Republika Yogya Rabu (1-4-2009)

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

REPUBLIKA

18

Rabu, 1 April 2009 FOTO ANTARA/REGINA SAFRI

Insentif GTT Sleman Belum Cair

kilas Warga Gayamharjo Terjangkit Chikungunya SLEMAN — Sebanyak 18 warga Dusun Ngekong RT 7/3, Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, dilaporkan terserang penyakit chikungunya. ‘’Ada 18 warga kami yang terkena chikungunya, sebagian ada yang sudah sembuh namun sebagian masih menjalani perawatan. Dan ini baru pertama kali di dusun kami,’‘ kata Ketua RT 7 RW 3 Desa Gayamharjo, Purwono, Senin (30/3). Ia mengatakan penyakit terjadi pertama kali pada dua minggu yang lalu, beruntut dua minggu terakhir ini. ‘’Semua warga yang terserang chikungunya sudah melakukan pengobatan dengan rawat jalan. Mereka tak punya biaya untuk mondok,’‘ katanya. Menurut Purwono, sebagian besar yang terserang adalah orang dewasa. Gejala yang timbul seperti adanya rasa dingin kemudian dikuti panas tingg, dan lalu rasanya kaki tidak bisa diangkat,’‘ kata Purwono. Ia mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut pada ke Kelurahan, agar disampaikan ke Puskesmas. Warga lalu diimbau untuk gotong royong membersihkan sampah dan juga kemungkinan adanya genangan air, agar tak ada saran lagi untuk tempat berkembangbiaknya jentik nyamuk Aides. ■ yoe

Sleman Gelar Seleksi Tilawatil Quran SLEMAN — Kabupaten Sleman sejak Senin (30/3), menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Quran (STQ). Peresmian seleksi dilakkan Asisten Sekretaris Daerah II, dr H Sunartono MKes, di Masjid Agung Sleman. Ketua panitia penyelenggara, H Supardi SH, mengatakan kegiatan STQ ini dibagi dalam tiga cabang. Masing-masing cabang Tilawah golongan dewasa putra-putri, cabang Tahfidz (meliputi golongan I Juz dan Tilawah, golongan 5 dan Tilawah, golongan 10, 20 dan 30 Juz), serta cabang Tafsir Bahasa Arab Juz 29 dan Hafalan 30 Juz. STQ ini diikuti 144 peserta utusan dari 17 kecamatan Se Kabupaten Sleman. Sunartono dalam sambutannya mengatakan penyelenggaraan STQ ini menjadi begitu penting maknanya di saat sering terjadinya perilaku-perilaku negatif pada remaja — seperti tawuran yang melibatkan remaja pria maupun perempuan, seks bebas, sampai dengan penyelahgunaan narkoba. Ia menambahkan STQ adalah salah satu bentuk pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah umat Islam, khususnya generasi muda, dalam membaca, memahami dan menghayati Kitab Suci Alquran. Selain itu, katanya STQ juga merupakan upaya untuk mencari dan membina bibit-bibit qori, qoriah, hafidz dan hafidzah dari Di Yogyakarta. ■ yoe

Wabup Buka Musrenbang 2010 SLEMAN — Wakil Bupati Sleman Sri Purnomo, Selasa (31/3), membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sleman yang akan mengformulasikan kebijakan pembangunan di kabupaten itu setelah tahun 2010 nanti. Kegiatan berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Sleman, dan diikuti seluruh instansi dinas, kantor, badan yang ada di lingkungan Pemkab Sleman, dengan menghadirkan juga pemuka dan tokoh masyarakat di kabupaten ini. Wabup Sri Purnomo mengatakan pada tahun 2010 nanti, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman 20052010 akan berakhir. Katanya, sesuai dengan amanat otonomi daerah, maka perencanaan pembangunan di daerah bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga lembaga legislatifnya serta masyarakatnya. Dengan Musrenbang ini diharapkan akan muncul partisipasi aktif dari masyarakat dan semua pemangku kepentingan di kabupaten ini, untuk berembuk bersama dan lalu memformulasikan rencana pembangunan di atas tahun 2010 nanti, kata Wabup. Ia melanjutkan bahwa hasil Musrenbang ini diharapkan dapat menjadi landasan terwujudnya visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2006-2025. ■ yoe

MES

MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH

Penampung Air Hujan: Sejumlah warga bergotong royong membuat bak penampung air hujan di Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (31/3). Bak tersebut merupakan bantuan dari PMI Jepang dan pembangunannya mendapatkan rekor MURI sebagai pembangunan bak penampungan air hujan terbanyak sebayak 1.062 yang tersebar di kawasan sulit air, Kabupaten Gunungkidul.

