Republika Yogya Senin (1-6-2009)

Berlangganan

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA Hubungi (0274) 541582

REPUBLIKA

23

Senin, 1 Juni 2009 WAHYU PUTRO A/ANTARA

kilas UNY Luluskan Tiga Mahasiswa Asing YOGYAKARTA — Tiga mahasiswa asing menjalani wisuda di auditorium Uiversitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (30/5). Mereka adalah lulusan dari Manajemen Pendidikan S-2 Pascasarjana, yaitu Duk Raingsey asal Cambodia, MSW. Keomany Sylavong asal Laos, dan Sok Pisith asal Cambodia. Pada periode ini UNY mewisuda sebanyak 903 lulusan dengan rincian PPS 87, FMIPA 156, FT 181, FIP 78, FBS 163, FISE 135, dan FIK 103. Sedangkan yang berhasil memperoleh predikat cumlaude 60 orang. Dalam sambutannya, Rektor UNY, Dr Rochmat Wahab mengatakan, pada 2009, hampir setiap bulan komunitas UNY terlibat langsung dengan kegiatan internasional, baik ditandai de-ngan kepergiannya ke luar negeri maupun masyarakat luar negeri datang ke UNY. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa kegiatan ilmiah, di antaranya studi banding, rintisan kerjasama, pertukaran mahasiswa dosen dan staf administrasi. ■ yli

DIY Tuan Rumah Festival Seni Siswa Nasional 2009 YOGYAKARTA — Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2009 ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2009. Festival tersebut merupakan ajang kedua setelah tahun 2008 digelar di Bandung untuk pertamakalinya. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY, Prof Suwarsih Madya mengatakan, ajang tersebut akan diikuti 34 kontingen dari 33 provinsi se-Indonesia ditambah satu kontingen dari perwakilan sekolah Indonesia di Luar Negeri. ‘’Event kali ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya karena peserta lomba dan festival seni dari TK hingga SMA/SMk termasuk SLB tidak dilakukan berjenjang tetapi bersamaan,’‘ terangnya kepada wartawan, Sabtu (30/5). Menurutnya, kegiatan itu rencananya akan dibuka Mendiknas RI Bambang Sudibyo di GOR UNY, Senin (1/6) dan ditutup tanggal 5 Juni 2009 mendatang. FLS2N meliputi lomba seni lukis, menyanyi, kerajinan, mengarang, seni kriya, seni baca Alquran, seni tari, musik, menulis cerpen, band, drama dan beberapa seni lainnya. ■ yli

Ratusan Warga Sleman Kena DBD SLEMAN — Sampai Mei 2009 ini, tercatat sedikitnya 300 orang terserang Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sleman. Dari jumlah penderita sebanyak itu tiga orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan, drg Intriati Yudatiningsih mengatakan, melihat kecenderungan meningkatnya kasus DBD sampai medio Mei ini, semua pihak harus segera melakukan langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan agar kasusnya tidak meningkat. Ia mengatakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada seluruh lapisan masyarakat perlu digalakkan lagi, secara sinergis dengan program di institusi kesehatan, pendidikan dan PKK. ‘’PHBS ini juga menjadi kunci dalam penanggulangan penyakit DBD,’‘ kata Intriati kepada wartawan Sabtu (30/5). Ia mengatakan jika melihat data kasus DBD di tahun 2007 dan 2008, perkembangan penyakit mematikan ini di Sleman memang menunjukkan adanya penurunan kasus. Pada tahun 2007 muncul 755 kasus DBD dengan korban meninggal delapan orang. Pada tahun 2008, menurun 17,75 persen menjadi 621 kasus sedangkan korban yang meninggal 5 orang. ■ yoe

