Segitiga Kemitran -manajemen Pelayanan Publik

KISI – KISI UJIAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK 1. Apa kontribusi institusi anda dalam memberdayakan masyarakat :

Gambar 1 : Stakeholders dari Good Governance dan Posisi Interdependensinya (Pelayanan telah menjadi Persoalan Hidup dan Mati) PerluRevenue

PENGUSAHA SWASTA/BUMN/ BUMD

PEMERINTAH Fungsi: Alokasi/Realokasi Distribusi Dinamisasi Pengayoman

RESOURCE

Public Servant

n, ga un gk , lin tan ha se ke n, ka N) idi . nd sb PP Pe an, d h( n: ba na an am ya am iT ela ke n ila ila N n/p n, as an ka ila gh ah ija ad en mb eb , ke l kP na K sia aja kPe so P ja si Pa bu  etri R 

K e Pe bijak rhu an bu /pe ng lay  an an Pa , tr jak an an:p Us sp er ah ort ind a as us ,i d tria Be sb n, ac . pe uk rda ai B ga ng ea an ma su k

Superior Authority

Pelayanan: memproduksi kebutuhankehidupanmanusia Memberi lapangankerja Membeli kebutuhanhidup

PerluProfit

RAKYAT

PerluIncome

PelayananPublik; Paradigma: “Pelayananadalahawal keberdayaanpublik” PelayananPrivat/bisnis; Paradigma: “Pelayananadalahawal pembelian” Garis ketergantungankelangsunganhidup Pertimbangan: DayaCoverage Resourceterhadapjumlahpenduduk

Dari segitiga kemitraan di atas, DPD, w alaupun bukan merupakan dalam arti eksekutif atau pemerintah, namun karena perannya sebagai lembaga legislatif yang setara dengan senat, maka digolongkan ke dalam kelompok Pemerintah / pembuat kebijakan. DPD RI dipilih oleh rakyat langsung dari pemilu legislatif, oleh sebab itu jelas bahwa DPD wajib bertanggung jawab kepada konstituen yang sudah memilihnya untuk mewakili mereka di tingkat pusat.

Dalam pelayanan publik, maka DPD RI harus mengedepankan paradigma Pelayanan adalah awal keberdayaan publik, sekalipun perannya agak berbeda dengan peran Pemerintah dalam kerangka kemitraan di atas. Dalam hal ini, DPD tidak berperan langsung dalam menetapkan kebijakan, namun melakukan fungsi legislasi yaitu mengajukan RUU, fungsi pertimbangan ( membahas RUU ) dan fungsi pengawasan, dengan turun ke daerah untuk mengawasi pelaksanaan APBD. Dalam fungsi legislasi dan pertimbangan, DPD RI memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai RUU, dimana nantinya RUU tsb disahkan oleh DPR menjadi UU dan dilaksanakan menjadi kebijakan oleh pemerintah. Untuk itu DPD RI akan meminta masukan / aspirasi dari masyarakat konstituennya di daerah pemilihannya, mengenai hal – hal yang menjadi prioritas, untuk dapat dibawa ke Pusat dan dijadikan masukan dalam melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya. Jadi peran DPD dalam memberdayakan masyarakat adalah secara tidak langsung, namun tetap pada level pertama, yaitu tataran pelayanan untuk memenuhi kebutuhan publik berupa mendorong terciptanya kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian dan bidang lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan peran para pengusaha swasta dalam kegiatan ekonomi, serta kebijakan pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mempunyai kompetensi memasuki lapangan keja dan memperoleh income sebagai sumber penghidupannya. Namun DPD RI dapat pula bekerjasama dengan NGO /LSM dimana DPD memberikan masukan kepada NGO mengenai prioritas program yang mendorong produktivitas mayarakat seperti kesehatan dan pendidikan, sehingga LSM dapat memberikan bantuan baik berupa dana maupun sarana prasarana termasuk program pemberdayaan masyarakat yang mampu berdampak langsung. Bila ditelusuri lebih jauh, maka dalam member pelayanan kepada publik / konstituennya, DPD RI harus memperhatikan dimensi yang melekat dengan mutu pelayanan yaitu :

a. Tak nyata : penampilan fasilitas fisik, peralatan, tenaga kerja, dan metoda yang digunakan dalam berkomunikasi dengan pelanggan  contoh : dengan kunjungan ke lapangan.

b. Daya uji : kemampuan menunjukkan sebagai jasa yang dapat diandalkan dan akurat seperti yang dijanjikan (standar)

c. Daya tanggap : kemauan membantu pelanggan dan menyediakan layanan dengan segera  menyediakan sentra pelayanan / posko DPD di daerah.

d. Ketrampilan : memiliki keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan  sesuai Panitia Ad Hoc ( PAH ) dimana anggota DPD tsb bertugas.

e. Keramahan : sopan dan santun, penghargaan, kejujuran dari pemberi layanan. f. Kredibilitas : ketulusan, kepercayaan, kejujuran dari pemberi layanan. g. Keamanan : kebebasan dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. h. Akses : kemudahan untuk didekati dan atau dihubungi  dengan memberikan nomor telpon, email, website yang bisa dihubungi.

i. Komunikasi : memberikan pengetahuan yang dapat dipahami oleh pelanggan dan mendengarkan mereka.

j.

Pengertian : berusaha mengenal pelanggan dan kebutuhannya. Pelayanan pada sisi lain juga dapat diberi makna sebagai respek. Respek dalam kegiatan pelayanan dapat diartikan ”menghormati atau menghargai kepentingan orang lain”; dengan demikian, maka dalam menyajikan pelayanan hendaknya ”menambahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang, dan itu adalah ketulusan dan integritas”.

2. Pelayanan pada wilayah Weak Signal : Adalah pelayanan publik pada kebutuhan WN yang mereka sendiri tidak menyadari sepenuhnya, Misal : 1. Negara tidak aware terhadap negara lain yang mengembangkan senjata nuklir. 2. Negara tidak aware bahaya bensin dengan timbal. Dalam melakukan pelayanan publik yaitu meliputi : 1.administrative services 2. Hankamnas 3. Kebutuhan dasar 4. pelayanan barang dan jasa  public goods, mixed goods.