Ribuan Difabel Yogya Sulit Akses Jamkesmas Tidak seluruh difabel bisa mengakses Jamkesmas karena tidak terdata sebagai warga miskin. YOGYAKARTA — Jaminan kesehatan masyarakat (Jamskesmas) ternyata sulit diakses para difabel di DI Yogyakarta. Bahkan dari 41.219 orang difabel di DIY hanya sekitar 1.000 orang dapat mengakses Jamkesmas. Mereka terdaftar sebagai warga miskin yang memang disyaratkan dalam Jamkesmas tersebut. Sementara puluhan ribu difabel lainnya tidak terdata sebagai warga miskin sehingga tak layak memperoleh Jamkesmas ‘’Para difabel tidak seluruhnya bisa mengakses Jamkesmas karena mereka tak terdata sebagai penduduk miskin. Padahal mereka sangat rentan sakit karena kondisi fisik yang berbeda dengan orang normal lainnya, ‘’ kata Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Nurul Saadah di Yogyakarta, Selasa (31/3). Karenanya, kata Nurul, pihak-

yang rentan miskin. Hal tersebut terjadi karena secara ekonomi sebagian besar difabel adalah masuk dalam kelompok miskin. Mereka berpendidikan rendah, tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan tetap, dan keluarga yang mampu menopang kehidupannya secara layak. Menurut Baried Wibawa, Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas Sosial DI Yogyakarta, saat ini pihak dinas baru memberi jaminan hidup bagi para penyandang cacat yang dianggap berat di tiga kabupaten. Yaitu Gunungkidul 302 orang, bantul 298 orang dan Sleman 234 orang. Mereka mendapatkan sebanyak Rp 300 ribu perbulan karena dianggap tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari akibat cacat berat. Sedangkan Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta baru tahap pendataan. ‘’Mereka mendapatkan jaminan hidup sejak 2007 dari pemerintah pusat (APBN),’‘ kata Baried. Sedangkan menurut Kepala UPT Jamkesda Kota Yogyakarta Kusminatun, pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,6 miliar untuk para pasien kelompok khusus. ■ yli

Caleg Sleman Tatap Muka dengan Bupati SLEMAN — Sebanyak 578 calon anggota legislatif (Caleg), yang akan bertarung untuk memperebutkan 45 kursi di DPRD Kabupaten Sleman, Selasa (31/3), bertatap muka dan dialog dengan Bupati Sleman Ibnu Subiyanto. Tak semua mereka datang, pada pertemuan yang digelar di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman. Yang datang tak sampai separuhnya, walau panitia sudah menyediakan konsumsi. Sebagai tuan rumah, Bupati Ibnu mengatakan bahwa ia menghargai niat tamunya untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sleman. ‘’Sebagian dari anda semua, mereka yang menang nantinya akan duduk di DPRD Sleman dan menjadi partner Pemkab dalam menyusun kebijakankebijakan, yang tujuannya hanya satu, yakni untuk mensejahterakan warga Sleman,’‘ kata Bupati. Tapi, lanjutnya, bagaimana yang kalah dan gagal menjadi anggota DPRD? Di sinilah Bupati lalu ber-

Menjawab

Kirimkan Pertanyaan Anda Seputar Syariah Ke Alamat e-mail: [email protected] Diasuh Oleh Tim MES Yogyakarta

Bank Syariah Tidak Mahal Assalamualaikum Wr Wb Dengan hormat, Bapak/Ibu pengasuh MES DIY di Harian Republika, saya ingin bertanya masalah bagi

nya mendesak pemerintah untuk memberikan akses Jamkesmas kepada para difabel di DIY. Menurut dia, para difabel mempunyai kebutuhan khusus atas kesehatan karena kecacatannya. Karena kondisinya yang lebih rentan sakit atau terluka dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Sebagai contoh sederhana dapat dilihat bahwa difabel karena polio yang memakai kruk akan sangat mudah terpeleset. Bila badan jatuh, akan bisa dampak patah tulang, memar, bahkan sampai cedera kepala dan kelumpuhan total. Difabel grahita/mental lebih rentan terhadap kecelakaan dalam rumah ataupun diluar rumah dalam aktivitas kesehariannya. Difabel netra (buta total atau low vision) juga mempunyai kerentanan tinggi atas kecelakaan di jalan, ataupun dalam rumah. Hal tersebut terjadi juga pada difabel berat misalkan paraplegia (patah tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan total bagian pinggang kebawah) yang sangat mudah sakit dan bahkan meninggal karena kondisinya pada saat kesehatannya tidak terawat dengan baik. Secara sosial ekonomi, kata Nurul, para difabel adalah kelompok

