SAU dan SAKUN lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta Data GL SAU alamat e-mail dan SAKUN gabungan ke datakanwil@~erbendaharaan.~o.id danlatau ke ft~://ft~komda.~erbendaharaan.ao.id paling lambat tanggal 13 Februari 2008.
Laporan Keuangan Satuan Keja/lnstansi Tahun Anggaran 2007 yang telah direkonsiliasi dengan KPPN terkait (Seksi Verifikasi dan Akuntansi) disampaikan oleh tiap Satuan Kerja (UAKPA) bersangkutan ke Kantor WilayahIDinas Provinsi masing-masing selaku UAPPA-W paling lambat tanggal 1 Februari 2008 BAB Vlll
KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2007, KPPN diwajibkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI setempat, Bank PersepsilPos Persepsi, Pemda ProvinsilKabupatenlKota dan lnstansi terkait. (2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan daftar selisih yang masih ada.
SPM-GUP Nihil Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian NegaraILembaga disampaikan oleh Kementerian Luar NegerilKementerian http://perpbn.multiply.com
NegardLembaya ke KPPN dilampiri fotokopi faksimili SPTB (formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) dengan nilai tanpa batas sebagai pengganti kuitansi (bukti-bukti pembayaran), yang diketahui (ditandatangani dan distempel) oleh Kepala Biro Keuanganlpejabat yang berwzncnc, untuk NegerilKementerian itu pada Kementerian Luar NegaralLembaga masing-masing.
(1) SPM Pengesahan Badan Layanan Umum sampai
dengan triwulan IV tahun anggaran 2007 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2008 pada jam keja.
(2) KPPN menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana PNBP atas beban tahun anggaran 2007 dilakukan paling lambat tanggal 10 Januari 2008 dan diberi tanggal penerbitan 28 Desember 2007. (3) Apabila realisasi penerimaan PNBP Pendapatan Operasional Badan Layanan Umum dan Pendapatan Non-Operasional Badan Layanan Umum melebihi target yang ditetapkan dan belum digunakan pada tahun anggaran 2007, dana tersebut dapat digunakan pada tahun anggaran 2008 dengan melakukan revisi DlPA untuk menambah pagu anggaran untuk Tahun Anggaran 2008 yang diajukan oleh MenterilPimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Kepala KPPN diminta agar memberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Kepala KantorISatuan Kerjallnstansi Pengguna PNBPI Badan Layanan UrnumIKepala BiroIBagian Keuangan ProvinsiIKabupatenlKota, Pimpinan Kantor Bank Indonesia, Pimpinan BanWKepala Kantor Pos mitra kerja, di wilayah kerja masing-masing. BAB IX KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tidak berlaku bagi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran http://perpbn.multiply.com
negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPPN Khusus Jakarta VI, dan KPPN Khusus Banda Aceh.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
PERAWRAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A M NOMOR PER- 73 IPBR007 TENTANG L A N G W - L A N G W MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007
& D
DEPARTEMENILEMBAGA .....................................................................................
....................................................................................................................... SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Jabatan
........................................................ (1) ..............................................................(2) : Pejabat Pembuat Komitmen ...............(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.
Perhitungan yang terdapat pada
.........(4)........... bulan ........(5) ........ bagi Satuan
.........(3) ......... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja ................ (3) ........... Kerja
2.
Apabila
di
kemudian
hari
terdapat
kelebihan
atas
pembayaran
honorariumlvakasiluang makan PNSluang lembur*) tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
.......................... (61,
........................ (7) a.n. PAIKuasa PA Pejabat Pembuat Komitnien......(3)...... ...................... (8) Nama Lengkap NIP *) coret yang tidak perlu
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
r perhitungan pembayaran honorariurnlvakasiluang rnaka
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 73 IPBRCQ7 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007
SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN Pada hari ini, ........(1) ......... tanggal ..........(2) ........., bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah ini: I.
Nama Jabatan
........(3).........,
......(4) ..... : PNKuasa PNPejabat Pembuat Komitmen .....(5) .........
:
Berdasarkan SK ......(6). ...... Tanggal ......(7). .... Nomor ......(8). ..... selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA II. Nama : .........(9).......... Jabatan : .........(10). ....... Selanjutnya disebut PlHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PlHAK dan atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
Dengan ini menyepakati hal-ha1 sebagai berikut: 1.
PlHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp...(1I ) .... (dengan huruf) atas pembayaran pekerjaan...( I 2). ...., yang penyelesaiannya tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.
2. PlHAK PERTAMA membayar tagihan PlHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM-LS setelah menerima Jaminan Bank ...(13)..... tanggal ...( 14)... Nomor.. ....(15)......
3.
Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak, PlHAK PERTAMA wajib membuat Berita Acara Penyelesaian Pekejaan dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN.. ....(16)...., paling lambat 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk hari liburlcuti bersama) sejak kontrak selesai.
4.
Dalam ha1 PlHAK PERTAMA tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala KPPN.. ....(16).. .., sebagaimana dimaksud pada butir 3, PlHAK KEDUA menyetujui Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh Kepala KPPN berdasarkan Surat Kuasa Nomor......( I 7). .....tanggal.. ....(1 8). ....... untuk untung Kas Negara.
5.
Dalam ha1 terjadi wan-prestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua, PlHAK PERTAMA wajib membuat pernyataan wan-prestasi dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN.. .(16).... http://perpbn.multiply.com
6.
Berdasarkan pernyataan wan-prestasi sebagairnana dirnaksud pada butir 5, Kepala KPPN.. .(I 6). ...berdasarkan Surat Kuasa Nornor.. ....(I 7). .....tanggal.. ....(l8). . rnencairkan Jarninan Bank untuk untung Kas Negara.
7.
Perselisihan yang tirnbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pernbayaran ini, tidak rnenunda pencairan Jarninan Bank yang dilakukan oleh Kepala KPPN.
Dernikian Surat Perjanjian Pernbayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PlHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagairnana tersebut diatas, dibuat dalarn rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan rnernpunyai kekuatan hukurn yang sarna.
Pihak Pertarna PAfKuasa PAfPejabat Pernbuat Komitmen
Narna NIP
Pihak Kedua PirnpinanlDirektur ....(21).. ...
...........(20).........................
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 73 /PB/2007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH D A M MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007
SURAT KUASA Nomor :........(1)................. Yang bertanda tangan dibawah ini: I.
: .............. .(2).................................... : PAIKuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen .............(3)............ . Beidasarkan SK ....... .(4).. ....... tanggal .........(5)........ nomor........(6).......
Nama Jabatan
rnernberikan kuasa kepada: II.
Nama NIP Jabatan
: ................ (7)................... : ............... .(8).. ................. : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .............(9)............
untuk rnencairkan Jaminan Bank: 1.
Bank
:
(10)
2.
Tanggal Jaminan Bank
:
(11)
3.
Nornor Jaminan Bank
:
(12)
4.
Senilai
:
Rp ........... (13) ............ (dengan huruf)
5.
Untuk Pekerjaan
:
(14)
6.
Sesuai dengan Kontrak tanggal dan nomor
:
(15)
Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagairnana mestinya. ..........(16).. ......,....Desember 2007 Yang memberi kuasa Kuasa PAIPejabat Pembuat Komitrnen (19)
Yang rnenerima kuasa Kepala KPPN (77)
Meterai (. ...............(18) .................... )
................. 1
Mengetahui: PimpinanlDirektur....(21)........
http://perpbn.multiply.com
PETUhJUK PENGISIAN SURAT KUASA
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 73 IPBR007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA KHUSUS UNTUK PERWAKILAN Dl LUAR NEGERI NOMOR: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ISPTBI
12007
DEPARTEMENILEMBAGA NAMNKODE SATUAN KERJA TANGGAL DAN NOMOR DlPA KODE FUNGSllSUBFUNGSllPROGRAM : KODE KEGIATANISUBKEGIATAN KLASlFlKASl BELANJA
Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa PA Satuan Kerja ................ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut: No.
MAK
Penerima
Uraian
Bukti Tanggal
Nomor
VS
Jumlah Eq'J Eq'J Ru iah US$
Jumlah Bukti-bukti di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja......................... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
....................................... PNKuasa PAlPejabat Pembuat Komitrnen,
Nama NIP http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-01/PU/2007 NOMOR PER-74/PB/2007 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN REKONSIUASI PENARIKAN DANIATAU PEMBAYARAN PINJAMAN DANIATAU HIBAH LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pinjaman danlatau hibah luar negeri yang efektif dan efisien, diperlukan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); b. bahwa dalarn pelaksanaan SPI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP); c. bahwa dalam rangka rnengirnplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri khususnya pengaturan mengenai penyampaian dokumen Aplikasi Penarikan Dana (APD)~Withdrawal Application (WA) dan dokumen Realisasi PenarikanlNotice o f Disbursement(NOD) yang di perlukan sebagai dokumen surnber untuk proses pelaksanaan SAUP, diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci; d. bahwa berkenaan dengan huruf a, b, dan c, perlu pengaturan terpadu di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan dl perlu menetapkan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Rekonsiliasi Penarikan
danlatau Pembayaran Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri
http://perpbn.multiply.com
555
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danfatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danfatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman danfatau Hibah Luar Negeri; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Keja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kej a Departemen Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN REKONSIUASI PENARIKAN DANfATAU PEMBAYARAN PINJAMAN DANfATAU HIBAH LUAR NEGERI.
http://perpbn.multiply.com
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemberi Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PPHLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mernberikan pinjaman1 hibah kepada pemerintah. 2.
Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PLN adalah setiap penerimaan negara baik dalarn bentuk devisa danlatau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang danlatau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjarnan luar negeri yang harus dibayar kernbali dengan persyaratan tertentu.
3. Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut HLN adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa danlatau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalarn bentuk barang danlatau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak dibayar kembali.
4. Naskah Perjanjian Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut NPPHLN adalah naskah perjanjian danlatau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri antara pemerintah dengan PPHLN. 5. Letter o f Crediit, yang selanjutnya disebut L/C, adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) untuk membayar kepada eksportir (beneficiaryl sepanjang mernenuhi persyaratan L/C. 6. Pembayaran Langsung (Direct PaymenP), yang selanjutnya disebut PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas perrnintaan Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (Withdrawal Application) kepada PPHLN untuk mernbayar langsung kepada rekananlpihak yang dituju.
http://perpbn.multiply.com
7. Rekening Khusus (Special Account), yang selanjutnya disebut Reksus, adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya untuk menampung sementara dana pinjaman danlatau hibah luar negeri tertentu berupa dana awal rekening khusus (initial deposit) untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian (replenishmenq kepada PPHLN. 8. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Pre-Financing)
adalah pembayaran yang dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang dilakukan terlebih dahulu melalui Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) danlatau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerima Penerusan Pinjaman untuk pembiayaan kegiatan. 9. Dana Awal Rekening Khusus (Initial Deposiq adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh PPHLN atas permintaan Menteri Keuangan danfatau kuasanya yang besamya telah ditetapkan dalam NPPHLN.
10. Replenishmentadalah penggantian dana pada dana awal Reksus (In&# DepsR) yang bersumber dari PPHLN akibat adanya penggunaan dana dalam membiayai kegiatan selama periode tertentu. 11. Surat Kuasa Pembebanan, yang selanjutnya disebut SKP adalah surat kuasa dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia untuk membayar realisasi pencairan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui 4 C dengan tata cara PL. 12. Aplikasi Penarikan Dana ( Withdrawal Application), yang selanjutnya disebut APD adalah surat permintaan pencairan pinjaman danlatau hibah kepada PPHLN. 13. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dipinjamkan kembali oleh Pemerintah dengan penerima penerusan pinjaman. 14. Notiice of Disbursement, yang selanjutnya disebut NOD adalah dokumen yang menunjukkan PPHLN telah melakukan penyaluran pinjaman. 15. WHdrawal Authorization adalah dokumen yang menunjukkan PPHLN telah melakukan penyaluran pinjaman.
http://perpbn.multiply.com
16. Disburement Auh9orilation adalah, yang selanjutnya disebut DA, dokumen yang menunjukkan PPHLN telah melakukan penyaluran pinjaman. 17. Cbvering Letter adalah surat pengantar permintaan pencairan pinjaman danlatau hibah kepada PPHLN. 18. Reimbursement Rekening Sub-BUN adalah penggantian
dana yang kegiatannya dilakukan terlebih dahulu melalui rekening BUN danlatau Rekening Kas Negara. BAB I 1 PENARIKAN PINJAMAN DANIATAU HIBAH LUAR NEGERI Pasal 2 Penarikan PHLN dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pembukaan LC, b. PL;
c. Reksus; d. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan. BAB I11 PENYAMPAIAN DOKUMEN PENARIKAN PINJAMAN DANJATAU HIBAH LUAR NEGERI
Penyampaian dokumen penarikan PHLN yang dilakukan dengan cara Pembukaan 4 C adalah sebagai berikut: a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta V I menyampaikan tembusan SKP kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. b. Untuk pinjaman danlatau hibah yang diteruspinjamkan, KPPN Khusus Jakarta V I menyampaikan pula tembusan SKP kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. c. Khusus untuk KPPN Khusus Banda Aceh, menyampaikan tembusan SKP kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
http://perpbn.multiply.com
Penyampaian dokumen penarikan PHLN yang dilakukan dengan cara PL adalah sebagai berikut: a. KPPN Khusus Jakarta V I menyampaikan tembusan Covefig letter APD kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; b. Untuk PLN dan HLN yang diteruspinjamkan, KPPN menyampaikan pula tembusan Khusus Jakarta V I Cbvering Letter APD kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Khusus untuk KPPN Khusus Banda Aceh, menyampaikan tembusan Cbvering Letter APD kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Pasal 5 Penyampaian dokumen penarikan PHLN dengan cara Reksus adalah sebagai berikut: a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan tembusan APD Dana Awal Reksus (Initial kposiit) Replenishment Reksus dan Reimbursement Rekening Sub-BUN Dana Talangan Reksus kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. b. Untuk pinjaman danlatau hibah yang diteruspinjamkan, Direktorat PKN menyampaikan pula ternbusan APD Dana Awal Reksus (Initial LkposiQ Replenishment Reksus dan Reimbursement Rekening Sub-BUN Dana Talangan Reksus kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Penyampaian dokumen penarikan PHLN dengan cara Penggantian Pembiayaan Pendahuluan adalah sebagai berikut: a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan tembusan APD Reimbursement Rekening BUN danlatau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerusan Pinjaman kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. http://perpbn.multiply.com
b. Untuk pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan,
Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pula tembusan APD Reimbursement Rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerusan Pinjaman kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. BAB IV PENYAMPAIAN DOKUMEN REAUSASI PENARIKAN PINJAMAN DANJATAU HIBAH LUAR NEGERI
Penyampaian dokumen pemberitahuan realisasi penarikan dana yang diterima dari lender yang berupa NOD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah sebagai berikut: a. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan NOD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterima dari PPHLN kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan KPPN Khusus Banda Aceh; b. Untuk pinjaman danlatau hibah yang diteruspinjamkan, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan pula NOD kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Semua dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disampaikan setiap hari Senin pada tiap minggu yang bersangkutan. BAB V
REKONSIUASI DATA PENARIKAN DAN PEMBAYARAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
(1)
Rekonsiliasi data untuk peningkatan akurasi data dan kelengkapan dokumen penarikan dana PHLN dilakukan antara Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, KPPN Khusus Jakarta VI, KPPN Khusus Banda Aceh, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. http://perpbn.multiply.com
(2)
(3)
Rekonsiliasi data penarikan dan pembayaran PHLN dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan dokumen penarikan dana PHLN. Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh instansi-instansi sebagai berikut : a. b. c. d.
(4)
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan KPPN Khusus Jakarta VI.
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengkwrdinasikan pelaksanaan rekonsiliasi.
Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara 4 C dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui L/C dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan KPPN Khusus Jakarta V I paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; b. Untuk pinjaman danlatau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. Pasal 10 Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara PL dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui PL dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan KPPN Khusus Jakarta VI paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; b. Untuk pinjaman danlatau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; http://perpbn.multiply.com
c. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut.
Pasall1 Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara Reksus dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui Rekening Khusus dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; b. Untuk pinjaman danfatau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. Pasal 12 Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara Penggantian Pembiayaan Pendahuluan dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui Penggantian Pembiayaan Pendahuluan dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. b. Untuk pinjaman danfatau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
c. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. Pasal 13 Rekonsiliasi data realisasi Pembayaran Cicilan Pokok, Bunga, dan Biaya PHLN dilakukan sebagai berikut: http://perpbn.multiply.com
a. Rekonsiliasi data realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya PHLN dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling kurang satu kali dalam 1(satu) bulan; b. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN W N - W N Pasal 14 Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atau Direktur Jenderal Perbendaharaan sewaktu-waktu dapat rnengusulkan dilakukannya peninjauan kembali/penyesuaian Peraturan Bersarna ini dengan mempertirnbangkan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bersarna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengurnurnan Peraturan bersama ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2007 DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG ttd RAHMAT WALUYANTO NIP 060075777
DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-78lPB12007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAANNEGARAKHUSUSBANDAACEH DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa . tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2007 dan persiapan peluncuran programlkegiatan bagi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias Tahun Anggaran 2007, maka untuk rneningkatkan disiplin pengelolaan keuangan dan untuk menjaga kesinambungan mekanisme pernbayaran, jadual penyetoran penerimaan dan pengeluaran negara harus diatur sesuai dengan ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya;
c.
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Banda Aceh;
1.
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); http://perpbn.multiply.com
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4662) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 122);
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS BANDA ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: http://perpbn.multiply.com
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pernerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Dailar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenteriIPimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umurn Negara. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2008, yang selanjutnya disebut DIPA-L Tahun Anggaran 2008 adalah dokurnen pelaksanaan anggaran dari peluncuran programlkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang dibiayai dari sisa anggaran belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2008. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang bewenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kernenterian NegaralLembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang rnemperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang dalam rangka pelaksanaan belanja APBN pada Kementerian NegaraILembaga danlatau Satuan Kerja selaku PAlKuasa PA. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku ~enbaharaUmurn Negara, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
9.
Rekening Kas Urnum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan http://perpbn.multiply.com
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 10. Treasury Single Account (TSA) adalah satu rekening dimana semua penerimaan negara masuk dan semua pengeluaran negara dibayar dari rekening tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk dapat melaksanakan pengelolaan kas yang baik. 11. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. 12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada BUN atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. 13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada bank operasionallkantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.
14. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan dilakukan melalui Kerja yang tidak mungkin mekanisme pembayaran langsung. 15. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 16. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito. http://perpbn.multiply.com
Surat Perintah Mernbayar Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PNKuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP dan membebani MAK transito. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. Surat Perintah Mernbayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah SPM Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM Penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh Kuasa PA pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kusa PNPejabat Pernbuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran untuk pembayaran honorarium, remunerasi, vakasi, uang makan, dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. BAB II PENGELUARAN ANGGARAN
Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, dan SPMLS yang dananya bersumber dari DIPA BRR NADNias ditetapkan sebagai berikut:
http://perpbn.multiply.com
a. SPM-GUP dan SPM-UP harus sudah diterirna KPPN Khusus Banda Aceh paling larnbat tanggal 7 Desernber 2007 pada jam kerja; b. SPM-TUP harus sudah diterirna KPPN Khusus Banda Aceh paling larnbat tanggal 12 Desernber 2007 pada jam kerja;
c.
(2)
(3)
SPM-LS harus sudah diterirna KPPN Khusus Banda Aceh paling larnbat tanggal 14 Desernber 2007 pada jam kerja.
Penerbitan SP2D-GUP, SP2D-UPTTUP, dan SP2D-LS oleh KPPN Khusus Banda Aceh diatur sebagai berikut: a.
SP2D-GUP dan SP2D-UP diterbitkan paling larnbat tanggal 10 Desernber 2007 pada jam kerja;
b.
SP2D-TUP diterbitkan paling larnbat tanggal 14 Desernber 2007 pada jam kerja;
c.
SP2D-LS diterbitkan paling larnbat tanggal 18 Desernber 2007 pada jam kerja.
Penerbitan SP2D untuk pernbayaran biaya perneliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada akhir tahun anggaran; b. Untuk rnasa perneliharaan sarnpai dengan tanggal 31 Desernber 2007, biaya perneliharaannya dapat dibayarkan dengan dilarnpiri fotokopi jarninan bank yang telah disahkan oleh PNKuasa PA minimal sebesar jurnlah tagihan dan rnasa berlakunya berakhir bersarnaan dengan rnasa perneliharaan; c. Untuk rnasa perneliharaan yang rnelarnpaui Tahun Anggaran 2007, apabila akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2007, biaya perneliharaannya dibayarkan paling larnbat pada tanggal 18 Desember 2007 dengan dilarnpiri fotokopi jarninan bank yang telah disahkan oleh PNKuasa PA minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan rnasa perneliharaan dengan mencanturnkan tanggal dan nornor jarninan bank pada uraian SPM berkenaan; d. Jarninan bank sebagairnana dirnaksud pada huruf b dan c dicairkan segera oleh PNKuasa PA apabila terjadi wan-prestasi; http://perpbn.multiply.com
e. Untuk masa pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2007, tapi belum sempat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2007, biaya pemeliharaannya dapat dibayarkan sepanjang dananya dialokasikan dalam DIPA-UDIPA Tahun Anggaran 2008. (4)
Pembayaran honorarium, remunerasi dan uang lembur bulan Desember 2007 dibayarkan pada bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(5)
Pembayaran Langsung untuk pekerjaan beban Rekening Khusus (RK) bagi pinjaman dan hibah luar negeri yang belum 'closing date', KPPN Khusus Banda Aceh hams menyampaikan SPPD-RK kepada Kantor Bank Indonesia paling lambat tanggal 18 Desember 2007 pukul 16.00 waktu setempat.
(1)
Pengajuan SPM-LS kepada KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam kerja untuk pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makananllauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekejaannya baru dapat dibuat tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 diatur sebagai berikut: a.
Pelaksanaan peketjaan harus sudah selesai 100% pada akhir Tahun Anggaran;
b. PAlKuasa PA melampirkan: I) Surat Perjanjian Pembayaran antara PAlKuasa PA dengan pihak ketigalrekanan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini; '
2) Asli jaminan bank, yang masa berlakunya berakhir sampai dengan kontrak berakhir, dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah tagihan dan dengan masa pengajuan klaim selama 30 hari; 3) Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN Khusus Banda Aceh untuk
mencairkan
jaminan
bank
dengan
http://perpbn.multiply.com
rnenggunakan formulir sebagairnana dalarn Larnpiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut di atas harus sudah diterirna KPPN Khusus Banda Aceh paling larnbat 5 (lirna) hari kerja (diluar cuti bersarna) sejak kontrak selesai. d. Kepala KPPN Khusus Banda Aceh wajib meneliti keabsahan jarninan bank dengan rnelakukan konfirmasi kepada bank penerbit. e. Dalam ha1 jarninan bank tidak sah, KPPN Khusus Banda Aceh mengembalikan SPM-LS berkenaan. f.
PAlKuasa PA wajib rnernbuat pemyataan wanprestasi apabila pihak ketiga wan-prestasi dan rnenyarnpaikannya kepada Kepala KPPN Khusus Banda Aceh pada kesempatan pertarna.
g. Kepala KPPN Khusus Banda Aceh pada hari kerja berikutnya rnengajukan klaim pencairan jarninan bank untuk untung Kas Negara sebagai pengernbalian belanja Tahun Anggaran 2007 atau pendapatan lain-lain (Akun 423999) Tahun Anggaran 2008 apabila sarnpai dengan akhir hari kerja kelirna KPPN Khusus Banda Aceh tidak rnenerirna Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau rnenerirna Laporan wan-prestasi dari PAlKuasa PA. h. Penerbitan SP2D untuk pekejaan fisik, perneliharaan gedung, penyediaan rnakananllauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya secara kontraktual sebagairnana dirnaksud di atas paling larnbat tanggal 18 Desernber 2007. (2)
Dalarn ha1 pelaksanaan pekerjaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan 100% sarnpai dengan akhir Tahun Anggararr 2007, diatur sebagai berikut: a.
PAIKuasa PA rnenyarnpaikan laporan tertulis tingkat kernajuan penyelesaian pekejaan terakhir paling larnbat 5 (lima) hari kerja (diluar cuti bersama) sejak tanggal kontrak selesai.
b. Kepala KPPN Khusus Banda Aceh pada hari keja berikutnya rnengajukan klairn pencairan jarninan bank untuk untung Kas Negara sebesar yang tidak dapat persentase pekejaan diselesaikan berdasarkan laporan sebagairnana http://perpbn.multiply.com
dimaksud pada huruf a, sebagai pengembalian belanja Tahun Anggaran 2007 atau Pendapatan Lain-Lain (Akun 423999) Tahun Anggaran 2008. BAB Ill PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN Pasal4 UPKUP yang telah digunakan, dapat diajukan SPM GUP Nihil paling lambat tanggal 17 Desember 2007 pada jam kerja atas beban Tahun Anggaran 2007.
SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, oleh KPPN Khusus Banda Aceh diterbitkan SP2D-GUP Nihil paling lambat tanggal 18 Desember 2007.
Sisa dana UPITUP Tahun Anggaran 2007 yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun dalam rekening banWpos) oleh Bendahara Pengeluaran disetorkan kembali ke Rekening Kas Negara pada Bank PersepsilKantor Pos Persepsi sebagai Penerimaan Pengembalian UP Dana RupiahlDana PHLN (MAP 8151111815112) paling lambat tanggal 28 Desember 2007.
(1) Sisa dana UPKUP yang ada di rekening Bendahara Pengeluaran pada banWpos pada tanggal 28 Desember 2007 pukul 11.30 waktu setempat dipindahbukukan secara otomatis oleh banWpos ke Rekening Kas Negara pada Bank PersepsilKantor Pos Persepsi sebagai Penerimaan Pengembalian UP Dana RupiahlDana PHLN (MAP 8151111815112). (2) BanWKantor Pos pemegang rekening Bendahara Pengeluaran menyampaikan Nota Debet kepada bendahara yang bersangkutan untuk kemudian I(satu) lembar fotokopinyalsalinannya disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran ke KPPN Khusus Banda Aceh. (3) Kepala KPPN Khusus Banda Aceh agar memberitahukan kepada semua Pimpinan BanWKantor Pos dalam wilayah kerjanya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). http://perpbn.multiply.com
(1) UP/TUP yang sampai dengan tanggal 18 Desember 2007 telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP Nihilkan, dan sisa dana UP/Tl.JPyang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 diperhitungkan pada dana DIPA-L Tahun Anggaran 2008. (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dicatat dalam Kartu Pengawasan Kredit Tahun Anggaran 2007 dan 2008 serta dibukukan sebagai Penerimaan Pengembalian UP Tahun Anggaran yang Lalu (MAP 815114).
Apabila sisa dana UP/TUP akhir Tahun Anggaran 2007 tersebut diperhitungkan dengan dana DIPA-L Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka atas bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, Satuan KerjalKuasa PA yang bersangkutan dapat mengajukan SPM-GUP atas beban DIPA-L Tahun Anggaran 2008.
Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta UPrrUP yang telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP Nihil-kan dan sisa dana UP/TUP yang belum disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I), maka KPPN Khusus Banda Aceh melakukan penutupan dengan cam mencetak Kartu Pengawasan Kredit Tahun Anggaran 2007 Satuan KerjaIKuasa PA berkenaan dan disahkan Kepala Seksi Penyaluran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. BAB IV PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT Pasalll Untuk pencairan SP2D mulai tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 18 Desember 2007, KPPN Khusus Banda Aceh setiap hari wajib menyampaikan perkiraan kebutuhan dana untuk hari berikutnya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
http://perpbn.multiply.com
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
Kepala KPPN Khusus Banda Aceh diminta agar memberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini secepatnya kepada Kepala Satuan KerjaIKuasa PA di lingkungan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Pimpinan Kantor Bank Indonesia, Pimpinan Bank mitra kerja, dan Kepala Kantor Pos di wilayah kerjanya. BAB VI KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H A W NOMOR PER- 78 IPBR007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUKKANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA KHUSUSBANDAACEH
I
DEPARTEMENILEMBAGA
............................................................................
................................................................................................................. .................................................................................................................... -- - -------------*
*
mw
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini : Narna
.................................................................... (1)
NIP
.................................................................... (2)
Jabatan
Pejabat Pernbuat Kornitrnen ..................... .(3)
:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.
Perhitungan yang terdapat pada
.............(4) ......... ..bulan ...............(5) ..............
bagi Satuan Kerja ..........(3)........telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja .............(3) ............... 2.
Apabila
di
kernudian
hari
terdapat
kelebihan
atas
pernbayaran
honorariurnlrernunerasilvakasiluangrnakan PNSluang lembur*) tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara. Dernikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya.
..................(S), ....................(7) a.n. PAIKuasa PA Pejabat Pernbuat Kornitrnen .......(3)..........
..........................(8) Nama Lengkap NIP *) coret yang tidak perlu
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
No. (1)
Uraian Isian
Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat.
(2) Diisi dengan NIP penanda tangan surat. (3)
Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan.
(4)
Diisi dengan daftar perhitungan pernbayaran honorariurnlremunerasil vakasiluang makan PNSIuang lembur.
(5)
Diisi dengan bulan pembayaran yang dimintakan.
(6)
Diisi dengan ternpat penandatanganan surat.
(7) Diisi dengan tanggal penandatanganan surat. (8)
Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempellcap dinas.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 78 IPB12007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUKKANTORPELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUSBANDAACEH
SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN
Pada hari ini, ......(I ) ...... tanggal ......(2). ......., bertempat di ...(3).. . , kami yang bertanda tangan'di bawah ini: I.
Nama Jabatan
............(4)
: PAJKuasa PAIPejabat Pembuat Komitmen ......(5)......
Berdasarkan SK .......(6)......... tanggal ...........(7)............ Nomor ............(8) Selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA II. Nama .............(9) Jabatan : ...........(10)........ Selanjutnya disebut PlHAK KEDUA PlHAK PERTAMA DAN PlHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PlHAK dan atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Dengan ini menyepakati hat-ha1 sebagai berikut: 1
PlHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp...(11)... (dengan huruf) atas pembayaran pekerjaan ...( 12)....., yang penyelesaiannya tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.
2.
PIHAK PERTAMA membayar tagihan PlHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM-LS setelah menerima Jaminan Bank .......(13) ....... tanggal ......(14)....... Nomor .........(15)........
3.
Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak, PlHAK PERTAMA wajib membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN .....(16)..., paling lambat 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk hari liburlcuti bersama) sejak kontrak selesai.
4.
Dalam ha1 PlHAK PERTAMA tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala KPPN ....(16)....., sebagaimana dimaksud pada butir 3, PlHAK KEDUA menyetujui Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh Kepala KPPN berdasarkan Surat Kuasa Nomor .....(l7).. .....tanggal.. ......(18)....... untuk untung Kas Negara. http://perpbn.multiply.com
5.
Dalarn ha1 tejadi wan-prestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua, PlHAK PERTAMA wajib rnernbuat pernyataan wan-prestasi dan rnenyarnpaikannya kepada Kepala KPPN ...(16)....
6.
Berdasarkan pemyataan wan-prestasi sebagairnana dirnaksud pada butir 5, Kepala KPPN ...( 16).... berdasarkan Surat Kuasa Nornor ....( 17)... tanggal ....(18).... rnencairkan Jarninan Bank untuk untung Kas Negara.
7. Perselisihan yang tirnbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pernbayaran ini, tidak rnenunda pencairan Jarninan Bank yang dilakukan oleh Kepala KPPN. Demikian Surat Perjanjian Pernbayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PlHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagairnana tersebut diatas, dibuat dalarn rangkap 2 (dua) asli masing-masing berrnaterai cukup untuk PARA PlHAK dan mernpunyai kekuatan hukurn yang sama. Pihak Pertarna PAlKuasa PAIPejabat Pernbuat Kornitrnen
Pihak Kedua PirnpinanlDirektur ...(21)....
Narna .. NIP
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN
nda tangan pejabat PAlKuasa PAlPejabat Pembuat
I http://perpbn.multiply.com
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 78 IPBn007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH D M MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUKKANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA KHUSUSBANDAACEH
SURAT KUASA Nornor : .................(1).......... Yang bertanda tangan di bawah ini: I.
II.
............(2). ....................
Narna Jabatan
:
Narna NIP Jabatan
: ............ (7). ........................ : ............(8)...................... : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ......(9). .....
: PNKuasa PAlPejabat Pernbuat Kornitrnen ............(3)..............
Berdasarkan SK .......(4).. .... tanggal ........(5)....... Nornor .......(6)
Untuk rnencairkan Jarninan Bank: 1. Bank 2. Tanggal Jarninan Bank 3. Nornor Jarninan Bank 4. Senilai 5. Untuk Pekerjaan 6. Sesuai dengan Kontrak tanggal dan nomor
(10) (11) (12) Rp ..............(13) ........... (dengan huruf) (14) (15)
Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagairnana mestinya.
................(16) ......., .... Desernber 2007 Yang rnenerirna kuasa Kepala KPPN
Yang rnernberi kuasa Kuasa PNPejabat Pernbuat Kornitrnen (19)
Rp6.00 (.......................(20)....................1 Mengetahui, PirnpinanlDirektur .... (21)
............
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT KUASA
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-84lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan, Dana Alokasi Urnurn disalurkan dengan cara pernindahbukuan dari Rekening Kas Urnurn Negara ke Rekening Kas Urnurn Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan, sebelurn ditetapkannya Rekening Kas Urnurn Negara dan Rekening Kas Urnurn Daerah, penyaluran Dana Perirnbangan dilakukan rnelalui Rekening Bendahara Urnum NegaralKas Negara ke Rekening Kas Daerah;
Mengingat
:
c.
bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara telah rnenetapkan Rekening Kas Urnurn Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1151PMK.0612006 tentang Penetapan Rekening Kas Urnurn Negara;
d.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nornor 82lPMK.0512007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Urnurn Negara, Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalarn rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
e.
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Urnum (DAU) Melalui Rekening Kas Urnurn Negara;
I. Undang-Undang
Nornor
1 Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, http://perpbn.multiply.com Tarnbahan Lembaran
583
Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.0612006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82lPMK.0512007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA.
BAB l KETENTUAN UMUM
Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dirnaksud dengan: 1.
Pernerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Pernda adalah Gubemur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.
Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pernerataan kernampuan keuangan antardaerah untuk rnendanai kebutuhan daerah dalarn rangka pelaksanaan desentralisasi.
3.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DlPA DAU, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
http://perpbn.multiply.com
MenteriIPimpinan Lembaga serta disahkan oleh Dlrektur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pencairan DAU serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 4.
DlPA Dana Penyeimbang DAU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pencairan Dana Penyeimbang DAU serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
5.
DlPA Dana Tunjangan Kependidikan adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pencairan Dana Tunjangan Kependidikan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
6.
Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran, yang PAlKuasa PA, adalah selanjutnya disingkat MenteriIPimpinan Lembaga atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negaral Lembaga yang bersangkutan.
7.
Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umurn Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh GubemurlBupatiMlalikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9.
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal PerbendaharaanlDirektur Pengelolaan Kas NegaralKepala Subdirektorat Kas Umum Negara yang berwenang menandatan~anisurat-surat pencairan dana atas beban Rekening KGUmum ~ e ~ a r a .
10. Surat p rmintaan Pembayaran DAU, yang selanjutnya d i s i n g d SPP DAU, adalah dokumen yang dibuatlditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran DAU dan disampaikan http://perpbn.multiply.com
kepada PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar berkenaan. Surat Perintah Membayar Langsung DAU, yang selanjutnya disingkat SPM-LS DAU, adalah surat perintah membayar langsung kepada Pemda yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk mencairkan DAU. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM-LS DAU. Kuitansi adalah tanda terima sejumlah uang atas pencairan DAU dari Kuasa BUN Pusat yang diterima oleh Pemda bermeterai cukup (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Surat Pemyataan Ringkasan Penggunaan Dana adalah suatu daftar yang berisi pernyataan PAlKuasa PAlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan atas kegiatan transaksi-transaksi belanja negara (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Daftar Penerima DAU adalah suatu daftar yang berisi nama jabatan GubernurlBupatiNValikota, jumlah uang, nomor dan nama rekening, nama bank (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). BAB II PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa PA pencairan DAU menerbitkan surat keputusan penunjukkan pejabat yang ditunjuk sebagai: a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanjalpenanggung jawab anggaran kegiatanlpembuat komitrnen, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen; b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, http://perpbn.multiply.com
yang seianjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM. (2) Tembusan surat keputusan penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan dilengkapi bukti identitas din pejabat yang bersangkutan, antara lain Nama, NIP, PangkatIGolongan Ruang, Jabatan, KantorlSatuan Kerja, Cap dinas KantorISatuan Kerja, dan Spesimen Tanda Tangan. BAB Ill PROSEDUR PENERBITAN SPM
(1)
Daftar Alokasi DAU bulanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar penerbitan SPM-LS DAU.
(2)
Berdasarkan Daftar Alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembuat Kornitmen membuat dan menandatanganiSPP DAU dan Daftar Penerima DAU.
(3)
Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP DAU dilampiri Daftar Penerima DAU dan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana kepada Pejabat Penandatangan SPM.
(4)
Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA DAU merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
(I)Pejabat Penandatangan SPM melakukan perneriksaan atas SPP DAU sebagai berikut: a. pemeriksaan keabsahan DlPA DAU; b. pemeriksaan Daftar Penerima DAU; c. perneriksaan
Surat Penggunaan Dana; dan
Pemyataan
Ringkasan
d. pemeriksaan kesesuaian tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dengan spesimen yang diterima. http://perpbn.multiply.com
(2)
Pejabat Penandatangan SPM rnernbuat dan rnenandatangani SPM-LS DAU apabila hasil perneriksaan atas SPP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah rnernenuhi persyaratan.
(3) SPM-LS DAU yang mernuat nilai nominal rnata uang
rupiah ditulis dalam angka rupiah penuh tanpa angka sen dibelakang korna.
(4)
Pejabat Penandatangan SPM rnenyampaikan SPM-LS DAU dilarnpiri Daftar Penerirna DAU dan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana, beserta Arsip Data Kornputer (ADK) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat 5 (lirna) hari kerja sebelurn tanggal 1 bulan berikutnya. BAB IV PROSEDUR PENERBITAN SP2D
(1)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara rnelakukan pengujian atas SPM-LS DAU yang disarnpaikan oleh Pejabat Penandatangan SPM sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal4 ayat (4).
(2) Pengujian SPM-LS DAU sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari pengujian substantif dan formal. (3)
Pengujian substantif dilakukan untuk: a. rnenguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercanturn dalam SPM-LS DAU; b. menguji ketersediaan dana pada kegiatanlsubkegiatanlMAK dalarn DlPA DAU yang ditunjuk dalam SPM-LS DAU; dan c. menguji keabsahan Daftar Penerima DAU dan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana.
(4)
Pengujian formal dilakukan untuk: a. Mencocokkan tandatangan Pejabat Penandatangan SPM, Cap dinas kantorjsatker PAIKuasa PA dengan spesimen yang diterima; b. rnemeriksa kebenaran cara penulisan pengisian Daftar Penerima DAU, terrnasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; dan http://perpbn.multiply.com
c. memeriksa kebenaran dalam penulisan SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan: a.
penerbitan SPPD, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan; atau
b.
pengembalian SPM kepada Pejabat Penandatangan SPM, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.
(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pencairan dana melalui Rekening Kas Umum Negara dengan menerbitkan SP2D kepada GubernurlBupatiMlalikota untuk untung Rekening Kas Umum Daerah pada awal hari kerja bulan berkenaan. (2) SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUN Pusat. (3) SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul 'Direktorat Jenderal Perbendaharaan" dengan peruntukan sebagai berikut: a. lembar ke-I kepada Bank Indonesia, dilampiri format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; b. lembar ke-2 kepada Pejabat Penandatangan SPM, dilampiri SPM lembar ke-2 yang telah diberi cap "Telah Diterbitkan SP2D Tanggal ............. Nomor ................";dan c. lembar ke-3 sebagai pertinggal di Unit Verifikasi dan Akuntansi, dilampiri SPM lembar ke-I beserta Daftar Penerima DAU dan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana.
(1)
Dalam ha1 transfer dana DAU yang ditunjuk pada SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditolak oleh bank tempat Rekening Kas Umum Daerah, Bank Indonesia mengembalikan transfer dana DAU ke Rekening Dana Perimbangan.
http://perpbn.multiply.com
(2)
Pengernbalian transfer dana DAU sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada hari yang sarna.
(3)
Paling larnbat 1 (satu) hari setelah diterimanya pernberitahuan dari Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara rnemberitahukan secara tertulis kepada Kuasa PA bahwa transfer dana DAU dikernbalikan.
(4)
Berdasarkan surat pemberitahuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), Kuasa PA mengajukan perrnintaan pernbayaran pengernbalian dana DAU kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dilarnpiri dengan surat penegasan sebagairnana ditetapkan dalarn V Peraturan Direktur Jenderal Larnpiran Perbendaharaan ini.
(5)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyarnpaikan surat permintaan pernbayaran kembali dana DAU kepada Bank Indonesia berdasarkan perrnintaan Kuasa PA sebagaimana dirnaksud pada ayat (4). BAB V AKUNTANSI DAN PELAPORAN
GubernurlBupatiMlalikota wajib menyampaikan kuitansi sebagai tanda bukti penerirnaan dana DAU untuk bulan berkenaan kepada Pejabat Pernbuat Kornitrnen paling larnbat 5 (lirna) hari kerja setelah uang diterirna di Rekening Kas Urnurn Daerah.
(1) (2)
(3)
Kuasa PA wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan DAU. Kuasa PA wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan DAU yang diakuntansikan oleh Kuasa PA dengan data transaksi keuangan DAU yang diakuntansikan oleh Kuasa BUN. Kuasa PA wajib rnenyusun laporan keuangan berdasarkan Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat. http://perpbn.multiply.com
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasalll Ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku mutatis mutandis terhadap Pencairan Dana Penyeimbang DAU dan Dana Tunjangan Kependidikan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 84 lPB12007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKFNlNC WAC I IMI ILA NFCARA
Selaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara Pusat Jurnlah uang
:
(2) ......
Terbilang
:
(3)......
Untuk Keperluan
:
Pencairan Dana Alokasi Umum Bulan (04)...... Tahun
(5)......
Jurnlah uang tersebut di atas telah diterima di Rekening Kas Urnurn Daerah pada: Tanggal : (9)...... Nornor Rekening : (10)...... Nama Bank : (1 1)......
(8)...... (Narna lengkap)
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN KUITANSIIBUKTI PENERIMAAN DAU
(11)
I Diisi nama bank tempat Rekening Kas Umum Daerah
http://perpbn.multiply.com
I
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 84 lP812007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA
SURAT PERNYATAAN RINGKASAN PENGGUNAAN DANA Nornor: (1)..... 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Satuan KerjaISKS Kode Satuan Kerja Nornorflanggal DlPA Sub Kegiatan Klasifikasi Belanja
: (2) .....
: (3).....
: (4)..... : (5)..... : (6) .....
Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna AnggaranlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan*) menyatakan bahwa dana yang disediakan dalam Daflar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nornor (7)..... Tanggal (8)..... (Revisi)..... (9) digunakan untuk keperluan kegiatan sebagai berikut: No
MAK
Penerima
Uraian
Jurnlah (Rupiah)
(10).....
(11).....
(12).....
(13) .....
(14)......
Jurnlah
Bukti-bukti pengeluaran anggaran tersebut di atas disimpan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna AnggaranlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan untuk kelengkapan adrninistrasi dan perneriksaan aparat pengawasan fungsional. Dernikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
......., ............................. (15) Pengguna Anggaranl Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan *)
(Narna lengkap) NIP *) coret yang tidak perlu http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERNYATAAN RINGKASAN PENGGUNAAN DANA
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTURJENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- &Z lPB12007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA
Lampiran Surat Perintah Membayar Langsung DAU Nomor Tanggal DAFTAR PENERIMA DAU
No.
GubernurlBupatiMlalikota
Jurnlah Uang
1
2
3
Rekening Kas Umum Daerah Nomor Rekening
Narna Rekening
Bank
4
5
6
Jumlah
Pejabat Penandatangan SPM,
(Nama lengkap) NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKIUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 84 IPBIZ007 TENTANG TATA CARA PENCAlRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) M E W U l REKENING KAS UMUM NEGARA
Larnpiran Surat Perintah Pencairan Dana DAU Nornor Tanggal :
No.
GubernurlBupatiMlalikota
Jurnlah Uang
1
2
3
Rekening Kas Urnurn Daerah Nornor Rekening
Narna Rekening
Bank
4
5
6
Jumlah
Kuasa Bendahara Urnurn Negara,
(Narna lengkap) NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 84 IPBRW7 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA
SURAT PENEGASAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DANA ALOKASI UMUM Nomor: (1).....
Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna AnggaranlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan*) menegaskan bahwa Dana Alokasi Urnum yang dikernbalikan ke Rekening Dana Perimbangan berdasarkan Surat (2) ...... agar dibayarkan kembali kepada Pernerintah Daerah, dengan rincian: No.
GubernurlBupatiMlalikota
Jumlah
Nomor Rekening
Nama Rekening
Bank
(3).....
(4)......
(5).....
(6).....
(7)......
Jurnlah
(8)......
Demikian Surat Penegasan ini dibuat dengan sebenamya.
........., ...........................(9) Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna AnggaranlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan *)
(Nama lengkap) NIP *) coret yang tidak perlu
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PENEGASAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DANA ALOKASI UMUM
(4)
Diisi jumlah uang DAU yang dbayarkan kernbali
(5)
Diisi nomor Rekening Kas Umurn Daerah
(6)
Diisi nama Rekening Kas Umurn Daerah
(7)
Diisi nama bank ternpat Rekening Kas Umum Daerah
(8)
Diisi hasil penjumlahan (dari angka 4)
(9)
Diisi ternpat, tanggal, bulan, dan tahun surat penegasan pernbayaran pengembalian DAU dibuat
(10)
Diisi tanda tangan Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna AnggaranIPenanggung jawab kegiatan dan dibubuhi cap dinas KantorISatuan Keja Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna AnggaranIPenanggungjawab kegiatan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
X. ORGANISASI & TATA LAKSANA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Catatan : Triwulan IV Tahun 2007 tidak ada Swat Edaran Ditjen PBN Mengenai ORGANISASI & TATA LAKSANA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
XI. K E P E G A W A I A N
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Catatan :
Triwulan IV Tahun 2007 tidakada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai KEPEGAWAIAN
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara. Di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
SURAT EDARAN Nomor SE-9lIPB.112007 TENTANG PENYETORAN SALDO AKHlR TKPKN BULAN DESEMBER 2007 Sehubungan akan berakhimya tahun anggaran 2007, perlu kiranya diberitahukan bahwa saldo akhir Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) bulan Desember 2007 agar segera disetorkan ke Rekening Kas Negara dengan menggunakan formulir SSPB, yang pengisiannya adalah sebagai berikut : a.
KementerianILembaga
:
069 (Belanja Lain-lain)
b.
Unit Organisasi Eselon I
:
03 (Belanja Lain-lain)
c.
Fungsi,Sub Fungsi, Program
:
01.90.19
d.
Kegiatan, Sub Kegiatan
:
2684.0001
e.
Satuan Kerja
:
999355 (Sekretariat Jenderal Depkeu)
f.
Mata Anggaran Pengembalian Belanja
:
512811 Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan KhusudKegiatan)
Selanjutnya SSPB dimaksud agar diIampirkan pada SPJ TKPKN bulan Desember 2007 dan disampaikan ke Sekretariat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan u.p. Bagian Keuangan.
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2007 Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Siswo Sujanto NIP 060031000
Ternbusan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Keuangan.
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
TRIWULAN IV OKTOBER 2007 - DESEMBER 2007
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN http://perpbn.multiply.com
KATA PENGANTAR Penyelenggaraan administrasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Penclapatan dan Belanja Negara (APBN) pada hakekamya merupakan praktek hukum administrasi Keuangan Negara. Oleh karena itu p y ~ g administrasi g ~ dimaksud hams dilakukan berdasarkan d a d atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan dari waktu ke waktu, pemerintah menjawab berbagai pennasalahan administratif yang berdimensi hukum ini dengan menerbitkan berbagai ketentudperaturan perundang-undangan. Sebagai sarana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dirnaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat-surat edaran sebagai pRdaman pehksanaan bagi seluruh instansi di lingkungan Direktorat Jendr:ral Perbendaharaan, khususnya, dan instansi kementerian teknis mkait sf.Jt;t instansi mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada
-Ya. Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan kemudahan untuk melakukan rujukan terhadap surat-surat edaran yang telah diterbitkan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyajikan "Himpunan Peraturan Perbendaharaan Direktorat JenderaI Perbendaharaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2007" yang merupakan kompilasi dari Bulan Oktober 2007 s/d Desember 2007 Semoga bermanfaat dalam melengkapi khazanah kepustakaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Jakarta, Desember 2007 . Direktorat Jenderal Perbendaharaan / -
SISWO SUJANTO NIP. 060031000
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DAFTAR PENGELOMPOKAN MASALAH
I.
PENDAPATAN 1 PENERJMAAN NEGARA
11.
BELANJA PEMERINTAH PUS AT (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Lain-lain)
111.
BELANJA DAERAH (Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian)
N. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI v.
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
VI.
PENGELOLAAN BARANG MILIWKEKAYAAN NEGARA
VII.
PENGELOLAAN KAS NEGARA
VIII.
INFORMAS1 & AKUNTANSI
IX.
UMUM (Tata Usaha, Kesekretariatan)
X.
ORGANISASI & TATA LAKSANA
XI.
KEPEGAWAIAN
XII.
KEUANGAN
XIII.
PERLENGKAPAN
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DAFTAR IS1 SE DITJEN PERBENDAHARAANDAN PERATURAN DITJEN PERBENDAHARAAN TRIW. IV TAHUN 2007
No.
Perihal
Tanggal
Nomor Surat
Sumber
(2)
(3)
(4)
(5)
08-1 1-2007
SE-87PBl2007
Dit. PA
3
26-1 1-2007
SE-88PBl2007
Dit. PA
1i
(1)
Halaman (6)
I. PENDAPATANI PENERIMAAN NEGARA 1.
2.
Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi bulan Januari sampai dengan September 2007. Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA yang berasal dari Setoran PNBP Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap IV TA 2007. 11. ' BELANJA PEME-
RINTAH PUSAT 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.
, 10-10-2007
SE-42/PB/2007
Dit. PA
21
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional ~ e n ~ h u l u .
11- 10-2007
SE-43PB12007
Dit. PA
25
3.
Tunjangan Fungsional Pemetaaan.
Jabatan Surveyor
11-10-2007
SE-44/PB/2007
Dit. PA
29
4.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
1 1-10-2007
SE-45PBl2007
Dit. PA
33
5.
Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi.
