Paper Standar Pelayanan Prima -manajemen Pelayanan Publik

PENGEMBANGAN ATRIBUT PELAYANAN PADA DINAS TATA RUANG PROVINSI DKI JAKARTA DALAM RANGKA MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) DAN STANDAR PELAYNAN PRIMA (SPP) NAMA NPM R/H/J Mata Kuliah Dosen

: : : : :

M.MUSLIM 08.D.006 J/SABTU/12.30. WIB Manajemen Pelayanan Publik Sugiyanto,SH,MPA

PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 10 Tahun 2008 tentang bentuk Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 140 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan salah satu Dinas teknis yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengembangan kota kedalam rencana rinci tata ruang wilayah Kecamatan, menyusun rencana teknik ruang kota, meyusun panduan rancang kota dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang penataan ruang kota. Sedangkan fungsi Dinas Tata Ruang antara lain : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan ruang kota yang mencakup kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

b. Survai dan pendataan primer dan atau sekunder baik untuk keperluan penataan ruang kota maupun penyusunan pedoman teknis perancanaan unsur kota c. Pengkajian struktur ruang kota yang meliputi persebaran dan kepadatan penduduk, peruntukan lahan, jaringan prasarana wilayah dan intensitas ruang kota untuk keperluan penjabaran rencana tata ruang kota; d. Perumusan arahan rencana tata ruang baik dua maupun tiga dimensi dalam rangka pengembangan kawasan baru, perbaikan lingkungan dan pemugaran lingkungan; e. Penyiapan rencana prasarana dan sarana kota yang diperlukan oleh instansi teknis maupun masyarakat; f. Pengkajian kelayakan pemanfaatanlahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan fisik; g. Pelayanan pengukuran tanah untuk informasi dasar perencanaan lokasi; h. Pengkajian untuk menyajikan informasi dan publikasi untuk mewujudkan keterbukaan rencana kota dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dibidang penataan ruang; i.

Pemberian izin tertentu atau rekomendasi rencana kota;

j.

Pemungutan retribusi dibidang ketatakotan;

k. Pembinaan teknis operasional dibidang ketatakotaan; l. Pengelolaan dukungan teknis dan administrative; m. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.

Dari beberapa tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Dinas Ruang merupakan salah satu dinas teknis sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah DKI Jakarta didalam melayani masyarakat ibukota dibidang ketatakotaan, sehingga didalam melayani tersebut baik kepada masyarakat maupun instansi pemerintah sering ditemukan kendala dan hambatan baik hambatan dari internal maupun eksternal

BAB II PEMBAHASAN A. INDENTIFIKASI TUPOKSI Pembangunan kota Jakarta diarahkan dengan visi mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang sejajar dengan kota-kota besar Negara maju, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan koa Jakarta diarahkan kepada: Pembangunan Jakarta yang berbasis pada masyarakat; pengembangan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan dan pengembangan Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional. Didasari bahwa cukup sulit untuk mewujudkan misi tersebut apabila tidak adanya dukungan dan partisipasi dari semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal tersebut juga didasari terhadap kondisi nyata kota Jakarta yang sebagian besar bagian-bagian kotanya masih tergolong sebagai daerah yang belum teratur. Dinas tata ruang

sebagai salah satu dinas teknis yang berada

dibawah Pemerintah daerah khusus Ibukota Jakara secara langsung sangat berperan dalam memberikan arah dan gambaran mengenai wajah dan perkembangan kota Jakarta baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Untuk lebih jelas tentang tata ruang berikut adalah Visi dan Misi Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta sebagi berikut; Visi: Menata ruang kegiatan yang menjamin kelangsungan hidup seluruh warga ( sustainable) dan siap menghadapi tantangan globalisasi dunia ( competitiveness). Misi: 1. mewujudkan tugas pemerintahan untuk mempersiapkan rencana tata ruang dalam rangka membangun dan mengelola kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia 2. mewujudkan kehidupan masyarakat Jakarta yang sejahterara lahir batin 3. mempedayakan peran serta masyarakat dalam penataan ruang menuju pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dalam upaya melakukan pelayanan publik sesuai dengan visi/misi tersebut diatas dapat dilihat dari lingkup atau Jenis pelayan yang diberikan Dinas Tata Ruang sebagai berikut; 1. Pengukukuran situasi Tanah 2. Ketetapan Rencana Kota 3. Konsultasi Rencana Tata Letak Bangunan 4. Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota 5. Cetak ulang peta/Gambar 6. survey dan perencanaan Trace jalur jalan, jembatan, saluran atau utilitas

7. Persetujuan prinsip pembebesan lokasi lahan 8. Izin Penunjukan Penggunaan Tanah 9. Penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan sekunder 10. Persetujuan prinsip/Dispensasi penyesuaian peruntukan tanah 11. persetujuan prinsip/Dispensasi atas penyesuaian KLB dan atau ketinggian bangunan.

