Republika Yogya Senin (8-6-2009)

Berlangganan

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA Hubungi (0274) 541582

REPUBLIKA

15

Senin, 8 Juni 2009 NOVERADIKA/ANTARA

kilas Sleman Mendapat Penghargaan SLEMAN — Dinilai berhasil mendongkrak produksi pertaniannya hingga lima persen pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan mendapatkan penghargaan di bidang pertanian dari Presiden. Penghargaan serupa juga diberikan pada Kabupaten Kulonprogo. Rencananya penghargaan tersebut akan diserahkan di Boyolali, Senin (8/6) bersamaan kegiatan Jambore Nasional SL-PPT yang juga dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bupati Ibnu Subiyanto mengatakan, penghargaan tersebut merupakan keberhasilan masyarakatt Sleman. ‘’Swasembada pangan tidak dapat pemerintah, tanpa adanya dukungan masyarakat,’‘ tegas Bupati melalui Kepala Humas Endah Sri Widiastuti, Sabtu (6/6). Endah mengatakan di bidang pengadaan pangan. Kabupaten ini berhasil surplus beras sebesar 96.571 ton, surplus jagung 4.018 ton, kacang tanah 1.013 ton, umbiumbian 346 ton dan buah-buahan sebanyak 68.536 ton. Selain itu, katanya, Sleman juga mengalami surplus daging 2.033 ton, telur 5.298 ton, susu 3,204 ton. Di luar keberhasilan itu, katanya, Sleman masih kekurangan pasokan kedelai 15.376 ton, kacang hijau 1.116 ton, dan sayuran 29.197 ton. Kabupaten ini juga masih kekurangan pasokan ikan 12.763 ton. ■ yoe

Customer Day Telkomsel di 6 Kota YOGYAKARTA — Telkomsel kembali menggelar event customer day. Program untuk memanjakan konsumen itu digelar secara serentak di 6 kota di Indonesia yaitu Bandung, Makassar, Yogyakarta, Banjarmasin, Pekanbaru serta Jakarta. Di Yogyakarta kegiatan tersebut dihelat bersamaan dengan boyongan atau pindahan kantor GraPari Yogyakarta ke kantor baru di Jalan Jenderal Soedirman No 60 Yogyakarta. VP Telkomsel Area Jawa Bali, Gilang Prasetya mengatakan, acara kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan perayaan ulang tahun Telkomsel ke-14. “Sampai saat ini, jumlah pelanggan Telkomsel secara nasional mencapai sekitar 74 juta orang. Besarnya kepercayaan dari masyarakat telekomunikasi di Indonesia ini, tentunya merupakan sebuah kebanggaan tersendiri,’‘ paparnya, Sabtu (6/6). Customer day itu dikemas dalam bentuk update layanan, harga khusus, hadiah serta hiburan dan games pada pelanggan Telkomsel. Hadir pula dalam kesempatan ini General Manager Sales and CS Telkomsel Regional Jateng-DIY Roosman Koeshendarto, GM Network and operations Telkomsel Regional Jateng-DIY Chaerudin serta Manager Branch Telkomsel Yogyakarta Erik Rudianto. ■ yli

Yogya Miliki Fasilitas Wisata MICE YOGYAKARTA — Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) punya fasilitas wisata MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) yang memadai. “Karena itu, tepat jika Yogyakarta menjadi daerah tujuan wisata MICE,” kata Ketua Forum Silaturahmi Insan Pariwisata (Fosipa) Indonesia, Sarbini, di Yogyakarta, Sabtu (6/6). Menurut Sarbini, Yogyakarta sudah dikenal luas masyarakat dalam dan luar negeri, sehingga berpeluang besar menjadi tempat penyelenggaraan MICE. Selain itu, kata dia, prasarana dan sarana sebagai tempat MICE cukup memadai termasuk yang berstandar internasional. Ia memperkirakan hotel di Yogyakarta ke depan akan dipenuhi peserta yang menyelenggaraan pertemuan baik nasional maupun internasional. “Kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) dan wisatawan nusantara (Wisnu) sebagai peserta MICE juga diharapkan bisa lebih lama,” tuturnya. ■ ant

Tenun ATBM : Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Riset, dan Teknologi, Rachmat Gobel (kanan) ditemani Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jadin C Djamaludin (tengah) berdialog dengan pekerja saat meninjau sentra kerajinan tenun ATBM “Kurnia” di Krapyak Wetan, Yogyakarta, Sabtu (6/6). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kendala yang dihadapi para perajin tenun ATBM secara langsung agar nantinya dapat meningkatkan daya saing produksi tenun tradisional dalam negeri di dunia internasional.

