Tindak Pidana Pasar Modal

2009 TINDAK PIDANA PASAR MODAL JENIS, DAMPAK, DAN UPAYA-UPAYA YANG DAPAT DITEMPUH PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH DAN MENGATASINYA

MUHAMMAD FAJAR S HIDI Q (15) KELAS IX -C PROGRAM DIPLOM A IV SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI N EGARA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………… ………………… ………… ……… ………… ……………………………….

3

B. Metode Penulisan …………………………………… ………… ……… ………… ………………… ……….

4

C. Permasalahan ……….………………………………… ………… ……… ………… ………………… ………

4

D. Tujuan Pe nulisan …… …………………………………………… ………… ……… ………… ………………

4

BAB II PEMBAHASAN A. Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana …… ………… …………

5

B. Jenis dan Karakteristik Tinda k Pidana Pasar Modal ……………… ………………… ………..

5

C. Dampak Tindak Pidana Pasar M odal……………… ………………… ………… ………………… ….

10

D. Upaya -Upaya Pe ncegaha n dan Penanga nan Tindak Pidana Pasar Modal ……… ….

11

BAB III P ENUTUP …………………………………………… ………… ……… ………… ………………… ……………. A. Kesimpulan ……… ………… ………………… …………………………… ………………………… ………….

14

B. Saran ………… ………… ……… ………… ………………… ………………………… ………………… ………..

15

DAFTAR P USTAKA … ………………… ………… ………………… ………………………… ………………… …………

16

2

BAB I PENDAHUL UAN

A. Latar Bel akang Pasar modal merupakan sebuah tempat memperjualbelikan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan baik surat utang, ekuitas, reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar modal memiliki dua fungsi ya kni sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk beri nvestasi pada instrumen keuangan. Dengan adanya pasar modal sebagai sebuah alternatif media pendanaan bagi perusahaan maka perusahaan diharapkan dapat mengembangkan operasinya dan pada akhirnya a ktivitas perekonomian menjadi meningkat. Pasar modal seperti layaknya pasar konvensional, tida k lepas dari adanya tinda kan yang menyimpang (frau d) yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Di tengah operasi dan aktivitas di pasar modal, tidak sedikit terjadi tindak pidana yang melanggar ketent uan perundang-undangan yang be rlaku. Modus yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pasar modal semakin beragam, salah satu pemicunya adalah perkembangan teknologi informasi yang pesat. Di yakini juga ba hwa terjadinya tindak pidana dikarenakan adanya loop holes di perangkat perundang-undangan. Pelaku tindak pida na pasar modal akan selalu mencari kelemahan yang a da dalam sistem pasar modal sehingga mereka bisa melakukan tindakan frau d untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Otoritas pasar modal harus aktif dalam menggalang kekuatan untuk mengangkal terjadinya tindak pidana di pasar modal. Salah satu langkahnya adalah dengan menyiapkan perangkat hukum. Perangkat hukum yang dimaksud harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan ba gi para pelaku pasar di pasar modal dalam melakukan kegiatannya di pasar modal. Kualitas penegakan hukum atas tindak pidana di pasar modal akan mempengaruhi perkembangan pasar modal. Dampak dari kualitas penegakan hukum yang buruk adalah penurunan kredibilitas dari pasar modal. Sehingga penti ng bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud denga n tindak pidana pasar modal. 3

B. Metode Penulisan Penulis menyusun makalah ini berdasarkan hasil dari studi literatur yang dilakukan oleh penulis baik melalui media cetak maupun media elektronik mengenai tindak pidana pasar modal.

C. Permasal ahan Dalam makalah ini, penulis mengangkat beberapa pe rmasalahan seputar tindak pidana pasar modal di Indonesia. Hal ini bertujuan agar mempermudah pembaca dalam memahami makalah ini. Adapun permasalahan yang kami angkat antara lain: 1. Apa pengertian dari tindak pidana dan meliputi apa saja tinda k pidana itu? 2. Apa saja jenis tindak pidana di pasar modal? 3. Apa saja dampak yang mungki n ditimbulkan oleh tindak pidana pasar modal? 4. Bagaimana langkah-langkah yang telah dan mungkin dari otoritas pasar modal untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pasar modal?

