Rps - Penagihan Dan Peradilan Pajak_kurikulum 2016.pdf

UNIVERSITAS BRAWIJAYA - FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS PRODI PERPAJAKAN Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia Telp : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227 Web : http://fia.ub.ac.id/perpajakan/ Email : [email protected] RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Kode _ Nama Mata Kuliah : PJK4A602_Penagihan dan Peradilan Pajak SKS

: 3 sks

Sifat

X : Wajib

Semester

: Ganjil

Pilihan X

Genap

Kode_Mata Kuliah Prasyarat : 1. PJK4A201_Pengantar Ilmu Hukum (WL) 2. PJK4A103_Sistem Adminitrasi Perpajakan (WL) Dosen Pengampu : 1. 2. 3.

A. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai penagihan pajak dan peradilan pajak secara komprehensif yang meliputi dasar hukum penagihan pajak, alur dan prosedur pelaksanaan penagihan pajak, fungsi dan kedudukan peradilan pajak dalam sistem peradilan pajak di Indonesia, hukum acara peradilan pajak, perkembangan peradilan dalam penyelesaian sengketa pajak, dan peradilan pidana di bidang pajak serta kemampuan menganalisis dan memecahkan kasus-kasus penagihan dan sengketa pajak melalui studi kasus. B. KOMPETENSI MATAKULIAH 1. Memahami dasar hukum, alur dan prosedur penagihan pajak dan peradilan pajak. 2. Mampu menganalisis berbagai permasalahan dalam penagihan pajak dan peradilan pajak. 3. Mampu menyelesaikan kasus-kasus penagihan pajak dan peradilan pajak. C. BAHAN REFERENSI C.1 Wajib 1. Undang-Undang KUP (UU 1) 2. Undang-Undang PPSP (UU 2) 3. Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU 3) 4. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UU 4)

1

5. 6. 7. 8. 9.

Peraturan Pemerintah tentang Penagihan Pajak (PP 1) Peraturan Pemerintah tentang Peradilan Pajak (PP 2) Peraturan Menteri Keuangan terkait Penagihan Pajak (PMK 1) Peraturan Menteri Keuangan terkait Peradilan Pajak (PMK 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait Penagihan Pajak (PJ 1)

C.2 Pelengkap 1. Pedoman Penagihan Pajak 2. PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), Muhammad Rusjdi, 2005, Jakarta : Indeks 3. Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Marihot P. Siahaan, 2004, Jakarta : Rajawali Press 4. Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak : Analisis Yuridis terhadap Teori dan Kasus, Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2012, Jakarta : Mitra Wacana Media 5. Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak (Edisi Revisi), Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 6. Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak, Tjia Siauw Jan, 2013, Bandung : Alumni 7. Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak, Muhammad Sukri Subki & Djumadi, 2007, Jakarta : Alex Media Komputindo 8. Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan Dan Penagihan Pajak, Anang Mury K, 2011, Jakarta : Graha Ilmu 9. Resume Putusan Pengadilan Pajak PPN, Sularno, 2011, Jakarta : Indeks 10. Resume Putusan Pengadilan Pajak PPh, Sularno, 2011, Jakarta : Indeks 11. www.pajak.go.id 12. www.ortax.org D. EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN Sistem evaluasi ditekankan pada proses pembelajaran sehingga setiap tahapan proses mahasiswa akan dinilai oleh dosen dengan aturan penilaian dan persentase. Unsur dan bobot penilaian : Presentasi 10% Diskusi 15% Tugas 20% UTS 25% UAS 30% E. PELAKSANAAN KULIAH : Kuliah Mata kuliah Penagihan dan Peradilan Pajak dilaksanakan dalam kuliah tatap muka oleh dosen selama 2,5 jam (150 menit) x 14 kali pertemuan

