Sejarah Hukum Dagang-unibraw

SEJARAH HUKUM DAGANG Nee’s file 2006 2

1000-1500

1

--

Italia dan Perancis Selatan Tempat / Negara Romawi

no

Tahun

Pedagang setempat Tokoh

3

1673

Perancis

Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert

4

1681

Perancis

Raja Louis XIV (1643-1715)

*belum disusun secara sistimatis dan bersifat kedaerahan *dibuat karenaKeterangan penggunaan Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata *Mengatur perdagangan yang tidak dapathukum menyelesaikan seluruh berlaku negara jajahan romawi perkara di yang timbul di bidang perdagangan Ordonnance du *Peraturan ini mengatur hukum Commerce pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yaitu kaum pedagang * karena hukum pedagang bersifat kedaerahan dan pada tahun-tahun tersebut bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah,maka disusunlah kitab ini Ordonnance De La * mengatur hukum perdagangan laut Marine (untuk pedagang kota pelabuhan)

5

1807

Perancis

Raja Napoleon Bonaparte

Code Du Commerce

6

1807

Perancis

Raja Napoleon Bonaparte

Code Civil

7

1807-1838

Belanda

--

--

8

1819

Belanda

--

dibuat rancangan

Kaisar Juristinianus

Pedagang (Koopmansrecht) Kitab undangundang Corpus civilis (CIC)

*disusun berdasarkan aturan dalam kitab Ordonnance du Commerce dan Ordonnance De La Marine * merupakan pengaturan mengenai hukum dagang *merupakan mengaturan mengenai hukum perdata/ hukum civil *disusun berdasarkan hukum Romawi (corpus iuris civilis) kodifikasi hukum Perancis tersebut dinyatakan berlaku di Belanda, karena Belanda merupakan jajahan Perancis * dalam rancangan itu tidak dicantumkan

Nee’s file 2006 kodifikasi hukum dagang

pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara perniagaan. Maka perkara tersebut di selesaikan di pengadilan biasa *mengatur tentang hukum dagang *mengadaptasi dari kitab Code Du Commerce (Perancis) berdasar asas konkordansi

9

1838

Belanda

--

Wetbook van Koophandels (WvK).

1 0

1838

Belanda

J.M. Kemper dan Nicolai

Burgerlijk Wetboek *disusun berdasarkan gabungan antara (BW) hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dan code civil Perancis

1 1

1848

Indonesia

--

Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD)

* merupakan turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas konkordansi (pasal 131 I.S.)

1 2

1896

Indonesia

--

Peraturan Kepailitan di luar KUHD

*Menggantikan Buku III KUHD Belanda

1 3

1948

Indonesia

--

Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHS)

*berdasarkan KUHS Belanda (BW) tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum)

1 4

1974

Indonesia

--

No.Kep122/MK/IV/I/1974

* SKB MenKeu, Menperindag dan koperasi, MenPerindustrian tentang leasing

No32/M/SK/2/1974

Nee’s file 2006 No 30/KPP/I/1974 Tanggal 7Feb1974 1 5

1982

Indonesia

--

UU no 3 thn 1982

*tentang wajib daftar perusahaan

1 6

1984

Indonesia

--

Inpres no 5/1984 tanggal 11 April 1984

*tentang pedoman penyelenggaraan dan pengendalian Perizinan di bidang Usaha

1 7

1992

Indonesia

--

UU no 15 th 1992

*tentang penerbangan yang merupakan Perubahan ordonansi pengaturan udara

1 8

1995

Indonesia

--

UU no 8 thn 1995

*tentang pasar modal

1 9

1997

Indonesia

--

UU no 8 thn 1997

*tentang dokumen perusahaan

2 0

1998

Indonesia

--

UU no 4 th 1998

*tentang kepailitan yang merupakan penyempurnaan peraturan kepailitan/ Ferordering Vailissement

2 1

1999

Indonesia

--

UU no 5 thn 1999

*tentang pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

2 2

1999

Indonesia

--

UU no 8 thn 1999

*tentang perlindungan konsumen

2

1999

Indonesia

--

UU no 30 thn 1999 *tentang Arbitrase

*merupakan penyempunaan dari uu no 15 tahun 1952

Nee’s file 2006 3 2 4

2004

Indonesia

--

UU no 24 thn 2004 *penyempurnaan uu no 16/th 2001tentang yayasan. *Gagasan penyusunannya adalah bersumber pada kebiasaan masyarakat dan yuridis

2 5

2007

Indonesia

--

UU no 40 thn 2007 *tentang Perseroan Terbatas *merupakan penyempurnaan dari uu no 1 thn 1995 tentang PT yang menghapuskan ketentuan PT dalam Buku KUHD