Perencanaan Pajak Materi 1.pptx

Pengantar dan Tinjauan Umum Tax Planning Nama Kelompok : Septian Eka Prastiwi

Desti Yulia Rahmi Windy Dwi Ulfiana Waris Hartawan Syahputra Desy Fransisca Tatengkeng Firda Fahira

Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) – Suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh Wajib Pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bisa juga disebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. – Tax Planning dilakukan oleh suatu perusahaan disebabkan karena bagi perusahaan pajak merupakan beban atau biaya yang akan mengurangi pendapatan bersih perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan.

Pengertian Manajemen Pajak (Tax Management) – Pelaksanaan dari peran pengaturan dan pengawasan dalam bidang perpajakan. Dalam Manajemen Pajak (Tax Management) pelaksanaanya bersifat rutin/regular karena bersangkutan dengan transaksi yang berulang kali terjadi – Tujuannya dengan adanya Manajemen Pajak (Tax Management) adalah untuk meminimalisasi tax exposure/resiko hutang pajak yang mungkin akan timbul dalam suatu transaksi yang rutin tersebut.

Tax avoidance,Tax Evasion dan Fenomena Psychotax –

1. Tax Avoidance = Biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara. Tax avoidance umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum tapi tidak berlawanan dengan maksud dari pembuat undang-undang.

–

2. Tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

–

3. Fenomena Psychotax = Fenomena umum menunjukkan bahwa masyarakat (termasuk pelaku bisnis) masih berupaya menghindari pajak. Seharusnya kalau mengacu pada self assessment system wajib pajak dengan kesadarannya sendiri seharusnya sudah membayar pajak dengan benar (semua penghasilan sudah dilaporkan). Karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau (rela) membayar pajak. Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak (Burton,Richard;2005).

Tujuan Tax Planning – 1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. – 2. Memaksimalkan laba setelah pajak.

– 3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus. – 4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Motivasi Tax Planning – 1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (complexity of rule) – 2. Besarnya pajak yang dibayar (tax required to pay)

– 3. Biaya untuk negosiasi (cost of bribe) – 4. Resiko deteksi (probability of detection) – 5. Besarnya denda (size of penalty) – 6. Moral masyarakat

Manfaat Tax Planning – 1. Pengehematan kas keluar – 2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow)

Hambatan Tax Planning – 1. Direct Cost Perusahaan menanggung biaya hukum sebagai bagian dari biaya kepatuhan untuk memastikan tujuan perencanaan pajak. Ini karena keterbatasan cabang yudikatif dan legislatif dalam perencanaan pajak. Biaya hukum perencanaan pajak juga dapat dikaitkan bantuan asing, misalnya, biaya yang berkaitan dengan biaya terkait pajak yang dibayarkan kepada pengacara, akuntan, dan pihak terkait lainnya. – 2. Indirect Cost Biaya tidak langsung timbul karena wajib pajak mengubah rencana pembiayaannya dengan adanya pajak dan investasinya (deadweight loss). Biaya dapat naik secara signifikan jika pajak pihak berwenang berhasil dalam menantang posisi pajak yang agresif (Rego & Wilson, 2012).

Sejarah Tax Planning –

1. Tax Departements sebagai Pusat biaya

Pusat biaya adalah pusat pertanggung jawaban yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat biaya (cost center), manajer departemen atau divisi diserahi tanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biayatersebut. –

2. Tax Departements sebagai Pusat Pendapatan

Pendapatan merupakan unit pemasaran/penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggungjawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. –

3. Tax Departements pada Era Transparasi

Dengan diberlakukannya FATCA, seluruh FFI di dunia diminta untuk memberikan laporan kepada United States Internal Revenue Services (IRS) mengenai informasi terkait akun keuangan yang dimiliki oleh penduduk US atau entitas lain. Jenis pembayaran yang merupakan objek pemotongan pajak dengan tarif 30% tersebut antara lain adalah pembayaran dividen,bunga,maupun hasil penjualan aset.

Definisi Resiko Pajak – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan, risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. – Salah satu potensi risiko adalah pada sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak. Hal itu diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 pasal 1).

Pengorganisasian Manajemen Pajak (Tax Managements) – 1. Personil pengelompokan divisi atau penempatan karyawan yg sesuai dengan bidangnya (profesional). contoh, staff keuangan/akuntansi, staff perpajakan, divisi perpajakan.

– 2. Perangkat Kerja meliputi perangkat keras maupun perangkat lunak yg harus di miliki sebuah perusahaan. Perangkatkerasmeliputi: komputer, mesinketik, printer dan lain-lain, sedangkanperangkatlunakmeliputi: software akuntasi, software PPh 21, Software PPN, Software peraturanperpajakan.

– 3. Prosedur sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi Pajak yaitu tepat waktu, tepat jumlah serta tepat informasi.