hasil dan bedanya dengan bunga. Karena menurut beberapa teman-teman itu hanya sekedar istilah. Sebab menurut beberapa

pesan agar mereka bisa bersifat legowo, dan juga tak perlu stress. Kata Bupati, niat mereka untuk maju bertarung menjadi anggota DPRD adalah sebuah sikap mulia. Sikap mulia, kata Bupati, karena mereka tentunya adalah orangorang yang ingin dan bertekad untuk memajukan pembangunan di kabupaten ini, untuk kesejahteraan warganya. Walaupun nantinya tak terpilih, Bupati meminta mereka tetap menjaga sikap mulia dan ksatria tersebut. Caranya tidak lalu membuat masalah, misalnya dengan lalu menjelek-jelekkan lawannya yang menang. ‘’Jangan kotori niat mulia itu, karena nantinya wargalah yang akan menilai apa sebenarnya niat anda untuk menjadi anggota legislatif,’‘ kata Bupati Ibnu. Sikap mulia itu tentunya juga harus dipelihara apabila terpilih menjadi anggota dewan. ‘’Saya tahu pasti berapa pendapatan yang akan didapat selaman angggota dewan di Sleman. Mungkin tak cu-

teman-teman yang pernah pinjam, ketentuan antara bunga dan bagi hasil tidak beda jauh dari patokan bunga di perbankan konvensional sekitar 16 - 18 persen. Padahal dalam gambaran saya, bagi hasil yang diberikan bank syariah jauh lebih murah, karena mengedepankan prinsip tidak memberatkan. Jika cerita teman-teman saya benar, pertanyaan saya mengapa bisa begitu? Bagus KS Jawab:

cuk dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya pencalonannya,’‘ katanya. Bupati mengatakan ia yakin bahwa niat para caleg ikut Pemilu bukan untuk mencari uang. Bukan juga karena tak punya kerjaan lalu untuk cari kerja. Tapi untuk pengabdian. Ibnu merasa perlu mengundang para caleg, karena ia tak mau nantinya Pemilu di Sleman berbuntut keributan di antara sesama caleg ataupun partai. Hal ini dinilai akan menggangu keademayeman hidup warga kabupaten ini. Ibnu meminta para caleg berkaca pada pemilihan kepala desa di Sleman. Sepanjang masa jabatannya sebagai bupati, kata Ibnu, dapat berlangsung tertib tanpa menimbulkan gejolak. ‘’Jangan sampai pemilihan anggota legislatif kalah baik dengan pemilihan kepala desa. Kalau terjadi keributankeributan usai Pemilu, itu tandanya caleg-caleg yang tampil masih kurang dewasa,’‘ kata dia. ■ yoe

Bapak Bagus KS Yth, Perbankan syariah didalam memberikan pembiayaan (pinjaman) kepada masyarakat bisa dalam bentuk kontrak bagi-hasil atau kontrak jual beli. Jika bank syariah menawarkan persentase tertentu atas pembiayaan yang diberikan berarti bank menawarkan kontrak jual beli (misalnya murabahah) ke nasabah. Persentase ini dikenal dengan istilah mark-up atau marjin. Biasanya kontrak ini untuk pembiayaan pembelian barangbarang konsumtif maupun untuk barang modal. Tinggi rendahnya

SLEMAN — Insentif untuk guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Sleman sudah dianggarkan di APBD Sleman 2009. Tapi hingga kini dana tersebut belum juga bisa dicairkan, walaupun masanya kini sudah habis triwulan pertama 2009. Untuk itu, anggota DPRD Sleman, Huda Tri Yudiana, kemarin mendesak Pemkab untuk mencairkan dana insentif itu, karena guru-guru penerima sangat membutuhkannya. Kata Huda, sekretaris FPKS di DPRD Sleman, berpedoman pada aturan dari pemerintah pusat, insentif tersebut seharusnya diberikan setiap tiga bulan sekali. Tahun 2009 ini tentunya jatuh pada pada minggu kedua April. Terpisah, menanggapi permintaan ini, Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Suyamsih, mengatakan kantornya akan segera mencairkan dana insentif itu secepatnya. ‘’Sekarang sudah dalam proses. Jumlah total insentif yang berasal dari APBD Sleman pada 2009 sebesar Rp 14