1 1-10-2007
SE-46PBl2007
Dit. PA
37
Jabatan Penyelidik
1 1- 10-2007
SE-47PBI2007
Dit. PA
41
6.
Tunjangan
Fungsional Bumi.
VII
http://perpbn.multiply.com
-
SE-48PBl2007
Dit. PA
45
11 10-2007
-
SE-49PBl2007
Dit. PA
49
jabatan Tunjangan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
11-10-2007
SE-50P Bl2007
Dit. PA
53
10.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran.
1 1-10-2007
SE-5 1PBl2007
Dit. PA
57
11.
Jabatan Tunjangan Fungsional Perantara Hubungan Industrial.
11- 10-2007
SE-52iPBl2007
Dit. PA
63
12.
Tunjangan Fungsional Radiasi.
Jabatan Pengawas
1 1- 10-2007
SE-53PBl2007
Dit. PA
67
13.
Tunjangan Fungsional Nuklir.
Jabatan Pranata
11-10-2007
SE-54PBl2007
Dit. PA
71
14.
Tunjangan Jabatan Fungsional Agen.
11- 10-2007
SE-55PBl2007
Dit. PA
75
15.
Tunjangan Fungsional Penndustrian Perdagangan.
Jabaan Penyuluh dan
11-10-2007
SE-56PBl2007
Dit. PA
79
16.
Jabatan Tunjangan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
11- 10-2007
SE-57PBf2007
Dit. PA
83
17.
Tunjangan Fungsional Meteorologi Geofisika.
Jabaan Pengamat dan
1 1- 10-2007
SE-58P Bl2007
Dit. PA
87
18.
Tunjangan Fungsional
Jabatan Pemeriksa
1 1-10-2007
SE-59PBl2007
Dit. PA
91
Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Jabatan Tunjangan Fungsional Polisi Kehutanan.
11 10-2007
9.
7. 8.
http://perpbn.multiply.com
VIII
Paten dan Merek.
Pemeriksa
19.
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Entornolog Kesehatan,Sanitarian, dministra-tor Kesehaan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi,Nutrisionis,Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis,dan Teknisi Elektromedis.
11-10-2007
SE-60JPB12007
Dit. PA
95
20.
Tunjangan Fungsional Gunungapi.
Jabatan Pengamat
11-10-2007
SE-6 1JPBl2007
Dit. PA
115
21.
Tunjangan Fungsional Penerbangan.
Jabatan Teknisi
11-10-2007
SE-62lPBl2007
Dit. PA
119
22.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera.
11-10-2007
SE-63PBl2007
Dit. PA
123
23.
Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.
11-10-2007
SE-64/PB/2007
Dit. PA
127
24.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perurnahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan.
1 1- 10-2007
SE-65/PB/2007
Dit.PA
131
25.
Tunjangan
Jabatan
1 1-10-2007
SE-66PBl2007
Dit. PA
139
http://perpbn.multiply.com
Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Tanaman, Benih Pengawas Bibit temak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan. 26.
Jabatan Tunjangan Fungsional Perencana.
11-10-2007
SE-67ffB12007
Dit. PA
153
27.
Tunjangan Fungsional Komputer.
Jabatan Pranata
11-10-2007
SE-68ffBl2007
Dit. PA
157
28.
Tunjangan Jabatan Fungsiional Pranata Hubungan Masyarakat.
11-10-2007
SE-69ff B12007
Dit. PA
161
29.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.
11-1 0-2007
SE-70ff Bl2007
Dit. PA
165
30.
Tunjangan Petugas Pemasyara-katan..
11-10-2007
SE-7 lffBl2007
Dit. PA
169
31.
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.
11-10-2007
SE-7UPBl2007
Dit. PA
173
32.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
11- 10-2007
SE-73PBl2007
Dit. PA
177
3 3.
Tunjangan Fungsional Kepegawaian.
Jabatan Analis
1 1-10-2007
SE-74ff Bl2007
Dit.PA
181
34.
Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.
1 1- 10-2007
SE-75PBl2007
Dit. PA
185
35.
Jabatan Tunjangan Fungsional Perancang . Peraturan Per-undangan-
1 1- 10-2007
SE-76/PB/2007
Dit. PA
189
http://perpbn.multiply.com
undangan. Tunjangan Arsiparis.
Jabatan
11-10-2007
SE-77ffBl2007
Dit. PA
I93
37.
Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur.
11-10-2007
SE-78ffBl2007
Dit. PA
197
38.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
11-10-2007
SE-79ffBl2007
Dit. PA
201
39.
Tunjangan Fungsional Kerja.
Jabatan Pengantar
11-10-2007
SE-80ffBl2007
Dit. PA
205
40.
Tunjangan Fungsional Kehutanan.
Jabatan Penyuluh
11-10-2007
SE-8lffB12007
Dit. PA
209
41.
Jabatan Tunjangan Fungsional Pekerja Sosial.
1 1-10-2007
SE-8uPB/2007
Dit.PA
213
42.
Jabatan Tunjangan Fungsional Widyaiswara.
11- 10-2007
SE-83ffBl2007
Dit. PA
217
43.
Tunjangan Dosen.
11- 10-2007
SE-84ff Bl2007
Dit. PA
221
44.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pernenksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.
11-10-2007
SE-85ffBl2007
Dit. PA
227
45.
Tunjangan Fungsional Agama.
Jabatan Penyuluh
11- 10-2007
SE-86ffBl2007
Dit. PA
233
Uang Lauk Pauk anggota
14-12-2007
SE-93/PB/2007
Dit. PA
237
11-10-2007
PER-66ffBl2007
Dit. PA
239
30.
46.
TNI dan Polri Mulai TA 2008. A7.
Petunjuk pelaksanaan pencairan Dana Bantuan Sosial ke daerah tertinggal lingkup Kementerian Daerah Tertinggal melalui KPPN.
http://perpbn.multiply.com
48.
19.
Petunjuk Pelaksanaan Penyalu-ran dan Pencairan Dana Kegatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pola Surat Pejanjian Kejasama. Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007 melalui KPPN.
14-11-2007
PER68PBl2007
Dit. PA
249
21-1 1-2007
PER-7UPBl2007
Dit. PA
259
50.
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 melalui KPPN.
26-1 1-2007
PER-76/TJB/2007
Dit. PA
269
5 1.
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan melalui KPPN.
04-12-2007
PER-77PBl2007
Dit. PA
277
52.
Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.
13-12-2007
PER-8 1PBl2007
Dit. PKN
287
53.
Teknis Petunjuk Peluncuran ProgramIKegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008.
18-12-2007
PER-8 1alPBl2007
Dit. PA
293
http://perpbn.multiply.com
111. BELANJA DAERAH
1.
Pelaksanaan Pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 di Daerah.
06-12-2007
SE-90/PB/2007
Dit. PA
309
IV. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI V. PEMBIAYAAN
LUAR NEGERI 1.
Petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana Pinjaman IDA Credit No.3658-IND proyek penanggulangan kerniskinan di Perkotaan untuk mendukung program nasional pemberdayaaan masyarakat mandiri (Additional Financing for Second Urban Proverty Project).
09-1 0-2007
PER-64PBl2007
Dit. PKN
3 19
2.
Perdirjen Perbendaharaan tentang Perubahan atas Perdijen Perbendaharaan NO. PER-59PBl2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD N0.4788-INA/IDA Credit No. 4076-IND (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project).
19-1 1-2007
PER-69PBt2007
Dit. PKN
333
3.
Petunjuk
Pelaksanaan
21-1 1-2007
PER-701PB/2007
Dit. PKN
373
http://perpbn.multiply.com
Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah No. TF090003-IND (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement). 4.
Pelaksanaan Petunjuk Penyaluran dan Pencairan D a n Hibah No. TF057097 Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (Co-Financing Grant to Third Kecarnatan Development Project Phase I1 for Smallholder Agribusiness Development InitiativeISADI).
2 1- 1 1-2007
PER-7 1IPBl2007
Dit. PKN
393
5.
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencarian Dana Hibah Statistical Capacity Building (SCB) NO. TF-057574 (Streamlining Data Flows from Regions to the Center under Decentralization Project).
23-1 1-2007
PER-75ffBl2007
Dit. PKN
415
6..
Pembahan atas Perdijen PBN NO. PER18PB12006 tentang Petunjuk Pencairan Dana LoanlCreditlGrant IBRD NO. 471 1-1ND13807INDITF-052 124 (Water Resources and Irrigation Sector Management ProjectlWISMP).
11-12-2007
PER-79IPBl2007
Dit. PKN
425
7.
Pembahan atas Perdijen PBN Nomor PER25lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant IBRD No. TF055997 (European Union
11-12-2007
PER-80IPB12007
Dit. PKN
431
http://perpbn.multiply.com
XIV
Grant fot Nusa Tenggara Barat-Water Resouce Management Program). VI. PENGELOLAAN BARANGIMILIK KEKAYAAN NEGARA
VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA Permintaan Kebutuhan Dan& Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Kas Posisi selama Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Laporan Kas Posisi tanggal 30 Nopember 2007.
05-10-2007
SE-39PBl2007
Dit. PKN
443
27-11-2007
SE-891PB12007
Dit. PKN
445
3.
Perubahan atas Surat edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-39PBl2007 tentang Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Laporan Kas Posisi selama palaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama.
10-12-2007
SE-92/PB/2007
Dit. PKN
447
4.
Lanjutan Persiapan Pengalihan Adrninistrasi Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Pusat kepada Satuan Keja Kementerian NegaraILembaga.
28-1 2-2007
SE-95PBl2007
Dit. SP
449
5.
Tata cara pengembalian danlatau pendapatan penerimaan dan koreksi pembukuan penerimaan.
11-10-2007
PER45PBI2007
Dit. PKN
465
1.
2.
http://perpbn.multiply.com
6.
Perubahan Kedua atas Perdijen Perbendaharaan NO. PER-1 5PB12007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pernbayaran Melalui Rekening Khusus.
27-12-2007
PER-82PB12007
Dit. PKN
489
7.
Perubahan atas Perdirjen PBN NO. PER73PB12007 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA. 2007.
27-12-2007
PER-83PBl2007
Dit. PKN
497
MII. INFORMASI DAN AKUNTANSI
I.
Pelaporan Rekening Pemerintah pada Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga Tingkat Satuan Kerja.
28-1 2-2007
SE-94P Bl2007
Dit. APK
505
2.
Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum kedalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
11-10-2007
PER471PB/2007
Dit.PK BLU
507
IX. UMUM (Tata Usaha, Kesekretariatan) 1.
Penerimaan' Parse1 pada saat menyambut Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun B a n 2008.
08-1 0-2007
SE-40PB12007
Setditjen
52 1
2.
Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari
09-10-2007
SE-4 Iff B. 112007
Setditjen
523
22-1 1-2007
PER-73PBl2007
Dit. PA
525
Keuangan ke-61
3.
Langkah-langkah
dalam
http://perpbn.multiply.com
XVI
4.
5.
6.
Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007. Peratuaran Bersama antara Ditjen Pengeloaan Utang dan Ditjen Perbendaharaan tentang Tatg Cara Penyampaian dm Dokumen Rekonsiliasi Penarikan dantatau Pembayaran Pinjaman Hibah Luar Negeri. Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 untuk KPPN Khusus Banda Aceh. Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) Melalui Rekening Kas Umum Negara X.
23-1 1-2007
PER-74RBl2007
Dit. PKN
555
07- 12-2007
PER-78PBl2007
Dit. PA
565
28- 12-2007
PER-84PBl2007
Dit. PKN
583
06-12-2007
SE-91/PB.112007
Setditjen
6:11
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
XI. KEPEGAWAIAN XII. KEUANGAN
1.
Penyetoran Saldo Akhir TKPKN bulan Desember 2007. XIII. PERLENGKAPAN
http://perpbn.multiply.com
XVII
http://perpbn.multiply.com
B. DAFTAR IS1 MENURUT TANGGAL Tanggal
Nomor Surat
Q5-10-2007
SE-39PBl2007
(3) Dit. PKN
08-1 0-2007
SE-40PBl2007
09-1 0-2007
SE-41PB. 112007
10-10-2007
(1)
(2)
Halaman
Perihal
Sumber
(4)
(5)
Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Kas Posisi selarna Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
443
Setditjen
Penenmaan Parsel pada saat menyambut Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2008.
521
Setditjen
Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari Keuangan ke-61
523
SE-42./PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bmotor.
21
11- 10-2007
SE-43/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Penghulu.
Jabatan
Fungsional
25
11-10-2007
SE-44PB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Surveyor Prmetaaan.
Fungsional
29
11-10-2007
SE-45PB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengmdali Ekosistem Hutan.
33
1 1-10-2007
SE-46PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Statistisi.
Jabatan
Fungsional
37
1 1- 10-2007
SE-47PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Penyelidik Bumi.
Fungsional
41
11-10-2007
SE-48/PB12007
Dit. PA
45
11-10-2007
SE-49/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
SE-50PBl2007
Dit. PA
-
1 1 10-2007
Tunjangan jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
49
53
http://perpbn.multiply.com
'
11-10-2007
SE-5 1RBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran.
57
1 1-10-2007
SE-52PBl2007
Dit. PA.
Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial.
63
11- 10-2007
SE-53PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pengawas Radiasi.
Fungsional
67
1 1- 10-2007
SE-54RBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pranata Nukiir.
Fungsional
71
11- 10-2007
SE-55PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Agen.
Fungsional
75
11-10-2007
SE-56PB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabaan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.
79
1 1- 10-2007
SE-57RBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsionai Pengawas Farmasi dan Makanan.
83
11-10-2007
SE-58PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Pengamat Geofisika.
Jabaan Fungsional Meteorologi dan
87
1 1-10-2007
SE-59PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek.
91
1 1-1 0-2007
SE-60PB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Entornolog Kesehatan,Sanitarian, dministra-tor Kesehaan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi,Nutrisionis,Bidan, Perawat, Radiografer, Paekam Medis,dan Telcnisi Elektrornedis.
95
11-10-2007
~ ~ - 6 l / P ~ / 2 & 7 Dlt. PA
Tunjangan Jabatan Pengamat Gunungapi.
1 15
Jabatan
Fungsional
http://perpbn.multiply.com
1 1-10-2007
SE-6UPBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Teknis~Penerbangan.
Fungsional
119
11-10-2007
SE-63/PB/2007
DI~.PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera.
123
11-10-2007
SE-64PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.
127
1 1- 10-2007
SE-65lPB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsionzl 131 Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Tekn~k Penyehatan Lingkungan.
11-10-2007
SE-66/PB/2007
Da. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tanaman, Pengawas Benih Pengawas Bibit temak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Pmyakit Ikan, dm Pengawas Benih Ikan.
139
11- 10-2007
SE-671PBI2007
Dit. PA
Tunjangan Perencana
Jabatan
FungstooaI
I53
11-10-2007
SE-68/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pranata Komputer.
Fungslonal
I57
11-10-2007
SE-69/PB/2007
Dlt. PA
Tunjangan Jabatan Fungsiional Pranata Hubungan Masyarakat.
161
1 1 10-2007
SE-70PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pustakawan.
Fungsional
165
11-10-2007
SE-71/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan katan..
Petugas
Pemasyara-
169
11-10-2007
SE-7UPB/2007
Dit. PA
Tunjangan Auditor.
Jabatan
Fungsional
173
1 1- 10-2007
SE-73/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
177
-
XXI
http://perpbn.multiply.com
11-10-2007
SE-741PB12007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian.
Fungsional
18 1
11-10-2007
SE-75PB12007
Dit. PA
Tunjangan Pmeliti.
Jabatan
Fungsional
185
1 1- 10-2007
SE-76P Bl2007
Dit. PA
189
1 1-10-2007
SE-77/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Per-undanganundangan. Tunjangan Jabatan Arsiparis.
11-10-2007
SE-78/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Instruktur.
Fungsional
197
11-10-2007
SE-79/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
20 1
11-10-2007
SE-80PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pengantar Keja.
Fungsional
205
11-10-2007
SE-8 1/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Penyuluh Kehutanan.
Fungsional
209
11-10-2007
SE-82/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Pekeja Sosial.
Fungsional
2 13
11-10-2007
SE-83/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Widyaiswara
Fungsional
2 17
1 1-10-2007
SE-84PBl2007
Dit. PA
Tunjangan Dosen.
22 1
1 1-1 0-2007
SE-85/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Pmilai Pajak Bumi dan Bangunan.
227
11-10-2007
SE-86/PB/2007
Dit. PA
233
08-1 1-2007
SE-87/PB/2007
Dit. PA
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi bulan Januari sampai dengan September 2007.
26-1 1-2007
SE-88PBl2007
Dit. PA
Batas Maksimal Pencairan Dana DIPA yang berasal dari Setoran PNBP Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap IV TA 2007
11
'
Jabatan
193
3
http://perpbn.multiply.com
XXII
27-1 1-2007
SE-89/PB/2007
Dit. PKN
Laporan Kas Posisi tanggal 30 Nopember 2007.
445
06-12-2007
SE-90/PBl2007
Dit. PA
Pelaksanaan Pengesahan daftar Isian Tahun Pelaksanaan Anggaran Anggaran 2008 di Daerah.
309
06-1 2-2007
SE-9 IPB. 112007
Setditjen
Penyetoran Saldo Akhir TKPKN bulan Desember 2007.
6 11
10-12-2007
SE-92PB/2007
Dit. PKN
Pembahan atas Surat edaran Dijen Nomor SEPerbendaharaan 39PB12007 tentang Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Pmyampaian Laporan Kas Posisi selama palaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersarna.
447
14-12-2007
SE-93PB12007
Dit. PA
Uang Lauk Pauk anggota TNI dan Polri Mulai TA 2008.
237
28-12-2007
SE-94/PB/2007
Dlt. APK
Pelaporan Rekening Pemerintah pada Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga Tingkat Satuan Kerja.
505
28-1 2-2007
SE-95PBl2007
Dit. SP
Persiapan Lanjutan Pengalihan Adrninistrasi Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Pusat kepada Satuan Kcja Kementerian Negarakembaga.
449
09-10-2007
PER-64PBl2007
Dit. PKN
Petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana Pinjaman IDA Credit No.3658-IND proyek penanggulangan kemiskinan di Perkotaan untuk mendukung program nasional pemberdayaaan masyarakat rnandiri (Additional Financing for Second Urban Proverty Project).
3 19
11-10-2007
PER-65PBl2007
Dit. PKN
Tata cara pengembalian pendapatan dantatau penerirnaan dan koreksi pernbukuan penmmaan.
465
I
http://perpbn.multiply.com
XXIII
1 1-10-2007
PER-66PB12007
Dit. PA
Petunjuk pelaksanaan pencairan Dana Bantuan Sosial ke daerah tertinggal lingkup Kementerian Daerah Tertinggal melalui KPPN.
239
1 1-1 0-2007
PER-67PBl2007
Dit.PK BLU
Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum kedalarn Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga.
507
14-1 1-2007
PER-68PBl2007
Dit. PA
249
19-1 1-2007
PER-69PB12007.
Dit. PKN
Petunjuk Pelaksanaar. Penyalu-ran dan Pencairan Dana Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pola Surat Perjanjian Kerjasarna Perdijen Perbendaharaan tentang Pembahan atas Perdijen Perbendaharaan No. PER59/PB/2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan lBRD No.4788-INAIIDA Credit No. 4076MD (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project).
21-1 1-2007
PER-701PBI2007
Dit. PKN
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran 373 dan Pencairan Dana Hibah No. TF090003-IND (Nethaland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement).
I
333
2 1-1 1-2007
PER-71/PB/2007
Dit. PKN
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran 393 dan Pencairan Dana Hibah No. TF057097 hogram Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (CoFinancing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for Smallholder Agribusiness Development InitiativeISADI).
21-1 1-2007
PER-7UPBl2007
Dit. PA
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007 melalui KPPN.
259
http://perpbn.multiply.com
22-1 1-2007
PER-731PBD007
Dit. PA
Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007.
525
23-1 1-2007
PER-74PBl2007
Dit. PKN
Peratuaran Bersarna antara Ditjen Pengeloaan Utung dan Ditjen Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Rekonsiliasi Penarikan danlatau Pembayaran Pinjaman Hibah Luar Negeri.
555
23-1 1-2007
PER-75PBl2007
Dit. PKN
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencarian Dana Hibah Statistical Capacity Building (SCB) No. TF-057574 (Streamlining Data Flows from Regions to the Center under Decentralization Project).
4I5
26- I 1-2007
PER-76/PB/2007
Dit. PA
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 melalui KPPN.
269
04-1 2-2007
PER-77ffB12007
Dit. PA
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan melalui KPPN.
277
07-1 2-2007
PER-78PBl2007
, Dit. PKN
Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 untuk KPPN Khusus Banda Aceh.
565
11-12-2007
PER-79PB12007
Dit. PKN
11 - 12-2007
PER-80PB/2007
Dit. PKN
Perubahan atas Perdijen PBN No. 425 PER-1 8PBl2006 tmtang Petunjuk Pencairan Dana LoanICrediVGrant IBRD NO. 471 1-IND13807-INDITF052124 (Water Resources and Irrigation Sector Management Project/WISMP). Perubahan atas Perdijen PBN 431 Nomor PER-25PB12006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant IBRD No. TF-055997 (European Union Grant fot Nusa Tenggara Barat-Water Resouce Management Program).
http://perpbn.multiply.com
xxv
13-12-2007
PER-8 1ffB12007
Dit. PKN
Tunjangan Beras dalam Bmtuk Natura dan Uang.
287
18-12-2007
PER-8 la/PB/2007
Dit. PA
Petunjuk Teknis Peluncuran ProgramKegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008.
293
27-1 2-2007
PER-82PBl2007
Dit. PKN
Perubahan Kedua atas Perdijen 489 Perbendaharaan No. PER15ffBl2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanismc Baru Prmbayaran Melalui Rekening Khusus.
27-12-2007
PER-83lPB12007
Dit. PKN
28-1 2-2007
PER-84ffBl2007
Dit. PA
Perubahan atas Perdijen PBN No. PER-73RBI2007 tentang Langkahlangkah dalam Menghadapi Akhir TA. 2007 Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) Melalui Rekming Kas Umum Negara.
497
583
http://perpbn.multiply.com
I. WNDAPATAN / PENEMMAAN NEGARA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN
TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DlPA (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL IMlGRASl BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2007 Sehubungan dengan DlPA (PNBP) Tahun Anggaran 2007 Direktorat Jenderal lrnigrasi Nornor SP 0005.01013-06.01-12007 serta DlPA (PNBP) Kantor-Kantor lrnigrasi dan Rurnah Detensi lrnigrasi di seluruh Indonesia, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Penerirnaan jasa bidang Keirnigrasian yang telah disetor ke Rekening Kas Negara secara terpusat dari bulan Januari sarnpai dengan bulan September 2007 adalah sebesar Rp.529.112.385.185- (Lima ratus dua puluh sernbilan rniliar seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh lirna ribu seratus delapan puluh lirna rupiah). Dari jurnlah tersebut, yang digunakan sebagai dasar alokasi penggunaan batas Maksirnal Pencairan dana DlPA (PNBP) berkenaan adalah sebesar Rp. 158.733.715.556,(Seratus lima puluh delapan rniliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lirna ratus lirna puluh enarn rupiah).
2.
Dengan adanya alokasi tersebut, KPPN dalarn proses penerbitan SP2D untuk pencairan DlPA (PNBP) berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Bendahara Pengguna bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Mernbayar (SPM) yang diajukan.
3.
Batas rnaksirnal pencairan dana DlPA (PNBP) sarnpai dengan bulan September 2007 sebagaimana ditetapkan dalarn Larnpiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, sedangkan untuk alokasi
http://perpbn.multiply.com
tarnbahan penggunaan dana berikutnya akan disarnpaikan dalarn Surat Edaran selanjutnya. 4.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Sekretaris Jenderal Departernen Hukurn dan HAM 2. Direktur Jenderal Anggaran 3. Direktur Jenderal Irnigrasi, Departemen Hukurn dan HAM 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 5. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 87 /PB/2007 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA DlPA (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL IMlGRASl BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2W7
DAFTAR ALOKASI MAKSIMAL PENCAIRAN DANA PNBP KElMlGRASlAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN DlPA (PNBP) TA 2007 (JANUARI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2007)
I
2
Satkerl Instansl Penpgum 5
1
409272
Diwktorat Jendeml lmignri
No.
Kode Satker
JUMLAH
Pagu DIPNPNBP) 4 Rp 199.897.9M.000 Rp 199.897.958.000
KPPN Pembayar
5 Jakarta l
Kode KPPN 6 Dl8
Maksimal pencairan8.d. saat in1 7 Rp 112.439.245.902 Rp 112.439.245.902
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
114
664681
Rudenim Denpasar
Rp 397.700.000
Denpasar
037
115
664695
Rudenim Kupang
Rp 397.700.000
Kupang
039
Rp 243.838.688
116
664700
Rudenim Jayapura
Rp 400.200.000
Jayapura
063
Rp 245.371.494
JUMIAH JUMLAH TOTAL
Rp 243.838.688
Rp 59.196.146.000
Rp 36.294.469.654
Rp 258.894.104.000
Rp 158.733.715.556
DIREKTUR JENDERAL, ttd
HERR1 PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (sebagaimana daftar terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE-88lPBl2007
BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA YANG BERASAL DARl SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2007 Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahap IV Tahun Anggaran 2007 yang penyaluran dananya dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan ini diminta perhatian Saudara untuk melaksanakan ha!-ha1 sebagai berikut: 1.
PNBP lingkup BPOM Tahun Anggaran 2007 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara secara terpusat dari tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 10 September 2007 sebesar Rp2.272.692.500,(dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dengan jumlah setoran sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka PNBP lingkup BPOM dapat digunakan sampai dengan jumlah pagu pengeluaran DlPA (PNBP) berkenaan sebesar Rp1.954.515.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) atau sampai dengan batas maksimal pencairan 86% (delapan puluh enam persen), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6191KMK.0612001 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berasal dari PNBP BPOM. Jumlah tersebut dapat digunakan sebagai dasar alokasi batas maksimal pencairan dana DlPA
http://perpbn.multiply.com
(PNBP) pada KPPN sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
3.
Pengajuan SPM oleh Satker BPOM tidak perlu dilarnpiri lernbar ke-4 bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
4.
Pernbayaran, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan realisasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar berpedornan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Direktur Jenderal Anggaran 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3. Sekretaris Utarna Badan Pengawas Obat dan Makanan 4. Kuasa Pengguna Anggaran BPOM
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 88 IPB12007 TENTANG BATAS MAKSIMAL PENCAIRAN DANA YANG BERASAL DARl SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2W7
DAFTAR ALOKASI MAKSlMAL PENCAIRAN DANA PNBP LINGKUP BPOM TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2007
10.970.020.000
9.275.065.000
1.176.787.000
a. BPOM
432731
b. Balai Besar POM Jakarta
432747
341.500.000
286.385.000
38.345.000
432753
329.410.000
276.246.000
36.985.000
432762
323.360.000
271.172.000
36.305.000
I
1
I
2. BANDUNG (022) Balai Besar POM Jawa Barat
3.
SEMARANG (026) Balai Besar POM Semarang
1
4.
1 YOGYAKARTA (030)
,
http://perpbn.multiply.com
Balai Besar POM Surabaya 6.
BANDA ACEH (001) Balai Besar POM Banda Aceh
7.
29.266.000
432804
340.550.000
285.588.000
38.235.000
432810
307.310.000
257.713.000
34.500.000
432829
252.770.000
21 1.977.000
28.380.000
432835
212.830.000
178.483.000
23.895.000
PEKANBARU (008) Balai Besar POM Pekanbaru
10.
218.599.000
PADANG (010) Balai Besar POM Padang
9.
260.670.000
MEDAN (004) Balai Besar POM Medan
8.
432790
JAMB1 (012) Balai POM Jambi
http://perpbn.multiply.com
Balai Besar POM Banjarmasin 16.
266.200.000
223.237.000
29.887.000
432897
215.940.000
181.089.000
24.245.000
SAMARINDA (046) Balai Besar POM Samarinda
17.
432881
-
MANADO (049) http://perpbn.multiply.com
Balai POM Kendari 21.
AMBON (061) Balai POM Ambon
22.
232.740.000
195.178.000
26.130.000
432954
318.280.000
266.913.000
35.734.000
432960
254.580.000
213.493.000
28.582.000
DENPASAR (037) Balai Besar POM Denpasar
23.
432948
MATARAM (038) Balai Besar POM Mataram
http://perpbn.multiply.com
DIREKTUR JENDERAL, ttd HERR1 PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
11. BELANJA PEMERINTAH PUSAT (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial ,Belanja Lain-lain).
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
I . Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nornor SE-42lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Berrnotor, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Yang dirnaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Berrnotor, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Berrnotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, diberikan Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor yang dirnaksud dalarn butir 2 sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 107 Tahun 2006, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pemberian Tunjangan Penguji Kendaraan Berrnotor dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, ketentuan tentang Tunjangan Penguji Kendaraan Bennotor sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kejanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan 5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan 6. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 42 IPBI2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2006
JABATAN FUNGSIONAL
Penguji Kendaraan Bermotor
BESARNYA TUNJANGAN
JABATAN
Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia
Rp 440.000,OO
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan
Rp 330.000,OO
Penguji Kendaraan Berrnotor Pelaksana
Rp 225.000,OO
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula
Rp 200.000,OO
Direktur Jenderal,
ttd Herry Purnomo NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-43lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Penghulu adalah pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penghulu adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penghulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penghulu, diberikan Tunjangan Penghulu setiap bulan.
4.
Besarnya Tunjangan Penghulu yang dimaksud dalam angka 3. sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
5.
Pernberian Tunjangan Penghulu dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 3, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang
http://perpbn.multiply.com
Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran Pendapatan dan Belanja Negara.
atas
Beban
Anggaran
7.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
8.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal II Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Agama lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 43 IPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2007
Penghulu Pertama
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nornor SE44/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pernetaan, dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut:
1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pernetaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Surveyor Pernetaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Surveyor Pernetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pernetaan, diberikan Tunjangan Surveyor Pernetaan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Surveyor Pernetaan yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagaimana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Surveyor Pernetaan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Surveyor Pernetaan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 37 tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pemberian Tunjangan Surveyor Pernetaan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-68lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1I Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Utama Bakosurtanal Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 44 lPBIZW7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2007
TUNJANGAN
Surveyor Pemetaan Madya PemetaanAhli
Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Pertama
Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula
I I
I
I
I
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE45lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 34 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistern Hutan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistern Hutan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistern Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistern Hutan, diberikan Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalarn Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 34 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5. Pernberian Tunjangan Pengendali Ekosistern Hutan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain
http://perpbn.multiply.com
yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-65lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal,
Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 45 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2007
Ekosistem Hutan
Hutan Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-46lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATlSTlSl Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 40 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi. dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Statistisi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Statistisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Statistisi, diberikan Tunjangan Statistisi setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Statistisi yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Statistisi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Statistisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pernberian Tunjangan Statistisi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7llPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Badan Pusat Statistik lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 46 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATlSTlSl
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATlSTlSl BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2007
Statistisi Muda Statistisi Pertama
Statistisi Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-47lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUM1 Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 38 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Burni, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Burni, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyelidik Burni adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penyelidik Burni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Penyelidik Bumi, diberikan Tunjangan Jabatan Penyelidik Bumi setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Jabatan Penyelidik Burni yang dirnaksud dalarn angka 2, sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Jabatan Penyelidik Burni terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Jabatan Penyelidik Burni berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 38 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Jabatan Penyelidik Burni dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalam angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-69lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 06004654.4 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 47 lPB/ZOO7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELlDlK BUM1
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELlDlK BUM1 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2007
enyelidik Bumi Madya enyelidik Bumi Muda enyelidik Bumi Pertama
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 pswt 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-48lPBM007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, diberikan Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat setiap bulan.
3. Besarnya Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat yang dimaksud dalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. 4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2007. dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pemberian Tunjangan Penggerak Swadaya Masyarakat dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-90lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan:
1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. 4.
5. 6. 7.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 48 lPBl2W7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAUAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2007
Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Lanjutan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-49lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Polisi Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, diberikan Tunjangan Polisi Kehutanan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Polisi Kehutanan yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Polisi Kehutanan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Polisi Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 49 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Polisi Kehutanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan mestinya.
dilaksanakan sebagaimana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 49 IPBRMn TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALPOLlSl KEHUTANAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2007
Polisi Kehutanan Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959
Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 51 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan diberikan Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan yang dirnaksud dalarn angka 2, sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Pengawas Ketenagakejaan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 51 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pernberian Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain
http://perpbn.multiply.com
yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-79lPB12006 tentang Tunjangan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1I Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumorno NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 50 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSlONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2007
Pengawas Ketenagakerjaan engawas Ketenagakerjaan engawas Ketenagakerjaan
Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan Pengawas Ketenagakerjaan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-51lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Andalan Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Andalan Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Andalan Siaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Adikara Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Adikara Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Adikara Siaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
"
4.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, diberikan Tunjangan Teknisi Siaran, Tunjangan Andalan Siaran, dan Tunjangan Adikara Siaran setiap bulan.
5.
Besarnya Tunjangan Teknisi Siaran, Tunjangan Andalan Siaran, dan Tunjangan Adikara Siaran yang dirnaksud dalam angka 4 sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran I sarnpai dengan Ill Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
6.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Teknisi Siaran, Tunjangan Andalan Siaran, dan Tunjangan Adikara Siaran terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Teknisi Siaran, Tunjangan Andalan Siaran, dan Tunjangan Adikara Siaran berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 68 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
7.
Pemberian Tunjangan Teknisi Siaran, Tunjangan Andalan Siaran, dan Tunjangan Adikara Siaran dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 4, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9.
~en~an-diber~akukann~a Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-96lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran dinyatakan tidak berlaku.
10. Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Direktur Utama LPP W R I Direktur Utama LPP RRI lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 51 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SlARAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl SIARAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2007
Teknisi Siaran Utama Pratarna Teknisi Siaran Madya Teknisi Siaran Muda Teknisi Siaran Pratama Ajun Teknisi Siaran Ajun Teknisi Siaran Madya Ajun Teknisi Siaran Muda Asisten Teknisi Siaran Asisten Teknisi Siaran Madya Asisten Teknisi Siaran Muda
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H A M NOMOR SE- 51 IPBnW7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl SIARAN. ANDALAN SIARAN, DAN ADlKARA SIARAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANDALAN SIARAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2007
Andalan Siaran Madya Andalan Siaran Muda Andalan Siaran Pratama Ajun Andalan Siaran Ajun Andalan Siaran Madya Ajun Andalan Siaran Muda Asisten Andalan Siaran Asisten Andalan Siaran Madya Asisten Andalan Siaran Muda
I
I
I
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTLJR JENDERAL P E R B E N D A H W NOMOR SE- 51 lPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SlARAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADIKARA SIARAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2007
Adikara Siaran Utama Pratama Adikara Siaran Madya Adikara Siaran Muda Adikara Siaran Pratama Ajun Adikara Siaran Ajun Adikara Siaran Madya Ajun Adikara Siaran Muda Asisten Adikara Siaran Asisten Adikara Siaran Madya Asisten Adikara Siaran Muda
I
I
I
I
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Websiie : www.~erbendaharaan.aoid
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-52lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perantara Hubungan lndustrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial, diberikan Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pernberian Tunjangan Perantara Hubungan lndustrial dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-731PBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departernen Tenaga Kerja dan Transrnigrasi lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 52 IPB/2W7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2007
Perantara Hubungan Industrial Muda
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-53lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADlASl Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Radiasi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, diberikan Tunjangan Pengawas Radiasi setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengawas Radiasi yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pengawas Radiasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pengawas Radiasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Pengawas Radiasi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-851PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal I1 Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Heny Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 53 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADlASl
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADlASl BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2007
No' 1.
2.
JABATAN FUNGSIONAL Pengawas Radiasi Ahli
Pengawas Radiasi Terampil
BESARNYA TUNJANGAN
JABATAN Pengawas Radiasi Utama
Rp 1.400.000,00
Pengawas Radiasi Madya
Rp 1.200.000,W
Pengawas Radiasi Muda
Rp 750.000,OO
Pengawas Radiasi Pertama
Rp 325.000,OO
Pengawas Radiasi Penyelia
Rp 450.000,OO
Pengawas Radiasi Pelaksana Lanjutan
Rp 300.000,OO
Pengawas Radiasi Pelaksana
Rp 250.000,OO
Pengawas Radiasi Pelaksana Pemula
Rp 220.000,W
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-54/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR Sehubungan dengan telah diterbiikannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Nuklir adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, diberikan Tunjangan Pranata Nuklir setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pranata Nuklir yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pranata Nuklir terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pranata Nuklir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Pranata Nuklir dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-831PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kejanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 54 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2007
TUNJANGAN
Pranata Nuklir Madya Pranata Nuklir Muda
Rp
750.000,OO
Pranata Nuklir Pertarna
Rp
325.000,OO
Pranata Nuklir Pelaksana
Rp
250.000,OO
Pranata Nuklir Pel
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nornor SE-55lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut:
1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Agen, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Agen adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Agen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Agen, diberikan Tunjangan Agen setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Agen yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Agen terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Agen berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 48 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Agen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-541PBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar mernberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya rnasing-rnasing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumorno NIP 060046544 Ternbusan: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Badan lntelijen Negara lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 55 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN BERDASARKAN PERATURAN PRESlDEN NOMOR 48 TAHUN 2007
FUNGSIONAL
TUNJANGAN
Rp
750.000,OO
Rp
550.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
-- -
Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-56lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah tunjangan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, diberikan Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang dimaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalam Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
http://perpbn.multiply.com
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 5.
Pemberian Tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-88lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk mestinya.
dipedomani dan
dilaksanakan sebagaimana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Keuangan; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Kepala Badan Kepegawaian Negara; lnspektur Jenderal Departemen Keuangan; Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian; Sekretaris Jenderal Departernen Perdagangan; Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 56 IPBO007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUHAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2007
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda
Penyuluh Perindustrian dan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-57lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 52 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farrnasi dan Makanan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farrnasi dan Makanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Farrnasi dan Makanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengawas Farrnasi dan Makanan, diberikan Tunjangan Pengawas Farrnasi dan Makanan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengawas Farrnasi dan Makanan yang dirnaksud dalarn angka 2, sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Pengawas Farrnasi dan Makanan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pemberian Tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-80/PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 57 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAUANAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2007
FUNGSIONAL
Pengawas Farmasi dan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda Pengawas Farrnasi dan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Websiie : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-58lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFlSlKA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika, dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengarnat Meteorologi dan Geofisika adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika, diberikan Tunjangan Pengarnat Meteorologi dan Geofisika setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengarnat Meteorologi dan Geofisika yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Pengarnat Meteorologi dan Geofisika terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 56 tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pernberian Tunjangan Pengarnat Meteorologi dan Geofisika dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-84lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengarnat Meteorologi dan Geofisika dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Utarna Badan Meteorologi dan Geofisika Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 57 IPBt2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFlSlKA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2007
Pengamat Meteorologi dan Geofisika Muda Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pertama
Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DlREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-59lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perneriksa Paten dan Perneriksa Merek, dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perneriksa Paten, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perneriksa Paten adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perneriksa Paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perneriksa Merek adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perneriksa Merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perneriksa Paten dan Perneriksa Merek, diberikan Tunjangan Pemeriksa Paten dan Perneriksa Merek setiap bulan.
4.
Besarnya Tunjangan Perneriksa Paten dan Perneriksa Merek yang dimaksud dalam angka 3 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan tl Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
http://perpbn.multiply.com
5.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada KPPN setempat.
6.
Pernberian Tunjangan Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalarn angka 3, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekan[sme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek dinyatakan tidak berlaku.
9. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk mestinya.
dipedomani dan
dilaksanakan
sebagaimana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 5. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 57 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2007
Pemeriksa Paten Muda
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 57 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2007
Perneriksa Merek Muda
Perneriksa Merek Pelaksana Lanjutan Perneriksa Merek
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos I139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-60/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epiderniolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektrornedis, dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epiderniolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekarn Medis, dan Teknisi Elektrornedis yang selanjutnya disebut Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epiderniolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekarn Medis, dan Teknisi Elektrornedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan,
http://perpbn.multiply.com
Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektrornedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan. Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektrornedis, diberikan Tunjangan Dokter, Dokter Gigi. Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekarn Medis, dan Teknisi Elektromedis setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektrornedis yang dimaksud dalarn angka 2 sebagairnana dinyatakan dalam Larnpiran I s.d. XVll Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal IJanuari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekarn Medis, dan Teknisi Elektrornedis terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekarn Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epiderniolog Kesehatan, Entornolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer. Perekarn Medis, dan Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalarn jabatan stmktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-82lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal,
Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4, lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Rp 1.200.000,00 Dokter Muda
Rp 750.000,OO
Dokter Pertama
Rp 325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I1 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIG1 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Dokter Gigi Utama
Rp 1.400.000,00
Dokter Gigi Madya
Rp 1.200.000,OO
Dokter Gigi Muda
Rp
750.000,OO
Dokter Gigi Pertama
Rp
325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI, APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN. EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Apoteker Madya
Rp 1.200.000,00
Apoteker Muda
Rp
750.000,OO
Apoteker Pertama
Rp
325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN. EPIDEMIOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN' MASYARAKAT. PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Asisten Apoteker Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 /PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT. RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Kesehatan Ahli
Pelaksana Pemula
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 /PB/2M)7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL EPlDEMlOLOG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Epidemiolog Kesehatan Muda
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VII SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOWER GIGI. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN. EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Entornolog Kesehatan Ahli
Entornolog Kesehatan Madya Entornolog Kesehatan Muda Entornolog Kesehatan Pertarna
Entornolog Kesehatan Terarnpil
Entomolog Kesehatan Penyelia Entornolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Entomolog Kesehatan Pelaksana Entomolog Kesehatan Pelaksana Pernula
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Vlll SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Sanitarian Muda
Sanitarian Pelaksana Sanitarian Pelaksana Pemula
I
I
I
I
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IX SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
dministrator Kesehatan Muda
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN, PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIG! BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
TUNJANGAN
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Perawat Gigi Pelaksana Perawat Gigi Pelaksana Pernula
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XI1 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPB/2M)7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRlSlONlS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Nutrisionis Muda
Nutrisionis Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Xlll SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIG!. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT. PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
TUNJANGAN
Bidan Pelaksana Lanjutan Bidan Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XIV SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H W NOMOR SE- 60 ffBnW7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN. APOTEKER. EPIDEMIOL'OG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN' MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT, RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
1
JABATAN FUNGSIONAL 1
2
Perawat Ahli
Perawat Terampil
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Perawat Madya
Rp 850.000,00
Perawat Muda
Rp 600.000,OO
Perawat Pertama
Rp 300.000,00
Perawat Penyelia
Rp 500.000,00
Perawat Pelaksana Lanjutan
Rp 265.000,OO
Perawat Pelaksana
Rp 240.000,00
Perawat Pelaksana Pemula
Rp 220.000,OO
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XV SURAT EOARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN. EPlDEMlOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS. BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
TUNJANGAN
Radiografer Pelaksana Lanjutan Radiografer Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XVI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER. DOKTER GIGI. APOTEKER, ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN. SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI. NUTRISIONIS, BIDAN. PERAWAT. RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS, DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
JABATAN
Perekam Medis Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XVll SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 60 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER. ASISTEN APOTEKER. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPlDEMlOLOG KESEHATAN. ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN. ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER. PEREKAM MEDIS. DAN TEKNlSl ELEKTROMEDIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl ELEKTROMEDIS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2007
Teknisi Elektromedis Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-61/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengamat Gunungapi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, diberikan tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan.
3.
Kepada Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunungapi yang pada saat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan.
4.
Besarnya Tunjangan Pengamat Gunungapi yang dimaksud dalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan II Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
5.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pengamat Gunungapi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi berdasarkan Peraturan
http://perpbn.multiply.com
Presiden Nomor 67 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat. 6.
Pernberian Tunjangan Pengarnat Gunungapi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan pe~ndang-undangan.
7.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-95lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dinyatakan tidak berlaku.
9.
Kepala KPPN agar mernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya rnasing-rnasing.
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagairnana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal,
ttd Herry Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Utama Badan Meteorologi dan Geofisika lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 61 IPBRM)? TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPI
TUNJANGAN PENGAMAT GUNUNGAPI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2007
JABATAN FUNGSIONAL
Pengamat Gunungapi
Pengamat Gunungapi Penyelia Pengamat Gunungapi Pelaksana
Pengamat Gunungapi Pelaksana
Pengamat Gunungapi Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 61 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT GUNUNGAPl
TUNJANGAN PENGAMAT GUNUNGAPI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2007
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-62lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl PENERBANGAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 69 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Penerbangan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan, diberikan Tunjangan Teknisi Penerbangan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Teknisi Penerbangan yang dimaksud dalarn angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Teknisi Penerbangan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya tunjangan Teknisi Penerbangan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 69 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pernberian Tunjangan Teknisi Penerbangan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
dengan
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-97lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk mestinya.
dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Purnomo NIP 060046544
Tembusan: I. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 62 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl PENERBANGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl PENERBANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2007
Teknisi Penerbangan Penyelia
eknisi Penerbangan Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK l NDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai I1 JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-63lPB12007
I
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN PENERA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 70 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penguji Mutu Barang adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penera, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penera adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera, diberikan Tunjangan Penguji Mutu Barang dan Tunjangan Penera setiap bulan.
4.
Besarnya Tunjangan Penguji Mutu Barang dan Tunjangan Penera yang dirnaksud dalarn angka 3 sebagairnana dinyatakan dalarn Lampiran I dan I1 Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
http://perpbn.multiply.com
5.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Penguji Mutu Barang dan Tunjangan Penera terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Penguji Mutu Barang dan Tunjangan Penera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
6.
Pemberian Tunjangan Penguji Mutu Barang dan Tunjangan Penera dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 3, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-98lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera dinyatakan tidak berlaku.
9.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kejanya masing-masing.
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris DirektoratJenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 63 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGU~IMUTU BARANG DAN PENERA
I
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG
1
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2007
Penguji Mutu Barang
Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 63 IPB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN PENERA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2007
Penera Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139 I
~ I
I
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNlSl PENELlTlAN DAN PEREKAYASAAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 31 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekayasa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perekayasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, diberikan Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan setiap bulan. 4. Besarnya Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang dirnaksud dalam angka 3 sebagaimana dinyatakan dalarn Lampiran I dan II Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007. 5. Kekurangan pembayaran Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007
http://perpbn.multiply.com
sampai dengan diberikannya Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 6. Pemberian Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam angka 3, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-62lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dinyatakan tidak berlaku. 9. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Dernikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Kementerian Negara Riset dan Teknologi 5. Sekretaris Utarna Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia 6. Sekretaris Utarna Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 7. lnspektur Jenderal Departernen Keuangan 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 64 IPBQW7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNlSl PENELlTlAN DAN PEREKAYASAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2007
JABATAN FUNGSIONAL Perekayasa
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Perekayasa Utama
Rp 1.400.000,OO
Perekayasa Madya
Rp 1.200.000,00
Perekayasa Muda
Rp
750.000,OO
Perekayasa Pertama
Rp
325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 64 lPBRW7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNlSl PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlSl PENELlTlAN DAN PEREKAYASAAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2007
JABATAN FUNGSIONAL Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia
Rp 450.000,OO
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan
Rp 300.000,OO
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana
Rp 250.000,OO
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Pemula
Rp 220.000,OO
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-65lPBl2007 TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Teknik Pengairan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Teknik Jalan dan Jembatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
4.
Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Teknik Penyehatan Lingkungan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan, diberikan Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan setiap bulan. 6.
Besamya Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan yang dimaksud dalam angka 5, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I s.d IV Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
7.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
8.
Pemberian Tunjangan Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalarn angka 5, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-67lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan,
http://perpbn.multiply.com
.
Teknik Tata Bangunan dan Perurnahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan dinyatakan tidak berlaku. 11. Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk rnestinya.
dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, Ttd Heny Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3.
4. 5.
6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departernen Pekejaan Urnurn lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 65 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlK PENGAIRAN. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAWN, DAN TFKNIK PFNVFHATANt INGKI INGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2007
Teknik Pengairan Madya Teknik Pengairan Muda Teknik Pengairan Pertama
Teknik Pengairan Penyelia
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 6 5 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlK PENGAIRAN. TEKNlK JALAN DAN JEMBATAN. TEKNlK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN. DAN TFKNIK PFNYFHATAN I INGKI INGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNlK JALAN DAN JEMBATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2007
dan Jembatan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan Teknik Jalan dan Jembatan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 65 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN. DAN TFKNIK PFNYFHATAN I INGKI INGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2007
Perurnahan Muda
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 65 lR812007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TFKNIK PFNYFHATAN I INGKIINGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2007
Teknik Penyehatan Lingkungan Utama Teknik Penyehatan Lingkungan Madya Teknik Penyehatan Lingkungan Muda
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go,id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-66lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENlH TANAMAN, PENGAWAS BlBlT TERNAK, MEDlK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENlH IKAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Pertanian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih Tanaman
http://perpbn.multiply.com
adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Temak, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Bibit Temak adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Medik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Medik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner sesuai dengan peraturan penmdang-undangan. 6.
