Paparan Ppk Blud.pdf

PAPARAN PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PPK BLUD UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA KEUANGAN YANG AKUNTABEL

Disampaikan Oleh: DR. HARI NUR CAHYA MURNI, M.Si (Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri) - Ambon, 30 s.d 31 Agustus 2018 -

MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PELAYANAN PEMDA KEPADA MASYARAKAT

UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN KEPADA SELURUH WARGA NEGARA; MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN;

NAWA CITA

MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA; MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA;

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PEMDA DALAM KEUANGAN DAN INVESTASI MELALUI PENGUATAN DI BIDANG BUMD, BLUD DAN BMD

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL;

MEWUJUDKAN MENGGERAKKAN DOMESTIK;

KEMANDIRIAN SEKTOR-SEKTOR

EKONOMI STRATEGIS

DENGAN EKONOMI

MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA.

REFORMASI KEUANGAN NEGARA/DAERAH

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2012 TTG REVISI PP NO. 23 TAHUN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2010 TTG REVISI PP NO. 24 TAHUN 2005 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

HAKEKAT OTONOMI DAERAH MELINDUNGI MASYARAKAT

MENYEDIAKAN FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM YG LAYAK

MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

PEMDA MAMPU MENYEDIAKAN PELAYANAN MASYARAKAT, ANTARA LAIN:

MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT

MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

3 JENIS PELAYANAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH/ PEMERINTAH DAERAH

QU A

APBD + JASA LAYANAN

SI GO PU OD BLI S C

BLUD

PU B

LIC

GO OD S

3 JENIS PELAYANAN

APBD

SUMBER DANA YG DIPERLUKAN

SUMBER DANA YG DIPERLUKAN

PRIVATE GOODS SUMBER DANA YG DIPERLUKAN JASA LAYANAN

TUNTUTAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN: *MERUPAKAN TUGAS PEMDA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT*

KONSEP BLUD

APA ITU BLUD ?? (konsep memahami BLUD)

IMPLEMENTASI BLUD (TANTANGAN) SUSAH MERUBAH POLA PIKIR

TERBATASNYA SDM YG MEMAHAMI OPERASIONAL BLUD

HAL YG BARU BAGI PEMDA (KURANGNYA PEMAHAMAN)

INTERNAL

EKSTERNAL

BELUM DIANGGAP PRIORITAS

KDH, WAKIL KDH, DPRD, TAPD, KEPALA BIRO/BAG KEU, HUKUM, DLL

DINAMIKA PENGGANTIAN PEJABAT (INTERNAL DAN EKSTERNAL BLUD) PEMDA TERMASUK DPRD CENDERUNG BELUM MEMILIKI PEMAHAMAN YANG SAMA MENGENAI KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS PENERAPAN PPK-BLUD

BELUM OPTIMAL

BELUM OPTIMAL

RAGURAGU

TERKAIT DGN REGULASI DAN PEMAHAMAN

TAKUT

BENAR TIDAK PP 23/2005 Jo. PP 74/2012 DAN PERMENDAGRI 61/2007

AUDITOR BLUD

TERKAIT DGN PEMAHAMAN PIHAK EKSTERNAL (KHUSUSNYA YG BLM PAHAM BLUD)

SEMUA YG DILAKUKAN BLUD, SALAH

PENEGAK HUKUM

UNIT PELAYANAN MASYARAKAT MILIK PEMDA (KES DAN NON KES)

UNDANGUNDANG

PERANGKAT DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN/ BARANG HARUS TUNDUK PADA PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ BARANG

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERMENDAGRI/ PERMENKEU/ PERATURAN K/L LAINNYA

APAKAH PER-UUAN SUDAH DITAATI ??? APAKAH TERGGANGGU ATAU TIDAK PELAYANANNYA ???

TUNTUTAN MASYARAKAT (masyarakat tidak mau tahu)

DILEMA BAGI PEMDA (PELAYANAN PUBLIK) MANA YG MAU DIPILIH ???