Berikut kelemahan/kekurangan secara umum dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta; 1. pemberian

informasi

yang

tidak

jelas

pada

pemohon

( masyarakat/instansi pemerintah)hal ini bisa terjadi karena tidak tersedia petunjuk yang jelas tentang prosedur pelayanan yang diberikan 2. pelayanan

dilakukan

lebih

berbelit-belit

dengan

sengaja

menguji

kesabaran pemohon untuk mengeluarkan biaya lebih dari ketenteuan 3.

tidak/belum disediakannya tempat khusus (loket pelayanan ) sehingga masyarakat bisa kepada siapa saja (bukan petugas pelayanan/front liner ) untuk mengajukan permohonan layanan sehingga pemohon sulit untuk memperoleh akuntabilitas pelayanan

4. masyarakat pemohon memaksakan kehendak untuk jenis pelayanan yang tidak sesuai dengan peraturan/ketetapan yang berlaku sehinga membuka peluang kepada oknum untuk memalsukan produk layanan 5. biaya produk layanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena petunjuk biaya layanan tidak diberitahukan dengan jelas kepada

pemohonan walaupun ada aturan yang mengatur besaran biaya yang harus dikeluarkan pemohon 6. kurang

aadanya komitmen terhadap ketentuan/aturan

yang

telah

ditentukan dari top manajemen hingga ke tingkat pelaksana 7. kompetensi petugas layanan terkadang tidak sesuai dengan tuntutan keahlian teknis sehingga dapat mengurangi kualitas produk layanan 8. kurang terbukanya petugas layanan terhadap pemohon sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara petugas dan pemohon 9. waktu penyelesaian produk layanan tidak jelas sehingga pemohon sering dirugikan dari segi waktu dan biaya B. UAPAYA MENYUSUN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) DAN STANDAR PELAYANAN PRIMA ( SPP) Dari beberapa jenis layanan tersebut diatas dapat dikembangkan atribut pelayanan dalam rangka membangun Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan juga Standar Pelayanan Prima (SPP) secara Umum sebagai berikut; I. Standar Minimum Pelayanan ( SPM ) a. Tempat khusus pelayanan b. petugas pelayanan c. kualitas produk pelayanan

II. Standar Pelayanan Prima ( SPP ) a.Tempat khusus pelayanan;

1. menyediakan loket dengan memilih tempat yang strategis (mudah dilihat pemohon) 2. disediakan ruang tunggu yang bersih, aman dan nyaman 3. disediakan formulir permohonan beserta contoh pengisiannya. 4. disediakan flow chart/alur pengurusan 5. ada daftar rincian biaya ddan waktu penyelesaian pengurusan 6.

disediakan nomor urut antrian

7. Ada toilet 8. Adanya kursi / tempat duduk yang cukup 9. Adanya tingkatan beberapa pelayanan dalam satu loket 10. Dilengkapi televisi b. Petugas Pelayanan; 1. Memiliki kompetensi dibidangnya 2. Akomodatif 3. Responsive 4. Komunikatif 5. beretika ( sopan, Ramah/murah senyum ) 6. Transparan, jujur, akuntabel 7. Berpenampilan menarik 8. adil/merata tidak membedakan siapa dia pemohon 9. selalu berusaha meningkatkan kemudahan 10. cekatan

c. Kualitas produk pelayanan; 1. penerapan teknologi komputerisasi 2. produk sesuai yang dibutuhkan pemohon 3. ada jaminan hukum 4. biaya sesuai ketentuan 5. ketepatan waktu penyelesaian 6. informasi produk layanan online 7. akurat 8. sederhana 9. mudah 10. puas

BAB III PENUTUP Kesimpulan Dari pembahasan masalah pelayanan perizinan pada Dinas Tata Ruang Provisi DKI Jakarta dalam rangka membangun Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Prima (SPP) tersebut diatas dapat kiranya ditarik beberapa kesimpulan yang antara lain; 1. Dari fungsi pelayanan yang dilakukan Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta tersebut diatas belum memenuhi SPM maupun SPP 2. karena belum adanya SPM/SPP tentunya banyak penyimpangan dan masyarakat pula-lah yang terbebani dan seharusnya hal tersebut tidak terjadi bila fungsi pengawasan berjalan dengan disertai penerapan SPM/SPP 3. dengan membuat dan menerapkan

SPM/SPP yang jelas akan sangat

membantu penyelenggara layanan dan yang dilayani sehingga produk layanan tersebut benar-benar dapat dinikmati masyarakat dan dari segi pemanfaatan sumber dapat lebih efesiensi dan produktifitas benar-benar dapat terwujud didalam pemberian layanan yang cepat, tepat dan murah.