Pejabat Jangan Mobilisasi Bawahan untuk Kampanye Gubernur Jateng menolak berkampanye untuk Mega-Pro. YOGYAKARTA — Pejabat negara diminta tidak memobilisasi bawahan untuk kepentingan kampanye pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) tertentu pada Pemilu Presiden 2009. “Selain itu, dalam kampanye tersebut, pejabat negara hendaknya tidak menggunakan fasilitas negara, fasilitas BUMN dan BU MD,” kata pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono di Yogyakarta, Sabtu (6/6). Menurut dia, pada diskusi Ketidakefektifan Pemilu, perlu partisipasi masyarakat untuk menjamin dan mengawal kampanye yang bersih. “Masyarakat perlu mengawasi dan melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) jika ada pejabat negara yang menggunakan fasilitas negara dan memobilisasi bawahan untuk kepentingan kampanye,” pintanya. Menurut dia, laporan masyara-

kat dari Bawaslu akan dilanjutkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pelanggaran yang terjadi di masyarakat dapat diakomodasi sehingga menjamin Pemilu Presiden 2009 lebih efektif. Mengenai cuti bagi pejabat negara selama masa kampanye, ia mengatakan, siapa pun boleh mengajukan cuti untuk melakukan kampanye pemilu, tetapi perlu ada penyerahan kekuasaan sementara dari pihak yang memiliki kekuasaan. Contohnya, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kampanye pemilu terbuka, seharusnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dilimpahi kekuasaan oleh SBY terkait dengan tugas negara. “Sama halnya dengan menteri yang melimpahkan tugas pada departemen yang terkait,” kata Tunjung yang juga sekretaris eksekutif Strategic Transform Institute (STI) itu. Begitu pula dengan di daerah, seperti gubernur, wali kota dan bupati harus melimpahkan kepada wakilnya, bukan pada sekretaris daerah, karena jabatan sekretaris daerah bukan jabatan politik dan hanya mengurusi administrasi. Jadi diperlukan adanya pembagian jadwal atau waktu saat ber-

kampanye jika pejabat negara ingin berkampanye untuk partainya masing-masing. Dengan begitu, kampanye pemilu dapat berjalan lebih efektif.

Bibit tak kampanye Masih terkait kampanye, para kader PDIP di Magelang kecewa karena Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah, yang diusung partai moncong putih dalam lingkaran tidak mau kampanye untuk pasangan kandidat Megawati SoekarnoputriPrabowo Subianto (Mega-Pro), dalam Pemilu Presiden (Pilpres). Menurut Ketua Tim Relawan Mega-Pro Jateng, Rustriningsih berharap Bibit memberikan dukungan apabila dalam Pilpres yang bersangkutan tidak bersedia berkampanye. ‘’Tentu kecewa kalau Pak Bibit tidak mau kampanye,’‘ Kata Rustriningsih yang juga Wakil Gubernur Jateng itu, Ahad (7/6). Tengara Bibit menolak kampanye untuk Mega-Pro terlihat saat yang bersangkutan mencanangkan Desa Mandiri Pangan, di Desa Mangli, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Kala itu Bibit menyatakan tidak kampanye Pilpres. ■ ant

Sultan Ingatkan Pentingnya Kemandirian YOGYAKARTA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pentingnya kemandirian bangsa untuk mewujudkan kepentingan nasional. “Kemandirian bangsa harus mulai dibangun mulai saat ini,” kata Sultan dalam orasi budaya ketika membuka Kongres XXVII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Yogyakarta, Sabtu (6/6). Menurut Sultan dalam kongres bertema Membangun Kemandirian, Kesejahteraan dan kedaultan Bangsa, kemandirian bukan hanya kemandirian ekonomi, namun juga kemandirian di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa ini adalah bangsa besar yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun karena tak mandiri kekayaan tersebut bisa menjadi milik bangsa lain. Bangsa ini tak mampu mengolah sumber daya yang dimiliki sehingga orang lain yang me-