miliar,’‘ kata dia. Huda mengatakan besaran insentif untuk GTT ini bervariasi tergantung dari intensitas mengajarnya. ‘’Mereka yang mengajar 24 jam per minggu akan mendapatkan insentif Rp 400 ribu per bulan. Rinciannya Rp 200 ribu dari pemerintah pusat (dana APBN), Rp 100 ribu dari provinsi dan Rp 100 ribu dari kabupaten,’‘ kata Huda, yang anggota komisi D. GTT yang mengajar 18 jam per minggu, lanjutnya, akan mendapatkan insentif Rp 300 ribu per bulan, dengan rincian Rp 100 ribu dari APBD provinsi dan Rp 200 ribu dari APBD kabupaten. ‘’Sedangkan untuk GTT yang mengajar 6 jam per minggu mendapatkan insentif Rp 250 ribu per bulan yang berasal dari APBD Sleman,’‘ katanya. Ia mengatakan memang belum ada aturan khusus di Sleman berkaitan dengan pencairan insentif GTT ini. Tapi, ‘’Kalua harus mengacu pada aturan pusat, maka seharusnya segera dicairkan,’‘ katanya. ■ yoe

UGM Desak Pemerintah tak Tunda Pemilu YOGYAKARTA — Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak pemerintah untuk tidak menunda Pemilu legislatif 9 April mendatang, baik di sebagian maupun seluruh wilayah Indonesia. Menurut Rektor UGM Prof Ir Sudjarwadi, MEng PhD penundaan Pemilu akan berdampak buruk bagi pelaksanaan tahapan Pemilu. ‘’Secara filosofis dan praktis ini khan sudah lama dirancang tahapannya oleh pemerintah. Sehingga jika ditunda akan berdampak buruk dan mengganggu tahapan Pemilu,’‘ ujar Sudjarwadi ketika menyampaikan ‘Pesan Pimpinan UGM Dalam Mewujudkan Pemilu Legislatif 2009 Yang Berkualitas Terpuji’ di ruang rektorat UGM, Selasa (31/3). Didampingi Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi dan SDM UGM Prof Dr Ainun Na’im, MBA, Wakil Rektor Bidang Alumni dan Pengembangan Usaha UGM Prof Ir Toni Atyanto Dharoko MPhil, PhD dan Kepala

bidang Humas dan Keprotokolan UGM Drs Suryo Baskoro, MS, Sudjarwadi menegaskan penundaan Pemilu juga tidak akan bagus bagi pembelajaran generasi muda karena pemerintah bisa dianggap tidak konsisten dan tidak cakap menyukseskan Pemilu. Selain itu, ketika Pemilu ditunda akan menimbulkan pemborosan anggaran disamping rawan dengan gangguan ketertiban dan keamanan. ‘’Penundaan menjadikan anggaran negara menjadi tidak hemat dan boros karena nantinya dibutuhkan tenaga dan anggaran ekstra,’‘ tambahnya. Dalam pesan jelang pemilu legislatif yang juga didukung oleh Majelis Wali Amanat (MWA), Majelis Guru Besar (MGB) serta Senat Akademik (SA) ini, UGM juga menghimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak Golput. Masyarakat diharapkan berperan aktif memilih calegnya. ■ yli

”MULIA”

AUTHORIZED MONEY CHANGER Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro 60 Yogyakarta (Depan Tiket Counter Garuda Indonesia) Senin - Jumat : 07.00 - 19.00 WIB Sabtu - Minggu : 08.00 - 15.00 WIB Telp. 0274-563314 (Hunting), 566353 Ext. 8901 Fax.(0274) 549777

Tanggal : 31 Maret 2009 CURRENCY USD EURO AUD CAD GBP CHF SGD HKD JPY RM KWD KPW NT BND NZD PHP THB YUAN SAR

BELI BN 11,625 15,350 7,950 9,150 16,550 10,075 7,650 1.475 118,00 3,100 37,000 7.5/8 315/325 7,600 6,525 225 325 1,650 3,100

TC 11,275 14,850 7,650 8,550 16,150 9,725 108,00

JUAL 11,775 15,550 8,100 9,350 16,950 10,275 7,800 1.575 122,00 3,250 40,000 9.25 365 7,750 6,675 275 365 1,750 3,225

Catatan : kurs sewaktu-waktu dapat berubah

margin ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti biaya overhead yang ditanggung bank, tingkat risiko pembiayaan, keuntungan yang diharapkan bank, dan tingkat persaingan perbankan. Tidaklah tepat jika ada yang mengatakan bahwa mahalnya bank syariah adalah karena kehalalannya. Demikian pula stigma masyarakat bahwa yang syariah harus selalu lebih murah juga tidaklah beralasan kuat. Perbedaan syariah dan nonsyariah, dalam hal ini terletak pada transparansi pembiayaan dimana dalam pembiayaan di

bank syariah harus didasarkan pada peruntukan sektor riil secara jelas dan transpasan. Ketika yang digunakan adalah akad jual beli maka margin hanya dikenakan sekali yaitu pada kontrak dilakukan (berbeda dengan sistem konvensional yang nilai bunga kredit selalu disesuaikan dengan kondisi pasar) Dengan semakin membesarnya industri perbankan syariah diharapkan tingkat efisiensi akan semakin ditingkatkan sehingga bank semakin memberikan layanan yang lebih baik ke masyarakat. ■