Laboratorium UII Terakreditasi Internasional YOGYAKARTA — Sebagian besar laboratorium Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sudah mendapatkan sertifikat ISO 170 25 pada taraf internasional. Saat ini yang masih dalam proses pensertifikatan adalah laboratorium Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) dan Program Studi Teknik Lingkungan. Demikian diungkapkan Rektor UII Yogyakarta, Prof Dr H Edy Suandi Hamid dalam sambutan wisuda di Auditorium Kahar Muzakkir, Sabtu (30/5). Kali ini, UII Yogyakarta mewisuda 635 orang lulusan. Mereka terdiri dari dua orang program doktor, 69 orang magister, 536 orang strata sat dan enam orang diploma tiga. Dijelaskan Edy, dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas mempercepat UII meraih gelar world class university. ‘’Saat ini banyak staf edukatif UII yang menempuh pendidikan di luar negeri dengan beasiswa berbagai lembaga termasuk pemerintah dalam hal ini Dikti. Sejak tahun 2008, ada 23 dosen menerima beasiswa dengan estimasi nilai Rp 3,2 miliar per semester,’‘ kata Edy. Sementara webometrics UII mengalami peningkatan dari 4.425 bulan Juni 2008 menjadi 3.821 pada Januari 2009. ■ hep

Miniatur Kereta: Seorang pekerja menyelesaikan pembuatan miniatur kereta Kraton Yogyakarta, di Dusun Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Sabtu (30/5). Miniatur kereta kraton Yogyakarta berbahan dasar kayu mahoni dan fiber tersebut dijual Rp 300 ribu - Rp 360 ribu sesuai lama pembuatan dua hingga tujuh hari.

Garuda akan Tambah 60 Pesawat

Pemilu memberi kontribusi jumlah penumpang sampai 15 persen.

YOGYAKARTA — Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menargetkan hingga tahun 2014 mendatang mempunyai 116 pesawat. Saat ini perusahaan penerbangan komersial itu baru memiliki 56 pesawat. Untuk mencapai target sebanyak itu, pihak Garuda akan melakukan penambahan pesawat setiap tahunnya. Hal itu dikemukakan President dan CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar di sela-sela acara Seminar Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) dengan tema Bertahan dan Berkembang dalam Situasi Krisis, di Hotel Santika Yogyakarta, Sabtu (30/5). Menurut Emirsyah, tahun ini Garuda Indonesia akan mendatang empat buah Airbus 330-200 yang baru dan sepuluh buah pesawat Boieng 737-800. ‘’Sekarang sedang dipersiapkan. Untuk pesawat airbus sudah datang satu buah pada

bulan Mei, selanjutnya akan datang pada bulan Juni, Juli dan Oktober,’‘kata dia. Saat ini, Garuda sudah melayani rute lebih 50 destinasi kecuali Eropa. Jumlah penumpang pada tahun 2008 sebanyak 10,1 juta orang. Rencananya pada tahun ini Garuda akan menambah 14 destinasi baru diantaranya Ambon, Ternate, Kendari, Tanjungkarang, Malang, Jambi, Pangkalpinang. Dia mengatakan tahun lalu pertumbuhan penumpang Garuda sekitar 10 persen, sedangkan tahun ini dengan adanya krisis global meskipun tetap tumbuh tetapi di bawah 10 persen. ‘’Dengan krisis saat ini penumpang jarak jauh akan terbang regional dan domestik, sehingga pasar domestik bagus. Orang dari Hongkong, Tokyo, Korea, Australia yang biasanya ke Eropa, Amerika, dengan adanya krisis saat ini mereka berpindah pergi ke Bali, dan sebagainya,’‘ ungkapnya. Di bagian lain Emirsyah mengatakan adanya pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pileg) kenaikan penumpang pesawat Garuda Indonesia naik sekitar 10-15 persen. ‘’Kita dapatkan manfaat dari pemilu legislatif dan presiden,

DPT Yogya Tambah 20 Ribu, Jateng 135 Ribu

karena memang secara history setiap pemilu penumpang garuda Indonesia naik, Kata Emirsyah yang pada tahun 1998 merupakan CEO Airlines termuda di region Asia Pasifik.