D. Tujuan Pe nuli san Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memperkaya pemikiran dan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai tindak pidana di pasar modal, dampak yang mungkin ditimbulkan oleh tindak pida na pasar modal dan tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan otoritas penegakan hukum di pasar modal untuk mencegah dan menangani tindak pidana pasar modal. Diharapkan setelah membaca makalah ini, pengetahuan pembaca mengenai tindak pidana pasar modal bertambah.

4

BAB II PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Menurut Ki tab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP ), menye butkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua yakni tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan tinda k pidana pelanggaran diatur di dalam Buku III KUHP. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran menurut te ori klasik terletak pada posisi perbuatan terhadap keberadaan Undang-undang. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sebelum perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang, telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang pantas dipidana atau dijatuhi hukuman, istilahnya adalah rechtsdelict (delik hukum ) contohnya adalah membunuh, menc uri, dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang pantas untuk dihukum karena telah ada Undang-undang yang melarangnya, istilahnya adalah wetsdelict (delik undang-undang) misalnya tidak memakai helm ketika berkendaraan. Orang-orang mungkin tidak menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang patut dihukum namun karena ada undang-undang yang mengaturnya maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam KUHP I ndonesia perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada berat dan ringannya dampak atau kerusakan yang ditimbulkan sehingga hukumannya pun akan disesuaikan denga n kerusakan yang ditimbulkan. Pada umumnya, kejahatan diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Dalam KUHP hal ini terlihat jelas. Semua tindak pidana pelanggaran akan dikenakan sanksi denda yang rendah dan hukuman kurungan. Sedangkan tindak pidana kejahatan akan dike nakan sanksi denda yang tinggi dan hukuman penjara.

B. Jenis dan Karakteri stik Tindak Pidana Pasar Modal Menurut

kamushukum.com,

kejahatan

pasar

modal

(capital

market

crime/securiti es frau d) adalah segala pelanggaran hukum yang ada hubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan pe rundang-undangan di bidang pasar modal itu 5

sendiri, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan tersebut ada kaitannya dengan pasar modal. Jadi tindak pidana pasar modal juga bisa dikaitkan dengan tindak pidana di luar ketentuan pidana pasar modal. Mungkin saja tindak pidana seperti manipulasi transaksi, pencucian uang, perda gangan dengan informasi illegal dikategorikan sebagai tinda k pidana kejahatan korupsi sehingga penegakan hukumnya a kan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Serupa dengan KUHP, tinda k pidana pasar modal terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Yang membedakan keduanya juga sama, yakni besaran mengenai berat dari ancaman hukuman yang dijatuhkan. Di pasal 110 disebut kan mana saja yang termasuk tindak pidana pelanggaran dan mana saja yang termasuk tindak pidana kejahatan. Praktik curang dan tindak pidana di pasar modal merupakan perilaku yang dilarang serta diancam dengan hukuman administratif dan pidana. Di dalam Unda ng-Undang Pasar Modal, ketentuan pidana diatur di dalam pasal 103 s.d. 110. Penegakan hukum atas tindak pidana ini sangat bergantung pada kepastian hukum yang dijalankan oleh otoritas pasar dan juga self regulatory org anization (SRO) yang diberikan ke wenangan dalam menetapkan dan menjalankan sanksi hukuman kepada pihak yang melakukan praktik ya ng bertentangan dengan kete ntuan yang ada. Amat banyak jenis tindak pidana yang terjadi di pasar modal. Tindak pidana yang umum terjadi di pasar modal antara lain insider trading, market manipulation, unregi stered broker, unregist ered securieti es, unregist ered issu er, unregi st ered trading, un regi stered profesisonal, un suittbility, churnin g, order faillure, missresp sentasio n, margir account, price manipuation, failer to supensive, broker ign oranc e, forgery, breach fiduciary duty. Tindak pidana di pasar modal da pat terjadi baik dilakukan sendiri secara individual maupun berkelompok. Tindak pida na bisa terjadi karena keinginan langsung dari pelaku atau karena adanya command dari pihak lain. Berikut ini adalah beberapa contoh tindak pidana yang terjadi di pasar modal dan ketentuan perundang-undangan ya ng melarangnya. 1. Fraud Fraud atau pe nipuan di pasar modal tergolong sebagai tindak pida na. Di dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar M odal disebut kan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung: 6