Yogyakarta I Semarang I Solo I Purwokerto I Magelang I Pekalongan

kabarkota

Berlangganan

REPUBLIKA Hubungi (0274) 541582

REPUBLIKA

19

Rabu, 1 April 2009

FOTO ANTARA/ANIS EFIZUDIN

Mahasiswa Unsoed Tolak Penarikan BOPP

kilas Pemuda Muhammadiyah Imbau tak Golput MAGELANG — Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Nidaan Khasanah menghimbau seluruh anggota Pemuda Muhammadiyah di wilayahnya agar menggunakan hak pilihnya saat pemilu mendatang, serta tidak golput. Kepada wartawan ia mengatakan, jika memilih golput berarti tidak ikut berpartisipasi menuju kearah perubahan yang lebih baik. Selain itu, saat ini Bangsa Indonesia membutuhkan pemikiran semua pihak supaya terbebas dari keterpurukan. ‘’Golput tidak menyelesaikan permasalahan bangsa yang sedang dalam keterpurukan. Karenanya Pemilu 2009 ini harus dijadikan momentum memilih pemimpin bangsa yang benar-benar mampu mengubah nasib bangsa ini menjadi lebih baik,’‘ katanya. Ia berharap, Pemuda Muhammadiyah dapat berperan sebagai pelopor di lingkungannya. Antara lain untuk mengkampanyekan pentingnya warga menyalurkan hak politiknya, dan memberikan penerangan atau sosialisasi teknis pencontrengan. ■ asd

Ribuan Warga Pekalongan Terima Kompor Gas PEKALONGAN — Sedikitnya 70 ribu warga miskin di Kota Pekalongan akan menerima kompor dan tabung gas secara gratis menyusul adanya keputusan pemerintah melaksanakan konversi minyak tanah ke gas. Kepala Bagian Perekonomian Kota Pekalongan, Erly Nuviati di Pekalongan, Selasa (31/3), mengatakan, penyaluran kompor dan tabung gas tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai April hingga akhir Juni 2009. ‘’Rencananya, pembagian kompor dan tabung gas ini akan kami lakukan enam tahap dan tahap pertama akan dilakukan kepada 10 ribu warga miskin,’‘ kata Erly Nuviati. Ia mengatakan, karena pembagian kompor tersebut dilakukan secara bertahap, maka proses pendataan berlangsung secara stimulan. Sedangkan petugas pencacahan atau yang mendistribusikan kompor gas berasal dari rekanan yang ditunjuk oleh Pertamina. ■ ant

Rapelan Kenaikan Gaji PNS Dibayarkan KARANGANYAR — Bupati Kabupaten Karanganyar, Rina Iriani Ratnaningsih, menyiapkan dana Rp 33 milyar untuk membayar rapelan kenaikan gaji PNS mulai April nanti. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (DPPKAD), Sutarno, kepada wartawan, kemarin, alokasi dana tersebut sudah disesuaikan dengan kenaikan gaji 15 persen. ‘’Karena ada kenaikan gaji pokok sebesar 15 persen, maka mulai April ini kami menyiapkan dana yang lebih besar dari biasanya. Biasanya, kami me-nyiapkan gaji sebesar Rp 29,532 miliar untuk membayar gaji PNS sebanyak 11.476 pegawai. Semua dana sudah siap dan siapkan dibayarkan April nanti,’‘ kata Sutarno. Dikatakan, sebanyak 11.476 PNS di Kabupaten Karanganyar, sudah termasuk 50 sekretaris desa (Sekdes) yang belum lama ini diangkat berstatus PNS. Sekdes diangkat menjadi PNS tanpa melalui proses CPNS. Jadi, mereka tergolong bernasib mujur, menerima gaji pertama langsung naik 15 persen. ■ eds

Dana BOS SLB Memang Tidak Cukup KARANGANYAR — Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) memang belum mencukupi kebutuhan karena biaya untuk jenis sekolah itu besar. Mendiknas mengatakan hal itu dalam dialog publik pendidikan bertema ‘’Sosialisasi Strategi Implementasi Pendidikan Gratis dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan’‘ serta penandatanganan prasasti SMK di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (31/3). ‘’Saya sudah cek, dana BOS cukup untuk sekolah biasa, tetapi kalau untuk sekolah seperti SLB, saya mengakui memang masih kurang. karena biaya untuk sekolah itu mahal, terutama untuk peralatan,’‘ katanya. ■ ant

TEGUH INDRA/REPUBLIKA

● Waduk Kedung Ombo

G

una mengembalikan fungsi dan manfaat bagi pertanian, pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tentah

Terong: Seorang petani menata terong varietas Panah Merah yang baru saja dipanen di persawahan desa Gambasan, Selopampang, Temanggung, Jateng, Senin (30/3). Harga terong turun manjadi Rp 1.200 dari harga semula Rp 1.800 dan biasa dipasarkan ke berbagai kota seperti Solo, Yogyakarta dan Semarang, menurut petani turunnya harga terong dikarenakan banyaknya petani yang memanen terong bersamaan.

