Instrumen Pasar Modal Syariah.docx

INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH Pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan syariah Islam atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsipsyariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain tidak boleh ada riba, gharar dan masyir. Pasar modal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sehingga Pasar Modal Syariah merupakan pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah. Dan suatu efek yang dipandang telah memenuhi prinsipprinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSNMUI. Instrumen pasar modal syariah dikelompokkan ke dalam tiga kategori sebagai berikut: 1. Sekuritisasi aset atau proyek aset yang merupakan bukti penyertaan, baik dalam penyertaan musyarakah(partnership). Penyertaan musyarakah adalah yang mewakili modal tetap (fixed capital) dengan hak pengelolaan, mengawasi manajemen, dan hak suara dalam mengambil keputusan. Penyertaan mudharabah adalah mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan keuangan itu tetapi tanpa hak suara, hak pengawasan atau hak pengelolaan. 2. Sekuritisasi hutang atau emisi surat hutang yang timbul atas jual beli atau merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan. 3. Sekuritisasi modal. Merupakan emisi surat berharga perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah yang berbentuk saham. Sehingga kriteria dan efek syariah yang dapat diperdagangkan menurut fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 adalah sebagai berikut: 1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. 2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. 3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk

membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. 5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. 6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah. Instrumen pasar modal syariah dengan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut: 1. Muqaradah atau Mudharabah Funds Dana dalam bentuk saham yang memberikan kesempatan kepada para investor untuk bersamasama dalam pembiayaan atau investasi dengan perjanjian bagi hasil dan bagi risiko (profit and loss sharing). Pihak yang tergabung dalam investasi pada umumnya diikat dengan suatu perjanjian dalam bentuk syirkah apabila badan usaha itu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga pemodal (shohibul maal) ikut serta dalam pengelolaan atas perusahaan yang diinvestasikan. 2. Muraqadhah atau mudharabah Bonds Obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah obligasi yang berdasarkan prinsip mudharabah. Biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan membiayai proyekproyek tertentu atau proyek dari kegiatan perusahaan yang bersifat jangka panjang. Perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah (mudharabah) bertindak sebagai mudharib (pengelola) yang tujuannya adalah membiayai proyek tertentu dan pada saat yang sama investor merupakan pihak yang memiliki dana tersebut (shohibul maal). Diantara instrumen yang diperkenankan dalam Islam, ada yang diharamkan dari beberapa instrumen pasar modal yang diharamkan, yaitu: 1. Preffered stock (Saham Istimewa)

Merupakan saham yang memeberikan suatu hak yang lebih besar dibandingkan saham biasa dalam hal dividen ketika perusahaan yang diinvestasikan atau dimiliki telah dilikuidasi. Ciricirinya; pertama, hak utama atas dividen. Kedua, hak atas aktiva perusahaan. Ketiga, pendapatan tetap dalam jangka waktu yang lain. Keempat, memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan kelima, tidak memilki hak suara. Alasan diharamkannya adalah adanya keuntungan yang bersifat tetap (pre-determined revenue), hal ini termasuk dalam kategori riba. Selain itu, pemilik saham preference diperlakukan secara istimewa terutama pada saat dilikuidasi, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan. 2. Forward Contract Merupakan salah satu jenis transaksi yang diharamkan karena bertentangan dengan syariah. Forward contract merupakan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba, sedangkan transaksinya dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. 3. Option Transaksi yang tidak disertai dengan underlying asset atau real aset, atau dengan kata lain objek yang ditransaksikan tidak dimilki oleh pihak penjual. Tetapi, jika transaksi option merupakan representasi dari nilaiintangible asset, maka dianggap sebagai nilai dari real asset dan dapat dibenarkan menurut syariah. Karakteristik transaksi option adalah; 1. Akad yang terjadi pada hak memilih saja dan objeknya bukan surat berharga. 2. Pada umumnya kesepakatan jual beli tersebut tidak terlaksana, tetapi diselesaikan dengan

perolehan pembeli atas optionnya atau penjual atas perbedaan harga. 3. Transaksinya disertai spekulasi atas naiknya harga pada keadaan ia membeli dan spekulasi atas

turunnya harga pada saat kondisi ia menjual. 4. Berlangsungnya peredaran hak memilih atau transaksi option kembali dengan mencakup

muamalah formalitas.