Tunjangan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Paramedik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit lkan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit lkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih lkan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih lkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak. Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, diberikan Tunjangan Penyuluh Pertanian, Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tunjangan
http://perpbn.multiply.com
Pengawas Benih Tanaman, Tunjangan Pengawas Bibit Ternak, Tunjangan Medik Veteriner, Tunjangan Paramedik Veteriner, Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih lkan setiap bulan. 11. Besarnya Tunjangan Penyuluh Pertanian, Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tunjangan Pengawas Benih Tanaman, Tunjangan Pengawas Bibit Ternak, Tunjangan Medik Veteriner, Tunjangan Paramedik Veteriner, Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih lkan yang dimaksud dalam angka 10 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I sampai dengan IX Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. 12. Kekurangan pembayaran Tunjangan Penyuluh Pertanian, Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tunjangan Pengawas Benih Tanaman, Tunjangan Pengawas Bibit Ternak, Tunjangan Medik Veteriner, Tunjangan Paramedik Veteriner, Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih lkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Penyuluh Pertanian, Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tunjangan Pengawas Benih Tanaman, Tunjangan Pengawas Bibit Ternak, Tunjangan Medik Veteriner, Tunjangan Paramedik Veteriner, Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih lkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 13. Pemberian Tunjangan Penyuluh Pertanian, Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Tunjangan Pengawas Benih Tanaman, Tunjangan Pengawas Bibit Ternak, Tunjangan Medik Veteriner, Tunjangan Paramedik Veteriner, Tunjangan Pengawas Perikanan, Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Tunjangan Pengawas Benih lkan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 10, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-63lPB12006 tentang Tunjangan
http://perpbn.multiply.com
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih lkan dinyatakan tidak berlaku. 16. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk mestinya.
dipedomani dan dilaksanakan
sebagaimana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal II Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 PB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENlH TANAMAN. PENGAWAS BIBIT TERNAK MEDlK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 /PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENlH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDlK VETERINER. PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK. MEDlK VETERINER. PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENlH TANAMAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Pengawas Benih Tanaman Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENlH TANAMAN, PENGAWAS BlBlT TERNAK. MEDlK VETERINER. PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BlBlT TERNAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENlH TANAMAN. PENGAWAS BIBIT TERNAK. MEDlK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI W\MA DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDlK VETERINER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Medik Veteriner Madya Medik Veteriner Muda
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI OUGAN~SMEPENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENIH TANAMAN PENGAWAS BIBIT TERNAK. MEDlK VETERINER, P A ~ M E D ~ K VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
ararnedik Veteriner Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VII SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENG TANAMAN PENGAWAS BIBIT TERNAK MEDlK VETERINER PARAMED~K VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Pengawas Perikanan Madya Pengawas Perikanan Muda
Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Pengawas Perikanan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 IPBIZ007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENlH TANAMAN. PENGAWAS BIBIT TERNAK. MEDlK VETERINER. PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN. PENGENDALI H A M . DAN PENYAKIT IKAN. DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Pengendali Hama dan Penyakit lkan Muda
Penyakit lkan Penyelia
Pengendali Hama dan Pelaksana Lanjutan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIFUN IX SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 66 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. PENGAWAS BENlH TANAMAN. PENGAWAS BIBIT TERNAK. MEDlK VETERINER. PARAMEDIK VETERINER. PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENlH IKAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENlH IKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
Pengawas Benih lkan Madya Pengawas Benih lkan Muda
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksirnile : 3457490 Website : w.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal ~erbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor
44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perencana adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perencana, diberikan Tunjangan Perencana setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Perencana yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Perencana terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Perencana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Perencana dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-741PBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar mernberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya rnasing-rnasing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal II Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Heny Pumorno NIP 060046544 Ternbusan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 67 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2007
Perencana Utama
Rp 1.400.000,OO
Perencana Madya
Rp 1.200.000,OO
Perencana Muda
Rp
750.000,00
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-68lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Komputer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer, diberikan Tunjangan Pranata Komputer setiap bulan.
3.
Besamya Tunjangan Pranata Komputer yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pranata Komputer terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pranata Komputer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Pranata Komputer dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-70lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 68 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2007
Pranata Komputer Utama
Rp 1.200.000,00
Pranata Komputer Madya
Rp
900.000,OO
Pranata Komputer Muda
Rp
600.000,OO
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Rp
265.000,OO
Pranata Komputer
Rp
240.000,OO
Pranata Komputer Pelaksana Pemula
Rp
220.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAWN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-69lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat, diberikan tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat setiap bulan.
3.
Besarnya tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat yang dimaksud dalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN setempat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pernberian tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-58lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departernen Kornunikasi dan lnformatika lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 69 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGANMASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2007
Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula
Rp265.000,OO
;
Rp240.000,OO
Rp220.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Websiie : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-70lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hat-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, diberikan Tunjangan Pustakawan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pustakawan yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pustakawan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pustakawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pernberian Tunjangan Pustakawan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan sfruktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-76/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini..
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal. ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan:
1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. 4. 5. 6. 7.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Perpustakaan Nasional lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 70 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2007
ustakawan Utama ustakawan Madya Pustakawan Muda
Pustakawan Pelaksana
Rp 240.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.mrbendaharaan.ao.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-71lPB12007 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2007 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1. Tunjangan Petugas Pemasyarakatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Petugas Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Petugas Pemasyarakatan, diberikan Tunjangan Petugas Pemasyarakatansetiap bulan.
3.
Tunjangan Petugas Pemasyarakatan yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Petugas Pemasyarakatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Petugas Pemasyarakatan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur
http://perpbn.multiply.com
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-55lPBl2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 71 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PETUGAS PEMASYARAKATAN
TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESiDEN NOMOR 72 TAHUN 2007
No.
JABATAN
GOLONGAN
BESARNYA TUNJANGAN
1. 2.
Petugas Pemasyarakatan
IV
Rp 300.000,OO
Petugas Pemasyarakatan
111
Rp 265.000.00
3.
Petugas Pemasyarakatan
II
Rp 240.000,OO
4.
Petugas Pemasyarakatan
I
Rp 220.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-72lPB120Q7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Auditor adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor, diberikan Tunjangan Auditor setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Auditor yang dimaksud dalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Auditor terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Auditor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Auditor dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-94lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan rnestinya.
dilaksanakan sebagairnana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnorno NIP060046544 Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4 . Sekretaris Jenderal Badan Perneriksa Keuangan 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pernbangunan 6. lnspektur Jenderal Departernen Keuangan 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 72 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2007
Auditor Utama
Auditor Pertama
Auditor Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-73lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGABERENCANA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, diberikan Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 64 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pernberian Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-911PBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar mernberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedornani rnestinya.
dan
dilaksanakan sebagairnana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnorno NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 73 lPBR007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2007
Berencana Ahli
Penyuluh Keluarga Berencana Berencana Terampil Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan
Rp265.000,00
Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana
Rp240.000,OO
Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula
Rp220.000,00
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN
I
1
Nomor SE-74lPBl2007 TENTANG
1
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN Sehubungan dengamtelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Analis Kepegawaian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaiansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, diberikan Tunjangan Analis Kepegawaian setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Analis Kepegawaian yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Analis Kepegawaian terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Analis Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Analis Kepegawaian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-75lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretaris Utarna Badan Kepegawaian Negara lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREUUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 74 IPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2007
Analis Kepegawaian Madya Analis Kepegawaian Muda Analis Kepegawaian Pertama
Analis Kepegawaian Penyelia
Analis Kepegawaian Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-75lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELlTl
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hat-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Peneliti adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Peneliti, diberikan Tunjangan Peneliti setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Peneliti yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Peneliti terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Peneliti berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Peneliti dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Utama Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 75 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELlTl
TUNJANGAN JABATAN FUNSIONAL PENELlTl BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2007 JABATAN FUNGSIONAL Peneliti
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Peneliti Utarna
Rp 1.400.000,00
Peneliti Madya
Rp 1.200.000,00
Peneliti Muda
Rp
750.000,OO
Peneliti Pertarna
Rp
325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTOMT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan tantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nornor SE-76lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hat-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan, diberikan Tunjangan Perancang Peraturan Perundangundangan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalarn angka 2 sebagaimana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Perancang Peraturan Perundangundangan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Perancang Peraturan Perundang-undangan
http://perpbn.multiply.com
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat. 5.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan hanya diberikan satu tunjangan jabatan struktural atau fungsional yang menguntungkan bagi yang bersangkutan.
6.
Pemberian Tunjangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Prosedur penerbitan -Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-53/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku.
9.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumomo NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departemen Hukurn dan Hak Asasi Manusia lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 76 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANGPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2007 JABATAN FUNGSIONAL Perancang Peraturan Perundangundangan
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama
Rp 1.400.000,00
Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
Rp 1.200.000,00
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
Rp
750.000,OO
Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
Rp
325.000,OO
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-77lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSlPARlS Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Arsiparis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Arsiparis, diberikan Tunjangan Arsiparis setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Arsiparis yang dirnaksud dalarn angka 2 sebagaimana dinyatakan dalarn Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Arsiparis terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Arsiparis berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 46 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Arsiparis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud dalarn angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.
dengan
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-76lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnorno NIP 060046544
Tembusan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DlREtCTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 77 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALARSlPARlS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSlPARlS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2007
rsiparis Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
I
I I I
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-78lPBE007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional lnstruktur, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan lnstruktur adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional lnstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional lnstruktur diberikan Tunjangan lnstruktur setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan lnstruktur yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal IJanuari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan lnstruktur terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan lnstruktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan lnstruktur dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-861PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional lnstruktur dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 I Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departernen Tenaga Kej a dan Transrnigrasi 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7 . Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENOAHARAAN NOMOR SE- 78 /PER007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2007
lnstruktur Muda lnstruktur Pertama
lnstruktur Pelaksana
lnstruktur Pelaksana
I
I
I
I
1
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai ll JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-79/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hat-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Darnpak Lingkungan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, diberikan Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pengendali Darnpak Lingkungan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pengendali Darnpak Lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden Nornor 35 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
http://perpbn.multiply.com
5.
Pemberian Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-661PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan mestinya.
dilaksanakan sebagaimana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretacis Menteri Negara Lingkungan Hidup 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 79 /PB/ZM)7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALIDAMPAK LINGKUNGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2007
JABATAN
Pengendali Dampak Lingkungan i Dampak Lingkungan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Telepon
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id -
Yth.
: 3449230 psw 5200
-
-
----
I.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-80lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, yang selanjutnya disebut Tunjangan Pengantar Kerja adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja diberikan Tunjangan Pengantar Kerja setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pengantar Kerja yang dirnaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pengantar Kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pengantar Kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Pengantar Kerja dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan dibedakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-89lPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dinyatakan tidak berlaku.
8. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 80 IPB17.007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2007
Pengantar Kerja Muda
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng T~rnurNo.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 11 39
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-81/PB/2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, diberikan Tunjangan Penyuluh Kehutanan setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Penyuluh Kehutanan yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung mulai tanggal IJanuari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Penyuluh Kehutanan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Penyuluh Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Penyuluh Kehutanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-64lPBl2006 tentang Tunjagan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagairnana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Keuangan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Sekretaris Jenderal Departernen Kehutanan lnspektur Jenderal Departernen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 81 IPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2007
Penyuluh Kehutanan Muda
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-82lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut:
1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pekerja Sosial adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pekeja Sosial, diberikan Tunjangan Pekerja Sosial setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Pekerja Sosial yang dimaksud dalam angka 2, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Pekeja Sosial terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Pekej a Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Pekerja Sosial dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-561PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar rnemberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal,
ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Menteri Sosial 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 82 lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSlAL
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2007
JABATAN FUNGSIONAL 1.
2.
Pekerja Sosial Ahli
Pekerja Sosial Terampil
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Pekerja Sosial Madya
Rp 790.000,OO
Pekerja Sosial Muda
Rp 550.000,OO
Pekerja Sosial Pertama
Rp 300.000,OO
Pekerja Sosial Penyelia
Rp 525.000,OO
Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan
Rp 275.000,OO
Pekerja Sosial Pelaksana
Rp 240.000,OO
Pekerja Sosial Pelaksana Pemula
Rp 220.000,OO
-
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Tirnur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : w.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-83lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nornor 59 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan FungsionalWidyaiswara, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Widyaiswara adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Widyaiswara diberikan Tunjangan Widyaiswara setiap bulan.
3.
Besarnya Tunjangan Widyaiswara yang dirnaksud dalarn angka 2, sebagaimana dinyatakan dalarn Larnpiran Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
4.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Widyaiswara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Widyaiswara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
5.
Pernberian Tunjangan Widyaiswara dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud dalam angka 2, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
rnengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, rnaka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-87lPB12006 tentang Tunjangan Jabatan FungsionalWidyaiswara dinyatakan tidak berlaku. 8.
Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dirninta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Dernikian untuk dipedomani dan dilaksanakan rnestinya.
sebagairnana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Purnorno NIP 060046544 Ternbusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Ketua Lembaga Adrninistrasi Negara 5. lnspektur Jenderal Departernen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 83 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2007
FUNGSIONAL
TUNJANGAN
dyaiswara Madya dyaiswara Pertama
Rp 1.000.000,00 Rp
700.000,OO
Rp
325.000.00
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 1071 0 Kotak Pos 1 139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-84PB12007 TENTANG TUNJANGAN DOSEN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundangundangan, diberikan Tunjangan Dosen setiap bulan. 2.
Dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur.
3.
Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 pada Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan DepartemenAgama bukan jabatan struktural.
4.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pernbantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Dosen setiap bulan.
http://perpbn.multiply.com
5.
Ketentuan Tunjangan Dosen juga berlaku bagi Tentara Nasional lndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh mengajar di Perguruan Tinggi.
6.
Besarnya Tunjangan Dosen yang dimaksud dalam angka 1 dan 4, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan II Surat Edaran ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
7.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Dosen terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
8.
Dosen yang bertugas pada lebih dari satu Perguman Tinggi, hanya diberikan satu Tunjangan Dosen.
9.
Tunjangan Dosen tidak diberikan kepada : a.
Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa;
b.
Dosen yang dibebaskan sernentara dari jabatannya;
c.
Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;
d.
Dosen yang diberhentikan sementara.
10. Pemberian Tunjangan Dosen dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 12. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-93/PB/2006 tentang Tunjangan Jabatan Dosen dinyatakan tidak berlaku.
13. Kepala KPPN agar rnemberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satkerterkait di wilayah kerjanya masing-masing. 14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk dipedornani dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumorno NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Menteri Pendidikan Nasional 4. Menteri Pertahanan dan Kearnanan 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. Kepala Badan Kepegawaian Negara 7. lnspektur Jenderal Departernen Keuangan 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 84 IPBR007 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
TUNJANGAN DOSEN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- &1 /PB/2W7 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
TUNJANGAN DOSEN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-85lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENllAl PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perneriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini dirninta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Perneriksa Pajak, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Pajak adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Perneriksa Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Bea dan Cukai adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
http://perpbn.multiply.com
Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalarn Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, diberikan Tunjangan Perneriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Burni dan Bangunan setiap bulan.
5.
Besarnya Tunjangan Pemeriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Burni dan Bangunan yang dimaksud dalam angka 4, sebagaimana dinyatakan dalam Larnpiran I, 11, dan Ill Surat Edaran ini diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007.
6.
Kekurangan pernbayaran Tunjangan Pemeriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2006 sarnpai dengan diberikannya Tunjangan Perneriksa Pajak, Perneriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Burni dan Bangunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN seternpat.
7.
Pemberian Tunjangan Perneriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud dalarn angka 4, diangkat dalarn jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang rnengakibatkan pernberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara.
9. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-81/PB12006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku. 10. Kepala KPPN agar rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing. 11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk rnengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007
I
Direktur Jenderal,
I
Heny Purnomo NIP 060046544
ttd
Tembusan: Menteri Keuangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kepala Badan Kepegawaian Negara Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan lnspektur Jenderal Departemen Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEREJENDAHARAAN NOMOR SE- 85 IPEJ12W7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK. PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENlLAl PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2007
JABATAN FUNGSIONAL 1.
2.
Perneriksa Ah'i
Perneriksa Pajak Terarnpil
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
Perneriksa Pajak Madya
Rp 1.000.000,00
Perneriksa Pajak Muda
Rp
650.000,OO
Perneriksa Pajak Pertama
Rp
325.000,OO
Pemeriksa Pajak Penyelia
Rp
550.000,OO
Perneriksa Pajak Pelaksana Lanjutan
Rp
300.000,OO
Perneriksa Pajak Pelaksana
Rp
240.000,OO
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 85 IPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK. PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENlLAl PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAl BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2007
Cukai Pelaksana
Cukai Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR SE- 85 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENllAl PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENlLAl PAJAK BUM1 DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2007
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 1 39
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-86lPBl2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Agama adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, diberikan Tunjangan Penyuluh Agama setiap bulan.
3. Besarnya Tunjangan Penyuluh Agama yang dimaksud dalam angka 2 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Edaran ini, diberikan terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2007. 4.
Kekurangan pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan diberikannya Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
5.
Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena ha1 lain yang
http://perpbn.multiply.com
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6.
Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
7.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-78IPBl2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dinyatakan tidak berlaku.
8.
Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
9.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanaban sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd
Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Departemen Agama 5. lnspektur Jenderal Departemen Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 86 lPB12007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2007
Penyuluh Agarna Muda Penyuluh Agama Pertarna
Penyuluh Agarna Pelaksana Penyuluh Agarna Pelaksana
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 1071 0 Kotak Pos 1 139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.~erbendaharaan.ao.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN
TENTANG UANG LAUK PAUK ANGGOTA TNI DAN POLRI MULAl TAHUN ANGGARAN 2008 Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nornor SE790/MK.02/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Pagu Definitif Kernenterian NegaraILernbaga Tahun 2008, dengan ini diberitahukan hal-ha1 terkait dengan Uang Lauk Pauk (ULP) bagi anggota TNI dan POLRl sebagai berikut:
1. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nornor SE790lMK.0212007 tersebut di atas, terhitung rnulai tanggal 1 Januari 2008 besarnya ULP bagi anggota TNI dan POLRl ditetapkan sebesar Rp. 35.000,00loranglhari.
2.
Berdasarkan angka 1 di atas, besarnya ULP bagi anggota TNI dan POLRl (ULP Organik) yang dicanturnkan dalarn dafiar gaji induk diubah dari Rp. 30.000,001oranglhari rnenjadi Rp. 35.000,00lorang/hari.
3.
Apabila terdapat kekurangan atas pernbayaran ULP bagi anggota TNI dan POLRl dikarenakan perubahan besaran ULP ini, kekurangan tersebut dapat dirnintakan ke KPPN seternpat.
4.
Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, ketentuan tentang ULP anggota TNI dan POLRl sebagairnana diatur dalarn Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-07lPBl2007 tanggal 18 Januari 2007 dinyatakan tidak berlaku.
5.
Kepala KPPN diminta untuk rnernberitahukan rnaksud Surat Edaran ini kepada Kepala KantorISatuan Kerja terkait di wilayah kerja rnasingrnasing.
http://perpbn.multiply.com
6.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2007 Direktur Jenderal,
Herry Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Pertahanan 3. Panglima Tentara Nasional lndonesia 4. Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia 5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan 6. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan 7. Deputi Perencanaan Umum dan Pengembangan Kapolri 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-66lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KE DAERAH TERTINGGAL LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI KANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pencairan dana bantuan sosial ke daerah tertinggal lingkup Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang dananya bersumber dari rupiah murni yang dialokasikan dalam DIPA, dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan Sosial ke Daerah Tertinggal Lingkup Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun
http://perpbn.multiply.com
2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 5.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 05lPERIM-PDT111112007 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial ke Daerah Tertinggal;
8.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KE DAERAH TERTINGGAL LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Daflar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenterilPimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. http://perpbn.multiply.com
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran, yang PAIKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenteriIPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negaral Lembaga yang bersangkutan. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Surat Perintah Mernbayar Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak keja atau surat perintah kej a lainnya. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umurn Negara, untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau bantuan baranglperalatan yang diberikan kepada masyarakat danlatau lernbaga kemasyarakatan danlatau lembaga non-pemerintah lainnya yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, olah raga, agama, budaya, dan lain-lain di daerah tertinggal.
http://perpbn.multiply.com
BAB II PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA Pasal2 (1)
Dana bantuan sosial dialokasikan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada DlPA Tahun Anggaran 2007 untuk satker: a. b. c. d. e.
Pengembangan Sumber Daya; Peningkatan Infrastruktur; Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya; Pengembangan Daerah Khusus; Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha.
(2)
Rincian dan lokasi kegiatan yang dibiayai dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor OSIPEWM-PDTIII112007 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial ke Daerah Tertinggal.
(3)
Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh untuk dilampaui.
Bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan uanglmodal danlatau bantuan baranglperalatan terrnasuk bantuan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat danlatau lembaga kemasyarakatan danlatau lembaga non- pemerintah lainnya di daerah tertinggal. BAB Ill PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM
(1)
Guna pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
(2)
Tata cara dan persyaratan pengajuan SPP diatur lebih lanjut oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. http://perpbn.multiply.com
Pejabat Penanda Tangan SPM rnelakukan pengujian SPP yang diajukan oleh Pejabat Pernbuat Kornitrnen sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4, sekurangkurangnya rneliputi:
(1)
a.
Memeriksa secara rinci dokurnen pendukung SPP sesuai ketentuan;
b.
Merneriksa ketersediaan pagu anggaran dalarn DlPA untuk rnemperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak rnelarnpaui batas pagu anggaran;
c.
Memeriksa kebenaran hak tagih yang terkait:
1) Pihak yang ditunjuk untuk rnenerirna pernbayaran (narna penerima bantuan, alarnat penerirna bantuan, nornor rekening, dan narna bank); 2)
Nilai tagihan yang hams dibayar (kesesuaian danlatau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercanturn dalam dokurnen perikatan);
3)
Tahun Anggaran yang dibebani pengeluaran dimaksud.
(2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dirnaksud Pejabat Penanda Tangan SPM pada ayat (I), menerbitkan SPM-LS. BAB IV PENCAIRAN DANA Bagian Kesatu Bantuan Sosial dalam Bentuk Bantuan BaranglPeralatan
Pengadaan baranglperalatan dalam rangka pernberian bantuan sosial dalam bentuk bantuan baranglperalatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
(1)
Kuasa PA rnelakukan pembayaran tagihan dari pihak penyedia baranglperalatan (pihak ketiga) berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai ketentuan yang diatur dalarn dokurnen perikatan. http://perpbn.multiply.com
(2)
Dalarn rangka pernbayaran tagihan sebagairnana berdasarkan SPP yang dirnaksud pada ayat (I), diajukan Pejabat Pernbuat Komitrnen, Pejabat Penanda Tangan SPM rnenerbitkan SPM-LS dan rnengajukannya kepada KPPN.
(3)
Pejabat Penanda Tangan SPM rnenerbitkan SPM-LS dengan rnernperhatikan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Kelengkapan dokurnen pendukung SPM-LS berpedornan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian Kedua Bantuan Sosial dalarn Bentuk Bantuan UanglModal Pasal 8
Dalarn ha1 pernberian bantuan sosial dalarn bentuk uanglrnodal, Kuasa PA rnelakukan penyaluran dana rnelalui transfer dana ke rekening rnasyarakat danlatau lernbaga kemasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah lainnya pada bank yang ditunjuk.
(1)
Penetapan rnasyarakat danlatau lernbaga kernasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah dilakukan oleh Menteri Negara Pernbangunan Daerah Tertinggal c.q. Pejabat yang ditunjuk, rnelalui penerbitan Surat Keputusan tentang penetapan rnasyarakat danlatau lernbaga kemasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah yang rnendapat bantuan uanglrnodal.
(2) Surat Keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnyarnencanturnkan:
a. Narna penerirna bantuan uanglrnodal (rnasyarakat danlatau lembaga kernasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah); b. Alarnat penerima bantuan; c. Jurnlah bantuan uanglrnodal yang diberikan; d. Nornor rekening penerima bantuan dan narna bank. http://perpbn.multiply.com
Pasal 10 Pencairan dana bantuan sosial dalarn bentuk uanglrnodal, dilakukan rnelalui penerbitan SPM-LS dan diajukan kepada KPPN dengan dilarnpiri: a.
Copy Surat Keputusan tentang penetapan rnasyarakat danlatau lernbaga kernasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah yang disahkan oleh Pejabat Pernbuat Kornitrnen;
b.
SPTB;
c.
Surat Pemyataan ~ u a s a PA (berrneterai), bahwa sernua dokurnen pendukung sebagairnana dipersyaratkan pada pedornan pelaksanaan yang rnengatur penyaluran dana bantuan sosial yang ditetapkan Kernenterian Negara Pernbangunan Daerah Tertinggal telah diteliti kebenarannya (siap untuk diaudit) dan berada pada Kuasa PA (format sebagairnana ditetapkan dalarn Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Pasal II
(1)
KPPN rnelakukan pengujian atas SPM-LS sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 10 dan rnelaksanakan pencairan dana dengan rnenerbitkan SP2D dan rnentransfer dana ke rekening pihak ketigalrnasyarakat danlatau lernbaga kernasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah pada bank yang ditunjuk.
(2)
KPPN melakukan pencairan dana ke rekening pihak ketigalrnasyarakat danlatau lernbaga kernasyarakatan danlatau lernbaga non-pernerintah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) secara penuhlutuh tanpa potongan pajak. Pasal 12
Penerbitan dan penyampaian SP2D dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
http://perpbn.multiply.com
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal I 3 (1) Kuasa PA wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.
laporan Anggaran
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal I 4 Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus. BAB VII KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL.
ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 66 IPBR007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KE DAERAH TERTINGGAL LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA
KOP SURAT
SURATPERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
....................................
NIP
....................................
Jabatan
:
Kuasa Pengguna Anggaran ...................................... (nama satker)
dengan ini menyatakan bahwa: 1.
Semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2007 untuk .............(nama masyarakafflembaga kemasyarakatadembaga non-pemerintah) sudah diteliti dan dinyatakan sah serta lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Pelaksanaan .............. dan dokumen petunjuk pelaksanaan lainnya.
2. Kepada ............. (nama masyarakafflembaga kemasyarakatanlembaga nonpemerintah) kiranya dapat diberikan pembayaran dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.......... (....dengan huruf...) sesuai Surat Keputusan ...... (pejabat penerbit, tanggal, dan nomor surat keputusan).
3. Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan, dan penyimpanan semua dokumen pendukung berada pada kami sepenuhnya. Dokumen-dokumen tersebut siap diaudi oleh aparat pengawas fungsional. Demikian surat pemyataan ini kami buat sebenar-benamya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat dan tanggal .................. Kuasa Pengguna Anggaran
I Meterai
Nama NIP
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-68 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABlLlTASl HUTAN DAN LAHAN MELALUI POLA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan melalui pola perjanjian kerjasama, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana dimaksud;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pola Surat Perjanjian Kerjasama;
: 1.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3888);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
:
http://perpbn.multiply.com
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2llMenhutVl2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007;
8.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABlLlTASl HUTAN DAN LAHAN MELALUI POLA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dirnaksud dengan: 1. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHUGerhan), yang selanjutnya disebut Gerhan adalah suatu kegiatan terkoordinasi dengan mendayagunakan segenap kernampuan pemerintah dan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). 2.
Dinas KabupatenIKota adalah satuan kerja yang menangani urusan kehutanan ditetapkan oleh BupatiMlalikota, yang diberi wewenang untuk menetapkan Kelompok Tani Gerhan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Gerhan di tingkat kabupatenlkota.
http://perpbn.multiply.com
3.
Surat Perjanjian Keja Sama, yang selanjutnya disebut SPKS adalah kontrak/perikatan/kerjasama antara Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Tani Gerhan untuk melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman di luar kawasan hutan serta pembuatan bangunan konservasi tanah.
4.
Kelompok Tani Gerhan, yang selanjutnya disebut Kelompok Tani adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang terbentuk secara formal, tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan minat dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya hutan dan lahan serta berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Gerhan pada tingkat lapangan.
5.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenteriIPimpinan Lembaga dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
6.
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang beryenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negarallembaga yang bersangkutan.
7.
Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakananggaranyangdikuasakankepadanya.
8.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
9.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
10. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
http://perpbn.multiply.com
11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. BAB II PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA
(1) Alokasi dana kegiatan Gerhan melalui pola SPKS terdapat dalam DlPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan. (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
(1) Dana kegiatan Gerhan melalui pola SPKS disalurkan dari Rekening Kas Negara kepada Rekening Kelompok Tani melalui bank. (2) Komponen kegiatan Gerhan yang dapat dibayarkan dengan pola SPKS meliputi upah kerja dan bahanlalat kerja.
(3) Upah kerja dan bahanlalat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kegiatan Gerhan dengan SPKS. (4) SPKS sekurang-kurangnya mencantumkan: a. Nama, alamat, dan susunan pengurus Kelompok Tani; b. Kegiatan dan Nilai SPKS yang disepakati; c. Nomor rekening Kelompok Tani; d. Tahapanltermin pencairan dana.
http://perpbn.multiply.com
BAB Ill TATACARAPENGAJUANSPPDANPENERBITANSPM
Penyaluran dana kegiatan Gerhan melalui pola SPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai kebutuhan yang tercantum dalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitii Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta prestasi kerja.
(1) Guna penyaluran dana sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4, PPK rnengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
(2) Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian terhadap SPP-LS, kemudian menerbitkan SPM-LS. (3) Tata cara pengajuan SPP dan penerbitan SPM diatur oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan.
PENCAIRAN DANA
Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS ke KPPN dengan melampirkan: a.
SPTB;
b.
Ringkasan SPKS yang ditandatangani oleh PPK (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
c.
Surat Pemyataan bahwa semua dokumen pendukung telah diteliti kebenarannya dan berada pada Kuasa PAlPPK (format sebagaimana tercantum dalarn Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini);
d.
Daftar rekapitulasi yang rnemuat nama Kelompok Tani, Ketua Kelompok Tani, alamat, nomor rekening, dan jumlah uang pada bank yang sejenis.
http://perpbn.multiply.com
(1) KPPN melaksanakan pengujian atas SPM-LS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D serta mentransfer dana ke Rekening Kelompok Tani pada bank yang ditunjuk.
(2) KPPN melakukan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara penuh tanpa potongan pajak.
Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V PELAPORAN REALlSASl ANGGARAN
(1) Kuasa PA wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.
laporan Anggaran
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1) Ketentuan mengenai pengelolaan dana kegiatan Gerhan dengan SPKS diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan. (2) Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus.
http://perpbn.multiply.com
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-17/PB/2004 tentang Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pola Surat Perjanjian Kerjasarna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 68 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABlLlTASlHUTAN DAN LAHAN MELALUI POLA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
RINGKASAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPKS) 1.
Nomor dan tanggal DlPA
: (1)
2.
Kode KegiatanlSubkegiatanlMAK
: (2)
3.
Nomor dan tanggal SPKS
: (3)
4.
Nama Kelompok Tani Gerhan
: (4)
5.
Alamat Kelompok Tani Gerhan
: (5)
6.
Nilai SPKS
: (6)
7.
Uraian dan volume pekerjaan
: (7)
8.
Cara pembayaran
: (8)
9.
Jangka waktu pelaksanaan
: (9)
10. Tanggal penyelesaian pekerjaan
: (10)
11. Jangka waktu pemeliharaan
: (11)
12. Ketentuan sanksi
: (12)
Catatan: Apabila teQadiaddendum SPKS, data SPKS agar disesuaikan dengan perubahannya Tempat, tanggal.........(I 3)........... a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen (tanda tangan) (14) (nama lengkap)
256
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN SPKS -
NOMOR
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi nomor dan tanggal DIPA.
(2)
Diisi kode kegiatan (4 digit), kode subkegiatan (4 digit), dan kode MAK (6 digit) sesuai DIPA pada isian (1).
(3)
Diisi nomor dan tanggal SPKS berkenaan.
(4)
Diisi nama Kelompok Tani sesuai SPKS.
(5)
Diisi alamat Kelompok Tani yang bersangkutan.
(6)
Diisi nilai SPKS yang diperjanjikanldisepakati.
(7)
Diisi uraian dan volume pekerjaan sesuai SPKS.
(8)
Diisi cara pembayaran kepada Kelompok Tani (sesuai prestasi pekerjaan dan jadual waktu pada RDK dan RDKK).
(9)
Diisi jumlah hari penyelesaian pekejaan.
(10)
Diisi tanggal penyelesaian pekerjaan.
(11)
Diisi jumlah hari masa pemeliharaan.
(12)
Diisi persentase penalti denda keterlambatan minimal dana maksimal.
(13)
Diisi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Ringkasan SPKS.
(14)
Diisi tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H W NOMOR PER- 66 IPB/2M)7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAlRAN DANA K E G W G E W NASIONAL REHABlLlTASlHUTAN DAN LAHAN MELALUI POLA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
SURATPERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Narna NIP
................................................................................. : ................................................................................. :
Jabatan : Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Pembuat Komitrnen ...c narna satker> Dengan ini rnenyatakan bahwa:
1.
Sernua dokurnen yang dipersyaratkan untuk pencairan pembayaran tahap.......... Dana kegiatan Gerhan melalui pola SPKS tahun 2007 untuk Kelompok Tani........
2.
Kepada Kelompok Tani ........cnarna Kelompok Tan+ kiranya dapat diberikan pernbayaran tahap....... Dana kegiatan Gerhan melalui pola SPKS tahun 2007 sebesar Rp............. (dengan huruf)... sesuai SPKS Nomor................ tanggal.............. yang telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani ......cnama Kelompok Tan+ dan Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Pernbuat Komitmen;
3.
Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan, dan penyimpanan sernua dokumen pendukung berada pada kami sepenuhnya.
Demikian surat pemyataan ini karni buat sebenar-benamya sebagairnana mestinya.
dan digunakan
(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitrnen
(nama lengkap) NIP .......................... http://perpbn.multiply.com
m
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-72lPBl2007 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAANPENYALURANDANPENCAIRANDANABANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA AGRlBlSNlS KEPADA LEMBAGA MANDlRl YANG MENGAKAR Dl MASYARAKAT (LM3) TAHUN 2007 MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang
I
Mengingat
I
:
a. bahwa dalarn rangka rnendukung program pernerintah pertanian dan untuk rnengernbangkan usaha rneningkatkan kewirausahaan, serta rnengernbangkan usaha ekonorni produktii bagi kelornpok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap surnber permodalan, Departernen Pertanian telah rnengalokasikan dana bantuan penguatan modal usaha agribisnis dalarn DIPA Tahun Anggaran 2007; b. bahwa untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dirnaksud, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lernbaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007 rnelalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; : 1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 4355); 3. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);
http://perpbn.multiply.com
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.06/2005 tentang Pedornan Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1341PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Nornor 7. Peraturan Menteri Pertanian 471Permentan10T.1401512007 tentang Pedornan Urnurn Pernberdayaan dan Pengernbangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 63lPerrnentanl OT.140/812007 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lernbaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departernen Pertanian Tahun Anggaran 2007; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA AGRlBlSNlS KEPADA LEMBAGA MANDlRl YANG MENGAKAR Dl MASYARAKAT (LM3) TAHUN 2007 MELALUI KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: http://perpbn.multiply.com
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pirnpinan Lernbaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kernenterian NegaraILernbagayang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang rnernperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk rnenggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. Surat Perrnintaan Pernbayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokurnen yang diterbitkan oleh Pejabat Pernbuat Komitrnen yang berisi perrnintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Mernbayar sejurnlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalarn dokurnen perikatan yang rnenjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. Surat Perintah Mernbayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas narna Pengguna Anggaran kepada Bendahara Urnurn Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk rnelakukan pernbayaran sejurnlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah rnernbayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah keja lainnya. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Urnurn Negara kepada bank operasionallkantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk rnernindahbukukan sejurnlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SP2D berkenaan. Pejabat Pernbuat Kornitrnen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran untuk rnengarnbil keputusan danlatau tindakan yang dapat rnengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. http://perpbn.multiply.com
9. Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM. 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.. 12. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat, yang selanjutnya disebut LM3 adalah Lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat, dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan, serta keterampilan untuk meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAB II ALOKASI DANA
(1) Alokasi dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada LM3 Tahun 2007 terdapat dalam: a. DlPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 0004.11018.03.01-12007 tanggal 31 Desember 2006 Pangan Program Peningkatan Ketahanan (04.03.04) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian (1529) Subkegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (0075) dan revisinya; b.
DlPA Direktorat Jenderal Hortikultura nomor 0537.11018.04.01-12007 tanggal 31 Desember 2006 Program Pengembangan Agribisnis (04.03.03) Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Komoditas Bernilai TinggiIPengutuhan Sentra Komoditas Unggulan Bernilai Tinggi (1505) Subkegiatan Penguatan Modal Kelompok (1 194) dan revisinya;
c.
DlPA Direktorat Jenderal Peternakan nomor 1352.11018.06.01-12007 tanggal 31 Desember 2006
Program Pengembangan Agribisnis (04.03.03) http://perpbn.multiply.com
Kegiatan Pengernbangan Agribisnis Peternakan (1507) Subkegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (1660) dan revisinya; d.
DlPA Tugas Pernbantuan TA. 2007 Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan revisinya;
e.
DlPA Direktorat Jenderal Pengolahan dan nornor Pernasaran Hasil Pertanian 1811.1/018.07.01-12007 tanggal 31 Desernber 2006 Program Pengernbangan Agribisnis (04.03.03) Kegiatan Pengernbangan Pengolahan dan Pernasaran Hasil Pertanian (1503) Subkegiatan Penguatan Modal Kelornpok (1194) dan revisinya; DlPA Lingkup Badan Pengernbangan Surnber Daya Manusia Pertanian dan revisinya.
f.
(2) Jurnlah dana yang tercanturn dalarn DlPA rnerupakan jurnlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilarnpaui.
BAB Ill
TATACARAPENGAJUANSPPDANPENERBITANSPM (1) Guna Pernbayaran Dana Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada LM3 Tahun 2007 berdasarkan alokasi dana sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2, Pejabat Pernbuat Kornitrnen rnengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara dan persyaratan pengajuan SPP diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian.
(1) Pejabat Penanda Tangan SPM rnelakukan pengujian SPP yang diajukan oleh Pejabat Pernbuat Komitrnen sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3, sekurangkurangnya rneliputi: a.
Merneriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai peraturan perundang-undangan;
b.
Merneriksa ketersediaan pagu anggaran dalarn DlPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak rnelarnpaui batas pagu anggaran;
c.
Merneriksa kebenaran hak tagih yang terkait: 1)
Pihak yang ditunjuk untuk rnenerirna pernbayaran bantuan (narna Pernohon, alarnat,
nomr rekening dan nama bank); http://perpbn.multiply.com
2) Nilai bantuan yang harus dibayarkan. (2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud Pejabat Penandatangan SPM pada ayat (I), menerbitkan SPM-LS. (3) Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS secara penuhltanpa potongan pajak. BAB IV PENCAlRAN DANA Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS ke KPPN dengan rnelampirkan: a. Ringkasan Surat Perjanjian (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b. SPTB; c.
Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran bahwa dokumen pendukung sebagairnana semua dipersyaratkan pada "Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007" telah diteliti kebenarannya dan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
KPPN melaksanakan pengujian atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan menerbitkan SP2D, serta mentransfer dana ke rekening LM3 pada bank yang ditunjuk.
Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
http://perpbn.multiply.com
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN.
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus BAB VII KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 72 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA AGRlBlSNlS KEPADA LEMBAGA MANDlRl YANG MENGAKAR Dl MASYARAKAT (LM3) TAHUN 2007 MELALUI KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA
RINGKASAN SURAT PERJANJIAN
1. Nomor dan tanggal DIPA
: (1)
2. Kode KegiatanlSubkegiatanlMAK
: (2)
3. Nomor dan tanggal SPK
: (3)
4. Nama Kelompok Penerima Bantuan
: (4)
5 . Alamat Kelompok Penerima Bantuan
1
6. Nilai Bantuan
: (6)
7. Uraian Pekerjaan
: (7)
(5)
Catatan : Apabila tejadi adendum SPK, data SPK agar disesuaikan dengan perubahannya
(Tempat),( tanggal, bulan, tahun).....(8) a.n. Kuasa Pengguna Anggaranl Pejabat Pembuat Komitmen
(Nama Lengkap) NIP
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN RINGKASAN SURAT PERJANJIAN URAIAN lSlAN
No. (1)
Diisi nomor dan tanggal DIPA.
(2)
Diisi Kode Kegiatan (4 digit), Kode Subkegiatan (4 digit) dan Kode MAK (6 digit) sesuai DIPA pada isian (I).
(3)
Diisi nornor dan tanggal SPK berkenaan.
(4)
Diisi narna Kelompok Penerirna Bantuan.
(5)
Diisi alamat Kelompok Penerima Bantuan.
(6)
Diisi Jumlah Bantuan.
(7)
Diisi Uraian Pekerjaan.
(8)
Diisi narna lengkap, NIP dan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaranl Pejabat Pembuat Komitmen, serta dibubuhi cap dinas.
http://perpbn.multiply.com
- ..-. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 72 IPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA AGRlBlSNlS KEPADA LEMBAGA MANDlRl YANG MENGAUAR Dl MASYARAKAT (LM3) TAHUN 2007 MELALUI KANTOR PELAYANANPEREENDAHARAANNEGARA
KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran ........(nama satker) Dengan ini menyatakan bahwa: Semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan dana bantuan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun Anggaran 2007 kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)..... (nama LM3) sudah diteliti kebenarannya, dinyatakan sah dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007 tanggal 31 Mei 2007. 2. Kepada ................(nama LM3) kiranya dapat diberikan pembayaran Bantuan Penguatan Modal Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sebesar Rp. ................... (dengan hurvf) sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian............... .(nornor dan tanggal Surat Keputusan) 3. Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan dan penyimpanan semua dokumen dan kelengkapannya beserta kebenaran peruntukan penggunaan dana berada pada kami sepenuhnya. 4. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dari penggunaan Bantuan Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) ini, kami siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pemyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 1.
Mengetahui Kepala Dinas Pertanian PropinsilKabupatenlKota..........
(Nama Lengkap)
(Tempat), ( tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran
El Meterai
(Nama Lengkap) NIP
NIP
268
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAWN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER-761PB12007
I
I
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN UANG MUKA ALSINTAN (BUMA) TRAKTOR RODA 2 MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN, Menirnbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalarn rangka pengelolaan dana Program Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) rnelalui pernberian Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2, perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas pengelolaan dana tersebut;
b.
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 rnelalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
1.
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);
2.
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);
4.
Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun
http://perpbn.multiply.com
2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4418);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pernbayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1341PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 7.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN UANG MUKA ALSINTAN (BUMA) TRAKTOR 2 MELALUI KANTOR PELAYANAN RODA PERBENDAHARAANNEGARA. BAB l KETENTUAN UMUM
Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenterilPimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
2.
Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran NegaraILernbaga yang pada Kernenterian bersangkutan.
3.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang rnernperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
http://perpbn.multiply.com
4.
Surat Perrnintaan Pernbayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokurnen yang diterbitkan oleh Pejabat Pernbuat Kornitrnen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk rnenerbitkan surat perintah rnernbayar sejurnlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalarn dokurnen perikatan yang rnenjadi dasar penerbitan SPP berkenaan.
5.
Surat Perintah Mernbayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Urnurn Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk rnelakukan pernbayaran sejurnlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalarn SPP berkenaan.
6.
Surat Perintah Mernbayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Surat Perintah Mernbayar Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
7.
Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Kuasa Bendahara Urnurn Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk rnernindahbukukan sejurnlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalarn SPM berkenaan.
8.
Pejabat Pernbuat Komitrnen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran untuk rnengarnbil keputusan danlatau tindakan yang dapat rnengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
9. Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran untuk rnelakukan pengujian atas SPP dan rnenerbitkan SPM. 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sarnpai dengan jurnlah tertentu. http://perpbn.multiply.com
II.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
12. Bantuan Uang Muka Alat dan Mesin Pertanian, yang selanjutnya disebut BUMA adalah bantuan uang rnuka sebesar 25% dari harga seternpat untuk pembelian traktor roda 2 di ProvinsilKabupatenlKota yang bersangkutan. 13. Kelornpok Sasaran adalah Kelornpok TanilUnit Pelayanan Jasa Alsintan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tingkat Provinsi. BAB II PENYEDIAANDANPENYALURANDANA
(1) Alokasi dana BUMA terdapat dalarn DlPA Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanarnan Pangan Departernen Pertanian. (2) Jurnlah dana yang tercantum dalam DlPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
(1) BUMA disalurkan kepada Kelornpok Sasaran sebagai Penerima BUMA. (2) Penentuan Penerirna BUMA ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tingkat Provinsi. Surat Keputusan tersebut antara lain mencanturnkan:
a. Narna Ketua Kelornpok Sasaran dan alarnat Kelornpok Sasaran; b. Nomor rekening dan narna bank atas nama Kelornpok Sasaran; c. Jumlah dana BUMA yang diberikan.
http://perpbn.multiply.com
BAB Ill TATA CARA PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal4 (1) Guna pernbayaran dana BUMA sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2, Pejabat Pernbuat Kornitrnen rnenerbitkan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM. (2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pengajuan SPP sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departernen Pertanian.
(1) Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian SPP sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal4, sekurangkurangnya rneliputi: a. b.
c.
Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai peraturan perundang-undangan; Merneriksa ketersediaan pagu anggaran dalarn DIPA untuk mernperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak rnelarnpaui batas pagu anggaran; Merneriksa kebenaran hak tagih yang terkait: 1) Pihak yang ditunjuk untuk rnenerirna pernbayaran bantuan (narna Penerirna BUMA, alarnat, nornor rekening, dan narna bank); 2) Nilai bantuan yang harus dibayar.
(2) Berdasarkan hasil pengujian sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), Pejabat Penanda Tangan SPM rnenerbitkan SPM-LS. (3) Pejabat Penanda Tangan SPM rnenerbitkan SPM-LS secara penuhltanpa potongan pajak.
BAB IV PENCAIRAN DANA Pasal6 Pejabat Penanda Tangan SPM rnengajukan SPM-LS ke KPPN dengan rnelarnpirkan: 1.
SPTB; http://perpbn.multiply.com
2.
Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran bahwa sernua dokurnen pendukung sebagairnana dipersyaratkan dalarn "Pedornan Urnurn Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2" telah diteliti kebenarannya dan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (format sebagairnana tercanturn dalarn Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
atas SPM-LS (1) KPPN rnelakukan pengujian sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 dan rnenerbitkan SP2D serta rnentransfer dana ke rekening Kelornpok Sasaran pada bank yang ditunjuk. (2) Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
(1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib rnenyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Penyusunan laporan sebagaimana dirnaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus
http://perpbn.multiply.com
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 76 lPBR007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA B~NTUANUANG MUKA ALSINTAN (BUMA) TRAKTOR RODA 2 MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KOP SURAT
SURATPERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini:
NIP
.................................... ....................................
Jabatan
:
Narna
Kuasa Pengguna Anggaran ...................................... (narna satker)
dengan ini rnenyatakan bahwa: 1.
Sernua dokurnen yang dipersyaratkan untuk pencairan pernbayaran dana Bantuan uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 untuk ...... (nama Kelompok Sasaran) sudah diteliti dan dinyatakan sah serta lengkap sebagairnana dipersyaratkan dalarn Pedornan Urnum Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 dan dokumen petunjuk pelaksanaan lainnya.
2. Kepada Kelornpok Sasaran ......... kiranya dapat diberikan pernbayaran Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 sebesar Rp.......... (....dengan hurvf..) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tingkat Provinsi tanggal......... nornor.............. 3.
Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan dan penyirnpanan sernua dokurnen pendukung berada pada karni sepenuhnya.
4.
Apabila dikernudian hari diternukan penyirnpangan penggunaan dana Bantuan Uang Muka Alasintan (BUMA) Traktor Roda 2 ini, karni siap rnernpertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dernikian surat pernyataan ini karni buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagairnana rnestinya. Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi ....
(Ternpat), (tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran
0 Meterai
(Narna lengkap) NIP
(Narna lengkap) NIP
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-77lPBl2007 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAANPENYALURANDANPENCAIRAN DANA BANTUAN SELlSlH HARGA BENlH IKAN MELALUI KANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran dan pencairan dana bantuan selisih harga benih ikan yang bersumber dari dana rupiah mumi, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana bantuan dimaksud;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
: 1
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 http://perpbn.multiply.com
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SELlSlH HARGA BENlH IKAN MELALUI KANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dirnaksud dengan: I. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenteriIPimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
2.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
3.
Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negarallembaga yang bersangkutan.
4.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
5.
Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada http://perpbn.multiply.com
Pejabat Penandatangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalarn dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. 6.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
7. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas dasar petjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 8.
Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada bank operasionallkantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk rnemindahbukukan sejumlah uang dari kas negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.
9.
Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
10. Bantuan Selisih Harga Benih lkan adalah penggantian sebagian harga benih ikan dari Pemerintah kepada masyarakat pembudidaya ikan kecil yang besarannya telah ditetapkan. 11. Pembudidaya lkan adalah Pembudidaya lkan Skala Kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
12. Kelompok Pernbudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok yang akan menerima Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan. http://perpbn.multiply.com
BAB II PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA
(I) Alokasi Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan terdapat dalam DlPA Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan.
(2) Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
(1) Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan disalurkan kepada Pokdakan sebagai Penerima Bantuan. (2) Penetapan Pokdakan Penerima Dana Bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nornor 44161DPB.llPB.l lO.DllIX12007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan.
(3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain mencantumkan: a. Nama Pokdakan Penerima Dana Bantuan; b. Alamat Pokdakan Penerima Dana Bantuan; c. Nomor rekening Pokdakan Penerima Dana Bantuan dan narna bank; d. Jumlah Dana Bantuan yang diberikan. BAB Ill TATA CARA PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM
(1) Berdasarkan alokasi Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Pembuat Komitrnen mengajukan SPP kepada Pejabat Penerbit SPM.
(2) Ketentuan mengenai pengajuan SPP kepada Pejabat Penerbit SPM diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan. http://perpbn.multiply.com
(1) Pejabat Penerbit SPM melakukan pengujian SPP yang
diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekurangkurangnya meliputi: a.
Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai peraturan perundang-undangan;
b.
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DlPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
c.
Memeriksa kebenaran hak tagih yang terkait: 1) Pihak
yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dana bantuan (nama Pokdakan Penerima Dana Bantuan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
2)
Nilai dana bantuan yang hams dibayar (sesuai Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan).
(2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPMpada ayat (I), LS.
(3) Dalam ha1 pencairan dana dilaksanakan kepada beberapa Pokdakan Penerima Dana Bantuan yang mempunyai rekening pada bank yang sejenis, Pejabat Penerbii SPM dapat menerbitkan satu SPM-LS sekaligus dengan melampirkan rekapitulasi pembayaran kepada Pokdakan (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (4) Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM-LS secara
penuhltanpa potongan. BAB IV
PENCAIRAN DANA Pejabat Penerbit SPM mengajukan SPM-LS ke KPPN dengan melampirkan: a.
SPTB;
http://perpbn.multiply.com
b.
Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran bahwa sernua dokurnen pendukung sebagairnana dipersyaratkan dalarn "Pedornan Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan" telah diteliti kebenarannya dan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (format sebagairnana tercanturn dalam Larnpiran 1.A dan l.B Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
KPPN rnelakukan pengujian atas SPM-LS dirnaksud dan rnelaksanakan pencairan dana dengan rnenerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening Pokdakan Penerirna Dana Bantuan pada bank yang ditunjuk.
Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
(1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib rnenyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Penyusunan laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-661PBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pernbayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus http://perpbn.multiply.com
BAB VII KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berfaku pada tanggal dietapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN 1.A PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 76 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SELlSlH HARGA BENlH IKAN MELALUI KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA
KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Narna NIP Jabatan
: Kuasa Pengguna Anggaran Satker.................... (narna satker)
Dengan ini rnenyatakan bahwa: 1.
Sernua dokurnen yang dipersyaratkan untuk pencairan pernbayaran Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan kepada ...... (nama Pokdakan Penerima Bantuan)** sudah diteliti kebenarannya, dinyatakan sah serta lengkap sebagairnana dipersyaratkan dalarn Pedornan Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih lkan Nornor 4416IDPB.lIPB.l 1O.DlllX/2007 tanggal 4 September 2007 dan dokurnen petunjuk pelaksanaan lainnya.
2.
Kepada ......... (nama dan alamat Pokdakan Penerima Dana Bantuan) kiranya dapat diberikan pembayaran Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan sebesar Rp.............. (dengan hurvf) sesuai Surat Keputusan Pejabat Pernbuat Kornitrnen tanggal.........nornor..............
3. Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan, dan penyirnpanan sernua dokurnen pendukung berada pada karni sepenuhnya.
4.
