Reformasi Birokrasi

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG

PERUBAHAN KINERJA DJBC DALAM REFORMASI BIROKRASI DI DJBC

Diajukan oleh : Nama

: Muhammad Fajar Shidiq

Kelas

: VIII-C

Nomor Absen : 16 NPM

: 08460004645

Mahasiswa Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Perkuliahan Manajemen Instansi Pemerintah Berbasis Kinerja Tahun 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masyarakat kini tak lagi diam seperti dulu. Dulu masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat dan demokrasi seakan hanya menjadi slogan saja. Namun setelah pemerintahan Presiden Soeharto digulingkan, tabuh reformasi digaungkan dan kehidupan demokrasi yang menjamin hak dari tiap warga negara untuk berpendapat kini benar-benar menjadi komitmen. Sebagaimana kita ketahui,

saat

ini

pemerintah

sedang

giat-giatnya

melaksanakan perbaikan di segala lini birokrasi kepemerintahannya. Berbagai usaha ditempuh oleh pemerintah demi mewujudkan suatu organisasi yang bersih dan mengintegrasikan prinsip-prinsip good and clean governance di dalamnya. Usahausaha juga terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebuah reformasi birokrasi dicanangkan oleh pemerintah. Dan sebagai sebuah langkah awal pemerintah menetapkan tiga pilot project reformasi birokrasi yakni Departemen Keuangan, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

1

Salah satu reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan adalah reformasi di tubuh Direkorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC mengambil fungsi sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance. Masyarakat dan dunia usaha menjadi customer utama dari institusi ini. Mereka butuh akan pelayanan publik, misalnya seperti pengurusan Angka Pengenal Impor (API), pengurusan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), pemberitahuan pabean, dan lain-lain. Dan menjadi kewajiban dari pemerintah, dalam hal ini DJBC, untuk terus senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik sesuai dengan misi yang diembannya yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada dunia usaha, perdagangan, dan masyarakat.. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Tim Percepatan Reformasi Birokrasinya melakukan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan sasaran. Salah satunya adalah dengan membuat Kantor Pelayanan Utama yang modern. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok dijadikan sebagai pilot project, seluruh jajaran birokrasinya dirombak, dilakukan seleksi yang ketat bagi seluruh pegawai yang akan ditempatkan di dalamnya. Sasaran strategisnya adalah untuk meningkatkan pelayanan yang pasti, efisien, dan efektif melalui modernisasi sistem dan prosedur.

B. Pembatasan Masalah Pembahasan permasalahan dalam tulisan ini terbatas pada bagaimana perubahan yang terjadi di lapangan dengan adanya reformasi birokrasi di DJBC di

2

tahun 2008 mengingat reformasi birokrasi ini baru mulai disosialisasikan dan direalisasikan di pertengahan tahun 2007.

C. Metode Penulisan Metode Penulisan yang digunakan adalah studi literatur. Literatur diperoleh penulis dari media cetak, media elektronik dan sumber-sumber referensi lainnya.

D. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran secara sederhana mengenai bagaimana sebenaranya pelaksanaan reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan reformasi di tubuh institusi kepabeanan Indonesia ini. Dan apa saja pencapaian dan perubahan yang dihasilkan dengan adanya reformasi birokrasi ini. Jika memang reformasi birokrasi membawa perubahan, perubahan seperti apa yang dihasilkan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini antara lain mengatur mengenai dimensi mutu pelayanan publik, azas pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik, standar pelayanan publik, dan biaya pelayanan publik.

B. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman umum reformasi birokrasi digunakan sebagai acuan bagi kementrian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan instansi masing-masing.

C. Prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip yang ada dalam good governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia meliputi: 1. Partisipasi masyarakat 2. Tegaknya supremasi hukum 3. Transparansi 4. Peduli pada stakeholders 5. Berorientasi pada konsensus