ngeruk kekayaan bangsa Indonesia. “Mengutip kata-kata Bung Karno, ketika bangsa ini terombang-ambing diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengambil kebijakan untuk pembangunan bangsa,” ujar Sultan. Ia mengatakan, pemimpin yang dipilih rakyat melalui sistem demokrasi harus mampu menciptakan kemandirian, yang selanjutkan mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. “Demokrasi bukanlah suatu tujuan, namun hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat.” Sultan mengingatkan pentingnya menempatkan keutuhan dan kedaulatan bangsa di atas segala kepentingan pribadi dan kelompok, “Ketika melaksanakan sistem demokrasi untuk memilih seorang pemimpin terkadang bangsa ini harus mempertaruhkan keutuhan dan kedaulatan bangsa,” katanya. ■ ant

”MULIA”

AUTHORIZED MONEY CHANGER Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00 WIB Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

Program Bapak Angkat Hanya Bagi-bagi Dana YOGYAKARTA — Program bapak angkat yang harus dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menyisihkan 15 persen laba serta oleh perusahaan besar, hingga kini dinilai belum efektif. Ketidakefektifan itu terjadi karena pembinaan yang dilakukan bapak angkat hanya bagaikan sinterklas yang membagi dana pembinaan tanpa peduli dengan dinamika bisnis anak angkatnya. ‘’Kondisi seperti ini sungguh menyedihkan sehingga wajar jika program ini tak efektif,’‘ kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Mudrajad Kuncoro di Yogyakarta, Ahad (7/6). Selain itu, kata Mudrajad, ba-

pak angkat juga merasakan bahwa kemitraan yang terjalin dengan anak angkatnya sekadar memenuhi misi sosial. Praktik bapak angkat di lapangan malah kerap memunculkan rasa saling curiga antara bapak dan anak angkatnya. “Si kecil curiga, jangan-jangan dengan kemitraan malah membuka peluang untuk dicaplok si besar. Kecurigaan itu didasarkan fakta ada bapak angkat yang ‘memakan’ anak angkatnya sendiri,” jelasnya. Berdasarkan data sensus ekonomi 1996, hanya empat persen usaha kecil menengah yang terlibat dalam program bapak angkat atau 6.595 unit usaha dari total 161.349 usaha. Dari 6.595 unit usaha kecil dan rumah tangga yang terlibat dalam

program bapak angkat, 29 persen mengaku menjalin hubungan dengan usaha besar untuk pengadaan bahan baku, 15 persen menerima bantuan uang atau modal , 10 persen untuk pemasaran dan satu persen dalam bentuk konsultasi, sedangkan sisanya bervariasi dan tidak dapat dispesifikasikan. Selain itu, pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan oleh BUMN memiliki kecenderungan menurun 1989-2005, begitu pula dengan jumlah mitra binaan. Pada 2002, jumlah mitra binaan mencapai 66.578 tetapi turun jadi 31.019 mitra binaan 2005, sedangkan dana bina lingkungan 2002 mencapai Rp 36,1 M tetapi turun jadi Rp 33,9 M pada 2005. ■ ant

Tanggal : 05 Juni 2009 URRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD KPW NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

BELI BN 9,900 14,050 7,950 8,925 15,900 9.200 6,875 1.250 101,50 2,775 33,000 6.75/7.25 280/290 6,825 6,225 190 280 1,450 2,600

TC 9,725 13,750 7,700 8,325 15,650 8.800 95,50

JUAL 10,100 14,250 8,150 9,125 16,400 9,400 7.075 1.350 106,00 2,925 36,000 8.75 330 6.975 6,375 230 330 1,600 2,725

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

62 Tahun Pemkot Yogyakarta

‘’Membentuk Karaktek Aparat yang Responsif’‘

A

da nuansa berbeda di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Ahad (7/6) kemarin. Bukan karena seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkot masuk kerja. Yang berbeda pada hari libur itu, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan di Balai Kota mengenakan busana adat berupa surjan untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuannya. Walaupun mengenakan budaya adat Jawa lengkap seluruh karyawan dan PNS tampak khusyuk mengikuti upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Pemkot Yogyakarta ke-62 dengan inspektur upacara Wali Kota Herry Zudianto. Herry yang hari-hari biasanya selalu rapi dengan stelan jas itu tampak lebih gagah dan njawani dengan busana surjan lengkap. Dalam ritual upacara itu tombak Wijaya mukti yang merupakan lambang kebanggaan Pemkot sempat diarak dan dikawal pasukan PNS. Tombak itu kemudian dipajang di depan