a. menipu atau mengelabui pihak lain de ngan menggunakan sarana dan atau cara apapun ; b. turut serta mengelabui pihak lain; dan c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fa kta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghi ndarkan untuk kerugian diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujua n mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menj ual efek. Salah satu cont oh kasus penipua n adalah kasus pe nggelapan e fek nasabah oleh PT Signature Capital Indonesia (SCI) ya ng terjadi di akhir tahun 200 8. Sekuritas itu merepokan (menggadaikan) 102 saham dan waran milik para nasabah yang taksiran nilainya mencapai Rp 101,69 miliar, tanpa seizin nasabah kepa da lembaga keuangan lain. Modus yang digunakan adalah dengan melibatkan sejumlah perusahaan fiktif buatan pemilik Signature.

2. Market Manipul ation Menurut wikipedia.com, market manipulation describ es a d eliberate attempt to interfere with th e free and fair operation o f the market and creat e arti ficial, false or misleading ap pea rances with resp ect to th e price of, or market for, a security, commodity or currency. Manipulasi pasar dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar dan membuat gambaran yang semu, salah, menyesatkan menge nai harga atau pasar untuk se kuritas, komoditas atau nilai tukar. Di Indonesia, ketentuan yang melarang praktik manipulasi pasar adalah pasal 91 dan 92 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Di pasal 91 disebutkan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan unt uk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdaga ngan, keadaan pasar, atau harga e fe k di bursa efek. Kemudian di pasal 92 disebutkan bahwa setiap pihak, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih baik langsung atau tidak langsung sehingga menyebabkan harga efe k di bursa efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi piha k lain unt uk membeli, menjual atau menahan efek.

7

Salah satu contoh pelanggaran terkait manipulasi pasar adalah goreng saham. Menggore ng saham dapat didefinisikan sebagai sebuah proses/s kenario sistematis yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang memiliki kepentingan untuk membentuk harga saham suatu perusahaan. Harga sebuah saham di bursa idealnya merupakan suatu e kuilibrium harga yang dipe roleh dari permintaan/pembelian dan penawaran/pelepasan dari saham tersebut. Me kanisme tersebut merupakan mekanisme yang alami dalam bursa berdasarkan info/data menge nai perusahaan atau kondisi makro ekonomi yang dipublikasikan secara transparan tanpa ada campur tangan pihak manapun. Namun tida k tertutup kemungki nan ada pihak-pihak yang memiliki kepentinga n mencoba untuk membentuk harga suatu saham apakah de ngan menurunkan atau menaikannya untuk memperoleh keuntungan.

3. Insider Trading Insider trading dapat terjadi dalam dua bentuk yakni legal dan illegal. Banyak pihak yang tidak paham mengangga p bahwa semua jenis insider trading adalah praktik illegal. Di Amerika Seri kat seorang insider diperbolehkan untuk melakukan pembelian dan penjualan saham perusahaan sepanjang transaksi tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Securities an d Exc hang e Commission (SEC). Dan insider trading yang dimaksud dalam makalah ini adalah insider trading yang berarti pra ktik illegal pe rdagangan yang menggunakan informasi orang dalam perusahaan untuk meraup keunt unga n. Orang dalam atau insider adalah komisaris, direktur, pegawai perusahaan, dan pemegang saham utama perusahaan. Namun selain itu orang di luar perusahaan seperti para professional dan pe gawai perusahaan lain yang menjadi konsultan, kontra ktor, maupun pemasok juga dapat dikategorikan sebagai orang dalam. Insider menurut invetopedia.com adalah setiap orang yang paling tidak memiliki satu kriteria dari dua kriteria berikut ini: a. akses atas informasi perusahaan yang sifat informasinya nonpublik (misalnya direktur dan aksekutif di tingkat atas), b. kepemilikan saham perusahaan lebih dari atau sama dengan 10%. Informasi orang dalam adalah informasi material tentang perusahaan yang belum dipublikasikan kepada publik. Sehingga yang dimaksud dengan insider trading adalah transaksi sekuritas yang didasarkan oleh informasi penting tentang perusahaan yang masih bersifat rahasia karena belum dipublikasikan kepa da publik. I nsider trading ini dapat 8