4

6. Kesetaraan 7. Efektivitas dan efisiensi 8. Akuntabilitas 9. Visi strategis

BAB III IDENTIFIKASI MASALAH Seringkali penetapan suatu langkah baru tidak disertai dengan komitmen untuk melakukannya dengan konsisten. Seringkali undang-undang yang dibuat dengan susah payah dan diawali dengan begitu banyak pertentangan mengenai untung dan ruginya namun pada saat proses implementasi hanya mendapat nilai nol besar. Indonesia merupakan negara dengan begitu banyak peraturan namun hanya sebatas peraturan. Hanya sebatas hitam di atas putih saja, mungkin “lebih baik punya dari pada tidak sama sekali.” Begitupun dengan reformasi birokrasi ini. Peningkatan kinerja aparatur negara menjadi salah satu titik tujuan dilakukannya reformasi birokrasi. Dengan reformasi birokrasi ini diharapkan terjadi proses peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena kinerja pemerintah yang meningkat. Tolok ukur yang digunakan oleh Departemen Keuangan adalah berakhirnya perilaku koruptif, termasuk suapmenyuap, menunda-nunda pelayanan, serta tidak disiplin. Diharapkan reformasi birokrasi dapat mengubah semua hal negatif menjadi sesuatu yang positif dan bernilai tambah sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6

Hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah akankah reformasi yang dilakukan di DJBC hanya sekedar hitam di atas putih saja. Karena tidak sedikit kita mendapati berita di media massa mengenai pesimisme akan reformasi birokrasi ini. Terlebih ketika muncul pemberitaan bahwa di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok ternyata masih terjadi tindakan koruptif yang dilakukan oleh aparatur bea dan cukai. Reformasi birokrasi berjalan namun perilaku koruptif juga masih berjalan sehingga masyarakat pun menjadi sangsi akan keberhasilan proses reformasi birokrasi ini. Kinerja aparatur negara tetap menjadi pertanyaan masyarakat apakah telah lebih baik atau justru sebaliknya. Namun ada sebuah hal yang harus diperhatikan bahwa reformasi birokrasi adalah sebuah proses dan bukan sebuah hasil. Dalam perjalanan menuju hasil yang diinginkan tentunya akan terdapat hambatan, rintangan, anomali, dan sebagainya. Seperti halnya dengan masih terjadinya perilaku koruptif tersebut. Reformasi birokrasi tidak lantas akan memangkas habis semua praktik korupsi, namun prosesnya secara berkesinambungan diharapkan muncul perubahan. Melalui pembangunan pilarpilar reformasi birokrasi secara konsisten diharapkan akan terwujud good corporate governance dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu juga perlu digarisbawahi bahwa reformasi birokrasi bukan hanya persoalan remunerasi saja. Karena banyak aspek yang dibangun dan diperbaiki dalam konsep reformasi birokrasi itu sendiri sebagaimana tampak pada gambar III.1.

7

Gambar III.1 Pilar Reformasi Birokrasi

Pilar Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik

Peningkatan Kinerja Good Governance

Indikator Kinerja Utama Penataan Organisasi

Penyempurnaan Proses Bisnis

Peningkatan Disiplin & Manajemen SDM

Remunerasi

Reformasi Keuangan Negara

Sehingga opini masyarakat yang menyatakan bahwa reformasi birokrasi sama dengan remunerasi adalah sebuah kesalahan. Remunerasi hanya merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Bagian yang merekatkan tiga pilar utama reformasi birokrasi. Dari pilar itu juga dapat dilihat adanya Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator inilah yang akan digunakan untuk melihat apakah benar telah terjadi perubahan yang positif dari kinerja para pegawai Departemen Keuangan termasuk DJBC.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai bagaimana reformasi birokrasi dilaksanakan di DJBC dan perubahan apa saja yang terjadi di tubuh DJBC dari reformasi birokrasi ini. Dari roadmap Departemen Keuangan 2005-2009 permasalahan yang ada di DJBC adalah: 1. Sistem dan prosedur pelayanan belum efisien 2. Sistem dan prosedur pengawasan belum efektif 3. Organisasi dan tatakerja DJBC belum mengakomodir tuntutan stakeholder 4. Profesionalisme dan integritas pegawai masih rendah 5. Sarana, prasarana, dan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai kurang memadai 6. Penyuluhan dan koordinasi dengan stakeholders belum efektif. Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut. Tim reformasi birokrasi DJBC membuat sebuah rumusan sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.

9

Gambar IV.1 Driver Perubahan

DRIVER PERUBAHAN TUNTUTAN REPOSISI FUNGSI dan PERAN DJBC - Fasilitasi Perdagangan - Dukungan kpd Industri - Penerimaan Negara - Perlindungan Masyarakat

ORGANISASI

- KINERJA DAN CITRA DJBC - TUNTUTAN PENGGUNA JASA:
KEPASTIAN HUKUM
KEPASTIAN WAKTU
KEPASTIAN BIAYA

SISTEM & PROSEDUR

SDM

- UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN - Inpres No. 3 / 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi - Good Governance

REMUNERASI

• INTEGRITAS • KOMPETENSI • AKUNTABILITAS • BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN

SOLUSI ? KPU BC & KPPBC TIPE MADYA

Dari gambar tersebut dapat dilihat rumusan solusi yang ditawarkan adalah KPU BC dan KPPBC Tipe Madya. Tujuan KPPBC Utama adalah: 1. Mengoptimalkan fungsi utama DJBC sebagai: •

Fasilitator Perdagangan

•

Dukungan Industri

•

Penghimpun Penerimaan

•

Pelindung Masyarakat

2. Memberikan Pelayanan yang cepat, efisien, responsif, dan transparan berdasarkan “Good Governance” 3. Meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan mitra kerja DJBC 4. Meminimalkan biaya pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai

10

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah: 1. Terwujudnya pelayanan yang cepat, efisien, responsif dan transparan berdasarkan prinsip good governance. 2. Tercapainya pengawasan yang efektif 3. Tercapainya kantor pelayanan yang bebas KKN yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi 4. Terciptanya hubungan kemitraan dengan pengguna jasa 5. Terwujudnya pelayanan perijinan, fasilitas dan keberatan satu atap 6. Terwujudnya

pemanfaatan

teknologi

informasi

yang

optimal

untuk

mendukung pelayanan dan pengawasan 7. Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien Lantas bagaimana solusi tersebut direalisasikan. Dari data yang diperoleh, hingga akhir tahun 2008 DJBC telah memiliki delapan buah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Yakni KPU Tipe-A Tanjung Priok dan KPU Tipe-B Batam, dan enam buah KPPBC yang direalisasikan di tahun 2008 dari target sebanyak enam buah sebagaimana tampak dalam Tabel IV.1. Tabel IV.1 Realisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Target 2008 6 KPPBC Realisasi

KPPBC Madya Cukai Malang KPPBC Madya Pabean Perak KPPBC Madya Cukai Kediri KPPBC Madya Cukai Kudus KPPBC Madya Pabean Belawan KPPBC Madya Soekarno Hatta

Sumber: Sekretariat DJBC (Bagian Organisasi Tata Laksana)

B. Fakta Menarik Seputar Reformasi Birokrasi DJBC Hal yang perlu disadari adalah ternyata terdapat fakta menarik mengenai perubahan yang terjadi institusi DJBC dalam proses reformasi birokrasi. Fakta tersebut saya peroleh dari data Indikator Kinerja Utama DJBC tahun 2008 dan media massa elektronik. Fakta yang pertama, pada Desember 2007 Hay Group, sebuah lembaga riset dan konsultasi sumber daya manusia terbesar di dunia, melakukan survey di DJBC untuk menilai kinerja Kantor Pelayanan Utama dan mengukur hal-hal lain yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna jasa. Survei dilakukan kepada para pengguna jasa kepabeanan yang meliputi importir umum, importer produsen, eksportir, PPJK, dan importir/eksportir. Berikut ini merupakan salah satu grafik hasil surveinya.

Tabel IV.2 Persepsi Kepuasan Pengguna Jasa di KPU Tanjung Priok Persepsi Kepuasan Pengguna Jasa di KPU Tanjung Priok (Sub Kategori) Objects Pre Post Change No unofficial fund to DGCE Employees - Pemeriksaan Fisik Barang 26.50 49.00 22.50 No unofficial fund to DGCE Employees - Perijinan dan Fasilitas 29.78 51.00 21.22 No unofficial fund to DGCE Employees - Audit 36.50 56.83 20.33 No unofficial fund to DGCE Employees - Penelitian Dokumen 30.87 50.67 19.8 Do not accept unofficial fund - Pegawai DJBC 29.55 48.67 19.12 Discipline - Pegawai DJBC 33.29 46.83 13.54 Simple & understandable - Pemeriksaan Fisik Barang 36.43 49.33 12.9 Toilet Facilitieas - Fasilitas Kantor 22.77 35.00 12.23 No unofficial fund to DGCE Employees - Pengembalian Bea Masuk 39.80 51.17 11.37 Clarity on time of audit completion – Audit 39.75 50.17 10.42

Sumber: Hay Group (Tim Reformasi DJBC)

Dari grafik di atas diketahui bahwa ada peningkatan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC melalui Kantor Pelayanan Utama-nya. Survei tersebut dilakukan baik sebelum maupun sesudah implementasi Kantor Pelayanan Utama. Peningkatan kepuasan tersebut menjadi salah satu indikasi adanya perubahan. Kinerja aparat bea dan cukai dalam proses reformasi birokrasi memang benar telah mengalami peningkatan. Fakta yang kedua adalah mengenai pemberitaan negatif seputar DJBC di media massa nasional. Dari Sekretariat DJBC (Bagian Umum) diperoleh data sebagaimana tampak pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3 Jumlah Pemberitaan Negatif DJBC di Media Massa Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

