Budaya Kerja Aparatur Pemerintah

MATA KULIAH MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

PENERAPAN BUDAYA KERJA DI SEKTOR PUBLIK

Nyoman Rudana, SE NPM 08.D.040

Juni 2009

Magister Administrasi Publik Manajemen Pembangunan Daerah STIA LAN Jakarta

I.

PENGERTIAN BUDAYA KERJA

1

Budaya kerja menurut Keputusan Menpan no 25 /Kep /M.Pan /4 / 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara adalah” sikap dan perilaku individu dari kelompok aparatur Negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.” Lebih lanjut dijelaskan oleh Triguno ( 1997:3 ) mengenai budaya kerja organisasi, yaitu “budaya yang menunjukkan perilaku pengelolaan administrasi pemerintahan yang menghasilkan pengembangan, proses produksi barang dan jasa pelayanan yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan. Kep Menpan no 25 /Kep /M.Pan /4 / 2002 ini merupakan pedoman dan mekanisme dalam melaksanakan dan memantau Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara pada lingkungan instansi/lembaga masing-masing, untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab moral aparaturnya secara terus menerus dan konsisten, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Budaya kerja sebenarnya telah ada pada diri manusia, namun untuk mengelolanya digunakan teknik – teknik manajemen industry yang ditetapkan di lingkungan aparatur pemerintah, dimana dalam lingkungan industry budaya kerja dapat disamakan dengan pengendalian mutu terpadu Dalam penyusunan program budaya kerja harus diperhatikan hal – hal sebagai berikut : 1. Komitmen pimpinan, karena budaya kerja bersifat top down, peran pimpinan sebagai pelopor dan pendorong semangat bagi bawhan sangat penting. 2. Identifikasi lingkungan kerja, terutama hal –hal yang berpengaruh kepada produktivitas kerja misalnya : (1) PP yang menyangkut prosedur dan tata kerja, (2) kepemimpinan, perilaku, keteladanan, ketrampilan, (3) gejala sosial yang mencakup kelompok kerja, pergaulan perilaku dan motivasi kerja, (4 ) situasi perkembangan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Sasaran yang akan dicapai sesuai kemampuan yang dimiliki, baik sasaran jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Prioritas perhatian, yang diberikan kepada kegiatan terkait Pelayanan kepada masyarakat. 5. Strategi, yang disusun sesuai hasil pengamatan lingkungan kerja dan kemampuan yang dimiliki.

2

Unsur dasar budaya kerja adalah mata rantai proses, dimana setiap kegiatan berkaitan dengan proses lain, dan suatu haisl pekerjaan merupakan masukan bagi proses pekerjaan lain. Kekuatan rantai proses secara terpadu tersebut tergantung kepada rangkaian terlemah pada proses individual. Dalam pelaksanaan program budaya kerja perlu diperhatikan beberapa hal mengenai : 1. Falsafah yaitu nilai – nilai luhur ( Pancasila, UUD 1945, agama, tradisi, teknologi ), erta nilai instrumental ( standar mutu, hubungan pemasok – pelanggan, penyempurnaan terus menerus ). 2. Dimensi Kualitas : performance, features, conformance, durability, serviceability, aesthehics, perceived quality, value, responsiveness, humanity, security, dan kompetensi. 3. Instrumen pengukuran : SWOT, Benchmarkingdll, serta instrument pengendalian ( uji petik, metode taguchi dll ). Secara sederhana teknik operasional penerapan budaya kerja dapat dijabarkan sebagai berikut ( Tiguno 1997:71) :

DASA R Falsafah Visi

LOKAL /KHUSUS

INSTRUME N Strategi Kreativitas

PROGRAM

TANTANGA

Jangka Panjang Jangka

KEGIATA N

Tradisi Iptek

2. Apakah Budaya Kerja Harus Sama dalam organisasi pemerintah?

3

Fisik Perilaku

Budaya kerja pada setiap pemerintahan institusi pemerintah akan berbeda, namun dalam satu organisasi / satu institusi, budaya kerja harus sama, karena disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Dalam satu institusi yang sama, di daerah yang berbeda, adanya tradisi, kebiasaan setempat dapatmenghasilkan strategi dan implementasi program yang berbeda, namun tetap mengarah kepada tujuan yang sama dalam organisasi tersebut. Sedangkan dalam organisasi yang berbeda, budaya kerja akan berbeda, karena institusi yang berbeda, mempunyai visi,misi, nilai, tujuan yang berbeda yang diterjemahkan ke dalam strategi yang berbeda pula. Pelaksanaan program budaya kerja bersifat terbuka, tergantung pada jenis pekerjaan, kualifikasi orang, tempat kerja, peralatan, teknologi, budaya/tradisi yang ada, masalah yang dihadapi dll. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus secara top down melalui KBK ( Kelompok Budaya Kerja ) dalam bentuk pelatihan –pelatihan partisipatif agar dapat berjalan sesuai harapan. Serta harus dilakukan evaluasi berkala misalnya tahunan.

Kepustakaan 1. Keputusan Menpan no 25 /Kep /M.Pan /4 / 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, Jakarta. Kantor Menpan 2. Triguno,drs, Dipl Ec, LLM ( 1997 ). Budaya Kerja, Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja.Jakarta, PT. Golden Terayon Press.

4