merugikan investor publik lainnya. Sebuah contoh mengenai insider trading dimuat dalam artikel di investopedia.com “What exactl y is in sider tradin g?”, umpamakan seorang CEO sebuah perusahaan publik secara tidak hati-hati mengungkapkan pendapatan tiga bulanan perusahaannya ketika sedang pot ong rambut. Apabila juru pot ong rambut mengguna kan informasi tersebut untuk melakukan transaksi maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai insider trading. Permasalahan yang terkait dengan insider tradi ng adalah sulitnya pembuktian bahwa telah terjadinya insider trading atas suatu transaksi. M.S Tumanggor dalam disertasinya “Kajian Hukum atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia” menyebutkan bahwa insider trading merupakan tindak pidana yang sulit unt uk dibukti kan, bahkan di negara maju seperti Amerika Se rikat. Fenomenanya adalah kejahatan insider trading sulit dibuktikan. Kemudian dalam kesimpulan artikel “Top 4 Most Scandalous Insider Tra ding Debacles” disebut kan bahwa insider trading is oft en difficult for th e SEC to spot. Untuk mendete ksinya membutuhkan banyak perkiraan dan pertimbangan atas kemungkinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar M odal disebut kan beberapa ketentuan yang secara tegas melarang praktik insider trading yaitu mulai dari pasal 95 sampai dengan pasal 99 dan pasal 104.

4. Unfair Trading Unfair trading ini dapat diartikan sebagai praktik c urang yang melanggar ketent uan pedoman perilaku yang dilakukan oleh perusahaan e fek. Pedoman perilaku ini diatur dalam pasal 35 Undang-Unda ng Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perusahaan efek atau penasehat investasi dilarang: a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang berte ntangan dengan kepentingan nasabah, b. mengungkapkan nama atau ke giatan nasabah kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau di wajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukankan fakta material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya,

9

d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan perusahaan e fek dan penasehat investasi dalam efek tersebut, atau e. membeli atau memiliki efek untuk rekening perusahaan efe k itu sendiri atau untuk rekening pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam penawaran umum dalam hal perusahaan efek tersebut bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan, kecuali pesanan pihak yang tidak tera filiasi telah terpenuhi seluruhnya.

C. Dampak Tindak Pidana Pasar Modal Erwan mengatakan bahwa tindak pidana yang terjadi di pasar modal memiliki karakteristik yang khas yaitu tindak pidana yang te rjadi mengakibatkan hilangnya jumlah efek, jumlah korban yang cukup banyak da n beragam. Jumlah korban yang banyak a kan meruntuhkan kepercayaan terhadap keberadaan pasar modal itu sendiri dan yang paling bahaya Indonesia tidak lagi dipercaya sebagai negara dengan tujuan investasi yang aman khususnya investasi lewat pasar modal. Dampak yang serius a kan terjadi apabila di pasar modal sering terjadi pelanggaran terlebih lagi apabila tindakan hukum yang diambil tidak dapat memberikan kepuasan ba gi publik. Ke rugian tidak hanya diderita oleh investor atau pialang saja, namun juga dapat menjalar ke perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar. Sebuah studi skala nasional terkait investor dilakukan oleh Canadian Securities Administrators (CSA) tahun 2007. Melalui studi mengenai investment fraud and its social impact tersebut, CSA menemukan bahwa 68% dari korban penipuan menjadi tidak lagi mudah untuk mempercayai orang-orang dan 63% menjadi tidak ingin lagi unt uk berinvestasi. Mari kita bayangkan apa yang akan te rjadi apabila para investor publik ti dak lagi percaya dengan pasar modal akibat sering terjadinya pelanggaran di pasar modal. Pasar modal akan dinilai buruk oleh pasar, akibatnya investor tidak mau lagi untuk berinvestasi lagi di pasar modal dan investor yang telah ada di pasar modal justru keluar karena tidak lagi percaya dengan pasar modal. Akibat nya perusahaan kehilangan salah satu sumber pendanaan bagi operasinya. Dan hal tersebut lebih jauh akan menga kibatkan pere konomian menjadi melemah.