Apabila di kemudian hari diternukan penyirnpangan penggunaan Dana Bantuan Selisih Harga Benih lkan ini, karni siap rnernpertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pemyataan ini karni buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagairnana rnestinya. (ternpat, tanggal, bulan, tahun)
..........., ................................... Kuasa Pengguna Anggaran,
0 Meterai
(Nama) NIP
Catatan: ** Dalarn ha1 pembayaran dilakukan untuk beberapa Pokdakan, narna Pokdakan dapat dibuat sebagai larnpiran surat pernyataan ini. http://perpbn.multiply.com
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 76 IPBR007 TENTANG PETUNJUK PEIAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SELlSlH HARGA BENlH IKAN MELALUI KANTOR PEU\YANANPERBENDAHAW\ANNEGARA
KOP SURAT
Lampiran Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tanggal....... nornor...... guna penyaluran Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan.
Kuasa Pengguna Anggaran,
(nama) NIP
http://perpbn.multiply.com
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 76 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SELlSlH HARGA BENlH IKAN MELALUI KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA
KOP SURAT
REKAPITULASI PEMBAYARAN KEPADA POKDAKAN PENERIMA DANA BANTUAN Sehubungan dengan pengajuan Surat Permintaan Pernbayaran tanggal....... Nomor..... dengan ini disampaikan nama Pokdakan Penerima Dana Bantuan beserta nomor rekeningnya pada Bank .......... (nama bank)...... Cabang............, sebagai berikut:
Karni bertanggung jawab sepenuhnya atas isi Rekapitulasi Pernbayaran ini. Dernikian Rekapitulasi Pembayaran ini sebagairnana mestinya.
dibuat
untuk
dapat
dipergunakan
(ternpat, tanggal, bulan, tahun) Mengetahui Pejabat Penerbit SPM, (nama)
Pejabat Pernbuat Kornitrnen, (nama)
.............................
NIP
NIP
Rekapitulasi Pembayaran ini sebagai lampiran SP2D No : Tanggal : Kepala Seksi Perbendaharaan .......... KPPN ........................ (narna)
.......................... NIP
http://perpbn.multiply.com
m
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-81lPB12007 TENTANG TUNJANGANBERASDALAMBENTUKNATURADANUANG DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota POLRI, TNI, dan Penerima PensiunKunjangan serta untuk rnemenuhi hak pihak ketiga terkait dengan pembayaran kekuranganlselisih harga beras, perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas kegiatan tersebut;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4571);
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara telah Republik lndonesia Nornor 4212) sebagaimana http://perpbn.multiply.com
287
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian NegaralLembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117lPMK.0212007 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Penugasan Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007;
9.
Peratulan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Keja Departemen Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG. Pasal I Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 ditetapkan sebagai berikut: 1.
Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog menjadi sebesar Rp 4.619,99 per kg.
2.
Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang menjadi sebesar Rp 4.158,00 per kg.
http://perpbn.multiply.com
Tunjangan beras dalam bentuk natura maupun dalam-bentuk uang agar dicantumkan dalam daftar gaji dan daftar pembayaran pensiun dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal Iterhitung mulai bulan Januari 2008.
(1) Selisih hargaltunjangan beras dalam bentuk natura yang belum dibayarkan diselesaikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaandengan cara:
a.
b.
c.
Divisi RegionalISubdivisi Regional Perum Bulog melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerjanya atas realisasi penyaluran beras dan realisasi potongan PFK Bulog bulan Januari 2007 s.d. bulan Desember 2007; Hasil rekonsiliasi berupa penetapan jumlah kekurangan pembayaran harga beras yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kepala Divisi RegionaUSubdivisi Regional Perum Bulog terkait, dan dituangkan dalam Daftar Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; Daftar Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan lembar ke-1 kepada Divisi RegionaWSubdivisi Regional setempat untuk diteruskan ke Kantor Pusat Perum Bulog dan lembar ke-2 kepada KPPN untuk diteruskan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 31 Januari 2008;
(2) Perum
Bulog menyampaikan surat permintaan pembayaran kekurangan harga beras kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Pembayaran kekuranganlselisih tunjangan beras yang dibayarkan dalam bentuk uang dapat diajukan dengan cara menerbitkan SPM atas beban DlPA masing-masing Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan kepada KPPN. http://perpbn.multiply.com
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50lPBl2006 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAI.IARAAN NOMOR PER- 81 IPBnW7 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM B E N W NATURA DAN UANG
DAFTARREKAPITULASIKEKURANGANPEMBAYARANATASREAUSASIPENYALURANBERAS OLEH PERUM BULOG Bulan Januari ad. 2007
.................
'
r
No.
Instansl
1
2
I.
Departemen1 Lembaga 1. 2. dst.
II.
Jumlah Pegawai dan Keluarga yang Berhak Mendapat Tunjangan Beras lSw p-ai Jiwa Suarni 3 4 5 6 = (3+4+5)
Jumlah Tunjangan Beras Kuantitas (Kg) 7=(8 x Kg)
Harga Lama (Rp) az(7x4.275)
Harga Baru (Rp) ge(7~4.619.99)
Jumlah Kekurangan YanB Belum Dibayar (RP) lO=(9-8)
mngln
11
......... 1.
2. dst
Kepala KPPN.............
(Nama Lengkap) NIP ..................
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 81 IPB/i?W? TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAMBENTUKNATURADANUANG
DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS REALISASl PENYALURAN BERAS OLEH PERUM BULOG Bulan Januari s.d. 2007
.................
No.
KPPN
Uwt 1
2
I.
DivrelSubDivre
Jumlah Pegawai dan Keluarga yang Berhak Mendapat Tunjangan Beras
Keterangan
Harga Baru (RP)
Jurnlah Kekurangan yang Belum Dibayar (Rp)
9=(7) x 4.619,99)
10=(9-8)
11
Jumlah Tunjangan Beras
Pegawai
Istrit Suami
Anak
Jia
Kuantitas
3
4
5
6= (3+ 4+5)
7=(6) x Kg)
R 8=(7) x 4.275)
1. 2. 3. dst. 11.
......... 1. 2. 3.
Dst
...........,................. Kepala DivrelSubDivre.............,
(Nama Lengkap)
.................................. http://perpbn.multiply.com
--
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAMARAAN N O W R PER-81alPB12007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELUNCURAN PROGRAMlKEGlATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVlNSl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVlNSl SUMATERA UTARA YANG DlBlAYAl DARl SlSA ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2007 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008 DIREKTUR JENDERAL PERBEMDAHARAAN, Menipbang
:
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 94), Tarnbahan Lembaran Negara
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164.11PMK.0512007 tentang Peluncuran PrograrnlKegiatan R e h a b i l i i dan Rekonstmksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiyai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Peluncuran ProgramIKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008;
http://perpbn.multiply.com
Republik lndonesia Nomor 4662 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4767); 5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4214); sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164.1/PMK.05/ 2007 tentang Peluncuran ProgramIKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELUNCURAN PROGRAMIKEGIATAN REHABlLlTASl DAN REKONSTRUKSI PROVlNSl NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NlAS PROVlNSl SUMATERA UTARA YANG DlBlAYAl DARl SlSA ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2007 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:
http://perpbn.multiply.com
1.
ProgramlKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang diluncurkan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja tahun anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2008 adalah rencana programlkegiatan luncuran pemerintah tahun 2007 yang disetujui oleh Dewan Penvakilan Rakyat berdasarkan UndangUndang Nornor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomorl8 Tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007.
2.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umurn Negara.
3. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2008. yang selanjutnya disebut DIPA-L Tahun Anggaran 2008 adalah dokumen pelaksanaan anggaran dari programlkegiatan rehabiliasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang diluncurkan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2008. 4.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaanyang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Urnum Negara.
5.
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan.
6.
Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang mernperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
7.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
http://perpbn.multiply.com
Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada bank operasionallkantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk rnernindahbukukan sejurnlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang rnuka kerja dalam jurnlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk rnernbiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan rnelalui rnekanisrne pernbayaran langsung. Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalarn satu bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan. Surat Perintah Mernbayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan rnembebani MAK transito. Surat Perintah Mernbayar Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PNKuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP dan rnembebani MAK transito. Surat Perintah Mernbayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA dengan rnernbebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk rnenggantikan UP yang telah dipakai. Surat Perintah Mernbayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM Penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. Surat Perintah Mernbayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah SPM Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak keja atau surat perintah kerja lainnya.
http://perpbn.multiply.com
16. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh Kuasa PA pada Kementerian NegaralLembagalKantorISatuan Kerja. BAB II PROGRAMIKEGIATANYANG DILUNCURKAN ProgramIKegiatanyang diluncurkan adalah: a.
ProgramIKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Damssalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dalam DlPA Tahun Anggaran 2007 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007.
b.
ProgradKegiatan yang dapat diluncurkan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ITIerupakan prograrnlkegiatan yang tercantum dalam DlPA Tahun Anggaran 2007 ERR NAD dan Nias. BAB Ill TATA CARA PENYELESAIAN DlPA LUNCURAN
(1) Kuasa PAlsatuan kerja BRR NAD-Nias membuat daftar rincian prograwkegiatan yang diluncurkan untuk masing-masing Kuasa PAIsatuan kerja ERR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, dalam rangkap 9 (sembilan) dan diterima oleh KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 19 Desember 2007 dengan menggunakan sistem aplikasi DlPA Luncuran Tahun 2008, (sesuai format pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini). (2) Daftar rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data realisasi anggaran masingmasing kegiatan.
(1)
KPPN Khusus Banda Aceh menerima dan meneliti daftar rincian ProgramIKegiatan yang diluncurkan beserta data pendukung. http://perpbn.multiply.com
(2)
Penelitian oleh KPPN Khusus Banda Aceh meliputi : a. Pencocokan Nomor Surat Pengesahan (SP) DIPA, Kode Satker dan Uraian Satker, Nomor Urut, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Uraian Kegiatan, Kode Sub Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan, Volume, Satuan, Kode BKPK, Pagu Per Jenis Belanja dalam Rupiah, dan Total Pagu Per Jenis Belanja; b. Pencocokan Daftar Rincian ProgramIKegiatan yang diluncurkan dengan sisa dana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada KPPN.
(3)
Konsep DIPA-L Tahun Anggaran 2008 ditandatangani oleh Deputi Keuangan dan Perencanaan BRR NAD dan Nias dan diketahui oleh Kepala KPPN Khusus Banda Aceh.
(4)
KPPN Khusus Banda Aceh mengirimkan Daftar Rincian ProgramlKegiatan sebagai konsep DIPA-L Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangkap 9 (sembilan) paling lambat tanggal 26 Desember 2007 kepada Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh. Pasai 5
(1)
Daftar Rincian ProgramIKegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai dasar penerbitan SP DIPA-L Tahun Anggaran 2008 oleh Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh, (sesuai format pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
(2)
SP DIPA-L Tahun Anggaran 2008 ditandatangani paling lambat tanggal 2 Januari 2008.
(3)
DIPA-L Tahun Anggaran 2008 yang telah disahkan dikirim kepada PNKuasa PNSatuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada: a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan b. Sekretaris Badan Pelaksana BRR NAD dan Nias c. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Gubemur Provinsi Sumatera Utara d. Direktur Jenderal Anggaran http://perpbn.multiply.com
e. Direktur Jenderal Perbendaharaan, 1) u.p. Direktur PelaksanaanAnggaran, dan 2) u.p. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan f. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
g. Kepala KPPN Khusus Banda Aceh BAB IV BATAS WAKTU PENCAIRAN DANA
(I)
Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, SPM-LS, dan SPM-GUP Nihil yang dananya bersumber dari DIPA-L BRR NAD-Nias ditetapkan sebagai berikut: a. SPM-GUP dan SPM-UP hams sudah diterima KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 16 April 2008 pada jam kerja; b. SPM-TUP hams sudah diterima KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 18 April 2008 pada jam kerja;
c. SPM-LS dan SPM-GUP Nihil harus sudah diterima KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 30 April 2008 pada jam kerja; (2)
Penerbitan SP2D-UP, SP2D-TUP, SP2D-GUP, SP2DLS, dan SP2D GUP-Nihil diatur sebagai berikut: a. SP2D UP dan SP2D-GUP diterbitkan paling lambat tanggal 17 April 2008 pada jam kerja. b. SP2D-TUP diterbitkan paling larnbat tanggal 21 April 2008 pada jam kerja; c. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 5 Mei 2008 pada jam kerja; d. SP2D-GUP Nihil diterbitkan paling lambat tanggal 6 Mei 2008 pada jam kerja.
http://perpbn.multiply.com
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
KPPN Khusus Banda Aceh menyusun laporan realisasi DIPA-L Tahun Anggaran 2008 dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Mei 2008 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran, dengan tembusan Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal PerbendaharaanBanda Aceh, dan BRR NAD-Nias.
(1)
PAfKuasa PA BRR NAD dan Nias bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2008.
(2) PAfKuasa PA BRR NAD-Nias wajib mernbuat laporan
keuangan satker atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan DIPA-L Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku.
(3) Laporan keuangan atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2008 disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN bersamaan dengan laporan atas pelaksanaan DlPA Tahun Anggaran 2008 semester I Tahun 2008 sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Pembayaran biaya perneliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak atas dasar DIPA-L Tahun Anggaran 2008 diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada tanggal 30 April 2008; b. Untuk masa pemeliharaan yang melarnpaui akhir bulan April 2008 biaya pemeliharaannya dapat dibayarkan sesuai dengan batas waktu pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dilampiri fotokopilsalinan jaminan bank yang telah disahkan oleh PAlKuasa PA minimal http://perpbn.multiply.com
sebesar sejumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir sarnpai dengan masa pemeliharaan. (2)
Untuk keperluan pencairan dana terhadap kontrakkontrak yang programikegiatannya diluncurkan ke Tahun Anggaran 2008, PAIKuasa PA agar melakukan amandernen kontrak sebagai dasar pembebanan pembayaran setelah DIPA-L Tahun Anggaran 2008 disahkan. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd
HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 81a lPB12007 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pelunwan ProgramIKegiatan Rehabilitasl dan Rekonstruksi Provinsi NanWroe Aceh Da~ssalamdan Kepllauan Nias Provins~Sumatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun An0gEra-I 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2036
DAFTAR RlNClAN DIPA-L TA.2008 (DALAM RUPIAH)
: aaaa.blccodd.el-lgggg
Nomor SP
Kode dan Nama Satker : (999999) XXXXXXXXXXXX (2)
(11
Uraian No.
K2:F* Kegiatan,
Kode
W
2
1
3
(4) X.XX
XX (3)
I
Satuani Register
PEGAWA~
BARANG
MODAL
6
7
~
BKPK
-
8
BEIANJA ~olurnel Lokasi
I
4 (10) 99.999
YYYW (7)
I
5
I
(11) XXXX
I
I
8
899,999
999.999
999,999
I
I
~
JUMLAH SELURUH I A
Sumbar Dana ~
9
10
11
999,999
999,999
999.999
I
LAINLAIN ~
I
I
I
MENGETAHUI: KEPALA KPPN ....................
A.N. KEPAIA BADAN PELAKSANA BRR NAD-NIAS DEPUTIKEUANGANDANPERENCANAAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14) NIP. rmrYYrPlYrY (15)
xxxxxxxvxxxxxxxxxxxxx (17)
NIP. r(rrPrrYnrP( (18)http://perpbn.multiply.com
I
CARA PENGlSlAN DAFTAR RlNClAN DIPA-L TAHUN ANGGARAN 2008 Daftar rincian DIPA-L tahun anggaran 2008 berisi informasi untuk masingmasing Satuan Kerja baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan MAK dengan cara pengisian sebagai berikut :
Diisi dengan Nomor SP DlPA Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker Diisi dengan Nomor Urut Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan Diisi dengan Kode Sub Kegiatan Diisi dengan Kode BPKP Diisi dengan Uraian Kegiatan Diisi dengan Uraian Sub Kegiatan Diisi dengan Uraian Diisi dengan VolumeILokasi Diisi dengan SatuanIRegister Diisi dengan Pagu per Jenis Belanja dalam Rupiah Diisi dengan Total Pagu per Jenis Belanja Diisi dengan Nama Kepala KPPN Diisi dengan NIP Kepala KPPN Diisi dengan Kota dan Tanggal Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangan (Kepala SatkerIKPA) Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan (Kepala SatkerIKPA)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I1
KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN: I (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAI-IARAAN NOMOR PER- 81a /PB/2W7 Peraturan Direktur Jendsral Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pelurnan PrcgramlKegiatan Rehabilitasi den Rekonstruksi Provinri NangOroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Prwinsi Surnatera Utara yang dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun ~ n ~ g a r a2007 n sebagai Amaran Balanja Tarnbahan Tahun Anggaran M08
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISlAN PELAKSANAANANGGARAN LUNCURAN (1 TAHUN ANGGARAN 2008 NOMOR : aaaa.b.Ucccdd.e/ffflgggg (2)
g"
Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran : YYYYYYYYYYY Ow YYYYvwYw 'iWWmWW rP/r/r/YYYY
(3) (4) (5) (6)
Sebesar
(7)
I. Departemen 1 Lembaga : (XXX) : 2 . Unit Organisasi : (=I 3. Propinsi 4. Kode / Nama Satker : (XXXX)
: Rp 999.999.999.999
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kode dan Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan: wwwYWwY (9) XX WWWVWWV (10) XX.XX YwYwwWw (11) XX.XX.XX YwYWWWW (12) XX.XX.XX.XX 1. 2.
3.
Sumber dana berasal : Rupiah Mumi PNBP PinjamanIHibah Luar Negeri - Hibah - Pinjaman Luar Negeri
("*XXXXXXXXXXXXXX") Jumlah Uang Rp 999.999.999.999 Rp 999.999.999.999 Rp 999.999.999.999 Rp 999.999.999.999
(8)
(13)
http://perpbn.multiply.com
I I
1.
Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L) terlampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di: YWYWWWW (18) (49) xxx Rp 999.999.999.999 (20)
2. 6. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan dana oleh KPPN. Perhitungan biaya dan penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA-L sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran.
XXXXXXX,MXXXXXXX XXXXX A.N. MENTERI KEUANGAN RI EPALA KAhIWlL I DITJEN PERBENDAHARAAN BANDA ACEH
-
(21) NIP XXXXXXXXXXXXX (22)
http://perpbn.multiply.com
CARA PENGlSlAN SURAT PENGESAHAN MPA-LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2008 Halaman ini berisi informasi mengenai hal-ha1yang disahkan dari DIPA-L. Cara pengisian DIPA-L sebagai berikut :
http://perpbn.multiply.com
111. B E L A N J A D A E R A H (Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian)
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung PerbendaharaanLantai It JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id Tdepon
Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
SURAT EDARAN Nomor SE-90/PB/2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008 Dl DAERAH Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraJLembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : 1.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk segera melakukan kegiatan persiapan penelaahan DlPA Tahun Anggaran 2008 antara lain meliputi kesiapan perlengkapan softwarehardware komputer, ATK, dan Sumber Daya Manusia serta membentuk Tim Penelaahan DIPA Tahun Anggaran 2008 di wilayah kerjanya.
2.
Pengoperasian Aplikasi DIPA Tahun Anggaran 2008 a.
Modul Aplikasi DIPA Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 4 sub aplikasi, yaitu:
1) Aplikasi Konsep DIPA Tahun Anggaran 2008
2) Aplikasi Cetak Surat Pengesahan DlPA Tahun Anggaran 2008 3) Aplikasi Monitoring Penyelesaian DlPA Tahun Anggaran 2008 4) Aplikasi Server, b.
Mengingat Aplikasi DIPA Tahun Anggaran 2008 dioperasikan dalam sistem jaringan (LAN), kepada seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk segera memfungsikan
http://perpbn.multiply.com
c.
d.
e.
3.
sistern jaringan kornputernya dengan rnernaksirnalkan surnber daya yang ada di kantor rnasing-rnasing; Untuk rnendukung percepatan penyajian Laporan Monitoring Penyelesaian DlPA dan rnenyeragarnkan format laporan, agar dalarn pencetakan laporan dirnaksud dilakukan rnelalui rnodul Aplikasi Monitoring Penyelesaian DlPA Tahun Anggaran 2008; Khusus untuk penanganan database/Arsip Data Kornputer (ADK) DlPA agar dilakukan sesuai prosedur aplikasi yang telah ditetapkan, sehingga pada waktunya ADK DlPA dapat disajikan secara terintegrasi, lengkap, akurat, dan up to date; Para pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah rnengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2008, agar segera ditugaskan untuk rnernberikan pelatihanlbirnbingan teknis Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2008, baik kepada para operator lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan rnaupun kepada SatkerlKuasa Pengguna Anggaran di wilayah keja rnasing-rnasing.
Penyarnpaian SRAA, DIPA. dan Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2008 a.
b.
c.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan segera rnenyarnpaikan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Kernenterian NegaraILernbaga kepada seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat 9 Desernber 2007. Penyarnpaian DlPA Satker Pusat dan DlPA Tugas Pernbantuan kepada seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling larnbat 28 Desernber 2007 ADK SRMDIPA dan Aplikasi DlPA Tahun Anggaran 2008 revisi versi terakhir akan disarnpaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersarnaan dengan penyarnpaian SRAA. Disamping itu dapat pula di download rnelalui ftp:/Yftpl.perbendaharaan.go.id login/'pasword "dabantek" pada ADK-SRAA08 awal untuk SRAA dan folder folder ADK-DIPA08-awal untuk DIPA.
4.
Setelah rnenerirna SRAA dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan segera rnenyarnpaikan copy SRAA dirnaksud kepada Satker bersangkutan dan rnelakukan koordinasi serta penjadualan penelaahan DlPA Tahun Anggaran 2008 untuk rnasing-rnasing Satker. Lokasi penelaahan diselenggarakan di gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaanseternpat.
5.
Penelaahan konsep DlPA Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedornan pada SRAA
http://perpbn.multiply.com
yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi soft copy data SRAA berkenaan. 6. I
7.
8.
9. 10.
11.
Apabila terdapat ketidaksesuaian data antara konsep DlPA dengan dokumen SRAA, pengesahan DlPA didasarkan pada dokumen SRAA. Dalam ha1 Satker baru dan belum ditunjuk pejabat pengelola anggaran, pencanturnan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranIBendahara disesuaikan menurut usulan Satker bersangkutan. Revisi atau perbaikan kesalahan administrati SRAA dan atau nama Kuasa Pengguna AnggaranIBendahara hendaknya dilakukan setelah DIPA Tahun Anggaran 2008 diterbitkan. Untuk dokumen DlPA Sementara yang telah disahkan, lembar sampul dibubuhi stempel "Sementara" guna memudahkan identifikasi dalam administrasinya. Seluruh DlPA yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 19 Desember 2007. Net DIPA disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sekurang-kurangnya dalam rangkap 8 (delapan). Surat Pengesahan (SP) DlPA yang diberi tanda tangan basah oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, sisanya dalarn bentuk tanda tangan cetakan (copy scan) dengan catatan keseluruhan SP DlPA dimaksud dibubuhi stempel timbul. Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2008 oleh Gubemur kepada Satker direncanakan tanggal 2 Januari 2008 di tiap-tiap lbukota Provinsi, untuk itu diminta agar Saudara segera melakukan koordinasi dengan pejabat yang ditunjuk dalam persiapan penyerahan DIPA TA 2008 meliputi DlPA Pusat dan DIPA Daerah.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lngkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
N. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Triwulan IV Tahun 2007 tidak ada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
V. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-64lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN IDA CREDIT N0.3658-1-IND PROYEK PENANGGULANGAN KEMlSKlNAN Dl PERKOTAAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDlRl (ADDITIONAL FINANCING FOR SECOND URBAN POVERNPROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di perkotaan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2004-2009 melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Pemerintah lndonesia memperoleh tambahan dana pinjaman dari IDA Credit No.3658-1-IND untuk Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Financing Agreement for Second Urban Povetty Project);
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana Financing Agreement for Second Urban Poverty Project, perlu petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana pinjaman tersebut;
C.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IDA Credit No.3658-1-IND Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan untuk Mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Additional Financing for Second Urban Poverty Project);
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun - 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
http://perpbn.multiply.com
Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597);
6.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
7.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; http://perpbn.multiply.com
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
10.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nornor 185lKMK.03/1995 dan Kep.031lKetl511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP264lKET10911999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031lKetl511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nornor 486lKMK.0412000 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nornor 239lKMK.0111996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 13.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66IPBI 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN IDA CREDIT N0.3658-1-IND PROYEK PENANGGULANGAN KEMlSKlNAN Dl PERKOTAAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDlRl (ADDITIONAL FINANCING FOR SECOND URBAN POVERTY PROJECT).
http://perpbn.multiply.com
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang dibiayai melalui Additional Financing Second Urban Poverty Project yang selanjutnya disebut PNPM P2KP adalah keniatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan d i a m rangka mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
2.
Executing Agency adalah Kementerian NegaraJLembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
3.
No Objection Letter (NOL) adalah persetujuan dari donor atas suatu kontrak bilamana dipersyaratkan.
4.
Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.
5.
Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjaman, pengisian kembali rekening khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.
6.
Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
7.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenteriIPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan
http://perpbn.multiply.com
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dokurn5n pendukung kegiatan akuntansi pernerintah. Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAJKuasa PA adalah MenteriIPimpinan Lernbaga atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kernenterian NegaraILernbaga yang bersangkutan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekening Kas Negara adalah rekening ternpat penyirnpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara untuk rnenarnpung seluruh penerirnaan negara dan atau rnernbayar seluruh pengeluaran negara pada BankISentral Giro yang ditunjuk. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pernerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenampung dana PPHLN yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pernbangunan. Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersurnber dari DIPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan dengan DIPA. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jurnlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk rnernbiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung. Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat rnendesak dalam 1 (satu) bulan rnelebihi pagu UP yang http://perpbn.multiply.com
16.
17.
18.
19.
ditetapkan. Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa PA sebagai pelaksana kegiatan yang berada di pusat dan di ibu kota propinsi. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat melalui BKM dengan tujuan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran Tridaya agar mandiri dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu meningkatkan IPM serta mempercepat pencapaian MDG's di wilayahnya. Koordinator KotaIAssisten (KorkotlAsisten) dan Fasilitator adalah orang yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Satker melaksanakan tugas sebagai KorkotlAsistenlFasilitator dan untuk itu berhak menerima gaji dalam jumlah tertentu setiap bulan yang telah ditetapkan (sesuai Surat Keputusan Satker yang berlaku). Tunjangan Operasional dan Pelatihan Warga adalah jumlah uang tertentu yang dibayarkan kepada fasilitator setiap bulan untuk keperluan operasional dan pelatihan warga dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai fasilitator.
Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut: a.
Nomor Pinjaman
b.
: IDA Cr. 3658-1-IND
c. d.
: 10756401 Tanggal Penandatanganan : 7 Juni 2007 : 31 Desember 2008 Closing Date
e.
Jumlah Pinjaman
Nomor Register
: USD 135.500.000 (SDR 89,550,000)
f. g.
Nomor Rekening Khusus Initial Deposit
h.
ExecutingAgency
: 601.224.41 1
: Perkiraan kebutuhan dana untuk 6 (enam) bulan : Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum http://perpbn.multiply.com
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN
(1) Tata cara pernbayaran dana rnenggunakan rnekanisrne Rekening Khusus. (2) Pernbayaran dana dibebankan pada Rekening Khusus Nornor 601.224.41 1 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (3) Pernbebanan dan pernbayaran dilakukan secara proposional sesuai dengan kategori dan persentase Financing Agreement for Second Urban Poverty Project IDA Credit No.3658-1-IND sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB Ill PENCAIRAN DANA
( I ) Pencairan dana dilaksanakan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAIKuasa PA berdasarkan DlPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan dengan DlPA sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE771PB12005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN. (2) Dalarn pelaksanaan pernbayaran dengan UPTTUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (2), tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (3) Pertanggungjawaban atas UPTTUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Pada SPM tercanturn nomor loan, nomor register, kode kategori, porsi pembiayaan, nilai, nornor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta tanggal NOL bila dipersyaratkan. (5) Untuk keperluan pernbayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan rnerupiahkan tagihan valuta asing (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran http://perpbn.multiply.com
Nomor SE-43/Af61/0392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32IA16310295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-130lAfl989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (6) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. (7) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104lAf2000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 38) bantuan IBRD rnenjadi FORM 384 P (untuk Pekerjaan Kategori Goods and Works) dan FORM 384 C (untuk Pekerjaan Kategori Consultant) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (finaysignedcontract).
Bagian Kesatu Bantuan Langsung Masyarakat
(1) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (ELM) mencakup: a. BLM kepada BKM di kelurahanldesa sasaran lokasi kecamatan lama yang sudah atau sedang melaksanakan P2KP (kelurahan grants and sub loan) merupakan kategori 1. b. ELM kepada BKM di kelurahanldesa sasaran lokasi kecamatan yang belum melaksanakan P2KP (kelurahan grants and sub loan) merupakan kategori I. (2) Pembayaran
dana BLM dilaksanakan dengan mengajukan SPM-LS kepada KPPN yang dilampiri Daftar Nominati Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) oleh PAIKuasa PA. http://perpbn.multiply.com
(3) KPPN menerbitkan SP2D Rekening Khusus dengan dilampiri Daftar Norninatif Penerima Bantuan yang diajukan PNKuasa PA dan selanjutnya Bank OperasionallKantor Bank Indonesia penerima SP2D akan melakukan transfer dana kepada penerima dana sesuai Daftar Nominatif berkenaan. (4) Pencairan BLM: a. Lokasi Lama (lokasi yang sudah pernah rnendapatkan fasilitasi program P2KP) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: 1. tahap I sebesar 40% dari alokasi rnasingrnasing BKM. 2. tahap II sebesar 60% dari alokasi rnasingmasing BKM.
b.
Lokasi Baru (lokasi yang belum pernah mendapatkan fasilitasi program P2KP) dilakukan sebesar 20% dari alokasi masing-masing BKM. Bagian Kedua Individual Konsultan
Gaji KorkoVAsistenlFasilitator dan tunjangan operasional kegiatan dan Pelatihan Masyarakat tennasuk dalam kategori 3 (Consultants'services under Parts A and D of the Project).
(1) Pembayaran Gaji KorkotlAsisten/Fasilitator dan tunjangan operasional dilaksanakan dengan mengajukan SPM-LS kepada KPPN yang dilampiri Daftar Nominatif Pembayaran Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dan SPTB oleh PAlKuasa PA. (2) KPPN menerbitkan SP2D Rekening Khusus dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembayaran Jasa yang diajukan PAlKuasa PA dan selanjutnya Bank OperasionallKantor Bank lndonesia penerima SP2D akan melakukan transfer dana kepada penerima dana sesuai Daftar Norninatii berkenaan.
http://perpbn.multiply.com
Pencairan dana pelatihan masyarakat dapat dilaksanakan melalui Rekening Pihak Ketiga atau Rekening Bendahara Pengeluaran Satker Propinsi. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS
(1) Pengisian kembali dana Rekening Khusus secara berkala dilakukan dengan mekanisme penyampaian Withdrawal Application dan Interim Financial Report (IFR) oleh Executing Agency melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Bank Dunia.
(2) Berdasarkan saldo Rekening Koran Bank Indonesia, apabila ketersediaan dana Rekening Khusus tidak akan mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN bersangkutan. Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN Pasal 10 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D beserta dokumen pendukungnya. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada:
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710 http://perpbn.multiply.com
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi pinjamanlhibah luar negeri dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 61 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN IDA CREDIT N0.3658-1-IND PROYEK PENANGGULANGAN KEMlSKlNAN Dl PERKOTAAN NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDlRl (ADDITIONAL FINANCING FOR SECOND URBAN POVERTY PROJECT)
Alokasi Pagu Penarnbahan Pinjarnan (SDR Equivalent)
Porsi Pernbiayaan Pinjaman
(a) Kelurahan Grants and Sub-loans
56,610,000
100 %
SOE
(b) Special Kelurahan Reconstruction Grants
-0-
100%
SOE
2
Poverty Alleviation Partnership Grants
-0-
100%
SOE
3
Consultants' services under Parts A and D of the Project
32,940,000
100%
Sesuai dengan procurement plan
4
Fee
-0-
5
Unallocated
-0-
Kategori
1
TOTAL
Uraian Kategori
Batas Maksirnal nilai kontrak SOE (tidak perlu NOL World Bank)
SDR 89,550,000
(USD 135.500.000)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATUPAN DIREUlUR JENDERU F'ERBENDW*RMN )(OUOR PER- 61 RBRDD? TENlmG PETUNJUK f€UKS*WAN P E N Y N W Dill PENCNRAN W A P I N W IDA CREDIT NO3660-I-HD PROVEK PENANGGUUNG#S KEUIS(3N13( OI PERKOTMN VNTUK YNDUWNG PRHISIONN F'EUBERDAYW ULSYARYUT W R I (BDWTIWAL FIN/VYClNG FOR SECWO WBAN POVERW FffOJECll
Larn~iranSPM Nomor
Tanggal :
DAFTAR NOMlNATlF PENERIMA BANTUAN
') SPPB adalah Surat Perjanjian Pernberian Bantuan
............................ 2007
Mengetahui : Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN ........
Menyetujui : Kepala Satker
.......................... NIP. ..............................
NIP. ..................
Bendahara Pengeluaran Satker
.................................... NIP. ............................
http://perpbn.multiply.com
TOTAL
Rp.
p.
Kepala Seksi Perbendrhann KPPN......
..............-....-..............
NIP. ..............................
................... ""-"..-.
NIP. ..............................
NIP. ..............................
http://perpbn.multiply.com
rn
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-69lPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPBl2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDIIDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN. Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka perubahan lokasi penerima bantuan dan alokasi dana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59lPBl2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4788-INDllDA Credit No. 4076-IND (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project), dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dimaksud;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-59lPBl2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4788-INDllDA Credit No. 4076IND (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project);
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42
333
http://perpbn.multiply.com
Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092); 5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
6.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006;
7.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan KEP. 031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjamanl Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan 459lKMK.0311999 dan KEPSKB Nomor 264/KET109/1999;
8.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.0412000 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nornor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RepuMik lndonesia Nomor 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri; http://perpbn.multiply.com
9.
Peraturan DireMur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPB12005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788INDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59lPBl2005 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No. 4788-INDllDA Credit No. 4076-IND (Support for Poor and Disadvantaged Areas Project), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasall Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. CreditLoan Agreement No. 407614788-IND (Support for Poor and DisadvantagedAreas Project) secara umum bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus, terutama pemulihan kehidupan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal. 2.
Closing Date adalah tanggal batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri.
3. Daftar
lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar http://perpbn.multiply.com
untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraILembaga yang bersangkutan. No Objection Letter (NOL) adalah persetujuan dari donor atas suatu kontrak bilamana dipersyaratkan. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk, untuk menampung seluruh penenmaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Surat
Penetapan
Bupati
Bantuan
Langsung adalah
Masyarakat Kabupaten (SPB BLM-Kab)
http://perpbn.multiply.com
surat yang rnenetapkan hasil keputusan forum musyawarah kabupaten tentang penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten (BLMKab) oleh Bupati. 13. Surat Penetapan Bupati Dana Operasional Kegiatan Kabupaten (SPB DOK-Kab) adalah surat yang rnenetapkan hasil keputusan forum musyawarah kabupaten tentang penggunaan Dana Operasional Kegiatan Kabupaten (DOK-Kab) oleh Bupati.
14. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten (SPPB BLM-Kab) adalah surat perjanjianlkesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan setiap Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dinas (UPKD) berdasarkan SPB BLM-Kab.
15. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Operasional Kegiatan Kabupaten (SPPB DOK-Kab) adalah surat perjanjiankesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Program P2DTK dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten (TPK Kab) berdasarkan SPB DOK-Kab. 16. Surat Penetapan Camat Bantuan Langsung Masyarakat Kecarnatan (SPC BLM-Kec) adalah surat yang menetapkan hasil keputusan forum musyawarah kecamatan tentang penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat Kecarnatan (BLMKec) oleh Carnat. 17. Surat Penetapan Camat Dana Operasional Kegiatan Kecarnatan (SPC DOK-Kec) adalah surat yang menetapkan hasil keputusan forum rnusyawarah kecamatan tentang penggunaan DOK kecamatan oleh Camat. 18. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Bantuan Langsung Masyarakat Kecarnatan (SPPB BLM-Kec) adalah surat perjanjiankesepakatan antara Pejabat Pembuat Kornitmen Kecamatan Program PZDTK dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan (UPK Kec) berdasarkan SPC BLM-Kec. 19. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Operasional Kegiatan Kecamatan (SPPB DOK-Kec) adalah surat perjanjianlkesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Program P2DTK dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan
(UPK-Kec) berdasarkan SPC DOK-Kec. http://perpbn.multiply.com
20. Unit Pengelola Kegiatan Dinas (UPKD) adalah unit yang beranggotakan dari unsur masyarakat dan perwakilan dinas bersangkutan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana sesuai SPPB BLM-Kab. 21. Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten (TPK Kab) adalah tirn yang beranggotakan dari unsur rnasyarakat dan perwakilan beberapa dinas yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan P2DTK, pengendalian kegiatan antar dinas, monitoring kualitas pelaksanaan kegiatan oleh UPKD, dan penggunaan dana sesuai SPPB DOKKab."
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Spesifikasi CrediVLoan Agreement sebagai berikut:
b. Tanggal Penandatanganan
:
4Agustus 2005
4 Aguslus 2005
c. Nornor Register
:
10709501
10708801
d. Etiective Date
:
2 November 2005
2 November 2005
e. Closing Date
:
31 Desember 2011
31 Desember 2011
f.
Jumlah Loan
:
SDR 23,150,000 Eq. US $35,000,000
US $69,000,000
g. Nomor Rekening Khusus
:
801.246411
801.246411
h. ExecutingAgency
:
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan NasionaVBappenas
i. Implementing Agency
:
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)"
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Bupati selaku Kuasa PA di daerah rnenunjuk pejabat pelaksana di kabupaten sebagai berikut:
a. Pejabat Pembuat Kornitmen yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan tejadinya pengeluaran negara;
http://perpbn.multiply.com
b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menguji dan menandatangani SPM; c. Bendahara Pengeluaran." (2) Dihapus 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PNKuasa PA berdasarkan DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2007 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). (2) Dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), KPPN harus memperhatikan hal-ha1sebagai berikut: a.
Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan No Objection Letter (NOL) dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL sesuai dengan SE DJA No. SE-1041 A12000 (Form 384C untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan, NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (final/signed contract). b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan SE DJA No. SE-84/A17110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan PinjamanIHibah Luar Negeri. c. Pada SPM hatus dicantumkan nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP. nomor pinjaman, kode dan besamya persentase (porsi) kategori dan tanggal NOL (bila dipersyaratkan). (3) Pencairan Dana Kategori 1 (Block Grants) atau disebut Dana Bantuan Langsung Masyarakat adalah sebagai berikut: http://perpbn.multiply.com
a.
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (Hibah) Kabupaten 1. Tahap I sebesar 30% dari nilai SPPB BLMKab dengan melampirkan: a) SPB BLM-Kab (Form sebagaimana Lampiran II tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) Resume KontraklResume SPPB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); c) Berita Acara Penggunaan Dana Unit Pengelola Kegiatan Dinas (BAPD UPKD) (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); d) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Fom sebagaimana Lampiran V tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 2. Tahap II sebesar 30% dari nilai SPPB BLM-Kab dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I mencapai 90% atau lebih dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 20% dengan melampirkan: a)
BAPD UPKD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 3. Tahap Ill sebesar 30% dari nilai SPPB BLM-Kab dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I mencapai loo%, dana Tahap II mencapai 90%, dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 50% dengan melampirkan: a) BAPD UPKD (Fom sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); http://perpbn.multiply.com
b)
SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini).
Tahap IV sebesar 10% dari nilai SPPB BLM-Kab dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap II mencapai loo%, dana Tahap Ill mencapai 90%, dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 80% dengan melampirkan: a) BAPD UPKD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); b) SPTB (Form sebagaimana tercanturn dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); c) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) Dana BLM-Kab (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini). Dana Bantuan Langsung Masyarakat (Hibah) Kecamatan
4.
\
b.
Tahap I sebesar 40% dari nilai SPPB BLMKec dengan melampirkan: a) SPC BLM-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); b) Resume KontraklResume SPPB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); c) Berita Acara Penggunaan Dana Kolektii (BAPDK) BLM-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); d) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
http://perpbn.multiply.com
2.
Tahap II sebesar 40% dari nilai SPPB BLM-Kec dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I mencapai 90% atau lebih dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 30% dengan melampirkan: a) BAPDK BLM-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 3. Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SPPB BLM-Kec dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I mencapai loo%, dana Tahap II mencapai 90%, dan pelaksanaan kegiatan fisik mencapai 80% dengan melampirkan: a) BAPDK BLM-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); c) SPKMP BLM-Kec (Fo m sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (4) Pencairan Dana Kategori 2 (Planning Grants) atau disebut Dana Operasional Kegiatan Kabupaten dan Kecamatan adalah sebagai berikut: a.
Dana Operasional Kegiatan Kabupaten (DOKKab) 1. Tahap I sebesar 40% dari nilai SPPB DOK-Kab dengan melampirkan: a) SPB DOK-Kab ( F o m sebagaimana Lampiran X tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) Resume KontrakIResume SPPB (Fom sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini); http://perpbn.multiply.com
c)
2.
BAPD DOK-Kab (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); d) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Tahap II sebesar 40% dari nilai SPPB DOK-Kab dapat diterbitkan apabila penyerapan dana dari pencairan sebelumnya mencapai 90% dengan melampirkan: a)
BAPD DOK-Kab (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Fom sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 3. Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SPPB DOK-Kab dapat diterbitkan setelah pemanfaatan dana Tahap I mencapai 100% dan Tahap II mencapai 90% dengan melampirkan: a)
b.
BAPD DOK-Kab (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Form sebagaimana tercantum daiam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Dana Operasional Kegiatan Kecamatan (DOKKec) 1. Tahap I sebesar 40% dari nilai SPPB DOK-Kec dengan melampirkan: a) SPC DOK-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) Resume KontraklResume SPPB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
http://perpbn.multiply.com
c)
BAPD DOK-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); d) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
Tahap II sebesar 40% dari nilai SPPB DOK-Kec dapat diterbitkan apabila penyerapan dana dari pencairan sebelumnya mencapai 90% dengan melampirkan: a) BAPD DOK-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
3. Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SPPB DOK-Kec dapat d i t e r b i i n setelah pemanfaatan dana Tahap I mencapai 100% dan Tahap I1mencapai 90% dengan melampirkan: a) BAPD DOK-Kec (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b) SPTB (Fonn sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
(5)
Pencairan Dana Kategori 3 (Goods and Consultant's Service for Implementation Support) dan Kategori 4 (Goods and Consultant's Service for Monitoring and valuation), untuk kebutuhan remunerasi, biaya operasional, dan management fee perusahaan dengan melampirkan: a. Resume KontraWSPPB antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PerusahaanlNonGovernment Organization (NG0)lindividu bersangkutan (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
http://perpbn.multiply.com
b.
SPTB (Fom sebagaimana tercantum dalam Larnpiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini)." 5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)
Pengisian kembali dana Rekening Khusus secara berkala dengan penyampaian Financial Monitoring Report (FMR) kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara sesuai prosedur yang berlaku menjadi tanggung jawab Executing AgencylSatker pada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
(2)
Apabila Executing AgencylSatker tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perrnintaan Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN bersangkutan. Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pernberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(4)
Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, diminta agar KPPN rnengirimkan copy SP2D dan SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu: a. Berita Acara Pembayaran (BAP); b. NOL (Form 3846) sepanjang dipersyaratkan; c. Rekapitulasi pengeluaran per kategori NPLN (Lampiran Ill SE DJA Nomor SE-20lA/61/0291 tentang Laporan Penerbitan SPM Dana PinjamanIHibah Bank Dunia)."
http://perpbn.multiply.com
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan (kecuali SPM TU dan TUP) beserta dokumen pendukungnya. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 4 Jakarta 10710 TeleponIFaksimili: (021) 3864779 E-mail: d~h~kn@~erbendaharaan.ao.id
(3) KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), apabila sewaktu-waktu diperiukan sebagai ekspedisi kedua." 7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)
Dalam pengelolaan dana keuangan negara yang tersimpan dalam rekening Bank Pemerintah yang ditunjuk harus berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-224lMUN/6/1970 dan Nomor 6-297lMWIVl411971 tentang Pemindahbukuan Jasa Giro atas Nama Rekening-Rekening Bendaharawan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-128lA~54211190 tentang Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Surat SDirektur Jenderal Anggaran Nomor 39211A/54/1091 tentang Pemindahbukuan Jasa Giro Bendaharawan yang Menyimpan Uangnya di Bank Pemerintah dan peraturan yang berfaku lainnya.
(2)
Daftar Kabupaten dan Kecamatan penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
ini." http://perpbn.multiply.com
Pasal I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H A M NOMOR PER- 69 IPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H A M NOMOR PER-591PBl2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN lBRD NO. 4788-INDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJEC7)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN CREDITAOANAGREEMENT NO. 407614788-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
Kode Kategori
Uraian Kategori
Persentase Loan
SOE Threshold1 NOL (USD Eqv)
1
Block Grants
100%
All SOE
2
Planning Grants
100%
All SOE
3
Goods and Consultants services for Implementationsupport
100%
4
Goods and Consultants services for Monitoring and Evaluation
100%
USD 100,000 (Goods) USD 100,000 (Finn) USD 25,000 (Individual) USD 100,000 (Goods) USD 100,000 (Finn) USD 25,000 (Individual)
Catatan: 1.
Pembebanan terhadap kategori 1 dan 2, dalam pengajuan SPM ke KPPN tidak perlu dilampiri NOL final dari Bank Dunia.
2. Pembebanan terhadap kategori 3 dan 4, dalam pengajuan SPM ke KPPN tidak perlu dilampiri NOL final dari Bank Dunia apabila nilai kontrak untuk kategori goods di bawah USD 100,000, kontrak untuk kategori Consultants Finn di bawah USD 100,000 dan nilai kontrak untuk kategori Consultants Individual di bawah USD 25,000.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 I P W W 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59/PW005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 47EEINDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJEC7)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PENETAPAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI KABUPATEN (SPB BLM-Kab) KABUPATEN............................................................... Nornor:..............................tanggal......................
w
P
Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Kabupaten ...... Provinsi ..... yang diselenggarakan pada hail .....tanggal ......bulan ...... tahun dengan ini ditetapkan bahwa nama kegiatan dan jwnlah dana Bantuan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PPDTK) Tahun Anggaran ....I......adalah sebagai berikut:
....
\O
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk digunakan seperlunya
pada tanggal ................................................ Bupatl ...........................................................
Tembusan: 1. Tim Koordinasi P2DTK Provinsi ....................... 2. Konsultan Manajemene Provinsi P2DTK 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. Tim Koordinasi P2DTK Kabupaten 5. Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Kabupaten 6. Konsultan Manajemen Kabupaten PPDTK 7. Bank Penyalur setempat yang disetujui Musyawarah Kabupaten
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 1P812W7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PERS9PBRW5 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788lNDnDA CREDIT NO. 4076IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PRWECT)
PROGRAM PERCEPATANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS RESUME KONTRAKRESUMESURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) Kabupatenn<ecamatan: ........................................ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Nomor dan Tanggal DIPA Kode KegiatanISub KegiatanIMAK Nomor Loan dan Nomor Register Kategori Nomor dan Tanggal Kontrak Nomor dan Tanggal Addendum Nama KontraktorlPerusahaan Alamat Kontraktor Prosentase Loan Nilai Kontrak Porsi Pembayaran Loan Prosi Pembayaran GO1 Uraian dan Volume Pekerjaan Sistern Pembayaran 15. Cara Pernbayaran 16. Jangka Waktu Pelaksanaan 17. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 18. Jangka Waktu Pemeliharaan 19. Ketentuan Sanksi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,
Catatan: Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 lPBR007 TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPBR005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 47881NDllDA CREDIT NO. 40761ND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA UPKD (BAPD UPKD) Kabupaten ................... Nomor : ............................... Pada hari ini .............. tanggal bertanda tangan dibawah ini: I.
Nama Jabatan
II. Nama Jabatan
........... bulan .......... tahun .............. kami yang
.......................................................... :
Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Kabupaten........................
........................................................... : Ketua UPKD..............................Kabupaten ..............................
dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan bahwa:
(1) UPKD .................... telah siap melaksanakan kegiatan ............... (sesuai SPB) untuk program Pempatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Tahun Anggaran .................. untuk penarikan dana Tahap IlllAllllV. (2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka UPKD ........ layak untuk memperoleh pembayaran Tahap .......sebesar Rp....... (tehilang .............1 Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka seluruh kegiatan melalui UPKD ...... Kabupaten ....... bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah diientukan, dengan pendampingan Konsultan P2DTK dan Monitonngoleh Pejabat Pembuat Komitmen P2DTK Kabupaten ......... Demikhn berita amra ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dinas...... Kabupaten.......
Mengetahui, Pejabat Pembuat Komibnen P2DTK Kabupaten ....................
Konsultan Manajemen Kabupaten (KM-Kab)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPB12005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN iBRD NO. 4785INDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJEC7')
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) Nomor: ........................... 1 2 3 4 5
Nama Satuan Kerja Kode Satuan Kerja TanggalINo. DlPA Subkegiatan Klasifikasi belanja
Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ............. menyatakan saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerirna dengan perincian sebagai berikut:
No
MAK
Penerima
Uraian
Bukti Tanggal Nomor
JUMLAH
Jumlah
Rp
Bukti-bukti belanja tersebut di atas disirnpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja ................. untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksanaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
....................,............... Kuasa Pengguna AnggaranIPembuat Komitmen,
Nama NIP
353
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59IPBRW5 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDllDA CREDIT NO. 40761ND (SUPPORT FOR W O R AND DISADVANTAGED AREAS PROJECTI
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS Kabupaten................................... SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKANPEKERJAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KABUPATEN (SPKMP BLM-Kab)
Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua UPKD ............. Kabupaten...............selaku Pengelola BLM- Kab PZDTK dengan ini menyatakan bahwa: Penggunaan dana Tahap I sampai dengan Tahap Ill yang telah dicairkan kepada UPKD ....... kabupaten ...........telah mencapai 90%, sesuai dengan rencana dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten (SPPB BLMKab). Dengan pencairan tahap terakhir ini, maka Ketua UPKD ......... Kabupaten................... menyatakan sanggup menyelesaikan seluruh kegiatan sesuai Surat Pejanjian Pemberian Bantuan BLM Kabupaten (SPPB BLM-Kab) yang telah disepakati.
Menyetujui PPK Kabupaten...............,
Dibuat oleh Ketua UPKD ............Kabupaten.....