Pesawat untuk haji Saat ditanya tentang pesawat untuk haji, Emirsyah mengatakan tantangan haji sampai dua, tiga tahun ke depan pada waktu musim haji itu pas pada saat puncaknya jumlah penumpang, sehingga persediaan pesawat terbatas. Meskipun demikian, kata dia, Garuda terus menerus berusaha memberikan pelayanan yang bagus bagi haji, misalnya pramugari atau pramugaranya direkrut orang dari daerah. Selain itu, Erminsyah menambahkan, Garuda juga berusaha mencari pesawat yang muda. Setiap tahun untuk mengangkut 110 ribu jamaah, Garuda perlu menyewa 14 buah pesawat, sedangkan pesawat milik Garuda sendiri yang dipakai hanya 1-2 buah, terutama untuk cadangan misalnya apabila terjadi masalah teknis, dan lain-lain. ■ nri

YOGYAKARTA — Jumlah pemilih tetap pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 di Kota Yogyakarta bertambah 20.969 orang. KPU Kota Yogyakarta akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 350.664 pemilih, terdiri 171.239 pemilih laki laki dan 179.325 perempuan. Hasil tersebut ditetapkan dalam rapat pleno yang digelar secara maraton dari Kamis malam hingga Jumat malam lalu. Angka pemilih tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih dalam DPT pemilu legislatif April lalu yang mencapai 329.695 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 866 unit. Setelah disyahkan ditingkat kota, pihak KPU menyerahkan hasil DPT tersebut kepada KPU Provinsi DIY untuk dilakukan rekapitulasi lanjutan bersama empat kabupaten lainnya. Anggota KPU Kota Yogyakarta Titok Hariyanto mengatakan, pihaknya memilih untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan DPT. Sementara di Jateng, jumlah pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 berjum-

lah 26.325.845 orang, sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 63.297 buah. Menurut Ketua KPU Jateng Ida Budhiati, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pilpres dan jumlah TPS dilakukan melalui rapat pleno KPU Jumat (29/5) malam. Adapun penetapan pemilih menjadi DPT dilakukan oleh masing-masing KPU kabupaten/kota, sedangkan KPU Jateng melakukan rekap jumlah DPT dari semua KPU kabupaten/kota. Ia mengatakan, pemilih pada pilpres yang berjumlah 26.325. 845 orang mengalami penambahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan DPT pemilu legislatif yang ditetapkan 26.190.629 orang atau terjadi penambahan sebanyak 135.216 orang. Sementara jumlah TPS yang digunakan pada pemilu legislatif mencapai 88.987 buah, sedangkan pada pemilu presiden berkurang hingga 25.690 menjadi 63.297 TPS. “Berkurangnya jumlah TPS ini disebabkan karena jumlah pemilih di satu TPS mencapai 500 orang, sedangkan pada pileg lalu hingga 350 pemilih.” ■ yli/ant

2011, Ruang Terbuka Hijau di Yogyakarta Terpenuhi 30 Persen YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta merencanakan memenuhi target 30 persen ruang terbuka hijau dari luas wilayah kota ini pada 2011. Selain dengan cara yang konvensional seperti membuat taman, pemenuhan ruang terbuka hijau itu juga akan dilakukan dengan upaya yang lebih inovatif, seperti membuat pergola. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Hadi Prabowo di Yogyakarta, Ahad (31/5) mengatakan, upaya pemenuhan ruang terbuka hijau tersebut harus dilakukan dengan cara yang inovatif, mengingat kondisi Kota Yogyakarta yang telah terbangun. “Jika harus memenuhinya dengan membuat taman baru akan lebih sulit, karena terkendala keterbatasan lahan. Maka dicari langkah

yang inovatif seperti pembuatan pergola,” katanya. Dari luas wilayah Kota Yogyakarta sekitar 32 kilometer persegi, 26,8 persen di antaranya merupakan ruang terbuka hijau. Namun, luasan tersebut belum memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Peraturan itu menyatakan perbandingan ideal antara wilayah yang telah terbangun dengan ruang terbuka hijau adalah 70:30. Sementara itu, Kepala Bidang Pertamanan BLH Kota Yogyakarta Agus Triharyono mengatakan pergola sudah dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka hijau, karena fungsinya mampu menyerap racun di udara seperti karbondioksida