10

D. Upaya-Upaya Pe nce gahan dan Penanganan Tindak Pi dana Pasar Modal Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pasar modal bisa menjadi sangat luas bagi perekonomian negara. Pemerintah dan institusi yang te rkait dengan operasi kegiatan di pasar modal harus be rani mangambil langkah baik itu preveti f maupun rea ktif dalam mencegah dan menangani tindak pidana pelanggaran dan kejahatan di pasar modal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pencegahan kejahatan pasar modal harus terus dilakukan dan jangan sampai rakyat dan pemerintah dirugika n. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan institusi terkait untuk mencegah dan menangani ti ndak pidana pasar modal:

1. Senantiasa menyempurnakan sistem perdagangan de ngan mengutamakan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan yang canggih. Tindak pidana di pasar modal dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan. Terjadinya pe nipuan seperti fraud, scam dapat ditanggulangi dengan sistem pengawasan yang canggih. Chairman of Karvy Consultants, Mr. C. Parthasarathy (20 05) mengatakan bahwa “Indian capital markets no w have sup erior a nd highly tran spa ren t tradin g systems accompanied b y so phisticated surveillance.” Sistem perdagangan yang transparan dan penga wasan yang canggih diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan pasar modal dan mengidentifikasi terjadinya tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan dengan cepat dan tepat.

2. Segera mewujudkan amandemen atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terutama mengenai perluasan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Bapepam-LK dan besaran ancaman sanksi pidana. Penyelesaian kasus tindak pidana pasar modal oleh Bapepam-LK seringkali terkendala dalam hal pembuktian kasus karena kurangnya we wenang yang dimiliki oleh penyidik dalam pemeriksaan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran maupun kejahatan pasar modal. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidi kan Bapepam-LK, Sardjito, memberikan contoh perluasan kewenangan penyi dik antara lain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan saluran telepon. Sardjito mengemukakan bahwa banyak kasus yang tidak dapat diungkap karena Ba pepam tidak memiliki kewenangan tersebut. Selain itu ke wenangan 11

untuk mengakses rekening perbankan juga dibut uhkan untuk menangani berbagai kejahatan pasar modal. Saat ini Bapepam-LK hanya bisa mengakses re kening perbankan jika mendapatkan putusan tetap dari pengadilan. Hal tersebut tidak efe ktif dan memakan wakt u. Kesulitan mengakses rekening bank sering menjadi senjata pelaku kejahatan pasar modal untuk menyembunyi kan hasil jarahannya ke dalam rekening yang berbe da-beda.

3. Peningkatan profesionalitas dari regulator, self regulatory organization, dan para pelaku pasar secara berkesinambungan. Upaya peningkatan profesionalitas yang dapat ditempuh oleh re gulator, SRO, dan pelaku pasar lainnya sangat beragam. Bapepam-LK harus meningkatkan koordinasi baik dalam tubuh Bape pam-LK maupun dengan lembaga terkait penegakkan hukum seperti Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Hendarman Supanji mengatakan kepada Vivanews bahwa pelanggaran terkait dengan saham meskipun telah a da aturan tersendiri namun tidak menut up kemungkinan diperkarakan secara hukum jika terbukti melanggar hukum baik formal maupun material. Bapepam juga perlu untuk mengoptimalisasi penanganan pengaduan karena Bapepam-LK merupaka n otoritas yang mengawasi kegiatan di pasar modal. Bapepam-LK juga harus meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya penegak hukum yang dimilikinya. Profesionalitas Bapepam-LK sebagai otoritas pengawas pasar modal pada dasarnya tercermin dalam bentuk ketegasan pe nega kkan hukum atas tindak pidana pasar modal. Selama ini Bapepam-LK dinilai masih lemah dalam hal kemampuan penega kan hukumnya. Badan regulator, SRO dan para pelaku pasar harus senantiasa mengintegrasikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Good Corpo rate Go vernance (GCG) dalam institusinya ketika melaksanakan kegiatannya di pasar modal. Sebuah program edukasi berkelanjutan terkait profesi mereka harus dilakukan untuk menjaga profesionalitas para pelaku pasar modal.