Guru Resah atas Terbitnya Surat Menkeu Jika tunjangan profesi tidak dibayarkan, kami siap ke Jakarta menghadap Menteri Keuangan. TEMANGGUNG — Kalangan guru negeri dan swasta di Kabupaten Temanggung resah, bahkan mengancam mogok mengajar, terkait surat Menkeu Nomor S- 145/MK05/2009 tertanggal 12 Maret. Surat tersebut menyatakan jika sampai akhir Juni 2009, peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) mengenai tunjangan profesi guru dan dosen belum ditetapkan, maka pembayaran tunjangan profesi sementara dihentikan. Apalagi juga ada ketentuan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan yang terlanjur dibayarkan akan dipotong secara bertahap dari gaji guru sesuai ketentuan. ‘’Jika benar nanti tunjangan profesi tidak dibayarkan, kami siap ke Jakarta bersama guru-guru di daerah lain berhadapan dengan Menteri Keuangan, kalau perlu mogok,’‘ ujar H Sudigwo Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) pada Republika Selasa (31/3). Kata Sudigwo, yang juga Ketua PGRI Kecamatan Temang-

gung, dihentikannya tunjangan profesi, sama dengan mengebiri dan memiskinkan lagi guru. Ia menyatakan mendukung langkah PGRI yang akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani PP dan peraturan presiden (Perpres) terkait pemberian tunjangan profesi. ‘’Selama ini pendapatan guru terbilang tidak besar. Untuk menyekolahkan anak sampai SMA saja harus berhutang dan gali lubang tutup lobang. Apalagi menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi,’‘ katanya. Terlebih lagi, juga ada ketentuan bagi yang telah menerima harus mengembalikan dengan cara dipotong. ‘’Lha gaji sebagian besar guru sebelum mendapat tunjangan sudah habis dipotong utang, mau dipotong apanya lagi. Apalagi yang sudah selama setahun menerima tunjangan, paling tidak harus mengembalikan Rp 25 jutaan,’‘ katanya. H Sudigwo mewakili guruguru SD mengatakan, terbitnya surat Menkeu tersebut sangat meresahkan guru. Tidak hanya guru negeri tetapi juga guruguru swasta yang telah lolos sertifikasi. Karena itu, guru-guru menyatakan siap ke Jakarta berhadapan dengan Menkeu. ‘’Pemberian tunjangan sertifikasi sudah dimulai setahun lalu. Kenapa baru sekarang dipersoalkan Menkeu, lalu siapa yang

salah. Pemerintah harus bertanggung jawab, kan sudah ada PP no 74 tahun 2008 yang mengatur dan telah ditandatangani presiden dan telah masuk dalam lembaran negara 2008 no 194 ? ‘’ Hal senada dikemukakan Yuliastuti, Kepala Sekolah SMK Bambang Soegeng. Salah seorang guru swasta ini mengatakan tidak sanggup bila harus mengembalikan tunjangan profesi yang ia terima setiap bulan sebesar Rp 1,5 juta. ‘’Saya sudah enam bulan menerima, bahkan banyak guru swasta yang sudah lebih enam bulan menerima tunjangan profesi. Kalau harus mengembalikan, duit dari mana, gaji guru swasta itu hanya berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu sebulan,’‘ katanya. Bahkan kata Yuliastuti, tidak sedikit guru swasta yang telah lolos sertifikasi itu gaji dari sekolah dibawah Rp 300 ribu perbulan. Para guru swasta dengan tegas menyatakan, siap bergabung dengan guru-guru negeri untuk memperjuangkan nasibnya.’‘Jika harus mogok ya mogok kalau harus demo ya demo, ke Jakarta sekalipun,’‘ katanya. Selain guru-guru yang telah lolos sertifikasi, saat ini ada ratusan guru di daerah ini yang tengah mengikuti pendidikan S1 di berbagai perguruan tinggi. Selain dengan biaya sendiri juga dibantu pemerintah daerah. ■ asd