Mengetahui, KM-Kabupaten
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENOERN PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPBRW7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENMRAL PERBENDAHARAAN N W O R PER-591PBR005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDnDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTlNGGAL DAN KHUSUS SURAT PENETAPAN CAMAT TENTANG DANA ALOKASI KECAMATAN (SPC BLM-Kec) KECAMATAN................................................................. Nomor:.......................... ...,tanggal......................
w
wl
Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Kecamatan......... Kabupaten .......... Provinsi ........ yang diselenggarakan pada hari .....tanggal ......bulan .... tahun .... dengan ini ditetapkan bahwa nama kegiatan dan jumlah dana Bantuan Program Percopatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PPDTK) Kecamatan Tahun Anggaran ....I...... Adalah sebagai berikut:
V,
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk digunakan seperlunya. Ditetapkan di Pada tanggal Camat a.n. Bupati
W V,
0\
( ................................ ) Tembusan: 1. Tim Koordinasi P2DTK Kabupaten.................... 2. Konsultan Manajemen Kabupaten P2DTK 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. Tim Koordinasi Kecamatan P2DTK 5. Pejabat Pernbuat Komitrnen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Kecamatan....... 6. Fasilitator Kecamatan........................... 7. Bank Penyalur setempat yang disetujui Musyawarah Kecamatan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Vlll PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPBn007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59IPBRCKE TENTANG PETUNJUK PENCANRAN DANA LOAN IBRD NO 47881NDnDA CREDIT NO 407&IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA KOLEKTIF BANTUAN IANGSUNGMASYARAKAT K E W T A N (BAPDK BLM-Kec) Kecamatan.......................... -
--
~-
-
-
--
-
Nomor : ................ Pada hari ini .............. tanggal bertanda tangan dibawah ini : I.
........... bulan .......... tahun .............. kami yang
Nama
....................................................
Jabatan
: Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan
II. Nama
Jabatan
Daerah Tettinggal dan Khusus (P2DTK), Kecamatan .................... Kabupaten.. ......................
.................................................... : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kabupaten ..............................
................
dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan bahwa (I) Seluruh TPK desalantar desalpemuda telah siap melaksanakan Kegiatan Kesehatan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap VlVllVN program Percepatan Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Tahun Anggaran .................. (untuk penarikan dana tahap IAIAIIAV).
(2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka s e l u ~ hTPK desdantar desdpemuda yang bersangkutan layak untuk menerima dana bantuan program Tahap IllIllIIIIV sebesar Rp. ..................... (hbikg........................................... ) dengan melampirkan rincian penggunaan dana P2DTK. Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka UPK melalui s e l u ~ hTPK desalantara desalpemuda bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadual dan target yang telah ditentukan, dengan pendampingan Fasilitator Kecamatan P2DTK dan monitoring oleh Pejabat Pembuat Komitmen P2DTK Kec (PPK Kec).
http://perpbn.multiply.com
Demikian berita acara ini dibuat unluk dipergunakan sebagaimana rnestinya. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mengetahui, 1.
Pejabat Kecamatan
Pernbuat
Kornitmen
Fasilitator Kecamatan (FK- .............1
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 /FBI2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59/PB/2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 478&IND/IDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR moR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KECAMATAN (SPKMP BLM-Kec) Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua UPK Kecamatan ........ Kabupaten.......... selaku Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kecamatan (BLM-Kec) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan ini menyatakan bahwa: Penggunaan dana Tahap I sampai dengan Tahap Ill yang telah dicairkan kepada UPK.. ....... kabupaten ...........telah mencapai 90% sesuai dengan rencana dalarn Surat Perjanjiin Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Kecamatan (SPPB BLMKec). Dengan pencairan tahap terakhir ini, maka Ketua UPK ......... Kabupaten................... menyatakan sanggup menyelesaikan s e l u ~ hkegiatan bersama TPK (desatantar desalpemuda) sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan BLM Kecamatan (SPPB BLM-Kec) yang telah disepakati.
Menyetujui. PP-Komitmen Kecamatan,
+
Dibuat oleh, Ketua UPK,
Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DlREKfUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPBl2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDIIDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PENETAPAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA OPERASIONAL KEGIATAN (SPB DOK-Kab) KABUPATEN................................................................. Nomor:..............................tanggal...................... Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Kabupaten ......... Provinsi ........ yang diselenggarakan pada hari ........tanggal ......bulan ......... tahun ........... dengan ini ditetapkan bahwa nama kegiatan dan jurnlah Dana Operasional Kegiatan (DOK) Kabupaten Bantuan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggai dan Khusus (P2DTK) Tahun Anggaran ......I...... adalah sebagai berikut :
Demikian untuk digunakan seperlunya. Ditetapkan di Pada tanggal Bupati
Tembusan: 1. Tim Koordinasi P2DTK Provinsi ....................... 2. Konsutan Manajemen Provinsi P2DTK 3. Tim Koordinasi P2DTK Kabupaten.................... 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 5. Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Kabupaten 6. Konsultan Manajemen Kabupaten PZDTK 7. Bank Penyalur setempat yang disetujui Musyawarah Kabupaten http://perpbn.multiply.com
LAMPIRANXI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPBIZ007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59lPBQ005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 47881NDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR W O R AND DISADVANTAGED AREAS PRWECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN KABUPATEN (BAPD DOK-Kab)
Nomor : ................ Pada hari ini ..............tanggal ........... bulan .......... tahun .............. kami yang bertanda tangan dibawah ini: I. Nama .................................................... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Kabupaten.................. 11. Nama .................................................... Jabatan : Ketua TPK ....................Kabupaten .............................. dengan ini secara bersamasamatelah melakukan penelitian: (1) TPK Kabupaten .................... telah siap melaksanakan kegiatan perencanaan P2DTK Kabupaten ............... (sesuai SPB DOK) Tahun Anggaran .................. untuk penarikan dana Tahap I/II/III . (2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka TPK Kabupaten......... sebagai pengelola kegiatan perencanaan P2DTK untuk selanjutnya dapat memperoleh pembayaran Tahap ...... sebesar Rp. ....... (kfwmg ................1. Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka TPK Kabupaten ............ bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadual dan target yang telah ditentukan, dengan pendampingan Konsultan P2DTK dan Monitoring oleh Pejabat Pebuat Komitmen. Demikian berita acara ini dibuat unluk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten.........
Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen P2DTK Kabupaten........
Konsultan Manajemen Kabupaten (KM-Kab)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XI1 PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
N W O R PER- 69 IPBIZ007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAW NOMOR PER-59lPB12005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDllDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS SURAT PENETAPAN CAMAT TENTANG DANA ALOKASI DOK KECAMATAN (SPC DOK-Kec) KECAMATAN............................................................... Nomor:..............................tanggal...................... Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Kecamatan.....Kabupaten ...... Provinsi ..... yang diselenggarakan pada hari .....tanggal ......bulan .... tahun ....... dengan ini ditetapkan bahwa nama kegiatan dan jumlah Dana Operasional Kegiatan Kecamatan (DOK-Kec) Bantuan Program Percepatan Pembangunan Daerah ........ adalah sebagai Tertinggal dan Khusus (PZDTK) Tahun Anggaran ...........I... berikut:
Demikian untuk digunakan seperlunya. Ditetapkan di Pada tanggal Camat a.n. Bupati
( Tembusan: 1. Tim Koordinasi PZDTK Kabupaten ....................... 2. Konsultan Manajemen Kabupaten P2DTK.................... 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. Tim Koordinasi PZDTK Kecamatan ................... 5. Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Kecamatan 6. Fasilitator Kecamatan 7. Bank Penyalur setempat yang disetujui Musyawarah Kecamatan
)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRANXlll PERATURAN DIREKFUR JENDERAL PERBENDAHARAAEl NOMOR PER- 69 IPBIZ007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-S9/PBn005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 47881NDlIDA CREDIT NO. 4076IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA DANA OPERASIONALKEGLATAN KECAMATAN (BAPD DOK-Kec)
Nomor : ................ Pada hari ini .............. tanggal ........... bulan .......... tahun .............. kami yang bertanda tangan dibawah ini: I. Nama .................................................... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Kecamatan .................... Kabupaten........................ 11. Nama .................................................... Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan ................ Kabupaten .............................. dengan ini secara bersama-sama telah melakukan pengecekan bahwa: (1) Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan ....... Kabupaten......... telah siap melaksanakan Kegiatan Perencanaan P2DTK sesuai SPB DOK-Kec, Tahun Anggaran ..................untuk penarikan dsna Tahap I/II/III. (2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka UPK Kecamatan..............sebagai pengelola kegiatan perencanaan P2DTK dapat memperoleh pembayaran Tahap........(llll/lII) sebesar............(terbilang..................) Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka UPK bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan, dengan pendampingan Fasilitator Kecamatan P2DTK dan monitoring oleh Pejabat Pembuat Komitmen P2DTK Kec (PPK Kec). Demikian berita acara ini dibuat unluk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan
Fasilitator Kecamatan (FK-.. ...........) http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN XIV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 IPBR007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-59PBQ005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4788-INDIIDA CREDIT NO. 4076-IND (SUPPORT FOR POOR AND DISADVANTAGED AREAS PROJECT)
I
I
I
Way Kanan
w 1 Gunung Labuhan Negeri Besar
5
Way Tuba
6
Negeri Agung 4
I
I
I
I
1
I
Kotabumi Selatan
2
Abung Selatan
4
Melinting
5
Pasir Sakti
6
Waway Karya
7
Braja Selebah
http://perpbn.multiply.com
1
4
Oenino
5
Kot'Olin
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
7
P Fordata
8
Tanimbar Utara Barat
9
Tanimbar Utara Yamdena
10
Tanimbar Utara Selatan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-70lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMENT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mendukung pilot program pemberdayaan masyarakat yang akan dikembangkan oleh KDP yaitu peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga miskin dan meningkatkan pelayanan pemerintah lokal, Pemerintah lndonesia memperoleh dana hibah dari Pernerintah Belanda yang diadministrasikan oleh Bank Dunia untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pilot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi dan Pilot Pendidikan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah nomor TF-090003-IND (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) diperlukan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana hibah dimaksud;
c. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Nomor TF-090003-IND (Netherland Grant for KDP and Community-BasedMDG Achievement);
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
373
http://perpbn.multiply.com
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman daniatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangNasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kej a Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Keia lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
http://perpbn.multiply.com
NasionalIKetua Bappenas Nomor 1851 KMK.0311995 dan Kep.031lKetl511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 4591KMK.031 1999 dan KEP264lKETl0911999; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486lKMK.04/2000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMENT). BAB l KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pilot Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi dan Pilot Pendidikan (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) Nomor TF-090003-IND adalah kegiatan Pilot Pendidikan dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi) yang dibiayai dari dana hibah MultiDonor Tmst Fund dan dana Rupiah Mumi (APBN).
http://perpbn.multiply.com
Executing Agency adalah Kementerian NegaraJLembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjamanlhibah, pengisian kembali Rekening Khusus danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamad hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah diitandatangani. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun deh Menteril Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan sdaku Bendahara Umum Negara. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah MenteriIPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraRembaga yang bersangkutan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung S e l u ~ h penerimaan negara dadatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanWSentral Giro yang ditunjuk. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank
Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan http://perpbn.multiply.com
12.
13.
14.
15.
yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkanSPM. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka keja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 17. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekejaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito.
18. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 19. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnya. http://perpbn.multiply.com
20.
Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAlKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. Pasal2
Spesifikasi hibah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.
Nomor Hibah Nomor Register Tanggal Penandatanganan Closing Date Jumlah Hibah Jumlah Initial Deposit
g. Nomor Rekening Khusus h. ExecutingAgency
: TF-090003-IND : 70691901 : 6 Desember 2006 : 31 Desember 2007 : USD 6,062,000 : Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan : 602.113411 : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN (1)
Tata cara pembayaran dana mekanisme Rekening Khusus.
menggunakan
(2)
Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.113411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.
(3)
Pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase dana hibah Nomor TF-090003-IND (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(1)
Penyediaan dana Kategori 1,2, dan 3 dari dana hibah Nomor TF-090003-IND, dialokasikan melalui DlPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. http://perpbn.multiply.com
(2)
Satuan Kej a Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilot PNPM Generasi dan Pilot Pendidikan (Netherland Grant for KDP and Community-Based MDG Achievement) sebagaimana tercantum dalam Grant Agreement dan porsi anggaran DlPA bersangkutan.
Penerbitan SPM Dana Kategori 3 (Block Grants): 1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) a. SPM-LS Tahap I sebesar 60% dari nilai Surat Pejanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPP yang dilampiri:
b.
2.
1) Surat Penetapan CamatISPC (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2) SP2 (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 3) Surat Pemyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) (Fom sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). SPM-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPP yang dilampiri:
1) Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2) Surat Pemyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekejaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecamatan, Ketua UPK, dan PjOK (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Dana Operasional Kegiatan (DOK) a. SPM-LS Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPP-LS yang dilampiri: http://perpbn.multiply.com
1)
SPC (Form sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2) SP2 (Form sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 3) SPKPD (Form sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). b. SPM-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana DOK tahap sebelurnnya telah rnencapai 80% atau lebih, dengan rnenyarnpaikan SPP-LS yang dilarnpiri:
3.
1)
BAPD (Form sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran IVa dan Larnpiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
2)
SPKMP yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecarnatan, Ketua UPK, dan PjOK (Form sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
SPM-LS diterbitkan secara penuh tanpa potongan pajak. BAB Ill PENCAIRAN DANA
(1) Pencairan dana dilaksanakan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAlKuasa PA berdasarkan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN).
(2) Dalarn pelaksanaan pernbayaran dengan UPiTUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (3) Pertanggungjawaban atas UPrrUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Penyarnpaian SPM-GUP oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk rnenandatangani SPM harus disertai dengan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN (sesuai dengan Larnpiran Ill Surat
Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-
http://perpbn.multiply.com
~ I
201N6110291). (5) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-43lAl6110392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing valas) atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32/N63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-130/A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus).
(6) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. (7) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104/Al2000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 38) bantuan IBRD menjadi FORM 384 P (untuk Pekerjaan Kategori Goods and Works) dan FORM 384 C (untuk Pekejaan Kategori Consultant) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia merupakan NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (finausignedcontract). (8) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM-LS hams sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE84lN7110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjamanIHibah Luar Negeri.
(9) Pada SPM tercantum nilai, nomor, dan tanggal kontrak terrnasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, nomor hibah, serta kode dan besamya persentase (porsi) kategori. Pasal7 (1)
Pembayaran Dana Kategori 1 (Consultants' Services) dan Kategori 2 (Training and Workshop) mekanisme pengajuan SPM-LSISPM-GUP kepada KPPN, dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77lPBl2005 tentang Tata
Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN. http://perpbn.multiply.com
(2)
Pembayaran Dana Kategori 3 (Block Grants): a.
b.
Pembayaran Bantuan (BLM)
Langsung
Masyarakat
I ) SP2D Tahap I sebesar 60% dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: a) Resume KontraklSP2; b) SPTB. 2) SP2D Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB; Pembayaran Dana Operasional Kegiatan (DOK) 1) SP2D Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM yang dilampiri:
a) Resume KontrakJSP2;
b) SPTB. 2) SP2D Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan DOK tahap sebelumnya telah mencapai 80% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB. BAB
IV
PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS
(1)
Pengisian Initial Deposit dilakukan atas dasar Interim Financial Report (IFR), yaitu atas dasar permintaan kebutuhan dana selama 6 bulan yang diterima dari PAlKuasa PA, yang selanjutnya oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara disampaikan kepada Bank Dunia dengan menggunakan Withdrawal Application dilengkapi dengan Covering Letter.
(2)
Pengisian kembali dana rekening khusus dilaksanakan secara berkala dengan penyampaian IFR, sesuai prosedur yang berlaku menjadi tanggung jawab PAlKuasa PA pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. http://perpbn.multiply.com
(3)
Apabila PAlKuasa PA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN bersangkutan. (4) Penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicabut setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGlRlMAN DOKUMEN
(1)
Untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan (kecuali SPMUP dan TUP) beserta dokumen pendukungnya.
(2)
Dokumen sebagairnana dimaksud pada ayat (1). dikirimkan setiap hari Senin yang diterbiian pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat PengelolaanKas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 TeleponIFaksimile: 021-3864 E-mail: [email protected]
(3)
KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SPPD lengkap dengandokumenpendukungnyasebagaimana . dimaksud pada ayat (I), apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai ekspedisi kedua.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10
(1)
PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
(2)
Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DlREKNR JENDERAL PERBENMHARAAN NOMOR PER- 70 lPBR007 TENTANG PETUNJUK PEIAKSNMN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TFOSaXX3-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDPAND COMMUNIIYBASEDMDG ACHIEVEMENT)
KATEGORI DANA PERSENTASE PEMBIAYAAN HlBAH NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMENT)
Kode
Uraian Kategori
Poni Pembiayaan Grant
Batas Maksimal Nilai Kontrak SOE mdak Perlu NOL World Bank)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Consultants' services
100 O h
Kontrak < USD 50.000 (Goods) Kontrak < USD 30.000 (Individual Consultant) Kontrak < USD 50.000 (Fims Consultant)
2
Training and Workshops
100 %
Kontrak < USD 50.000 (Goods) Kontrak < USD 30.000 (Individual Consultant) Kontrak < USD 50.000 (Fims Consultant)
3
Block Grants
100%
All SOE
http://perpbn.multiply.com
'uenweg ewuaued ewa qedey wed wedel uey!edww!p u w e d
'Isp
..............................)ewe3 .....
..............................w n a .........................
z
'U'B
I~%EI wed
:~nr(poq !ebqw qqepw-. ~ " - - u e ~ e b (unqel l ~ ~ ~ "'
"""' U
~ U I . ~t MQh q ~ u M u e d wwbold wnlueg euep ylwnfuep ' u q q b y que!'ewpeued wep mueu emyq u q d q q p ueEuep !emg
!u! ueEuep ......... leE6ue) .-..... ueq sped ue!+we@3uqesBud .... ~ru!da&....w)sdng~ ......UEIBW-~ (m) m a ~etuvqe~emeAsnyy)edw uanlndeq
Y n r N n U d OWlNU -dl 01 'Y3d M O W N h V W W M N 3 8 L 1 3 d l W 3 O N 3 r MlllY3WO NWNVLI3d
II NWldWVl
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKWR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 70 IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYACURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-OSWOSIND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITYSASEDMDG ACHIEVEMENT)
SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) Nomor ......................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini: I.
II.
Nama
........................................
Jabatan
:
Nama
........................................
Jabatan
: Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ......., Kecamatan .... Kabupaten ....., selanjutnya disebut sebagai PlHAK KEDUA.
Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK)IPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ......., Kecarnatan ......, Kabupaten ......, berdasarkan Surat Keputusan Bupati ........ Nomor ........ bertindak atas nama Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai PlHAK PERTAMA.
Dengan ini rnenyepakati halhal sebagai berikut : 1.
PIHAK PERTAMA menyetujui pemberian dana ........ sebesar Rp ............ (....dengan hunrf....) kepada PlHAK KEDUA untuk rnendanai kegiatan yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) dan telah ditetapkan Surat Penetapan Camat (SPC) nomor ............. tanggal .............. sebagaimana terlampir.
2.
Pernbayaran dana ........ kepada PlHAK KEDUA akan dilaksanakan dalam .... tahap. Pernbayaran Tahap I sebesar Rp ....... (%), Tahap II sebesar Rp ....... ( % Tahap Illsebesar Rp ....... (%), dst. dari total nilai SP2 sebesar Rp ........
3.
Tata cara penyaluran dan pencairan dana ...... mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ............ tentang ...................
4.
PlHAK KEDUA berkewajiban rnenyalurkan dana ....................... kepada Kelompok Masyarakatrrim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam rapat MAD.
5.
Pembayaran dari PlHAK PERTAMA kepada PlHAK KEDUA dilaksanakan melalui Bank ........., Nomor Rekening .........,atas nama ...................... http://perpbn.multiply.com
6.
PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaaan dana ............... kepada PIHAK PERTAMA paling larnbat minggu kedua bulan berikutnya.
Ternpat, tanggal, bulan, tahun PlHAK KEDUA
PlHAK PERTAMA
Ketua UPK Kecamatan .......
PPWPJOK Kecarnatan .........
.............................
................................
NIP Mengetahui,
Ketua MAD
.........................
Carnat
...................
................................. NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IVa
PERATURAN DIREKTUR JENDERAl PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 70 /PBi2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA Hl6AH NOMOR lFO9DOO3-lND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNIP/-BASED MDG ACHIEVEMENT)
BERlTA ACARA PENGGUNAAN DANA (BAPD) Nomor ......................................................
Pada hari ini ......... , tanggal ...... ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini: I.
II.
Nama
........................................
Jabatan
:
Nama
........................................
Jabatan
: Ketua U n l Pengelola Kegiatan (UPK) ........., Kecamatan ...... Kabupaten ..................
Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK)/Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ........., Kecamatan ........., Kabupaten .......,
dengan ini telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa:
I
1.
Dari total nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) sebesar Rp ........... kumulatif pencairan dana dari KPPN sampai dengan saat ini sebesar Rp .............. dan telah disalurkan kepada kelompok masyarakatrrim Pelaksana Kegiatan (TPK)I..................... sebesar Rp...................
2.
Progres penggunaan dana oleh kelompok masyarakanim Pelaksana Kegiatan (TPK)/................... telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana yang telah disalurkan. Rincian penggunaan dana ................. sebagaimana tercantum dalam lampiran BAPDK ini.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal, bulan, tahun 1
Ketua
.......
UPK
PPKlPjOK Kecamatan .........
Kecamatan
.............................
................................
NIP Mengetahui,
Fasilitator Kecamatan
Camat ...................
.........................
................................. NIP http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IVb PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 70 IPB12M)7 TENTANG PETUNJUK PEIAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNIW-BASED MDG ACHIEVEMENT)
LAMPIRAN BAPD Nornor ............... tanggal Kecarnatan ....................... NO.
(!)
1.
NAMA DESAl KELOMPOW JENlS KEGIATAN
(2)
DANA YANG DlSETUJUl DALAM SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) (3)
........ KUMULATIF PENYALURAN DANA DARl UPK KEPADA KP/TPK
KUMULATIF PENGGUNAAN DANA DARl UPK KEPADA KPKPK
(4)
(5)
DesalKelompok ...
...................... ...................... 2.
DesalKelompok ...
...................... ...................... JUMLAH
(6)
(7)
Kurnulatif Pencairan Dana dari KPPN s.d. Tahap Lalu
Rp. ............
(9)
Saldo dan di UPK
Rp. ............
(10 = 9-7)
Persentase Penggunaan Dana oleh KPITPK
........ %
(1 1 = 819 x 100%)
Penngajuan Pencairan Dana dari KPPN Tahap Ini
Rp..............
(12)
(8)
Ternpat, tanggal, bulan, tahun Ketua UPK
.................. Ketua UPK Kecarnatan .......
................................
PPKIPjOK Kecarnatan .........
............................. NIP http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 70 PBi2007 TENTANG PETUNJUK PEMSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNlPlgASED MOG ACHIEVEMENT)
SURATPERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP) Pada hail ini,..... ......, tanggal ..............., yang bertanda tangan dibawah ini: I.
11.
Nama
........................................
Jabatan
: Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK)IPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ........, Kecarnatan ......... , Kabupaten ........,
Nama
........................................
Jabatan
:
Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) .........., Kecamatan Kabupaten ..................
...... J
dengan ini menyatakan bahwa : 1
Penyaluran dan penggunaan dana ....... di Kecamatan ....... telah rnencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana yang telah dicairkan.
2.
Seluruh Desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sanggup menyelesaikan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana kerja yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).
Demikian pemyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal, bulan, tahun Ketua
.......
UPK
PPWPjOK Kecamatan .........
Kecamatan
.............................
................................
NIP Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
Ketua MAD
.........................
......................... Camat
...................
.................... NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 70 IPB12W7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA H l W NOMOR TF-090003-IND (NETHERLAND GRANT FOR KDP AND COMMUNITY-BASED MDG ACHIEVEMENT)
SURATPERNYATAAN KESIAPAN PENGGUNAAN DANA (SPKPD) Pada hari ini,..........., tanggal ..............., yang bertanda tangan dibawah ini: dengan ini menyatakan bahwa:
1. Seluruh Kelornpok MasyarakaUTim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Kecamatan ......... telah siap untuk melaksanakan kegiatan ........ Tahun Anggaran .........
2. Seluruh persyaratan teknis dan administratii telah dipenuhi, sehingga sesuai dengan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) nomor ........ tanggal ............ Kelompok MasyarakatrrPK di Kecamatan .............. layak untuk menerima pembayaran Tahap I sebesar Rp ......................... (...... .. dengan huruf).
3. Ketua UPK berkewajiban menyalurkan dana tersebut kepada Kelompok MasyarakaVTPK sesuai dengan rencana yang disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).
4. Seluruh desa melalui Kelompok MasyarakaUTPK bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah disepakati dalam MAD, dengan bantuan pendampingan Fasilitator Kecamatan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal, bulan, tahun Ketua
.......
UPK
PPKIPjOK Kecamatan .........
Kecamatan
.............................
................................
NIP Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
Ketua MAD
.........................
......................... Camat
...................
)
..................... NIP http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-71/PB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INlTlA TIVEISADI) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan kapasitas kelompok tani miskin, produktivitas serta akses pemasaran hasil pertanian perdesaan, Pemerintah lndonesia memperoleh dana hibah dari Pemerintah Australia yang diadministrasikan oleh Bank Dunia untuk Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (Co-Financing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for Smallholder A$ribusiness Development InitiativelSADI);
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah nomor TF-057097 Co-Financing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for Smallholder Agribusiness Development Initiative (SADI), diperlukan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana hibah dimaksud;
c. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Nomor TF-057097 Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (Co-Financing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for SmallholderAgribusiness Development InitiativelSADI);
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4286): http://perpbn.multiply.com
Undang-Undang Nornor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nornor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan. Pajak Pertarnbahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4092); Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjarnan danlatau Penerirnaan Hibah serta Penerusan Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nornor 3, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597); Yeputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BarangNasa Pernerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 85 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; http://perpbn.multiply.com
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kej a lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 1I.Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.O31/Ket1511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459lKMK.0311999 dan KEP264/KET/09/1999; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4861KMK.04/2000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATANDEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INlTlATIVEISADI).
http://perpbn.multiply.com
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dirnaksud dengan: 1. Program Pengernbangan Agribisnis Skala Kecil (CoFinancing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for Smallholder Agribusiness InitiativelSADI) adalah kegiatan Development rnernpercepat penanggulangan kerniskinan dengan cara rneningkatkan pendapatan petani rnelalui peningkatan kapasitas kelornpok tani rniskin, produktivitas serta akses pernasaran hasil pertanian perdesaan. 2.
Executing Agency adalah Kernenterian NegaralLernbaga yang rnenjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
3.
Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjarnan dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektii.
4.
Withdrawal Application adalah dokurnen yang digunakan untuk rnelakukan penarikan Initial Deposit dana pinjarnanlhibah, pengisian kernbali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pernerintah.
5.
Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjarnanl hibah luar negeri rnelalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
6.
No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pernberi pinjarnanlhibah atas suatu kontrak dengan jurnlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani.
7.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokurnen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pirnpinan Lernbaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara.
8.
Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang PAlKuasa PA adalah selanjutnya disebut
MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang http://perpbn.multiply.com
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaraILembagayang bersangkutan. 9.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. 11. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. 12. Surat Perrnintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai dengan syaratsyarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPM berkenaan. 13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 15. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang rnuka keja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. http://perpbn.multiply.com
16. Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan. 17. Surat Perintah Mernbayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah surat perintah rnernbayar yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan rnernbebani MAK transito. 18. Surat Perintah Mernbayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah rnernbayar yang diterbitkan oleh PNKuasa PA dengan rnernbebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk rnenggantikan UP yang telah dipakai. 19. Surat Perintah Mernbayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah rnernbayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kej a lainnya. 20. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PAIKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
Spesifikasi hibah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.
Nornor Hibah Nornor Register Tanggal Penandatanganan Closing Date Jurnlah Hibah Initial Deposit
g. h.
Nornor Rekening Khusus ExecutingAgency
: : : : : :
TF-057097 70710201 25 April 2007 30 Juni2009 USD 4,400,000 Proyeksi Kebutuhan 6 Bulan : 602.1 14411 : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalarn Negeri http://perpbn.multiply.com
BAB II PEMBEBANANDANPEMBAYARAN
(1) Tata cara pembayaran dana menggunakan mekanisme Rekening Khusus. (2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.114411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.
(3) Pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase dana hibah Nomor TF057097 (SADI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(1) Pembayaran untuk Kategori 1, Kategori 2, dan Kategori 3 dari dana hibah Nomor TF-057097, dialokasikan dalam DlPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. (2) Satker Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (Co-Financing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase I1 for Smallholder Agribusiness Development InitiativelSADI) sebagaimana tercantum dalam grant agreement dan porsi anggaran DlPA bersangkutan.
Penerbitan SPM Dana Kategori 1 (Block Grants): 1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) a. SPM-LS Tahap I sebesar 40% dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbikan dengan menyampaikan SPP-LS yang dilampiri: 1)
Surat Penetapan CamatlSPC (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); http://perpbn.multiply.com
2)
SP2 (Form sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
3)
Surat Pemyataan Kesiapan Penggunaan DanalSPKPD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
b. SPM-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelurnnya telah rnencapai 90% atau lebih, dengan menyarnpaikan SPP-LS yang dilampiri Berita Acara Penggunaan DanalBAPD (Form sebagairnana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); c. SPM-LS Tahap II sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah rnencapai 90% atau lebih, dengan rnenyampaikan SPP-LS yang dilarnpiri: 1)
Berita Acara Penggunaan DanaIBAPD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Larnpiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
2)
Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecamatan, Ketua UPK, dan PjOK (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
2. Dana Operasional Kegiatan (DOK) a.
SPM-LS Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPP-LS yang dilampiri: 1) SPC (Form sebagaimana tercantum dalarn Lampiran li Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
b.
2)
SP2 (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
3)
SPKPD (Form sebagairnana tercanturn dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
SPM-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat
diterbitkan apabila penggunaan dana DOK tahap
http://perpbn.multiply.com
sebelumnya telah mencapai 80% atau lebih, dengan rnenyampaikan SPP-LS yang dilampiri: 1) BAPD (Form sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2)
SPKMP yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecarnatan, Ketua UPK, dan PjOK (Form sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
3. SPMLS dierbitkan secara penuh tanpa potongan pajak. BAB Ill PENCAIRAN DANA
(1) Pencairan dana dilaksanakan rnelalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAlKuasa PA berdasarkan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN).
(2) Dalam pelaksanaan pernbayaran dengan UPTTUP, SPPD tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara.
(3) Pertanggungjawaban atas UPfrUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Penyarnpaian SPM-GUP oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk rnenandatangani SPM harus disertai dengan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPPHLN (sesuai dengan Larnpiran Ill Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-201A/6110291). (5) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal SE-43/A/61/0392 tentang Anggaran Nomor Pernbayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32IN6310295 tentang Pernbayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nornor SE-130/A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara http://perpbn.multiply.com
Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (6) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
(7) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104iA12000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 38) bantuan IBRD menjadi FORM 384 P (untuk Pekerjaan Kategori Goods and Works) dan FORM 384 C (untuk Pekejaan Kategori Consultant) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia merupakan NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkanlditandatangani (final/signed contract). (8) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/A/7110696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana PinjamaniHibahLuar Negeri. (9) Pada SPM tercantum nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, nomor hibah, serta kode dan besamya persentase (porsi) kategori.
(1) Pembayaran Dana Kategori 1 (Block Grants): a. Pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 1.SP2D Tahap I sebesar 40% dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM dilampiri: (1) Resume KontraWSP2; (2) SPTB. 2. SPPD Tahap I1sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB. http://perpbn.multiply.com
3. SP2D Tahap Ill sebesar 20% dari nilai SP2 dapat
diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB. b. Pembayaran Dana Operasional Kegiatan (DOK) 1. SP2D Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: (1) Resume KontraWSP2;
(2) SPTB. 2. SP2D Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB. (2) Pembayaran dana Kategori 2 (Consulting Services) dan Kategori 3 (Training), pengajuan SPM-LSISPM-GUP kepada KPPN, dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77lPB12005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN. BAB IV PENGlSlAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS
(I) Pengisian Initial Deposit dilakukan atas dasar Interim Financial Report (IFR), yaitu perrnintaan kebutuhan dana selama 6 bulan, yang diterima dari PAIKuasa PA, yang selanjutnya oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara disampaikan kepada Bank Dunia, dengan menggunakan Withdrawal Application dilengkapi dengan Covering Letter. (2) Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilaksanakan secara berkala dengan penyampaian Interim Financial Report (IFR), sesuai prosedur yang berlaku menjadi tanggung jawab PAIKuasa PA pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri.
http://perpbn.multiply.com
(3) Apabila PAIKuasa PA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan ketersediaan dana Rekening Khusus tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN bersangkutan. (4) Penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicabut setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN
(1) Untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan (kecuali SPM-UP dan SPM-TUP) beserta dokumen pendukungnya.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Telepon/Faksimili: 021-3864779 E-mail: [email protected] (3) KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengandokumen pendukungnyasebagaimana dimaksud pada ayat (I), apabila sewaktu-waktu diperfukan sebagai ekspedisi kedua. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan-
perundang-undangan. http://perpbn.multiply.com
(2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. BAB VII KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERANRAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 71 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE 11 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIATIVUSADI)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN GRANT NO. TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INlTlA TIVEISADI)
Kontrak < USD 50.000 (Goods) Kontrak c USD 30.000 (Individual Consultant) Kontrak c USD 50.000 (Firms Consultant) 3
Training
100 %
Kontrak < USD 50.000 (Goods) Kontrak < USD 30.000 (Individual Consultanf) Kontrak c USD 50.000 (Firms Consultant)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURN4 DlREKlUR JENDERAL PERBENDIHIRUN N W R PER- I 1 R W W 7 TEHTWG PETUNJUK P E U X W P E N Y U U W DAN PENCAIRN4 D*N* H I M NOMOR TFOSIOOl PROGRAM PENGEUB*NGU( AGRIBISNIS S K U 4 KECIL lCIYlN4NCING G W T TO THIRD KECAMATrW E M L O P U E N T PROJECT M S E 11 FOR S U A W O W R AGRIBUSINESS EYELOWENT ININITl!mS*DI)
SURAT PENETAPAN CAMAT (SPC) NOMOR: .....................................
Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecarnatan.......Kabupaten .......Provind ....... yang diselenggarakan pada hari ........tanggal ...... dengan ini ditetapkan bahwa nama desa penerirna, jenis kegiatan dan jumlah dana Bantuan Program Pengembangan Kecarnatan ....... Tahun Anggaran.......1 ......adalah rebegal berikut:
Demikian untuk dipergunakan seperlunya. Ditetapkan di pada Tangqal am. Bupati...............
Ternbusan: 1.
2. 3. 4.
(...... ...............................,,) NIP.. ................... ............
5. Petikan disampaikan kepada para Kepala Desa Penerima Bantuan.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 71 lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIA TIVEISADI)
SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SPZ) Nornor Tanggal
: :
Yang bertanda tangan dibawah ini: I.
II.
Narna Jabatan
:
.......................................
:
Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)IPenanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) .........., Kecarnatan ......, Kabupaten .................., Berdasarkan SK Bupati ........Nornor ....... bertindak atas narna Pernerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PlHAK PERTAMA.
Narna Jabatan
: :
....................................... Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ........, Kecarnatan ...... Kabupaten ...... , selanjutnya disebut sebagai PlHAK KEDUA.
Dengan ini rnenyepakati hal-ha1 sebagai berikut :
1.
Pihak Pertarna rnenyetujui pernberian Dana ........... sebesar Rp .............. (..................dengan huruf) kepada Pihak Kedua untuk rnendanai kegiatan yang telah disepakati dalarn Musyawarah Antar Desa (MAD) dan telah ditetapkan Surat Penetapan Carnat (SPC) Nornor ........ tanggal ....... sebagairnana terlarnpir.
2.
Pernbayaran dana ....... kepada Pihak Kedua akan dilaksanakan dalarn ..... tahap. Pernbayaran Tahap I sebesar Rp. .....(%), Tahap II sebesar Rp ......(%), Tahap Ill sebesar Rp .....(%),..... dst., dari total nilai SP2 sebesar Rp. ............
3.
Tata cara penyaluran dan pencairan dana ............ rnengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor .................. tentang .........................
4.
Pihak Kedua berkewajiban rnenyalurkan dana ................ kepada Kelornpok Masyarakatrrirn Pelaksana Kegiatan (TPK)/.. ........... sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalarn rapat Musyawarah Antar Desa (MAD).
5.
Pernbayaran dari Pihak Pertarna kepada Pihak Kedua dilaksanakan rnelalui Bank ......, Nornor Rekening ........., atas narna ...............
6.
PlHAK KEDUA berkewajiban rnelaporkan penggunaaan dana ............... kepada PlHAK PERTAMA paling larnbat rninggu kedua bulan berikutnya. http://perpbn.multiply.com
PlHAK PERTAMA
PlHAK KEDUA
PPWPjOK Kecamatan ...............
Ketua UPK Kecamatan .........
( .............................. 1 NIP.. .........................
Mengetahui, Camat ..............
Ketua MAD (
........................... ) NIP.. ....................
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IVa PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN NOMOR PER- 71 IPBR007 TENTANG PETUNJUK P E I A K S A W PENYALURAN DAN PENCAlRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CWINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMAWOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIATIWSADI)
BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA (BAPD) Nornor: Pada hari ini ....... tanggal ....... karni yang bertanda tangan dibawah ini: I. Narna : ....................................... Jabatan : Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)IPenanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ......., Kecarnatan ...., Kabupaten .....
II.Narna : ....................................... Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecarnatan ....., Kabupaten ..... dengan ini telah melakukan penelitian dan rnenyatakan bahwa: 1.
Dari total nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) sebesar Rp .......... ., kornulatif pencairan dana dari KPPN sarnpai dengan saat ini sebesar Rp .............. dan telah disalurkan kepada kelornpok rnasyarakatrrirn Pelaksana Kegiatan (TPK)/.............. sebesar Rp...................
2. Progress penggunaan dana oleh kelornpok masyarakatrrirn Pelaksana Kegiatan (TPK)/...... telah rnencapai kernajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana yang telah disalurkan. Rincian penggunaan dana.. ........ sebagairnana tercanturn dalarn larnpiran BAPD ini.
Dernikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagairnana rnestinya. PPWPjOK
Ketua UPK
Mengetahui, Fasilitator Kecarnatan ( .................................1
Carnat ( ..............................
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IVb
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 71 /PBC!W7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH NOMOR TF-057087 PROGRAM AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELDPMFNT
PENGEMBANGAN
...............Tanggal................ ..............
Lampiran BAPD No Kecamatan..
Nama Desal Kelompokl Jenis Kegiatan
Dana yang Disetujui dalam Surat Pejanjian Pendanaan (SP2) (Rp)
Kumulatif Penyaluran Dana dari UPK kepada KPiTPK (Rp)
Kumulatif Penggunaan Dana dari UPK kepada KPrrPK (Rp)
(I) 1
(2) DesaIKelompok......
(3)
(4)
(5)
2
DesalKelompok......
No.
3
................. .................
.................
-.................
DesalKelompok......
.................
-................. 4
DesalKelompok......
.................
.................
5
DesalKelompok......
................. ................. Jumlah
(6)
Kumulatif pencairan dana dari KPPN s.d, tahap lalu Saldo dana di UPK Persentase psnggunaan dana oleh KPiTPK Pengajuan pencairan dana dari KPPN tahap ini
(7)
RP..................... RP..................... ........% Rp.....................
(8) (9) (1019-7) (11=8/9x100%) (12)
....................."............................ .
,
:., ..
., '
~ i t wUPK
(.............................................. 1
Telah meneliti kebenarannya, FasibtatorKecamatan
PPWpjOK
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENOAHARMN NOMOR PER- 71 1PW2007 TENTANG PEWNJUK PEWPENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA H l W NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CWINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE 11
SURATPERNYATAAN KESANGGUPANMENYELESAIKANPEKERJAAN (SPKMP) Pada hari ini............. tanggal ................ yang bertanda tangan dibawah ini: I.
II.
Nama Jabatan
........................................
Nama Jabatan
........................................ : Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kabupaten ..................
: Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)IPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) ............. Kecamatan ........., Kabupaten .................... (UPK) Kecamatan
..........,
dengan ini menyatakan bahwa:
.............
1. Penyaluran dan penggunaan dana .......... di Kecamatan telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana yang telah dicairkan.
2.
Seluruh desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sanggup menyelesaikan seluruh kegiatan sesuai dengan jadual dan rencana kej a yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PPWjOK
Ketua UPK
Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
Ketua MAD
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDEWL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 71 lPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN C t HlBAH NOMOR TF-057097 PROGRAM PENGEHLPtiZ+.N AGRlBlSNlS SKALA KEClL (CO-FINANCING GRANi TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE I1 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIATIVEISADI)
.
SURATPERNYATAAN KESIAPAN PENGGUNAAN DANA (SPKPD) Pada hari ini,...........,tanggal ..............., yang bertanda tangan dibawah ini: I. Nama ........................................ Jabatan : Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)IPenanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ........, Kecamatan ... ..., Kabupaten ....................... 11. Nama ........................................ Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan .........., Kabupaten .................. dengan ini menyatakan bahwa: 1. Seluruh Kelompok MasyarakaKfim Pelaksana Kegiatan (TPK)I........ di Kecamatan ......... telah siap untuk melaksanakan kegiatan .................Tahun Anggaran ......... 2. Seluruh persyaratan teknis dan administratif telah dipenuhi, sehingga sesuai dengan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor ........ tanggal ............ Kelompok MasyarakatrrPK di Kecamatan .............. layak untuk menerima pembayaran Tahap I sebesar Rp .........................(dengan huruf). 3. Ketua UPK berkewajiban menyalurkan dana tersebut kepada Kelompok MasyarakaKfPW....................sesuai dengan rencana yang disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). 4. Seluruh desa melalui Kelompok MasyarakatrrPKJ.............. bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah disepakati dalam MAD, dengan bantuan pendampingan Fasilitator Kecamatan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua UPK
Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
Ketua MAD
Camat http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
,DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-75lPBl2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH STATISTICAL CAPACITY BUILDING (SCB) NOMOR TF-057574 (STREAMLINING DATA FLOWS FROM REGIONS TO THE CENTER UNDER DECENTRALIZATIONPRWECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyediaan ragam data statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dan relevan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, Pemerintah lndonesia memperoleh dana hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF-057574 (Streamlining Data Flows from Regions to the Center under Decentralization Project) dari Bank Dunia untuk membiayai kegiatan tersebut di beberapa kabupatenlkota;
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah nomor petunjuk pelaksanaan TF-057574 diperlukan penyaluran dan pencairan dana hibah dimaksud;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF-057574 (Streamlining Data Flows from Regions to the Center under Decentralization Project);
1.
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); http://perpbn.multiply.com
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4092); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4597); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan; http://perpbn.multiply.com
II. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKetua Bappenas Nomor 1851 KMK.0311995 dan Kep.031lKetlYl995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan KEPSKB Nomor 459lKMK.031 1999 dan 2641KET10911999;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4861KMK.0412000; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN TENTANG PETUNJUK PERBENDAHARAAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HlBAH STATISTICAL CAPACIN BUILDING (SCB) NOMOR TF-057574 (STREAMLINING DATA FLOWS TO THE CENTER UNDER FROM REGIONS DECENTRALIZATION PROJECT). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF057574 (Streamlining Data Flows from Regions to the Center under Decentralization Project) adalah bantuan Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia untuk membiayai kegiatan uji coba peningkatan kualitas dan
penyediaan ragam data statistik sektoral bagi http://perpbn.multiply.com
kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan berkualitas dan relevan di beberapa yang kabupatenlkota. Executing Agency adalah Kementerian NegaralLembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. lnitial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Pejanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjamanlhibah, pengisian kembali Rekening Khusus, danlatau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanlhibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjamanlhibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekejaan yang sudah ditandatangani. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran, yang PNKuasa PA adalah selanjutnya disebut MenterilPimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada BankISentral Giro yang ditunjuk. http://perpbn.multiply.com
11.
Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pernerintah yang berada di Bank Indonesia atau Bank Pernerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk rnenarnpung dana PPHLN yang digunakan untuk pernbiayaan kegiatan pernbangunan.
12. Surat Perintah Mernbayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk rnencairkan dana yang bersurnber dari DIPA. 13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang rnuka kerja dengan jurnlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk rnernbiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pernbayaran langsung. 15. Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat rnendesak dalarn 1 (satu) bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan.
Spesifikasi hibah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.
TF-057574 Nomor Hibah 70692601 Nomor Register Tanggal Penandatanganan : 12 Desernber 2006 31 Agustus 2010 Closing Date USD 274,750 Jurnlah Hibah USD 50,000 Jurnlah Initial Deposit Nornor Rekening Khusus : 602.113411 Badan Pusat Statistik ExecutingAgency
http://perpbn.multiply.com
BAB I1 PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN
(1) Tata cara pembayaran dana menggunakan mekanisme Rekening Khusus. (2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.1 15411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (3) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF057574 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB Ill PENCAIRAN DANA
(1) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PPJKuasa PA berdasarkan DlPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77lPBl2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN). (2) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UPKUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (3) Pertanggungjawaban atas UPKUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-431N61/0392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32/PJ63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-130lPJ1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
(2)
Berdasarkan saldo Rekening Koran Bank Indonesia, apabila ketersediaan dana Rekening Khusus tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN bersangkutan.
(3)
Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN
(1)
Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D berikut dokurnen pendukungnya.
(2)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7
(1)
PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi Hibah Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
http://perpbn.multiply.com
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopernber 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 75 IPBR007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA H I M STATISTICAL CAPACIN BUILDING (SCB) NOMOR TFM7574 (STREAMLINING DATA FLOWS FROM REGIONS TO THE CENTER UNDER DECENTRAUZATION PROJECT)
KATEGORI DAN PERSENTASE PEMBIAYAAN HlBAH NOMOR TF-057574 (STREAMLINING DATA FLOWS FROM REGIONS TO THE CENTER UNDER DECENTRALIZATION PROJECT)
F a F Y I
rrnrrl (USD Eqv)
perusahaan
USD 50,000 untuk individu 2
~
1
1
Operational Cost
http://perpbn.multiply.com
~
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-79lPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-18lPB12006TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN/CREDIT/GRANT IBRD NO. 4711-INDl3807-INDKF-052124 (WATER RESOURCES AND IRRIGATIONSECTOR MANAGEMENT PRWECTMIISMP) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa Loan Agreement IBRD No. 4711-INDIIDA Credit 3807-IND dan Grant TF-052124 (Water Resource and lnigation Sector Management PmjecUWISMP) telah diamandemen pada tanggal 13 Februari 2007 yang merubah porsi Kategori 4 (Training, Workshops, and IncrementalOperating Costs) dari semula 80% menjadi 100%;
b.
bahwa perubahan porsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bank Dunia melalui surat tanggal 9 Maret 2007;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, pedu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18lPB12006 tentang Petunjuk Pencairan Dana LoadCrediVGrant IBRD No. 4711-1NDl3807-INDllF-052124 (Water Resources and lnigation Sector Management PmjectMIISMP);
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
http://perpbn.multiply.com
lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); 4.
Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pernerintah Nornor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk. Bea Masuk Tarnbahan, Pajak Pertarnbahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalarn Rangka Pelaksanaan Proyek Pernenntah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
5.
Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Penerirnaan Hibah serta Penerusan Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri;
6.
Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4214), sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4418);
7. Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pernerintah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 120, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 4330) sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keernpat atas Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangNasa lnstansi Pernerintah; 8.
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 134lPMK.0612005 tentang Pedornan Pernbayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 131/PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departernen Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersarna (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan NasionalIKetua Bappenas Nornor 185lKMK.0311995 dan Kep.0311Ketl511995 tentang Tata Cara http://perpbn.multiply.com
Perencanaan, Pelaksanaan. Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanlHibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagairnana telah diubah dengan Nornor 459lKMK.0311999 dan KEPSKB 264/KET/09/1999; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4861KMK.0412000 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2391KMK.0111996 tanggal I April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 463lKMK.0111998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang dibiayai dengan Pinjarnan atau Hibah Luar Negeri: 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan/Credit/Grant IBRD No. 4711-INDl3807-INDTTF052124 (Water Resources and Irrigation Sector Management ProjectMIISMP); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-181PB12006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN/CREDIT/GRANT IBRD NO. 471I-INDl3807-INDTTF-052124 (WATER RESOURCES AND IRRIGATIONSECTOR MANAGEMENT PROJECTMIISMP). Pasal l
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18lPB12006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan/CrediVGrant IBRD No. 4711IND13807-IND/TF-052124 (Water Resources and lmgation Sector Management ProjectMIISMP), diubah sebagai berikut:
http://perpbn.multiply.com
1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam rangka pengisian kernbali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan yang rnembebani Rekening Khusus. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disampaikan pada alamat sebagai berikut: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Tirnur No. 2-4 Jakarta 10710 TeleponlFaksimili: (021) 3864779 E-mail: dphpkn@~erbendaharaan.qo.id" 2. Lampiran I (Daftar Persentase Pembiayaan LoanKredit No. 471 113807-IND) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 3. Lampiran II (Daftar Persentase Pembiayaan Grant No. TF-052124) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1I Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 06004654.4
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 79 IPB12007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PER-lBIPBR006 TENTANG PETUNJUK NOMOR PENCAIRAN DANA LOAWCREDITBRANT IBRD NO. 471 1IND13807-INDlTF-052124 (WATER RESOURCES AND IRRIGATIONSECTOR MANAGEMENT PROJECTMIISMP)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN LoanlCredit No. 471 113807-IND (Water Resources and Irrigation Sector Management ProjectMIISMP) ThresholdslNOL
of the Project), and
[
(I 1)
I Unallocated
Keterangan: Perhitungan porsi pembiayaan dilakukan dengan metode "bnrto" http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 79 IPB12KI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-18/PB/ZW6 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN/CREDlT/GRAhrTIBRD NO 4711IND13807-INDITF-052124 (WATER RESOURCES AND IRRlGATlON SECTOR MANAGEMENTPROJECTIWISMP)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN Grant No. TF-052124 (Water Resources and Irrigation Sector Management ProjectMIISMP)
I
(11)
I Unallocated
1
Keterangan: Perhitungan porsi pembiayaan dilakukan dengan rnetode "bruto" http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAP'N NOMOR PER-80lPBl2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER-25lPBl2006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA GRANT IBRD NO. TF-055997 (EUROPEAN UNION GRANT FOR NUSA TENGGARA BARAT-WATER RESOURCE MANAGEMENT PROGRAM) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
2.
