Struktur Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Syariah

  • Uploaded by: Saomi Rizqiyanto
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Struktur Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Syariah as PDF for free.

More details

  • Words: 2,744
  • Pages: 9
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

MENGENAL STRUKTUR DAN KEBIJAKAN Makalah ini disusun guna memenuhi tugas formatif individu pada mata kuliah Sistem Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam dengan dosen Dr. H. Anwar Abas, M.Ag Pada Program Studi Ekonomi Islam Perbankan Syariah Oleh Saumi Rizqiyanto [105046101570 PSVIIA]

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2008

SISTEM MONETER DAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM MENGENAL STRUKTUR DAN KEBIJAKAN

PENDAHULUAN Kegemparan krisis finansial di Amerika Serikat dengan Lehman Brother sebagai episentrum-nya! membuat kondisi di dua negara kisruh! Gelombang krisis yang hampir menyerbu ke hampir semua benua itu, termasuk Indonesia memaksa pemerintah melakukan tindakan safety! Salah satu tindakannya adalah mengamankan APBN! Tindakan safety ini memaksa Paskah Suzzeta, ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pergi ke New York dalam rangka menghadiri sidang tahunan IMF. Tindakannya kali ini benar-benar mendapat sorotan tajam! Pasalnya keberangkatannya dicurigai hendak meyodorkan proposal pinjaman lunak ke Bank Dunia dalam rangka penyelamatan APBN! Tentu saja ini hal yang wajar dalam ‘gerak’ langkah suatu negara dalam kebijakan fiskal-nya! Namun dalam situasi pemulihan ekonomi setelah diterjang ‘badai’ krisis Asia 1997, langkah ini dinilai akan menyebabkan Indonesia kembali masuk ke debt trap! Setelah berhasil lepas dari jeratan IMF dan CGI! Bagaimanapun seperti yang telah diutarakan, gerak langkah Paskah Suzzeta perlu dihargai dalam kacamata fiscal policy! Pemerintah sebagai lembaga yang diserahi mengurusi APBN memang berkewajiban menyeimbangkan sisi pengeluaran dan pemasukan negara! Salah satu instrumen dalam memperoleh pemasukan negara dalam kondisi emergency adalah dengan mencari pinjaman! Menyeberangi pasifik, Krisis finansial juga menyeret mantan gubernur The Fed, Alan Greenspan. Kenyamanannya di sebuah ranch terusik gara-gara pers mulai menyebut dirinya sebagai the bubble man, orang yang terus menerus menciptakan gelembung-gelembung ekonomi! Krisis financial di Amerika Serikat yang dipicu krisis subprime mortgage juga disebut-sebut akibat Greenspan terlalu memberikan suku bunga rendah, sehingga mewariskan “rumah kartu berisi bom yang siap meledak”. Saat gubernur The Fed yang baru, Ben Bernanke menaikkan suku buka, akibat inflasi, mendadak terjadi kredit macet dimana-mana, terutama di sektor perumahan, karena selama ini bank-bank di Amerika Serikat memberikan kredit rumah dengan suku bunga rendah bahkan tanpa agunan sekalipun! Akibatnya bisa ditebak terjadi perlambatan ekonomi, ekonomi Amerika Serikat selama dua tahun terakhir menunjukkan kemerosotan, bahkan pertumbuhan ekonominya bisa dibilang negatif! Regulasi The Fed dibawah Bernanke tidaklah salah, karena bagaimanapun, inflasi adalah ancaman, dan oleh karenanya jumlah uang yang beredar dimasyarakat perlu diserap oleh negara, dan oleh karenanya, The Fed menaikkan suku bunga, supaya dana-dana yang ada di masyakarat terserap oleh tabungan, deposito maupun surat utang negara! Baik kebijakan moneter maupun fiskal, semuanya memiliki instrumen tersendiri agar bagaimana kebijakan ini bisa berjalan semestinya. Sebagai contoh instrumen kebijakan moneter salah satunya adalah open market operation sedangkan kebijakan fiscal salah satu bentuk instrumennya adalah pajak! Dalam makalah ini akan dibahas sekilas mengenai struktur kebijakan moneter dan fiscal namun dalam sudut pandang yang berbeda. Islam sebagai agama yang menyeluruh, mempunyai style tersendiri dalam hal muamalah. Seperti apa monetary and fiscal policy dalam Islam, mari kita simak pembahasannya berikut ini!