(CO2) yang biasanya terkandung dalam gas buang kendaraan bermotor. “Pergola sudah banyak terdapat di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, karena pemerintah meminta kepada setiap tempat usaha di sepanjang jalan itu membuat pergola jika ingin memperpanjang izin usahanya,” jelasnya. Tanaman yang biasanya digunakan untuk membuat pergola berasal dari tanaman yang merambat seperti alamanda dan steflora. Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan penghijauan adalah suatu kebutuhan untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik. “Nilai-nilai sosial diperlukan untuk mengembangkan ruang terbuka hijau, baru kemudian pemerintah membuat peraturannya.’‘ ■ ant

REGINA SAFRI/ANTARA

Deklarasi Pancasila: Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD (tengah) didampingi Rektor UGM, Prof Soedjarwadi (kanan) dan Ketua Senat Akademik UGM, Prof Sutaryo (kiri) sesaat sebelum Deklarasi Pancasila di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Sabtu (30/5). Mahfud mengatakan pada saat orde baru, Pancasila begitu dieluelukan, namun pada masa reformasi seper ti belakangan ini Pancasila mulai dilupakan.

”MULIA”

Konsumsi Ikan Penduduk DIY Terendah di Indonesia YOGYAKARTA - Konsumsi ikan penduduk DIY masih tergolong rendah. Pada tahun 2008 saja masyarakat DIY hanya mengonsumsi ikan sebesar 17,03 kilogram per kapita per tahun. Angka itu lebih rendah dibanding target nasional sebesar 28 kilogram per kapita per tahun. ‘’Apalagi dibanding negara maju seperti Jepang, konsumsi ikan mereka jauh lebih tinggi sebesar 150 kilogram per kapita per tahun,’‘ kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi DIY Sugiharto, Sabtu (30/5). Hal senada juga dikemukakan Kepala Bidang Bina Usaha Dislautkan Sudiyanto. Ia mengungkapkan bila dibandingkan provinsi

lain di Indonesia maka tingkat konsumsi ikan di DIY paling rendah. ‘’Rata-rata konsumsi ikan secara nasional 28 kilogram per kapita per tahun, sedangkan standar internasional 60 kilogram per kapita per tahun,’‘ungkap dia. Rendahnya konsumsi ikan masyarakat DIY dinilai terkait erat dengan faktor budaya. ‘’Budaya masyarakat kita masih budaya darat, senang mengkonsumsi daging, tahu, tempe dan sebagainya,’‘kata dia. Tidak seperti di provinsi lainnya di Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku. Masyarakat di sana gemar mengonsumsi ikan, karena kondisi daerah mereka mudah untuk mendapatkan ikan. Untuk mengubah

budaya masyarakat DIY itu perlu waktu dan upaya yang tidak kecil,’‘ tutur Sudibyo. Selama ini dislautkan telah berupaya untuk meningkatkan fasilitas pemasaran ikan. di antaranya pembangunan pelabuhan di Sadeng, Karangwuni, Pasar Ikan Hieginis (Jogja Fish Market), Resiser Ikan Hias, serta perbaikan fasilitas pasar tradisional. Senada dengan Sudibyo, Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX berharap pemahaman masyarakat mengenai pengolahan ikan makin bertambah. ‘’Sebab selama ini banyak warga yang mengolah ikan dengan sangat sederhana, digoreng atau dibakar saja. Perlu ada variasi dalam memasak,’‘tutur dia. ■ nri

AUTHORIZED MONEY CHANGER Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00 WIB Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

Tanggal : 29 Mei 2009 URRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD KPW NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

BELI BN 10,250 14,325 8,050 9,150 16,300 9.300 7,075 1.300 105,50 2,860 34,000 7.25/7.75 290/300 7,000 6,350 210 290 1,475 2,675