2

F. URAIAN MI NG Pokok Bahasan GU KE 1

2

Kompetensi Sub Pokok Bahasan

Pembelajara n

Media

3

4

5

a. Kontrak perkuliahan b. Ruang lingkup dan tujuan perkuliahan c. Dasar hukum penagihan pajak d. Dasar penagihan pajak e. Alur dan waktu pelaksanaan penagihan Pengantar dan pajak Pengertian 1 f. Pengertian Pejabat Untuk Penagihan Pajak Penagihan Pajak Pusat g. Pengertian Pejabat Untuk Penagihan Pajak Daerah h. Wewenang Pejabat i. Pengertian Jurusita Pajak j. Syarat-Syarat Menjadi Jurusita Pajak k. Tugas dan Wewenang Jurusita Pajak

Bahan Bobot Refer Nilai ensi (%) 6

Pemaparan dosen, Tanya jawab LCD, dengan Proyektor, UU1 mahasiswa, UU2 Laptop, Diskusi Whiteboard partisipatif antara dosen dengan mahasiswa

7

7%

Capaian Pembelajaran

8 1

X

2 3 4 5 6 7

9

a. Mampu memahami Dasar hukum penagihan pajak b. Mampu memahami Dasar penagihan pajak c. Mampu memahami Alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak d. Mampu memahami Pengertian Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat e. Mampu memahami Pengertian Pejabat Untuk Penagihan Pajak Daerah f. Mampu memahami Wewenang Pejabat g. Mampu memahami Pengertian Jurusita Pajak h. Mampu memahami Syarat-Syarat Menjadi Jurusita Pajak i. Mampu memahami Tugas dan Wewenang Jurusita Pajak

3

a. Dasar Hukum Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus b. Isi Surat Paksa dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus c. Penerbitan dan cara Surat Teguran, penyampaian surat Surat Paksa, dan teguran Surat Perintah d. Waktu pelaksanaan, 2 Penagihan penerbitan, dan Seketika dan pemberitahuan surat Sekaligus paksa e. Karakteristik Surat Paksa f. Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus g. Pembetulan atau penggantian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Presentasi kelompok, Diskusi interaktif, Konklusi dosen

LCD, UU1 Proyektor, UU2 Laptop, PMK1 Whiteboard

7%

X

X X

a. Mampu memahami Dasar Hukum Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus b. Mampu memahami Isi Surat Paksa dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus c. Mampu memahami Penerbitan dan cara penyampaian surat teguran d. Mampu memahami Waktu pelaksanaan, penerbitan, dan pemberitahuan surat paksa e. Mampu memahami dan menganalisis Karakteristik Surat Paksa f. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus g. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Pembetulan atau penggantian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

4

3

Penyitaan

a. Dasar Hukum Penyitaan b. Definisi dan waktu pelaksanaan penyitaan c. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan d. Kewajiban jurusita pajak dalam melakukan penyitaan e. Barang penanggung pajak yang dapat disita f. Barang-barang yang Presentasi kelompok, dikecualikan dari Diskusi penyitaan LCD, UU2 interaktif, g. Berita acara pelaksanaan Proyektor, PP1 10% Pembahasan Laptop, penyitaan PMK1 kasus, Whiteboard h. Penyitaan tanpa hadirnya Konklusi PP/Wajib Pajak dosen i. Penyitaan tambahan j. Penyitaan tanah dan bangunan, serta aset yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, dan surat berharga k. Larangan bagi Penanggung Pajak sehubungan dengan penyitaan l. Pencabutan Sita m. Kasus penyitaan