Saumi Rizqiyanto [email protected]

Page 1 of 9

SISTEM MONETER DAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM MENGENAL STRUKTUR DAN KEBIJAKAN

KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL AT A GLANCE Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubahubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. i Banyak topik yang dibahas dalam kajian moneter dan fiskal dalam bidang ekonomi. Terlepas dari topik tersebut, ada tiga alasan atau pertimbangan yang mendasari belajar kebijakan moneter dan fiskal dalam ekonomi Islamii: 1. Dengan mempelajari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dapat diketahui lebih mendalam bagaimana mekanisme uang, bagi hasil, lembaga keuangan, sistem dan kebijaksanaan moneter, serta mekanisme ekonomi bagi hasil; 2. Menganalisis fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijaksanaan moneter terhadap kegiatan ekonomi Islam; 3. Menganalisis mekanisme kebijakan fiskal dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil

KEBIJAKAN MONETER; Struktur, Instrumen dan Tujuan Uang dan bank Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi modern. Pentingnya uang ini muncul karena adanya dorongan kegiatan pertukaran, sehingga uang pada mulanya dijadikan sebagai alat tukar. Selain sebagai alat tukar, perkembangan lebih lanjut atas fungsi uang adalah sebagai alat penyimpan nilai atau bahkan sebagai alat penyimpan kekayaan. Tetapi dari segi sistem financial secara keseluruhan, dapat disimpulkan dua fungsi fundamental uang, yaitu Memungkinkan terjadinya likuiditas secara mencukupi, sehingga produksi dan tukar-menukar dapat terjadi secara wajar; Termobilisasinya pendapatan, sumber daya dan pengalokasiannya kepada para investor secara sesuai. Struktur Kelembagaan Berkaitan dengan fungsi uang di atas, maka keberadaan lembaga pembuat dan pengatur peredaran uang jelas sangat diperlukan. Setiap sistem memiliki persyaratan unik dalam mengendalikan struktur institusional yang akan menjamin berjalannya sistem secara baik. Apakah sebagai contoh, sistem ekonomi konvensional yang menganut instrumen bunga tentunya memiliki institusi yang akan menjalankan instrument ini. Apakah institusi dalam ekonomi Islam akan menjalankan sistem ekonomi non ribawi, ini adalah permasalahan yang alami. Struktur organisasional sistem moneter Islami sama dengan sistem moneter konvensional, hanya saja model operasinya sangat berbeda. Marilah kita mereview secara singkat struktur ini.iii