TC 10,075 14,025 7,800 8,550 16,050 8.950 99,50

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

JUAL 10,375 14,475 8,200 9,300 16,600 9,525 7.200 1.400 108,50 2,985 39,000 9.00 345 7,150 6,500 250 340 1,575 2,800

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

24

Senin, 1 Juni 2009

ANIS EFIZUDIN/ANTARA

LSM Galang Dukungan untuk RUU Tipikor

kilas 1.041 Sekolah Dapat Bantuan Pendidikan KLATEN — Sebanyak 1.041 sekolah swasta di Klaten, Jawa Tengah, mendapat bantuan operasional pendidikan dari pemerintah daerah setempat. Bantuan diperuntukkan bagi sekolah TK hingga SLTA, dengan jumlah total sebesar Rp 1,632 miliar. Alokasi dana bantuan berasal dari APBD Kabupaten Klaten 2009. ‘’Ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan operasional pendidikan sekolah swasta,’‘ kata Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kabupaten Klaten Rantiman, kemarin. Sekolah yang memperoleh bantuan meliputi 899 TK sebesar Rp 1,348 miliar, tujuh SLB-C Rp 14 juta, 20 SD Rp 40 juta, 58 Madrasah Rp 116 juta, 31 SLTP Rp 62 juta, dan 26 SLTA Rp 52 juta. Bantuan tersebut diserahkan Wakil Bupati Klaten Samiadji. ‘’Masa depan bangsa dan negara tergantung mutu sumber daya manusia. Karena itu, pembangunan di bidang pendidikan harus diprioritaskan. Dan, bantuan operasional pendidikan ini merupakan bukti kepedulian pemerintah daerah,’‘ kata Samiadji. ■ eds

Museum Radya Pustaka Kehilangan Wayang SOLO — Entah ini ulah tangan nakal siapa lagi. Setelah dilakukan ngisis ringgit (membersihkan wayang) koleksi Museum Radya Pustaka, akhir pekan kemarin, ditemukan delapan wayang buatan baru. Wayang tersebut campur dengan koleksi wayang warisan mendiang Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sinuhun Pakoe Boewono (PB) X. Ditemukan delapan buah wayang produk baru — dalam tumpukan satu almari tersebut — mengindikasikan ada tindak pencurian koleksi. Pelaku mengambil koleksi wayang kuno, lalu diganti dengan barang serupa dengan buatan baru. Ini untuk mengelabui banyak pihak, sehingga seolah tidak ada barang hilang. Modus ini, persis peristiwa kasus pencurian puluhan koleksi patung batu. Kasus yang melibatkan Ketua Museum Radya Pustaka, KRH Darmodipuro alias mbah Hadi, karyawan museum, broker, dan penadah barang kuno, beberapa waktu lalu. Hingga mbah Hadi dkk divonis hukuman 18 bulan oleh PN Solo. Ketua Komite Museum Radya Pustaka, KRT Winarso Kalingga, tidak banyak komentar ihwal ini. Ia hanya mengatakan, ngisis ringgit sekaligus mengidentifikasi koleksi wayang. Dan, ternyata ditemukan wayang buatan baru, ada yang rusak gapitnya, dan sebagainya. ■ eds

Rusunawa Unnes Belum Punya IMB SEMARANG — Program nasional pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi mahasiswa oleh Kementrian Perumahan Rakyat di Kota Semarang ‘kesandung’ masalah. Pasalnya pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang bermasalah dengan legalitas persyaratannya. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) bahkan telah meminta agar pembangunan Rusunawa — yang sesuai dengan rancana menelan anggaran hingga Rp 9 miliar ini untuk dihentikan. Selain belum mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB), rusunawa ini didirikan di lokasi yang tidak semestinya. Sesuai dengan Tata Ruang Kota, lokasi dibangunnya rusunawa ini merupakan kawasan konservasi. Wakil Wali Kota (Wawali) Semarang, Mahfudz Ali yang dikonfirmasi mengaku prihatin. Pasalnya pembangunan Rusunawa untuk mahasiswa di Unnes secara legal persyaratan tidak terpenuhi. ‘’Wawali sangat mengharapkan pihak Unnes mematuhi peraturan ini,’‘ ujarnya, Ahad (31/5). ■ owo

Ulat Sutra: Seorang petugas PPUS (Pusat Pembibitan Ulat Sutra) memberi makan ulat sutra jenis F1 (Single Hybryd) berupa daun murbei di ruang pengembangan ulat sutra PPUS Candiroto, Bejen, Temanggung, Sabtu (30/5). Ulat sutra berkualitas F1 yang merupakan persilangan ras Jepang (N1) dan ras China (N2) tersebut tiap 25 ribu ekor ulat sutra bisa menghasilkan 30-40 kilogram kokon atau kepompong dengan pakan sebanyak 1,3 ton daun murbei.

