Laporan Studi Visit Stia Lan Jakarta Ke Bali April 2008

LAPORAN OBSERVASI STUDY VISIT DI PROPINSI BALI

KEBIJAKAN & PRAKTEK PELAYANAN DI KAWASAN WISATA DI PROPINSI BALI PROGRAM STUDI MPD STIA LAN – RI JAKARTA

Koordinator : Prof. J. Basuki, MPsi Ketua : Nyoman Rudana S.E Anggota :  Dra. Srie Saadah Soepono  M. Muslim, S.Sos  Rosmalia Agustari Evelina, S.I.P  Nur Meilinasari, STP  Bobby Yonan Rhamadian, SE  R.A Sulastri, SH  Rita Wardiyanti Siahaan, SE  Sumawan, S.Sos  Moch. Suratman Arifianto, S.Kom  Agus Ramdani, S.Sos  Sugeng Sugiono

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG & TUJUAN : Latar Belakang UU Pariwisata no 9 tahun 1990 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah Tujuan : a. Bagi mahasiswa STIA LAN-RI Jakarta : 1.

Mengetahui praktek pemerintahan daerah dikaitkan dengan seluruh mata kuliah 14. Meningkatkan wawasan & pemahaman mahasiswa tentang implementasi di bidang pemerintahan daerah khususnya pariwisata. 15. Mengetahui kebijakan pemerintah pusat & daerah 16. Mempresentasikan dalam bentuk lokakarya, dengan mengundang narasumber terkait dari Bali dan / Depbudpar. (masih dalam rencana )

• 1.

Bagi Pemerintah Daerah BALI : Mendapat masukan dari mahasiswa STIA LAN-RI Jakarta dalam tata kelola pemerintahan daerah & kawasan wisata agar bisa lebih baik.

1. 2.

Agar pemerintah daerah termotivasi untuk lebih memajukan daerahnya. Menampung seluruh informasi dari para nara sumber ( aparat pemda baik Propinsi dan Kabupaten/Kota, Wira Usaha dan Tokoh Masyarakat ) dibahas dan hasilnya dikembalikan kepada Instansi terkait

B. Obyek & Ruang Lingkup : Obyek yang diamati : 4. Dinas Pariwisata Propinsi Bali 5. Tanah Lot/Tokoh Masyarakat 6. Rudana Art Museum di Ubud 7. Pasar Rakyat Sukowati 8. Pasar Rakyat Ubud 9. Pantai Kuta 10. Kabupaten Gianyar

Ruang Lingkup : 1. Kesesuaian antara materi uliah mengenai 3.

manajemen pemerintahan daerah dan kenyataan di lapangan Pelayanan Publik dalam bidang kepariwisataan yang sudah dilaksanakan di Prop. Bali

BAB II POKOK – POKOK INFORMASI KEBIJAKAN DAN PRAKTEK PELAYANAN DI KAWASAN WISATA DI PROP BALI

1. Gambaran Umum b. Gambaran Umum Mengenai Bali Filosofi TRI HITA KARANA Luas wilayah : 5.636,86 km2 0,29% luas kepulauan Indonesia Jumlah Penduduk th 2006 : 3. 310 307 orang Terbagi atas : 8 kabupaten dan 1 kotamadya : ( Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem dan kotamadya Denpasar )

 PDRB tahun 2006 naik 10,14% dari tahun 2005 Industrial Origin

 01. Pertanian ,

Peternakan, Kehutanan & Perikanan 02. Pertambangan

2005

2006

6 887 173.89

7 463 262.78

225 485.55

257 161.32

2 950 807.40

3 254 650.35

627 986.96

725 864.16

1 368 305.14

1 600 857.49

9 968 548.41

10 797 664.15

07. Transportasi & Komunikasi

4 022 667.63

4 435 849.39

08. Jasa Keuangan

2 399 259.06

2 788 350.59

5 496 233.48

6 064 824.66

33 946 467.53

37 388 484.90

03. Industri Manufaktur 04. Listrik, Gas, Air 05. Konstruksi 06. Perdagangan , Hotel & Restaurant

09. Bidang Jasa PDRB

Source : Bali Dalam Angka / Bali In Figures 2007,              BPS - Statistics of Bali Province

 

…………Gambaran Umum

c. Bali Tourism Board ( BTB )  3 Pilar penopang pariwisata di Bali : Pemda, pelaku pariwisata ( BTB ), masyarakat.  Diresmikan oleh Gubernur Bali 10 Mei 2000.  Anggota : 10.Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI ), cabang Bali. 12.Association of Indonesian Tour and Travel Agencies ( ASITA ), cabang Bali. 3. Indonesian Tour Guide Association ( HPI ), Bali Chapter 4. Bali Tourism Transportation Association ( PAWIBA )

……. BTB

5. 6. 7. 6.