YULIANINGSIH/REPUBLIKA

peserta upacara. Seremonial upacara yang digelar setahun sekali itu tak urung menarik perhatian masyarakat untuk menonton. Menurut Kepala Badan Informasi Daerah, Herman Edy Sulistyo, HUT Pemkot kali ini mengambil tema meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas pelayanan pada masyarakat. ‘’Melalui HUT ini kita berharap seluruh PNS semakin meningkatkan poertanggungjawaban dan responsibilitasnya pada masyarakat untuk membentuk PNS yang profesional,’‘ terangnya. Selain upacara sebagai puncaknya, HUT Pemkot juga dimeriahkan dengan beberapa agenda antara lain, donor darah, bersih-bersih atau kerja bakti setiap SKP, peresmian beberapa proyek APBD 2008 dan renungan serta doa bersama diikuti tumpengan di Balai Kota setempat Sabtu malam lalu. Herry ketika berpidato dihadapan peserta upacara mengingatkan, Kota Yogyakarta terbentuk berdasarkan UU Nomer 17

yang mandiri. ‘’Diusia yang ke 62 ini saya ingin kita bersama meningkatkan kapasitas berorganisasi menuju good and clean governance,’‘ tandas Herry.

Prestasi dan Kinerja

tahun 1947. Dengan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dalam daerah otonom

Selama tahun 2008, banyak prestasi dan kinerja yang diraih Pemkot Yogyakarta, salah satu prestasi yang cukup membanggakan adalah diraihnya predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota terbersih dari tindak pidana korupsi dalam pelayanan perijinan. Hal itu terbukti dari Indeks Persepsi Suap oleh Transparancy International Indonesia yang menempati rangking pertama dengan nilai tertinggi sebesar 6,43. ‘’Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh PNS dan karyawan Pemkot Yogyakarta. Karena atas partisipasi semua penghargaan itu bisa kita raih bersama,’‘ papar Herry. Herry sendiri berpesan kepada seluruh PNS dan karyawan Pemkot untuk senantiasa

meningkatkan loyalitas serta dedikasi terhadap jabatan. Selain itu juga perlunya meningkatkan komunikasi dan koordinasi, proses bekerja sambil belajar. Disisi lain aparat Pemkot juga dituntut untuk meningkatkan pertanggungjawaban terhadap publik, responsif dan empaty terhadap masyarakat. Meski sarat prestasi, namun Herry mengakui ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan dan harus dikejarnya di tahun kedepan. Pekerjaan rumah tersebut antara lain, membumikan nilai-nilai kebersihan dan penghijauan dalam diri masyarakat, pemerataan ekonomi di Yogya Selatan dengan pengembangan pasar burung dan ikan hias di Bursa Agro Yogya. PR lainnya adalah penataan serta pengembangan terminal Giwangan, pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kota dengan sistem rayonisasi, universal coverage untuk bidang kesehatan bagi seluruh masyarakat dan peningkatan fungsi kartu menuju sejahtera (KMS) untuk pengentasan kemiskinan melalui sistem terpadu. ■ yli

