Demokrasi

Filsafat Pancasila DEMOKRASI 1. PENDAHULUAN Semua negara mengakui bahwa Demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. 2. PENGERTIAN Demokrasi dikenal dalam pengertian universal,. Konseptual dan kontekstual. A. MENURUT ETIMOLOGIS / BAHASA B. MENURUT TERMINOLOGI Demokrasi pengertian etimologis mengandung makna pengertian universal. Abraham Lincoln th 18673 memberikan pengertian demokrasi " government of the people, by the people, and for the people". Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein=pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. Pelaksanaan demokrasi ini ada dua cara yaitu demokrasi Iangsung dan tidak langsung.

Demokrasi

langsung,

rakyat

seluruhnya

dikutsertakan

dalam

permusyawaratan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Hal ini terjadi pada zaman yunani kuno (abad ke 4 SM – abad ke 6 SM). Pada masa itu Yunani berupa negara kota (polis). Akan tetapi pada masa itu ada pembatasan ikut dalam pemerintahan adalah anak, wanita dan budak. Akibat perkembangan penduduk maka system demokrasi. Akibat perkembangan penduduk maka

demokrasi langsung sudah tidak memungkin lagi sehingga timbul cara kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan melalui system perwakilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum. Secara terminology . Demokrasi dari segi terminology mengandung makna demokrasi konseptual. Demokrasi dilihat dari segi pemikiran politik. Torres demokrasi dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik. Clssical Aristotelian theory, medieval theory dan contemporary doctrine. Torres melihat demokrasi dari segoi formal dan substantive. Formal menunjuk pada demokrasi dim arti system pemerintahan. Substantive menunjuk pada demokrasi dalam 4 bentuk. 1) menitik beratkan pada perlindungan terhadap tirani. 2) titik berat pada manusia mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. 3) melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi 4) bahwa tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan social dan kesadaran social. Perubahan social dan partisipasi demokratis perlu dikembanakan secara bersamaan karena satu sama lain salina keteraantunaan. demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan; 1) Tradisi medieval theory menerapkan roman law dan konsep popular souvregnty. 2) Contemporary doctrine dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. 3) Harris Soche, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. 4) Henry B. Mayo, system politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyart, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

International Commision for Jurist, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan untuk membuat keputusan politik diseleng-garakan oleh wakil wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan yang bebas. 1. C.F. Strong, Suatu system pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerin-tah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan kepada mayoritas. 2. Samuel Huntington, system politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak yang sama memberikan suara. Demokrasi secara kontekstual dilihat dari fakta kenyataan pemerintahan yang pernah dan sedang terjadi. Indosnesia pada zaman pemerintahan Soekarno masa orde lama dengan konstitusi RIS dan UUDS 50 dikenal demokrasi liberal, setelah kembali ke UUD 45 dikenal demokrasi terpimpin. Era Soeharto dan orde baru diukenal demokrasi Pancasila, era reformasi sejak 1998 masih dikenal demokrasi Pancasila. 3. DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN Demokrasi

pernah

dipahami

sebagai

bentuk

pemerintahan,

akan

tetapi

perkembangannya dipahami dalam pengertian luas, sebagai bentuk pemerintahan dan politik. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Pada awalnya Plato mengemukakan 5 macam bentuk negara sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia. 1. Aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai berdasarkan keadilan. Kemerosotan dari aristokrasi ini menjadi Timokrasi.

2. Timokrasi,. Pemerintahan dijalankan untuk menda-patkan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh dan dipegang olah kelopmpok hartawan. Sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja timbullah oligarchi. 3. Oligarchi, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang kekayaan untuk kepentingan pribadi.. Timbul kemelaratan umum. Banyak orang miskin. Tekanan penguasa semikin berat. Rakyat semakin sengsara. Akhirnya rakyar sadar dan bersatu memegang pemerintahan. Timbullah Demokrasi. 4. Demokrasi. Pemerintahan secara demokrasi diutama-kan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena kebe-basan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan timbul kesewenang-wenangan. 5. Anarchi, pemerintahan anarki seseorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat tidak mau lagi diatur, karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara menjadi kacau. Untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya timbullah Tirany. 6. Tirany. Pemerintahan dipegang oleh seorang saja dan tidak suka terdapat peresaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan diasingkan,. Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan. Plato