9.

Society of Indonesian Professional Convention Organizers ( SIPCO ), cabang Bali. Indonesian Tourist Attraction Organization ( PUTRI ), Bali Chapter Gabungan Pengusaha Wisata Bahari ( GAHAWISRI ), cabang Bali Pacific Asia Travel Association ( PATA ), cabang Bali & NTB. Asosiasi pemasaran dan promosi pariwisata Bali Village

…………Gambaran Umum c. Branding BALI SHANTI SHANTI SHANTI

Bali Damai Damai Damai

Tujuan : tidak hanya menarik turis manca negara namun juga untuk memberi inspirasi bagi masyarakat Bali dalam mencapai kehidupan yang harmonis sejalan dengan filosofi Hindu Bali

2. Gambaran Kebijakan & Program Pelayanan Dinas Pariwisata Prop Bali khususnya dalam menyambut VIY 2008

 Dasar kebijakan : UU Pariwisata no 9 tahun 1990 khususnya pasal 3 tentang penyelenggaraan Kepariwisataan  Target wisatawan 2008 : 7 juta  Bali : 2 juta

………kebijakan – kebijakan

Visi prop Bali : Terwujudnya Bali Dwipa Jaya BerlandaskanTri Hita Karana

Perlu kebijakan – kebijakan sbb : 1. Mendorong & meningkatkan usaha & pengembangan pariwisata 2. Mengembangkan kelembagaan & pusat – pusat pelestarian kebudayaan Bali 3. Mengembangkan pendidikan & pelestarian kebudayaan 4. Meningkatkan penghayatan & pengamatan nilai – nilai adat & budaya 5. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan

Langkah konkrit Dinas Pariwisata Prop Bali bekerjasama dg BTB dalam menyambut VIY 2008 dengan menyelenggarakan berbagai events, antara lain :

•Pagelaran Seni Budaya berjudul “JOGED” kolaborasi antara DepBudpar, Museum Rudana, Institut Seni Denpasar & Sekolah Tinggi Pariwisata 26 April 2008 – 31 Mei 2008

….langkah konkrit

2. Gebyar Keraton Semarapura 2008 ( 100 tahun Puputan Klungkung ) 21 April – 4 Mei 2008 3. Bali Arts Festival 14 Juni – 12 Juli 2008 4. Ubud Art Festival 10 – 17 Agustus 2008 5. Tanah Lot 10 K 28 Agustus 2008 6. Ubud Writers & Readers Festival 14 – 19 Oktober 2008

3. Permasalahan yang Dihadapi Kepariwisataan Bali A.Dari segi KEBIJAKAN : 1. Belum adanya dana yang memadai untuk pemeliharaan & promosi pariwisata Bali. 2. Ide & kebijakan Depbudpar belum dipahami pemda Bali. 3. Belum adanya kebijakan yang mengatur pemerataan kunjungan wisatawan ke seluruh obyek wisata di Propinsi Bali 4. Branding : Bali Shanti Shanti Shanti ( Bali Damai – Damai Damai ) belum tersosialisasikan ke masyarakat

A.Di bidang PELAYANAN : 3. Kurangnya penerbangan langsung ke Bali, karena penerbangan singgah di Jakarta terlebih dahulu sebelum ke Bali. 2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Dinas Pariwisata dan pelaku pariwisata. 3. Kurangnya informasi kepada masyarakat / wisatawan mengenai isu-isu tentang penyakit menular 4. Keamanan sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan sarana teknologi pendukung seperti CCTV.