Kuota Jamkesmas Jateng Dipatok 33 Persen Agar menjangkau warga miskin lebih banyak akan diterapkan program Jamkesda. MAGELANG — Kepala Dinas Kesahatan Jawa Tengah Hartanto mengatakan, kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Jawa Tengah hanya 33 persen dari 33,5 juta warga Jateng. Oleh karena itu harus ada alternatif, sehingga jaminan kesehatan dapat dijangkau lebih banyak lagi warga miskin. ‘’Agar jaminan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak lagi warga miskin di Jawa Tengah, kami tengah mengkaji program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai alternatif, ‘’ kata Hartanto dalam Lokakarya Pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Jawa Tengah, di Hotel Manohara Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang Sabtu (30/5). Selain menghadirkan pembicara dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, Chriswardani Suryawati, juga hadir Wakil Gubernur Jawa Tengah Hj Rustriningsih. Kata Hartanto, warga Jateng

yang memperoleh Jamkesmas baru 33 persen, atau sekitar 11,7 jiwa. Masih banyak warga miskin yang belum terjangkau. Jamkesda, di alokasikan melalui anggaran daerah dan akan dilakukan secara bertahap. Di Jateng ada 35 kabupaten/kota. ‘’Pemerintah kabupatan /kota harus memahami dan mengerti secara baik terlebih dahulu konsep program tersebut, sehingga termotivasi untuk menyediakan anggaran,’‘ tambah Hartanto. Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Jawa Tengah Hj Rustriningsih mengatakan, kesehatan merupakan kebutuhan penting, sekaligus merupakan investasi bagi pengembangan sumber daya manusia. Hanya saja persoalannya, biaya kesehatan umumnya masih relatif tinggi. ‘’Berbagai faktor menyebabkan biaya kesehatan sangat tinggi, di antaranya terkait penerapan teknologi canggih, pola pembayaran tunai langsung ke pemberi pelayanan kesehatan, pola penyakit kronis dan degeneratif yang makin kompleks, dan inflasi biaya pelayanan kesehatan yang relatif tinggi,’‘ kata Rustri. Meskipun pemerintah telah memberikan jaminan kesehatan melalui program Jamkesmas, tambah Rustri, masih cukup banyak warga miskin tidak bisa

mengakses. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyediakan anggaran pendamping. ‘’Pemprov bertanggung jawab memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan melalui pengembangan Jamkesda. Program ini membutuhkan dukungan pemikiran dari pihak-pihak terkait,’‘ katanya menambahkan. Staf pengajar Undip Semarang Criswardani Suryawati menilai, kebijakan pelayanan kesehatan gratis melalui jaminan kesehatan, sarat nuansa politik serta belum disertai kajian secara mamadai. ‘’Konsep pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesmas tersebut masih menjadi perdebatan. Konsep gratis disini dipertanyakan, apakah ada unsur pembelajaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemiskinan dekat dengan masalah kesehatan,” katanya. Kata Chriswardani, program Jamkesda telah dilakukan sejumlah daerah di Indonesia seperti Purbalingga, Klaten, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, Bone Bolango, Sinjai, dan Jembrana. Menurutnya pelaksanaan Jamkesda kembali pada komtmen bersama. ‘’Tinggi rendahnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) bukan faktor penentu bagi pelaksanaan program jamkesda, tetapi komitmen bersama, ini yang penting.’‘ ■ asd

SEMARANG — Elemen mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Semarang yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi menggalang 1.000 tanda tangan dukungan terhadap penyelesaian pembahasan RUU Tindak Pidana Korupsi. Kampanye penggalangan dukungan tersebut, Ahad (31/5) kemarin, dilaksanakan di kawasan pusat kota Simpanglima Semarang, dengan menggelar media tandatangan untuk misi ‘selamatkan pengadilan tindak pidana korupsi’. Kampanye ini didukung aliansi seperti KP2KKN Jateng, PATTIRO Semarang, LBH Semarang, KAMMI Daerah Semarang, BEM KM Undip, BEM Unnes, LRC KJHAM, Ampuh dan FSBI. Koordinator aksi, Eko Haryanto mengatakan, masa depan upaya pemberantasan korupsi kembali dihadapkan oleh persoalan yang justru disebabkan oleh pemerintah sendiri dan para wakil rakyat. Hal ini, setidaknya bisa dilihat dalam pembahasan RUU Tindak Pidan Korupsi yang belum terselesaikan, di saat waku yang dimiliki para wakil rakyat di DPR kian mepet. ‘’Padahal RUU ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2004- 2009. Namun dengan melihat masa sidang yang tersisa dua kali, kami pesimis pembahasan RUU ini bakal