juga

dalam

perkembangan

ajarannya

tentang

bentuk

pemerintahan

mengemukakan lagi : A. Bentuk negara Ideal form (bentuk cita), yaitu negara dalam bentuk kesempurnaan. 1. Monarki. Bentuk pemerintahan dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dijalankan untuk kepen-tingan orang banyak biasanya pada kerajaan. 2. Aristokrasi, Pemerintahan dipegang oleh orang yang pandai. 3. Demokrasi, Pemerintahan dipegang oleh rakyat. B. The Corruption form (bentuk pemerosotan) 1. Bentuk Tirani, bentuk pemerosotan dari monarhci 2. Oligarchi, bentuk pemerosotan dari Aroistokrasi

3. Mobokrasi, pemerosotan dari demokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat yang tidak tahu dan tidak menguasai pemerintahan, tidak terdidik. (the rule of the mob) 4. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK Demokrasi dari system politik Iebih luas dari bentuk pemerintahan. Menurut Huntington, system politik dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi, system pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Tidak sewenag-wenang. Kekuasaan tidak takterbatas. Mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. (contoh lihat penjelasan umum UUD 45 sebelum amandemen, ada disebutkan 7 prinsip pemerintahan yang baik). Sistem politik non demokrasi, politik otoriter, totaliter, dictator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan system komunis. 5. DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP Demokrasi ini dipahami sebagai sikap hidup dan pandang-an hidup yang demokratis. Pemerintahan dan system politik tumbuh dan berkembang tidak datang dengan sendirinya. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dan perilaku demokratis untuk mendukung pemerintahan dan system politik demokrasi. Perilaku didasarkan nilainilai demokrasi dan membentuk budaya/kultur demokrasi baik dari warganegara maupun dari pejabat negara/pemerintah. 6. DEMOKRATISASI Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demikrasi pada keguatan sistem politik kenegaraan. Tujuasn untuk membentuk kehidupan politik bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju system pemerintahan yang lebih demokratis. Tahapan demokrasi: 1. pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi 2. pembentikan lembaga dan tertib politik demokrasi; 3. konsolidasi demokrasi

4. Praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara Ciri-ciri demokrasi. 1. berlangsung secara evolusioner; 2. perubahan secara persuasive bukan koersif; (musyawarah bukan paksaan atau kekerasan); 3. proses demokrasi tidak pernah selesai. Demokrasi suatu yang ideal tidak pernah tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada. Bahkan negara yang menyatakan negaranya demokrasi dapat jatuh menjadi otoriter. 7. DEMOKRASI DI INDONESIA Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktikkan ide ten-tang demokrasi walau bukan tingkat kenegaraan, masih tingkat desa. Disebut demokrasi desa.Contoh pelaksanaan demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah demokrasi asli. Demokrasi desa mempunyai 5 ciri. Rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut Mempergunakan pendekatan kontekstual, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini oleh karena Pancasila sebagai ideology negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideology nasional, Pancasila sebagai cita-cita masyarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila sbb: 1. Kedaulatan rakyat; 2. republik 3. Negara berdasar atas hukum 4. Pemerintahan yang konstitusional 5. Sistem perwakilan 6. Prinsip musyawarah

7. Prinsip ketuhanan Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan social. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Sehubungan dengan demokrasi Pancasila, di Indonesia mengenal juga istilah "masyarakat Madani" (civil society). Welzer dengan rumusan konseptual, civil society adalah jaringan yang kompleks dari LSM diluar pemerintahan ne-gara (NGO) yang bekerja secara merdeka atau bersamasama pemerintah yang diatur oleh hukum. la merupakan ranah publik yang beranggotakan perorangan. Masyarakat madani Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan civil society menurut konsep

liberalisme/komunita-rianisme

Barat.