4. Bapepam-LK harus terus proaktif melakukan investigasi indikasi kejahatan pasar modal. Ucok Ritonga dalam Tempo Interakti f Online menyebut kan bahwa kalau ingin pasar modal Indonesia maju, maka Bapepam harus proaktif melakukan investigasi indikasi 12

kejahatan di pasar modal. Goei Siauw Hong (2002) membandingkan Bapepam dengan SEC dimana SEC sangat tanggap terhadap indikasi pelanggaran dimana SEC berhasil membongkar kasus Enron dan Ge neral Electric. Bapepam-LK sebagai otoritas pengawas, pembimbing, pembina pasar modal harus cepat tanggap dalam menangani indikasi kejahatan yang terjadi di pasar modal.

5. Menerapkan civil pen alty. T. Mulya Lubis mengatakan bahwa Bape pam-LK seringkali mengalami dilemma apakah akan memberikan sanksi administratif atau sanksi pidana. Sanksi administratif dapat dilihat sebagai sikap yang kurang tegas terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, terutama yang mengatur te ntang sanksi pidana bagi pelanggarnya. Akan tetapi, di sisi lain, sanksi administratif dapat dilihat sebagai cara mendapatkan quick win, karena prosesnya terbilang cepat. Penerapan sanksi pidana dapat dilihat sebagai langkah tegas dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang tinggi. Akan tetapi, jika tingkat keberhasilannya re ndah, e fek jera yang menyertai sanksi pida na menjadi tidak efektif. Penerapan civil penalty diharapka n meningkatkan kebe rhasilan menghukum pelaku kejahatan kerah puti h karena standar pembuktian lebih renda h, daripada standar pembuktian dalam hukum pi dana. Selain itu diharapkan, civil p enalty dapat menimbulkan efek jera karena umumnya jumlah denda (penalti) bisa sangat besar. Mengingat problem yang dihadapi Bapepam-LK dalam menindaklanjuti pe nyidikan pelanggaran pasar modal, mungkin perlu dipertimbangkan penerapan ketentuan mirip civil p enalty dalam sistem hukum pasar modal nasional.

13

BAB III PENUTUP

A. Kesim pul an KUHP membagi tindak pidana menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan. Serupa dengan KUHP, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 95 tentang Pasar Modal membagi tindak pidana pasar modal menjadi dua yakni tindak pidana pelanggaran dan tidak pidana kejahatan. Perbedaan keduanya terletak di besaran ancaman hukuman. Tindak pidana pasar modal sangat beragam bentuknya antara lain penipuan, manipulasi pasar, insider trading, dan u nfair trading. Disamping itu masih terdapat jenis tindak pidana pelanggaran da n kejahatan lainnya seperti unregi stered broker, un regi stered securities, dan lain sebagainya. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan sendiri maupun secara berkelompok. Tindak pidana juga dapat dilakukan atas kemauan sendiri atau karena adanya pe ngaruh dari pi hak lain. Dampak yang ditimbulkan oleh tinda k pidana bisa menjadi serius dan berdampak luas bagi pasar modal Indonesia. Sering terjadinya tindak pidana pelanggaran sementara penegakan hukumnya tidak memberikan kepuasan bagi publik akan mengakibatkan pasar modal kehilangan kredibilitasnya. Pasar modal akan menjadi buruk di mata investor sehingga investor enggan untuk berinvestasi di pasar modal. Hal tersebut berarti perusahaan akan kehilangan sumber pendanaan dari sektor publik. Ada beberapa upaya yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pasar modal dan mengatasi tindak pidana pasar modal. Tinda kan preventi f yang dapat dilakukan adalah dengan mendesain sistem perdagangan yang transparan dan sistem pengawasan yang mumpuni. Selain itu isu penegakan hukum juga harus ditindaklanjuti dengan serius. Bapepam-LK selaku pengawas pasar modal harus tegas dalam menindak segala tindak pidana pasar modal karena investor memerlukan kepastian hukum yang dapat menjamin keamanan dana yang mere ka investasikan di pasar modal.