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

16

Senin, 8 Juni 2009

ANIS EFIZUDIN/ANTARA

Edy Yuwono Raih Suara Terbanyak Pilrek Unsoed

kilas Kongres IPNU dan IPPNU Jangan Dibelokkan

PURWOKERTO — Jajaran civitas akademika Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, kemungkinan besar akan memiliki rektor baru. Dalam rapat senat pemilihan rektor yang berlangsung di kampus setempat, Sabtu (6/5), calon rektor Edy Yuwono PhD yang seharihari menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian Unsoed, memperoleh suara terbanyak. Dia unggul tipis satu angka dari calon rektor lain, Prof Dr Mas Yedi Sumaryadi dekan Fakultas Peternakan. Dalam pemilihan, Edy Yuwono mendapat dukungan 15 suara, Mas Yedi mendapat 14 suara, rektor incumbent Prof Dr Sudjarwo mendapat sembilan suara dan Dekan Fakultas Ekonomi Haryadi tidak mendapat suara. Sesuai aturan pemilihan rektor PTN yang tertuang Permendiknas, maka ketiga nama calon rektor yang mendapat suara terbanyak akan dikirimkan ke Mendiknas. Selanjutnya, Mendiknas akan menetapkan salah satu dari tiga nama yang diusulkan untuk menjadi rektor Unsoed. ‘’Tapi biasanya, yang akan ditetapkan menjadi rektor adalah figur yang memang mendapat dukungan suara terbanyak,’‘ kata Sekretaris Pemilihan Rektor Unsoed, Prof Dr Totok Agung. Totok menyebutkan, berkas hasil pemilihan rektor ini akan segera dikirimkan. Na-

SEMARANG — Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) diharapkan tidak masuk ke dalam pusaran pemilihan presiden. Jika kedua lembaga pelajar NU ini terlibat aktif dalam Pilpres, lebih baik bergabung atau menyerahkan aspirasinya kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). ‘’Kalau mau terlibat tentunya bergabung dengan PKB,’‘ tandas Dewan Penasihat IPNU Jateng, H Abdul Kadir Karding di Semarang, Ahad (7/6) kemarin. Dalam diskusi jelang pelaksanaan Kongres IPNU di Kantor PWNU Jateng ini, Kadir menyampaikan kongres IPNU jangan diarahkan ke arena Pilpres. Pasalnya persoalan Pilpres sudah ada yang menangani. Lebih baik pelajar tetap konsentrasi pada persoalan sektor pelajar yang menjadi porsi IPNU dan IPPNU. Kongres nanti, imbuh Kadir, sebaiknya harus mampu mengembalikan peran dan fungsi IPNU, terutama dalam kaderisasi dan kepentingan IPNU secara luas. Dalam konteks Pilpres, IPNU dan IPPNU harus berani mengambil sikap netral, bukan mengambil peran-peran sesaat dan untuk kepentingan sesaat. Sementara Ketua IPNU Jateng, Moh Talqis menjelaskan, Kongres IPNU XVI dan Kongres IPPNU ke-XV akan dilaksanakan di Ponpes Al Hikmah, Sirampog, Kabupaten Brebes 20-24 Juni nanti. Dengan mengangkat tema ‘’Pendidikan Berkualitas, Menuju Indonesia Berintegritas’‘ kongres ini akan membahas beragam isu penting pendidikan dalam konteks kemajuan bangsa. ‘’Kongres ini akan dihadiri seluruh pengurus IP NU serta IPPNU se-Indonesia,’‘ imbuh Moh Talqis di hadapan Dewan Penasihat IPNU Jateng. ■ owo

KB Bukan Produk Orde Baru SEMARANG — Ginekolog dan konsultan seks terkemuka, Boyke Dian Nugraha mengatakan bahwa program Keluarga Berencana (KB) bukan produk pemerintah Orde Baru. ‘’Hal ini penting dikatakan karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa KB adalah produk Orde Baru,’‘ katanya usai menjadi pembicara dalam seminar ‘Dampak Pergaulan Bebas terhadap Kesehatan Reproduksi’ di kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Sabtu (6/5). Menurut dia, akibat anggapan tersebut, banyak masyarakat yang tidak mau lagi mengikuti program tersebut karena penguasa Orde Baru sudah lengser. Meskipun program KB dikeluarkan saat pemerintahan Orde Baru, namun program tersebut harus tetap digalakkan untuk mengatasi laju peningkatan jumlah penduduk. Ia menilai bahwa saat ini pelaksanaan program KB tidak segencar dahulu, kalau tidak ingin dikatakan kurang sukses. ‘’Bahkan, bukan hanya KB, namun juga program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang saat ini sudah mulai meredup gaungnya,’‘ kata Boyke Dian Nugraha. ■ ant BOWO PRIBADI /REPUBLIKA

Egrang: Sejumlah anak- anak kelompok bermain egrang leluasa bermain di kawasan Simpanglima, Semarang pada pemberlakuan kawasan bebas kendaran, Ahad (7/6). Kemarin Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memberlakukan kawasan bebas kendaraan ini dalam memperingati hari lingkungan hidup.