ATURAN YG BERLAKU UMUM

UNIT PELAYANAN MILIK PEMDA SEPERTI PEL KESEHATAN DAN NON KESEHATAN

MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DGN OPTIMAL

SALAH SATU ”ALAT” PEMDA DLM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT (DLM BIDANG …....)

PERLU ADA KEBIJAKAN ??

PERLU ADANYA PAYUNG HUKUM UTK MEMAYUNGI PEMDA DLM MEMBERIKAN PELAYANAN YG OPTIMAL (AGAR TDK MASUK RANAH HUKUM)

STRATEGI KEBIJAKAN PERBAIKAN SEKTOR PELAYANAN PUBLIK

PERKDH Pasal 2 ayat (7)

UU 1/2004 Pasal 68-69

UU 23/2014 Pasal 346

Permendagri 61/2007

DASAR HUKUM BLUD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 79/2018 (revisi PMDN 61/2007)

PP 74/2012

PP 58/2005 Pasal 145-150

PP 23/2005

DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN, PRODUKTIVITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS, INSTANSI PUSAT DAN DAERAH YG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PENGELOLAAN KEUANGANNYA

PPK-BLU/BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 346 UU 23/2014

Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan perUUan Yg dimaksud dengan ”badan layanan umum daerah” adalah sistem yg diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat yg mempunyai fleksibilitas dlm pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya

STATUS RSD YANG AKAN/TELAH MENERAPKAN PPK-BLUD RSD BELUM BLUD 12

RSD PROVINSI BLUD STATUS PENUH

267 387

RSD PROVINSI BLUD STATUS BERTAHAP RSD KAB/KOTA BLUD STATUS PENUH

6 71

Keterangan : Jumlah RSD di seluruh Indonesia = 743 RSD* • Yang Telah Menerapkan PPK-BLUD = 356 • Yang Belum Menerapkan PPK-BLUD = 387 Persentase RSUD Yang telah menerapkan PPK BLUD = 47,9% * Data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Tahun 2018

RSD KAB/KOTA BLUD STATUS BERTAHAP

PUSKESMAS YANG SUDAH MENERAPKAN PPK- BLUD 710 PUSKESMAS YANG TELAH MENERAPKAN PPK-BLUD 142

568

Penuh Bertahap

Keterangan : Jumlah Puskesmas di Seluruh Indonesia = 9825 Persentase Puskesmas yang telah menerapkan PPK-BLUD = 4,8% * Data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Per 31 Desember 2017

JENIS LAYANAN LAINNYA 15

14

12

10

10 5

5

9

6

Penuh Bertahap

0 Pendidikan

Dana Bergulir dan Perumahan

Pelayanan lainnya

Keterangan: 1. Bidang Pendidikan : (Sekolah Tinggi Islam, Akademi Analisis Kesehatan, Akademi Perawat, Akademi Kebidanan, Akademi Gizi, Akademi Farmasi, Pelatihan Kesehatan Masyarakat, Solo Technopark, Balai Latihan Pendidikan Teknis, Taman Pintar, UPTD DISDIKPORA ) 2. Dana Bergulir & Perumahan: (Dana Bergulir DPPKAD Payakumbuh, Bag. Adm Perekonomian Pasaman, UPTD Perkuatan Permodalan Dana Khusus Prov. Lampung, Bag. Bina Perekonomian Lampung Tengah, Dana Bergulir PEMK DKI Jakarta, UKPD P2KSM Purworejo, UMKM Sragen, Penanaman Modal Sleman, Dana Bergulir Kab. Malang, Lumbung Desa Kab. Malang, BPKAD Kota Kendari, PPK-BLUD Harum Kota Kendari, KUMKM Kab. Tangerang, Griya Layak Huni Surakarta. 3. Pelayanan lainnya: (BLUD Air Minum, Bus Rapid Transportation, Terminal, Perparkiran, PPUMKM Kawasan Pulo, Taman Margasatwa, BLUD Pasar, BLUD Pengelola Alat Berat, BLUD Kelautan Perikanan Taxi Mina Bahari, UPTD Perkuatan Modal Usaha Pertanian, Unit Kerja Perwakilan Wisma Lampung, Kawasan Konservasi Kelautan Raja Ampat)