3.
bahwa Loan Agreement Grant IBRD TF-055997 (European Union Grant for Nusa Tenggara Barat-Water Resource Management ProgramlNTB-WRMP) telah diamandemen pada tanggal 13 Februari 2007 yang merubah porsi Kategori 4 (Training, Workshops, and Incremental Operating Costs) dari semula 80% menjadi 100%; bahwa perubahan porsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bank Dunia melalui surat tanggal 9 Maret 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaan Nomor PER-25lPB12006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant IBRD No. TF-055997 (European Union Grant for Nusa Tenggara Barat-Water Resource Management Program); Undang-Undang Nomor 17 Tahun .2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
http://perpbn.multiply.com
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangNasa lnstansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1341PMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Ketja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionalIKetua Bappenas Nomor 185lKMK.0311995 dan Kep.031IKeff511995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan 459lKMK.0311999 dan KEPSKB Nomor
4.
264/KET109/1999; http://perpbn.multiply.com
12. Keputusan Menteri Keuangan Nornor 4661KMK.0412000 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239lKMK.0111996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 463lKMK.0111998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk,Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pernerintah yang dibiayai dengan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri: 13. Peraturan DireMur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-251PBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant IBRD No. TF-055997 (European Union Grant for Nusa Tenggara Barat-Water Resource Management Program); MEMUTUSKAN: Menetapkan
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-25lPBl2006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA GRANT IBRD NO. TF055997 (EUROPEAN UNION GRANT FOR NUSA TENGGARA BARAT-WATER RESOURCE MANAGEMENT PROGRAM). Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-25lPBl2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant lBRD No. TF-055997 (European Union Grant for Nusa Tenggara Barat-Water Resource Management Program), diubah sebagai berikut: I.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan yang rnembebani Rekening Khusus. (2) Dokumen sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), disampaikan pada alarnat sebagai berikut; http://perpbn.multiply.com
Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjarnan dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Tirnur No. 2-4 Jakarta 10710 TeleponIFaksirnili: (021) 3864779 E-mail: d~h~knb~erbendaharaan.m.id" 2. Lampiran (Daftar Persentase Pernbiayaan Grant IBRD No. TF-055997) diubah, sehingga rnenjadi sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengurnurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL. ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAW NOMOR PER- 80 IPB12W7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PER-251PB12006 TENTANG PETUNJUK .NOMOR .- ... . . PENCAIRAN DANA GRANT IBRD NO. TF-055997 (EUROPEAN UNION GRANT FOR NUSA TENGGARA BARAT-WATER RESOURCE MANAGFMEA'T PROGRAtd
-
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN Grant IBRD NO. TF- 055997 (European Union Grant for Nusa Tenggara Barat-Water Resource Management Program) Kode Kategori (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) (7) (8) (9) (I0)
Uraian Kategori Woks (except under Parts A.3 and 8.3 of the Project) Goods (except under Parts A.3 of the the Project)
Consultants' Service (except under Parts A.3 and 8.3 of the Project) Training, Workshops (except under Parts A.3 and 8.3 of the Project), and Incremental Operating costs RIM-A Sub-project Funding Allocations RIM-B Sub Project Funding Allocations A. 1 Sub-project Funding Allocations A.2 Sub-project Funding Allocations B.l and 8.2 Sub-Project Funding Allocations Unallocated
Porsi Pernbiayaan Loadcredit
SOE ThresholdslNOL (USD Eqv)
80%
2
USD 250.000
100% of foreign expenditures and 80% of local axpenditures for other items procured locally
2
USD 100.000
80%
USD 100.000 (Finn) 2 USD 50.000 (Individual)
100%
Semua SOE
2
Semua SOE
80% 80%
Semua SO€
80%
Sernua SOE
80%
Sernua SO€
80%
Sernua SOE
Keterangan: Perhitungan porsi pembiayaan dilakukan dengan metode "brutom http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
VI. PENGELOLAAN BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Triwulan IV Tahun 2007 tidak ada Swat Edaran Ditjen PBN Mengenai PENGELOLAAN BARANG MILIKIKEKAYAAN-NEGARA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
VII. PENGELOLAAN KAS NEGARA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai I1 JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAFJ Nornor SE-39lPBl2007 TENTANG
PERMINTAAN KEBUTUHAN DANA, PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KAS POSlSl SELAMA PELAKSANAAN HARl LlBUR NASIONAL DAN CUT1 BERSAMA Sehubungan dengan hari libur nasional dan cuti bersarna yang ditetapkan oleh Pernerintah, yaitu hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007, hari Senin tanggal 15 Oktober 2007 sampai dengan hari Jurnat tanggal 19 Oktober 2007, dan hari Jurnat tanggal 21 Desember 2007, hari Senin tanggal 24 Desernber 2007, hari Rabu tanggal 26 Desernber 2007, serta hari Senin tanggal 31 Desernber 2007 dengan ini Kepala KPPN diminta untuk rnernperhatikan hal-ha1 sebagai berikut: 1.
Permintaan kebutuhan dana untuk hari kerja setelah Cuti BersamaIHari Libur Nasional rnenggunakan e-kirana agar dilakukan pada hari kerja terakhir sebelurn dilaksanakannya Cuti BersamaIHari Libur Nasional.
2.
Penerimaan negara yang diterima' BankIPos Persepsi pada hari yang ditetapkan sebagai Hari Cuti Bersarna agar dibukukan oleh BankIPos Persepsi mitra kerja masing-masing sebagai penerimaan hari kerja berikutnya dan dilaporkan ke KPPN pada periode pelaporan penerimaan hari kerja tersebut.
3.
Pelirnpahan penerimaan negara Rekening Persepsi dan Devisa Persepsi (termasuk Penerimaan PBBIBPHTB) yang seharusnya dilaksanakan pada hari atau tanggal transaksi sesuai ketentuan, yang ternyata hariltanggal dimaksud ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional atau termasuk dalam Hari Cuti Bersarna, dilaksanakan pada hari kerja berikutnya paling larnbat pukul 10.00 waktu seternpat.
http://perpbn.multiply.com
4.
Pembagian seluruh saldo Rekening Kas Negara qq PBB yang seharusnya dilaksanakan pada hari Jumat dan pembagian seluruh saldo Rekening Kas Negara qq BPHTB yang seharusnya dilaksanakan pada hari Rabu kepada yang berhak oleh Bank Operasional Ill PBBIBPHTB mitra keja, dilaksanakan pada hari keja pertama setelah Cuti BersamalHari Libur Nasional apabila hari-hari tersebut ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional atau termasuk dalam Hari Cuti Bersama.
5.
Transaksi penerimaan dan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaporkan oleh KPPN dalam Laporan Kas Posisi Harian sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2007 Direktur Jenderal, ttd Heny Pumomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.24 Jakarta 10710 Kotak Pos 1 139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
SURAT EDARAN Nomor SE-89lPBl2007 TENTANG LAPORAN KAS POSlSl TANGGAL 30 NOPEMBER 2007 Sehubungan dengan Rapat Pimpinan Departemen Keuangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2007, dengan ini diminta kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk : a.
Menyelesaikan dan mengirimkan file Laporan Kas Posisi akhir bulan tanggal 30 Nopember 2007 ke kantor pusat pada tanggal itu juga.
b.
Memeriksa kembali kebenaran Laporan Kas Posisi akhir bulan tanggal 30 Nopember 2007 sebelum dikirimkan ke kantor pusat.
c.
Memverifikasi kebenaran Laporan Kas Posisi bulan-bulan sebelumnya (Januari s.d. Oktober 2007), dan apabila terdapat perbaikan agar segera mengirim ulang file Laporan Kas Posisi tersebut ke kantor pusat.
Kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian agar dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Nopember 2007 Direktur Jenderal, ttd Herry Purnomo NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN : 3449230 psw 5,00 3450959 Faksirnile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Petbendaharaan Negara. SURAT EDARAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-39lPBM007 TENTANG PERMINTAAN KEBUTUHAN DANA, PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KAS POSlSl SELAMA PELAKSANAAN HARI LlBUR NASIONAL DAN CUT1 BERSAMA Dalarn rangka rneningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan negara pada akhir tahun anggaran 2007, serta rnernperhatikan dikturn Ketiga ketetapan Pernerintah tentang hari libur nasional dan cuti bersarna, perlu dilakukan penyernpurnaan terhadap Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nornor SE-39lPBl2007 sebagai berikut: 1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersarna 2007 di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagairnana tersebut dalarn Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-39lPBl2007 perlu dilakukan perubahan, yaitu Uraian
Sernula
12 Oktober 2007 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersarna Tahun 2007 15-19 Oktober 2007 di lingkungan Direktorat 21 Desernber 2007 Jenderal Perbendaharaan 24 Desernber 2007
26 Desernber 2007 31 Desernber 2007
Menjadi 12 Oktober 2007 15-19 0ktober 2007 21 Desernber 2007 24 Desernber 2007 31 Desernber 2007
Dengan dernikian, pada hari Rabu tanggal 26 Desernber 2007 sernua pejabatlpegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik di pusat rnaupun di daerah rnasuk kerja seperti biasa. http://perpbn.multiply.com
447
Berkenaan dengan ha1 diatas, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73lPBl2007 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir TA 2007, khususnya pada tanggal 26 Desember 2007 diatur sebagai berikut: a. Permintaan kebutuhan dana untuk tanggal 26 Desember 2007 disampaikan pada tanggal 19 Desember 2007, dan permintaan perkiraan kebutuhan dana tanggal 27 Desember 2007 disampaikan pada tanggal 26 Desember 2007 paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. b. BankIPos Persepsi menerima dan melimpahkan penerimaan negara ke Bank Indonesia paling lambat pukul 16.30 waktu setempat, dan melimpahkan penerimaan PBBIBPHTB ke BO Ill paling lambat pukul 14.00 waktu setempat, serta melaporkan ke KPPN paling lambat pukul 17.00 waktu setempat. c. BO Ill PBBIBPHTB membagi saldo penerimaan PBBIBPHTB kepada Provinsil KabupatenIKota dan mentransfer bagian pemerintah pusat sebesar 10% dan biaya pungut 9% dari penerimaan PBB serta 20% dari penerimaan BPHTB ke Bank lndonesia paling lambat pukul 16.30 waktu setempat, serta melaporkan ke KPPN paling lambat pukul 17.00 waktu setempat. d. KPPN tetap membukukan penerimaan negara dan rnenerbitkan SP2D. e. KPPN membuat dan mengirim Laporan Kas Posisi ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaanseternpat. 3. Surat Edaran ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-39lPBl2007 tentang Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Laporan Kas Posisi Selama Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Dernikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007
2.
Direktur Jenderal, ttd Heny Purnomo NIP 060046544 Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. SURAT EDARAN Nomor SE-95lPB12007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 19 September 2007 Nomor SE-341PBl2007 tentang LangkahLangkah Persiapan Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Polri kepada Satuan Kerja, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut: 1.
Pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satuan Kerja (Satker) oleh KPPN di wilayah pembayaran masing-masing dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan Satker bersangkutan dalam mengelola administrasi belanja pegawai, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
2.
Tahapan pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satker dimulai sejak penerbitan SPMISP2D untuk pembayaran gaji bulan Februari 2008 sampai dengan penerbitan SPMISPPD untuk pembayaran gaji bulan Juli 2008. Terhitung bulan Juli 2008, administrasi pengelolaan belanja pegawai PNS pusat seluruhnya telah dialihkan kepada Satker.
3.
Proses pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai dimulai dari penertiban dokumen pendukung dan perekaman data kepegawaian oleh Satker, rekonsiliasi data bersama KPPN, sampai dengan penyerahan dokumen pendukung kepegawaian beserta database hasil rekonsiliasi dari KPPN kepada Satker.
http://perpbn.multiply.com
Agar pengalihan administrasi belanja pegawai kepada Satker dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar, maka pelaksanaannya diatur sebagai berikut: a.
Tahap pertama dilaksanakan terlebih dahulu oleh seluruh Satker di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mulai pembayaran gaji bulan Februari 2008. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan belanja pegawai pada Satker lingkup Ditjen Perbendaharaan dan mengambil langkah seperlunya terhadap masalah yang timbul serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan sebagaimana format Lampiran I Surat Edaran ini.
b.
Selanjutnya, secara bertahap diikuti oleh Satker yang telah dinyatakan siap oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai mulai pembayaran gaji bulan April 2008 sarnpai dengan bulan Juni 2008.
Penyerahan dokumen pendukung kepegawaian dan database hasil rekonsiliasi dilakukan oleh KPPN kepada Satker lingkup Ditjen Perbendaharaan dengan Berita Acara selambat-lambatnya: a. b.
Minggu pertama bulan Januari 2008 untuk pembayaran gaji bulan Februari 2008; Minggu pertarna bulan Februari 2008 untuk pembayaran gaji bulan Maret 2008.
Penyerahan dokumen pendukung kepegawaian dan database hasil rekonsiliasi oleh KPPN kepada Satker di luar lingkup Ditjen Perbendaharaan dengan Berita Acara dilakukan selarnbat-lambatnya: a. b.
Minggu pertama bulan Maret 2008 untuk pembayaran gaji bulan April 2008; Minggu pertama bulan April 2008 untuk pembayaran gaji bulan Mei
2008; c.
Minggu pertama bulan Mei 2008 untuk pembayaran gaji bulan Juni
2008. Sehubungan dengan ha1tersebut, Kepala KPPN diminta: a.
Melaksanakan sosialisasi tentang langkah-langkah yang haws dilaksanakan dalam rangka persiapan pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satker pada bulan Januari 2008 serta menyampaikan aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0 beserta buku manual pengoperasian aplikasi yang diterima dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan kepada Satker. Selanjutnya,
http://perpbn.multiply.com
meminta kepada Kepala Satker untuk melakukan hal-ha1 sebagai berikut: 1)
Menertibkan dan melengkapi dokumen pendukung kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-341PB12007 tentang Lsi7gkahLangkah Persiapan Pengalihan Administrasi Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Polri kepada Satuan Kerja;
2)
Melakukan perekaman data pegawai ke dalarn aplikasi gaji dengan ketentuan: a)
Bagi Satker yang belum pernah menggunakan aplikasi GPP 2007, agar merekam data perorangan masing-masing pegawai dan data kepegawaian secara lengkap, sekurangkurangnya SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat dua periode terakhir, SK Jabatan dua periode terakhir, SK KGB dua periode terakhir, sisa utang beserta jumlah angsuran per bulan, dan data susunan keluarga secara lengkap. Perekaman tersebut agar berpedoman pada buku manual pengoperasian aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0; b) Untuk Satker yang telah menggunakan aplikasi GPP 2007, agar melakukan konversi data dengan menggunakan aplikasi reformat sebagai bagian dari aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0 khususnya penyesuaian penggunaan kode tunjangan jabatan sesuai tabel referensi pada aplikasi dan merekam data kepegawaian secara lengkap sekurangkurangnya SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat dua periode terakhir, SK Jabatan dua periode terakhir, SK KGB dua periode terakhir, sisa utang beserta jumlah angsuran per bulan, dan data susunan keluarga lengkap; c)
3)
Bagi Satker yang telah memiliki aplikasi belanja pegawai sendiri (tidak menggunakan aplikasi GPP 2007 dari Ditjen Perbendaharaan) dapat menyiapkan program konversi sendiri agar datanya dapat digunakan pada aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0 dengan melakukan penyesuaian penggunaan kode-kode sesuai tabel referensi. Apabila proses konversi tidak mungkin dilaksanakan, agar melakukan perekaman ulang dengan menggunakan aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0;
Menyampaikan back-up database hasil perekaman sesuai dengan data pembayaran gaji terakhir kepada KPPN paling lambat 2 minggu sebelum penyerahan dokumen pendukung kepegawaian dan database sebagaimana dimaksud pada angka 3, untuk dilakukan rekonsiliasi data bersama KPPN;
http://perpbn.multiply.com
b.
4)
Melakukan restore Arsip Data Komputer (ADK) hasil rekonsiliasi data dengan KPPN ke dalam aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0;
5)
Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0 apabila terdapat perubahanlmutasi kepegawaian untuk pengajuan gaji induk pertama setelah dilakukan pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satker.
Melakukan rekonsiliasi atas Back-up data kepegawaian dari Satker dengan tahapan sebagai berikut: 1)
Melakukan restore ADK dari Satker pada aplikasi gaji GPP 2008 KPPN versi 1.0 pada komputer yang digunakan khusus untuk pengelolaan belanja pegawai;
2)
Membandingkan hasil restore ADK dari Satker dengan dokumen sumber yang ada di KPPN untuk memastikan kebenaran tanggal, nomor, dan tanggal mulai berlakunya atas dokumen sebagai berikut: a) b) c) d)
SK Pengangkatan CPNS; SK Pengangkatan sebagai PNS;
SK Kenaikan Pangkat dan Jabatan dua periode terakhir; Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dua periode terakhir; e) Surat Pemyataan MelaksanakanTugas; f) Surat Pernyataan Pelantikan; dan kebenaran data sisa utang beserta jumlah angsuran per bulan serta daftar susunan keluarga; ,
3)
Melakukan penyesuaian data kepegawaian dalam ha1 terdapat ketidaksesuaian data antara Satker dan KPPN yang dibuktikan dengan data pendukung kepegawaian;
4)
Menuangkan hasil rekonsiliasi dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai format Lampiran II Surat Edaran ini.
c.
Secara proaktif melakukan koordinasi dengan Satker serta membantu kelancaran dan kecepatan persiapan pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai. Untuk mempercepat proses pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai, apabila dipandang perlu Kepala KPPN dapat menugaskan pegawai untuk membantu Satker dalam melakukan perekaman data kepegawaian.
d.
Melakukan penilaian atas kesiapan Satker di wilayah pembayarannya dalam pelaksanaan pengalihan administrasi
http://perpbn.multiply.com
pengelolaan belanja pegawai yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana format Lampiran Ill Surat Edaran ini. e.
Menyampaikan rencana pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai berdasarkan penilaian kesiapan Satlccr Lepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat minggu kedua bulan Januari 2008 dengan menggunakan format Lampiran IV Surat Edaran ini.
f.
Mengajukan usulan kesiapan Satker yang akan melaksanakan pengalihan administrasi belanja pegawai kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaanuntuk ditetapkan.
g.
Menyerahkan back-up data kepegawaian hasil rekonsiliasi dan dokumen pendukung kepegawaian kepada Satker yang telah dinyatakan siap oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan disertai Berita Acara Serah Terima sebagaimana format Lampiran V Surat Edaran ini.
h.
Kepala KPPN agar menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat setiap bulan sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 selambatlambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya sebagaimana format Lampiran VI Surat Edaran ini.
8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaandiminta: a.
b.
c.
9.
Secara terus-menerus bersama dengan KPPN melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Satker yang belum siap mengelola administrasi pengelolaan belanja pegawai sehingga pengalihannya telah selesai seluruhnya pada bulan Juni 2008; Menyampaikan rekapitulasi laporan rencana pengalihan administrasi pengelolaan belanja pegawai berdasarkan laporan Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e secara tertulis kepada Direktur Sistem Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Perbendaharaan selambat-lambatnya awal bulan Maret 2008 sebagaimana format Lampiran VII Surat Edaran ini; , Menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 sebagaimana format Lampiran Vlll Surat Edaran ini.
Lain-lain: a.
Bagi Satker yang belum dialihkan administrasi pengelolaan belanja pegawainya, maka pembayaran gajinya masih mengacu kepada
http://perpbn.multiply.com
b.
c.
d.
e.
f.
g.
ketentuanlperaturan yang berlaku sebelum aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0; Pembayaran gaji anggota TNI dan Polri, serta PNS Departemen Pertahanan dan PNS Polri masih mengacu kepada ketentuanlperaturanyang berlaku saat ini; Administrasi pengelolaan belanja pegawai untuk PNS pusat yang ditugaskan pada perwakilan RI di luar negeri tetap mengikuti peraturan yang berlaku saat ini; Satker agar menyelesaikan pengajuan SPM belanja pegawai untuk kekurangan gaji, gaji susulan, uang duka wafatltewas, dan terusan penghasilan kepada KPPN sebelum serah terima administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satker; SPM kekurangan gaji, gaji susulan, uang duka wafatltewas, dan terusan penghasilan yang belum diajukan kepada KPPN setelah serah terima administrasi pengelolaan belanja pegawai kepada Satker akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; Selain menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana tersebut di atas, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga diminta untuk menyampaikan laporan dimaksud melalui pada folder 'pengalihan gaji" dengan login menggunakan user idpassword 'dabantekn; Aplikasi GPP 2008 Satker versi 2.0 dan aplikasi gaji GPP 2008 KPPN versi 1.0 serta perubahannya dapat di-download pada
h.
Kepala KPPN agar menyampaikan maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Satker dalam wilayah pembayaran masing-masing. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 Direktur Jenderal,
Herry Purnomo NIP 060046544 Ternbusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Perbendaharaan
Direktorat
Jenderal
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 /PB/2007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMINISTRASI PENGELOW BELANJA-PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN
DAFTAR PERMASALAHAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
NO. PERMASALAHAN
AKIBAT PERMASALAHAN
PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN
USULAN PENYEMPURNAAN
KETERANGAN
Prosedur Kerja 1. 2.
Aplikasi GPP I. 2.
............, ....................2007 Kepala Kanwil ..................,
....................................... NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPBl2007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN
KOP SURAT KPPN BERITA ACARA REKONSlLlASl Pada hari ..........., tanggal ........... masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini: 1. NarnalNlP .................................... Jabatan .................................... Alarnat .................................... ~ertindakuntuk dan atas narna Kepala KPPN ................................ yang selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA. 2. NarnaINIP .................................... Jabatan ..................................... Alarnat .................................... Bertindak untuk dan atas narna Kepala KantorlSatker ....................... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan: 1. Undang-Undang nornor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor SE-. .... lPBl2007 tanggal ...... Dengan ini rnenyatakan: 1. PlHAK PERTAMA telah rnelakukan pengujian kesesuaian database pegawai yang direkarn oleh PlHAK KEDUA dengan dokurnen pendukung yang dirniliki oleh KPPN; 2. Terhadap kekurangantkesalahan database pegawai yang diternukan ketika proses pengujian, telah dikoordinasikan bersarna-sarna oleh kedua belah pihak dan telah dilengkapildibetulkan sebagairnana rnestinya; 3. Setelah selesai pengujian tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa database pegawai saat berita acara ini ditandatangani, telah benar sesuai dengan keadaan berdasarkan dokurnen pendukung yang dirniliki dan diakui oleh kedua belah pihak. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagairnana rnestinya. PlHAK KEDUA Kepala KantorISatker ..................
PlHAK PERTAMA Kepala KPPN .................................
.................................
.................................
NIP ............................
NIP ............................ http://perpbn.multiply.com
a.
Database
: ................... pegawai
b.
Dosir Pegawai
: ................... set
c.
Kartu Pegawai Perorangan : ................... lernbar
(Rincian terlarnpir).
2. PlHAK KEDUA rnenerima database pegawai dan dokumen pendukung kepegawaian sebagaimana butir 1 di atas, dalarn keadaan baik dan siap digunakan untuk pernbayaran belanja pegawai berikutnya.
3.
Dengan penyerahan ini, rnaka telah dilakukan pengalihan adrninistrasi pengelolaan belanja pegawai dari KPPN ............. kepada Satker
4.
Terhitung sejak pengalihan adrninistrasi belanja pegawai, rnaka pengujian, dan pernbebanan pada rnata anggaran yang disediakan dan perintah pernbayaran tagihan-tagihan atas beban belanja pegawai serta penyelenggaraan adrninistrasi pengelolaan belanja pegawai rnenjadi tanggung jawab PlHAK KEDUA.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagairnana mestinya.
PlHAK KEDUA Kepala KantorISatker
.........................
............................................... NIP
..........................................
PlHAK PERTAMA Kepala KPPN
.....................................
............................................... NIP
...........................................
Berita Acara ini disampaikan kepada: 1. Kepala Satker ..................... 2. Kepala KPPN ..................... 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan .......... 4. Kepala KanwillDitjen............(Atasan Kepala Satker)
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PENDUKUNG DAN DATABASE KEPEGAWAIAN
PIHAK KEDUA Kepala KantorlSatker
PIHAK PERTAMA Kepala KPPN
...............................
...........................................
................................................................................................. NIP ...........................................
NIP ........................................
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPB12007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
PENllAlAN KESIAPAN SATKER DALAM PELAKSANAAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl BELANJA PEGAWAI KPPN ...............................per tanggal ....................
No.
NAMA SATKER
SARANA DAN PRASARANA *) SlAP
*)
TlDAK
KELENGKAPAN DATA PEGAWA1") SlAP
Sarana dan Prasarana meliputi personal computer dengan spesifikasi minimal: - Processor Pentium 2; - Hardisk kosong 10 GB; - Memory 128 MB:
TlDAK
PENGELOLA ADM. BELANJA PEGAWAI"") SIAP
KETERANGAN
TIDAK
................................................... .2007
Kepala KPPN................................. ...,
........................................ NIP
")
Berupa dokumen pendukung kepegawaian
*")
Pengelola Adrninistrasi Belanja Pegawai: - Petugas Operator untuk aplikasi GPP
http://perpbn.multiply.com
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPBRW7 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGAWLEMBAGA
LAPORAN RENCANA PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI KPPN ..............................................
*) Keteranqan:
Jumlah Satker pada kolom 3 merupakan jumlah keseluruhan Satker pada Kementerian Negaral Lembaga pada bulan Januari s.d. Juni kolom (4) s.d. kolom (9)
................................................... .2007
Kepala KPPN.....................................
......................................... NIP http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN NOMOR SE- 95 IPBRW7 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
LAPORAN RENCANA PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI KPPN ..............................................
*) Keteranaan:
Jumlah Satker pada kolom 3 merupakan jumlah keseluruhan Satker pada Kementerian Negaral Lembaga pada bulan Januari s.d. Juni kolorn (4) s.d. kolom (9)
....................................................2007
Kepala KPPN....................................,
......................................... NIP http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN VI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPBn007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGALIHAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI KPPN .............................................. No. 1.
2.
Kernenterian Negara ILernbaga
Bulan
Rencana
Realisasi
%
Keterangan
Januari Februari Maret April Mei Juni Januari Februari Maret April Mei Juni
.......................................:2007
Kepala KPPN................................. ...,
http://perpbn.multiply.com
......................................... NIP
LAMPIRAN VII SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPBl2007 TENTANG PERSIAPAN LANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
REKAPITULASI LAPORAN RENCANA PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI KANWIL ..............................................
................................................... .2007 Kepala Kanwil................................. ...,
......................................... NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Vlll SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE- 95 IPBl2007 TENTANG PERSIAPAN IANJUTAN PENGALIHAN ADMlNlSTWSl PENGELOLAAN BEIANJA PEGAWAI NEGERI SlPlL PUSAT KEPADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN KESIAPAN SATKER DALAM RANGKA PENGALIHAN ADMlNlSTRASl PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI
No. 1.
2.
KementerianILembaga Negara
Bulan
Rencana
Realisasi
%
Keterangan
Januari Februari Maret April Mei Juni Januari Februari Maret April Mei
-
Juni
....................................................2007 Kepala Kanwil .................................... ,
......................................... http://perpbn.multiply.com
NIP
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-65lPBl2007 TENTANG TATA C A M PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
bahwa dalarn rangka tertib adrninistrasi dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pernerintahan, dipandang perlu rnengatur mekanisrne pengembalian ke BanklPos Persepsi akibat kesalahan perekarnan danlatau kelebihan pelirnpahan dan koreksi pembukuan penerirnaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengernbalian Pendapatan danlatau Penerirnaan dan Koreksi Pernbukuan Penerirnaan; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400); Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
http://perpbn.multiply.com
MEMUTUSKAN: Menetapkan
-
JENDERAL PERATURAN DIREKTUR PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengembalian Pendapatan danlatau Penerimaan adalah pengembalian yang berasal dari kesalahan perekaman danlatau kelebihan pelimpahan oleh BanWPos Persepsi ke Bank Operasional I ( 6 0 I)IBank Operasional Ill (BO 1II)IBank Indonesia. 2. Kesalahan Pembukuan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan berjalan. 3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 4. Koreksi Pembukuan adalah koreksi yang dilakukan atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas yang tejadi pada tahun berjalan. 5. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 6. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya. 7. Pajak Perdagangan lnternasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. 8. Surat Keterangan Telah Dibukukan, yang selanjutnya disebut SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas pendapatan danlatau penerimaan negara yang telah dibukukan KPPN. http://perpbn.multiply.com
9.
Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan, yang selanjutnya disebut SKP4 adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan danlatau penerimaan. BAB II RUANG LINGKUP PENGEMBALIAN
Pengembalian Pendapatan danlatau Penerimaan meliputi: 1. Pengembalian Pendapatan yang berasal dari kesalahan perekaman penerimaan oleh BanWPos Persepsi. Contoh: Wajib Pajak setor PPh Pasal21 (MAP 41 1121) dengan 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp1.000.000,- ke BanWPos Persepsi. Atas setoran tersebut bank merekam sebanyak 2 kali dan Laporan Harian Penerimaan (LHP) telah disampaikan ke KPPN ( I SSP terekam 2 kali menjadi sebesar Rp2.000.000,-) dan pada hari pelimpahan, Bank/Pos Persepsi melimpahkan sebesar Rp2.000.000,2. Pengembalian Penerimaan Non-Anggaran yang berasal dari kelebihan pelimpahan BanWPos Persepsi ke BO I/BO III/Bank Indonesia. Contoh: BanWPos Persepsi menerima setoran sebesar Rp1.000.000,- dan dibukukan dalam LHP sebesar Rp1.000.000,-. Pada hari pelimpahan, BanWPos Persepsi melimpahkan sebesar Rp2.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pelimpahan sebesar Rp1.000.000,-.
(1) Pengembalian pendapatan danlatau penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan yang bersangkutan dan dilaksanakan di KPPN setempat. (2) Pengembalian pendapatan danlatau penerimaan yang terjadi pada tahun angggaran sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar dan dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas
NeQara. http://perpbn.multiply.com
BAB Ill PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN Bagian Pertama Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan
Persepsi mengajukan permintaan (1) BankIPos pengembalian kepada KPPN mitra kerja yang menyatakan adanya kesalahan perekaman atau kelebihan pelimpahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dilampiri dokumen antara lain: a. b. c. d.
Bukti Penerimaan Negara (BPN)lsurat setoran yang sudah ditera NTPN dan NTBINTP; LHP dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP); Rekening Koran; Nota Debet Pelimpahan.
(2) Berdasarkan permintaan pengembalian, Seksi PersepsilBendahara Umum melakukan penelitian atas kesalahan perekaman danlatau kelebihan pelimpahan dan meneruskan penintaan pengembalian dimaksud kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. (3) Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap kebenaran permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
a. b.
Menolak menerbitkan SKTB apabila diyakini tidak danlatau belum diterima di Kas Negara; Menerbitkan SKTB apabila diyakini telah diterima dan dibukukan di Kas Negara.
(4) Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerbitkan SKTB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. dengan ketentuan: a. Lembar ke-I disampaikan kepada Kepala KPPN; b. Lembar ke-2 sebagai pertinggal. (5) Kepala KPPN menerbitkan SKP4 berdasarkan SKTB yang dibuat Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan format sebagairnana tercanturn dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini,
dengan ketentuan:
http://perpbn.multiply.com
Lernbar ke-I dan lembar ke-2 disampaikan kepada Kepala Seksi BanWPos atau Seksi Bendahara Urnurn sebagai penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP); b. Lembar ke-3 sebagai pertinggal pada KPPN. (6) Kepala Seksi BanWPos atau Seksi Bendahara Umum menerbitkan SPM-PP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk pengernbalian penerirnaan non-anggaran yang berasal dari kelebihan pelirnpahan oleh BanWPos Persepsi: 1) SPM-PP diterbitkan dengan menggunakan Kode Satuan Kerja KPPN, Bagian Anggaran Bendahara Urnum Negara (999), dan Unit Organisasi Eselon 1 (08); 2) Menggunakan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) 824119 (Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank TunggallBO IIBO Ill ke BanklPos Persepsi selaku entitas). b. Untuk pengernbalian pendapatan yang berasal dari kesalahan perekaman penerirnaan oleh BanWPos Persepsi: a.
1) SPM-PP diterbitkan dengan menggunakan Kode Satuan Kerja, Bagian Anggaran, dan Unit Organisasi Eselon I sesuai dengan satker penerirna. Contoh: SPM-PP atas penerimaan pajak menggunakan kode satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penerimaan bea masuklcukai menggunakan kode satuan kerja Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC). Pengembalian 2) Menggunakan MAK Pendapatan sebagai kontra pos dari Mata Anggaran Penerirnaan (MAP) bersangkutan. Contoh: SPM-PP atas kesalahan perekaman setoran pendapatan PPh Pasal 21 rnenggunakan MA 41 1921 (Pengernbalian Pendapatan PPh Pasal 21). SPM-PP atas kesalahan perekarnan setoran
pendapatan jasa Kantor Urusan Agama http://perpbn.multiply.com
menggunakan MA 423547 (Pengembalian Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama). c.
SPM-PP diterbitkan rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: I ) lembar ke-I untuk KPPN penerbit SP2D dilampiri dengan SKP4 lembar ke-2; 2)
lembar ke-2 disampaikan kepada penerima pembayaran;
3)
lembar ke-3 untuk pertinggal.
(7) KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-PP mekanisme penerbitan SP2D.
sesuai
(8) SP2D untuk pengembalian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada BO I mitra kerja KPPN, kecuali untuk pengembalian penerimaan PBB dibebankan pada BO Ill PBB.
(1) Pengembalian penerimaan non-anggaran yang berasal dari kelebihan pelimpahan oleh BanklPos Persepsi: a. Kepala KPPN membuat Nota Perbaikan Pembukuan untuk mengoreksi pelimpahan BanWPos Persepsi ke BO IIBO IIIIBank Tunggal (Mata Anggaran 8171111Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan antar Rekening KPPN) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, berdasarkan SPM-PPlSP2D; b. Seksi PersepsilBendahara Umum KPPN membukukan Nota Perbaikan Pembukuan tersebut pada Buku Bank Persepsi. (2) Pengembalian pendapatan yang berasal dari kesalahan perekaman penerimaan oleh BanWPos Persepsi: KPPN memberitahukan kepada Satuan Kerja penerima (KPPIKPBClSatuan Kerja terkait) melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajaklKantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat, bahwa penerimaan dengan NTPN dan NTBINTP berkenaan telah dikembalikan dengan melampirkan copy SPMISP2D dengan format sebagairnana tercantum dalam Lampiran Vlll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
http://perpbn.multiply.com
Bagian Kedua Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya
(1) BanklPos
Persepsi mengajukan permintaan pengembalian kepada KPPN mitra kerja yang menyatakan adanya kesalahan perekaman atau kelebihan pelimpahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dilampiri dokumen antara lain: a. Bukti Penerimaan Negaralsurat setoran yang sudah ditera NTPN dan NTBINTP; b. Laporan Harian Penerimaan (LHP) dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP); c. Rekening Koran; d. Nota Debet Pelimpahan. (2) Berdasarkan permintaan pengembalian, Seksi PersepsilBendahara Umum melakukan penelitian atas kesalahan perekaman danlatau kelebihan pelimpahan dan meneruskan permintaan pengembalian dimaksud kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. (3) Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap kebenaran permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. Menolak menerbitkan SKTB apabila diyakini tidak danlatau belum diterima di Kas Negara; b. Menerbitkan SKTB apabila diyakini telah diterima dan dibukukan di Kas Negara. (4) Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerbitkan SKTB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan: a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN; b. Lembar ke-2 sebagai pertinggal. (5) Kepala KPPN menerbitkan SKP4 berdasarkan SKTB yang dibuat Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (6) KPPN menyampaikan Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan, SKTB, dan SKP4 ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Kas Negara.
http://perpbn.multiply.com
(7) Atas dasar Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan, SKTB, dan SKP4 yang disampaikan oleh KPPN, Kepala Subdirektorat Kas Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SPM-PP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. SPM-PP diterbitkan dengan menggunakan Kode Satuan Kej a Koreksi Pembukuan Kuasa Bendaha Umum Negara (999001), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999), dan Unit Organisasi Eselon 1 (08); b. Menggunakan MAK 311711 (Koreksi Pendapatan Tahun yang Lalu); c. SPM-PP diterbitkan rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan: 1) lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 2) lembar ke-2 disampaikan kepada penerima pembayaran; 3) lembar ke-3 untuk pertinggal. (8) Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-PP sesuai mekanisme penerbitan SP2D. (9) Subdirektorat Kas Umum Negara menyampaikan copy lembar ke-2 SP2D ke Subdirektorat Kas Negara selaku penerbit SPM, selanjutnya Subdirektorat Kas Negara memberitahukan ke BanWPos penerima pembayaran bahwa permintaan pengembalian telah dibayarkan. BAB IV RUANG LINGKUP KOREKSI Bagian Pertama Permintaan Koreksi Pembukuan
Koreksi pembukuan penerimaan dilakukan atas: 1. Kesalahan kode mata anggaran penerimaan; 2. Kesalahan kode unit organisasi; 3. Kesalahan fungsi,subfungsi, dan program;
4. Kesalahan lain yang tidak mempengaruhi kas. http://perpbn.multiply.com
(1) Permintaan koreksi pembukuan terkait dengan penerimaan perpajakan diajukan oleh BanklPos Persepsi, KPP, KPBC atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal PajaklDirektorat Jenderal Bea dan CukaiIDirektorat Jenderal PerbendaharaanlKPPN kepada KPPN. (2) Permintaan koreksi pembukuan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diajukan oleh Satuan KerjdKementerian NegardLembaga, BanklPos Persepsi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal PerbendaharaanIKPPN atau Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN. (3) Permintaan koreksi pembukuan terkait dengan penerimaan non-anggaran diajukan oleh Satuan Ketja IKementerian NegaralLembaga, BanklPos Persepsi, Kantor Pusat Direktorat Jenderal PerbendaharaanlKPPN atau Pihak Ketiga (PT Taspen, PT Askes, Bapertarum, dan pihak ketiga lainnya) kepada KPPN. (4) Untuk koreksi yang diajukan oleh Wajib Pajak (WP), maka WP mengajukan permintaan koreksi pembukuan kepada KPPIKPBC tempat WP terdaftar, untuk selanjutnya diteruskan ke KPPN. Bagian Kedua Prosedur Koreksi
(1) Atas permintaan koreksi pembukuan yang diajukan oleh BanklPos PersepsiIKantor Pusat Direktorat Jenderal PerbendaharaanIKPPN terkait dengan penerimaan perpajakan, KPPN terlebih dahulu melakukan konfirrnasi secara tertulis kepada KPPIKPBC terkait, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. (2) Berdasarkan permintaan koreksi pembukuan dan hasil konfirmasi dari KPPIKPBC, Kepala Seksi PersepsiIBendahara Umum KPPN menerbitkan Nota Penyesuaian untuk mendapatkan persetujuan Kepala KPPN, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. http://perpbn.multiply.com
(3) Nota Penyesuaian yang telah mendapat persetujuan Kepala KPPN berfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksi pembukuan. Selanjutnya petugas Supervisor/Operator Seksi PersepsiIBendahara Umum melakukan perbaikan data. (4) KPPN menerbitkan laporan perbaikan atas koreksi pembukuan yang dilakukan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dan dilampirkan pada laporan-laporan yang diterbitkan KPPN. (5) KPPN mengirim hasil perbaikan kepada:
a.
b.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) transaksi koreksi pembukuan untuk perbaikan data Modul Penerimaan Negara (MPN); lnstansi terkait (KPPIKPBCISatuan KejalBanklPos Persepsi). BAB V KETENTUANPENUTUP Pasal 10
Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-09lPBl2007 tentang Tata Cam Pengembalian Pendapatan dan Koreksi Pembukuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007
DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544http://perpbn.multiply.com
474
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKIUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPBR007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANlATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUANP E N E M
< KOP BANWPOS > PERMINTAAN PENGEMBALIAN Nomor.. ......................
........,............ .20.. ..... Yth. Kepala KPPN................... di.................... Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan permintaan pengembalian sebagai berikut: 1. Uraian perrnasalahan dan alasan permintaan pengernbalian: ........................... 2. Dokurnen pendukung :........................................................................................ 3. Jumlah yang diminta : Rp....................................................... (dengan angka) ........................................................ (dengan huruf) Pengembalian tersebut rnohon dapat ditransfer ke rekening: 1. Atas narna ............................................................................... 2. Alamat ............................................................................... 3. NPWP ............................................................................... 4. Rekening pada ............................................................................... 5. No. Rekening ............................................................................... Selanjutnya kami bertanggung jawab atas kebenaran perrnintaan pengembalian tersebut di atas dan apabila di kemudian hari ternyata diternukan bahwa permintaan tersebut tidak berhak dikembalikan karena adanya audit/perneriksaan, karni bersedia menyetor kembali sejurnlah uang yang telah diterirna. Demikian agar rnaklum. Pirnpinan Cabang BanklPos.. ................... Cap Dinas dan Tanda Tangan Nama
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 lPB12W7 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH ......................... KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ........................... Alamat: .....................
.........................
Telepon Faksimile E-mail
: ..................... : ...................... : k o ~ n ...... . . 4~erbendaharaan.ao.id
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN Nomor ..(I).. Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..(2).. menerangkan bahwa Rekening Kas Negara nomor ..(3).. telah menerima setoran dan telah dibukukan oleh KPPN sebagai penerimaan pada Buku BanWPos dengan rincian sebagai berikut:
..(I I)..,tanggal ..(12).. Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi,
dan
..(13).. Nama lengkap
http://perpbn.multiply.com
PE; UNJUK PENGlSlAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPB/2007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..(I).. TENTANG PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN MENTERI KEUANGAN. Membaca
: ..(2)..
MEMUTUSKAN: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyetujui pembayaran pengembalian pendapatanlpenerimaan negara melalui Rekening Kas Negara ..(3 )....dengan uraian sebagai berikut: 1. Jumlah uang : ..(4).. 2. Yang berhak menerima : .(5).. 3. Atas beban: a. Fungsi, Subfungsi, Program : ,.(6).. b. Kegiatan, Subkegiatan : ..(7).. c. Klasifikasi Belanja : .(a).. : .(9).. d. Mata Anggaran e. Bagian Anggaran : ..(lo).. : ..I ( ) I .. f. Satuan Kerja : ..(12).. g. Lokasi 4. Untuk keperluan : ..(13).. 5. Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada ..(14).. selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP). 6. Pencairan dana dilakukan melalui ..(15)..
Ditetapkan di ..(16).. pada tanggal ..(17).. a.n. MENTERI KEUANGAN ..(18).. .. 9). ( . I
(nama lengkap) NIP http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURATKEPUTUSANPERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN
(13)
Diisi dengan uraian pembayaran
(14)
Diisi dengan Seksi Bank Giro PosIBendum atau Subdit Kas Negara
(15)
Diisi dengan kode dan nama KPPN tempat pencairan SP2D atau (999) Direktorat Pengelolaan Kas Negara
(16)
Diisi dengan tempat Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan dibuat dan ditandatangani
(17)
Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan dibuat dan ditandatangani
(18)
Diisi dengan jabatan penanda tangan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan
(19)
Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan dan dibubuhi cap dinas KPPN
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPBR007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN/ATAU PENERlMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
SURAT PERlNTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN PENDAPATAN (SPM-PP) Tanggal: .. (I)..
Nomor: ..(2)..
Kuasa Bendahara Umum Negara, ..(3).. Agar melakukan pembayaran sejumlah ..(4).. ---..(5)..-**
0
Cara Bayar:
Tahun Anggaran: ..(7)..
Dasar Pembayaran
Klasifikasi Belanja ..(9)..
KPlKDlDWTPlDS ..(lo)..
..(8)..
Fungsi, Subfungsi, Program
..(If)..
Satker ..(12)..
Unit Organisasi ..(13)..
Lokasi ..(14)..
..(IS)..
Jenis Pembayaran
: ..(16)..
Sifat Pembayaran
: ..(17)..
Sumber Dana dan Cara Penarikan
:..(IS)..
PENGELUARAN
POTONGAN
Kegiatan, Subkegiatan, MAK
Jumlah Uang
..(19)..
..(20)..
Jumlah Pengeluaran
Kepada NPWP Nomor Rekening Nama Rekening BankIPos Uraian
..(23)..
Lembaga Unit Lokasi MAP ..(21)..
Jumlah Uang ..(22).. ..(24)..
Jumlah Potongan
..(251..
: ..(26).. : ..(27).. : ..(28),. : ..(29).. : ..(30).. : ..(31).. a.n. ..(32).., tanggal seperti di atas Menteri Keuangan ..(33)..
..(a)..
Nama Lengkap NIP
http://perpbn.multiply.com
PETLNJUK PENGlSlAN SURAT PERlNTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN PENDAPATAN
(20) (21)
Diisi dengan jumlah pengeluaran per Kegiatan, Subkegiatan, dan MAK dengan angka Diisi dengan kode KementerianlLembaga, unit organisasi, lokasi, dan MAP
(22)
Diisi dengan jumlah penerimaan per KementerianlLembaga, unit organisasi, lokasi, dan MAP dengan angka
(23)
Diisi dengan hasil penjumlahan pengeluaran dengan angka
(24)
Diisi dengan hasil penjumlahan penerimaan dengan angka
(25)
Diisi dengan hasil pengurangan nomor (23) dengan (24) sebagai jumlah dana yang dibayarkan atau dicairkan dengan angka http://perpbn.multiply.com
(26)
Diisi dengan nama penerima pembayaran disertai alamat lengkap
(27)
Diisi dengan nomor NPWP penerirna pernbayaran
(28)
Diisi dengan nomor rekening penerirna pernbayaran
(29)
Diisi dengan nama rekening penerirna pernbayaran
(30)
Diisi dengan narna BanWPos ternpat rekening penerirna pernbayaran
(31)
Diisi dengan uraian pembayaran
(32)
Diisi dengan tempat SPM dibuat dan ditandatangani
(33)
Diisi dengan nama jabatan penerbit SPM
(34)
Diisi dengan tanda tangan pejabat penerbit SPM dan dibubuhi cap dinas Satuan Kerja
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPBRW7 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DANKOREKSIPEMBUKUANPENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN ......................(... )... ...................
I
I
NOTA PERBAIKAN PEMBUKUAN
........................ No. Tanggal ........................ Tahun Anggaran : .......................
Koreksi oembukuan atas: Pemindahbukuan (Pelimpahan) Penerimaan dari ..- v BanWPos persepsi ke ~ a n k ~ u n ~llBO ~ aIll l l ~ ~ . .-
-
Dokumen No.:
Tanggal: ....................
........................ Yth. Kepala Seksi PersepsiISeksiBendahara Umum KPPN................................................. Berdasarkan Dokumen Pemindahbukuan dari Rekening BanWPos Persepsi .................. ke Rekening BO IIBO IIIIBank Tunggal ............................di atas telah terjadi kesalahan (kelebihan) pemindahbukuanlpelimpahan sebesar Rp............................ (dengan angka dan huruf). Atas kesalahan pemindahbukuanlpelimpahan telah menerbitkan KPPN......................................... Nomor...........................Tanggal.. ...............................dan Nomor.................Tanggal.......................
diatas, SPM-PP SP2D
Berdasarkan SPM-PP dan SP2D tersebut, Kepala Seksi PersepsilSeksi Bendahara Umum KPPN ...................agar melakukan perbaikan pembukuan Buku Bank Persepsi dengan membukukan Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan antar Rekening KPPN (Mata Anggaran 817111) sebesar nilai SP2D.
Kepala Kantor, Cap Dinas dan Tanda Tangan Nama NIP
http://perpbn.multiply.com
I
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPB12007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN .............(... )................(1
o SPM
Koreksi pembukuan atas: Uang.. ............:..(5) Dokumen No.: .....(6)
Penerimaan Persepsi Kiriman
.........................(9) .........................(9)
I
Jenis .........(8)
Tertulis
Seharusnya
..........................(9) ..........................(9) ..........................(9) ..........................(9) .......................... (9)
....................(10) ....................(10)
Tertulis
..........................(9)
No. .............(2) ............. (3) Tanggal Tahun Anggaran :... .........(4)
1 Tanggal ...........(7)
Uraian Klasifikasi Belanja KPIKDIDWTPIDS Fungsi, Subfungsi, Program Unit Organisasi Kegiatanlsubkegiatan
MA
NOTA PENYESUAIAN
Rupiah
....................(10) ....................(10 ) ....................(10)
Seharusnya Rupiah ...........(10) .............(10) ..........(lo) .............(10) ..........(10) .............(10) MA
..........................(9) .........................(9)
.........................(9)
............. (1I), tanggal seperti di atas Kepala Kantor
Dibukukan tanggal: ...........(14) Kepala Seksi .....................(15)
Kepala Seksi
.......................(12) NIP........................(13)
............................................(16) NIP......................................(17)
.................................(19) NIP..........................(20)
..........(18)
http://perpbn.multiply.com
-
-
PETUNJUK PENGlSlAN NOTA PENYESUAIAN
(12) (13) (14) (15)
(16)
(17) (18) (19) (20)
Diisi dengan Nama Kepala KPPN Diisi dengan NIP Kepala KPPN Diisi dengan tanggal dilakukan pencatatan pada pembukuan KPPN Diisi dengan Nama Seksi yang melakukan pencatatan pembukuan Diisi dengan Nama Kepala Seksi yang melakukan pencatatan pembukuan Diisi dengan NIP Kepala Seksi yang melakukan pencatatan pembukuan Diisi dengan Nama Seksi yang membuat Nota Diisi dengan Nama Kepala Seksi yang membuat Nota Diisi dengan NIP Kepala Seksi yang mernbuat Nota '
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRANVII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 ffB12007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANlATAU PENERIMAAN DAN KOREKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN .........................(... Yth. Kepala KPPIKPBCISatkerlBank/PosPersepsi................ Bulan: ...............
Laporan Perbaikan
Kepala Kantor,
....................... NIP..................... http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Vlll PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 65 IPB12007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERlMA4N OANKOREKSlPEMBUKUANPENERlW
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WllAYAH ......................... KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ........................... Alamat: .....................
.........................
: .....................
Telepon Faksimile E-mail
: ...................... : k ~ ~ n...... . .@~erbendaharaan.ao.id
SURAT PEMBERITAHUAN Nomor:...................... Yth.
...................................
Menunjuk Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor............Tanggal............. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor.............Tanggal................., bersama ini diberitahukan bahwa atas penerimaan negara dengan NTPN.................... NTBINTP.................telah dikembalikan ke BanWPos Cabang............................. sebesar Rp.........................Pengembalian dimaksud disebabkan oleh ........................... Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.
Dikeluarkan di .................. pada tanggal ................... Kepala Kantor, Cap Dinas dan Tanda Tangan Nama Lengkap NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHAWN NOMOR PER- 65 lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAPATAN DANIATAU PENERIMAAN
DANKOREKSIPEMBUKUANPENERIWN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WllAYAH ......................... KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ........................... Alamat: .....................
.........................
: ..................... : .....................