SBY Kunjungan Kerja Dua Hari di Jateng SEMARANG — Pagi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memulai rangkaian kunjungan kerja di Jateng. Selama kunjungan kerja dua hari, 8 dan 9 Juni, Presiden SBY yang didampingi Ny Ani Yudhoyono akan melakukan serangkaian kegiatan di wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kota Semarang dan Kabupaten Pati. Sekretaris daerah (Sekda) Jateng, Drs Hadi Prabowo MM menjelaskan sesuai agenda dari Pemprov Jateng, SBY akan memulai kegiatan di asrama haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. SBY akan membuka jambore sekolah lapangan pengelolaan sumber daya tanaman terpadu (SLP TT) padi, jagung dan kedelai. Bersamaan dengan acara ini, juga akan diberikan penghargaan peningkatan produksi beras kepada 16 gubernur, 153 bupati/wali kota dan tiga orang petani. ‘’Presiden juga akan menyerahkan bantuan benih padi, jagung, kedelai dan pupuk,’‘ ungkap Hadi Prabowo. ■ owo

Penemuan Candi: Seorang warga membersihkan bangunan candi yang baru ditemukan di lokasi penambangan pasir desa Liangan, Purbosari, Ngadirejo, Temanggung, Jumat (5/6). Meski penemuan benda sejarah di lokasi tersebut sudah terjadi beberapa kali dan sudah dilaporkan ke pihat terkait namun belum ada tindak lanjut mengamankan situs yang diperkirakan peninggalan jaman Mataram Kuno itu, sehingga banyak benda temuan yang hilang dicuri orang.

Petani Keluhkan Sistem Distribusi Pupuk Tertutup Ssitem ini tidak menyediakan pupuk untuk pemupukan ulang. CILACAP — Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengeluhkan distribusi pupuk sistem tertutup. Distribusi melalui mekanisme kelompok tani yang diterapkan mulai awal 2009 lalu. ‘’Memang sih, harga pupuk yang dijual melalui mekanisme kelompok tani jauh lebih murah dibanding sebelum diberlakukannya sistem tertutup,’‘ kata Sulardi (45), petani di Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Cilacap, Ahad (7/6). Menurut dia, hal itu disebabkan, kelompok tani menjual pupuk urea bersubsidi dengan harga Rp 65 ribu per karung isi 50 kilogram atau selisih Rp 5 ribu dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni sebesar Rp60 ribu/karung. Konon selisih harga tersebut, digunakan sebagai biaya kirim dan kas bagi kelompok tani. Meski demikian, kata Sulardi, mekanisme penjualan melalui kelompok tani tetap saja memberatkan petani. Pasalnya, lantaran kelompok tani hanya menyediakan pupuk sesuai kebutuhan berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). ‘’Dalam hal ini, kelompok tani

hanya menyediakan pupuk untuk memenuhi kebutuhan di saat musim tanam atau sewaktu petani melakukan pemupukan saja,’‘ katanya. Padahal, kalau terjadi kerusakan tanaman padi akibat banjir dan sebagainya, petani harus menanam ulang. Sehingga membutuhkan pupuk lagi. Sementara itu, kata Sulardi, kelompok tani tidak memiliki persediaan pupuk. Sehingga petani harus mencarinya di pengecer atau agen di desa lain yang juga belum tentu memiliki persediaan pupuk. Kalaupun ada, lanjutnya, pengecer atau agen tidak bisa sembarangan menjual pupuk, karena mereka lebih mengutamakan kebutuhan petani setempat. ‘’Terus terang, bagi saya lebih baik penjualan pupuk seperti dulu lagi. Meski harganya sering melonjak tajam dari HET, pupuk tetap tersedia setiap saat,’‘ katanya. Petani lainnya, Saheri (65) juga mengeluhkan penerapan distribusi pupuk sistem tertutup tersebut. Menurut dia, gabah hasil panen kali ini mengalami penurunan hampir separuh dari rata-rata panen sebelum diberlakukannya distribusi pupuk sistem tertutup. Dalam panenan kali ini, kata dia, sawahnya yang seluas 500 ubin (1 ubin = 14 meter persegi) hanya menghasilkan gabah seki-

tar tiga ton, padahal sebelumnya bisa mencapai lima ton. ‘’Saat musim tanam kemarin, saya seharusnya memupuk ulang karena pupuk yang telah disebar, hanyut terbawa banjir. Namun karena di kelompok tani nggak ada persediaan pupuk dan pengecer pun nggak berani jual kepada sembarang petani, terpaksa saya tak memupuk ulang. Hasil panennya menurun dan kualitasnya jelek,’‘ katanya.