Page 2 of 9

SISTEM MONETER DAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM MENGENAL STRUKTUR DAN KEBIJAKAN

1. Bank Sentral Bank sentral adalah lembaga yang dipercaya mengelola persediaan uang sekaligus pengawasan bank komersial. Bank sentral akan menentukan program tahunan pertumbuhan persediaan uang yang diharapkan sesuai dengan tujuan ekonomi nasional. Banyak uang yang diharapkan dapat dilakukan satu dari dua cara yang ada. Dalam skema satu, bank sentral akan membuka rekening investasi di bank-bank anggotanya. Pada skema yang lainnya, bank sentral akan membagi Mo secara memadai bagi pemerintah seperti kredit bebas bunga dan menempatkan ke bank komersial maupun lembaga kredit tertentu sebagai deposito Mudharabah. 2. Bank Anggota Bank anggota dalam sistem Islam adalah bukan bank komersial tradisional (konvensional). Selanjutnya untuk melengkapi jasa perbankan secara teratur mereka juga akan melakukan investasi langsung. Mungkin dengan menggunakan istilah khusus untuk kelembagaan yang demikian adalah disebut dengan “bank bisnis/business bank”. Jasa perbankan yang ada, adalah seperti yang dilakukan oleh bank komersial, seperti: rekening cheque, valuta asing, letter of credit, dan sebagainya. Produk-produk barunya dapat dilakukan dengan menekankan pada aktivitas investasi. Hal ini dapat berbagai macam, diantaranya i. Investasi Langsung’ ii. Profit-Sharing Ventures iii. Aktivitas Leasing iv. Central Deposit Certificate (CDC) 3. Perbendaharaan (Treasury) Perbendaharaan memiliki tiga cabang, yaitu: cabang distribusi, alokasi, dan cabang marketcorrection. Cabang distribusi bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan seperti halnya distribusi Zakat. Cabang alokasi akan mengalokasikan sumber-sumber yang ada pada bidang-bidang kebutuhan pokok hidup masyarakat, seperti: layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Cabang market-correction akan menangani masalah monopoli, eksternalitas dan ketidakteraturan pasar. Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter harus melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem moneter secara menyeluruh. Otoritas moneter mempercayai bahwa uang bukanlah suatu hal yang sederhana. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor ekonomi riil. Jadi kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Hal ini juga benar (berlaku) dalam sistem ekonomi Islam, akan tetapi perbedaan mendasarnya adalah terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam. Tujuan-tujuan seperti halnya dengan alat kebijakan moneter juga akan menjadi berbeda.

Page 3 of 9

SISTEM MONETER DAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM MENGENAL STRUKTUR DAN KEBIJAKAN

Instrumen Kebijakan Moneter Instrumen moneter yang dapat diterapkan dalamm perekonomian Islam dapat ditempuh dengan dua instrumen besar, yaitu kontrol kuantitatif untuk penyaluran pembiayaan dan kontrol untuk merealisasikan tujuan sosio ekonomi! Instrumen besar pertama (kontrol kuantitatif penyaluran pembiayaan) didukung dengan instrumen moneter berupa: 1. Statutory Reserve Requirement 2. Financing Ceiling 3. Government Deposits 4. Common Pool 5. Moral Persuassion 6. Equity Base Instrument 7. Change In The Profit and Loss Sharing Ratio Sementara instrumen moneter besar kedua (merealisasikan tujuan sosio ekonomi) mencakup instrumen moneter 1. Treating The Created Money as Fay’; 2. Goal Oriented Allocation of Financing Tujuan-tujuan Kebijakan Moneter Kebijakan moneter dalam Ekonomi Islam akan mencoba mencapai tujuan dalam sektor sosioekonomi. Beberapa tujuan penting yang dapat dirumuskan di sini, di antaranya: 1. Ekonomi menjadi baik dengan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi (Economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth); 2. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayan yang merata (Sosioeconomic justice and equitable distribution of income and wealth); 3. Stabilitas nilai uang (Stability in the value of money)iv Hal ini dapat dijelaskan bahwa keadilan sosial-ekonomi dan kesesuaian distribusi pendapatan serta kesejahteraan merupakan tujuan yang sangat penting bagi kebijakan moneter hanya dalam kerangka Islam. Lebih-lebih, tujuan yang pertama dan ketiga yang dirumuskan di atas akan nampak sama di permukaan, dan akan sangat kelihatan perbedaannya dari sistem ekonomi yang ada. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang didasarkan pada agama. Di dalam Islam, tujuan yang hendak dicapai tidak dapat dipisahkan dari ideologi dan keyakinan. Tujuan membawa sanksi, dan sejauh tujuan-tujuan tersebut didasarkan pada AlQur’an dan Sunnah, maka menjadi keharusan, bukan persoalan tawar-menawar politik dan untung-untungan.

Page 4 of 9

SISTEM MONETER DAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM MENGENAL STRUKTUR DAN KEBIJAKAN

KEBIJAKAN FISKAL; Pelaku, Peranan, dan Instrumen Pelaku Kebijakan Fiskal Untuk memahami Pelaku Penentu Kebijakan Fiskal perhatikan gambar dibawah ini!