PURWOKERTO — Masalah penarikan dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Pembangunan (BOPP) yang diterapkan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto terhadap para mahasiswa baru, mengundang protes para mahasiswanya. Ketidakpuasan tersebut terwujud dalam aksi yang digelar mahasiswa yang tergabung dan aliansi BEM Unsoed, di depan kantor rektorat universitas setempat, Selasa (31/3). ‘’Penarikan dana tersebut tidak jelas tujuannya. Selama ini, kita tidak pernah tahu untuk apa saja dana tersebut digunakan. Padahal jumlah dana yang ditarik dari para mahasiswa baru tersebut cukup besar,’‘ kata Presidium BEM Unsoed, Khairurrizqo. Dalam setiap tahun ajaran baru, Unsoed Purwokerto memang menarik dana BO PP yang cukup besar dari para mahasiswa. Dalam pendaftaran calon mahasiswa baru tahun 2009 ini saja, dalam formulir pendaftaran yang harus diisi calon mahasiswa, terdapat kolom mengenai besarnya sumbangan yang akan diberikan calon mahasiswa jika diterima di Unsoed. Pada penerimaan mahasiswa tahun lalu, hal serupa juga terjadi. Besarnya BOPP ini bervariasi, tergantung fakultas yang dipilih calon mahasiswa. Namun kisarannya,

antara Rp 5 - 180 Juta. Dana BOPP sebesar ratusan juta tersebut, biasanya dikenakan pada calon mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Meski pun lulus tes tertulis, namun jika tidak mampu membayar uang BOPP yang ditetapkan Unsoed, maka calon mahasiswa tersebut dianggap gugur atau mengundurkan diri. Terkait kebijakan tersebut, para mahasiswa yang melakukan aksi menuntut pihak rektorat untuk mencabut kebijakan tersebut. ‘’Pungutan yang dilakukan pihak universitas tersebut merupakan bentuk komersialisasi pendidikan,’‘ tambah Khairurrizqo. Pembantu Rektor III Unsoed, Kusbiyanto, yang dikonfirmasi masalah ini, mengatakan kebijakan penarikan dana tersebut sebenarnya merupakan usulan masing-masing fakultas. Dia juga menyebutkan, pengelolaan dananya selama ini sudah bersifat transparan. ‘’Apalagi dana tersebut juga akan masuk ke kas negara dalam penghasilan non pajak dan fakultas yang akan mencairkannya harus harus melewati seleksi program yang sangat ketat,’‘ katanya. Menurut dia, kampus tidak akan mampu jika harus menanggung seluruh biaya pendidikan karena subsidi dari pemerintah tidak memadai. ■ wid

Dewan Tolak Usul Tunjangan Pensiun PNS BOYOLALI — DPRD Kabupaten Boyolali menolak usulan tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS yang hendak purna tugas. Pasalnya, usulan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Beberapa poin usulan TPP yang ditolak di antaranya, tambahan penghasilan atau tunjangan PNS yang memasuki purna tugas, PNS yang mengajukan pensiun sebelum batas usia pensiun, meninggal dunia sebelum masa pensiun, atau PNS yang memasuki masa pensiun atau BT (Bebas Tugas). ‘’Usulan tersebut tiada ada dasar hukumnya,’‘ tutur Sutaryo, anggota Fraksi Demokrat, Selasa (31/3). Fraksinya tidak akan menerima usulan tersebut. Menurutnya, PNS sudah menerima hak pensiun. Sutomo, Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG), bereaksi lebih tegas lagi. ‘’Sudahlah usulan pada poin itu tinggalkan saja. Gak usah dipikir,’‘ tandas Sutomo. Anggota FPAN, M Arifin, bersikap hal sama. Ia keberatan kalau TPP diberikan kepada PNS yang meninggal dunia, atau purna tugas. Tapi kalaupun poin tersebut mau dipaksakan, pihaknya minta dipisahkan dengan kesepakatan TPP uhtuk PNS aktif. Informasi yang dihimpun Republika, menyebutkan, dewan mensetujui usulan tambahan penghasilan bagi

PNS aktif. Namun, sejumlah wakil rakyat di sana mensinyalir usulan tersebut lantaran ada intervensi tertentu. Tak disebutkan intervensi datang dari mana. Yang jelas, ada muatan titipan tertentu. Ketua FPAN, Suhedi Rantyo, mengaku, heran dengan han ini. Masalahnya, pembahasan TPP secara mendadak diparipurnakan. Hanya rapat gabungan ketua, tibatiba diparipurnakan. Padahal, sebelumnya usulan draf TPP ditolak — lantaran usulan tersebut tidak mengacu PP soal tambahan penghasilan pegawai. Wakil Ketua Komisi II, Amin Wahyudi, mempunyai pandangan berbeda. Prinsipnya, dewan setuju adanya TPP pegawai. Sebab, hal itu akan menjadi stimulus dan motivasi — yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja maupun kesejahteraan pegawai. Hanya saja, usulan itu harus sesuai dengan aturan. Pemberian TPP, kata dia, mestinya dibuat mekanisme indikator atas dasar prestasi, resiko kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi. Pertimbangan ini, menurutnya, seperti apa yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Namun, eksekutif ngotot, agar usulan tersebut diterima. Masalahnya, bila hal itu dilakukan akan merubah DPA. ■ eds