Pupuk Organik Sementara PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Klaten, Jawa Tengah, kini mulai berproduksi. Tahap perdana dengan kapasitas 65.000 liter per bulan. Peresmian pabrik dilakukan Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian (Deptan), Sutarto Alimoesa, dan Deputi Kementerian BUMN Agus Pakpahan, Ahad (7/6) kemarin. Pupuk organik cair ini, kata Dirut PT Sang Hyang Seri (Persero), Edy Budiono, merupakan diversifikasi usahanya. ‘’Kami ingin memberikan pelayanan lengkap kepada petani. Tidak hanya dalam penyediaan benih. Tapi, juga pupuk dan obatobatan,’‘ kata Edy Budiono. Dirjen Tanaman Pangan Deptan, Sutarto Alimoesa, mendorong petani menggunakan pupuk berimbang untuk meningkatkan produksi. n ant/eds

Toyota Pesan Knalpot Purbalingga PURBALINGGA — Industri knalpot di Kabupaten Purbalingga, sedang naik daun. Perusahaan otomotif Astra Indonesia memesan knalpot dari industri knalpot rumahan tersebut, sebagai suku cadang mobil Toyota yang diproduksinya. ‘’Knalpot yang dipesan terdiri dari berbagai jenis, antara lain untuk mobil Toyota jenis Yaris, Altis, Avanza, dan Inova,’‘ kata pemilik industri knalpot Van Volker Enterprise Purbalingga, Agus Adi Atmaja, akhir pekan kemarin. Untuk uji coba awal, jelas Agus, pihak Astra memesan 2.500 unit untuk setiap jenis mobil, dengan harga yang disepakati senilai Rp 50 ribu hingga Rp 67 ribu per unit. Namun pihak Astra berjanji, bila produknya memang memuaskan, pembelian knalpot ini akan terus dilanjutkan, bahkan jumlah

pesanannya pun akan terus ditingkatkan. Agus mengatakan, dengan tingginya jumlah pesanan, pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar bisa melibatkan seluruh industri knalpot yang ada di wilayahnya. ‘’Sebenarnya pesanan ini datang setelah saya mengikuti sebuah pameran di Jakarta. Namun karena pesanannya sangat banyak, saya limpahkan ke Pemkab agar bisa melibatkan seluruh industri knalpot di Purbalingga,’‘ katanya. Agus mengaku tak mampu memenuhi seluruh pesanan, jika tidak didukung industri knalpot lain. Hal ini lantaran kapasitas produksi di unit usahanya hanya sekitar 500 unit per bulan. Selain itu, kata Agus, melalui pemerataan dengan melibatkan seluruh industri knalpot yang ada,

maka seluruh peralatan yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Logam Purbalingga dapat dimaksimalkan untuk memenuhi permintaan dari Toyota. Menyinggung masalah pesanan knalpot dari produsen mobil Mercedes yang selama ini sudah berjalan, Agus mengaku, untuk kontrak yang kedua kalinya, baik pihak Mercedes maupun perajin masih melakukan pengkajian ulang. Terutama terkait dengan masalah kesesuaian harga agar produsen dapat untung. ‘’Harganya sangat rendah sehingga kita keberatan, jadi masih dikaji ulang,’‘ kata Agus sembari menambahkan Mercedes untuk pertama kalinya menjalin kontrak dengan Van Volker Enterprise pada 2004 dengan jumlah pesanan 1.000 pasang knalpot salama satu tahun. ■ wid