Masyarakat

madani

Indonesia

mempunyai ciri khas, tetap agamis/religius dan adanya fasilitasi lebih nyata dari negara dalam hal memberikan jaminan hukum dan dukungan politik bagi kehadiran masyarakat madani, suasana kulturtal dan ideologis dan menyediakan infrastruktur social yang diperlukan. Keterkaitan Demokrasi Pancasila dengan civil society/ masyarakat madani Indonesia, secara kualitatif ditandai oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaminan hak asasi manusia, penegakan prinsip rule of law, partisipasi yang luas dari warganegara dalam mengam bil keputusan publik diberbagai tingkatan, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara Indonesia yang cerdas dan baik, berakhlak baik serta berbudi luhur.

1. Landasan System Politik Demokrasi di Indonesia Menurut Samuel Huntington sistem poiitik demokrasi dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem poiitik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warganegara, membatasi kekuasaan pemerintah dan memberikan keadilan. Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politik. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat pada pembukaan UUD 45 alinea ke 4 dan Ps 1 ayat (2) UUD 45 (sebelum di amandemen), kedaulatan adaiah

di

tangan

rakyat

dan

dilaksanakan

sepenuhnya

oleh

Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ps 1 ayat (2) seteiah diamandemen berubah menjadi "kedauiatan berada dita-ngan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Perubahan ini menghilangkan kata "dilaksanakan sepenuhnya" menjadi dilaksanakan menu-rut UUD. Apapun perubahannya ini membuktikan sejak berdirinya negara Indonesia teiah menganut demokrasi. 2. Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia Berdasarkan UUD 45 a. Berbentuk republik (Ps 1 ayat (1) b. Ide kedaulatan rakyat (Ps 1 ayat (2)) c. Negara berdasar atas hukum (Ps 1 ayat (3)) d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (lihat BAB III) e. Pemerintahan yang bertanggung jawab. Masalah pertanggung jawaban pemerintah dalam hal ini Presiden kepada siapa dan bagaimana serta waktu penyampaian pertanggung jawaban tidak diatur dalam UUD 45, baik sebelum dan sesudah di amandemen. f. Sistem perwakilan. Sistem ini jelas dalam UUD 45 dengan adanya Pemilihan Umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/D dan DPD. g. Sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini jelas pada makna negara berbentuk republik, dan Presiden memegang kekua-saan pemerintahan menurut UUD.

Presiden dibantu oleh wakil Presiden. Selain itu Presiden dibantu oleh menteri-menteri. 9. PENDIDIKAN DEMOKRASI Perilaku dan kultur demokrasi menunjuk pada nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adaiah masyarakat yang dilandasi oleh nilai-niiai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo nilainilai demokrasi meliputi damai, sejahtera, adil, jujur, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan. Membangun kultur demokrasi berarti tindakan mensosiaiisasikan, mengenalkan dan menegakkan niiai demokrasi pada masyarakat. Membangun kultur demokrasi lebih sulit dari membangun struktur demokrasi. Tidak tegaknya kultur demokrasi menyebabkan masya rakat sulit diatur, terjadi kekerasan, terror, brutal, masyarakat tidak aman. Contohnya : Sampai sekarang masih ada usaha RMS yang ditandai dengan ulang tahun RMS, Gerakan Papua Merdeka yang ditandai dengan ulang tahun setiap tahun. Perang antar suku yang bermotifkan SARA. Indonesia sudah ada institusi demokrasi, masyarakat belum menikmati demokrasi, baik dikalangan pemerintahan, jasa usaha. Dari segi pemerintahan masyarakat banyak merasa tertindas. Pada jasa usaha terjadi penindasan terhadap pekerja. Nampaknya demok rasi masih merupakan usaha, dan masih terbatas pada kaum alit. Disini terlihat institusi tidak didukung oleh perilaku demokratis. Tercapainya demokrasi sampai menyentuh kehidupan rakyat cukup lama dan sulit, sehingga masih sangat mutlak diperlukan. Ada 3 hal pengetahuan dan kesadaran demokrasi. 1. demokrasi adalah pola kehidupan menjamin hak warganegara; 2. demokrasi merupakan the long learning process 3. kelangsungan demokrasi tergantung kepada proses pendidikan demokrasi pada masyarakat secara Iuas. Pendidikan demokrasi ini dapat diterapkan pola pemasyara-katkan moral pancasila dengan P4 yang berlaku seluruh lapisan masyarakat, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi, pegawai rendah hingga Presiden, petani, pedagang, hingga pengusaha.