5. Kurangnya rambu-rambu petunjuk jalan di obyek wisata 6. Kurangnya fasilitas umum di obyek wisata : a. Kurangnya kebersihan dan jumlah toilet di obyek wisata. b. Kurangnya tempat sampah ( sampah kering dan organik ) sehingga mendorong pengunjung membuang sampah sembarangan. c. Kurangnya tempat solat di kawasan wisata. d. Kurangnya unit pelayanan P3K di obyek wisata. 10. Perlu penataan kembali jalan menuju tempat wisata serta perlunya penataan tata kota. 11. Kurangnya fasilitas parkir di beberapa obyek wisata ( Pasar Rakyat Sukowati dan Pasar Rakyat Ubud serta Pantai Kuta).

BAB III BEST PRACTICE DALAM MANAJEMEN PELAYANAN A. TANAH LOT

1. Sapta Pesona sudah dilaksanakan namun belum optimal. 2. Manajemen pengelolaan obyek wisata cukup baik namun masih perlu ditingkatkan. 3. Sudah tersedia sarana prasarana informasi, telpon, internet, brosur informasi mengenai Tanah Lot serta agenda acara selama setahun. 4. Khususnya Tanah Lot area stage akan diperluas : untuk local performance dan international performance.

B. MUSEUM RUDANA

1. Tujuan didirikannya Museum Rudana : Pelestarian dan Pengembangan karya seniman Indonesia khususnya Seniman Lukis 2. Meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap karya seni budaya bangsa Indonesia

3. Nilai-nilai Filosofi Hindu erat kaitannya dengan konsep dan arsitektur bangunan Museum filosofi Tri Hita Karana : sawah & lahan hijau terintegrasi dengan kompleks bangunan museum, dan galeri.

4.

Luas bangunan hanya 15%, sedangkan sisa lahan digunakan sebagai lahan parkir, pertamanan, lahan hijau, tempat pagelaran seni,serta galeri. 5. Pelayanan : pihak owner ikut serta dalam terjun langsung menyambut pengunjung yang menunjukkan adanya suatu hospitality yang baik.

c. PASAR SENI SUKOWATI 1. Barang yang tersedia lengkap dan murah harganya 2. Masyarakat mampu menggugah minat pengunjung untuk belanja, dengan sopan santun yang terjaga. 3. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.

D. PASAR RAKYAT UBUD 3. Tersedia barang – barang kerajinan bernilai seni tinggi, tidak hanya untuk konsumsi orang lokal namun juga untuk orang asing. 2. Barang murah, barang komplit. 3. Mampu menggugah minat masyarakat utk belanja, dengan sopan.

E. PANTAI KUTA

1. Aman, pantai bersih dan masih alami. 2. Lokasi strategis dan mudah dijangkau.

F. PEMDA KAB GIANYAR

• Kabupaten Gianyar terutama hidup dari industri pariwisata, termasuk industri kerajinan, dimana masing- masing jenis kerajinan

bagi para wisatawan untuk mencari jenis kerajinan yang dibutuhkannya serta menunjukkan keseriusan.

3. Warisan budaya yang termasuk ke dalam World Cultural Heritage dari Unesco di sepanjang DAS Tukad Pekerisan. 4. Tingginya tingkat kreativitas dan inovasi terhadap seni. 5. Masyarakat Gianyar tetap mampu memperta-hankan nilai – nilai budaya dan adat istiadat walau masyarakat makin maju.

G. Unsur-unsur Yang Terkait Dengan SDM, Etos, Security, Keindahan, Nilai, Karakter Wira Usaha SDM : Diarahkan pada peningkatan penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Etos : Bekerja bagian dari ibadah, etos kerja tinggi. Security :Keamanan terpadu, baik tekonologi, SDM, tradisional. Keindahan : Seni, budaya dan alam, diharapkan ada peningkatan. Nilai-nilai : Masyarakat Bali masih taat terhadap filosofi Hindu. Karakter Wira Usaha : Entrepreneurship cukup tinggi terutama pada bidang yang mempunyai nilai seni budaya, pariwisata, pertanian, kerajinan.