Jelas saja pelaku utama kebijakan fiskal adalah government! Karena bagaimanapun, fiskal adalah jalan hidup matinya suatu negara! Secara nyata tampak dalam bagan, jikalau kebijakan moneter aktor utamanya adalah Bank Indonesia maka pelaku utama kebijakan fiskal adalah pemerintah dalam hal ini Presiden, DPR dan departemn-departemen terkait yang menyangkut kas negara dan kesejahteraan rakyat! Bersama-sama mereka menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara berdasarkan besaran pagu masing-masing! Peranan Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah komponen penting kebijakan publik. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktifitas ekonomi, yang khususnya itu kembali ditentukan oleh tujuan sosio-ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal adalah bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Dalam teori, tentunya sistem perpajakan yang digunakan oleh negara-negara modern mengusulkan agar berdasarkan teori sosio-politik dan keuntungan sosial maksimum dengan tujuan kesejahteraan umum rakyat.v Beberapa hal penting ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:vi

Page 5 of 9

SISTEM MONETER DAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM MENGENAL STRUKTUR DAN KEBIJAKAN

1. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam, pemerintahan Muslim harus menjamin bahwa Zakat dikumpulkan dari orang-orang Muslim yang memiliki harta melebihi nilai minimum dan yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Qur’an. 2. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Perubahan ini secara alamiah tidak hanya pada kebijakan moneter tetapi juga pada kebijakan fiskal. Ketika bunga mencapai tingkat keseimbangan dalam pasar uang tidak akan dapat dijalankan, beberapa alternatif harus ditemukan. Salah satu alat alternataifnya adalah menetapkan pengambilan jumlah dari uang idle. 3. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas-bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. Oleh karena itu, ukuran public debt menjadi lebih kecil. 4. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu atau mendukung ekonomi masyarakat Muslim yang terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. Jadi, pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih terbelakang. Pembayar pajak dalam ekonomi Islam adalah secara jelas bagian dari upaya-upaya mengembangkan Islam. 5. Negara Islam merupakan negara yang sejahtera, di mana kesejahteraan memiliki makna yang luas dari pada konsep barat. Kesejahteraan meliputi aspek material dan aspek spiritual dengan lebih besar menekankan pada sisi spiritual. Negara Islam bertanggung jawab untuk melindungi agama warga negara, kehidupan, keturunan, dan harta milik. Jadi, segala sesuatu itu secara tidak langsung meningkatkan barang-barang itu. 6. Akhirnya, hak perpajakan dalam negara Islam menjadi terbatas. Beberapa orang kebanyakan mengatakan bahwa kebijakan perpajakan di luar apa yang disebut zakat, ini adalah tidak mungkin kecuali berada dalam situasi tertentu. Tujuan Kebijakan Fiskal Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam akan berbeda dari penafsiran sistem ekonomi kapitalis. Namun memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi –bagi semua manusia- adalah memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia. Kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk (1) pengalokasian sumber daya secara efisien; (2) pencapaian stabilitas ekonomi; (3) mendorong pertumbuhan ekonomi; dan yang akhir-akhir ini muncul adalah (4) pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga akan bertujuan “at safe-guarding and spreading the religion within the country as well as in the world at large”.vii Bahkan walaupun tujuan pertumbuhan, stabilitas, dan sebagainya tetap sah dalam ekonomi Islam, tujuan-tujuan tersebut akan menjadi subservient untuk tujuan menanggulangi kaum Muslim dan Islam sebagai suatu entitas politis dan agama dan dakwah menyebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini

Page 6 of 9

SISTEM MONETER DAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM MENGENAL STRUKTUR DAN KEBIJAKAN

harus dipertimbangkan menjadi kebijakan publik dari kebijakan fiskal, sebab dengan adanya kebijakan fiskal ini diharapkan dapat membantu dalam pencapaian tujuan saat ini. Instrumen Kebijakan Fiskal Bagaimanapun, pajak adalah instrumen kebijakan fiskal yang paling utama saat ini, dan digunakan secara luas di berbagai belahan dunia manapun! Pajak telah menjadi sumber penerimaan utama negara selain dari laba BUMN dan SUN yang digunakan untuk pembangunan negara. Lalu pertanyaannya adakah instrumen lain dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal ekonomi Islam! Islam sebagai sistem ekonomi memiliki beragam kebijakan fiskal yang unik! Salah satunya Zakat yang langsung menyentuh sektor riil dan langsung menaikkan daya jual masyarakat! Di bawah disebutkan beberapa instrumen fiskal yang dikenal dalam sejarah Islam! 1. Kharaj 2. Jizyah 3. Ushur 4. Infaq-Shadaqah 5. Waqaf 6. Ghanimah 7. Khums 8. Fay

