Subsistem Informasi Kesehatan Daerah

SUBSISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

Definisi Sistem : Sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan Sistem Informasi : Sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi fakta (data)

Definisi Sistem Informasi Kesehatan Sekumpulan komponen yang bekerja sama menghasilkan informasi (fakta/data) untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan Tujuan :  Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan  Mengetahui status kesehatan masyarakat  Sebagai dasar evidence based bagi sistem kesehatan  Sebagai dasar proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan

Informasi dan visi misi Kementerian Kesehatan  Meningkatkan surveilans, monitoring dan sistem informasi kesehatan  Berfungsinya evidence based dalam seluruh

sistem informasi kesehatan di Indonesia  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia

PERKEMBANGAN DAN MASALAH  Perencanaan pembangunan kesehatan pusat    

dan daerah belum sinkron Data dan informasi kesehatan tidak tersedia, faktor desentralisasi SIKNAS berbasis fasilitas sampai kabupaten /kota, belum dimanfaatkan secara optimal Surveilans belum secara baik dan menyeluruh Meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan.

PERANAN MANAJEMEN KESEHATAN  KOORDINASI  INTEGRASI  REGULASI

 SINKRONISASI  HARMONISASI  Peranan Informasi Kesehatan; pengadaan data,

informasi, dan teknologi informasi utk penyelenggaraan upaya kesehatan, pengembangan SDM dan kegiatan lainnya.  Kegiatan berupa : pengelolaan, pelaksanaan, dukungan sumber daya dan pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan.

Sistem Kesehatan dan Subsistem Pendukung

KEBIJAKAN KESEHATAN  Kebijakan kesehatan adalah serangkaian

aturan ditetapkan pemerintah sbg pedoman penyelenggaraan urusan kesehatan.  Administrasi kesehatan merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pembinaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.  Informasi kesehatan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data sebagai masukan bagi penagmbilan keputusan di bidang kesehatan

PRINSIP MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN  INOVASI & KREATIVITAS  Kepemimpinan yg visioner bidang kesehatan

 Sinergisme yang dinamis  Kesesuaian dgn sistem pemerintahan NKRI

Urusan wajib, good governance Fasilitasi kebijakan daerah Kerjasama dan semangat kemitraan

SIK dalam Manajemen Kesehatan

SIK dalam Manajemen Kesehatan

Pemanfaatan SIKNAS Online 

Komunikasi Data Terintegrasi (sudah dimulai tahun 2007), yaitu arus tukar-menukar data antar unit kesehatan (khususnya antara Daerah dan Pusat), yang mencakup semua data esensial yang diperlukan untuk manajemen kesehatan (data kegiatan puskesmas, kegiatan rumah sakit, kegiatan sarana kesehatan lain, termasuk data keuangannya, tenaga kesehatannya, obatnya, perbekalan farmasinya, dan sumber daya lainnya), data perkembangan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, dan data perkembangan pelaksanaan Desa Siaga.



Informasi Eksekutif (sudah dimulai tahun 2007), yaitu sarana tukarmenukar informasi antar pimpinan kesehatan (Pusat dan Daerah) dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, secara cepat dan tepat.



Telekomunikasi & Teleconference (sudah dimulai tahun 2007), yaitu pemanfaatan jaringan komputer online untuk komunikasi suara (Voice over Internet Protocol-VoIP) dan rapat jarak jauh antar pejabat Pusat, dan antara Pejabat-pejabat Pusat dengan Pejabat-pejabat Daerah, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Pemanfaatan SIKNAS Online 

Distance Learning (akan dimulai tahun 2008), yaitu penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jarak jauh, khususnya untuk petugas-petugas kesehatan di sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lain-lain).



Digital Library Service (akan dimulai tahun 2008),yaitu pengembangan kerjasama antar unit perpustakaan dan dokumentasi di bidang kesehatan (intranet dan internet) untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik yang berupa literature/hasil-hasil penelitian maupun media promosi kesehatan.



Telemedicine (akan dimulai tahun 2009), yaitu pengembangan rujukan dan diagnosis serta terapi jarak jauh, dan aplikasi-aplikasi lain di bidang kedokteran.



Web based Networking (akan dimulai tahun 2009), yaitu pengembangan jaringan situs di internet dan pemanfaatan jaringan tersebut untuk berbagai keperluan seperti lelang melalui internet.

Kedudukan Puskesmas, Dinkes dalam SIK Kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan Kabupaten  Kedudukan dalam bidang administrasi :  Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota dan bertanggung jawab langsung baik teknis maupun administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

 Kedudukan dalam jenjang sistem rujukan

pelayanan kesehatan:

 Pada urutan tingkat pelayanan kesehatan dalam

sistem rujukan, Puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan pertama.