Telepon Faksimile E-mail
: lgpn........ b~erbendaharaan.ao.id
SURAT PERMINTAAN KONFlRMASl PENERIMAAN Nomor............................. Yth. Kepala KPPIKPBC..................... di.......................... Sehubungan dengan pennintaan koreksilperbaikan data penerimaan
..................... Tanggal....................NTPN.. ...............NTB.. ...................oleh.. ...................., dari yang sebelumnya .....................menjadi ...... .............., maka dengan ini kami mohon konfirmasi terhadap penerimaan tersebut apakah dapat dilakukan koreksi atas penerimaan tersebut. Atas kerjasama dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Kantor. Cap Dinas dan TandaTangan Nama Lengkap NIP
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-821PBl2007 TENTANG
PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDIREKTURJENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-15lPB12007 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa hasil evaluasi atas pelaksanaan uji coba mekanisme baru melalui Rekening Khusus di KPPN dalam wilayah kerja 5 (lima) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2007 telah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dipandang perlu memperpanjang masa pelaksanaannya;
b. bahwa dalam rangka memperluas cakupan wilayah pelaksanaan uji coba mekanisme baru tersebut, dipandang perlu menambah jumlah KPPN dalarn wilayah kerja 10 (sepuluh) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
c. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-15IPBM007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
http://perpbn.multiply.com
Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131lPMK.0112006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Keja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15lPBl2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56lPBl2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER15/PB12007 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBAYARAN MELALUI REKENING KHUSUS. Pasal l Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-15lPBl2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Mekanisrne Baru Pembayaran Melalui Rekening Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER56lPBl2007, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Uji coba mekanisme baru pembayaran melalui Rekening Khusus ini dilaksanakan untuk seluruh KPPN dalam wilayah keja Kantor Wilayah II Ditjen Perbendaharaan Medan, Kantor Wilayah X Ditjen Perbendaharaan Serang, Kantor Wilayah XI1 Ditjen Perbendaharaan Bandung, Kantor Wilayah XXlX Ditjen Perbendaharaan Arnbon, dan Kantor Wilayah XXX Ditjen PerbendaharaanJayapura. (2) Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 April 2007 sampai dengan 31 Maret 2008. http://perpbn.multiply.com
(3) Pelaksanaan uji coba mekanisme baru pembayaran melalui Rekening Khusus untuk seluruh KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah XVI Ditjen Perbendaharaan Pontianak, Kantor Wilayah XVll Ditjen Perbendaharaan Palangkaraya, Kantor Wilayah XVlll Ditjen Perbendaharaan Banjarmasin, Kantor Wilayah XIX Ditjen Perbendaharaan Samarinda, Kantor Wilayah XXI Ditjen Perbendaharaan Mataram, Kantor Wilayah XXll Ditjen Perbendaharaan Kupang, Kantor Wilayah XXlll Ditjen Perbendaharaan Makassar, Kantor Wilayah XXlV Ditjen Perbendaharaan Palu, Kantor Wilayah XXV Ditjen Perbendaharaan Kendari, dan Kantor Wilayah XXVll Ditjen Perbendaharaan Manado dimulai sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2008.* 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) KPPN Non KBI selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu setempat pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D Rekening Khusus dan SPB, menyampaikan Daftar SPB sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15lPBl2007 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan faksimili nornor 021-3864779, 0213840516, dan 021-3840515 atau e-mail dengan alamat dph~kn@~erbendaharaan.ao.id. dengan tembusan (cc) [email protected]. (2) KPPN KBI selambat-lambatnya pukul 09.00 waktu setempat hari keja keesokan harinya, menyampaikan Daftar SP2D Rekening Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nomor PER15lPBl2007 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan faksimili nomor 021-3864779, 021-3840516, dan 021-3840515 atau e-mail dengan alamat d~h~kn@~erbendaharaan.ao.id.dengan tembusan (cc) [email protected]. (2a) Khusus penyampaian melalui e-mail, dokumen yang dikirimkan merupakan compressed file atas hasil scan Daftar SPB atau Daftar SP2D yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang lengkap
dengan cap dinas KPPN. http://perpbn.multiply.com
(2b) setelah dilakukan pengiriman sebagaimana dimaksud ayat (I), (2), dan (2a), KPPN diminta melakukan konfirmasi melalui telepon 021-3449230 ext. 5407 dan 5408 atau sms pada 0811-170774 (3) Penerbitan SPB: a. Berdasarkan SP2D-LS Rekening Khusus yang telah dterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar jumlah pada SP2D (sama dengan nilai SPM-LS Rekening Khusus berkenaan); b. Berdasarkan SP2D-GUP Isi Rekening Khusus yang telah diterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar jumlah pada SP2D; c. Berdasarkan SP2D-GUP Potongan Rekening Khusus yang telah dterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar nilai SPM-GUP Potongan Rekening Khusus berkenaan; d. Berdasarkan SP2D-GUP Nihil Rekening Khusus yang telah diterbitkan, KPPN Non KBI menerbitkan SPB sebesar nilai SPM-GUP Nihil.
(4) SP2D-LSIGUP Isi/PotonganlNihil/Pengganti Rekening Khusus yang diterbitkan KPPN KBI dan KPPN Non KBI dibukukan sebagai pengeluaran anggaran dengan membebani MAK terkait. (5) KPPN KBI mengirimkan dokumen asli Daftar SP2D Rekening Khusus beserta seluruh copy SP2D Rekening Khusus setiap hari Senin minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi tercepat ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah. (6) KPPN Non KBI mengirimkan dokumen asli Daftar SPB dan SPB beserta seluruh copy SP2D Rekening Khusus setiap hari Senin minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi tercepat kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah.
(7) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), dikelompokkan per masing-masing kode pinjamanlhibah luar negeri dalam satu surat pengantar." 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Menerima dan melakukan kompilasi Daftar SP2D Rekening Khusus dari KPPN KBI.
http://perpbn.multiply.com
(2) Menerirna, rnelakukan kornpilasi, dan selanjutnya rnernbuat Daftar Surat Perintah Debet (SPD) atas Daftar SPB yang disampaikan KPPN Non KBI. (2a) Daftar SPD beserta Warkat Pernbebanan Rekening (WPR) dikirirnkan ke KPBl selambat-larnbatnya satu hari kerja berikutnya pada pukul 16.00 WIB. (3) Menerirna rekening koran, advis, dan soft copy rekening koran dari KPBI dan mencocokannya dengan SPD. Daftar SPB, Daftar SP2D Rekening Khusus serta rnelakukan pencatatan pada Buku Pengawasan Rekening Khusus. (3a) Atas hasil pencocokan antara Daftar SPB dan Daftar SP2D dengan Rekening Koran Bank lndonesia (RKBI), akan dilakukan perbaikan apabila terdapat perbedaan. (4) Advis dari KPBI atas pembebanan Rekening Khusus sesuai Daftar SPB dari KPPN Non KBI, oleh Subdirektorat Kas Urnurn Negara dibukukan sebagai penerirnaan dengan bagan akun penenmaan pembiayaan. (5) Dihapus. (6) Mengirirnkan salinan RKBI ke Kementerian NegaraILernbaga sesuai permintaan tertulis dari ExecutingAgency bersangkutan. (7) Menerirna konsep aplikasi ReplenishmenVReimbursement dari Executing Agency, rneneliti, rnembuat covering letter, dan selanjutnya rnengajukan aplikasi tersebut kepada pemberi pinjamanlhibah. (8) Secara berkala (triwulanan) rnelakukan rekonsiliasi dengan Executing Agency dalarn rangka pengajuan Replenishment/Reimbursement konsep aplikasi kepada pernberi pinjarnanlhibah. (8a) Secara berkala (triwulanan) rnelakukan rekonsiliasi dengan Bank lndonesia atas pembebanan dana Rekening Khusus termasuk penggunaan dana talangan pernerintah. (8b)Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas pelaksanaan kegiatan ExecutingAgency di daerah (9) Apabila Rekening Khusus berdasarkan RKBl menunjukkan saldo dana kosong atau tidak rnencukupi, Direktorat PKN dapat memerintahkan KPPN rnenghentikan sernentara pembayaran.
http://perpbn.multiply.com
(10)Pembayaran kembali atas penghentian sementara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara." 4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dihapus. (2) Atas dasar Warkat Pembebanan Rekening untuk Daftar SPD yang disampaikan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPBl melakukan pendebetan Rekening Khusus dan mengkredit Rekening Penerimaan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam rangka Rekening Khusus selanjutnya pada akhir hari kerja memindahkan selunrh saldo Rekening Penerimaan PinjamanIHibah Luar Negeri dalam rangka Rekening Khusus dimaksud ke Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000. (3) Dalam ha1 saldo Rekening Khusus tidak mencukupi, KPBl dapat melakukan pendebetan pada Rekening Antara 500.000001 melalui Rekening Sub BUN Dana Talangan 561.000001 s.d. 561.000005.
(4) KPBl mengirimkan rekening koran dan advis secara harian dan laporan Rekening Khusus beserta soff copy secara mingguan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(5) Apabila terjadi perbedaan antara RKBl Rekening Khusus dengan Daftar SP2D dari KPPN KBI dan Daftar SPB dari KPPN Non KBI, KPBl segera melakukan pembetulan sebagaimana mestinya." 5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengeluaran atas SP2D yang telah membebani Rekening Khusus tetapi belum dimintakan penggantiannya dari pemberi pinjamanl hibah dinyatakan sebagai backlog sampai dengan SP2D Rekening Khusus berkenaan diajukan ReplenishmenVReimbursement dan telah mendapat penggantian. http://perpbn.multiply.com
(2) Pengeluaran atas SP2D Rekening Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri atau pengeluaran setelah pinjamanlhibah luar negeri dinyatakan closing account dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible. (3) Pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (2). menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Negaral Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DlPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DlPA tahun anggaran berikutnya. (4) Atas dasar pada ayat (3), Direktorat Pengelolaan Kas
Negara memberitahukan kepada Kementerian NegaraILembaga dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mengajukan revisi DlPA dimaksud dengan uraian untuk keuntungan Rekening Kas Umum Negara." Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-83/PB/2007 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PER-73lPBl2007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
* Mengingat
a.
bahwa dengan adanya penetapan tanggal 10 dan 11 Januari 2008 sebagai hari libur dan cuti bersarna tahun 2008, dipandang perlu rnengubah Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER-73lPBl2007;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-73lPBl2007 tentang Langkah-Langkah dalarn Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007; : 1.
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);
2.
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);
3.
Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4400);
4.
Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4502);
5.
Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
http://perpbn.multiply.com
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4212), sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 6.
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 59lPMK.0612005 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134lPMK.0612005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 66lPMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91lPMK.0512007 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98lPMK.0512007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalarn Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn; 12. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nornor 55 tahun Kep.222lMENN12007,Nomor 2007, Nomor SKB/03/M.PAN15/2007 tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59lPBl2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); http://perpbn.multiply.com
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73lPBl2007 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-73lPBl2007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007. Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73lPBl2007 tentang LangkahLangkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, oleh KPPN diterbitkan SP2D-GUP Nihil dengan SP2D mencantumkan uraian tambahan pada 'Pengesahan atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2007" dan dibubuhi stempel SP2D-GUP Nihil Tahun Anggaran 2007. Penerbitan SP2D-GUP Nihil atas beban tahun anggaran 2007 dilakukan paling lambat tanggal 9 Januari 2008 dan diberi tanggal penerbitan 28 Desember 2007." 2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(I) Pengajuan SPM-GUP Nihil tertanggal 28 Desember 2007 yang sumber dananya sebagianlseluruhnya berasal dari PHLN atas beban tahun anggaran 2007 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2008 pada jam kerja. (2) Penerbian SP2D-GUP Nihil atas SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal 28 Desember 2007, diatur sebagai berikut: http://perpbn.multiply.com
KPPN KBI rnenerbitkan SP2D-GUP Nihil berikut SPPD-RK Pengganti paling larnbat tanggal 9 Januari 2008 serta harus sudah diterirna KBI pada pukul 16.00 waktu seternpat; b. KPPN Non-KBI rnenerbitkan SP2D-GUP Nihil berikut SPB paling lambat tanggal 9 Januari 2008, dan SPB hams sudah diterirna KBI paling larnbat tanggal 9 Januari 2008 pada pukul 16.00 waktu seternpat; c. Untuk rnernpercepat pengirirnan SPB yang diterbitkan oleh KPPN Non-KBI tersebut rnendahului pengirirnan SPB asli, dimungkinkan untuk rnengirirnkan SPB rnelalui faksirnili ke KPPN lnduk untuk segera diteruskan ke KBI yang bersangkutan setelah dilegalisasi oleh Kepala KPPN Induk; d. KPPN Non-KBI Uji Coba (KPPN Non-KBl dalarn wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Medan, Serang, Bandung, Arnbon dan Jayapura) rnenerbitkan SP2D-GUP Nihil dan SPB paling larnbat tanggal 9 Januari 2008; e. SPB dan Daftar SPB KPPN Non-KBI Uji Coba sebagaimana dirnaksud pada huruf d, harus sudah diterirna Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdit Dana Pinjarnan dan Hibah paling larnbat tanggal 9 Januari 2008 pada pukul 14.00 waktu setempat, untuk dikompilasi dan dibuat Surat Perintah Debet (SPD) serta dikirim ke KPBl pada pukul 16.00 WIB. f. Pengirirnan SPB dan Daftar SPB KPPN Non-KBI Uji Coba sebagaimana dirnaksud pada huruf e, rnenggunakan faksirnili nornor (021) 3864779 danlatau e-mail d~h~kn@~erbendaharaan.ao.id terlebih dahulu hams dikonfirmasi rnelalui telepon nornor (021) 3864779 dan (021) 3449230 ext. 5407 dan 5408 atau 0811170774." 3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a.
KPPN rnelakukan pernbetulan LKP tanggal 28 Desernber 2007 dengan rnenarnbah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari penerbitan SP2D-GUP Nihil pada tanggal 2 Januari sampai dengan 9 Januari 2008 dan hams sudah diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 9 Januari 2008." http://perpbn.multiply.com
4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1.
2.
3.
4. 5.
6.
Setelah seluruh SP2D Nihil diterbitkan, KPPN melakukan proses posting data transaksi paling lambat tanggal 14 Januari 2008; KPPN melakukan rekonsiliasi bank serta rekonsiliasi internal data dan laporan paling lambat tanggal 15 Januari 2008; Satuan Kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), untuk keperluan rekonsiliasi menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) ke KPPN terkait paling lambat tanggal 18 Januari 2008; Hasil rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 23 Januari 2008; Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 digunakan sebagai bahan untuk perbaikan data dan laporan oleh KPPN dan UAKPA; KPPN menyampaikan Laporan Keuangan SAU, SAKUN, dan ADK lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 25 Januari 2008."
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) SPM Pengesahan Badan Layanan Umum sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2007 hams sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2008 pada jam kerja. (2) KPPN menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana PNBP atas beban tahun anggaran 2007 dilakukan paling lambat tanggal 9 Januari 2008 dan diberi tanggal penerbitan 28 Desember 2007. (3) Apabila realisasi penerimaan PNBP Pendapatan Operasional Badan Layanan Umum dan Pendapatan Non-Operasional Badan Layanan Umum melebihi target yang ditetapkan dan belum digunakan pada tahun anggaran 2007, dana tersebut dapat digunakan pada tahun anggaran 2008 dengan melakukan revisi
http://perpbn.multiply.com
DlPA untuk rnenarnbah pagu anggaran untuk Tahun Anggaran 2008 yang diajukan oleh MenterilPimpinan Lernbaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan." Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
VIII. INFORMAS1 & AKUNTANSI
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wdayah DJPBN 2. Para Kepala KPPN di seluruh Indonesia SURAT EDARAN Nomor :SE-94 IPBR007 TENTANG PELAPORAN REKENING PEMERINTAH PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIANNEGARAREMBAGA TINGKAT SATUAN KERJA Merujuk pada Surat Edaran Direktur ~enderalPerbendaharaan Nornor SE-30 PER007 tentang Pemberian lzin Persetujuan Pembukaan Rekeninq Pemerintah pada Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, perlu kami sampaika- beberapa ha1sebagai berikut: 1. Kepala KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umurn Negara di daetah dalam memberikan penetujuan pembukaan rekening bendahara pengeluaian danlatau rekening bendahara peneri6aan kepada Pengguna Anggaran!Kuasa- Pengguna Anggaran seswi dengan prinsip yang telah ditentukan pada SE-30 PBR007. 2. Kepala KPPN agar mengingatkan para pimpinan satuan keja untuk melaporkan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negardembaga Tingkat Satuan Keja yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 571PMK.05R007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/KantorlSatuan Keja. 3. Terhiiung mulai tanggal 1 Januari 2008. Kepala KPPN tidak lagi melayani penyetoranlpembayaran pada rekening s,atuan kerja yang tidak mendapat persetujuan dan tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan Kernenterian NegaraLembaga Tingkat Satuan Keja per 31 Desember 2007. Kepada Kepala Kanwil DJPBN benangkutan agar rnengawasi dan melaporkan tentang pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian agar dilak&nakan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 Direktur Jenderal,
Herry Pumomo NIP 060046544 http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-67lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENGINTEGRASIANLAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
1
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang
:
a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, tata cara penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalarn Laporan Keuangan Kernenterian NegaralLembaga Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502); http://perpbn.multiply.com
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59lPMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66lPMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL TATA CARA PERBENDAHARAAN TENTANG PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA. BAB l KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaranl Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. http://perpbn.multiply.com
Badan Layanan Urnum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pernerintah yang dibentuk untuk rnernberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa rnengutarnakan mencari keuntungan dan dalam rnelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait. 4.
Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkornputerisasi rnulai dari pengurnpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sarnpai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian NegaraILernbaga.
5.
Sistern Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SABMN, adalah subsistern dari SAI yang rnerupakan serangkaian prosedur yang saling bemubungan untuk rnengolah dokurnen sumber dalarn rangka rnenghasilkan inforrnasi untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) serta laporan rnanajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6.
Laporan Keuangan Pernerintah Pusat adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7.
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang rnenyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pernbiayaan, serta sisa lebihlkurang pembiayaan anggaran yang rnasingmasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8.
Neraca adalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalarn rangka pengungkapan yang memadai.
10. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut satker adalah Kuasa Pengguna AnggaranlPengguna Barang yang http://perpbn.multiply.com
merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian NegaralLembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjtnya disebut UAI adalah unit organisasi Kementerian NegaralLembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-El adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta BLU dan UAKPA yang langsung berada di bawahnya. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah UAI pada tingkat Kementerian NegaralLembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan rnaupun barang seluruh UAPPA-El yang berada di bawahnya. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi diproses dengan beberapa keuangan yang sistemlsubsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLU. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut DlPA BLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenteriIPimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
http://perpbn.multiply.com
negara dan pencairan dana BLU atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 19.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
20. SPM Pengesahan BLU adalah SPM kepada KPPN dari satker BLU untuk mengesahkan pembukuan pendapatan BLU dan belanja yang didanai dari pendapatan operasional BLU. 21. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 22. SP2D Pengesahan BLU adalah surat persetujuan KPPN kepada satker BLU untuk mengesahkan pembukuan pendapatan BLU dan belanja yang didanai dari pendapatan BLU. 23. Memo Penyesuaian, yang selanjutnya disebut MP adalah adalah dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan transaksi keuangan yang mempengaruhi perkiraan neraca pada laporan keuangan BLU. BAB II PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAIDENGANSTANDARAKUNTANSIKEUANGAN
(1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diselenggarakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. (2) Dalam ha1 tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), BLU dapat menerapkan Standar Akuntansi lndustri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (3) Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK menjadi Lampiran Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga.
http://perpbn.multiply.com
(4) Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK, terdiri dari: a. b. c. d. e.
Laporan Realisasi AnggaranlLaporan Operasional; Neraca; Laporan ANS Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; dan disertai Laporan Kinerja. BAB Ill
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK KONSOLlDASl DENGAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA
(1) BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak entitas akuntansi dan wajib dipisahkan adalah menyusun laporan keuangan.
(2) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari: a. Neraca; b. Laporan Realisasi Anggaran; c. Catatan atas Laporan Keuangan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian NegaraILembaga. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh entitas akuntansi kepada entitas pelaporan secara periodik dan berjenjang.
(1)
(2)
BLU menggunakan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) beserta Arsip Data Komputer (ADK). Sistem akuntansi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada BLU. http://perpbn.multiply.com
(1)
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memuat pendapatan BLU, belanja yang bersumber dari APBN, dan belanjabelanja yang bersumber dari pendapatan BLU.
(2)
Dalam rangka menyusun Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I), BLU melakukan konversi terhadap pendapatan BLU dan belanja yang bersumber dari pendapatan BLU.
(3)
Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) tidak terrnasuk pendapatan yang bersumber dari APBN.
(1)
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3) dihasilkan berdasarkan konversi perkiraan Neraca BLU sesuai SAK ke dalam Bagan Akun Standar.
(2)
Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagan Akun Standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(1)
Dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan pendapatan BLU dan belanja BLU yang bersumber dari pendapatan BLU dalam rangka menghasilkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah SPM Pengesahan BLU dan SP2D Pengesahan BLU.
(2) Satker BLU menyampaikan SPM Pengesahan BLU dan SP2D Pengesahan BLU kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap triwulan. (3)
Dokumen sumber yang digunakan untuk melakukan konversi Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan membukukan Saldo Dana Lancar BLU adalah MP.
(4)
Pembuatan MP oleh BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.
(5) SPM Pengesahan BLU, SP2D Pengesahan BLU, dan MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disajikan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. http://perpbn.multiply.com
BAB IV UTANG DAN INVESTASI BLU
(1)
Peminjarnan jangka panjang yang dilakukan oleh BLU dicatat sebagai utang jangka panjang dalarn Neraca.
(2)
lnvestasi jangka panjang yang dilakukan oleh BLU dicatat sebagai investasi jangka panjang dalam Neraca.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi dan pelaporan utang jangka panjang dan investasi diatur dalam peraturan tersendiri. BAB V BARANG MlLlK NEGARA BLU
(1)
MenterilPimpinanlKetua Lembaga sebagai Pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna SemesterlTahunan.
(2)
BMN yang dikelola oleh BLU rnerupakan bagian dari BMN Kementerian NegardLernbaga yang akan dikonsolidasikan rnenjadi BMN Kernenterian Negard Lembaga.
(3) Satker BLU dapat menggunakan SABMN dalarn menyusun laporan pertanggungjawaban BMN Satker BLU. (4)
Tata cara pengelolaan BMN oleh BLU diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. BAB VI
PENYAJIAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
(1)
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3) disajikan sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini.
(2)
Catatan atas Laporan Keuangan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (3) disajikan sesuai dengan ilustrasi sebagairnana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. http://perpbn.multiply.com
Pasal 11 (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum disampaikan kepada UAPPAE l , terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan.
(2) BLU menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca setiap triwulan kepada UAPPA-El . (3) BLU menyampaikanADK bulanan kepada UAPPA-El. (4) UAPPA-El rnenggabungkan seluruh ADK dari seluruh satker di bawahnya termasuk ADK yang diterima dari BLU setiap bulan.
(5) UAPPA-El menyusun laporan keuangan berdasarkan hasil penggabunganADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) UAPPA-El rnenyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada UAPA. (7) Penyampaian Laporan Keuangan BLU Sernesteran dan Tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal I 2 (1)
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disampaikan oleh Satker BLU kepada Pejabat Eselon I atasannya dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU setiap triwulan.
(2)
Pejabat Eselon I membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU seluruh Satker BLU yang berada dibawahnya.
(3)
Ringkasan Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan lembar muka (face) Laporan Keuangan Satker BLU disampaikan kepada Menterilpimpinan Lembaga setiap triwulan.
(4) MenterilPimpinan Lembaga membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU berdasarkan Ringkasan Laporan Keuangan dan lembar muka (face) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Ringkasan Laporan Keuangan BLU dan lembar muka (face) Laporan Keuangan satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU setiap semester dan
tahunan, http://perpbn.multiply.com
Pasal I 3 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (3) disusun oleh unit akuntansi pada BLU.
(I)
Direktorat Pernbinaan Pengelolaan Keuangan BLU membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU per jenis pelayanan.
(2)
Ringkasan Laporan Keuangan BLU sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester dan tahunan.
(3)
Ringkasan Laporan Keuangan BLU Tahunan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selarnbat-larnbatnya tanggal 20 Februari setelah tahun anggaran berakhir.
(4)
Ringkasan Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pasal I 5
(1) Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga Tahunan dilampiri Ringkasan Laporan Keuangan BLU dan lembar muka (face) laporan keuangan seluruh satker BLU yang berada di lingkup Kementerian NegardLembaga.
(2)
Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh MenterilPimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setelah tahun anggaran berakhir.
(3)
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian NegardLembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang tercantum dalam Larnpiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
http://perpbn.multiply.com
BAB VII AUDIT DAN REVlU Pasal 16 (I)
Laporan Keuangan BLU sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelurn disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan perneriksaan internal.
(2)
Dalarn ha1 tidak terdapat satuan pemeriksaan internal, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kernenterian NegaralLernbaga.
(3)
Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU.
(4)
Laporan Keuangan BLU sebagairnana dimaksud dalam Pasal2 ayat (4) diaudit oleh auditor eksternal. BAB Vlll KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan rnernpunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengurnuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
M. U M U M (Tata Usaha, Kesekretaiatan)
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Websiie : w.wrbendaharaan.ao.id Telepon
Para Direktur Para Kepala Kanwil Para Kepala Bagian Setditjen PBN Para Kepala KPPN Di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan SURAT EDARAN Nomor SE-40/PB. 112007 TENTANG PENERIMAAN PARSEL PADA SAAT MENYAMBUT HARl RAYA IDUL FITRI, NATAL DAN TAHUN BARU 2008.
Menunjuk Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B.2276/KPK/IX/2007 tanggal 13 September 2007 tentang Penerimaan Parsel pada saat Menyambut Hari Raya ldul Fitri, Natal dan Tahun Baru dan dalam rangka pelaksanaan pasal 12 C UU No.20/2001 jo UU No.3012002 tentang Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan beberapa ha1 sebagai berikut : 1.
Pimpinan KPK RI menyarankan untuk melarang para Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di jajaran instansinya untuk menerima parsel dari bawahan, rekan kerja, danlatau rekananipengusaha baik dalam bentuk karangan bunga, bingkisan makanan atau barang-barang berharga lainnya.
2.
Bagi mereka yang telah terlanjur menerima, terpaksa menerima atau tak terhindarkan menerima parsel agar melaporkan ke Komisi Pemberantasan K O N ~ S selambat-lambatnya ~ 30 hari setelah menerima parsellbingkisan tersebut untuk diproses status hukum kepemilikannya.
3.
Guna efektifnya surat edaran ini maka sebelum Pemerintah menetapkan peraturan mengenai hargalnilai maksimal dari parsel yang dapat diterima oleh Pejabat NegaralPejabat Pemerintah, disarankan para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk tidak menerima parsel lbingkisan dalam bentuk apapun.
http://perpbn.multiply.com
Untuk lebih jelasnya bersama ini kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk dapat dipedomani bersama. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2007 a.n. Direktur Jenderal Sekretaris Ditjen Perbendaharaan ttd
Siswo Sujanto NIP 060031000 Tembusan: Direktur Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200 3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
Para Direktur Kepala Kanwil XI DJPBN Jakarta Para Kepala KPPN di Lingkungan Kanwil XI DJPBN Jakarta Para Kepala Bagian Setditjen Perbendaharaan Para Kasubdit dan KasilKasubbag Kantor Pusat DJPBN Di Jakarta SURAT EDARAN Nomor SE-41/PB.112007 TENTANG UPACARA PENGIBARAN BENDERA PERINGATAN HARl KEUANGAN KE-61
Berkenaan Surat edaran Sekretaris Jenderal Depkeu RI Nomor SE7181SJ12007 tanggal 27 September 2007 tentang Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari Keuangan ke-61, Penganugerahan Satyalencana Karya satya, Piagam Penghargaan Pensiun dan Kantor Pelayanan Percontohan, dengan ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan upacara di lingkungan Kantor Pusat DJPBN dan Kanwil XI DJPBN Jakarta akan dilaksanakan secara terpusat pada : Hari I tanggal
:
Selasa I30 Oktober 2007
Pukul
:
08.00 WIB
Tempat
:
Lapangan Upacara Kantor Pusat Depkeu RI Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710
Pembiana
:
Menteri Keuangan RI
Untuk lebih jelasnya berikut kami lampaikan Surat Edaran dimaksud untuk dipedomani bersama.
http://perpbn.multiply.com
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara terima kasih.
diucapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2007 Sekretaris Ditjen Perbendaharaan ttd Siswo Sujanto NIP 060031000 Tembusan: Direktur Jenderal Perbendaharaan
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-73lPBl2007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal serta Perbendaharaan adalah merumuskan rnelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2007, untuk meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan dan untuk rnenjaga kesinambungan mekanisrne pernbayaran, maka jadual penyetoran penerirnaan dan pengeluaran negara hams diatur sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undanganlainnya;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah dalarn Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007;
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286);
2.
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
http://perpbn.multiply.com
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13lPMK.0612005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591PMK.0612005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66lPMK.0212006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91lPMK.0512007 tentang Bagan Akun Standar; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98lPMK.0512007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1191PMK.0512007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66lPBl2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; http://perpbn.multiply.com
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-59lPBl2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:
1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenterilPimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
3.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaanyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
5.
Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakanfungsi Bendahara Umum Negara.
6.
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang dalam rangka pelaksanaan belanja APBN pada http://perpbn.multiply.com
Kementerian NegaraILembaga danlatau Satuan Kerja selaku Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran.
7.
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan. 8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakananggaranyangdikuasakankepadanya. 9. Satuan Kerja Sementara, yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan kerjalinstansi atau dinaslbadan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bersifat sementara di lokasi yang tidak ada Satuan Kerja Kementerian NegaralLembaga terkait. 10. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi perrnintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. 13. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada BUN atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. 14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada bank operasionallkantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. http://perpbn.multiply.com
15. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalarn jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 16. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan rnelebihi pagu UP yang ditetapkan. 17. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan mernbebani MAK transito. 18. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP dan membebani MAK transito.
19. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
20. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah SPM Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 21. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM Penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. 22. Surat Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut SKPA adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh Kuasa PA unit eselon yang lebih tinggi (selaku Kuasa PA asal) kepada Kuasa PA unit eselon yang lebih rendah (selaku Kuasa PA penerima) dalam unit eselon I yang sama pada suatu departemenlkementerian negardlernbaga untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. 23. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pemyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PNKuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. http://perpbn.multiply.com
24. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh Kuasa PA pada Kementerian NegaralLembagalKantorlSatuan Keja. 25. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari APBN di luar dana reboisasi yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. 26. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi. 27. Treasury Single Account (TSA) adalah satu rekening dimana semua penerimaan negara masuk ke dan semua pengeluaran negara dibayar dari rekening tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk dapat melaksanakan pengelolaan kas yang baik. 28. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima penerimaan negara (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 29. Bank Devisa Persepsi adalah bank persepsi yang diberi izin untuk menerima penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor. 30. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra KPPN untuk menerima penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor). 31. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen yang memuat pemyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran honorarium, vakasi, uang makan, dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
http://perpbn.multiply.com
BAB II PENERIMAAN ANGGARAN
(1) Mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 28 Desember 2007 semua loket penerimaan setoran Bank PersepsilBank Devisa PersepsilPos Persepsi dibuka penuh sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat untuk melayani masyarakat. (2) Semua transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (kecuali penerimaan PBBIBPHTB) harus dilimpahkan setiap hari oleh Bank PersepsilPos Persepsi ke rekening nomor 501.00000x pada Bank lndonesia KPPN KBI sedangkan KPPN Non-KBI ke rekening Bank lndonesia KPPN lnduk paling lambat pukul 16.30 waktu setempat. (3) a.
Penerimaan PBBIBPHTB yang diterima oleh BanklPos Persepsi mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 28 Desember 2007 setiap hari harus dilimpahkan ke 8 0 Ill PBBIBPHTB paling lambat pukul 14.00 waktu setempat, untuk selanjutnya dibagi habis pada hari itu juga sesuai ketentuan, sehingga saldo Rekening Kas Negara pada BO 111 PBBIBPHTB setiap hari menunjukkan saldo nihil; b. Bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% dan biaya pungut sebesar 9% dari penerimaan PBB serta 20% dari penerimaan BPHTB tersebut, rnulai tanggal 17 Desember sampai dengan 28 Desember 2007, ditransfer setiap hari oleh BO Ill PBBIBPHTB ke rekening nomor 501.00000x pada Bank lndonesia KPPN KBI sedangkan KPPN Non-KBI ke rekening Bank lndonesia KPPN lnduk paling lambat pukul 16.30 waktu setempat.
(4) Agar KBI dapat melaporkan ke Bank lndonesia Pusat pada hari yang sama, KPPN dapat menginforrnasikan terlebih dahulu melalui telepon.
(5) Apabila Bank PersepsilBank Devisa PersepsilPos Persepsi kurang atau terlambat rnelimpahkan penerimaan setoran sesuai ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka akan dikenakan denda 3% (tiga per seratus) per bulan atau loloo (satu per seribu) per hari dari jumlah yang kuranglterlambat dilimpahkan untuk jumlah hari terlambat yang dihitung termasuk hari libur.
http://perpbn.multiply.com
(6) Selarna pemusatan penerirnaan akhir tahun anggaran 2007, pelirnpahan dan penyarnpaian LHP beserta larnpirannya sebagaimana diatur dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER78lPBl2006 tentang Penatausahaan Penerirnaan Negara melalui Modul Penerirnaan Negara (MPN) tidak bellaku. (7) Tata cara penyarnpaian dokurnen berkaitan dengan penerirnaan dan pelirnpahan diatur sebagai berikut: Bank PersepsiIPos Persepsi setiap hari kerja rnulai tanggal 17 Desernber sarnpai dengan 28 Desernber 2007 wajib rnenyarnpaikan dokurnen penerimaan negara kepada KPPN rnitra kerjanya paling larnbat pukul 17.00 waktu setempat yang rneliputi: a. Laporan Harian Penerirnaan (LHP) per rekening penerimaan; b. Daftar Norninatif Penerimaan (DNP) disusun rnenumt MAP dan NTBINTP; c. Bukti Penerirnaan Negara, SSP lernbar ke-2, SSPBB, SSB, SSPCP lernbar ke-2a, 2b, dan 2c; SSCP lernbar ke-2a, 26, STBS, SSPB serta SSBP lernbar ke-2 dan lernbar ke-3; d. Nota KrediffBerita Tarnbah (Gir.8)lConfimation Advice; e. Nota DebeffBerita Kurang (Gir.9)ICompletion Advice; f. Berita Saldo (Gir.52); g. Arsip Data Kornputer (ADK). BAB Ill PENGELUARANANGGARAN
(1) Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, dan SPMLS yang dananya bersurnber dari DlPA atau dokurnen lain yang dipersarnakan dengan DlPA dan SPM lainnya ditetapkan sebagai berikut: a.
SPM-GUP dan SPM-UP hams sudah diterirna KPPN paling larnbat tanggal 5 Desember 2007 pada jam kerja; b. SPM-TUP hams sudah diterirna KPPN paling lambat tanggal 7 Desernber 2007 pada jam kerja; c. SPM-LS hams sudah diterirna KPPN paling larnbat tanggal 14 Desernber 2007 pada jam kerja; d. SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KBPHTB, SPM-KB, SPM-KC, dan SPM-I8 harus sudah diterirna KPPN http://perpbn.multiply.com
paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam kerja. (2) Khusus keperluan pembayaran gaji bulan Januari 2008, agar SPM-LS Gaji diajukan oleh PAlKuasa PA kepada KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2007 untuk diterbitkan SP2D gaji tertanggal 2 Januari 2008 oleh KPPN. (3) Penerbitan SP2D-GUP, SP2D-UPKUP, dan SP2D-LS diatur sebagai berikut:
a. b. c. d.
SP2D-GUP dan SP2D-UP diterbitkan paling lambat tanggal 7 Desember 2007 pada jam kerja; SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 10 Desember 2007 pada jam kerja; SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007 pada jam kerja; SP2D atas SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007.
(4) Pengajuan SPM-BPPBB dan penerbitan SP2D atas SPM-BPPBB diatur sebagai berikut: Pengajuan SPM-BPPBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak hams sudah diterima KPPN sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c; b. SPM-BPPBB Bagian Daerah ProvinsilKabupatenlKota untuk bulan Desember 2007 hams sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 28 Desember 2007 pukul 14.00 waktu setempat; ha1 SPM-BPPBB Bagian Daerah c. Dalam ProvinsilKabupatenlKota untuk bulan Desember 2007 belum sempat dicairkan, maka SPM-BPPBB dimaksud dapat dicairkan pada tahun anggaran 2008 berdasarkan KP-PHP-PBB yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2007; d. SP2D atas SPM-BPPBB Bagian Daerah ProvinsilKabupatenlKota untuk bulan Desember 2007 diterbitkan paling lambat tanggal 28 Desember 2007 pukul 16.00 waktu setempat; atas SPM-BPPBB Bagian Daerah e. SP2D ProvinsilKabupatenlKota untuk bulan Desember 2007 yang dicairkan pada tahun anggaran 2008 diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM-BPPBB diterima.
a.
http://perpbn.multiply.com
Penerbitan Keputusan Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan PBBI BPHTB (KP-PHP-PBBIBPHTB) untuk bulan Desember 2007 (penerimaan mulai tanggal 1 sampai dengan 28 Desember 2007) oleh Kepala KPPBBl KPP Pratama hams dilakukan paling lambat pada tanggal 28 Desember 2007. (5) Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut: a.
Pelaksanaan pekejaan harus sudah selesai 100% pada akhir tahun anggaran;
b.
Untuk masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, biaya pemeliharaannya dapat dibayarkan dengan dilampiri fotokopi jaminan bank yang telah disahkan oleh PAlKuasa PA minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan;
c.
Untuk masa pemeliharaan yang melampaui tahun anggaran 2007, apabila akan dibayarkan pada tahun anggaran 2007, biaya pemeliharaannya dibayarkan pada akhir tahun anggaran dengan dilampiri fotokopi jaminan bank yang telah disahkan oleh PAlKuasa PA minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan serta mencantumkan tanggal dan nomor jaminan bank pada uraian SPM berkenaan;
d.
Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dicairkan segera oleh PAIKuasa PA apabila teQadiwan-prestasi;
e.
Untuk masa pemeliharaan yang melampaui tahun anggaran 2007, tapi belum sempat dibayarkan pada tahun anggaran 2007, biaya pemeliharaannya dapat dibayarkan sepanjang dananya dialokasikan dalam DlPA tahun anggaran 2008.
(6) Pembayaran honorarium, vakasi, uang makan PNS, dan uang lembur bulan Desember 2007 dibayarkan pada bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini. Pembayaran gaji dokterlbidan PTT bulan Januari 2008 (7) agar berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-29lPB12007tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan lnsentif Pegawai Tidak Tetap. SPM-LS gaji dokterlbidan PTT bulan Januari http://perpbn.multiply.com
(8)
(9)
2008 diajukan PAlKuasa PA ke KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007. KPPN asal penerbit SKPA sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07lPBl2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran melalui Pemberian Kuasa antar Kuasa PA, hams mengesahkan SKPA paling lambat tanggal 30 November 2007, sedangkan pengajuan SPMUPTTUPIGUPILS berdasarkan SKPA kepada KPPN penerirna harus mengikuti jadual pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c. SPM-UPTTUPIGUPILSuntuk pembayaran keperluan: a. pekejaan yang sebagian danlatau seluruh dananya bersumber dari PinjamanIHibah Luar Negeri (PHLN); b. pekejaan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial; harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 14 Desernber 2007 pada jam kerja, sedangkan SP2D-nya harus diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007 pada jam kerja.
(10) Pembayaran Langsung untuk pekerjaan beban Rekening Khusus (RK) bagi pinjaman dan hibah luar negeri yang belum 'closing date'diatur sebagai berikut: a. KPPN yang sekota dengan KBI hams menyampaikan SP2D-RK kepada KBI bersangkutan paling lambat tanggal 27 Desember 2007 pukul 16.00 waktu setempat; b. KPPN yang tidak sekota dengan KBI (KPPN NonKBI) harus mengirimkan Surat Perintah Pembebanan (SPB) kepada KBI bersangkutan paling lambat tanggal 27 Desember 2007 dan harus sudah diterima KBI pada pada pukul 16.00 waktu setempat. Untuk mernpercepat pengiriman SPB tersebut, rnendahului pengiriman SPB asli, KPPN Non-KBI dimungkinkan untuk mengirimkan SPB melalui faksirnili ke KPPN lnduk untuk segera diteruskan ke KBI yang bersangkutan setelah dilegalisasi oleh Kepala KPPN Induk; c. SPB KPPN Non-KBI Uji Coba (KPPN Non-KBI dalarn wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Medan, Serang, Bandung, Arnbon dan Jayapura) dan Daftar SPB, harus sudah diterirna Direktorat
Pengelolaan Kas Negara up. Subdirektorat Dana http://perpbn.multiply.com
Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 27 Desember 2007 pada pukul 14.00 waktu setempat, untuk dikompilasi dan dibuat Surat Perintah Debet (SPD) serta dikirim ke KPBI pada pukul 16.00 WIB. Pengiriman SPB dan Daftar SPB menggunakan faksimili nomor (021) 3864779 danlatau e-mail d~h~kn@~erbendaharaan.ao.id terlebih dahulu hams dikonfirmasi melalui telepon nomor (021) 3864779 dan (021) 3449230 ext. 5407 dan 5408 atau 0811170774.
(1) Pengajuan SPM-LS kepada KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam kerja untuk pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makananhauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya bam dapat dibuat tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan pekerjaan hams sudah selesai 100% pada akhir tahun anggaran. b. PAIKuasa PA melampirkan: 1) Surat Pejanjian Pembayaran antara PAlKuasa PA dengan Pihak KetigaIRekanan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; 2) Asli jaminan bank, yang masa berlakunya berakhir sampai dengan kontrak selesai, dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah tagihan dan dengan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari;
c.
d.
3) Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; Berita Acara Penyelesaian Pekejaan tersebut diatas hams sudah diterima KPPN paling lambat 5 (lima) hari keja (diluar cuti bersama) sejak kontrak selesai. Kepala KPPN wajib meneliti keabsahan jaminan bank dengan melakukan konfirrnasi kepada bank penerbit. http://perpbn.multiply.com
e.
Dalam ha1 jaminan bank tidak sah, KPPN mengembalikan SPM-LS berkenaan. f. PNKuasa PA wajib membuat pernyataan wanprestasi apabila Pihak Ketiga wan-prestasi dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN pada kesempatan pertama. g. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya mengajukan klaim pencairan jaminan bank untuk untung Kas Negara sebagai Pengembalian Belanja tahun anggaran 2007 atau Pendapatan Lain-lain (Akun 423999) tahun anggaran 2008 apabila sampai dengan akhir hari kerja kelima KPPN tidak menerima Berita Acara Penyelesaian Pekejaan atau menerima Laporan wan-prestasi dari PAlKuasa PA. h. Penerbitan SP2D untuk pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makananllaukpauk, dan kegiatan sejenis lainnya secara kontraktual sebagaimana dimaksud diatas paling lambat tanggal 27 Desember 2007. (2) Dalam ha1 pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan akhir tahun anggaran 2007, diatur sebagai berikut: a. PNKuasa PA menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan terakhir paling lambat 5 (lima) hari kerja (diluar cuti bersama) sejak tanggal kontrak selesai. b. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya mengajukan klaim pencairan jaminan bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai Pengembalian Belanja tahun anggaran 2007 atau Pendapatan Lain-lain (Akun 423999) tahun anggaran 2008.
SPM DAK harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam kerja, sedangkan SP2D-nya harus diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007 pada jam kerja.
http://perpbn.multiply.com
SPM Pembagian Hasil Penerimaan PPh Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007 disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam keja, SP2D diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007. Pasal 7 (1) SPM Pembagian Penerimaan PBB Bagian Pemerintah Pusat untuk Pemerintah KabupatenlKota Tahun Anggaran 2007 yang belum pernah dicairkan harus sudah diterima di KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam keja dan SP2D-nya diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007. (2) SPM Pembagian Penerimaan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat untuk Pemerintah KabupatenIKota Tahun Anggaran 2007 yang belum pernah dicairkan harus sudah diterima di KPPN paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam keja dan SP2D-nya diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2007.
BAB IV PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN
UP yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP-kan dapat diajukan SPM-GUP Nihil (tertanggal 28 Desember 2007) atas beban tahun anggaran 2007 kepada KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2008 pada jam kerja.
SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, oleh KPPN diterbitkan SP2D-GUP Nihil dengan mencantumkan uraian tambahan pada SP2D "Pengesahan atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2007" dan dibubuhi stempel SPPD-GUP Nihil Tahun Anggaran 2007. Penerbitan SP2D-GUP Nihil atas beban tahun anggaran 2007 dilakukan paling lambat tanggal 10 Januari 2008 dan diberi tanggal penerbitan 28 Desember 2007.
http://perpbn.multiply.com
Sisa dana UP tahun anggaran 2007 yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun dalam rekening banklpos) oleh Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Ne~si-apada Bank PersepsilPos Persepsi sebagai Penerimaan Pengembalian UP Dana RupiahlDana PHLNlPengguna PNBP (MAP 81511118151121815113) paling lambat tanggal 28 Desember 2007. Pasalll (1) Saldo di rekening Bendahara Pengeluaran pada banklpos pada tanggal 28 Desember 2007 pukul 11.30 waktu setempat dipindahbukukan secara otomatis oleh banklpos ke Rekening Kas Negara pada Bank PersepsilPos Persepsi sebagai Penerimaan Pengembalian UP Dana RupiahlDana PHLNIPengguna PNBP (MAP 81511118151121815113). Selanjutnya banWkantor pos pemegang rekening Bendahara Pengeluaran menyampaikan Nota Debet kepada bendahara yang bersangkutan untuk kemudian 1 (satu) lembar fotokopinyalsalinannya disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran ke KPPN.
(2) Kepala KPPN agar memberitahukan kepada semua Pimpinan Bankl Kantor Pos dalam wilayah kejanya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Atas Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan fotokopilsalinan Nota Debet yang diterima dari Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Seksi Perbendaharaan melakukan pencocokan dengan data pada Seksi PersepsilBendaharaUmum.
(1) Sisa dana UP yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 dan UP yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP-kan sampai tanggal 7 Januari 2008, diperhitungkan pada dana DlPA tahun anggaran 2008. http://perpbn.multiply.com
(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dicatat dalam Kartu Pengawasan Kredit tahun anggaran 2007 dan 2008 serta dibukukan sebagai Penerimaan Pengembalian UP Tahun Anggaran yang Lalu (MAP 815114).
Apabila sisa dana UP akhir tahun anggaran 2007 tersebut diperhitungkan dengan dana DlPA tahun anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I), maka atas bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, Satuan KerjaIKuasa PA yang bersangkutan dapat mengajukan SPM-GUP atas beban DlPA tahun anggaran 2008. Pasal I 5 (1) Pengajuan SPM-GUP Nihil tertanggal 28 Desember 2007 yang sumber dananya sebagian/selumhnya berasal dari PHLN atas beban tahun anggaran 2007 hams sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2008 pada jam kerja. (2) Penerbitan SP2D-GUP Nihil atas SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal 28 Desember 2007, diatur sebagai berikut: a.
KPPN KBI menerbitkan SPPD-GUP Nihil berikut SP2D-RK Pengganti paling lambat tanggal 10 Januari 2008 serta harus sudah diterima KBI pada pukul 16.00 waktu setempat;
b.
KPPN Non-KBI menerbitkan SP2D-GUP Nihil berikut SPB paling lambat tanggal 10 Januari 2008, dan SPB harus sudah diterima KBI paling lambat tanggal 10 Januari 2008 pada pukul 16.00 waktu setempat;
c.
Untuk rnempercepat pengiriman SPB yang diterbitkan oleh KPPN Non-KBI tersebut mendahului pengiriman SPB asli, dimungkinkan untuk mengirimkan SPB melalui faksimili ke KPPN lnduk untuk segera ditenrskan ke KBI yang bersangkutan setelah dilegalisasi oleh Kepala KPPN Induk;
d.
KPPN Non-KBI Uji Coba (KPPN Non-KBI dalarn wilayah keja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Medan, Serang, Bandung, Ambon dan Jayapura) menerbitkan SP2D-GUP Nihii dan SPB paling lambat tanggal 10 Januari 2008; http://perpbn.multiply.com
e.
SPB dan Daftar SPB KPPN Non-KBI Uji Coba sebagaimana dimaksud pada huruf d, hams sudah diterima Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdit Dana Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 10 Januari 2008 pada pukul 14.00 waktu setempat, untuk dikompilasi dan dibcrat Surat Perintah Debet (SPD) serta dikirim ke KPBl pada pukul 16.00 WIB.
f.
Pengiriman SPB dan Daftar SPB KPPN Non-KBt Uji Coba sebagaimana dimaksud pada huruf e, menggunakan faksimili nomor (021) 3864779 danlatau e-mail dohokn@~erbendaharaan.so.id terlebih dahulu hams dikonfirrnasi melalui telepon nomor (021) 3864779 dan (021) 3449230 ext. 5407 dan 5408 atau 0811170774.
Daftar PengujiIDaftar Pengantar SP2D-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasai 9 dan Pasal 15 agar dibuat tersendiri.
Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (2) serta sisa dana UP yang belum disetor dan UP yang telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP-kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13, maka: 1.
KPPN melakukan pencatatan dan sekaligus menutup Kartu Pengawasan Kredit tahun anggaran 2007 Satuan KerjaIKuasa PA berkenaan dan disahkan Kepala Seksi Perbendaharaan.
2.
KPPN Percontohan agar melaksanakan penutupan dengan cara mencetak Kartu Pengawasan Kredit Satuan KerjalKuasa PA berkenaan dan disahkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan.
KPPN melakukan pembetulan LKP tanggal 28 Desember 2007 dengan menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari penerbitan SP2D-GUP Nihil pada tanggal 2 Januari sampai dengan 10 Januari 2008 dan harus sudah diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 10 Januari 2008.
http://perpbn.multiply.com
BAB V PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT Pasal I 9 Untuk pencairan SP2D mulai tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember 2007, KPPN setiap hari wajib menyampaikan perkiraan kebutuhan dana untuk hari berikutnya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
Pengisian dana pembayaran gaji Januari 2008 ke BO IllKantor Pos sebesar SP2D gaji bulan Januari 2008 dilakukan dengan Surat Perintah Transfer Kepala KPPN pada tanggal 28 Desember 2007.
Saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUNP), mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 28 Desember 2007 penihilannya dilaksanakan paling cepat pukul 16.30 waktu setempat dan paling lambat pukul 17.30 WIB. BAB VI PENGlRlMAN LAPORAN KAS POSlSl (LKP) KEPADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
(1) LKP (DA.05.07) dikirim secara lengkap setiap hari mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 28 Desember 2007 kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas e-mail Negara melalui alamat datik~~nd~erbendaharaan.ao.id atau melalui faksimili nomor (021 3524026. (021) 3524027, (021) 3840515, (021) 3840516, (021) 38'64779, dan (021j 3459619. (2) Tembusan LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaansetempat. http://perpbn.multiply.com
(3) Pengiriman laporan tersebut harus dikonfirrnasi terlebih dahulu melalui telepon nomor (021) 3860487, (021) 3456547, dan (021) 3449230 ext. 5402 dan 5404 atau sms ke 0811907080.