X

X X

a. Mampu memahami Dasar Hukum Penyitaan b. Mampu memahami Definisi dan waktu pelaksanaan penyitaan c. Mampu memahami Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan d. Mampu memahami Kewajiban jurusita pajak dalam melakukan penyitaan e. Mampu memahami dan menganalisis Barang penanggung pajak yang dapat disita f. Mampu memahami dan menganalisis Barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan g. Mampu memahami, menganalisis, dan meyelesaikan Berita acara pelaksanaan penyitaan h. Mampu memahami, menganalisis, dan meyelesaikan Penyitaan tanpa hadirnya PP/Wajib Pajak i. Mampu memahami, menganalisis, dan meyelesaikan Penyitaan tambahan j. Mampu memahami, menganalisis, dan meyelesaikan Penyitaan tanah dan bangunan, serta aset yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, dan surat berharga k. Mampu memahami dan menyelesaikan Larangan bagi Penanggung Pajak sehubungan dengan penyitaan l. Mampu memahami, menganalisis, dan meyelesaikan Pencabutan Sita m. Mampu memahami, menganalisis, dan meyelesaikan Kasus penyitaan 5

4 Lelang

a. Dasar hukum lelang b. Pengertian lelang c. Pejabat lelang d. Tugas dan Wewenang pejabat lelang e. Risalah lelang dan fungsi risalah lelang f. Persiapan lelang g. Pengumuman lelang h. Pelaksanaan lelang i. Akibat lelang j. Pembatalan lelang k. Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dan Tata Cara Penjualannya l. Kasus Lelang

Presentasi kelompok, Diskusi LCD, UU2 interaktif, Proyektor, PP1 Pembahasan Laptop, PMK1 kasus, Whiteboard Konklusi dosen

7%

X

X X

a. Mampu memahami Dasar hukum lelang b. Mampu memahami Pengertian lelang c. Mampu memahami Pejabat lelang d. Mampu memahami Tugas dan Wewenang pejabat lelang e. Mampu memahami Risalah lelang dan fungsi risalah lelang f. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Persiapan lelang g. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Pengumuman lelang h. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Pelaksanaan lelang i. Mampu memahami dan menganalisis Akibat lelang j. Mampu memahami, menganalisis dan menyelesaikan Pembatalan lelang k. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dan Tata Cara Penjualannya l. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Kasus Lelang

6

a. Dasar hukum dan dasar pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan b. Pengertian Pencegahan dan Penyanderaan c. Keputusan pencegahan d. Pelaksanaan dan jangka waktu pencegahan e. Tata cara permintaan : 1) pencegahan, 2) perpanjangan pencegahan, 3) pencabutan pencegahan Presentasi f. Kriteria penanggung pajak kelompok, LCD, Diskusi yang disandera UU2 Pencegahan dan Proyektor, interaktif, 5 PP1 g. Tempat dan jangka waktu Penyanderaan Laptop, Pembahasan PMK1 penyanderaan Whiteboard kasus, h. Perpanjangan Konklusi penyanderaan dosen i. Prosedur pelaksanaan dan tata tertib penyanderaan j. Hak dan kewajiban penanggung pajak yang disandera k. Penghentian penyanderaan l. Rehabilitasi dan pemberian ganti rugi m. Kasus pencegahan dan penyanderaan

7%

X

X X

a. Mampu memahami Dasar hukum dan dasar pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan b. Mampu memahami Pengertian Pencegahan dan Penyanderaan c. Mampu memahami Keputusan pencegahan d. Mampu memahami Pelaksanaan dan jangka waktu pencegahan e. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Tata cara permintaan : 1) pencegahan, 2) perpanjangan pencegahan, 3) pencabutan pencegahan f. Mampu memahami dan menganalisis Kriteria penanggung pajak yang disandera g. Mampu memahami Tempat dan jangka waktu penyanderaan h. Mampu memahami Perpanjangan penyanderaan i. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Prosedur pelaksanaan dan tata tertib penyanderaan j. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Hak dan kewajiban penanggung pajak yang disandera k. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Penghentian penyanderaan l. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Rehabilitasi dan pemberian ganti rugi m. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Kasus pencegahan dan penyanderaan 7

a. Dasar hukum b. Pengecualian hak mendahulu c. Jangka waktu dan saat hilangnya hak mendahulu utang pajak d. Hak mendahulu kaitannya Presentasi kelompok, dengan kepailitan Diskusi LCD, UU1 e. Hak mendahulu kaitannya Hak mendahulu Proyektor, UU2 interaktif, dengan hak tanggungan 6 utang pajak Laptop, UU4 Pembahasan dan fiducia kasus, Whiteboard PP1 f. Hak mendahulu dalam Konklusi kaitannya dengan dosen penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Instansi Lain yang Berwenang g. Kasus Hak mendahulu utang pajak