Kedudukan Puskesmas, Dinkes dalam SIK Kedudukan dalam sistem kesehatan secara nasional Puskesmas berkedudukan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan nasional. Kedudukan dalam sistem pembangunan nasional Puskesmas berkedudukan sebagai salah satu unsur pembangunan dalam bidang kesehatan yang terdepan dan yang pada dasarnya saling tergantung satu dengan lainnya dengan unsur pembangunan sektor terkait di tingkat kecamatan.

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) yang berlaku hingga saat ini adalah merujuk pada Keputuasn Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/INFO/V/96 (Departemen Kesehatan RI, 1998).

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) Ada 2 jenis pencatatan kegiatan Puskesmas, yaitu :  Pencatatan di dalam gedung Puskesmas Pencatatan di dalam gedung Puskesmas membutuhkan Kartu Tanda Pengenal Keluarga (KTPK), Kartu Status Perorangan dan beberapa Buku Register.  Pencatatan di luar gedung Puskesmas Pencatatan di luar gedung Puskesmas menggunakan beberapa Buku Register.

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) 1. Laporan harian untuk melaporkan kejadian

luar biasa penyakit tertentu. 2. Laporan mingguan untuk melaporkan kegiatan penyakit yang sedang ditanggulangi 3. Laporan bulanan untuk melaporkan kegiatan rutin progam.

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) Bulanan  Formulir LB 1 untuk data kesakitan  Formulir LB 2 untuk Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)  Formulir LB 3 untuk data Gizi, KIA, Imunisasi dan Pengamatan Penyakit Menular  Formulir LB 4 untuk data kegiatan Puskesmas

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) Tahunan  Formulir LT-1 untuk data dasar Puskesmas  Formulir LT-2 untuk data kepegawaian Puskesmas termasuk Bidan di desa  Formulir LT-3 untuk data peralatan Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) Laporan Puskesmas Sentinel  Puskesmas-puskesmas yang telah ditetapkan untuk pemantauan program tertentu selain mengirimkan laporan seperti yang telah disebutkan diatas, juga mengirimkan laporan sentinel seperti :  LB1S untuk data penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan Penyakit Diare,  LB2S untuk data KIA, Gizi, ISPA dan Penyakit Akibat Kerja

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) Laporan khusus yang tidak termasuk dalam SP2TP  SP2TP tidak mencakup data Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah serta laporan Keluarga Berencana (KB).  KLB dan Wabah dilaporkan tersendiri sesuai dengan SK Dirjen PPM & PLP No. 451I/PD.03.04.IS/1991 tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan KLB.  Laporan Keluarga Berencana ditetapkan bersama oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Kepala BKKBN.

SPRS (Sistem Pelaporan Rumah Sakit) 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

RL1 RL2a RL2b RL2a1 RL2b1 RL2c RL2.1, RL2.2, RL2.3 RL3 RL4 RL4a RL5 RL6

Data Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Inap Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Jalan Data Keadaan Morbiditas Rawat Inap Surveilans Terpadu RS Data Keadaan Morbiditas Rawat Jalan Surveilans Terpadu RS Data Status Imunisasi Data Individual Morbiditas Pasien Rawat Inap Umum Data Individual Morbiditas Pasien Rawat Inap Obstetri Data Individual Morbiditas Pasien Rawat Inap Perinatal Data Dasar Rumah Sakit Data Keadaan Ketenagaan Rumah Sakit Data Individual Ketenagaan RL4a Data peralatan Medik Rumah Sakit Data Infeksi Nosokomial Rumah Sakit

Geografi Kesehatan  Geografi kesehatan berperan penting dalam surveilans,

intervensi kesehatan dan strategi pencegahan penyakit.  Riset geografis atas pelayanan kesehatan dapat mengidentifikasi ketimpangan dalam pelayanan kesehatan antara wilayah satu dan yang lain, dan alokasi sumberdaya yang terbatas.  Contoh: mengalokasikan bidan desa ke daerah-daerah yang membutuhkan, dan membantu penempatan fasilitas kesehatan yang baru dan perluasan yang telah ada.

Pengertian SIG di Bidang Kesehatan

(HealthMap,2003)  Suatu perangkat program geografis pada komputer

dan data kesehatan yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk informasi dalam bentuk visualisasi/gambaran peta yang memudahkan petugas kesehatan untuk menganalisis data situasi kesehatan pada ruang/tempat/wilayah dan waktu tertentu.