PENUTUP Alan Greenspan mungkin tidak usah terlalu panik menanggapi cibiran masyarakat Amerika dan Dunia mengenai tindak tanduknya yang suka menurunkan maupun menaikkan suku bunga. Hal itu terjadi jika Alan mempelajari ekonomi Islam bahwa bunga bagaimanapun menariknya tetap merupakan risiko yang paling berbahaya dan terbukti menyebabkan krisis dimana-mana! Akhir kata, ekonomi Islam dewasa ini telah tumbuh dan dengan kesadaran kita untuk mau menggalinya, sistem ini dapat berjalan sebagaimana semestinya.

Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Mengenal Struktur dan Kebijakan Copyright © 2008 by Saumi Rizqiyanto All Right Reserved. Text, figures, and all related character are modified by Saumi Rizqiyanto. Some of them are registered! No part of this publication may be reproduced by hiring, copying, or in any forms! Without any permission from Saumi Rizqiyanto, saumilab.inc the ultimate standard reference. Makalah ini disampaikan pada perkuliahan Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam PSA05 Program Studi Ekonomi Islam Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta PESAN LINGKUNGAN! Selamatkan pohon-pohon kita dari industri kertas dengan menggunakan kertas kosong di belakang makalah ini untuk membuat catatan! INGAT setiap satu lembar kertas yang kita gunakan berimbas dengan ditebangnya satu pohon di Kalimantan! Save our trees! Don’t waste your paper!

Page 7 of 9

SISTEM MONETER DAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM MENGENAL STRUKTUR DAN KEBIJAKAN

DAFTAR PUSTAKA Drs. Muhammad, M.Ag, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, PT. Salemba Emban Patria : Jakarta, 2002. Prof. M. Abdul Mannan, M. A., Ph. D, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Prima Yasa:Yogyakarta, 1997 Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro : suatu pengantar, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2004 DR. M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, GIP:Jakarta, 200.

CATATAN AKHIR Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro : suatu pengantar, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2004, hal 245 & 257 i

Nopirin, Ekonomi Moneter, Buku , BPFE : Yogyakarta, 1998, hal. 1 (Dalam buku Drs. Muhammad, M.Ag, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, PT. Salemba Emban Patria : Jakarta, 2002.) ii

Munawar Iqbal & M. Fahim Khan, A Survey of Issues and A Programme for Research in Monetary and Fiscal Economics of Islam, ICRIE King Abdul Aziz University: Jeddah, 1981, hal. 19-21 1 (Dalam buku Drs. Muhammad, M.Ag, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, PT. Salemba Emban Patria : Jakarta, 2002.) iii

M. Umer Chapra, Towards a Just Monetary Sistem, The IslamicFoundation:London, 1995, hal. 34 1 (Dalam buku Drs. Muhammad, M.Ag, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, PT. Salemba Emban Patria : Jakarta, 2002.) iv

v

Prof. M. Abdul Mannan, M. A., Ph. D, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Prima Yasa:Yogyakarta, 1997, hal. 230.

Munawar Iqbal & M. Fahim Khan, A Survey of Issues and A Programme for Research in Monetary and Fiscal Economics of Islam, ICRIE King Abdul Aziz University: Jeddah, 1981, hal. 49-51 (Dalam buku Drs. Muhammad, M.Ag, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, PT. Salemba Emban Patria : Jakarta, 2002.) vi

vii

Ibid, hal. 52.

Page 8 of 9

Related Documents


More Documents from "Bobo Advend"