mun soal kapan figur rektor definitif ditetapkan, dia belum bisa memastikan. Namun yang jelas, Rektor incumbent Sudjarwo, akan berakhir masa jabatannya pada Oktober 2009 mendatang. ‘’Jadi seharusnya, sebelum masa jabatan incumbent berakhir, SK Mendiknas soal pejabat rektor Unsoed yang baru ini sudah turun. Dengan demikian, pejabat rektor baru bisa langsung ditetapkan begitu masa jabatan incumbent berakhir,’‘ jelasnya. Proses pemilihan rektor Unsoed berlangsung relatif lancar. Proses pemilihan didahului dengan pemaparan visi dan misi dari masingmasing Carek yang hendak bersaing. Bahkan sebelum pemilihan berlangsung, para Carek bersedia menandatangani kontrak politik yang diajukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dari 38 anggota senat yang terdapat di universitas, semua menggunakan hak pilihnya. Bahkan dua orang anggota senat yang sedang sakit, yaitu Prof Dr Bambang S dan Prof Dr Sunarto menggunakan hak pilihnya. Terkait hasil pemilihan rektor tersebut, Ketua BEM Unsoed Khairrizqo, mengaku sejak awal pihak mahasiswa tidak akan mempersoalkan siapa yang jadi rektor. Karena ketiga Carek sudah menandatangani kontrak politik. ■ wid

Hari Bebas Kendaraan Belum Optimal SEMARANG— Car Free Day atau hari bebas kendaraan (mobil) yang dicobakan oleh Pemkot Semarang bersamaan dengan peringatan hari lingkungan hidup, Ahad (7/6) kemarin, belum sepenuhnya dipahami warga Kota Semarang. Sehingga pelaksanaan kawasan bebas kendaraan yang dipusatkan di kawasan Simpanglima, Semarang ini belum sepenuhnya bebas dari kendaraan. Sejumlah kendaraan, terutama roda dua, masih tampak berlalulalang di kawasan penyangga area bebas kendaraan di pusat kota Simpanglima. Terutama pada jam-jam yang telah disepakati, antara pukul 05.00 WIB hingga 11.00 WIB. Padahal pencobaan kawasan bebas kendaraan ini sudah mendapatkan dukungan dari berbagai komunitas. ‘’Untuk sebuah upaya membiasakan, kami sangat apresiatif. Namun kultur masyarakat tampaknya masih harus dibangun,’‘ ungkap Harsono (57) salah seorang warga, Pleburan. Hal serupa diakui oleh Bahana (29), salah seorang anggota komunitas onthel Semarang. Menurutnya pemberlakuan kawasan Simpanglima bebas kendaraan ini belum sepenuhnya dipatuhi. Di sekitar kawasan Simpanglima harusnya bersih sama sekali. Tidak ada kendaraan yang nyelonong masuk kawasan bebas yang tengah dinikmati oleh masyarakat kota Semarang. ‘’Teru-

tama di kawasan-kawasan akses menuju Simpanglima, yang masih banyak kendaraan berlalulalang,’‘ ungkapnya kepada wartawan, Ahad. Jangan sampai, ujarnya, pengenaan kawasan bebas kendaraan bermotor ini menjadi tak efektif atau sekedar latah mengikuti daerah lain yang sebelumnya telah melakukan. Kecemasan warga ini setidaknya juga diamini oleh Mursyid Raharjo, peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip. Menurutnya kualitas udara di sekitar kawasan Simpanglima telah menunjukkan kadar Carbon Monooksida (CO) telah melampaui baku mutu udara ambien daerah sebesar 15.000 ug/ Nm3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan FKM Undip pada (31/5) lalu, tingginya kadar CO ini terjadi di kawasan penyangga Simpanglima seperti Jl KH Ahmad Dahlan, Jl Pandanaran dan Jl Ahmad Yani. Di Jl Pandanaran telah mencapai 19.468 ug/Nm3, Jl Ahmad Yani 17.178 ug/Nm3 dan Jl KH Ahmad Dahlan sebesar 18.323 ug/Nm3. ‘’Dengan kadar CO tinggi, bisa mengakibatkan pusing. Karena darah dalam tubuh manusia akan gampang menyerap CO ketimbang oksigen,’‘ tandas Mursyid. Setelah penerapan, FKM kembali melakukan penelitian kualitas udara di pusat kota Semarang, kawasan Simpanglima. ■ owo