SISTEM KESEHATAN PROVINSI • PERDA NO 4 TAHUN 2009 • Tatanan yg menghimpun berbagai upaya komponen sektor pemerintah, masyarakat dan swasta di Kalsel secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yg setinggi-tingginya. • Prinsip; perikemanusiaan, hak asasi manusia, adil dan merata, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, kemitraan, pengutamaan dan manfaat, tata kepemerintahan yg baik dan nilainilai budaya Kalsel.

SKP KALSEL • Subsistem : Upaya Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan. • Upaya Kesehatan, tdd Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Upaya Kesehatan Kombinasi UKP dan UKM, Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan Bencana (UKKB). • Pelayanan Primer, Sekunder dan Tersier • UKKB tdd Prabencana, berupa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Saat Bencana berupa tanggap darurat dan Paska bencana berupa pemulihan dan rekronstruksi -> Safe community,

PERDA NOMOR 4/2012 TTG PENYELENGGARAN KESEHATAN • Persalinan harus oleh tenaga kesehatan yg kompeten dibidangnya. Pemda wajib menyediakan sarpelkes/sarana pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan konseling ASI. • ASI Eksklusif 6 bulan, penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan TTU/tempat tempat umum, sarpelkes dilarang promosi susu formula atau sejenis. • Setiap anak berhak imunisasi dasar , diberikan oleh tenaga yg kompeten. Sarpelkes wajib memberikan informasi ttg imunisasi.

PERDA 4/2012 (LANJUTAN) • Ibu dan anak berhak buku KIA/kesehatan ibu anak, yg disediakan sarpelkes. Sarpelkes wajib melaporkan kasus kematian ibu, bayi, balita dan gizi buruk di wilayahnya. • Desa yg ada 100 bayi/balita wajib ada Posyandu, tanggung jawab Kepala Desa/Lurah/Camat. Pembinaan teknis Dinkes, wajib sediakan anggaran operasional dan pembinaan. Pelkes dasar utk bumil, bayi, balita di Posyandu dan tumbuh kembang anak.

PERDA 4/2012 (LANJUTAN)

• Puskesmas harus mampu PONED/penanganan obstetri neonatus dasar. RS harus mampu PONEK/penanganan obstetri neonatus komprehensif. • Masyarakat didukung pemerintah wajib menyelenggarakan UKBM/upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti Poskesdes dll. • Pemerintah wajib memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak/kurang mampu • Masyarakat mampu wajib bayar premi dan dapat diintegrasikan dgn rekening listrik, air, telepon dan kendaraan bermotor. • Jaminan kesehatan pemerintah tdk diberikan thd penyakit yg disebabkan perilaku hidup buruk/ gaya hidup tdk sehat peserta.

Sub Sistem Upaya Kesehatan (2) Ruang • Kesehatan Fisik, Mental, Intelegensia, dan Sosial Lingkup • Primer Tingkatan • Sekunder • Tersier

Upaya

Unsur

• Upaya Kesehatan, Fasilitas Yankes, Sumber Daya Upaya Kesehatan, Pembinaan & Pengawasan Upaya Kes.

• Terpadu, Berkesinambungan, dan Paripurna Penyelen • Melalui Sistem Rujukan ggaraan

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer

Peningkatan Kesehatan & pencegahan Penyakit

Penyembuhan Penyakit & Pemulihan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pelayanan KB

UKS

Upaya Kesehatan Olahraga

Pelayanana Kesehatan pada Bencana

Pelayanan Darah

Pelayanana Kesehatan Gilut

Penanggulangan gangguan penglihatan & gangguan pendengaran

Upaya Kesehatana Matra

Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alkes

Pengamanan Makanana & Minuman

Pengamanan Zat Adiktif

Pelayanan Forensik Klinik & Pelayanan Bedah Mayat

Upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat

Upaya perbaikan gizi

Upaya kesehatan jiwa

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular

Upaya kesehatan lingkungan

Upaya kesehatan kerja

Upaya Kes Masyarakat ( UKM ) Sub Sistem Upaya Kesehatan Upaya Kes Perorangan ( UKP ) Memelihara , Meningkatkan kesehatan Mencegah penyakit PERORANGAN

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masy . serta swasta , untuk memelihara, meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan serta memulihkan kesehatan perorangan

Menyembuhkan penyakit Memulihkan kesehatan

PRINSIP

1. Diselenggarakan oleh : masy , swasta dan pemerintah 2. Penyelenggaraan oleh swasta harus memperhatikan fungsi sosial 3. Bersifat menyeluruh , terpadu , berkelanjutan , terjangkau , berjenjang profesional dan bermutu 4. Tidak bertentangan dgn kaidah ilmiah ( termasuk tradisional-alternatif ) 5. Sesuai norma sosial budaya serta moral & etika profesi

TERIMA KASIH