LKP harianlmingguan untuk tahun anggaran 2008 dibuat secara terpisah dari LKP perbaikan tahun anggaran 2007.
BAB VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1.
2.
3.
4. 5.
6.
Setelah seluruh SP2D Nihil diterbitkan, KPPN melakukan proses posting data transaksi paling lambat tanggal 11 Januari 2008; KPPN melakukan rekonsiliasi bank serta rekonsiliasi internal data dan laporan paling lambat tanggal 15 Januari 2008; Satuan Kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), untuk keperluan rekonsiliasi menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) ke KPPN terkait paling lambat tanggal 18 Januari 2008; Hasil rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 23 Januari 2008; Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 digunakan sebagai bahan untuk perbaikan data dan laporan oleh KPPN dan UAKPA; KPPN menyampaikan Laporan Keuangan SAU, SAKUN, dan ADK lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 25 Januari 2008.
(1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku penyusun Laporan Keuangan SAU dan SAKUN tingkat wilayah, melakukan penggabungan ADK SAU dan SAKUN yang disampaikan oleh KPPN di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 28 Januari 2008. http://perpbn.multiply.com
(2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyelesaikan rekonsiliasi data dan laporan dengan KPPN paling lambat tanggal 31 Januari 2008. (3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) untuk keperluan rekonsiliasi, menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait paling lambat tanggal 6 Februari 2008. (4) Hasil rekonsiliasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W diselesaikan paling lambat tanggal 11 Februari 2008. (5) Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan SAU dan SAKUN lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta Data GL SAU alamat e-mail dan SAKUN gabungan ke datakanwil@~erbendaharaan.~o.id danlatau ke ft~://ft~komda.~erbendaharaan.ao.id paling lambat tanggal 13 Februari 2008.
Laporan Keuangan Satuan Keja/lnstansi Tahun Anggaran 2007 yang telah direkonsiliasi dengan KPPN terkait (Seksi Verifikasi dan Akuntansi) disampaikan oleh tiap Satuan Kerja (UAKPA) bersangkutan ke Kantor WilayahIDinas Provinsi masing-masing selaku UAPPA-W paling lambat tanggal 1 Februari 2008 BAB Vlll
KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2007, KPPN diwajibkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI setempat, Bank PersepsilPos Persepsi, Pemda ProvinsilKabupatenlKota dan lnstansi terkait. (2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan daftar selisih yang masih ada.
SPM-GUP Nihil Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian NegaraILembaga disampaikan oleh Kementerian Luar NegerilKementerian http://perpbn.multiply.com
NegardLembaya ke KPPN dilampiri fotokopi faksimili SPTB (formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) dengan nilai tanpa batas sebagai pengganti kuitansi (bukti-bukti pembayaran), yang diketahui (ditandatangani dan distempel) oleh Kepala Biro Keuanganlpejabat yang berwzncnc, untuk NegerilKementerian itu pada Kementerian Luar NegaralLembaga masing-masing.
(1) SPM Pengesahan Badan Layanan Umum sampai
dengan triwulan IV tahun anggaran 2007 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2008 pada jam keja.
(2) KPPN menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana PNBP atas beban tahun anggaran 2007 dilakukan paling lambat tanggal 10 Januari 2008 dan diberi tanggal penerbitan 28 Desember 2007. (3) Apabila realisasi penerimaan PNBP Pendapatan Operasional Badan Layanan Umum dan Pendapatan Non-Operasional Badan Layanan Umum melebihi target yang ditetapkan dan belum digunakan pada tahun anggaran 2007, dana tersebut dapat digunakan pada tahun anggaran 2008 dengan melakukan revisi DlPA untuk menambah pagu anggaran untuk Tahun Anggaran 2008 yang diajukan oleh MenterilPimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Kepala KPPN diminta agar memberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Kepala KantorISatuan Kerjallnstansi Pengguna PNBPI Badan Layanan UrnumIKepala BiroIBagian Keuangan ProvinsiIKabupatenlKota, Pimpinan Kantor Bank Indonesia, Pimpinan BanWKepala Kantor Pos mitra kerja, di wilayah kerja masing-masing. BAB IX KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tidak berlaku bagi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran http://perpbn.multiply.com
negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPPN Khusus Jakarta VI, dan KPPN Khusus Banda Aceh.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
PERAWRAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A M NOMOR PER- 73 IPBR007 TENTANG L A N G W - L A N G W MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007
& D
DEPARTEMENILEMBAGA .....................................................................................
....................................................................................................................... SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NIP Jabatan
........................................................ (1) ..............................................................(2) : Pejabat Pembuat Komitmen ...............(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.
Perhitungan yang terdapat pada
.........(4)........... bulan ........(5) ........ bagi Satuan
.........(3) ......... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja ................ (3) ........... Kerja
2.
Apabila
di
kemudian
hari
terdapat
kelebihan
atas
pembayaran
honorariumlvakasiluang makan PNSluang lembur*) tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
.......................... (61,
........................ (7) a.n. PAIKuasa PA Pejabat Pembuat Komitnien......(3)...... ...................... (8) Nama Lengkap NIP *) coret yang tidak perlu
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
r perhitungan pembayaran honorariurnlvakasiluang rnaka
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 73 IPBRCQ7 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007
SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN Pada hari ini, ........(1) ......... tanggal ..........(2) ........., bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah ini: I.
Nama Jabatan
........(3).........,
......(4) ..... : PNKuasa PNPejabat Pembuat Komitmen .....(5) .........
:
Berdasarkan SK ......(6). ...... Tanggal ......(7). .... Nomor ......(8). ..... selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA II. Nama : .........(9).......... Jabatan : .........(10). ....... Selanjutnya disebut PlHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PlHAK dan atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
Dengan ini menyepakati hal-ha1 sebagai berikut: 1.
PlHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp...(1I ) .... (dengan huruf) atas pembayaran pekerjaan...( I 2). ...., yang penyelesaiannya tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.
2. PlHAK PERTAMA membayar tagihan PlHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM-LS setelah menerima Jaminan Bank ...(13)..... tanggal ...( 14)... Nomor.. ....(15)......
3.
Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak, PlHAK PERTAMA wajib membuat Berita Acara Penyelesaian Pekejaan dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN.. ....(16)...., paling lambat 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk hari liburlcuti bersama) sejak kontrak selesai.
4.
Dalam ha1 PlHAK PERTAMA tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala KPPN.. ....(16).. .., sebagaimana dimaksud pada butir 3, PlHAK KEDUA menyetujui Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh Kepala KPPN berdasarkan Surat Kuasa Nomor......( I 7). .....tanggal.. ....(1 8). ....... untuk untung Kas Negara.
5.
Dalam ha1 terjadi wan-prestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua, PlHAK PERTAMA wajib membuat pernyataan wan-prestasi dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN.. .(16).... http://perpbn.multiply.com
6.
Berdasarkan pernyataan wan-prestasi sebagairnana dirnaksud pada butir 5, Kepala KPPN.. .(I 6). ...berdasarkan Surat Kuasa Nornor.. ....(I 7). .....tanggal.. ....(l8). . rnencairkan Jarninan Bank untuk untung Kas Negara.
7.
Perselisihan yang tirnbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pernbayaran ini, tidak rnenunda pencairan Jarninan Bank yang dilakukan oleh Kepala KPPN.
Dernikian Surat Perjanjian Pernbayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PlHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagairnana tersebut diatas, dibuat dalarn rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan rnernpunyai kekuatan hukurn yang sarna.
Pihak Pertarna PAfKuasa PAfPejabat Pernbuat Komitmen
Narna NIP
Pihak Kedua PirnpinanlDirektur ....(21).. ...
...........(20).........................
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 73 /PB/2007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH D A M MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007
SURAT KUASA Nomor :........(1)................. Yang bertanda tangan dibawah ini: I.
: .............. .(2).................................... : PAIKuasa PAlPejabat Pembuat Komitmen .............(3)............ . Beidasarkan SK ....... .(4).. ....... tanggal .........(5)........ nomor........(6).......
Nama Jabatan
rnernberikan kuasa kepada: II.
Nama NIP Jabatan
: ................ (7)................... : ............... .(8).. ................. : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .............(9)............
untuk rnencairkan Jaminan Bank: 1.
Bank
:
(10)
2.
Tanggal Jaminan Bank
:
(11)
3.
Nornor Jaminan Bank
:
(12)
4.
Senilai
:
Rp ........... (13) ............ (dengan huruf)
5.
Untuk Pekerjaan
:
(14)
6.
Sesuai dengan Kontrak tanggal dan nomor
:
(15)
Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagairnana mestinya. ..........(16).. ......,....Desember 2007 Yang memberi kuasa Kuasa PAIPejabat Pembuat Komitrnen (19)
Yang rnenerima kuasa Kepala KPPN (77)
Meterai (. ...............(18) .................... )
................. 1
Mengetahui: PimpinanlDirektur....(21)........
http://perpbn.multiply.com
PETUhJUK PENGISIAN SURAT KUASA
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 73 IPBR007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA KHUSUS UNTUK PERWAKILAN Dl LUAR NEGERI NOMOR: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ISPTBI
12007
DEPARTEMENILEMBAGA NAMNKODE SATUAN KERJA TANGGAL DAN NOMOR DlPA KODE FUNGSllSUBFUNGSllPROGRAM : KODE KEGIATANISUBKEGIATAN KLASlFlKASl BELANJA
Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa PA Satuan Kerja ................ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut: No.
MAK
Penerima
Uraian
Bukti Tanggal
Nomor
VS
Jumlah Eq'J Eq'J Ru iah US$
Jumlah Bukti-bukti di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja......................... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
....................................... PNKuasa PAlPejabat Pembuat Komitrnen,
Nama NIP http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-01/PU/2007 NOMOR PER-74/PB/2007 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN REKONSIUASI PENARIKAN DANIATAU PEMBAYARAN PINJAMAN DANIATAU HIBAH LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pinjaman danlatau hibah luar negeri yang efektif dan efisien, diperlukan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); b. bahwa dalarn pelaksanaan SPI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP); c. bahwa dalam rangka rnengirnplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri khususnya pengaturan mengenai penyampaian dokumen Aplikasi Penarikan Dana (APD)~Withdrawal Application (WA) dan dokumen Realisasi PenarikanlNotice o f Disbursement(NOD) yang di perlukan sebagai dokumen surnber untuk proses pelaksanaan SAUP, diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci; d. bahwa berkenaan dengan huruf a, b, dan c, perlu pengaturan terpadu di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan dl perlu menetapkan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Rekonsiliasi Penarikan
danlatau Pembayaran Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri
http://perpbn.multiply.com
555
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman danfatau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman danfatau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman danfatau Hibah Luar Negeri; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Keja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kej a Departemen Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN REKONSIUASI PENARIKAN DANfATAU PEMBAYARAN PINJAMAN DANfATAU HIBAH LUAR NEGERI.
http://perpbn.multiply.com
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemberi Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PPHLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mernberikan pinjaman1 hibah kepada pemerintah. 2.
Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PLN adalah setiap penerimaan negara baik dalarn bentuk devisa danlatau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang danlatau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjarnan luar negeri yang harus dibayar kernbali dengan persyaratan tertentu.
3. Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut HLN adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa danlatau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalarn bentuk barang danlatau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak dibayar kembali.
4. Naskah Perjanjian Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut NPPHLN adalah naskah perjanjian danlatau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjarnan danlatau Hibah Luar Negeri antara pemerintah dengan PPHLN. 5. Letter o f Crediit, yang selanjutnya disebut L/C, adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) untuk membayar kepada eksportir (beneficiaryl sepanjang mernenuhi persyaratan L/C. 6. Pembayaran Langsung (Direct PaymenP), yang selanjutnya disebut PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas perrnintaan Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (Withdrawal Application) kepada PPHLN untuk mernbayar langsung kepada rekananlpihak yang dituju.
http://perpbn.multiply.com
7. Rekening Khusus (Special Account), yang selanjutnya disebut Reksus, adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya untuk menampung sementara dana pinjaman danlatau hibah luar negeri tertentu berupa dana awal rekening khusus (initial deposit) untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian (replenishmenq kepada PPHLN. 8. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Pre-Financing)
adalah pembayaran yang dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang dilakukan terlebih dahulu melalui Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) danlatau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerima Penerusan Pinjaman untuk pembiayaan kegiatan. 9. Dana Awal Rekening Khusus (Initial Deposiq adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh PPHLN atas permintaan Menteri Keuangan danfatau kuasanya yang besamya telah ditetapkan dalam NPPHLN.
10. Replenishmentadalah penggantian dana pada dana awal Reksus (In&# DepsR) yang bersumber dari PPHLN akibat adanya penggunaan dana dalam membiayai kegiatan selama periode tertentu. 11. Surat Kuasa Pembebanan, yang selanjutnya disebut SKP adalah surat kuasa dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia untuk membayar realisasi pencairan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui 4 C dengan tata cara PL. 12. Aplikasi Penarikan Dana ( Withdrawal Application), yang selanjutnya disebut APD adalah surat permintaan pencairan pinjaman danlatau hibah kepada PPHLN. 13. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dipinjamkan kembali oleh Pemerintah dengan penerima penerusan pinjaman. 14. Notiice of Disbursement, yang selanjutnya disebut NOD adalah dokumen yang menunjukkan PPHLN telah melakukan penyaluran pinjaman. 15. WHdrawal Authorization adalah dokumen yang menunjukkan PPHLN telah melakukan penyaluran pinjaman.
http://perpbn.multiply.com
16. Disburement Auh9orilation adalah, yang selanjutnya disebut DA, dokumen yang menunjukkan PPHLN telah melakukan penyaluran pinjaman. 17. Cbvering Letter adalah surat pengantar permintaan pencairan pinjaman danlatau hibah kepada PPHLN. 18. Reimbursement Rekening Sub-BUN adalah penggantian
dana yang kegiatannya dilakukan terlebih dahulu melalui rekening BUN danlatau Rekening Kas Negara. BAB I 1 PENARIKAN PINJAMAN DANIATAU HIBAH LUAR NEGERI Pasal 2 Penarikan PHLN dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pembukaan LC, b. PL;
c. Reksus; d. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan. BAB I11 PENYAMPAIAN DOKUMEN PENARIKAN PINJAMAN DANJATAU HIBAH LUAR NEGERI
Penyampaian dokumen penarikan PHLN yang dilakukan dengan cara Pembukaan 4 C adalah sebagai berikut: a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta V I menyampaikan tembusan SKP kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. b. Untuk pinjaman danlatau hibah yang diteruspinjamkan, KPPN Khusus Jakarta V I menyampaikan pula tembusan SKP kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. c. Khusus untuk KPPN Khusus Banda Aceh, menyampaikan tembusan SKP kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
http://perpbn.multiply.com
Penyampaian dokumen penarikan PHLN yang dilakukan dengan cara PL adalah sebagai berikut: a. KPPN Khusus Jakarta V I menyampaikan tembusan Covefig letter APD kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; b. Untuk PLN dan HLN yang diteruspinjamkan, KPPN menyampaikan pula tembusan Khusus Jakarta V I Cbvering Letter APD kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Khusus untuk KPPN Khusus Banda Aceh, menyampaikan tembusan Cbvering Letter APD kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Pasal 5 Penyampaian dokumen penarikan PHLN dengan cara Reksus adalah sebagai berikut: a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan tembusan APD Dana Awal Reksus (Initial kposiit) Replenishment Reksus dan Reimbursement Rekening Sub-BUN Dana Talangan Reksus kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. b. Untuk pinjaman danlatau hibah yang diteruspinjamkan, Direktorat PKN menyampaikan pula ternbusan APD Dana Awal Reksus (Initial LkposiQ Replenishment Reksus dan Reimbursement Rekening Sub-BUN Dana Talangan Reksus kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Penyampaian dokumen penarikan PHLN dengan cara Penggantian Pembiayaan Pendahuluan adalah sebagai berikut: a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan tembusan APD Reimbursement Rekening BUN danlatau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerusan Pinjaman kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. http://perpbn.multiply.com
b. Untuk pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan,
Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pula tembusan APD Reimbursement Rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerusan Pinjaman kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. BAB IV PENYAMPAIAN DOKUMEN REAUSASI PENARIKAN PINJAMAN DANJATAU HIBAH LUAR NEGERI
Penyampaian dokumen pemberitahuan realisasi penarikan dana yang diterima dari lender yang berupa NOD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah sebagai berikut: a. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan NOD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterima dari PPHLN kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan KPPN Khusus Banda Aceh; b. Untuk pinjaman danlatau hibah yang diteruspinjamkan, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan pula NOD kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Semua dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disampaikan setiap hari Senin pada tiap minggu yang bersangkutan. BAB V
REKONSIUASI DATA PENARIKAN DAN PEMBAYARAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
(1)
Rekonsiliasi data untuk peningkatan akurasi data dan kelengkapan dokumen penarikan dana PHLN dilakukan antara Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, KPPN Khusus Jakarta VI, KPPN Khusus Banda Aceh, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. http://perpbn.multiply.com
(2)
(3)
Rekonsiliasi data penarikan dan pembayaran PHLN dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan dokumen penarikan dana PHLN. Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh instansi-instansi sebagai berikut : a. b. c. d.
(4)
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan KPPN Khusus Jakarta VI.
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengkwrdinasikan pelaksanaan rekonsiliasi.
Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara 4 C dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui L/C dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan KPPN Khusus Jakarta V I paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; b. Untuk pinjaman danlatau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. Pasal 10 Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara PL dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui PL dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan KPPN Khusus Jakarta VI paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; b. Untuk pinjaman danlatau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; http://perpbn.multiply.com
c. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut.
Pasall1 Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara Reksus dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui Rekening Khusus dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; b. Untuk pinjaman danfatau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. Pasal 12 Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara Penggantian Pembiayaan Pendahuluan dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui Penggantian Pembiayaan Pendahuluan dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. b. Untuk pinjaman danfatau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
c. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. Pasal 13 Rekonsiliasi data realisasi Pembayaran Cicilan Pokok, Bunga, dan Biaya PHLN dilakukan sebagai berikut: http://perpbn.multiply.com
a. Rekonsiliasi data realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya PHLN dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling kurang satu kali dalam 1(satu) bulan; b. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN W N - W N Pasal 14 Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atau Direktur Jenderal Perbendaharaan sewaktu-waktu dapat rnengusulkan dilakukannya peninjauan kembali/penyesuaian Peraturan Bersarna ini dengan mempertirnbangkan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bersarna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengurnurnan Peraturan bersama ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2007 DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG ttd RAHMAT WALUYANTO NIP 060075777
DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-78lPB12007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAANNEGARAKHUSUSBANDAACEH DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa . tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2007 dan persiapan peluncuran programlkegiatan bagi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias Tahun Anggaran 2007, maka untuk rneningkatkan disiplin pengelolaan keuangan dan untuk menjaga kesinambungan mekanisme pernbayaran, jadual penyetoran penerimaan dan pengeluaran negara harus diatur sesuai dengan ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya;
c.
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Banda Aceh;
1.
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); http://perpbn.multiply.com
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4662) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 122);
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-661PB12005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS BANDA ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: http://perpbn.multiply.com
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pernerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Dailar lsian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh MenteriIPimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umurn Negara. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2008, yang selanjutnya disebut DIPA-L Tahun Anggaran 2008 adalah dokurnen pelaksanaan anggaran dari peluncuran programlkegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang dibiayai dari sisa anggaran belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2008. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang bewenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kernenterian NegaralLembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang rnemperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang dalam rangka pelaksanaan belanja APBN pada Kementerian NegaraILembaga danlatau Satuan Kerja selaku PAlKuasa PA. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku ~enbaharaUmurn Negara, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
9.
Rekening Kas Urnum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan http://perpbn.multiply.com
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara danlatau membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 10. Treasury Single Account (TSA) adalah satu rekening dimana semua penerimaan negara masuk dan semua pengeluaran negara dibayar dari rekening tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk dapat melaksanakan pengelolaan kas yang baik. 11. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. 12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada BUN atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. 13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada bank operasionallkantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.
14. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan dilakukan melalui Kerja yang tidak mungkin mekanisme pembayaran langsung. 15. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 16. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito. http://perpbn.multiply.com
Surat Perintah Mernbayar Tarnbahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PNKuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu UP dan membebani MAK transito. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah SPM yang diterbitkan oleh PAIKuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. Surat Perintah Mernbayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah SPM Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah SPM Penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh Kuasa PA pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kusa PNPejabat Pernbuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran untuk pembayaran honorarium, remunerasi, vakasi, uang makan, dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. BAB II PENGELUARAN ANGGARAN
Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, dan SPMLS yang dananya bersumber dari DIPA BRR NADNias ditetapkan sebagai berikut:
http://perpbn.multiply.com
a. SPM-GUP dan SPM-UP harus sudah diterirna KPPN Khusus Banda Aceh paling larnbat tanggal 7 Desernber 2007 pada jam kerja; b. SPM-TUP harus sudah diterirna KPPN Khusus Banda Aceh paling larnbat tanggal 12 Desernber 2007 pada jam kerja;
c.
(2)
(3)
SPM-LS harus sudah diterirna KPPN Khusus Banda Aceh paling larnbat tanggal 14 Desernber 2007 pada jam kerja.
Penerbitan SP2D-GUP, SP2D-UPTTUP, dan SP2D-LS oleh KPPN Khusus Banda Aceh diatur sebagai berikut: a.
SP2D-GUP dan SP2D-UP diterbitkan paling larnbat tanggal 10 Desernber 2007 pada jam kerja;
b.
SP2D-TUP diterbitkan paling larnbat tanggal 14 Desernber 2007 pada jam kerja;
c.
SP2D-LS diterbitkan paling larnbat tanggal 18 Desernber 2007 pada jam kerja.
Penerbitan SP2D untuk pernbayaran biaya perneliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada akhir tahun anggaran; b. Untuk rnasa perneliharaan sarnpai dengan tanggal 31 Desernber 2007, biaya perneliharaannya dapat dibayarkan dengan dilarnpiri fotokopi jarninan bank yang telah disahkan oleh PNKuasa PA minimal sebesar jurnlah tagihan dan rnasa berlakunya berakhir bersarnaan dengan rnasa perneliharaan; c. Untuk rnasa perneliharaan yang rnelarnpaui Tahun Anggaran 2007, apabila akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2007, biaya perneliharaannya dibayarkan paling larnbat pada tanggal 18 Desember 2007 dengan dilarnpiri fotokopi jarninan bank yang telah disahkan oleh PNKuasa PA minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan rnasa perneliharaan dengan mencanturnkan tanggal dan nornor jarninan bank pada uraian SPM berkenaan; d. Jarninan bank sebagairnana dirnaksud pada huruf b dan c dicairkan segera oleh PNKuasa PA apabila terjadi wan-prestasi; http://perpbn.multiply.com
e. Untuk masa pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2007, tapi belum sempat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2007, biaya pemeliharaannya dapat dibayarkan sepanjang dananya dialokasikan dalam DIPA-UDIPA Tahun Anggaran 2008. (4)
Pembayaran honorarium, remunerasi dan uang lembur bulan Desember 2007 dibayarkan pada bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(5)
Pembayaran Langsung untuk pekerjaan beban Rekening Khusus (RK) bagi pinjaman dan hibah luar negeri yang belum 'closing date', KPPN Khusus Banda Aceh hams menyampaikan SPPD-RK kepada Kantor Bank Indonesia paling lambat tanggal 18 Desember 2007 pukul 16.00 waktu setempat.
(1)
Pengajuan SPM-LS kepada KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat tanggal 14 Desember 2007 pada jam kerja untuk pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makananllauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekejaannya baru dapat dibuat tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 diatur sebagai berikut: a.
Pelaksanaan peketjaan harus sudah selesai 100% pada akhir Tahun Anggaran;
b. PAlKuasa PA melampirkan: I) Surat Perjanjian Pembayaran antara PAlKuasa PA dengan pihak ketigalrekanan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini; '
2) Asli jaminan bank, yang masa berlakunya berakhir sampai dengan kontrak berakhir, dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah tagihan dan dengan masa pengajuan klaim selama 30 hari; 3) Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN Khusus Banda Aceh untuk
mencairkan
jaminan
bank
dengan
http://perpbn.multiply.com
rnenggunakan formulir sebagairnana dalarn Larnpiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut di atas harus sudah diterirna KPPN Khusus Banda Aceh paling larnbat 5 (lirna) hari kerja (diluar cuti bersarna) sejak kontrak selesai. d. Kepala KPPN Khusus Banda Aceh wajib meneliti keabsahan jarninan bank dengan rnelakukan konfirmasi kepada bank penerbit. e. Dalam ha1 jarninan bank tidak sah, KPPN Khusus Banda Aceh mengembalikan SPM-LS berkenaan. f.
PAlKuasa PA wajib rnernbuat pemyataan wanprestasi apabila pihak ketiga wan-prestasi dan rnenyarnpaikannya kepada Kepala KPPN Khusus Banda Aceh pada kesempatan pertarna.
g. Kepala KPPN Khusus Banda Aceh pada hari kerja berikutnya rnengajukan klaim pencairan jarninan bank untuk untung Kas Negara sebagai pengernbalian belanja Tahun Anggaran 2007 atau pendapatan lain-lain (Akun 423999) Tahun Anggaran 2008 apabila sarnpai dengan akhir hari kerja kelirna KPPN Khusus Banda Aceh tidak rnenerirna Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau rnenerirna Laporan wan-prestasi dari PAlKuasa PA. h. Penerbitan SP2D untuk pekejaan fisik, perneliharaan gedung, penyediaan rnakananllauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya secara kontraktual sebagairnana dirnaksud di atas paling larnbat tanggal 18 Desernber 2007. (2)
Dalarn ha1 pelaksanaan pekerjaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan 100% sarnpai dengan akhir Tahun Anggararr 2007, diatur sebagai berikut: a.
PAIKuasa PA rnenyarnpaikan laporan tertulis tingkat kernajuan penyelesaian pekejaan terakhir paling larnbat 5 (lima) hari kerja (diluar cuti bersama) sejak tanggal kontrak selesai.
b. Kepala KPPN Khusus Banda Aceh pada hari keja berikutnya rnengajukan klairn pencairan jarninan bank untuk untung Kas Negara sebesar yang tidak dapat persentase pekejaan diselesaikan berdasarkan laporan sebagairnana http://perpbn.multiply.com
dimaksud pada huruf a, sebagai pengembalian belanja Tahun Anggaran 2007 atau Pendapatan Lain-Lain (Akun 423999) Tahun Anggaran 2008. BAB Ill PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN Pasal4 UPKUP yang telah digunakan, dapat diajukan SPM GUP Nihil paling lambat tanggal 17 Desember 2007 pada jam kerja atas beban Tahun Anggaran 2007.
SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, oleh KPPN Khusus Banda Aceh diterbitkan SP2D-GUP Nihil paling lambat tanggal 18 Desember 2007.
Sisa dana UPITUP Tahun Anggaran 2007 yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun dalam rekening banWpos) oleh Bendahara Pengeluaran disetorkan kembali ke Rekening Kas Negara pada Bank PersepsilKantor Pos Persepsi sebagai Penerimaan Pengembalian UP Dana RupiahlDana PHLN (MAP 8151111815112) paling lambat tanggal 28 Desember 2007.
(1) Sisa dana UPKUP yang ada di rekening Bendahara Pengeluaran pada banWpos pada tanggal 28 Desember 2007 pukul 11.30 waktu setempat dipindahbukukan secara otomatis oleh banWpos ke Rekening Kas Negara pada Bank PersepsilKantor Pos Persepsi sebagai Penerimaan Pengembalian UP Dana RupiahlDana PHLN (MAP 8151111815112). (2) BanWKantor Pos pemegang rekening Bendahara Pengeluaran menyampaikan Nota Debet kepada bendahara yang bersangkutan untuk kemudian I(satu) lembar fotokopinyalsalinannya disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran ke KPPN Khusus Banda Aceh. (3) Kepala KPPN Khusus Banda Aceh agar memberitahukan kepada semua Pimpinan BanWKantor Pos dalam wilayah kerjanya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). http://perpbn.multiply.com
(1) UP/TUP yang sampai dengan tanggal 18 Desember 2007 telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP Nihilkan, dan sisa dana UP/Tl.JPyang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 diperhitungkan pada dana DIPA-L Tahun Anggaran 2008. (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dicatat dalam Kartu Pengawasan Kredit Tahun Anggaran 2007 dan 2008 serta dibukukan sebagai Penerimaan Pengembalian UP Tahun Anggaran yang Lalu (MAP 815114).
Apabila sisa dana UP/TUP akhir Tahun Anggaran 2007 tersebut diperhitungkan dengan dana DIPA-L Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka atas bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, Satuan KerjalKuasa PA yang bersangkutan dapat mengajukan SPM-GUP atas beban DIPA-L Tahun Anggaran 2008.
Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta UPrrUP yang telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP Nihil-kan dan sisa dana UP/TUP yang belum disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I), maka KPPN Khusus Banda Aceh melakukan penutupan dengan cam mencetak Kartu Pengawasan Kredit Tahun Anggaran 2007 Satuan KerjaIKuasa PA berkenaan dan disahkan Kepala Seksi Penyaluran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. BAB IV PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT Pasalll Untuk pencairan SP2D mulai tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 18 Desember 2007, KPPN Khusus Banda Aceh setiap hari wajib menyampaikan perkiraan kebutuhan dana untuk hari berikutnya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
http://perpbn.multiply.com
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
Kepala KPPN Khusus Banda Aceh diminta agar memberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini secepatnya kepada Kepala Satuan KerjaIKuasa PA di lingkungan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Pimpinan Kantor Bank Indonesia, Pimpinan Bank mitra kerja, dan Kepala Kantor Pos di wilayah kerjanya. BAB VI KETENTUANPENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL P E R B E N D A H A W NOMOR PER- 78 IPBR007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUKKANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA KHUSUSBANDAACEH
I
DEPARTEMENILEMBAGA
............................................................................
................................................................................................................. .................................................................................................................... -- - -------------*
*
mw
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini : Narna
.................................................................... (1)
NIP
.................................................................... (2)
Jabatan
Pejabat Pernbuat Kornitrnen ..................... .(3)
:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.
Perhitungan yang terdapat pada
.............(4) ......... ..bulan ...............(5) ..............
bagi Satuan Kerja ..........(3)........telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja .............(3) ............... 2.
Apabila
di
kernudian
hari
terdapat
kelebihan
atas
pernbayaran
honorariurnlrernunerasilvakasiluangrnakan PNSluang lembur*) tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara. Dernikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya.
..................(S), ....................(7) a.n. PAIKuasa PA Pejabat Pernbuat Kornitrnen .......(3)..........
..........................(8) Nama Lengkap NIP *) coret yang tidak perlu
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
No. (1)
Uraian Isian
Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat.
(2) Diisi dengan NIP penanda tangan surat. (3)
Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan.
(4)
Diisi dengan daftar perhitungan pernbayaran honorariurnlremunerasil vakasiluang makan PNSIuang lembur.
(5)
Diisi dengan bulan pembayaran yang dimintakan.
(6)
Diisi dengan ternpat penandatanganan surat.
(7) Diisi dengan tanggal penandatanganan surat. (8)
Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempellcap dinas.
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 78 IPB12007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUKKANTORPELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUSBANDAACEH
SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN
Pada hari ini, ......(I ) ...... tanggal ......(2). ......., bertempat di ...(3).. . , kami yang bertanda tangan'di bawah ini: I.
Nama Jabatan
............(4)
: PAJKuasa PAIPejabat Pembuat Komitmen ......(5)......
Berdasarkan SK .......(6)......... tanggal ...........(7)............ Nomor ............(8) Selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA II. Nama .............(9) Jabatan : ...........(10)........ Selanjutnya disebut PlHAK KEDUA PlHAK PERTAMA DAN PlHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PlHAK dan atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Dengan ini menyepakati hat-ha1 sebagai berikut: 1
PlHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp...(11)... (dengan huruf) atas pembayaran pekerjaan ...( 12)....., yang penyelesaiannya tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.
2.
PIHAK PERTAMA membayar tagihan PlHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM-LS setelah menerima Jaminan Bank .......(13) ....... tanggal ......(14)....... Nomor .........(15)........
3.
Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak, PlHAK PERTAMA wajib membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN .....(16)..., paling lambat 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk hari liburlcuti bersama) sejak kontrak selesai.
4.
Dalam ha1 PlHAK PERTAMA tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala KPPN ....(16)....., sebagaimana dimaksud pada butir 3, PlHAK KEDUA menyetujui Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh Kepala KPPN berdasarkan Surat Kuasa Nomor .....(l7).. .....tanggal.. ......(18)....... untuk untung Kas Negara. http://perpbn.multiply.com
5.
Dalarn ha1 tejadi wan-prestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua, PlHAK PERTAMA wajib rnernbuat pernyataan wan-prestasi dan rnenyarnpaikannya kepada Kepala KPPN ...(16)....
6.
Berdasarkan pemyataan wan-prestasi sebagairnana dirnaksud pada butir 5, Kepala KPPN ...( 16).... berdasarkan Surat Kuasa Nornor ....( 17)... tanggal ....(18).... rnencairkan Jarninan Bank untuk untung Kas Negara.
7. Perselisihan yang tirnbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pernbayaran ini, tidak rnenunda pencairan Jarninan Bank yang dilakukan oleh Kepala KPPN. Demikian Surat Perjanjian Pernbayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PlHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagairnana tersebut diatas, dibuat dalarn rangkap 2 (dua) asli masing-masing berrnaterai cukup untuk PARA PlHAK dan mernpunyai kekuatan hukurn yang sama. Pihak Pertarna PAlKuasa PAIPejabat Pernbuat Kornitrnen
Pihak Kedua PirnpinanlDirektur ...(21)....
Narna .. NIP
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN
nda tangan pejabat PAlKuasa PAlPejabat Pembuat
I http://perpbn.multiply.com
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 78 IPBn007 TENTANG LANGKAH-LANGKAH D M MENGHADAPI AKHlR TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUKKANTORPELAYANANPERBENDAHARAANNEGARA KHUSUSBANDAACEH
SURAT KUASA Nornor : .................(1).......... Yang bertanda tangan di bawah ini: I.
II.
............(2). ....................
Narna Jabatan
:
Narna NIP Jabatan
: ............ (7). ........................ : ............(8)...................... : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ......(9). .....
: PNKuasa PAlPejabat Pernbuat Kornitrnen ............(3)..............
Berdasarkan SK .......(4).. .... tanggal ........(5)....... Nornor .......(6)
Untuk rnencairkan Jarninan Bank: 1. Bank 2. Tanggal Jarninan Bank 3. Nornor Jarninan Bank 4. Senilai 5. Untuk Pekerjaan 6. Sesuai dengan Kontrak tanggal dan nomor
(10) (11) (12) Rp ..............(13) ........... (dengan huruf) (14) (15)
Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagairnana mestinya.
................(16) ......., .... Desernber 2007 Yang rnenerirna kuasa Kepala KPPN
Yang rnernberi kuasa Kuasa PNPejabat Pernbuat Kornitrnen (19)
Rp6.00 (.......................(20)....................1 Mengetahui, PirnpinanlDirektur .... (21)
............
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT KUASA
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-84lPBl2007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menirnbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan, Dana Alokasi Urnurn disalurkan dengan cara pernindahbukuan dari Rekening Kas Urnurn Negara ke Rekening Kas Urnurn Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan, sebelurn ditetapkannya Rekening Kas Urnurn Negara dan Rekening Kas Urnurn Daerah, penyaluran Dana Perirnbangan dilakukan rnelalui Rekening Bendahara Urnum NegaralKas Negara ke Rekening Kas Daerah;
Mengingat
:
c.
bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara telah rnenetapkan Rekening Kas Urnurn Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1151PMK.0612006 tentang Penetapan Rekening Kas Urnurn Negara;
d.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nornor 82lPMK.0512007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Urnurn Negara, Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalarn rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
e.
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu rnenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Urnum (DAU) Melalui Rekening Kas Urnurn Negara;
I. Undang-Undang
Nornor
1 Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, http://perpbn.multiply.com Tarnbahan Lembaran
583
Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.0612006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82lPMK.0512007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA.
BAB l KETENTUAN UMUM
Dalarn Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dirnaksud dengan: 1.
Pernerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Pernda adalah Gubemur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.
Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pernerataan kernampuan keuangan antardaerah untuk rnendanai kebutuhan daerah dalarn rangka pelaksanaan desentralisasi.
3.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DlPA DAU, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
http://perpbn.multiply.com
MenteriIPimpinan Lembaga serta disahkan oleh Dlrektur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pencairan DAU serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 4.
DlPA Dana Penyeimbang DAU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pencairan Dana Penyeimbang DAU serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
5.
DlPA Dana Tunjangan Kependidikan adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterilPimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pencairan Dana Tunjangan Kependidikan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
6.
Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran, yang PAlKuasa PA, adalah selanjutnya disingkat MenteriIPimpinan Lembaga atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negaral Lembaga yang bersangkutan.
7.
Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umurn Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh GubemurlBupatiMlalikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9.
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal PerbendaharaanlDirektur Pengelolaan Kas NegaralKepala Subdirektorat Kas Umum Negara yang berwenang menandatan~anisurat-surat pencairan dana atas beban Rekening KGUmum ~ e ~ a r a .
10. Surat p rmintaan Pembayaran DAU, yang selanjutnya d i s i n g d SPP DAU, adalah dokumen yang dibuatlditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran DAU dan disampaikan http://perpbn.multiply.com
kepada PAlKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar berkenaan. Surat Perintah Membayar Langsung DAU, yang selanjutnya disingkat SPM-LS DAU, adalah surat perintah membayar langsung kepada Pemda yang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk mencairkan DAU. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM-LS DAU. Kuitansi adalah tanda terima sejumlah uang atas pencairan DAU dari Kuasa BUN Pusat yang diterima oleh Pemda bermeterai cukup (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Surat Pemyataan Ringkasan Penggunaan Dana adalah suatu daftar yang berisi pernyataan PAlKuasa PAlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan atas kegiatan transaksi-transaksi belanja negara (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Daftar Penerima DAU adalah suatu daftar yang berisi nama jabatan GubernurlBupatiNValikota, jumlah uang, nomor dan nama rekening, nama bank (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). BAB II PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa PA pencairan DAU menerbitkan surat keputusan penunjukkan pejabat yang ditunjuk sebagai: a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanjalpenanggung jawab anggaran kegiatanlpembuat komitrnen, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen; b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, http://perpbn.multiply.com
yang seianjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM. (2) Tembusan surat keputusan penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan dilengkapi bukti identitas din pejabat yang bersangkutan, antara lain Nama, NIP, PangkatIGolongan Ruang, Jabatan, KantorlSatuan Kerja, Cap dinas KantorISatuan Kerja, dan Spesimen Tanda Tangan. BAB Ill PROSEDUR PENERBITAN SPM
(1)
Daftar Alokasi DAU bulanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar penerbitan SPM-LS DAU.
(2)
Berdasarkan Daftar Alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembuat Kornitmen membuat dan menandatanganiSPP DAU dan Daftar Penerima DAU.
(3)
Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP DAU dilampiri Daftar Penerima DAU dan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana kepada Pejabat Penandatangan SPM.
(4)
Jumlah dana yang tercantum dalam DlPA DAU merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
(I)Pejabat Penandatangan SPM melakukan perneriksaan atas SPP DAU sebagai berikut: a. pemeriksaan keabsahan DlPA DAU; b. pemeriksaan Daftar Penerima DAU; c. perneriksaan
Surat Penggunaan Dana; dan
Pemyataan
Ringkasan
d. pemeriksaan kesesuaian tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dengan spesimen yang diterima. http://perpbn.multiply.com
(2)
Pejabat Penandatangan SPM rnernbuat dan rnenandatangani SPM-LS DAU apabila hasil perneriksaan atas SPP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah rnernenuhi persyaratan.
(3) SPM-LS DAU yang mernuat nilai nominal rnata uang
rupiah ditulis dalam angka rupiah penuh tanpa angka sen dibelakang korna.
(4)
Pejabat Penandatangan SPM rnenyampaikan SPM-LS DAU dilarnpiri Daftar Penerirna DAU dan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana, beserta Arsip Data Kornputer (ADK) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat 5 (lirna) hari kerja sebelurn tanggal 1 bulan berikutnya. BAB IV PROSEDUR PENERBITAN SP2D
(1)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara rnelakukan pengujian atas SPM-LS DAU yang disarnpaikan oleh Pejabat Penandatangan SPM sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal4 ayat (4).
(2) Pengujian SPM-LS DAU sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari pengujian substantif dan formal. (3)
Pengujian substantif dilakukan untuk: a. rnenguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercanturn dalam SPM-LS DAU; b. menguji ketersediaan dana pada kegiatanlsubkegiatanlMAK dalarn DlPA DAU yang ditunjuk dalam SPM-LS DAU; dan c. menguji keabsahan Daftar Penerima DAU dan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana.
(4)
Pengujian formal dilakukan untuk: a. Mencocokkan tandatangan Pejabat Penandatangan SPM, Cap dinas kantorjsatker PAIKuasa PA dengan spesimen yang diterima; b. rnemeriksa kebenaran cara penulisan pengisian Daftar Penerima DAU, terrnasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; dan http://perpbn.multiply.com
c. memeriksa kebenaran dalam penulisan SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan: a.
penerbitan SPPD, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan; atau
b.
pengembalian SPM kepada Pejabat Penandatangan SPM, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.
(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pencairan dana melalui Rekening Kas Umum Negara dengan menerbitkan SP2D kepada GubernurlBupatiMlalikota untuk untung Rekening Kas Umum Daerah pada awal hari kerja bulan berkenaan. (2) SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUN Pusat. (3) SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul 'Direktorat Jenderal Perbendaharaan" dengan peruntukan sebagai berikut: a. lembar ke-I kepada Bank Indonesia, dilampiri format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; b. lembar ke-2 kepada Pejabat Penandatangan SPM, dilampiri SPM lembar ke-2 yang telah diberi cap "Telah Diterbitkan SP2D Tanggal ............. Nomor ................";dan c. lembar ke-3 sebagai pertinggal di Unit Verifikasi dan Akuntansi, dilampiri SPM lembar ke-I beserta Daftar Penerima DAU dan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana.
(1)
Dalam ha1 transfer dana DAU yang ditunjuk pada SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditolak oleh bank tempat Rekening Kas Umum Daerah, Bank Indonesia mengembalikan transfer dana DAU ke Rekening Dana Perimbangan.
http://perpbn.multiply.com
(2)
Pengernbalian transfer dana DAU sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada hari yang sarna.
(3)
Paling larnbat 1 (satu) hari setelah diterimanya pernberitahuan dari Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara rnemberitahukan secara tertulis kepada Kuasa PA bahwa transfer dana DAU dikernbalikan.
(4)
Berdasarkan surat pemberitahuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), Kuasa PA mengajukan perrnintaan pernbayaran pengernbalian dana DAU kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dilarnpiri dengan surat penegasan sebagairnana ditetapkan dalarn V Peraturan Direktur Jenderal Larnpiran Perbendaharaan ini.
(5)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyarnpaikan surat permintaan pernbayaran kembali dana DAU kepada Bank Indonesia berdasarkan perrnintaan Kuasa PA sebagaimana dirnaksud pada ayat (4). BAB V AKUNTANSI DAN PELAPORAN
GubernurlBupatiMlalikota wajib menyampaikan kuitansi sebagai tanda bukti penerirnaan dana DAU untuk bulan berkenaan kepada Pejabat Pernbuat Kornitrnen paling larnbat 5 (lirna) hari kerja setelah uang diterirna di Rekening Kas Urnurn Daerah.
(1) (2)
(3)
Kuasa PA wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan DAU. Kuasa PA wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan DAU yang diakuntansikan oleh Kuasa PA dengan data transaksi keuangan DAU yang diakuntansikan oleh Kuasa BUN. Kuasa PA wajib rnenyusun laporan keuangan berdasarkan Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat. http://perpbn.multiply.com
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasalll Ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku mutatis mutandis terhadap Pencairan Dana Penyeimbang DAU dan Dana Tunjangan Kependidikan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 84 lPB12007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKFNlNC WAC I IMI ILA NFCARA
Selaku Kuasa Bendahara Urnurn Negara Pusat Jurnlah uang
:
(2) ......
Terbilang
:
(3)......
Untuk Keperluan
:
Pencairan Dana Alokasi Umum Bulan (04)...... Tahun
(5)......
Jurnlah uang tersebut di atas telah diterima di Rekening Kas Urnurn Daerah pada: Tanggal : (9)...... Nornor Rekening : (10)...... Nama Bank : (1 1)......
(8)...... (Narna lengkap)
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN KUITANSIIBUKTI PENERIMAAN DAU
(11)
I Diisi nama bank tempat Rekening Kas Umum Daerah
http://perpbn.multiply.com
I
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 84 lP812007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA
SURAT PERNYATAAN RINGKASAN PENGGUNAAN DANA Nornor: (1)..... 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Satuan KerjaISKS Kode Satuan Kerja Nornorflanggal DlPA Sub Kegiatan Klasifikasi Belanja
: (2) .....
: (3).....
: (4)..... : (5)..... : (6) .....
Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna AnggaranlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan*) menyatakan bahwa dana yang disediakan dalam Daflar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nornor (7)..... Tanggal (8)..... (Revisi)..... (9) digunakan untuk keperluan kegiatan sebagai berikut: No
MAK
Penerima
Uraian
Jurnlah (Rupiah)
(10).....
(11).....
(12).....
(13) .....
(14)......
Jurnlah
Bukti-bukti pengeluaran anggaran tersebut di atas disimpan oleh Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna AnggaranlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan untuk kelengkapan adrninistrasi dan perneriksaan aparat pengawasan fungsional. Dernikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
......., ............................. (15) Pengguna Anggaranl Kuasa Pengguna AnggaranlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan *)
(Narna lengkap) NIP *) coret yang tidak perlu http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PERNYATAAN RINGKASAN PENGGUNAAN DANA
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN Ill PERATURAN DIREKTURJENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- &Z lPB12007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA
Lampiran Surat Perintah Membayar Langsung DAU Nomor Tanggal DAFTAR PENERIMA DAU
No.
GubernurlBupatiMlalikota
Jurnlah Uang
1
2
3
Rekening Kas Umum Daerah Nomor Rekening
Narna Rekening
Bank
4
5
6
Jumlah
Pejabat Penandatangan SPM,
(Nama lengkap) NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKIUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 84 IPBIZ007 TENTANG TATA CARA PENCAlRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) M E W U l REKENING KAS UMUM NEGARA
Larnpiran Surat Perintah Pencairan Dana DAU Nornor Tanggal :
No.
GubernurlBupatiMlalikota
Jurnlah Uang
1
2
3
Rekening Kas Urnurn Daerah Nornor Rekening
Narna Rekening
Bank
4
5
6
Jumlah
Kuasa Bendahara Urnurn Negara,
(Narna lengkap) NIP
http://perpbn.multiply.com
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 84 IPBRW7 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA
SURAT PENEGASAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DANA ALOKASI UMUM Nomor: (1).....
Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna AnggaranlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan*) menegaskan bahwa Dana Alokasi Urnum yang dikernbalikan ke Rekening Dana Perimbangan berdasarkan Surat (2) ...... agar dibayarkan kembali kepada Pernerintah Daerah, dengan rincian: No.
GubernurlBupatiMlalikota
Jumlah
Nomor Rekening
Nama Rekening
Bank
(3).....
(4)......
(5).....
(6).....
(7)......
Jurnlah
(8)......
Demikian Surat Penegasan ini dibuat dengan sebenamya.
........., ...........................(9) Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna AnggaranlPejabat Penanggung Jawab Kegiatan *)
(Nama lengkap) NIP *) coret yang tidak perlu
http://perpbn.multiply.com
PETUNJUK PENGlSlAN SURAT PENEGASAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN DANA ALOKASI UMUM
(4)
Diisi jumlah uang DAU yang dbayarkan kernbali
(5)
Diisi nomor Rekening Kas Umurn Daerah
(6)
Diisi nama Rekening Kas Umurn Daerah
(7)
Diisi nama bank ternpat Rekening Kas Umum Daerah
(8)
Diisi hasil penjumlahan (dari angka 4)
(9)
Diisi ternpat, tanggal, bulan, dan tahun surat penegasan pernbayaran pengembalian DAU dibuat
(10)
Diisi tanda tangan Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna AnggaranIPenanggung jawab kegiatan dan dibubuhi cap dinas KantorISatuan Keja Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna AnggaranIPenanggungjawab kegiatan
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
X. ORGANISASI & TATA LAKSANA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Catatan : Triwulan IV Tahun 2007 tidak ada Swat Edaran Ditjen PBN Mengenai ORGANISASI & TATA LAKSANA
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
XI. K E P E G A W A I A N
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Catatan :
Triwulan IV Tahun 2007 tidakada Surat Edaran Ditjen PBN Mengenai KEPEGAWAIAN
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II JI. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
Yth.
Telepon
: 3449230 psw 5200
3450959 Faksimile : 3457490 Website : www.perbendaharaan.go.id
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara. Di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
SURAT EDARAN Nomor SE-9lIPB.112007 TENTANG PENYETORAN SALDO AKHlR TKPKN BULAN DESEMBER 2007 Sehubungan akan berakhimya tahun anggaran 2007, perlu kiranya diberitahukan bahwa saldo akhir Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) bulan Desember 2007 agar segera disetorkan ke Rekening Kas Negara dengan menggunakan formulir SSPB, yang pengisiannya adalah sebagai berikut : a.
KementerianILembaga
:
069 (Belanja Lain-lain)
b.
Unit Organisasi Eselon I
:
03 (Belanja Lain-lain)
c.
Fungsi,Sub Fungsi, Program
:
01.90.19
d.
Kegiatan, Sub Kegiatan
:
2684.0001
e.
Satuan Kerja
:
999355 (Sekretariat Jenderal Depkeu)
f.
Mata Anggaran Pengembalian Belanja
:
512811 Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan KhusudKegiatan)
Selanjutnya SSPB dimaksud agar diIampirkan pada SPJ TKPKN bulan Desember 2007 dan disampaikan ke Sekretariat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan u.p. Bagian Keuangan.
http://perpbn.multiply.com
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2007 Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd Siswo Sujanto NIP 060031000
Ternbusan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Keuangan.
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
http://perpbn.multiply.com
Related Documents
Peraturan Gubernur Dki No 35 Tahun 2007
August 2019 19More Documents from "Bang Yos"
20091009 Penegakan Disiplin Pns Depkeu
June 2020 14
Booklet Pelatihan Oracle Dan Jaringan Piksi 2000
June 2020 20