DUKUNGAN KEMDAGRI (UNTUK BLUD RSD DAN PUSKESMAS) Amanat untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP/Puskesmas) menerapkan PPK BLUD dengan mempedomani Pasal 6 ayat (1) Permendagri 61 Tahun 2007. Selanjutnya, hal tersebut ditindaklanjuti dengan: -

surat Menteri Dalam Negeri Nomor 445/1232/ KEUDA tanggal 18 September 2013 hal Upaya Percepatan Penerapan PPK BLUD; surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/8130/SJ tanggal 13 November 2013 hal Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimulai tanggal 1 Januari 2014; dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 981/2327/Keuda tanggal 14 Mei 2018 hal percepatan penerapan PPK BLUD Bidang Kesehatan.

Ketiga surat tersebut intinya segera diterapkannya PPK BLUD khususnya pada bidang kesehatan untuk berkompetisi dan berdaya saing dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, karena dalam implementasi JKN, semua pelayanan kesehatan milik pemerintah/pemda/swasta dapat melayani pasien yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu juga bagaimana pemenuhan dan distribusi Fasilitas Kesehatan (Faskes) dengan mempersiapkan kecukupannya termasuk pemenuhan alat medis essensial untuk pemberian pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan terutama pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, pemenuhan distribusi dan redistribusi SDM kesehatan melalui formasi CPNS daerah (dokter/dokter spesialis, dokter gigi/spesialis gigi) serta tenaga kesehatan lainnya sesuai kewenangan Pemda.

DUKUNGAN KEMDAGRI (UNTUK BLUD RSD DAN PUSKESMAS) (surat MDN No. 440/8130/SJ tgl 13 November 2013 dan No. 445/1232/Keuda tgl 18 September 2013)

DUKUNGAN KEMDAGRI (UNTUK BLUD RSD DAN PUSKESMAS) (surat MDN No. 981/2327/Keuda tgl 14 Mei 2018)

APAKAH MEMENUHI PERSYARATAN ???

LEMBAGANYA HARUS ADA TERLEBIH DAHULU

SELAKU PA/KPA

ADA PENDAPATAN/ POTENSI PEBDAPATAN DARI MASYARAKAT

APAKAH MELAYANI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG

MENYUSUN DOKUMEN PERSYARATAN (SUBSTANTIF, TEKNIS DAN ADMINISTRATIF)

DINILAI OLEH ”TIM PENILAI”

KELEMBAGAAN DAERAH YG SUDAH ADA

KELEMBAGAAN DAERAH YG BARU

PEMBENTUKAN BLUD

PERSYARATAN DAN PENETAPAN BLUD 1

SUBSTANTIF

TUGAS DAN FUNGSI BERSIFAT OPERASIONAL DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN UMUM YANG MENGHASILKAN SEMI BARANG/JASA PUBLIK, BERHUBUNGAN DENGAN:

PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU JASA LAYANAN UMUM

 LAYANAN KESEHATAN [DIUTAMAKAN], NON PAJAK DAERAH, RET PERIZINAN TERTENTU DAN PERIZINAN.  DALAM MELAKUKAN PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU JASA LAYANAN UMUM, SKPD ATAU UNIT KERJA PADA SPKD DAPAT MENJADI PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH MAUPUN SWASTA SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG SEHAT SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGEMBANGAN LAYANAN UMUM

PERSYARATAN DAN PENETAPAN BLUD (lanjutan) 1

SUBSTANTIF

TUGAS DAN FUNGSI BERSIFAT OPERASIONAL DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN UMUM YANG MENGHASILKAN SEMI BARANG/JASA PUBLIK, BERHUBUNGAN DENGAN:

PENGELOLAAN WILAYAH/KAWASAN TERTENTU UNTUK TUJUAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT ATAU LAYANAN UMUM PENGELOLAAN WILAYAH/KAWASAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA KHUSUS DALAM RANGKA MENINGKATKAN EKONOMI DAN/ATAU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

• DANA BERGULIR (UMKM) • DANA PERUMAHAN

PERSYARATAN DAN PENETAPAN BLUD 2

TEKNIS  karakteristik tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan  berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.