Pendidikan nilai-nilai demokrasi lebih baik dari sosialisasi. Pendidikan demokrasi dalam arti melakukan pendidikan demokrasi itu terhadan se.mua waraanegara tanna kecuali rakvat atau birokrat. Pendidikan nilai-nilai demokrasi ini merupakan bagian dari pendidikan politik terhadap warganegara. Selama ini salahnya pada kegiatan sosialisasi nilai-nilai, seharusnya pendidikan nilainilai demokrasi. Secara analogi pada waktu penataran P4 yang diajarkan adalah nilainilai Pancasila, mengapa tidak diajar-kan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itu dapat digali dalam makna demok-rasi itu sendiri yang telah dijabarkan dalam UUD dan kehidupan bernegara. Paling tidak nilai-nilai demokrasi itu mencakup : 1. masalah kedaulatan 2. makna negara berbentuk republik 3. negara berdasar atas hukum 4. pemerintahan yang konstitusionil 5. sistem perwakilan 6. prinsip musyawarah 7. prinsip ketuhanan Pola demokrasi dapat mengembangkan unsur demokrasi desa yang terdiri dari rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari kekuasaan absolut. Nilai-nilai demokrasi langsung dijabarkan dalam demokrasi dibi-dang politik, dibidang ekonomi dan dibidang sosial.

1. Pembunuhan. (Ps. 338 KUHP). 2. Pembunuhan yang direncanakan. (Ps. 340 KUHP). 3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat. (Ps. 355 ayat (1) KUHP). 4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan. (Ps. 285 KUHP). 5. Persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan atau perbuatan- perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu kawin. (Ps. 290 ayat (1), (2) KUHP). 6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur. (Ps. 292 KUHP). 7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita. (Ps. 299 ayat (1), (2) KUHP). 8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur. (Ps. 332 ayat (1), (2) KUHP). 9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur. (Ps. 297 KUHP). 10. Penculikan dan penahanan melawan hukum. (Ps. 328 KUHP). 11. Perbudakan. (Ps. 324 KUHP). 12. Pemerasan dan pengancaman. (Ps. 368 ayat (1) KUHP). 13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan. (Ps. 244 KUHP). 14. Menyimpan atau memalsukan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan. (Ps. 245 KUHP). 15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan. (Ps. 263 KUHP). 16. Sumpah palsu. (Ps. 242 KUHP). 17. Penipuan. (Ps. 378 KUHP). 18. tindak pidana-tindak pidana berhubungan dengan kebangkrutan. (Ps. 396 KUHP). 19. Penggelapan. (Ps. 372 KUHP). 20. Pencurian, perampokan. (Ps. 362 KUHP), (Ps. 365 KUHP)

21. Pembakaran dengan sengaja. (Ps. 187 KUHP). 22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja. (Ps. 406 Jo 408 KUHP). 23. Penyelundupan. (Ps. 380 Jo 393 KUHP). 24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal taut atau kapal terbang dengan penumpangpenumpangnya. (Ps. 479 a KUHP). 25. Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut. (Ps. 198 Jo 199 KUHP). 26. Penganiayaan diatas kapal tengah taut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat. (Ps. 444 KUHP). 27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau Iebih diatas kapal ditengah taut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak. (Ps. 460 Jo 461 KUHP). 28. Pembajakan taut. (Ps. 439 KUHP). 29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. (Ps. 479 i Jo 479 j Jo 479 I KUHP). 30. Tindak pidana korupsi. (Ps. 209, 210, 212, 415, 430, 435 KUHP. UU No. 31/1999 & UU No. 20/2001. 31. Tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya Iainnya. (UU No. 5/1997 ttg Psikotropika & UU No. 22/1997 ttg Narkotika ). 32. Perbuatan yang melanggar undang-undang senjata api, bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.