14

B. Saran Isu penegakan hukum merupakan isu yang kental dalam hal penanganan atas tindak pidana pasar modal. Keterbatasan wewenang yang dialami oleh Bapepam-LK seringkali menjadi penghambat bagi Bapepam-LK dalam membuktikan suatu indikasi tindak pidana pasar modal. Misalnya Bapepam-LK kesulitan membuktikan apaka h suatu transaksi merupakan insider trading atau bukan. Gejala insider trading mungkin mudah dikenali namun pembuktian atas insider trading tersebut sangat sulit. Bapepam-LK harus memperluas wewenangnya dalam penyelidikan dan penyidikan suatu kasus. Perluasan wewenang tersebut dapat ditempuh melalui amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Menurut penulis, hal terpenting yang harus diwujudkan adalah kepastian hukum. Investor membutuhkan kepastian hukum untuk berinvestasi di pasar modal. Dengan adanya kepastian hukum dalam pasar modal maka investor akan dating untuk menanamkan modalnya dalam pasar modal Indonesia. Bape pam-LK harus berkoordinasi dengan lembagalembaga penegakkan hukum. Bapepam-L K harus berusaha agar perluasan wewenang dan amandemen Undang-Unda ng Nomor 8 tahun 1995 te ntang Pasar Modal disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

15

DAFTAR PUSTAKA

Beattie, Andrew. Top 4 M ost Scandalous Insider Trading Debacles. http://www.investopedia.com/articles/stoc ks/09/insider-trading.asp (diakses 26 November 200 9 pukul 20.09 WIB) Busine ss Line. 2005. F re sh Scam s in Capital Ma rket A ppear http://w ww .thehindubusinessline. com /2005/03/31/stories/2005033101510900.htm pada 29 Nov ember 2009 puk ul 09.40 WIB)

Re mote. (diak ses

Canadian Securities Administrators. 2007. CSA Study Shows One In 20 Candians A Victims of Investment Fraud – Often Introduced By Someone Thay Know and Trust. http://www.securities-administrators.ca/about csa.aspx?id=213 November 200 9 pukul 09.41 WIB)

(diakses

pada

29

Firadus, Ade Jun. 2009. Bapepam Minta Tambahan Wewenang. Kontan Online. http://www.kontan.co.id/inde x.php/investasi/news/19611 /Bapepam-MintaTambahan-Wewe nang (diakses pada 25 November 2009 pukul 20.48 WIB) Hadipermana, Erw an Suhe rw ana. 2009. Tinjauan Umum Me ngenai Keja hatan dan Pela nggaran di Pasar Modal. http://erw a n29680.wordpre ss. com/2009/05/18/tinjauan-umum-me ngena ikejahatan-dan-pela ngara n-di-pasar-moda l/ (diakses pada 25 Nov ember 2009 pukul 20.26 WIB)

Heakal, Reem. Defining Illegal Insider Trading. http://www.investopedia.com/articles/03/100803.asp (diakses pada 26 November pukul 19.59 WIB) Investopedia Sta ff. Uncove ring Insider Trading. http://www.investopedia.com/articles/02/061202.asp (diakses pada 29 November 2009) Le sta ri, P udji. 2009. Menanti Gebrakan Hukum di Pasar Modal. http://w eb. bisnis.com/a rtikel/2id2626.html (diakses pada 25 Nov ember 2009 puk ul 21.00 WIB) Lubis, Mulya dan Ale xander Lay . 2008. C atatan Hukum Penegak an Hukum Pasar Moda l dan C ivil Penalty . http://ww w.mada ni-ri.com /2008/02/13/catata n-hukum -hakika t-pe rtanggungjaw aba npriba di-dalam-uupt-2/ (diakses pada 25 Nov embe r 2009 puk ul 20. 49 WIB )

Ritong, Uc ok. 2002. Bapepam Harus Investigasi Kejahatan Pasar Modal. http://www.tempointera ktif.com /share/?act =TmV3cw==&type =UHJpbn (diakses pada 25 November 2009 ) Santoso, Irwan. Apakah menggoreng saham dengan minyak goreng? http://www.wealthindonesia.com/index.php?option=c om_content&task=view&id=66 4 (diakses pada 26 November 2009 pukul 17.08 ) 16

Tuma nggor, M.S. Kajian Hukum atas Inside r Trading di Pa sar Modal Sua tu A ntisipasi Terha dap Pengembangan Ekonomi Indone sia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. What Exactly is Insider Trading. htt p://www.investopedia.com/ask/answers /192.asp (diakses pada 29 November 2009 pukul 20.18 WIB) Wikipe dia. Insider Tra ding. http://id.w ikipedia. org/wiki/I nside r_trading (diakse s pada 26 Nov ember 2009 pukul 13.32)

17