7%

X

X X

a. Mampu memahami Dasar hukum b. Mampu memahami dan menganalisis Pengecualian hak mendahulu c. Mampu memahami dan menganalisis Jangka waktu dan saat hilangnya hak mendahulu utang pajak d. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Hak mendahulu kaitannya dengan kepailitan e. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Hak mendahulu kaitannya dengan hak tanggungan dan fiducia f. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Hak mendahulu dalam kaitannya dengan penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Instansi Lain yang Berwenang g. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Kasus Hak mendahulu utang pajak

8

Angsuran dan Penundaan 7 Pembayaran Pajak

a. Dasar hukum b. Tata cara pelaksanaan angsuran dan penundaan pembayaran pajak c. Pembayaran pajak yang dapat diajukan permohonan angsuran dan penundaan d. Persyaratan permohonan angsuran dan penundaan e. Bentuk jaminan f. Masa angsuran dan penundaan g. Kemungkinan keputusan yang diberikan atas permohonan angsuran dan penundaan h. Angsuran atau penundaan pembayaran dalam hubungannya dengan : 1) penerbitan dan pemberitahuan surat paksa, 2) hak mendahulu, 3) daluwarsa penagihan i. Sanksi dan konsekuensi yang terkait dengan mengangsur / menunda pembayaran pajak.

Presentasi kelompok, Diskusi interaktif, Konklusi dosen

UU1 LCD, UU2 Proyektor, PP1 Laptop, PMK1 Whiteboard

6%

X

X

a. Mampu memahami Dasar hukum b. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Tata cara pelaksanaan angsuran dan penundaan pembayaran pajak c. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Pembayaran pajak yang dapat diajukan permohonan angsuran dan penundaan d. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Persyaratan permohonan angsuran dan penundaan e. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Bentuk jaminan f. Mampu memahami dan menganalisis Masa angsuran dan penundaan g. Mampu memahami dan menganalisis Kemungkinan keputusan yang diberikan atas permohonan angsuran dan penundaan h. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Angsuran atau penundaan pembayaran dalam hubungannya dengan : 1) penerbitan dan pemberitahuan surat paksa, 2) hak mendahulu, 3) daluwarsa penagihan i. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Sanksi dan konsekuensi yang terkait dengan mengangsur / menunda pembayaran pajak.

9

8 UTS

Daluwarsa Penagihan dan 9 Penghapusan Piutang Pajak

10

Keberatan di Bidang Pajak

a. Dasar hukum b. Saat daluwarsa penagihan c. Tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak d. Piutang pajak yang dapat dihapuskan e. Prosedur penghapusan piutang pajak

a. Dasar Hukum b. Tata Cara Pengajuan Keberatan c. Kasus keberatan di bidang pajak

Presentasi kelompok, Diskusi interaktif, Konklusi dosen

LCD, UU1 Proyektor, UU2 Laptop, PMK1 Whiteboard

Presentasi kelompok, Diskusi LCD, UU1 interaktif, Proyektor, PP2 Pembahasan Laptop, PMK2 kasus, Whiteboard Konklusi dosen

7%

7%

X

X

X X

a. Mampu memahami Dasar hukum b. Mampu memahami dan menganalisis Saat daluwarsa penagihan c. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak d. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Piutang pajak yang dapat dihapuskan e. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Prosedur penghapusan piutang pajak

X X

a. Mampu memahami Dasar Hukum b. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Tata Cara Pengajuan Keberatan c. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Kasus keberatan di bidang pajak

10

Pengurangan 11 dan Penghapusan

a. b. c. d.