rampung,’‘ kata Eko Haryanto. Di balik berlarutnya pembahasan RUU Tindak Pidan Korupsi, masih menurut koordinator KP2KKN Jateng ini melihat ada upaya sistematis untuk memperlambat UU Tipikor. Dengan demikian, upaya pemberatasan korupsi di negeri ini akan kembali menemui hambatan. ‘’Alasan dan argumen yang di sampaikan DPR bahkan sangat tak logis,’‘ imbuh Eko. Sementara itu, Wakil Wali Kota (Wawali) Semarang, Mahfudz Ali yang ikut membubuhkan tandatangan dukungan penyelesaian RUU Tipikor ini memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh eleman masyarakat yang terlibat. Hal ini merupakan bentuk respon kepada wakil rakyat di DPR RI, khususnya dalam pembahasan RUU Tipikor) yang hingga kini masih molor dan belum jelas bakal diselesaikan. Yang semakin memprihatinkan, jelas Wawali Semarang, jika hingga akhir tahun ini undang-undang yang bakal dijadikan acuan bagi upaya penegakan hukum tindak pidan korupsi ini belum terwujud. Kondisi tersebut justru akan bisa menghambat program pemberantasan korupsi yang mejadi salah satu agenda utama reformasi hukum dan pemerintahan di negeri ini. ■ owo

10 Dosen Bersaing Jadi Rektor Unsoed PURWOKERTO — Animo di kalangan dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto untuk menjadi rektor perguruan tinggi tersebut, ternyata cukup besar. Hingga masa pendaftaran berakhir, Kamis (28/5), 10 dosen telah mendaftarkan secara resmi sebagai bakal calon rektor. Sekretaris panitia pemilihan rektor, Prof Totok Agung PhD, menyatakan 10 dosen yang mendaftar sebagai bakal calon rektor ini, hampir seluruhnya bergelar doktor. ‘’Hanya ada dua yang bergelar S-2. Hal ini memang karena salah satu persyaratan menjadi calon rektor, minimal memang sudah menyandang gelar S-2,’‘ katanya, Ahad (31/5). Ke-10 bakal calon rektor yang akan bersaing tersebut, terdiri dari pejabat incumbent Prof Dr Sudjarwo, Yulia Sistina PhD, Dr Isdy Sulistyo DEA, Purnama Sukardi PhD (dekan Fak Teknik), Drs Dedi Supriadi MS, Prof Dr Mas Yedi Sumaryadi (dekan Fak Peternakan), Edy Yuwono PhD (Kepala Lembaga Penelitian), Dr Haryadi (dekan Fak Ekopnomi), Drs Sri Nugroho PR MA, Prof Agus Irianto PhD. Yang menarik dalam pemilihan rektor kali ini, ada-

lah karena dilibatkannya para dosen dalam pemilihan ini. ‘’Setahu saya, tidak semua universitas negeri memberikan hak pilih pada para dosen dalam pemilihan rektornya. Kebanyakan universitas, pemilihan hanya dilakukan oleh anggota senat. Tapi di Unsoed berbeda. Kita ingin agar pemilihan rektor kali ini benar-benar bisa demokratis, sehingga seluruh dosen akan memiliki hak pilih,’‘ jelasnya. Menurut Prof Totok, pemungutan suara untuk memilih calon rektor Unsoed ini akan dilaksanakan dua kali. Pemilihan pertama akan dilakukan 3 Juni 2009 yang diikuti seluruh dosen Unsoed, dan pemilihan kedua pada tanggal 6 Juni 2009 yang hanya diikuti oleh para anggota senat. Pada pemilihan pertama ini, nantinya akan dipilih empat calon rektor dari 10 bakal calon rektor yang sudah mendaftar di panitia pemilihan. ‘’Dalam pemilihan pertama ini, figur-figur yang dijagokan tapi ternyata belum dikenal para dosen universitas, bisa saja terpental dan tidak terpilih. Jadi yang masuk empat besar, otomatis memang calon yang sudah dikenal para dosen di seluruh universitas,’‘ katanya. ■ wid