3

ADMINISTRATIF

surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat

pola tata kelola

rencana strategis

standar pelayanan minimal

laporan keuangan pokok atau prognosis/ proyeksi laporan keuangan

laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa ekst pemerintah

USULAN PENETAPAN BLUD KDH SK - KDH SEKDA

KEPALA SKPD KEPALA UNIT DOKUMEN ADMINNISTRATIF

Tim penilai, dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

TIM PENILAI Paling sedikit terdiri dari:  Ketua: Sekda  Sekretaris: PPKD  Anggota: • Kepala SKPD • Kepala Bappeda • Kepala Inspektorat • Tenaga ahli [jika diperlukan]

Bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan dan pencabutan BLUD

PENETAPAN BLUD KEPUTUSAN KDH

MAKSIMAL 1 BLN [SEJAK DITETAPKAN]

PIMPINAN DPRD

 Penerapan; dan  pencabutan status BLUD

 Penetapan persetujuan/ penolakan paling lambat 3 bulan sejak usulan diterima KDH  Hasil penilaian oleh tim penilai disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD

PENERAPAN BLUD  PERSYARATANSUBSTANSIF, TEKNIS DAN ADMINISTRATIF DIPENUHI  PERSYARATAN TERSEBUT DINILAI MEMUASKAN

HAK DAN KEWAJIBAN BLUD DILIHAT DARI ASPEK KEUANGAN

DIBERIKAN FLEKSIBILITAS

HAK

BLUD

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN

KEWAJIBAN

MENINGKATKAN KINERJA MANFAAT

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD LEBIH EFISIEN, EFEKTIF, PRODUKTIVITAS DAN MENERAPKAN PRAKTEK BISNIS YANG SEHAT PENINGKATAN KUALITAS KINERJA KEUANGAN YANG SEHAT DAN MANFAAT PADA PUBLIK

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN

6. PENGELOLAAN PEGAWAI

2. PENGELOLAAN BELANJA

FLEKSIBILITAS BLUD

5. PENGADAAN BARANG DAN JASA

3. PENGELOLAAN TARIF

4. PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG

FLEKSIBILITAS BLUD

10. DEWAN PENGAWAS 9. REMUNERASI 8. PENGELOLAAN INVESTASI DAN KERJASAMA

7. PENGELOLAAN BARANG

11. SURPLUS

1. PENDAPATAN

SKPD/UNIT KERJA

BLUD

BUMD/ PERUSDA

MASUK KE REK KASDA

MASUK REK KAS BLUD

MASUK REK KAS BUMD/PERUSDA

TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LANGSUNG

DIKELOLA DAN DIMANFAATKAN SEPENUHNYA

DIGUNAKAN LANGSUNG

APBD BUKAN MERUPAKAN PENDAPATAN

APBD SBG PENDAPATAN

APBD ”PENYERTAAN MODAL”

APBD MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA

APBD MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA

TIDAK TERGANTUNG APBD

Fleksibilitas BLUD terkait pendapatan (dikecualikan dari PerUU-an):

Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum

Keterangan

UU 17/2003 ttg Keuangan Negara

 Pasal 3 ayat (1);  Pasal 3 ayat (6).

UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara

 Pasal 13 ayat (2);  Pasal 16 ayat (2);  Pasal 16 ayat (3).

PP 58/2005 ttg Pengelolaan Keuda

 Pasal 57 ayat (1);  Pasal 59 ayat (1).

Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21/2011 ttg Pedoman Pengelolaan Keuda

- Pasal 127 ayat (1)

2. BELANJA

SKPD/UNIT KERJA

BLUD

BUMD/ PERUSDA

TIDAK DAPAT MELEBIHI PAGU ANGGARAN YG SUDAH DITETAPKAN

DANA BERSUMBER DARI JASA LAYANAN (NON APBD), DAPAT MELEBIHI PAGU ANGGARAN YG SUDAH DITETAPKAN (AMBANG BATAS/FLEXIBLE BUDGET)  DGN MEMPERTIMBANGKAN VOLUME KEGIATAN PELAYANAN, TERCANTUM DLM RBA DAN DPA BLUD

DIATUR SENDIRI

Fleksibilitas BLUD terkait Biaya/Belanja (dikecualikan dari PerUU-an):

Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum

Keterangan

UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara

Pasal 17 ayat (2)

Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21/2011 ttg Pedoman Pengelolaan Keuda

Pasal 216 ayat (1), ayat (7)

3. TARIF

SKPD/UNIT KERJA • DITETAPKAN DGN PERATURAN DAERAH (PERDA)

BLUD • DITETAPKAN DGN PERATURAN KDH

BUMD/PERUSDA • DITETAPKAN DGN PERATURAN KDH

kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif

Fleksibilitas BLUD terkait Tarif (dikecualikan dari PerUU-an):

Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum

Keterangan

UU 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Semua pembebanan pada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Daerah

UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik

Pasal 31 ayat (4)

4. PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG

SKPD/UNIT KERJA TIDAK DAPAT MELAKUKAN UTANG DAN PIUTANG

BLUD DAPAT MELAKUKAN UTANG  PINJAMAN JK. PANJANG SESUAI DGN PERUUAN

BUMD/ PERUSDA MELAKUKAN UTANG DAN PIUTANG

PIUTANG DAPAT DIHAPUS SECARA MUTLAK ATAU BERSYARAT Fleksibilitas BLUD terkait Utang/Piutang (dikecualikan dari PerUU-an):

Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara

PP 54/2005, diubah PP 30/2011 ttg Pinjaman Daerah

Keterangan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) -

5. PENGADAAN BARANG/JASA

SKPD/UNIT KERJA

BLUD

BUMD/ PERUSDA

• PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PERPRES 80/2003, 54/2010, 70/2012) • DAPAT TIDAK MENGACU PADA PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

• DIATUR SENDIRI

Fleksibilitas BLUD terkait Pengadaan Barang/Jasa (dikecualikan dari PerUU-an):

Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Perpres 54/2010, Perpres 70/2012 dan Perpres 4/2015 ttg Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Keterangan -

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16/2018 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yg bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan PerUUan pengadaan barang/jasa pemerintah.  Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.  BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

 Fleksibilitas diberikan pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari: • jasa layanan; • hibah tidak terikat; • hasil kerja sama dengan pihak lain; • lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa, menjamin:  Ketersediaan b/j yg lebih bermutu;  Lebih murah;  Proses pengadaan sederhana dan cepat;  Mudah menyesuaikan dgn kebutuhan utk mendukung kelancaran pelay BLUD.

Pengadaan barang dan/atau jasa diatur dalam peraturan kepala daerah

6. PENGELOLAAN PEGAWAI

SKPD/UNIT KERJA

BLUD

BUMD/ PERUSDA

• PNS • PNS DAN NON PNS

SESUAI DGN KEBUTUHAN, PROFESIONALITAS DAN KEMAMPUAN KEU BLUD (EFISIEN, EKONOMIS, DAN PRODUKTIF)

• NON PNS

Fleksibilitas BLUD terkait Pejabat/Pegawai Non PNS (dikecualikan dari PerUU-an):

Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum PP 48/2005 ttg Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi PNS

UU 5/2014 ttg Aparatur Sipil Negara (ASN)