Dasar Hukum Pengertian Khilaf Alasan Likuiditas Tata Cara Pengajuan Pengurangan dan Penghapusan

a. Dasar hukum b. Alasan Pengurangan dan Pengurangan Pembatalan 12 dan Pembatalan c. Tata Cara Pengajuan Pengurangan dan Pembatalan

13

Pengadilan Pajak

Presentasi kelompok, Diskusi LCD, UU1 interaktif, Proyektor, PP2 Pembahasan Laptop, PMK2 kasus, Whiteboard Konklusi dosen Presentasi kelompok, Diskusi LCD, UU1 interaktif, Proyektor, PP2 Pembahasan Laptop, PMK2 kasus, Whiteboard Konklusi dosen

a. Dasar Hukum b. Sejarah Peradilan Pajak c. Implikasi pengadilan pajak dalam peraturan undangPresentasi undang UU1 kelompok,Dis LCD, d. Karakteristik pengadilan UU3 kusi Proyektor, pajak dalam sistem PP2 interaktif, Laptop, peradilan di Indonesia PMK2 Konklusi Whiteboard e. Hubungan antara dosen pengadilan pajak dan pengadilan lainnya f. Fungsi pengadilan pajak

7%

7%

7%

X

X

X

X X

X X

X

a. b. c. d.

Mampu memahami Dasar Hukum Mampu memahami dan menganalisis Pengertian Khilaf Mampu memahami dan menganalisis Alasan Likuiditas Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Tata Cara Pengajuan Pengurangan dan Penghapusan

a. Mampu memahami Dasar hukum b. Mampu memahami dan menganalisis Alasan Pengurangan dan Pembatalan c. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Tata Cara Pengajuan Pengurangan dan Pembatalan

a. Mampu memahami Dasar Hukum b. Mampu memahami Sejarah Peradilan Pajak c. Mampu memahami dan menganalisis Implikasi pengadilan pajak dalam peraturan undang-undang d. Mampu memahami dan menganalisis Karakteristik pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia e. Mampu memahami dan menganalisis Hubungan antara pengadilan pajak dan pengadilan lainnya f. Mampu memahami dan menganalisis Fungsi pengadilan pajak

11

14

15

Banding dan Gugatan

Peninjauan Kembali

a. Dasar Hukum b. Para pihak dan kuasa hukum : para pihak yang bersengketa, kuasa dan Presentasi bantuan hukum, hak kelompok, UU1 mengajukan gugatan dan Diskusi LCD, UU3 banding, asas interaktif, Proyektor, PP2 keseimbangan dan asas Pembahasan Laptop, PMK2 praduga rechtsmatig Whiteboard kasus, c. Hukum acara persidangan Konklusi d. Tata Cara Banding dan dosen Gugatan e. Prosedur Penyelesaian Banding dan Gugatan

a. Dasar Hukum b. Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali c. Prosedur Penyelesaian Peninjauan Kembali

Presentasi kelompok, Diskusi LCD, interaktif, Proyektor, UU1 UU3 Laptop, Pembahasan kasus, Whiteboard Konklusi dosen

7%

7%

X

X

X X

a. Mampu memahami Dasar Hukum b. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Para pihak dan kuasa hukum : para pihak yang bersengketa, kuasa dan bantuan hukum, hak mengajukan gugatan dan banding, asas keseimbangan dan asas praduga rechtsmatig c. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Hukum acara persidangan d. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Tata Cara Banding dan Gugatan e. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Prosedur Penyelesaian Banding dan Gugatan

X X

a. Mampu memahami Dasar Hukum b. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali c. Mampu memahami, menganalisis, dan menyelesaikan Prosedur Penyelesaian Peninjauan Kembali

16 UAS

12