‘’Pemprov Jateng Didesak Revitalisasi Empat Bendungan’‘ harus merevitalisasi empat bendungan di wilayah Kabupaten Kudus dan Jepara. Langkah ini harus segera dilakukan untuk menyelamatkan para petani sekaligus bendungan sebagai aset infrastruktur pertanian yang sudah sekian tahun mangkrak dan kehilangan fungsinya. ‘’Tidak berfungsinya bendungan membuat lahan pertanian di kedua daerah penyangga pangan Jateng ini menjadi tidak produktif,’‘ ungkap anggota Komisi D DPRD Jateng, Kamal Fauzi, Selasa (31/3). Menurut kamal, keempat bendungan ini sebenarnya dibangun untuk mendukung pengembangan ‘lumbung pangan’ di Jateng. Masing- masing di Desa Piji, Kecamatan Dawe dan Desa Peganjaran, Kecamatan Mbae, Kabupaten Kudus serta Desa Lebak, Kecamatan Pakis Adi dan Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

Hanya saja — akibat fungsi pemeliharaan yang lemah — infrastruktur pertanian dan pengelolaan air ini tak terawat. Bahkan beberapa diantaranya rusak parah dan jebol. ‘’Kami minta Gubernur mengalokasikan APBD 2010 untuk merevitalisasi bendungan ini paling lama akhir tahun depan. Pasalnya aset ini telah mangkrak sejak era Gubernur Mardiyanto,’‘ katanya. Menurut Kamal, akibat tidak berfungsinya bendungan, ratusan hektar lahan pertanian di daerah itu menjadi tidak produktif. Beberapa lahan telah mengalami perubahan menjadi lahan tadah hujan. Kamal menyontohkan, sawah menjadi tidak bisa ditanami saat musim kering. Jika dulu dalam setahun petani bisa melakukan dua kali masa tanam padi dan satu kali menanam palawija, sekarang terdapat masa tunggu. ‘’Saat musim kering, praktis petani tidak bisa menanam apa-apa. Karena

tidak ada air. Demikian pula, wilayah Desa Piji, Kecamatan Dawe sekarang juga menjadi daerah rawan banjir,’‘ lanjutnya. Selama ini lanjutnya, warga sekitar mengupayakan tanggul darurat dengan bambu. Tujuannya agar air yang masuk ke dalam bendunga dapat tersimpan hingga musim kemarau. Namun tanggul sederhana tersebut selalu hanyut saat aliran sungai deras. ‘’Akibatnya membuat tanggul darurat ini menjadi kegiatan tahunan warga,’‘ imbuhnya. Sementara pakar Hidrologi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah Dr Nelwan Dipl HE mengatakan perawatan terhadap waduk-waduk besar di Jateng sangat mendesak untuk dilakukan. Meskipun membutuhkan dana yang besar. ‘’Setidaknya, dana yang harus disediakan Pemerintah Provinsi Jateng untuk perawatan puluhan waduk besar di provinsi ini mencapai Rp 10 triliun,’‘ ujarnya di

Semarang, Senin (30/3). Menurut Nelwan, perawatan waduk ini untuk mengoptimalkan fungsi pembangunannya. Selain itu, juga untuk meminimalkan dampak bencana yang mampu ditimbulkan, seperti tragedi runtuhnya tanggul Situ Gintung di Tangerang pekan lalu. Tragedi ini diduga akibat pemeliharaan bangunan oleh pemerintah setempat yang kurang maksimal. Beberapa waduk di Jateng yang membutuhkan perawatan, yakni Waduk Gajah Mungkur, Kedung Ombo, Plumbon, Kedung Weling, Nawangan, Ngacar, Gebyar, Ledon Wetan, Tempuran, Nglangon, Simo, Butak, Sanggeh, Song Putri, Parangjoho, Kembangan, Botok, Blimbing dan Brambang. ‘’Biaya perawatan waduk ini memang sangat besar. Tetapi pemerintah harus tetap berupaya maksimal guna menghindari tragedi serupa di Tangerang,’‘ ujarnya. ■ owo/ant