Poin G-i Penagihan Dan Peradilan Pajak.docx

G. Kemungkinan Keputusan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

Setelah mempertimbangkan alasan beserta bukti pendukung yang diajukan oleh WP, Kepala KPP atas nama DJP menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Keputusan dapat berupa : 1.

Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

2.

Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala KPP; atau

3.

Menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu 7 hari kerja telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan WP, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah jangka waktu 7 hari kerja tersebut berakhir. Apabila WP yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dilakukan dengan prosedur: 1. Kepala KPP memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran; 2. Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB); 3. Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak. H. Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak dalam Kaitannya dengan Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa, Hak Mendahulu Utang Pajak, serta Daluwarsa Penagihan Pengajuan angsuran maupun penundaan pembayaran pajak akan mempengaruhi beberapa ketentuan mengenai penagihan pajak, antara lain akan mempengaruhi penerbitan dan penyampaian surat paksa, hak mendahulu utang pajak, serta daluwarsa penagihan. a.

Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak masih memiliki kekurangan pembayaran pajak sampai dengan jatuh tempo. Secara umum surat paksa diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari setelah penerbitan surat teguran, namun dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran, maka surat paksa akan diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, termasuk pula apabila pada saat jatuh tempo angsuran atau penundaan dan Wajib Pajak masih memiliki sejumlah pajak yang masih belum dibayar. b.

Hak Mendahulu Utang Pajak

Hak mendahulu utang pajak menempatkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu adalah 5 (lima) tahun sejak Surat Paksa disampaikan secara resmi. Namun apabila Penanggung Pajak mendapatkan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, maka jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan. c.

Daluwarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Namun daluarsa penagihan tersebut dapat tertangguh atau dengan kata lain dapat melebihi 5 (lima) tahun jika memenuhi salah satu dari beberapa kondisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu kondisi tersebut adalah apabila ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Pengajuan angsuran atau penundaan merupakan salah satu cara Wajib Pajak mengakui adanya utang pajak. oleh karena itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. I. Sanksi dan Konskuensi yang Terkait dengan Menunda Atau Mengangsur Pembayaran Pajak

Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Surat Tagihan Pajak, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.