BAB IV KESIMPULAN & SARAN A.KESIMPULAN c. Dari segi kebijakan : 5. Tiga komponen pariwisata : pemerintah, BTB dan masyarakat perlu duduk bersama – sama dalam merumuskan kebijakan yang pro-market, dengan tetap mempertahankan nilai – nilai budaya Bali. 2. Pelatihan yang kontinu dan berkesinambungan dalam bidang kepariwisataan diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah dan para pelaku pariwisata.

3.

Peraturan serta Undang Undang dari pemerintah pusat belum tersosialisasi dengan maksimal, serta belum sinkron dengan perda – perda serta realisasi di daerah.

4. Propinsi Bali tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah hanya mengandalkan jasa pelayanan dan pariwisata belum sepenuhnya diatur dalam UU no 33 tahun Pusat dan Daerah. 5. Industri pariwisata sangat sensitif terhadap hal – hal negatif, seperti penyakit menular, bencana alam, Bom Bali

b. Darti Segi Pelayanan : 2.

Pelestarian nilai – nilai budaya dan adat istiadat Bali memperkaya pengembangan pariwisata Bali. 2. Banyaknya fasilitas pariwisata yang tersedia di Bali,baik dari segi obyek wisata, atraksi wisata, akomodasi , biro perjalanan, harus diimbangi oleh jumlah wisawatan, peningkatan lama tinggal & kualitas wisatawan untuk mencapai target kunjungan wisatawan 2008.

3. Diperlukan informasi yang up to date dan akurat baik yang terkait dengan calendar of event maupun adanya wabah penyakit atau kejadian lain di Bali. 4. Rasa aman,damai serta kenyamanan sangat diperlukan bagi wisatawan di setiap kawasan wisata serta hotel.

A.SARAN – SARAN a. Terkait bidang kebijakan : 1. Peningkatan SDM : a. pelatihan berkesinambungan kepada pramuwisata b. pelatihan dengan mengikutsertakan pelaku / pengelola obyek wisata ( Tanah Lot. ) c. peningkatan koordinasi dan penyampaian informasi antara pemerintah pusat dan pemda, misal pelatihan untuk aparat pemerintah daerah dan komponen swasta. 2. Perlu penambahan rute penerbangan serta frekuensi penerbangan langsung ke Bali.

3. Perlunya pemerintah memperhatikan penyakit wabah seperti diare, kolera, flu burung, demam berdarah. 4. Keamanan : perlu ditingkatkan penggunaan teknologi serta kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat. 5. Perlu ditingkatkannya koordinasi antara pusat dan daerah dalm rangka implementasi kebijakan serta informasi lain seperti pelatihan dll, agar kebijakan pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan bak di daerah.

6. UU no 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Bali perlu mendapat dana kompensasi atau fund sharing yang ditujukan untuk dana reinvestasi, pemeliharaan, renovasi serta pelestarian sarana prasarana , sistem, nilai adat dan budaya Bali, 7. UU no 9 tahun 1990 tentang : Kepariwisataan Perlunya peningkatan sosialisasi UU Pariwisata ke seluruh lapisan masyarakat di daerah. 8. Perlu ditingkatkan kembali penataan kembali infrastruktur seperti rambu – rambu menuju ke obyek wisata, serta penataan kembali tata kota.

1.

Perlu adanya kebijakan yang mengatur pemerataan kunjungan wisatawan ke seluruh obyek wisata di Propinsi Bali 10. Perlu sosialisasi lebih lanjut Branding : Bali Shanti Shanti Shanti baik ke masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri.

b. Saran – saran terkait dengan pelayanan : 1. Penambahan rambu-rambu / petunjuk jalan menuju ke di kawasan obyek wisata dan sekitarnya. 2. Penambahan fasilitas umum di obyek wisata : a. Menambah jumlah toilet dan menjaga kebersihannya di obyek wisata. b. Menyediakan tempat sampah secukupnya, dengan memisahkan sampah kering dan basah ( organik ) . c. Menyediakan tempat solat di kawasan wisata. d. Menyediakan unit pelayanan P3K di obyek wisata 3. Menambah fasilitas parkir dengan memperhatikan keamanan di beberapa obyek wisata ( Pasar Sukowati, Pasar Ubud, pantai Kuta ).

TERIMA KASIH

Om Shanti Shanti Shanti Om