‘’Embung Tambakboyo Penyedia Air Baku’‘

A

ir pada tahun 2015-2020 diprediksikan bakal menjadi barang ekonomis yang diperebutkan banyak orang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menyusul bermunculannya permukiman penduduk di berbagai sudut Yogyakarta, termasuk di Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini menyebabkan keseimbangan hidrologi di DAS menjadi terganggu. Yaitu daerah resapan air menjadi sempit, demikian pula volume air tanah yang tertampung menjadi berkurang. Sebab sebagian besar masyarakat di pemukiman tersebut mengkonsumsi air tanah dengan membuat sumur dangkal. Bedasarkan masalah tersebut maka perlu dilakukan upaya konservasi sumber daya air di DAS. Salah satunya, dengan membuat Embung Tambakboyo yang terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY. ‘’Dengan selesainya Embung Tambakboyo ini bisa menjadi tempat untuk penyedia air baku sumur penduduk sekitar Embung maupun Kota Yogyakarta. Saat ini, meskipun belum selesai 100 persen, tetapi sumur-sumur warga sekitar sudah me-

HERI PURWATA/REPUBLIKA

ngalami kenaikan volume airnya,’‘ kata Bambang Hargono, Kepala Balai Besar Sungai Serayu Opak, Departemen Pekerjaan Umum ketika menerima kunjungan Komisi V DPR RI, Jumat (29/5). Dijelaskan Bambang, air Embung Tambakboyo belum dimanfaatkan untuk sumber air minum untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan program yang dilaksanakan belum sampai ke sana. ‘’Kita belum memikirkan ke sana. Tujuan pertamanya adalah menyediakan air baku terlebih dahulu. Setelah itu, baru dipikirkan untuk bahan baku air minum,’‘ kata Bambang. Selain penyedia air baku, Embung Tambakboyo juga sudah menjadi tempat wisata dan tempat untuk memelihara ikan. Karena itu, sebagian besar warga yang berkunjung ke Embung Tambakboyo untuk mancing ikan. Embung Tambakboyo, kata Bambang, mempunyai luas genangan air 7,8 hektare, volume tampungan air 400.000 meter kubik. Di bagian hilir merupakan pertemuan Sungai Tambakboyo dan Sungai Buntung.

Pembangunannya membutuhkan waktu selama enam tahun (2003-2008) dengan dana Rp 51,6 miliar. Untuk membangun Embung Tambak-

boyo, telah dilakukan survei dan pengolahan data sumber daya air Provinsi DIY tahun 1996. Kemudian survei pemataan bantaran sungai Winongo, Code, Gajahwo-

ng dan Tambakbayan tahun 1999. Berdasarkan kedua survei tersebut ada potensi membangun embung dengan membendung Sungai Tambakbayan. ‘’Hasil survei ini bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang berencana membuat taman rekreasi bernuansa air yang akrab dengan lingkungan,’‘ ujarnya Diharapkan keberadaan Embung Tambakboyo ini dapat melahirkan efek multiplier bagi pembangunan wilayah. Diantaranya, peningkatan usaha perdagangan, peningkatan pendapatan penduduk, pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan daerah. Sehingga embung benar-benar menjadi sarana publik. Sementara Wakil Ketua Komisi V, Yoseph Umar Hadi mengatakan proyek-proyek seperti Embung Tambakboyo yaitu model konservasi air baku sangat didukung komisinya. Sebab masa depan kita akan dihadapkan pada kerawanan akan air. ‘’Jadi memanfaatkan potensi air yang selama ini tidak terkelola dengan baik. Ini tidak hanya untuk air minum, tetapi seyogyanya juga untuk pertanian,’‘ kata Yoseph. ■ hep