Jumlah berita

Berita negatif

Persentase

61 69 39 64 51 98 54 63

1 18 9 9 10 36 10 12

499

105

1.64% 26.09% 23.08% 14.06% 19.61% 36.73% 18.52% 19.05% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 21.04%

Sumber: Sekretariat DJBC

Dari tabel di atas diketahui bahwa hingga bulan Agustus 2008, total pemberitaan terkait dengan DJBC ada 499 buah berita. Dimana 21,04% merupakan pemberitaan

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa, hanya 20% pemberitaan di media massa yang mengatakan bahwa bea cukai negatif. Yang menjadi permasalahan, angka ini belum dapat dibandingkan karena belum data pembandingnya. Namun setidaknya dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemberitaan di media massa tidak melulu mengatakan bahwa kinerja DJBC itu masih buruk. Fakta menarik yang ketiga adalah reformasi birokrasi di Departemen Keuangan khususnya di DJP dan DJBC mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia (sumber: inilah.com). Dengan terdongkraknya IPK berarti persepsi dunia internasional terhadap kinerja DJP dan DJBC menjadi semakin baik. Dan berdasarkan data Transparansi Internaional, IPK Indonesia 2008 mengalami peningkatan sebanyak 0,3 poin menjadi 2,6 dibandingkan dengan IPK Indonesia 2007.

BAB V SIMPULAN Reformasi birokrasi tidak sama dengan remunerasi sebagaimana opini publik yang berkembang yang mengatakan bahwa reformasi birokrasi hanyalah remunerasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses pembangunan dengan tiga pilar utama; penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan disiplin dan manajemen SDM. Ketiga pilar tersebut direkatkan oleh remunerasi sebagai penunjang suksesnya pembangunan. Tujuan dari reformasi birokrasi ini adalah untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, professional, dan bertanggung jawab serta menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima. Secara makro, keberhasilan kinerja aparatur negara dalam reformasi birokrasi adalah percepatan menurunnya kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatnya kesejahteraan seluruh masyarakat (Asmawi Rewansyah). Opini negatif yang berkembang di masyarakat terjadi karena masyarakat menilai reformasi birokrasi ini secara sempit. Reformasi birokrasi harus dipahami secara komprehensif dan menyeluruh. Ia tidak terbatas hanya pada pemberian remunerasi. Pemberian remunerasinya-pun bukan tanpa tujuan atau sekedar ingin

15

meningkatkan kesejahteraan pegawai. Namun ada tujuan dan sasaran yang lebih besar di balik itu semua. Ada sesuatu yang ingin dibangun oleh Departemen Keuangan, yakni good corporate governance dan pelayanan publik yang prima. Reformasi birokrasi di DJBC dimulai dengan pembentukan kantor Pelayanan Utama, sebuah solusi yang diharapkan dapat mengatasi seluruh permasalahan yang dihadapi oleh DJBC. Dan beberapa fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa reformasi birokrasi (DJBC) sudah mulai memberikan perubahan-perubahan yang positif, tercermin dari peningkatan kepuasan para pengguna jasa layanan kepabeanan dan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi DJBC melalui Kantor Pelayanan Utama-nya mulai menghasilkan peningkatan kinerja para aparat bea dan cukai.

16

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Presentasi Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. 3 Desember 2008. Bahan Presentasi Tim Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai. 25 September 2008 DJBC. 2008. Key Performance Indicator DJBC 2008. Hidayat, Samsul. 2008. Dengan adanya reformasi birokrasi di Departemen Keuangan khususnya di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai telah mendongkrak Indeks Persepsi

Korupsi

(IPK)

Indonesia.

Inilah.com.

26

September

2008.

http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/09/26/51881/indeks-persepsikorupsi-ri-terangkat/ (diakses 14 Mei 2009) Masyarakat

Transparansi

Indonesia.

http://www.transparansi.or.id/good_governance/prinsip.html (diakses 14 Mei 2009) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi Bukan Hanya Berpikir Hitam Putih. Majalah Layanan Publik Edisi XXII Tahun IV 2008. Tim Pusdiklat Pegawai. 2008. Bahan Diklat Prajab Golongan I dan II: Pelayanan Prima. Jakarta