Keterangan APBD hanya boleh membiayai Honorer dan PNS

-

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD

 Dapat berasal dari ASN dan/atau Profesional Lainnya  Dari Profesional lainnya (pejabat pengelola dan pegawai BLUD, dapat dlpekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.  Pengangkatan dan pemberhentian: • Dari ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pejabat pengelola Dari Profesional lainnya diangkat utk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali periode masa jabatan berikutnya dan paling tinggi berusia 60 tahun • Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD dari profesional lainnya dilaksanakan dengan jumlah dan komposisi yg tlh disetujui PPKD • Pengangkatan dan penempatan (pejabat pengelola dan pegawai BLUD) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yg sehat • Kompetensi  berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yg diperlukan dlm pelaksanaan tugas PENGADAAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA  PERATURAN KDH

7. PENGELOLAAN BARANG

SKPD/UNIT KERJA

BLUD

BUMD/ PERUSDA

• TIDAK DAPAT MENGHAPUS ASET (TETAP/TIDAK TETAP), MENGIKUTI MEKANISME PERUU-AN • SESUAI DGN KETENTUAN PERUNDANGUNDANGAN

• DIATUR SENDIRI

Fleksibilitas BLUD terkait Pengelolaan Barang (dikecualikan dari PerUU-an):

Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum

Keterangan

PP 6/2006, PP 27/2014 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

-

Permendagri 17/2007, Permendagri 19/2016 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

-

8A. INVESTASI

SKPD/UNIT KERJA

TIDAK DAPAT MELAKUKAN INVESTASI

BLUD

DAPAT MELAKUKAN INVESTASI JK PENDEK

BUMD/ PERUSDA

MELAKUKAN INVESTASI

Fleksibilitas BLUD terkait Investasi (dikecualikan dari PerUU-an):

Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum PP 1/2008 ttg Investasi Pemerintah

Keterangan -

8B. KERJASAMA

SKPD/ UNIT KERJA

TIDAK DAPAT MELAKUKAN KERJASAMA

BLUD

DAPAT MELAKUKAN KERJASAMA

BUMD/ PERUSDA

MELAKUKAN KERJASAMA

KERJASAMA DLM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN Fleksibilitas BLUD terkait Kerjasama (dikecualikan dari PerUU-an):

Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum PP 50/2007 ttg Tata Cara Kerjasama Daerah

Keterangan -

9. REMUNERASI  Pejabat Pegelola BLUD,  Dewan Pengawas,  Sekretaris Dewan Pengawas  Pegawai BLUD

diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan profesionalisme

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dlm komponen: gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun

DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KDH

REMUNERASI BERDASARKAN USULAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMIMPIN BLUD

MEMPERTIMBANGKAN  PRINSIP PROPORSIONALITAS, KESETARAAN, KEPATUTAN, KEWAJARAN DAN KINERJA

10. DEWAN PENGAWAS

ORGAN YG BERTUGAS MELAKUKAN PENGAWASAN THD PENGELOLAAN BLUD

1. PEJABAT SKPD YG BERKAITAN DGN KEGIATAN BLUD; 2. PEJABAT DI LINGKUNGAN SKPKD; 3. TENAGA AHLI YG SESUAI DGN KEGIATAN BLUD

USUL PEMIMPIN BLUD

KEPUTUSAN KDH DEWAN PENGAWAS [jumlah 3 atau 5 orang]

TUGAS MELAKUKAN BINWAS PENGELOLAAN BLUD Berkewajiban:  Kepada KDH: • memberikan pendapat dan saran mengenai RBA • memberikan pendapat serta saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting; • melaporkan kinerja BLUD;  Kepada Pejabat Pengelola BLUD: • memberikan nasehat dalam pengelolaan BLUD; • melakukan evaluasi dan penilaian kinerja [keuangan non keuangan], serta memberikan saran untuk ditindaklanjuti  memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja

 memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal  Syarat minimal dan jumlah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KDH secara berkala paling sedikit 1x setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan

11. SiLPA  Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD (dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran)  Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD  Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.  Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.  Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.  Kriteria kondisi mendesak, mencakup:  program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan  keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Terima Kasih